Perda RTRW Kabupaten Muaro Jambi

1

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 -2034

BUPATI MUARO JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman

masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya

penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan

ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar

terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan

keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan yang

memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras,

seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berbudaya

serta berkelanjutan, dan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilanserta

memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

2


c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Muaro Jambi dan keterpaduan pembangunan

antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua

kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara

bersama oleh Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


Nomor 4844);

3


4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4725);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5097);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk

dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5160);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jambi Tahun

2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Nomor 10);

4


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2014-2034

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi.

3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara

termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

makhluk hidup lainnya,untuk melakukan kegiatan, dan untuk memelihara

kelangsungan kehidupannya.

6. Wilayah adalah ruang yangmerupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional.

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

5


9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnyadisingkat RTRW Kabupaten adalah

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi

tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur

ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan

kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfataan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan

program serta pembiayaan.

12. Pengendalian pemanfaatan adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

13. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan

pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi

pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada

dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,

produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

Nasional.

14. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan

wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan

penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

15. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan

ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang

menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah

kabupaten.

16. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagaipendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

17. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan

perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan

keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan

cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

6


18. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai

kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

19. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat

kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistim produksi pertanian pengelolaan

sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan

hierarki keruangan suatu sistim permukiman dan sistim agrobisnis.

20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa

kabupaten/kota.

21. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp, adalah pusat

kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKW.

22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa

kecamatan.

23. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat

kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.

24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa

desa.

25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat

permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

26. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan

prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah

kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan

prasarana skala kabupaten.

27. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu

lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta

api, jalan lori, dan jalan kabel.

7


29. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan

dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam

pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

30. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang

memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk

secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan

pagar milik jalan paling sedikit 2 (dua) jalur setiap arah dan dilengkapi dengan

median.

31. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar

pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan

wilayah.

32. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan

distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional

dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat

kegiatan.

33. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan

perkotaan.

34. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang

menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara

pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

35. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang

menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar

kawasan sekunder ke satu, kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder

kedua dan jalan arteri/kolektor primer dengan kawasan sekunder ke satu.

36. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah jalan yang

dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat

kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala

kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

37. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang

melayani angkutan pengumpul dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan

rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan pelayanan jasa

distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

8


38. Jalan Lokal primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang

menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat

kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan,

antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan

lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

39. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang

menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan perumahan, kawasan

sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya

sampai ke perumahan.

40. Jaringan jalan khusus adalah jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan

kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri

dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Pemerintah.

41. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran,

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan

pemeliharaan jalan.

42. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana

dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk

penyelenggaraan transportasi kereta api.

43. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri

maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun

sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

44. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas

operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.

45. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang

meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang

pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

46. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait dengan yang

lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

47. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh

badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut

9


48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah

saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 500 Kv yang

mendistribusikan dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-

pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran

udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 Kv yang

mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.

50. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah

saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara

bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai standar di bidang

kelistrikan.

51. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang

menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak

langsung.

52. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu

atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000

(dua ribu) kilometer persegi.

53. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah

daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,

yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari

curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan

pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih

terpengaruh aktivitas daratan.

54. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan

memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air;

55. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

56. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis,

tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan

pelepasan air tanah berlangsung.

57. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi

budidaya.

58. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

10


59. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yangmencakup sumber daya alam dan sumber daya

buatan.

60. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

61. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang

mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun

bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta

pemeliharaan kesuburan tanah.

62. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk

meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang

berguna sebagai sumber air.

63. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai

buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

64. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi

danau/waduk.

65. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun

yang sengaja ditanam.

66. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah

sistem penyangga kehidupan.

67. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat

maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta

pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

68. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli,

dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

11


69. Cagar budaya adalah kegiatan untuk menjaga atau melakukan konservasi

terhadap benda-benda alam atau buatan manusia yang dianggap memiliki nilai

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

70. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui

membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman bencana.

71. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu

wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,

meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi

dampak buruk bahaya tertentu.

72. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya

manusia dan sumberdaya buatan.

73. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan

untuk dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan/atau peternakan.

74. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian

terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan

berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

75. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang

ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan

penangkapan, budidaya perikanan, industri, pengelolahn hasil perikanan dan

tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

76. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama

sebagai sentra pembangunan ekonomi yang berbasis perikanan berdasarkan

prinsipprinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan yang terdiri dari

sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa

dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

77. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang

memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan

administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

12


78. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi

kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan

budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan failitas

penunjang pariwisata.

79. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

80. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang

digunakan untuk kepentingan pertahanan.

81. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan

karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan

Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

82. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan

karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap

ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

83. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

84. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan

struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata

ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta

pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima

tahunan kabupaten.

85. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang

memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana

dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai

dengan rencana tata ruang.

86. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-

ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan

dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan

insentif dan disisentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

13


87. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum

yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-

unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi

peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

88. Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara

luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan

rencana tata bangunan dan lingkungan.

89. Koefisien daerah bangunan (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara

luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi

pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

dikuasi sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

90. Koefisien lantai/luas bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas

keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok

peruntukkan.

91. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak

sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan

pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang

telah disusun dan ditetapkan.

92. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan

rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata

ruang.

93. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

94. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

bidang penataan ruang.

95. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat

hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain

dalam penyelenggaraan penataan ruang.

96. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

14


97. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD

adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten

Muaro Jambi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam

koordinasi penataan ruang di daerah.

98. Bandar udara adalah kawasan didaratan dan atau perairan dengan batas batas

tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas

landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan

intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan

dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang

lainnya, yang terdiri atas bandar udara umum dan bandara udara khusus yang

selanjutnya bandar udara umum disebut dengan bandar udara.

99. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan

bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan,

keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara,

penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar

moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

100. Tatanan kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang

menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang,

pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan

geografis, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, kelestarian

lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan

dengan sektor pembangunan lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI SERTA RUANG LINGKUP, TUJUAN,

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Kedudukan, Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kabupaten Muaro Jambi merupakan bentuk dari Rencana Umum Tata Ruang

(RUTR) yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan di wilayah Kabupaten Muaro

Jambi.

15


Pasal 3

Peran RTRW Kabupaten disusun sebagai acuan alat operasionalisasi pelaksanaan

pembangunan di wilayah Kabupaten berupa Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) meliputi:

a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten; dan

b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 4

RTRW kabupaten berfungsi untuk :

a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;

d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah,

masyarakat, dan swasta;

e. acuan penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan

f. acuan dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan

wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian

insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

paling sedikit memuat:

a. ketentuan umum;

b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;

c. rencana struktur ruang wilayah;

d. rencana pola ruang wilayah;

e. penetapan kawasan strategis;

f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;

g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;

h. kelembagaan;

i. peran masyarakat;

j. penyidikan;

16


k. ketentuan pidana;

l. ketentuan penutup;

m. penjelasan; dan

n. lampiran.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas:

a. peta rencana struktur ruang;

b. peta rencana pola ruang;

c. peta penetapan kawasan strategis; dan

d. indikasi program utama.

Bagian Ketiga

Wilayah Perencanaan

Pasal 6

(1) Wilayah perencanaan kabupaten merupakan daerah dengan batas yang

ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah

perairan dan wilayah udara, meliputi :

a. kecamatan Sekernan;

b. kecamatan Muaro Sebo;

c. kecamatan Taman Rajo.

d. kecamatan Jambi Luar Kota;

e. kecamatan Mestong;

f. kecamatan Kumpeh Ulu;

g. kecamatan Kumpeh;

h. kecamatan Sungai Gelam;

i. kecamatan Sungai Bahar;

j. kecamatan Bahar Utara; dan

k. kecamatan Bahar Selatan.

(2) Batas wilayah kabupaten, meliputi :

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;

c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Jabung Timur.

(3) Luas wilayah administrasi kabupaten 524.600 (lima ratus dua puluh empat ribu

enam ratus) hektar.

17


Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 7

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Muaro

Jambi yang kompetitif, sejahtera dan mandiri berbasis agribisnis dan ekonomi

kerakyatan yang berwawasan lingkungan, dinamis dan beretika serta menjunjung tinggi

supremasi hukum, budaya dan adat istiadat.

Bagian Kelima

Kebijakan dan Strategi

Pasal 8

(1) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dalam Pasal 5

huruf b meliputi:

a. pengembangan pertanian modern berbasis industri pengolahan dan

pemasaran produk hasil pertanian;

b. pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi wilayah;

c. pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat

kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan

terpadu;

d. pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang

berkelanjutan;

e. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;

f. pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan

wilayah; dan

g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

(2) Strategi pengembangan pertanian modern berbasis industri pengolahan dan

pemasaran produk perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. meningkatkan dan mengembangkan sistem pertanian modern dan

ketahanan pangan;

b. meningkatkan produksi pertanian secara luas sebagai basis perekonomian

daerah;

c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrobisnis mendukung

pembangunan wilayah;

18


d. meningkatkan dan mengembangkan industri rakyat, kecil dan menengah;

e. meningkatan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa;

f. menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi

dan usaha kecil menengah;

g. menumbuh-kembangkan produktifitas dan inovasi produk serta usaha baru

yang berkualitas; dan

h. menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.

(3) Strategi pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah

terutama yang berfungsi sebagai pusat agroindustri;

b. memantapan fungsi simpul-simpul wilayah; dan

c. memantapan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara

simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlannya.

(4) Strategi pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat

kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jaringan jalan dan

fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi

dan jaringan sumberdaya air (irigasi) yang terpadu dan merata;

b. meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana

perumahan dan permukiman secara seimbang;

c. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian,

perikanan, industri dan perdagangan;

d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan

kebutuhan dan rencana pengembangannya;

e. meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa

serta akses pasar yang kondusif

(5) Strategi pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan

kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;

b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya

berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;

19


c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi

alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup;

d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam,

pelestarian alam, dan cagar budaya;

e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan

pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang

berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan

manusia secara langsung;

f. memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha

pelestarian alam.

(6) Strategi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. mengembangkan kawasan peruntukan industri berjauhan dengan kawasan

permukiman;

b. mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan

industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;

c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan

kerajinan tangan; dan

d. meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(KUMKM) serta investasi.

(7) Strategi pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi di

wilayah kabupaten;

b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial

dan budaya;

c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal;

d. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis fungsi

dan daya dukung lingkungan hidup.

(8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak

terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;

20


b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar

aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI;

dan

c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf c meliputi:

a. sistem pusat kegiatan;

b. sistem jaringan prasarana utama; dan

c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a

dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan

nasional dan provinsi, potensi dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

Pasal 11

(1) Sistem pusat kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri

atas:

a. sistem perkotaan; dan

b. sistem perdesaan.

21


(2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);

d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan

(3) Sistem perdesaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(4) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Perkotaan Sengeti

yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa

skala regional, pelayanan transportasi, pusat kesehatan dan pusat peribadatan.

(5) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. perkotaan Sebapo di Kecamatan Mestong yang berfungsi sebagai

pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, pusat

kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga, wisata, pendidikan dan industri

pengelolaan hasil hutan;

b. perkotaan Pijoan di Kecamatan Jambi Luar Kota yang berfungsi sebagai


kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan dan

simpul transportasi;

c. perkotaan Tanjung di Kecamatan Kumpeh yang berfungsi sebagai


kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pendidikan dan simpul

transportasi; dan

d. perkotaan Marga di Kecamatan Sungai Bahar yang berfungsi sebagai pusat


kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pendidikan dan simpul

transportasi.

(6) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c meliputi:

a. perkotaan ArangArang di Kecamatan Kumpeh Ulu, yang berfungsi sebagai

pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, pusat

kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata.

b. perkotaan Tempino di Kecamatan Mestong, yang berfungsi sebagai pusat


kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan simpul

transportasi.

22


c. perkotaan Petaling Jaya di Kecamatan Sungai Gelam, yang berfungsi sebagai

pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, pusat

kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata.

(7) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai pusat

pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan atau

beberapa desa, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga meliputi:

a. perkotaan Pudak di Kecamatan Kumpeh Ulu yang berfungsi sebagai pusat

pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat

kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, dan serta pintu gerbang

timur kabupaten;

b. perkotaan Jambi Kecil di Kecamatan Maro Sebo yang berfungsi sebagai

pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan,

pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan pelayanan

pertanian;

c. perkotaan Sungai Gelam di Kecamatan Sungai Gelam yang berfungsi sebagai


pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pelayanan pertanian

dan simpul transportasi;

d. perkotaan Kemingking Dalam di Kecamatan Taman Rajo yang berfungsi

sebagai perdagangan dan jasa, kesehatan, olahraga dan wisata, dan

pelayanan pertanian;

e. perkotaan Tanjung Mulya di Kecamatan Bahar Selatan yang berfungsi

sebagai perdagangan dan jasa, kesehatan, olahraga dan wisata, dan


f. perkotaan Talang Bukit di Kecamatan Bahar Utara yang berfungsi sebagai

perdagangan dan jasa, kesehatan, olahraga dan wisata, dan pelayanan

pertanian;

g. perkotaan Kedemangan di Kecamatan Jambi Luar Kota yang berfungsi

sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala

kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, dan


h. perkotaan Pematang Gajah di Kecamatan Jambi Luar Kota yang berfungsi

sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala

kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata.

23


i. perkotaan Bukit Baling di Kecamatan Sekernan yang berfungsi sebagai


pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, dan pelayanan

pertanian.

j. perkotaan Puding di Kecamatan Kumpeh yang berfungsi sebagai pusat


kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan pelayanan pertanian.

k. perkotaan Matra Manunggal di Kecamatan Kumpeh yang berfungsi sebagai



pertanian.

l. perkotaan Rukam di Kecamatan Taman Rajo yang berfungsi sebagai pusat


kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan pelayanan pertanian.

m. perkotaan Mudung Darat di Kecamatan Maro Sebo yang berfungsi sebagai



pertanian.

(8) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi

seluruh pusat perdesaan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 12

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) akan

diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf b meliputi:

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan perkeretaapian; dan

c. sistem jaringan prasarana transportasi udara.

24


(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. jaringan jalan;

b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan

d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).

(3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. jaringan jalur kereta api umum;

b. jaringan jalur kereta api khusus; dan

c. prasarana perkerataapian.

(4) Sistem jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi :

a. tatanan kebandarudaraan; dan

b. ruang udara untuk penerbangan;

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 14

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. jalan bebas hambatan;

b. arteri primer;

c. kolektor primer 1;

d. kolektor primer 2;

e. jalan khusus; dan

f. lokal primer.

(2) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputiBatas Provinsi Jambi/Provinsi Sumatera Selatan, Kecamatan Mestong,

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Tanjung Jabung

Barat yang merupakan bagian jalan bebas hambatan ruas indralaya (Provinsi

Sumatera Selatan), Betung, Tempino, Kota Jambi, Rengat (Provinsi Riau).

(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:

1. Simpang Tuan - Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi

2. Simpang Mendalo Darat Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi

25


3. Batas Kota Jambi km 15,90 Kecamatan Mendalo Darat (Simpang tiga);

4. Batas Kota Jambi/KabupatenMuaro Jambi Tempino; dan

5. Tempino batasProvinsi Sumsel/Provinsi Jambi.

b. Jalan penghubung (Feeder Road) I Jambi Bungo yang terdiri dari ruas jalan

Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari Simpang Mendalo

Darat

c. Jalan akses pelabuhan Talang Duku yaitu ruas jalan Batas Kota Jambi

Talang Duku.

d. Jalan akses Candi Muaro Jambi yang meliputi ruas jalan:

1. Simpang Berembang SP. Jambi Kecil;

2. Simpang Jambi Kecil Simpang Candi Muaro Jambi/Ds. Baru; dan

3. Simpang Candi Muaro Jambi/Ds. Baru Candi Muaro Jambi.

(4) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dan huruf d meliputi jalan penghubung antar pusat kegiatan yang meliputi ruas

jalan:

a. Simpang Tempino Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari

Simpang Penerokan; dan

b. Talang Duku Manis Mato desa Sogo/Suak Kandis.

(5) Jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi jalan penghubung antar pusat kegiatan yang terdiri dari ruas jalan:

a. Simpang Ahok - Simpang Pasar Bumi Perkemahan; dan

b. Simpang Sungai Duren Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang

Hari.

(6) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi ruas

jalan Kecamatan Jambi Luar Kota Kecamatan Mestong Kecamatan Sungai

Gelam Kecamatan Kumpeh Ulu - Kecamatan Kumpeh yang merupakan bagian

dari jalan khusus ruas Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batang Hari

Kabupaten Muaro Jambi Ujung Jabung;

(7) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. Kecamatan Sekernan dengan ruas jalan :

1. Ds. Tantan - Ds. Rantau Majo (Rencana Arteri Primer)

2. Ds. Tantan - Ds. Keranggan

3. Simp. P. Kayu. Aro - Desa Tantan (Dsn. Bungin Petar)

4. Desa P. Pulai - Desa Tantan (Dsn. Bungin Petar)

5. Jln. Kemas Tabro - Sp. Psr Sengeti

6. Simp. Pasar Sengeti - Simp. Ds. Gerunggung (Rencana Arteri Primer)

7. Simp. Ds. Gerunggung - Simp. Ds. Suak Putat

26


8. Simp. Ds. Suak Putat - Bts. Batanghari

9. Simp. Ds. Gerunggung - Simp. Kebun 11(Rencana Arteri Primer)

10. Simp. Ds. Suak Putat - Tj. Lanjut

11. Simp. Ds. Tanjung Lanjut - Bts. Batanghari

12. Gerbang Perkantoran - Kebun 11

13. Simp. Pasar Sengeti - Sp. Masjid

14. Simp. SMA - Simp. Sei. Melintang (Rencana Kolektor Primer 1)

15. Simp. MTS - Jalur 2 Lintas Timur

16. Jalur 2 Lintas Timur - Kebun Sawit

17. SKN.16 - Jalan Nasional (Jalur II)

18. Simp. RT 9 Brembang - Simp. Brembang (Lubuk Tarum)

19. Simp. Psr. Minggu Km 29 - Simp. Jambi Kecil (Rencana Kolektor

Primer1)

20. Simp. Ds. Tunas Baru - Dsn. Pematang Sialang

21. Ds. Tunas Baru (Dsn. Pematang Sialang) - Ds. Berembang (Lubuk

Tarum)

22. Ds. Tanjung Lanjut (Bedeng Rambut) - Simp. Kebun 11 (Rencana Arteri

Primer)

23. Simp.Desa Bukit Baling - Simp. Kebun 11

24. Jalan Nasional (Simp. Perkantoran) - Simp. Jalan Lingkar Dalam

25. Simp. Sanggar PKK - Simp. BPKPP

26. Simp. BPKPP - Simp. Lap. Tenis

27. Simp. Lap Tenis - Simp. Kantor PLN

28. Simp. Taman Kanak-Kanak (TK) - Simp. Dinas Kesehatan

29. Simp. Tugu - Lapangan Kantor Bupati

30. Kantor Bappeda Taman Lansia

31. Jalan Nasional (Simpang Pesantren) - RSUD

32. Ds. Tanjung Katung - Ds. Lubuk Raman

33. Ds. Tunas Mudo - Dsn. Talang Rejo (Kedemangan)

34. Ds. Tanjung Katung Simp. Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang

35. Ds. Berembang Jalan Lingkar Dalam (Rencana Kolektor Primer 1)

36. Kebon XI (Desa Bukit Baling) Jalan Nasional KM.42

37. Desa Tanjung Lanjut Dsn. Tanjung Sribulan (Desa Tanjung Lanjut)

38. Dsn. Tanjung Sribulan (Desa Tanjung Lanjut) KM 58

39. KM.42 - Dsn. Tanjung Sribulan (Desa Tanjung Lanjut)

40. Jalan Nasional Depan Polres Simpang Gerunggung

41. Simp. Ds. Tj. Lanjut (HP) Ds. Tanjung Lanjut

27


42. Ds. Suak Putat Tanjung Lanjut

43. Jalan Pertamina Jalan Lingkar Dalam (gabung ke Eksisiting)

44. Jalan MTQ Ds. Tanjung Katung

45. RT.01 (Kel. Sengeti) Jalan Lingkar Dalam

46. Rt. 09 Ds. Berembang Jalan Nasional (Ds. Tunas Baru)

47. Dsn. Pematang Sialang (Ds. Tunas Baru) Jalan MTQ

48. Ds. Kedotan Ds. Pematang Jering

49. Ds. Rantau Majo Ds.Gerunggung (Rencana Arteri Primer)

50. Ds. Rantau Majo Kel. Sengeti (Rencana Arteri Primer)

51. Ds. Rantau Majo Rencana Jalan Arteri Primer

b. Kecamatan Maro Sebo dengan ruas jalan:

1. Batas Kec. Maro Sebo (Ds. Setiris) - Ds. Mudung Darat (Rencana

Kolektor Primer 1)

2. Simp. Ds. Jambi Kecil - Ds. Bakung Jalan Provinsi - Ma. Sabak

(Rencana Kolektor Primer 1)

3. Simp. Ds. Danau Kedap - Batas Kota (Rencana Kolektor Primer 1)

4. Ds. Danau Lamo - Ds. Kemingking Luar

5. Ds. Lubuk Raman - Jalan Lubuk Raman

6. Ds. Lubuk Raman - Simp. Pabrik

7. Simp. Jl. Lubuk Raman - Ds. Lubuk RamanBatas Kab. Tanjab Barat

8. Simp. Ds. Niaso - Ds. Niaso

9. Simp. Arena MTQ Gapura Simp. MTQ Tanjung Katung

10. Ds. Lubuk Raman Ds. Tanjung Katung

11. Ds. Tanjung Katung Ds. Danau Lamo

12. RT. 01 Ds. Jambi Tulo RT. 01 Ds. Jambi Kecil

13. RT. 01 Ds. Jambi Tulo Ds. Tanjung Katung

14. RT. 09 Ds. Jambi Kecil Ds. Tanjung Katung

15. Rt. 10 Ds. Jambi Kecil Rt.04 Ds. Setiris

16. Ds. Danau Kedap Ds. Setiris

17. Ds. Setiris Ds. Sekernan

18. Ds. Setiris Ds. Tunas Mudo

19. Ds. Mudung Darat Jl. Strategis Nasional

20. Rt. 02 Ds. Muaro Jambi Ds. Kemingking Dalam

21. Arena MTQ Desa Tanjung Katung

28


c. Kecamatan Taman Rajo dengan ruas jalan:

1. Simp. Ds Kunangan - Ds. Kunangan

2. Simp. Ds. Tebat Patah - Ds. Tebat Patah

3. Simp. Ds. Kemingking Dalam - Batas Kec. Kumpeh

4. Simp. Ds. Kemingking Dalam - Ds. Kemingking Dalam

5. Pelabuhan Talang Duku - Simp. Ds. Tebat Patah

6. Simp. Ds. Tebat Patah - Simp. Ds. Kemingking Dalam

7. Simp. Ds. Kemingking Dalam - Ds. Manis Mato Batas Kec. Kumpeh

8. Ds. Kemingking Dalam Ds. Sekumbung

9. Ds. Kemingking Dalam Ds. Kemingking Luar

10. RT.01 Ds. Takang Duku Ds. Kemingking Dalam

11. Ds. Talang Duku Ds. Kunangan

12. Ds. Danau Lamo Ds. Manis Mato

d. Kecamatan Jambi Luar Kota dengan ruas jalan:

1. Simp. Sei Duren - Ds. Sungai Duren (Rencana Arteri Primer)

2. Dsn. Sukorowo - Simp. III Ds. Pematang Jering

3. Simp. Tantan - Batas Ds. Selat Kab. Batanghari

4. Simp. Menuju Ds. Pematang Jering - Simp. III Ds. Pematang Jering

5. Simp. Ds. Pematang Jering - Dsn. Pematang Selayang

6. Dusun P. Selayang - Simp. Ds. Tantan (Rencana Arteri Primer)

7. Ds. Tantan - Batas Batang Hari

8. Lrg. Flamboyan - Simp. Perum Aurduri 2

9. Desa Senaung PT.PSUT

10. PT. PSUT Desa Rangas Bandung

11. Simp. Ds. Kedemangan - Batas Ds. Setiris Kec. Maro Sebo (Rencana

Kolektor Primer 1)

12. Simp. Ds. Rengas Bandung - Sungai Batang Hari Ds. Rengas Bandung

13. Ds. Sembubuk - Ds. Mendalo Laut

14. Simp. Pematang Gajah - Simp. III. Ds. Pematang Gajah

15. Simp. III Ds. Pematang Gajah - Simp. Bertam Menuju Ness

16. Simp. III Ds. Pematang Gajah - Batas Kota Jambi Kec. Kota Baru

17. Simp. Bertam Menuju Ness - Simp. Ness Ds. Muhajirin

18. Simp. Bertam Menuju Ness Batas Kec. Mestong Ds. Pondok Meja

19. Simp. Ds. Muhajirin Ds. Maro Sebo

20. Simp. Ds. Maro Sebo Ds. Maro Sebo

21. Simp. Ds. Baru Ds. Baru

29


22. Jalan Provinsi Ds. Maro Sebo

23. Simp. Kampung II Kampung II

24. Simp. Ds. Sarang Elang Ds. Sarang Elang

25. Ds. Kedemangan Ds. Rengas Bandung

26. Ds. Senaung Ds. Simp. Limo

27. Ds. Kedemangan Ds. Penyingat Olak

28. Ds. Senaung Ds. Setiris

29. Ds. Penyingat Olak Ds. Danau Kedap

30. Taman Setiti (Ds. Muaro Pijoan) Dsn. Pematang Selayang (Ds.

Pematang Jering)

31. Ds. Sungai Duren Taman Setiti (Ds. Muaro Pijoan)

32. Ds. Muaro Pijoan Dsn. Leban Karas

33. Simp. TVRI desa Danau Sarang Elang

34. Kampung 11 (Ds. Muhajirin) - Desa Maro Sebo

35. Kampus IAIN (Ds. Simp. Sei Duren) Ds. Sungai Duren

36. Simpang.Sei. Duren Ds. Pematang Jering

37. Ds. Mendalo Indah Ds. Sungai Duren

38. Ds. Sungai Duren IPA Mendalo Darat

39. Ds. Mendalo Darat Ds. Mendalo Indah

40. Ds. Pematang Gajah Dsn. Leban Karas

41. RT. 03 Ds. Sungai Bertam Pinang Merah (Kota Jambi)

42. Ds. Sungai Bertam Desa Baru

43. Danau Sarang Elang Desa Maro Sebo

44. Rt. 01 Ds. Sungai Bertam Ds. Muaro Sebapo

45. Jalan Provinsi (Depan Bagonjong Ds. Pamatang Gajah)

46. Ds. Pematang Gajah Perumahan Citra Raya

47. RT. 04 Kelurahan Pijoan RT 08. Ds. Muaro Pijoan

e. Kecamatan Kumpeh Ulu dengan ruas jalan :

1. Simp. Trans PAL VII - Simp. Tanggul

2. Simp. Marene - Jembatan Lopak Alai

3. Simp. Kota Karang - Ks. Pudak Lopak Alai

4. Simp. Ramin - Ds. Ramin

5. Simp. Parit Arang-Arang - Simp. Ds. Parit Arang - Arang

6. Simp. Ds. Sumber Jaya - Simp. Ds. Sumber Jaya II

7. Simp. Sungai Terap - Ds. Sungai Terap

8. Simp. Ds. Kota Karang - Ds. Kota Karang

30


9. Simp. Sipin Teluk Duren - Ds. Sipin Teluk Sipin

10. Simp. Ds. Pemunduran - Ds. Pemunduran

11. Lrg. Tanjung Nangko - Lrg. Ponpes Al Faqih

12. Lrg. Mandiri - Lrg. Mandiri

13. Lrg. Ponpes Al Faqih - Lrg. Mandiri

14. Lrg. Wigo - Ds. Tangkit Baru Batas Kec Sungai Gelam

15. Jln. Tugu AMD - Ds. Tangkit Baru Batas Kec Sungai Gelam

16. Ds. Kasang Lopak Alai - Ds. Solok

17. RT. 6 Ds. Solok - RT. 3 Ds. Solok

18. Rawa Pudak (Ds. Pudak) Ds. Kemingking Dalam

19. RT. 16 Rawa Pudak (Ds. Pudak) Ds. Talang Duku

20. RT. 02 Ds. Pudak Lr. Mandiri (Ds. Kasang Pudak)

21. Ds. Lopak Alai Ds. Sakean

22. RT. 08 Ds. Tarikan Ds. Solok

23. Pondok Pesantren (Ds. Sungai Terap) Ds. Sumber Jaya

24. Desa Sungai Terap Desa Sumber Jaya

25. Ds. Tarikan Ds. Tangkit Baru

26. Ds. Sumber Jaya Simp. SPM (Ds. Arang Arang)

27. Ds. Sipin Teluk Duren Ds. Arang Arang

28. Ds. Arang Arang Desa Parit

29. Desa Parit Desa Puding (Rencana Kolektor Primer 1)

30. Ds. Ramin Ds. Teluk Jambu

31. Ds. Ramin Ds. Rukam

32. RT. 08 Ds. Pemunduran Ds. Teluk Raya

33. RT. 04 Ds. Pemunduran Ds. Maju jaya

34. Ds. Pemunduran Ds. Puding

35. Jl. Gotong Royong (Ds. Kasang Pudak) Batas Kota Jambi

36. RT. 34 Ds. Kasang Pudak Batas Kota Jambi

f. Kecamatan Kumpeh dengan ruas jalan :

1. Simp. Ds. Mekarsari - Batas Portal Trans Ds. Mekarsari

2. Simp. Ds. Petanang - Ds. Petanang

3. Simp. Ds. Pematang Raman - Ds. Suko Berajo

4. Simp. Sei. Bungur - Dsn. Sei Bungur

5. Simp. Sponjen - Ds. Sponjen

6. Simp. Bugis - Perbatasan PT. MAKIN

31


7. Simp. Ds. Rantau Panjang - Perbatasan Ds. Londrang dengan Ds.

Manis Mato

8. Simp. Ds. Sogo - Ds. Sogo

9. Simp. Padat Karya - Dsn. Tanjung

10. Simp. Kuburan Masjid Tanjung - Dsn. Tanjung

11. Simp. Plancu - Plancu

12. Simp. Gedong Karya Ulu - Simp. Gedong Karya Ilir

13. Simp. Masuk Jebus - Simp. Keluar Jebus

14. Ds. Puding- Ds. Maju Jaya

15. Ds. Maju Jaya - Ds.Ramin

16. Ds. Maju Jaya Ds. Mekar Sari

17. Ds. Puding Ds. Gambut Jaya

18. Ds. Mekar Sari Ds. Rukam

19. Ds. Mekar Sari Ds. Pematang Raman

20. Ds. Petanang Ds. Mekar Sari (SK 4)

21. Ds. Petanang Ds. Sungai Bungur

22. Ds. Petanang Ds. Ramin

23. Ds. Sungai Bungur Ds. Seponjen

24. Ds. Seponjen Kel. Tanjung

25. Kel. Tanjung Ds. Sogo

26. Kel. Tanjung Ds. Gedong Karya

27. Kel. Tanjung Dsn. Plancu (Ds. Gedong Karya)

28. RT. 15 Kel. Tanjung RT. 22 Kel. Tanjung

29. Jalan UPT Trans (Ds. Gedong Karya) Ds. Jebus

30. Ds. Jebus Ds. Sungai Aur

31. Simp. Trans Ds. Sei. Aur - Trans Ds. Sei Aur

32. Ds. Manis Mato Ds. Sungai Aur

g. Kecamatan Mestong dengan ruas jalan :

1. Simp. Ds. Plempang - Perbatasan Kecamatan Sei. Bahar Ds. Berkah

(Rencana Kolektor Primer 1)

2. Ds. Nyogan (Pos TPR) - Ds. Suka Damai (Jalan Negara Jambi-

Palembang)

3. Ds. Pelempang - Ds. Sei. Landai

4. Simp. Dsn. Sei. Jerat - Ds. Sei. Landai (Rencana Kolektor Primer 1)

5. Simp. III Ds. Baru - Jalan Provinsi (Ness)

6. Simp. III Ds. Baru - Perbatasan Kec. Jaluko dengan Ds Baru

32


7. Tanjung Pauh Km. 34 - Simp. III Ds. Baru

8. Simp. Pondok Meja - Perbatasan Sungai Gelam dengan Ds. Suka Maju

9. Km. 18 Ds Muaro Sebapo - Ds. Suka Maju

10. Ds. Suka Maju - Desa Talang Belido

11. Dsn. Purwodadi Ds. Pondok Meja - Batas Kota Jambi

12. Simp. SPN - Batas Kota Jambi

13. Simp. KM. 15 Ds. Bertam - Ds. Bertam (Jalan Provinsi Ness)

14. Simp. Ds. Ibru (Jalan Nasional Jambi-Palembang) - Ds. Ibru

15. Ds. Tanjung Pauh KM. 39 - Ds. Lubuk Regis

16. Ds. Tempino Ds. Muhajirin (Rencana Arteri Primer)

17. Muaro Sebapo Desa Baru (Rencana Jalan Lingkar)

18. KM 6 Desa Baru Jalan Provinsi (KM 36 Tanjung Pauh 39)

19. Ds. Tanjung Pauh 32 Jalan Poros Talang Pelita

20. Ds. Tanjung Pauh Talang Pelita Ds. Pelempang

21. Tanjung Pauh Talang Pelita Lubuk Regis

22. Lubuk Regis (Tanjung Pauh Km39) - Simpang Unit VI Markanding

23. Tanjung Pauh Talang Pelita Markanding

24. Tanjung Pauh Talang Pelita Nyogan

25. Ds. Pelempang Ds. Sungai Landai

26. Ds. Nyogan Ds. Sungai Landai

27. SMPN 28 (Sebapo) Sungai Jerat

28. Lr. Panjang (Sebapo) Sungai Jerat

29. Ds. Sebapo Ds. Suka Maju

30. Ds. Suka Maju Ds.Talang Belido

31. Jalan Provinsi Ds. Tanjung Pauh 39 Dsn. Lubuk Regis

32. Ds. Suka Damai Ds. Ibru

33. Ds. Ibru Batas Kec. Sungai Gelam

34. Dsn. Sungai Jerat (Sungai Landai) Ds. Ladang Panjang (Rencana

Kolektor Primer 1)

35. Jalan Nasional (Jambi-Pelembang) Kebon Kelapo

36. Kebon Kelapo Simp. Bufer Tempino

37. Kebon Kelapo Kantor Pertamina

38. Jalan Nasional (Jambi-Pelembang) Ds. Pelempang

39. Jalan Nasional (Jambi-Pelembang) Simp. Rd. Subianto (jalan komplek

pertamina)

40. Simp. IV Pasar Tempino Kantor Pertamina

41. Simp. IV Pasar Tempino Simp. Pete

33


42. Jalan Provinsi KM. 29 Simp. Saleh

43. Jalan Provinsi KM. 30 Simp. Bak Air

44. Simp. Bor Tengkorak Rencana Jalan Nasional

45. Simp. Pesantren Rencana Jalan Simpang Bor Tengkorak

46. Simp. Aju RT. 09 Kantor Lurah Tempino

h. Kecamatan Sungai Gelam dengan ruas jalan :

1. Simp. Ds. Menuju Talang Belido - Simp. III Ds. Ladang Panjang

2. Simp. III Ds. Ladang Panjang - Batas Provinsi

3. Ds. Ladang Panjang - Perkebunan Sawit

4. Simp. Ds. Parit - Simp. Ds. Sumber Agung

5. Simp. III Ds. Talang Belido - Perbatasan dengan Kota Jambi Kec. Jambi

Selatan

6. Batas Kota (Gapura) Ds. Kebon IX - Batas Kota

7. Batas Kota Dengan Ds. Tangkit - Simp. Ds. Sungai Gelam

8. Simp. Jalan Pertamina - Simp. III Ds. Talang Kerinci

9. Simp. Ds. Talang Kerinci - Simp. III Ds. Talang Kerinci

10. Simp. III Ds. Talang Kerinci - Simp. Buper

11. Simp. Ds. Parit - Batas Ds. Parit dan Ds. Arang- Arang (Rencana

Kolektor Primer 1)

12. Simp. Ds. Sumber Agung - Ds. Sumber Agung

13. Jl. Simp. Trans - Ds. Mingkung

14. Simp. Menuju Ds. Petaling Jaya - Perkebunan (Batas Provinsi)

15. Simp. Ds. Petaling Jaya Ds. Petaling Jaya

16. Simp. III Ds. Ladang Panjang Perbatasan dengan Kec. Mestong Ds.

Sebapo

17. Simp. Ds. Ladang Panjang Simp. Jalan Pertamina

18. Simp. Ds. Tangkit Baru Batas Kec. Kumpeh Ulu Ds. Sungai Terap

19. Simp. Ds. Sungai Terap Batas Kec. Kumpeh Ulu Ds. Sungai Terap

20. Simp. Jalan Ampera Simp. Jalan Tangkit Baru

21. Buper Batas Provinsi Sumatra Selatan

22. Simp. Pasar Rebo Perkebunan Sawit Batas Provinsi Sumatera Selatan.

23. Simp. Desa Gambut Jaya Ds Gambut Jaya

24. Ds. Petaling Jaya Ds. Sido Mukti

25. Ds. Petaling Jaya Ds. Tri Mulya Jaya

26. Ds. Ladang Panjang Bumi Perkemahan (Rencana Kolektor Primer1)

27. Bumi Perkemahan Simpang Desa Parit (Rencana Kolektor Primer1)

34


28. Kebon IX (Air Hitam) Tangkit (Kebon Duren)

29. Ds. Sungai Gelam (Simpang Mesjid Nurul Hikmah) Talang Kerinci

30. Ds. Trimulya Jaya - Ds. Ladang Panjang

31. Ds. Sido Mukti Batas Provinsi

32. Ds. Parit Ds. Sumber Agung

33. Ds. Parit Ds. Sungai Gelam

34. Ds. Sungai Gelam Ds. Sungai Terap

35. Ds. Mekar Jaya Ds. Talang Kerinci

36. Ds. Talang Belido Ds. Talang Kerinci

i. Kecamatan Bahar Utara dengan ruas jalan :

1. Simp. Pos Polisi - Simp. IV Ds. Talang Datar

2. Simp. Kantor Camat Baru - Simp. II Pustu/ Kantor Camat Lama

3. Simp. IV Ds. Talang Datar - Simp. III KUD Sido Mukti Ds. Sumber Jaya

Unit XIX

4. SiImp. III Menuju Unit XVI - XIX - Simp. III Ds. Matra Manunggal - Ds.

Bukit Mulya

5. Simp. III Ds. Matra Manunggal - Ds. Bukit Mulya - Simp.Ds. Matra

Manunggal A1

6. Simp. Pabrik Pinang Tinggi - Ujung Jalan Ds. Sungai Dayo

7. Simp. III Ds. Bukit Mulya - Simp. III RT. 01 Ds. Bukit Mulya

8. Simp. 4 Ds. Matra Manunggal A1 - Jalan Provinsi

9. Simp. menuju Ds. Markanding - Ds. Markanding Perbatasan Jln.

Provinsi

10. Simp. III Ds. Markanding - Simp. III Ds. Nyogan

11. Ds. Talang Bukit - Ds. Talang Datar

12. Ds. Talang Bukit Ds. Mulya Jaya

13. Simp. Unit X menuju Unit III - Simp. Ds. Marga Manunggal Jaya

14. Simp. menuju Ds. Sumber Mulya - Ds. Sumber Mulya

15. RT.04 Ds. Sumber Mulya Batas Kabupaten Batang Hari

16. RT. 07 Ds. Mulya Jaya RT. 01 Ds. Sumber Jaya

17. Ds. Sumber Mulya Ds. Bahar Mulya

18. RT.01 Ds. Talang Datar Simp. Padang (RT.10 desa Markanding)

19. Ds. Bahar Mulya Ds. Talang Datar

20. PKS Bunut Jalan Provinsi

21. Dusun Bunut (desa Matramanunggal) Jalan Provinsi

22. RT.13 Ds. Bukit Mulya Ds. Bahar Mulya

35


23. Ds. Sungai Dayo Ds. Bukit Mulya

24. Ds. Sungai Dayo Jalan Provinsi

j. Kecamatan Sungai Bahar dengan ruas jalan :

1. Simp. III Unit XVIII Simp. Ds. Trijaya

2. Simp. Ds. Bhakti Mulia Unit V - Simp. III Unit XVIII dan Unit XV

3. Simp. III Unit XVIII dan Unit XV - Simp. Jln. Provinsi Ds. Bukit

Makmur Unit XV

4. Simp. III Ds. Bhakti Mulya Unit V - Simp. III Ds. Bukit Makmur Unit

XV

5. Simp. Unit V Ds. Bhakti Mulya - Simp. Tugu KB Unit IV (Rencana

Kolektor Primer 1)

6. Simp. Jalur I Ds. Suka Makmur Unit I - Simp. KUD Suka Makmur Jln.

Sultan Taha I

7. Simp. Pos Polisi Jalur I Unit I - Simp. SMP Pasar Sei. Bahar Unit I

8. Simp. Unit I Jalan Provinsi - Simp. III Menuju Unit IV dan Unit

II(Rencana Kolektor Primer 1)

9. Simp. III Menuju Unit IV dan Unit II - Simp. III Bidan Fitri (Rencana

Kolektor Primer 1)

10. Simp. III Bidan Fitri - Simp. Tugu KB Unit IV (Rencana Kolektor

Primer1)

11. Simp. III Menuju Unit IV dan Unit II - Perbatasan Kec. Mestong Unit

10 (Rencana Kolektor Primer 1)

12. Simp. Ds. Trijaya Menuju Ds. Bukit Mas - Simp. III Unit XVIII dan Unit

XV

13. Simp. Tugu KB Unit IV - Simp. Ds. Marga Manunggal Jaya

14. Simp. Ds. Marga Manunggal Jaya - Ds. Tanjung Harapan

15. Desa Marga Pasar desa Suka Makmur

16. Jalur IV.A - Ds. Panca Bhakti

17. Jalan Provinsi Jalur IV.A (desa Marga)

18. Desa Marga Mulya desa Pinang Tinggi

19. Simp. III Bidan Fitri Jalur III (Unit III)

20. Desa Tanjung Harapan desa Tanjung Lebar

21. Desa Bukit Mas desa Tanjung Sari

22. Ds. Bukit mas desa Bukit Mamkur

23. Jalur IV.A (Ds. Marga) Jalur III.b (Unit III)

24. Desa Marga Mulya desa Suka Makmur

36


25. Lap. Bola Kaki (Ds. Mekar Sari Makmur) Jalur II (Ds. Marga Mulya)

26. SD. 196 (Ds. Suka Makmur) Ds. Panca Bhakti

27. Hamparan 8 (Desa Bukit Makmur) RT.3desa Bhakti Mulya

28. Desa Bukit Makmur Ds. Sungai Dayo

29. Desa Marga Mulya desa Berkah

30. Jalan Provinsi Ds. Suka Makmur Jl. Provinsi Ds. Pinang Tinggi

j. Kecamatan BaharSelatan dengan ruas jalan :

1. Simp. Ds. Tanjung Lebar - Ds. Tanjung Lebar

2. Simp. III Ds. Tanjung Harapan - Simp. Ds. Tanjung Lebar

3. Simp. Ds. Bukit Subur - Simp. Ds. Ujung Tanjung

4. Ds. Tanjung Lebar - Simp. III Ds. Tanjung Mulya

5. Simp. Ds. Trijaya - Simp. menuju Ds. Tanjung Mulya Unit 17

6. Simp. menuju Ds. Tanjung Mulya Unit 17 - Ds. Tanjung Sari

7. Simp. Ds. Adipura Kencana Unit XX - Ds. Tanjung Mulya

8. Simp. III Ds. Tanjung Mulya - Simp. Pasar Gapura Ds. Tanjung Mulya

9. Simp. menuju Ds. Tanjung Mulya Unit 17 - Simp. Pasar Gapura Ds.

Tanjung Mulya

10. Ds. Bukit Subur Desa Mekar Jaya

11. Ds. Tanjung Baru Ds. Ujung Tanjung

12. Ds. Bukit Subur Ds. Panca Mulya

13. Blok B (Ds.Trijaya) Ds. Bukit Subur

14. Ds. Trijaya Ds. Mekar Jaya

15. Ds. Mekar Jaya Ds. Tanjung Mulya

Pasal 15

(1) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) huruf b meliputi:

a. terminal penumpang; dan

b. terminal barang.

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. terminal tipe B meliputi:

1. terminal Bukit Baling di Kecamatan Sekernan; dan

2. terminal Tempino di Kecamatan Mestong.

b. terminal tipe C meliputi:

1. terminal Sengeti di Kecamatan Sekernan

37


2. terminal Pijoan di Kecamatan Jambi Luar Kota

3. terminal Sungai Gelam di Kecamatan Sungai Gelam

4. terminal Pudak di Kecamatan Kumpeh Ulu

5. terminal Tanjung di Kecamatan Kumpeh

6. terminal Tangkit Lama di Kecamatan Sungai Gelam

7. terminal Pondok Meja di Kecamatan Mestong;dan

8. terminal Marga di Kecamatan Sungai Bahar.

9. terminal Mekar Jaya di Kecamatan Bahar Selatan.

(3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. terminal barang Tempino di Kecamatan Mestong; dan

b. terminal barang Sengeti di Kecamatan Sekernan.

Pasal 16

(1) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf c meliputi:

a. angkutan penumpang; dan

b. angkutan barang.

(2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan jalur meliputi:

1. Jawa - Provinsi Sumatera Selatan Jambi - Sp.Tuan Merlung

Rengat; dan

2. Jawa Provinsi Sumatera Selatan Jambi Sp. Tuan Sp. Lagan -

Kuala Tungkal.

b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan jalur meliputi:

1. Jambi Muara Bulian Muara Tembesi - Sarolangun; dan

2. Jambi Muara Bulian Muara Tembesi Muara Tebo Muara Bungo.

c. Angkutan perdesaan yang melayani seluruh ibukota kecamatan dan

kawasan perdesaan dengan jalur meliputi:

1. Sengeti Kota Jambi;

2. Pijoan Kota Jambi;

3. Sungai Gelam Kota Jambi;

4. Tanjung Kota Jambi;

5. Tempino Kota Jambi; dan

6. Sungai Bahar Kota Jambi.

38


(3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan jalur yang

meliputi:

a. jalur Batas Provinsi Sumatera Selatan Tempino; dan

b. jalur Batas Provinsi Riau - Suko Awin Jaya Bukit Baling Sengeti.

Pasal 17

(1) Rencana Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d berupa dermaga sungai

meliputi:

a. pelabuhan ASDP; dan

b. alur pelayaran.

(2) Pelabuhan ASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kelurahan Sengeti, desa Pematang Pulai, desa Pulau Kayu Aro, desa Rantau

Majo, desa Tantan, desa Kedotan dan desa Keranggan di Kecamatan

Sekernan;

b. desa Sungai Duren dan desa Sarang Burung di Kecamatan Jambi Luar Kota;

c. desa Muaro Jambi di Kecamatan Maro Sebo;

d. desa Talang Duku, desa Tebat Patah, desa Teluk Jambu, desa Dusun Mudo,

desa Kemingking Luar, desa Sekumbung, desa Manis Mato dan desa Rukam

di Kecamatan Taman Rajo;

e. kelurahan Tanjung, desa Rantau Panjang, desa Londerang dan desa

Rondang di Kecamatan Kumpeh.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kelurahan Sengeti - desa Pematang Pulai - desa Pulau Kayu Aro - desa

Rantau Majo, desa Tantan - desa Kedotan - desa Keranggan;

b. desa Sungai Duren - desa Sarang Burung;

c. desa Muaro Jambi - desa Talang Duku - desa Tebat Patah - desa Teluk

Jambu - desa Dusun Mudo - desa Kemingking Luar - desa Sekumbung -

desa Manis Mato - desa Rukam;

d. kelurahan Tanjung - desa Rantau Panjang - desa Londerang - desa Rondang;

39


Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 18

(1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

huruf a meliputi:

a. Batas Provinsi Sumatera Selatan/Provinsi Jambi Tempino Kecamatan

Jambi Luar Kota - Sengeti Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten

Tanjung Jabung Barat - Merlung; dan

b. Kota Jambi Kumpeh UluKumpeh Muara Sabak Sungai Lokan.

(2) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (3)

huruf b meliputi:

a. Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Mestong Kecamatan Sungai

Gelam Kecamatan Kumpeh Ulu Kota Jambi Kecamatan Maro Sebo

Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan

b. Provinsi Sumatera Selatan - Kecamatan Mestong Kecamatan Jambi Luar

Kota Sengeti ProvinsiRiau.

(3) Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (3) huruf

c meliputi:

a. stasiun kereta api di Sengeti Kecamatan Sekernan; dan

b. stasiun kereta api di Tempino Kecamatan Mestong.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara

Pasal 19

(1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi:

a. bandar udara umum Sultan Thaha Jambi di Jambi;

b. bandar udara di Kecamatan Taman Rajo;

(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (4)

huruf b meliputi:

a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar udara

Sultan Thaha Jambi;

b. Kawasan disekitar bandar udara Sultan Thaha Jambi sebagai penempatan

alat bantu navigasi penerbangan;

40


Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf

c meliputi :

a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;

b. sistem jaringan telekomunikasi;

c. sistem jaringan sumber daya air; dan

d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 21

(1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf a meliputi:

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. pembangkit tenaga listrik; dan

c. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi

a. Jaringan pipa minyak bumi meliputi :

1. Sengeti - Muaro Pijoan - Kota Jambi;

2. Sungai Gelam - Kota Jambi; dan

3. Kota Jambi - Tempino - Provinsi Sumatera Selatan.

b. Jaringan pipa gas meliputi :

1. desa Suko Awin Jaya KM 58 -desa Tanjung Lanjut - Kabupaten Batang

Hari -desa Pijoan -desa Bertam - Kelurahan Tempino - Provinsi

Sumatera Selatan; dan

2. kecamatan Sungai Gelam - Kecamatan Kumpeh Ulu - Kecamatan

Kumpeh - Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Batam.

(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Kumpeh, Kecamatan

Maro Sebo dan Kecamatan Sungai Bahar;

b. pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) terdapat di Kecamatan

Sungai Gelam dan Kecamatan Sekernan;

41


c. pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di Kecamatan

Mestong; dan

d. pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seluruh wilayah Kabupaten.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. gardu induk terdapat di desa Mendalo Darat dan di desa Sungai Bertam;

b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas

500 kVA (lima ratus Kilo Volt Ampere) interkoneksi jaringan listrik Aur Duri

Rengat yang melewatiKecamatan Jambi Luar Kota dan Kecamatan Sekernan

untuk transmisi SUTET;

c. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas

275 kVA (dua ratus tujuh puluh lima Kilo Volt Ampere) interkoneksi jaringan

listrik Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo-

Kabupaten Muaro JambiKota JambiTanjung Jabung Barat untuk

transmisi SUTET;

d. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 kVA

(seratus lima puluh) Kilo Volt Ampere yaitu menghubungkan Kabupaten

Muaro Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sungai Gelam - Sungai

Bertam, Sungai Bertam - Mendalo Darat; dan

e. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20

kVA (dua puluh) Kilo Volt Ampere yaitu menghubungkan antar pusat

perdesaan dalam wilayah Kabupaten.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

(1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 huruf b meliputi :

a. jaringan kabel; dan

b. jaringan nirkabel.

(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh

kecamatan di wilayah kabupaten.

(3) Jaringan nirkabel berupa menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station

(BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kecamatan

di wilayah kabupaten.

42


Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 huruf c

meliputi :

a. wilayah sungai (WS);

b. cekungan air tanah (CAT);

c. jaringan air baku untuk air besih; dan

d. sistem pengendaliaan daya rusak air.

(2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

Wilayah Sungai Batanghari.

(3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. CAT Jambi - Dumai yang merupakan cekungan air tanah lintas provinsi; dan

b. CAT Muaro Tembesi yang merupakan cekungan air tanah lintas

Kabupaten/Kota.

(4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan sumber air permukaan yang meliputi :

a. Sungai Batanghari untuk melayani Kecamatan Sekernan, Kecamatan

Jambi Luar Kota, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Taman Rajo,

Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kecamatan Sungai

Gelam.

b. Sungai Kaos di Kecamatan Sekernan untuk melayani Kecamatan Sekernan;

c. Sungai Pijoan di Kecamatan Jambi Luar Kota untuk melayani Kecamatan

Jambi Luar Kota;

d. Sungai Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir untuk melayani

Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir;

e. Sungai Nyogan di Kecamatan Mestong untuk melayani Kecamatan Sungai

Bahar dan Kecamatan Mestong;

f. Sungai Kandang di Kecamatan Bahar Selatan untuk melayani Kecamatan

Sungai Bahar dan Bahar Selatan;

g. Sungai Muhajirin di Kecamatan Jambi Luar Kota untuk melayani Kecamatan

Jambi Luar Kota;

h. Sungai Bahar di Kecamatan Bahar Utara untuk melayani Kecamatan Bahar

Utara;

43


i. Sungai Lalan di Kecamatan Bahar Selatan untuk melayani Kecamatan Bahar

Selatan;

j. Sungai Berembang di Kecamatan Sekernan dan Kecamatan Muaro Sebo

untuk melayani Kecamatan Sekernan dan Kecamatan Muaro Sebo;

k. Sungai Niaso di Kecamatan Muaro Sebo untuk melayani Kecamatan Muaro

Sebo;

l. Sungai Tangkit di Kecamatan Sungai Gelam untuk melayani Kecamatan

Sungai Gelam;

m. Sungai Gelam di Kecamatan Sungai Gelam untuk melayani Kecamatan

Sungai Gelam;

n. Sungai Medak di Kecamatan Sungai Gelam untuk melayani kecamatan

Sungai Gelam.

(5) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d meliputi:

a. kanal primer di Kecamatan Sekernan, Kecamatan Jambi Luar Kota,

Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu dan

Kecamatan Taman Rajo;

b. turap lengsengan di sepanjang sungai Batanghari yang melalui Kecamatan

Sekernan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Maro sebo, Kecamatan

Taman Rajo, Kecamatan Kumpeh ulu dan Kecamatan Kumpeh;

c. pemindahan aliran air Sungai Batang Hari di desa Kedotan Kecamatan

Sekernan;

d. program penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai dengan jenis

tanaman tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 24

(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal

20 huruf d meliputi :

a. sistem persampahan;

b. sistem penyediaan air minum;

c. sistem pengelolaan air limbah;

d. sistem jaringan drainase; dan

e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

44


(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Sungai

Gelam

b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Bukit Baling

Kecamatan Sekernan

c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Danau Sarang

Elang Kecamatan Jambi Luar Kota

d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Mekar Sari

Makmur Kecamatan Sungai Bahar

e. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), meliputi:

1. desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo;

2. desa Baru Kecamatan Mestong;

3. desa Mekar Jaya Kecamatan Bahar Selatan;

4. desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota;

5. desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu;

6. desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu;

7. desa Rantau Panjang Kecamatan Kumpeh;

8. desa Betung Kecamatan Kumpeh;

9. desa Matra Manunggal Kecamatan Bahar Utara;

10. desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo; dan

11. desa Rukam Kecamatan Taman Rajo.

(3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. s

Perda RTRW Kabupaten Muaro Jambi

Documents