Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT

UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

JURNAL

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ERIKSON P SIBARANI NIM : 090200165

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2013

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT

UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ERIKSON P SIBARANI

090200165 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui: Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, SH, MH NIP: 195703261986011001

Editor Jurnal

Rafiqoh Lubis, SH.,M.Hum NIP : 197407252002122002

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2013

ABSTRAKSI Erikson P Sibarani *

Dr. Madiasa Ablisar S.H., M.S.** Dr. Marlina S.H.,M.Hum.***

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Oleh karena itu banyak anak yang akhirnya harus memasuki proses peradilan pidana untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukannya. Anak pelaku tindak pidana yang memasuki sistem peradilan pidana anak harus diperlakukan secara khusus mengingat sifat anak yang belum mampu untuk dimintai pertanggungjawaban sehingga perlu adanya perlindungan hukum istimewa terhadap setiap anak yang mengalami pemeriksaan di peradilan pidana anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peraturan yang secara khusus mengatur hukum acara peradilan anak di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara dalam melindungi hak-hak anak. Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta apakah yang menjadi kelemahan dari Undang-undang ini dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan tetap menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penjatuhan hukuman terhadap anak hanya merupakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), apabila tidak ada kesepakatan terhadap diversi yang diupayakan. Undang-undang ini merupakan suatu kemajuan dalam pembaharuan hukum terhadap anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang ini masih banyak memiliki titik kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

*Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan **Dosen Pembimbing I ***Dosen Pembimbing II

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa

yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan

dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan

yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah

dengan adanya hukum1. Peraturan yang telah ada yang diharapkan mampu

memberikan perlindungan terhadap anak pada kenyataannya masih belum

menggembirakan. Nasib anak yang berkonflik dengan hukum belum seindah

ungkapan verbal yang seringkali kerap kita dengar memposisikan anak bernilai,

penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.

Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai

perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan

keadaan yang buruk bagi anak. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan

anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan. problematika anak sampai saat

ini belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Kenyataannya, tatanan dunia

dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak.2

Dewasa ini kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami

peningkatan seperti penyalahgunaan narkotika, perampokan, pencurian dan

pemerkosaan, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang

belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang

terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh

1Syafruddin Hasibuan (ed), Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 78.

2Muhammad Joni dan zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak, Bandung , PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan

anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak-anak nakal perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus

karena anak tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Pasal

25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menyebutkan bahwa : Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan

pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Anak merupakan

salah satu Peradilan Khusus yang menangani perkara pidana anak, disamping

adanya beberapa Peradilan Khusus lain yang berlaku di Indonesia, yaitu Peradilan

Lalu Lintas Jalan dan Peradilan Ekonomi (sesuai dengan yang tercantum dalam

penjelasan pasal demi pasal pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.

Perhatian terhadap anakpun dari hari ke hari semakin serius dimana untuk

menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum,

perlu adanya pengaturan hukum yang lebih pasti. Adapun Peraturan Perundang-

undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan

perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang No. 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak

anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar,

hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain,

berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Peraturan perlindungan hukum terhadap anak dalam Konstitusi Negara

Republik Indonesia sudah sangat banyak mengatur hak-hak anak dalam

memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau

dengan kata lain anak pelaku tindak pidana. Secara khusus yang akan dibahas

dalam skripsi ini adalah bagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak mampu memberikan perlindungan hukum bagi

anak yang berkonflik sehingga anak sebagai generasi dan harapan penerus bangsa

tetap terjamin hak-haknya sebagai anak yang sepantasnya mendapatkan

perlindungan dari Negara.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak

pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat

kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus,

dengan demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap

anak dalam proses penangannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep

kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses

hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta

perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan

hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Alasan lain bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak

Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai

kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan

hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan

kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan

undang-undang baru.3

Pemerintah berupaya untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak di Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian disingkat dengan SPPA

yang disahkan pada tanggal 3 Juli tahun 2012.

Pertanyaan yang timbul saat ini sehubungan dengan dikeluarkannya

Undang-Undang yang baru tentang SPPA ini apakah benar akan lebih efektif

dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Peradilan Anak? dan

apakah undang-undang ini telah sesuai dengan bentuk perlindungan hukum yang

seharusnya diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? apakah

3http://www.google.com/undang-undang-sistem-peradilan-pidana-anak-perundang-

undangan. Diakses pada tanggal 14 Januari 2013. Pkl: 11.45 WIB.

peraturan perundang-undangan yang baru disosialisakan selama kurung waktu 2

(dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap anak sudah yang berkonflik dengan

hukum?

Berdasarkan uraian diatas, maka saya mengangkat judul ANALISIS

UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM

PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MEMBERIKAN

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan akan membahasnya lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya dalam

skripsi ini.

B. PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik

dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Apakah Kelemahan - Kelemahan Yang Terdapat dalam Undang-Undang No.

11 Tahun 2012 dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Yang Berkonflik dengan Hukum?

C. METODE PENELITIAN Metode penelitian diperlukan agar tujuan tujuan penelitian dapat lebih

terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada 2 (dua) macam

tipologi penelitian hukum yang lazim digunakan yaitu penelitian hukum normatif

dan penelitian hukum empiris. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian

yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian

hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan

sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan

sekunder.4 Metode penelitian hukum normatif pada penulisan skripsi ini

menggunakan beberapa penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas-asas

hukum, dan penelitian untuk menemukan hukum in concreto. Penelitian

hukum in concreto yang dilakukan adalah untuk menemukan hukum yang

sesuai untuk diterapkan in concreto guna menyelesaikan suatu permasalahan5

yaitu hukum yang sesuai dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak

yang berkonflik dengan hukum.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian Yuridis Normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data

utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari

objek penelitian. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut :

a) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA)

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

b) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang

menjelaskan bahan hukum primer seperti berupa buku-buku yang

berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian,

laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak

maupun media elektronik.

c) Bahan-bahan hukum tersier

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 13-14. 5 Ibid, hlm, 22.

Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum

atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya abstrak perundang-

undangan, biografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum,

kamus hukum, indeks kumulatif dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi

pustaka (literature research).

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan :

a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan

dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas

agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.

c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif,

yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

D. HASIL PENELITIAN 1. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG

BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-

UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN

PIDANA ANAK

a. Proses Penyidikan Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap

tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan

khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus

tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari

penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik

dan sosialnya.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang

berkonflik dengan hukum antara lain:

a. Penyidik Khusus Anak Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik

Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga

melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya

dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.

Penyidik Anak dalam hal ini adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang

ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun syarat untuk

dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat

(3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

adalah sebagai berikut :6

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan

c. Memahami masalah Anak; dan

d. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses

penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib

memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan susasana

kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan

dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan

bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahwa

yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan

yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik

bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah

agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut

6Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan

keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan

terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut

kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara

simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan

ketakutan dan trauma pada anak.7

d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal

yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang

dilaporkan atau diadukan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib

mengupayakan diversi8 terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang

dilakukan :

a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk

pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek

negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan

anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

e. Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyidik

dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan

melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari

7Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak di Indonesia, Bandung , PT. Refika Aditama, hlm. 101 8Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke

proses di luar peradilan pidana. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan tujuan antara lain untuk : (a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; (b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; (c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta

pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama,

Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli

lainnya.9Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing

Kemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum.10

Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga

keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak positif bagi Anak Nakal maupun

terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil

pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil

Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas

perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diteruskan kepada pihak

kejaksaan atau tidak.11

Penyidikan yang tidak dilakukan dengan meminta pertimbangan atau saran

dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dikenakan sanksi administratif

berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.

f. Kerahasiaan Identitas Anak

Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib

dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun

2012 sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga wajib diberikan terhadap

anak pelaku tindak pidana. Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak

bersalah (percumption of innocent). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang

melakukan kenakalan belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan

identitas tersangka ini sangat mendukung hak-hak anak yang harus ditegakkan

dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.

9Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak 10Maidin Gultom, Op.Cit., hlm. 102 11Ibid

b. Penangkapan Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang

berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

a. Penangkapan Sebagai Upaya Terakhir

Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak

ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam

waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa

perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan

tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan

walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak

tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir

(ultimum remedium) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24

(dua puluh empat) jam.

b. Penempatan Pada Lembaga Khusus Anak

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 2012 menyatakan bahwa

anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan Khusus Anak dan

harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai

dengan umurnya. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan

harus tetap melindungi anak dari hak-hak nya dalam proses peradilan pidana dan

berusaha untuk menghindarkan anak mendapat perlakuan yang kasar terhadap

anak selama penahanan berlangsung.

c. Penahanan Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang

anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan

pidana.

a. Penahanan Tidak Dilakukan Dalam Hal Adanya Jaminan

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh

dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau

lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau

merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

b. Syarat Penahanan Anak Ketentuan tentang keringanan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap

anak pelaku tindak pidana tidak selamanya berlaku, dengan kata lain bahwa anak

yang melakukan tindak pidana tertentu dapat ditahan dengan syarat bahwa:

a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7

(tujuh) tahun atau lebih

c. Lamanya Waktu Penahanan

Tabel 1 Jangka waktu penahan terhadap anak dalam SPPA

No Tingkat Pemeriksaan Waktu Penahanan Perpanjangan

Penahanan 1. Penyidikan12 7 hari (oleh Penyidik) 8 hari (oleh JPU) 2. Penuntutan13 5 hari (oleh JPU) 5 hari (oleh Hakim PN) 3. Pengadilan14 10 hari (oleh Hakim) 15 hari (oleh ketua PN)

d. Penuntutan Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik

dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

a. Penuntut Umum Anak

Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat

dilakukan oleh Penuntut Umum Anak atau Jaksa Penuntut Umum Anak.

Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam penuntutan anak, diartikan oleh

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dengan mengelompokkan secara umum,

bahwa penuntutan yang dilakukan jaksa hanya dilakukan kepada anak nakal.

b. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Bentuk perlindungan hukum yang juga jelas terlihat dalam ketentuan

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini pada tahap penuntutan adalah bahwa

12Pasal 33 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 13Pasal 34 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 14Pasal 35 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dalam setiap tahap pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana anak

diwajibkan untuk melakukan diversi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam

Pasal 42 ayat (1).

e. Pemeriksaan di Pengadilan Keistimewaan peradilan anak ini terlihat dari bentuk perlindungan hukum

yang diberikan terhadapa anak antara lain yaitu :

a. Pemeriksaan Dengan Hakim Tunggal

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal. Ketentuan ini

terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat

diselesaikan dengan cepat.

b. Kewajiban Mendampingi Anak

Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, untuk

perkara anak selama persidangan digelar Pasal 55 ayat (1) UndangUndang

Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat

hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

c. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, maka

Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan

hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yang dapat

digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.

d. Putusan

Penjatuhan Pidana terhadap anak terdapat pada Pasal 71 UU No. 11 tahun

2012 antara lain yaitu :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: 1. pidana peringatan; 2. pidana dengan syarat:

a. pembinaan di luar lembaga; b. pelayanan masyarakat; atau c. pengawasan.

3. pelatihan kerja; 4. pembinaan dalam lembaga; dan

5. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 2. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tindakan yang dijatuhkan

kepada anak nakal, dapat berupa yaitu :

1. pengembalian kepada orang tua/Wali; 2. penyerahan kepada seseorang; 3. perawatan di rumah sakit jiwa; 4. perawatan di LPKS; 5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 7. perbaikan akibat tindak pidana.

f. Pemasyarakatan Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan

setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusan

hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (inkracht), maka tibalah tahap eksekusi

untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bisa dikatakan

menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah

ditempuh.15

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadapa anak yang

berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan antara lain :

a. Penempatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga

atau tempat anak menjalani masa pidanaya. Lembaga lain yang juga serupa tugas

dan fungsinya dalam melakukan pembinanaan terhadap narapidana anak yaitu

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan

15Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Jakarta,

Ghalia Indonesia, hlm. 314

bahwa pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi

warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata

peradilan pidana.

Pelaksanan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan

khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya

untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya

dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya,

manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.16 Hal ini sesuai

dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan

LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan

pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana

berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan,

pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.17 Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini

tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini,

sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan

pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam

pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan.18

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan,

pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak

narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk

menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai

16Darwan Prints, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti,

hlm. 58. 17Pasal 85 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 18Marlina, Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Medan, PT Refika

Aditama, hlm. 157.

dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan

oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan

lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses

pelaksanaaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai

dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan

pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan

pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidana nya.

Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan

pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat,

cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.19

2. KELEMAHAN PENGATURAN YANG TERDAPAT DALAM

UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 DALAM

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Adapun yang menjadi kelemahan dari Undang-undang No. 11 tahun 2012

antara lain yaitu:

a. Sanksi Administratif

Ketentuan dalam pasal 18 (delapan belas) Undang-Undang No. 11 tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menghendaki agar penyidikan

dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Penyidikan dengan suasana kekeluargaan

mencerminkan perlindungam hukum terhadap anak apabila dilakukan oleh

penyidik sebagaimana mestinya, namun dalam hal Penyidik tidak melakukan

pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, sanksi hukum yang dapat dikenakan

kepada Pejabat tersebut hanyalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang

diberikan kepada pejabat Penyidik ketika penyidik melalaikan kewajiban

memeriksa tersangka tidak dalam suasana kekeluargaan biasanya terlalu mudah

untuk diabaikan.

19Pasal 65 huruf e Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

c. Pejabat Khusus Anak

Memperlengkapi keberadaan pejabat khusus diseluruh wilayah Indonesia

masih dalam proses persiapan yang panjang untuk dilaksanakan. Perintah undang-

undang ini sangat jelas namun sumberdaya aparat penegak hukum seringkali

sangat kurang, sehingga timbul kekuatiran ketika undang-undang ini dilaksanakan

belum dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ditentukan.

c. Bantuan Hukum

Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini

menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, anak yang berkonflik dengan

hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing

Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Keberadaan pengaturan pemberian Bantuan Hukum dari

Advokat harus diperluas, dengan alasan antara lain, yaitu:

a) Advokat harus juga advokat yang memiliki kualifikasi (misalnya

mempunyai pengalaman menangani masalah-masalah anak,

mempunyai minat dan dedikasi yang tinggi kepada anak, mengikuti

pelatihan-pelatihan teknis). Persyaratan untuk dapat dijadikan

Penasihat Hukum seharusnya sama seperti persyaratan untuk penyidik

anak, Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak, sehingga dalam

memberikan bantuan hukum lebih efektif;

b) Tidak banyak advokat yang tertarik memberikan bantuan hukum

kepada anak, dan juga apabila melihat status anak yang diduga

berhadapan dengan hukum tidak memiki status sosial yang jelas, (saat

ini banyak anak yang tidak jelas tempat tinggalnya, orang tuanya di

mana). Ketentuan siapa yang harus menyediakan advokat tidak

dijelaskan dalam undang-undang ini. Pasal 55 ayat (2) undang-undang

ini hanya mewajibkan setiap anak dalam tingkat pemeriksaan harus

didampingi oleh advokat, karena ini menyangkut masalah biaya dan

ketersediaan advokat yang belum ada pada setiap tingkat polsek yang

terpencil di pulau-pulau. Jumlah advokat tidak tersebar di seluruh

kabupaten/kota diseluruh Indonesia dan hanya terkonsentrasi di

beberapa kota- kota besar yang merupakan pusat - pusat bisnis saja.20

d. Ketentuan Sanksi Terhadap Hakim

Keberadaan ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 yang memberikan adanya kentuan sanksi terhadap Hakim

pada Khususnya dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28 G

ayat (1) UUD 1945.21 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi seorang Hakim pun sebagai

manusia, untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan UUD

1945, memerlukan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak Asasi yang dimaksud dalam

ketentuan ini harus dimaknai hak asasi seorang Hakim dalam memeriksa dan

memutus perkara secara imparsial dan bebas dari intervensi atau pengaruh

siapapun atau dalam keadaan apapun. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak dengan

mengkriminalisasi suatu pelanggaran kewajiban hakim melalui proses hukum

acara pidana merupakan penyimpangan kerangka konsepsi konstitusional atas

independensi hakim yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD

1945.22 Penempatan ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran atas suatu

kewajiban yang diperintahkan suatu Undang-Undang bukan hanya dapat

dipandang sebagai overcriminalization atau overpenalization melainkan juga

mencerminkan bentuk intervensi atau mempengaruhi integritas dan kredibilitas

serta kapabiltas kekuasaan kehakiman yang merdeka.

20http//:www.google.com. Beberapa Catatan Tentang UU Sistem Peradilan Pidana Anak

diakses pada tanggal 28 Januari 2012 pkl. 13.00 wib 21Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuet atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

22http//: www.google.com/ Maruarar Siahaan, Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Independensi Hakim Sebagai Prinsip Konstitusi. (9 Januari 2013)

E. PENUTUP 1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

a) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga akhirnya

pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan anak telah menunjukkan

adanya perlindungan yang khusus terhadap hak-hak anak. Hal ini terlihat

dengan diwajibkannya Pejabat Khusus Anak untuk menangani perkara

anak dalam setiap tahap pemeriksaan dan juga penahanan terhadap anak

hanya akan dilakukan sebagai ultimum remedium serta selama penahanan

kebutuhan anak harus tetap dipenuhi. Pemeriksaaan juga harus dilakukan

dalam suasana kekeluargaan sehingga anak tidak terganggu kejiwaan atau

psikologisnya karena merasa tertekan dan frustasi dengan kasus yang

sedang dialaminya. Semua proses pemeriksaan pada sistem peradilan anak

harus dilakukan dengan pendekatan restoratif justice dengan

mengupayakan proses diversi, sehingga pemidanaan terhadap anak

hanyalah sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) apabila tidak

terdapat kesepakatan diversi diantara para pihak yang berkonflik.

b) Kelemahan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum terlihat baik secara substansi maupun dalam

pelaksanaannya ke depan masih menimbulkan kekuatiran apakah undang-

undang ini akan mampu memberikan perlindungan hukum secara

komprehensif kepada anak atau masih harus menunggu hingga

terlengkapinya sarana dan prasarana yang ditentukan dalam pasal-pasal

undang-undang ini. Misalnya dalam memperlengkapi pejabat khusus,

lembaga khusus anak, bantuan hukum di setiap daerah dan juga

pelaksanaan diversi yang merupakan hal yang baru diberlakukan dalam

hukum pidana anak. Hal ini mengingat bahwa undang-undang ini

menentukan adanya masa transisi selama 5 (lima) tahun.

2. SARAN Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah

sebagai berikut :

a) Peraturan ini diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan

hukum yang konkrit terhadap anak yang berkonflik dengan hukum,

tidak hanya sebatas ketentuan pasal pasal yang sedemikan rupa

keliatan mampu memberikan keadilan bagi anak sehingga masyarakat

dapat merasakan dampak dari digantinya Undang- Undang No. 3 tahun

1997 yang masih belum mampu untuk memberikan perlindungan

terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana

b) Pemerintah perlu meninjau kembali terkait dengan ketentuan sanksi

pidana yang ditetapkan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

yang apabila tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditetapkan

dalam undang-undang ini apakah efisien untuk tetap didakan atau

tidak. Hal ini mengingat bahwa pasal terkait di judicial review kan ke

Mahkamah Konstitusi oleh pihak-pihak yang merasa hak

konstitusionalnya dilanggar dengan adanya ketentuan pasal tersebut.

c) Segala ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang ini yang masih membutuhkan pembenahan dalam peraturan pelaksananya

semoga dapat dipersiapkan lebih awal sehingga ketika undang-undang

sistem peradilan pidana anak ini berlaku maka akan memudahkan

pelaksaanan perlindungan hukum yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Darwan Prints, 2003, Hukum Anak Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti,

Bandung. Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Hasibuan, Syafruddin (ed), Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak

Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Joni, Muhammad., dan zulchaina Z Tanamas, 1999. Aspek Hukum Perlindungan

Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak, Bandung Prinst, Darwin S.H., 1997, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep

Diversi dan Restoratif Justice, Refika Aditama, Medan. Simanjuntak, Nikolas, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam sirkus Hukum,

Ghalia Indonesia, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat,, Rajawali Press, Jakarta. _________, 1994, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,

Depok

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

B. WEBSITE

http://www.google.com/undang-undang-sistem-peradilan-pidana-anak-perundang-undangan. http//:www.google.com. Beberapa Catatan Tentang UU Sistem Peradilan Pidana Anak

http//: www.google.com/ Maruarar Siahaan/ Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Independensi Hakim Sebagai Prinsip Konstitusi.