Jurnal Indonesian Student Research Summit KSM Eka Prasetya

Jurnal Indonesian StudentResearch and Summit 2015

THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET

Volume 1 | Desem

ber 2015

Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kelautan: Studi Masyarakat Nelayan di Desa Sarang Tiung,

Kabupaten Kotabaru, Kalimantan SelatanRaharja, Prima, Qomariyah, Milani, Ayuni, Soimah, Indah

Quick Assesment Pelaksanaan Program Pengembangan Poros Maritim:Studi Kasus PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) di Desa Sarang

Tiung, Kalimantan SelatanRahayu, Sativa, Amalia, Bonata, Nopiyanto, Anggraeni

Analisis Pendapatan Nelayan Bagan: Studi di Desa Sarang Tiung,Kalimantan Selatan

Rohmah, Ryanatami, Pratomo, Utami, Gusfa

Analisis Faktor yang Memengaruhi Alih Profesi Nelayan:Studi di Desa Sarang Tiung, Kalimantan Selatan

Ningsih, Ulfiarti, Geshica, Santy, Rahayu

Implementasi Inklusi Keuangan di Pulau Laut Utara,Kalimantan Selatan: Studi Pada Akses Modal UMKM

Pengolahan IkanWardhani, Maufiroh, Yunita, Daniel, Umi, Zega

Hubungan Persepsi terhadap Sumber Daya Laut Perikanan Tangkap danMotivasi Kerja dengan Sikap Kerja Nelayan Bagan Desa Sarang Tiung,

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan SelatanNovendra, Kusnantoyo, Afwan, Madasaina, Fauzana, Zurunaen, Supriadi

ISSN 2477-6475

Selayang Pandang

Tahun ini, isu maritim merupakan topik paling hangat yang sedang didiskusikan di Indonesia. Potensi kelautan dan perikanan yang besar membuat Indonesia bermimpi menjadi poros maritim dunia. Daya dukung dari sumber daya laut menjadi upaya pemerintah baru dalam mening-katkan kesejahteraan rakyat dan demi kepentingan bangsa. Akan tetapi, benarkah Indonesia mampu menjadi kekuatan maritim di Kawasan Timur? Kotabaru merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi untuk menjadi pusat maritim Indonesia. Hal ini didasari atas okasi yang strategis, tepatnya di Pu-lau Laut, yang berada tepat di tengah-tengah persilangan Indonesia. Selain itu, Desa Sarang Tiung yang merupakan wilayah di Kotabaru memiliki potensi kelautan dan peri-kanan yang sangat besar. Selama hampir setengah bulan, 6 (enam) kelompok penelitian dilepaskan dalam rangkaian kegiatan Research Camp di Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru, Kalim-antan Selatan. Dengan beragam pertanyaan yang diteli-ti, Research Camp memiliki tujuan untuk mengajak kaum pelajar untuk aktif di bidang penelitian dan memecahkan masalah dengan membuat rekomendasi yang dibutuhkan bagi perkembangan maritim di Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang turut membantu terlaksananya kegiatan Research Camp 2015. Sekian pengantar dari kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi rekomendasi di masa depan.

Salam,

Tim Penyusun

Selayang PandangPembina

Berly Martawardaya, M.Sc

Ketua PelaksanaWidi Kusnantoyo

Wakil KetuaRiski Vitria Ningsih

SekretarisSiti Sri Ulfiarti

Chief of OperationalOfficer

Tri Nopiyanto

Acco-Trans CoordinatorM. Nugraha

Equipment CoordinatorBagus Anugerah Y. P

Food and BeverageCoordinator

Madasaina Putri

Chief of Finance OfficerFirda Amalia Ilmiawati

Sponsorship CoordinatorMela Milani

Fund Fighter CoordinatorLailatus Soimah

Event & SeminarMeyliana Santy

Nicko YosafatSupriadi

Siti S. Fauzana

Chief of Research TutoringRandy Raharja

Research Tutoring TeamMunzilir Rohmah

Lintang RahayuRestu Wardhani

Rehan Novendra

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur alhamdulillah KSM Eka Prasetya UI di usianya yang sudah ke-32 tahun tidak berhenti untuk terus meningkatkan produktifitas dan potensinya di bidang keilmuan. Tahun ini, kami anggota KSM Eka Prasetya UI diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian besar yang diselenggarakan di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Bersamaan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan maritim di Indonesia, maka KSM juga turut memberikan kontribusi dan rekomendasi agar potensi maritim Indonesia lebih baik kedepannya. Selama kurang lebih 6 bulan anggota KSM yang terdiri 6 kelompok penelitian dari berbagai disiplin ilmu telah bekerja keras untuk menemukan masalah kemaritiman di Kotabaru Kalimantan Selatan. Dalam buku ini kami memaparkan beragam masalah dan potensi kemaritiman.

Saya berharap melalui penelitian ini anggota KSM dapat mengembangkan potensi nya dan ikut serta berkontribusi membangun Indonesia. Tak lupa saya mengucapkan ter-imakasih kepada kakak-kakak alumni KSM, pembina KSM yang memberikan masukan yang sangat membangun, juga kepada pihak Universitas yang mendukung berjalannya penelitian ini. Semoga KSM terus bernalar warnai negeri!

Jakarta, 30 September 2015

Oriza SativaKetua KSM Eka Prasetya UI 2015

Sambutan Ketua KSM Eka Prasetya UI

Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah-Nya, kami dapat terus berkarya sampai hari ini, dan tentunya atas restu-Nya buku jurnal Research Camp Indonesia Student Research and Summit 2015 dapat terbit. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (Archipelagic State in the world) memiliki potensi dan kekayaan laut yang sangat melimpah. Sektor kelautan Indonesia dewasa ini menjadi perhatian utama dunia dan menjadi sektor perhatian utama oleh pemerin-tah Indonesia dalam pembangunan. Melalui program NAWA CITA yang diusung oleh Presiden RI, Joko Widodo, program ini menempatkan faktor kemaritiman di posisi pertama yaitu kami akan mengamankan kepentingan dan keamanan kemaritiman Indonesia, khususnya kedaula-tan negara, kedaulatan maritim dan sumber daya alam. Hal ini tentu saja memberikan angin segar pada masyarakat Indonesia untuk kembali menjayakan bidang kemaritiman yang memang telah tertanam sejak dahulu bahwa Indonesia selain unggul dalam bidang agraris, unggul pula dalam bidang maritim. Berkaca pada sejarah, di Indonesia pernah berdiri kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang merupakan kera-jaan terbesar pada jamannya yang berorientasi pada maritim dalam membangun ekonomi dan kedaulatan kerajaannya.Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya, Universitas Indonesia sebagai lembaga yang berfokus pada penelitian, penulisan dan kajian telah melaksanakan suatu kegiatan bernama Indonesia Student Research and Summit 2015. Kegiatan itu sebagai wadah bersama mahasiswa di Indo-nesia dalam menggali jutaan potensi negeri ini untuk mendukung pembangunan berkelanju-tan bangsa Indonesia. Melalui salah satu rangkaian kegiatan yaitu Research Camp 2015 yang dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kotabaru Kalimantan Sela-tan merupakan daerah yang diproyeksikan untuk menjadi poros maritim Indonesia. Dengan mengambil tema The Ocean Economy Domino Effect : Enhancing Our Competitiveness to-wards Global Market, kegiatan ini akan menggali bagaimana keadaan sebenarnya maritim di Indonesia.Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Di-nas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Penelitian dan Pengembagan Daerah Kalimantan Selatan, Badan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemer-intah Daerah Kabupaten Kotabaru, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru, seluruh pejabat daerah dan warga Desa Sarang Tiung, warga Desa Ramba Baru, dan warga Kabupaten Kotabaru serta warga Kalimantan Selatan tentunya, dan teruntuk Bapak Zulfa A. Vikra serta Bapak Amir dan Keluarga yang telah banyak membantu dalam kegiatan kami. Tidak menguran-gi rasa hormat, untuk semua pihak dan tentunya pihak sponsor, serta semua pendukung acara yang telah mendukung acara kami. Terakhir, kami berharap agar buku jurnal ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan se-bagai bahan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah terkait dalam meningkatkan pemban-gunan di bidang maritim untuk Indonesia yang lebih baik.

Widi KusnantoyoKetua Pelaksana Indonesia Student Research and Summit 2015

Sambutan Ketua Pelaksana ISRS

Selayang Pandang i

Sambutan Pembina KSM EP UI ii Sambutan Ketua KSM EP UI iii

Sambutan Ketua Pelaksana iv

Daftar Isi v

Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kelautan: Studi 1Masyarakat Nelayan di Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan

Implementasi Inklusi Keuangan di Pulau Laut Utara, Kalimantan 10Selatan: Studi Pada Akses Modal UMKM Pengolahan Ikan

Quick Assesment Pelaksanaan Program Pengembangan Poros 20Maritim: Studi Kasus PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) di Desa Sarang Tiung, Kalimantan Selatan

Analisis Pendapatan Nelayan Bagan: Studi di Desa Sarang Tiung, 26Kalimantan Selatan

Hubungan Persepsi terhadap Sumber Daya Laut Perikanan 34Tangkap dan Motivasi Kerja dengan Sikap Kerja Nelayan Bagan Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,Kalimantan Selatan

Analisis Faktor yang Memengaruhi Alih Profesi Nelayan: Studi 46di Desa Sarang Tiung, Kalimantan Selatan

Daftar Isi

JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1

NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015

KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 1

Persepsi Masyarakat Terhadap

Pembangunan Kelautan: Studi Masyarakat Nelayan di Desa Sarang Tiung,

Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan

Randy Raharja Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Irfan Teguh Prima Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nurul Qomariyah Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Mela Milani Farmasi, Fakultas Farmasi

Nesia Qurrota Ayuni Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Lailatus Soimah Psikologi, Fakultas Psikologi

Esti Indah Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

ABSTRAK. Pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam

pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,

pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki impian untuk menjadi poros

maritim dunia sesuai dengan kondisi wilayahnya yang berupa kepulauan terbesar di dunia.

Kabupaten Kotabaru memiliki potensi cukup besar di bidang kelautan dan perikanan

karena terletak di salah satu dari tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Akses

langsung menuju ALKI ini merupakan keuntungan geografis dan geostrategis bagi wilayah

Kotabaru. Akan tetapi, apakah persepsi masyarakat sudah diarahkan untuk berperan dalam

pembangunan kelautan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

mewawancarai informan di Desa Sarang Tiung yang merepresentasikan persepsi

masyarakat mengenai pembangunan kelautan. Terdapat tiga persepsi umum masyarakat

Desa Sarang Tiung dalam memaknai pembangunan kelautan. Oleh karena itu, penelitian ini

menyarankan pemangku kepentingan sektor kelautan memperhatikan permasalahan yang

ada di masyarakat sebelum menerapkan suatu kebijakan. Kebijakan yang tidak tepat bisa

mengganggu metode produksi masyarakat dan pada akhirnya menghambat peningkatan

kesejahteraan kehidupan masyarakat.

KATA KUNCI: Bagan, Pembangunan Kelautan, Persepsi Masyarakat, Poros Maritim.



2

A. PENDAHULUAN Mengutip pidato Soekarno dalam

National Maritime Convention pada tahun

1963, dia mengatakan bahwa untuk

membangun Indonesia menjadi negara besar,

kuat, makmur, dan damai yang merupakan

national building bagi negara Indonesia,

maka sudah selayaknya bagi bangsa Indonesia

untuk dapat menguasai lautan. Kutipan

tersebut menggambarkan bahwa presiden

pertama Indonesia tersebut telah melihat

bahwa masa depan bangsa Indonesia akan

tertumpu pada sektor bahari.

Kalimantan Selatan merupakan salah

satu provinsi di Indonesia yang diprediksi

berpotensi menjadi poros maritim Indonesia.

Badan Pusat Statistik (2010), menyatakan

bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki luas

wilayah 9.442,46 km dengan penduduk

sebanyak 290.142 jiwa. Selain itu, profesi

nelayan laut merupakan salah satu profesi

yang banyak digeluti oleh masyarakat sekitar,

dengan jumlah nelayan laut sebanyak 15.961

jiwa. Di lain sisi, Kotabaru menggunakan

potensi kekayaan alam sebagai sumber

pendapatan asli daerah, kekayaan alam

tersebut adalah hutan hujan tropis dan hutan

bakau, pesisir dan laut, serta barang-barang

tambang dan galian serta kesuburan tanahnya.

Desa Sarang Tiung, merupakan salah satu

desa yang berada di Pulau Laut. Desa ini

sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dan

kala itu desa ini merupakan desa induk

pemerintahan di pulau laut karena letaknya

yang strategis dengan selat makasar dan

tanjung pemancingan (Profil Desa Sarang

Tiung, 2014). Desa ini juga sering

memperoleh perhatian pemerintah dalam

upaya pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir,

seperti adanya program PNPM, Desa Inovasi

Nelayan, maupun program lainnya.

Berdasarkan paparan di atas, maka

permasalahan yang akan diteliti dalam

penelitian ini adalah bagaimana masyarakat

Kotabaru memersepsikan pembangunan

kelautan yang ada di daerah Kotabaru,

Kalimantan Selatan. Penelitian mengenai

persepsi masyarakat menjadi penting untuk

dilaksanakan karena sifat masyarakat yang

dinamis dan bagaimana mereka melihat

lingkungan sekitar akan dipengaruhi oleh

potensi kelautan di sana, yang kemudian turut

memengaruhi pola pembangunan kelautan

pemerintah Kotabaru, khususnya di Desa

Sarang Tiung.

B. PEMBANGUNAN KELAUTAN Menurut Alimuddin (2004) dengan total

pulau sebanyak 13.667 pulau dan garis pantai

hampir 81.000 km, Indonesia memiliki

potensi besar di bidang maritim. Bentang

lautan Indonesia dapat memberikan kontribusi

penting dalam bidang ekonomi, sosial,

budaya, dan pertahanan serta keamanan.

Bidang maritim juga memegang peranan vital

dalam upaya pembangunan bangsa. Konsep

dunia maritim memiliki cakupan yang lebih

luas dari sekadar sumber daya laut, potensi

maritim meliputi potensi alam yang ada di

dalam, di permukaan, dan di daerah pesisir.

Laut merupakan sektor potensial yang harus

dikembangkan dan diberdayakan seluas-

luasnya bagi kesejahteraan rakyat. Laut

adalah gudang pangan, sumber mineral,

penyuplai minyak dan gas bumi, serta

penghasil berbagai bahan baku industri.

1. Pengertian Pembangunan Kelautan Menurut Riyadi dan Deddy (2005),

pembangunan adalah semua proses perubahan

yang dilakukan melalui upaya-upaya secara

sadar dan terencana. Sedangkan Siagian

(1994) mendefinisikan pembangunan sebagai

suatu usaha atau rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan yang berencana

dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,

negara dan pemerintah, menuju modernitas

dalam rangka pembinaan bangsa (nation

building).

Dalam UU Nomor 32 Pasal 1 Ayat (6)

Tahun 2014 tentang Kelautan, menyatakan

bahwa Pembangunan Kelautan adalah

pembangunan yang memberi arahan dalam

pendayagunaan sumber daya kelautan untuk

mewujudkan pertumbuhan ekonomi,

pemerataan kesejahteraan, dan

keterpeliharaan daya dukung ekosistem

pesisir dan laut.




Dengan demikian, pembangunan kelautan

adalah proses yang bertujuan untuk

meningkatkan dan memberdayakan potensi

kelautan demi kepentingan bersama yang

mengarah kepada kesejahteraan penduduk.

Pembangunan kelautan dalam konsep

pembangunan nasional yang terintegrasi

sering kali dipadukan dengan konsep

wawasan nusantara. Wawasan nusantara

merupakan wawasan hidup bangsa Indonesia

yang memiliki ciri khusus; persatuan dan

kesatuan secara laras, serasi, dan seimbang.

Selain ditegaskan dalam konsep

pembangunan nasional, wawasan nusantara

selalu disinggung dalam upaya peningkatan

persatuan dan kesatuan di bidang politik,

sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia

Meningkatnya pertumbuhan penduduk

Indonesia menjadi faktor pendorong khusus

bagi pemerintah untuk mencari solusi cerdas

memecahkan masalah pangan dan tingginya

permintaan terhadap sumber daya alam.

Strategi pembangunan nasional dapat

diarahkan ke sektor maritim dengan

pertimbangan bahwa sektor ini belum secara

total digarap pemerintah. Di era

pemerintahan Presiden Joko Widodo, bidang

maritim dan perikanan menjadi salah satu

sasaran pembangunan yang ditindaklanjuti

dengan pengawasan ketat dan penegasan

peraturan kelautan.

Menurut (Kementerian PPN/Bappenas,

2013) kerangka Rancangan Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025, Pembangunan Kelautan dan Perikanan

dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015-

2019 masuk dalam rangkaian Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahap 3. Pengembangan sektor

kelautan dan perikanan difokuskan untuk

mendukung ketahanan pangan, peningkatan

nilai saing dan daya tambah, dan memelihara

keberlanjutan pembangunan. Indeks

Ketahanan Pangan 2012 se-Asia Timur dan

Pasifik yang dirilis oleh Economic Intelligent

Unit menempatkan Indonesia posisi ke-10

didasarkan pada keterjangkauan, ketersediaan,

dan kualitas serta keamanan pangan (The

Economist, 2012).

Didasarkan pada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) 2015 di bawah

pemerintahan Jokowi, arah kebijakan bidang

maritim akan ditekankan pada lima hal,

pertama, ketahanan pangan dan gizi yang

bersumber dari protein ikan. Kedua,

peningkatan daya saing produk ikan. Ketiga,

optimalisasi pemanfaatan sumber daya

kelautan. Keempat, konservasi/rehabilitasi

kawasan perairan dan optimalisasi

pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan. Kelima, penguatan SDM dan

pemanfaatan IPTEK tepat guna dalam

mendukung pembangunan kelautan dan

perikanan.

C. PENGERTIAN PERSEPSI Sugihartono, dkk (2007: 8) menyatakan

bahwa persepsi adalah kemampuan otak

dalam menerjemahkan stimulus atau proses

untuk menerjemahkan stimulus yang masuk

ke dalam alat indera manusia. Persepsi

meliputi cara pandang dan penilaian terhadap

berbagai hal. Persepsi antara seseorang

dengan orang lain terhadap suatu hal belum

tentu sama. Perbedaan tersebut akan

berpengaruh terhadap cara bertindak dan

penyikapan seseorang terhadap suatu

kejadian.

Walgito (2004: 70) mengungkapkan

bahwa persepsi merupakan proses

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap

stimulus yang diterima oleh organisme atau

individu sehingga menjadi sesuatu yang

berarti, dan merupakan aktivitas yang

integrated dalam diri individu. Respons

sebagai akibat dari persepsi dapat diambil

oleh individu dengan berbagai macam bentuk.

Stimulus mana yang akan mendapatkan

respons dari individu tergantung pada

perhatian individu yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, perasaan,

kemampuan berpikir, pengalaman-

pengalaman yang dimiliki individu tidak

sama, maka dalam memberikan persepsi

terhadap stimulus, hasil persepsi mungkin

akan berbeda antarindividu. Setiap orang

mempunyai kecenderungan dalam melihat



4

benda yang sama dengan cara yang berbeda-

beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi

oleh banyak faktor, di antaranya adalah

pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang.

Persepsi juga bertautan dengan cara pandang

seseorang terhadap objek tertentu dengan cara

yang berbeda-beda dengan menggunakan alat

indera yang dimiliki, kemudian berusaha

untuk menafsirkannya.

D. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan

data menggunakan wawancara mendalam (in-

depth interview). Pada penelitian ini teknik

wawancara yang digunakan adalah

wawancara semi terstruktur, yang merupakan

teknik pengumpulan informasi berupa tanya

jawab sistematis tentang pokok-pokok yang

akan diteliti. Wawancara ini bersifat semi

terbuka namun dibatasi oleh pedoman

wawancara yang disusun dengan pertanyaan-

pertanyaan terstruktur atau topik yang telah

ditentukan oleh peneliti. Wawancara semi

terstruktur ini dipilih untuk mendapatkan

informasi secara lebih mendalam dari

masyarakat setempat mengenai persepsi

mereka terhadap pembangunan kelautan.

Karakteristik informan yang

diwawancara adalah masyarakat Desa Sarang

Tiung, khususnya masyarakat yang telah

menetap selama kurang lebih lima tahun.

Adapun jumlah informan yang berhasil

diwawancarai sebanyak delapan orang

sebagai representasi dan perwakilan dari

sepuluh RT yang berada di desa tersebut.

Adapun teknik analisis data yang

digunakan menggunakan teknik analisis

interaktif model dalam penarikan kesimpulan.

Batasan yang dihadapi penelitian ini

adalah kurangnya waktu yang dibutuhkan

yang hanya 10 hari dalam melaksanakan

penelitian dan jarak yang tidak

memungkinkan peneliti untuk memperoleh

data dengan mudah, sehingga persiapan dan

pelaksanaan terdapat kekurangan dalam

memperoleh data dan informasi yang

komprehensif. Selain itu, penelitian ini kurang

dapat digeneralisasikan karena karakteristik

informan yang unik sebagai nelayan bagan

(metode menangkap ikan).

E. KONDISI MASYARAKAT 1. Kondisi Geografis

Desa Sarang Tiung termasuk dalam

Wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara

Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan

Selatan tepatnya di koordinat

S31451.5 E114162.7. Luas wilayah Desa Sarang Tiung 13.500 ha/m2

terdiri dari dataran berbukit dengan batas

wilayah sebelah utara dengan Desa

Sigam, sebelah selatan dengan Desa

Gedambaan, sebelah timur dengan Selat

Makassar, sedangkan sebelah barat

dengan Desa Tirawan.

Pemanfaatan wilayah Desa Sarang

Tiung menurut topografinya adalah untuk

lahan pertanian, peternakan, perkebunan,

perumahan penduduk, jalan raya dan

jalan lingkungan serta fasilitas umum

lainnya. Detail pemanfaatan wilayah desa

disajikan dalam tabel berikut ini

a. Permukiman = 50 Ha b. Perkebunan = 5000 Ha c. Perkantoran = 1 Ha d. Sekolah = 2 Ha

Gambar 1. Lokasi Geografis Desa

Sumber: sarangtiung.desa.id




e. Jalan = 5 Km f. Tambak = 2 Ha g. Lapangan Olahraga= 2 Ha h. Padang Ilalang = 5000 Ha i. Kuburan = 8 Ha j. Pegunungan = 3430 Ha Desa Sarang Tiung Memiliki 3 Dusun

yang terdiri dari:

Dusun I terdiri dari 3 RT yaitu RT.01

dan RT.02 dan RT.03

a. Dusun II terdiri dari 3 RT yaitu RT.04 dan RT.05 dan RT.06

b. Dusun III terdiri dari 4 RT yaitu RT.07 dan RT.08 dan RT.09 dan

RT.10

Untuk mencapai Desa Sarang Tiung,

membutuhkan jarak sekitar 15 kilometer

dari pusat kota Kotabaru. Selain itu, desa

ini memiliki pantai dengan pasir putih

bersih. Pantai yang landai membuat

masyarakat dapat berenang apabila air

laut sedang surut.

2. Kondisi Sosial-Ekonomi Sebagai desa yang berlokasi di pesisir,

masyarakat Desa Sarang Tiung rata-rata

bermata pencaharian sebagai nelayan.

Meskipun demikian, terdapat masyarakat

yang bermata pencaharian sebagai petani,

pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan

peternak.

Semenjak pemerintahan periode 2014-

2019, dicanangkan program di desa ini,

seperti Program Desa Inovasi. Desa

Sarang Tiung menjadi salah satu desa

yang dipilih menjadi desa inovasi sebagai

program pemberdayaan masyarakat

nelayan melalui optimalisasi pemanfaatan

potensi desa dan kearifan lokal.

Konsep dasar dari desa inovasi adalah

desa yang masyarakatnya mampu

memanfaatkan sumberdaya desa dengan

cara kreatif dan inovatif berdasarkan

IPTEK dan kearifan lokal guna

meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan desa inovatif dilakukan

dengan melibatkan seluruh unsur

termasuk kelembagaan desa dan

pemangku kepentingan terkait, seperti

pemerintah daerah, perguruan tinggi,

lembaga riset, pihak swasta, lembaga

keuangan dan pasar.

Mayoritas masyarakat yang berprofesi

sebagai nelayan terutama adalah laki-laki.

Sedangkan anggota keluarga perempuan

terutama istri mereka berprofesi sebagai

ibu rumah tangga, meskipun turut

membantu dalam mengolah ikan hasil

tangkapan nelayan.

Nelayan di desa ini memiliki cara unik

untuk menangkap ikan yaitu dengan

menggunakan bagan. Bagan adalah salah

satu metode menangkap ikan dengan

membuat bangunan permanen atau semi

permanen di tidak begitu jauh dari pesisir

pantai yang menggunakan media kayu

bakau sebagai pancang dan bahan

bakunya. Nelayan tetap pergi untuk

mencari ikan pada malam hari dan

biasanya ikan yang didapat oleh nelayan

yaitu ikan teri dan cumi-cumi.

F. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KELAUTAN

Secara umum, berdasarkan informasi

yang didapatkan dari masyarakat,

pembangunan mengenai kelautan di daerah

mereka belum begitu populer. Belum ada

program riil dari pemerintah dari tingkat

manapun yang berfokus pada kelautan dan

dirasakan oleh seluruh warga Desa Sarang

Tiung. Masyarakat juga belum tahu mengenai

pembangunan pemerintah yang berbasis

Gambar 2. Bagan Tancap

Sumber: sarangtiung.desa.id



6

kelautan, yang ada hanyalah pembangunan

yang bersifat umum.

Di lain sisi, persepsi masyarakat

mengenai pembangunan kelautan secara

umum diketahui dari bagaimana individu

dalam masyarakat berinteraksi satu sama lain

dengan sesama masyarakat nelayan dan

pemerintah. Hal ini mempengaruhi

pengetahuan, perasaan, dan perilaku

masyarakat dalam memaknai pembangunan

kelautan.

1. Aspek Kognitif, Afektif, dan Perilaku

Masyarakat terhadap Pembangunan

Kelautan

Masyarakat desa Sarang Tiung

mayoritas berprofesi sebagai nelayan

bagan dengan tingkat pendidikan yang

cukup rendah. Keahlian sebagai nelayan

bagan diperoleh secara turun temurun

dari ketergantungan masyarakat terhadap

bagan tancap yang menjadi kearifan lokal

daerah setempat. Kondisi masyarakat

yang demikian membentuk pengetahuan

dan cara pandang yang khas terhadap

pembangunan kelautan.

Pembangunan kelautan di pandang

sebagai pembangunan fisik yang

mendukung perekonomian masyarakat

meliputi pembangunan dermaga, jalan,

dan terutama bagan tancap. Masyarakat

beranggapan bahwa pembangunan

kelautan harus memberikan kemudahan

akses pengambilan kayu bakau yang

merupakan bahan utama pembuatan

bagan tancap, mengingat penebangan

kayu bakau dilarang oleh peraturan

kehutanan. Hal tersebut menciptakan

kebimbangan dalam benak masyarakat

desa Sarang Tiung, sebab mereka belum

mempunyai keahlian di bidang yang lain.

Namun, semakin serius pemerintah

memberlakukan larangan penebangan

kayu bakau serta musim angin laut

tenggara yang membuat masyarakat

kurang produktif selama separuh waktu

dalam setahun, perlahan masyarakat

mulai sadar bahwa mereka membutuhkan

alternatif pekerjaan yang lain.

Masyarakat merespons pembangunan

kelautan sebagai usaha positif dengan

harapan bantuan pemerintah dapat

diberikan secara merata dan tidak tebang

pilih. Sebagai desa inovasi dan desa

percontohan nelayan nusantara, banyak

program seperti sosialisasi, pelatihan dan

bantuan peralatan melaut yang diberikan

untuk masyarakat desa Sarang Tiung.

Masyarakat dilatih untuk

membudidayakan rumput laut dan

membuat berbagai produk olahan

berbahan dasar rumput laut dan ikan.

Meski demikian, partisipasi masyarakat

dalam upaya pembangunan kelautan

secara keseluruhan masih sangat kurang.

Hal tersebut dikarenakan beberapa

masyarakat menganggap program-

program yang ada hanya diperuntukkan

untuk orang-orang tertentu saja, sehingga

efek dari program tersebut tidak

dirasakan secara menyeluruh.

Beberapa masyarakat sudah mulai

menyadari pentingnya pembangunan

sumber daya manusia untuk mendukung

pembangunan kelautan sebagai upaya

memajukan desa. Menurut mereka desa

Sarang Tiung harus mempunyai lulusan

sarjana yang dapat membantu masyarakat

dalam pembangunan. Masyarakat mulai

mengategorikan kebutuhan sumber daya

manusia berdasarkan usia. Pelatihan dan

penambahan keterampilan dibutuhkan

oleh generasi yang sudah tua dan yang

beranjak tua. Sementara itu, pendidikan

dan keterampilan yang mumpuni

diperlukan oleh generasi muda

masyarakat Sarang Tiung.

2. Pembangunan Kelautan sebagai Pembangunan Fisik yang Mendorong

Perekonomian

Berdasarkan hasil wawancara,

persepsi masyarakat mengenai

pembangunan kelautan menganggap

bahwa pembangunan kelautan merupakan

pembangunan fisik yang menempatkan

pemerintah agar berupaya membangun

fasilitas, sarana, dan prasarana bagi

masyarakat. Dengan demikian,




pembangunan fisik ini dapat mendorong

perekonomian masyarakat setempat.

Sesuai dengan mayoritas pekerjaan

nelayan sebagai nelayan bagan, harapan

dari masyarakat adalah penyediaan

kemudahan dalam mengakses alat dan

bahan untuk membangun bagan tancap,

yaitu kayu pohon bakau, yang sebenarnya

sudah dilarang oleh pemerintah karena

dianggap dapat merusak ekosistem pesisir

dan laut, seperti bakau dan terumbu

karang. Padahal, pemerintah setempat

menyatakan telah melakukan sosialisasi

untuk menghindari penggunaan bagan

tancap dan beralih ke bagan apung atau

menangkap ke tengah laut. Akan tetapi,

masyarakat menganggap bahwa

pembangunan bagan dapat

mempermudah masyarakat untuk

memperoleh lebih banyak penghasilan

dan mendorong perekonomian setempat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan

informan sebagai berikut:

Pembangunan kelautan di Sarangtiung ya bagan tancap itu.

Bahkan, meskipun masyarakat

mengetahui bahwa bagan dilarang,

mereka masih bergantung pada hal

tersebut, seperti pernyataan berikut:

Sejak tahun 2008 sudah banyak keluhan karena dilarang mengambil kayu

bakau untuk bahan baku bagan Pemerintah itu kan pertama dulu dari

provinsi, terus ke kehutanan tidak

membolehkan sama sekali. Tapi apa

boleh buat karena di Sarang Tiung satu-

satunya cara ya itu saja (menggunakan

bagang tancap)

Kondisi masyarakat di Desa Sarang

Tiung dapat dikatakan bergantung pada

bagan tancap dalam memperoleh hasil

tangkapan ikan, tetapi bertolak belakang

dengan peraturan pemerintah yang ada.

3. Pembangunan Kelautan sebagai Upaya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Nelayan

Masyarakat menyatakan sangat

berharap banyak bahwa pembangunan

yang diarahkan untuk menggali potensi

kelautan ini dapat membantu masyarakat

untuk menciptakan pemerataan

kesejahteraan nelayan. Hal ini terungkap

dari pernyataan informan dari hasil

wawancara sebagai berikut:

Yaa yang jelas ya untuk mensejahterakan masyarakat lautlah

rata-rata.

Masyarakat juga menganggap

pemerintah adalah aktor utama yang

memperhatikan dan turun langsung dalam

membenahi kesejahteraan rakyat, sesuai

dengan pernyataan berikut:

Perlu orang dinas sendiri datang langsung ke Desa Sarang Tiung,

membenahi dan membetulkan, bahwa

desa sarang tiung harus diperhatikan

betul-betul.

Pemerataan kesejahteraan yang

dimaksud oleh masyarakat adalah

pemerataan dalam memperoleh akses

bantuan dari pemerintah, pembangunan

jalan, pengurangan kemiskinan, dan

sebagainya. Dapat dikatakan bahwa

persepsi masyarakat ini merupakan

persepsi yang sejalan dengan dengan

pembangunan kelautan yang diharapkan

oleh pemerintah.

4. Pembangunan Kelautan sebagai Akses Terbukanya Bantuan Pemerintah bagi

Masyarakat Nelayan

Temuan menarik lainnya dalam

penelitian ini adalah masyarakat

menganggap bahwa dengan pemfokusan

program pemerintah di bidang maritim,

maka akan mempermudah masyarakat

nelayan untuk memperoleh bantuan dari

pemerintah melalui program-program

yang dicanangkan pemerintah. Program-

program ini nantinya akan membantu



8

masyarakat pesisir sesuai harapan

mereka.

Di lain sisi, masyarakat di desa ini

masih merasa kekurangan dengan

bantuan atau program yang telah

diberikan. Hal ini sesuai dengan temuan

dari wawancara, berikut:

Kalau ada bantuan dari pemerintah, kalau menurut saya pribadi, kurang puas

juga, soalnya tidak sesuai dengan

permintaan kita.

Terdapat rasa ketidakpuasan dengan

model pemerintahan saat ini dengan

harapan yang ada di masyarakat.

Terkadang, ada rasa ketidakpercayaan

masyarakat nelayan terhadap

pemerintahan yang menjalankan tugas

dan fungsinya. Meskipun demikian,

masyarakat masih mengharapkan

keberadaan program pemerintah yang

dapat diperoleh dan diperuntukkan bagi

masyarakat nelayan.

G. KESIMPULAN DAN SARAN Masyarakat Desa Sarang Tiung

merupakan masyarakat yang penghidupannya

bergantung pada pesisir dan laut. Masyarakat

desa yang berasal dari berbagai suku ini

sejatinya sudah memiliki kearifan lokal

mengenai pola pemanfaatan hasil alam

dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pelarangan penggunaan kayu untuk

membangun bagan oleh pemerintah

dikhawatirkan akan menimbulkan

permasalahan di masa depan karena tidak

dengan solusi yang tersedia bagi nelayan laut.

Masyarakat tidak bisa dipaksa untuk

mengubah metode produksinya apabila tidak

diberikan metode produksi lainnya. Hal ini

menyebabkan masyarakat kebingungan dan

menganggap bahwa pemerintah telah

menerapkan kebijakan yang berpengaruh

negatif bagi kehidupan mereka. Masyarakat juga masih melihat konsepsi

pembangunan kelautan hanya dari dimensi

pembangunan fisik, peningkatan

kesejahteraan, dan kesempatan untuk

mendapatkan bantuan pemerintah. Padahal

pembangunan kelautan merupakan konsep

yang sepatutnya diterapkan oleh seluruh

kelompok, tidak hanya pemerintah tetapi juga

masyarakat. Ketergantungan terhadap apa

yang dilakukan pemerintah juga merupakan

cerminan bahwa masyarakat mempersepsikan

kemajuan dalam kehidupan mereka

ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh

pemerintah itu sendiri. Selain itu, masyarakat

Desa Sarang Tiung belum memahami esensi

pembangunan kelautan sebagaimana amanat

Undang-undang terkait. Hal ini merupakan

indikasi beberapa hal seperti kurangnya

sosialisasi peraturan yang ada serta tidak

sesuainya tataran konsep dengan pelaksanaan

di lapangan. Penelitian mengenai persepsi masyarakat

Desa Sarang Tiung ini memberikan gambaran

bahwa rezim pembangunan kelautan yang

coba dibawa oleh pemerintah saat ini masih

jauh dari keadaan idealnya. Peraturan

seharusnya berasal dari permasalahan yang

timbul di tengah-tengah masyarakat, dan

apabila kita memperhitungkan dinamis dan

beragamnya masyarakat di Indonesia maka

penting bagi pemangku kepentingan untuk

membuat peraturan yang memang membawa

kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Perhatian yang diberikan oleh pemangku

kepentingan juga harus tepat sasaran dan

tidak dimanipulasi oleh interest group tertentu

yang dapat menghambat proses pembangunan

itu sendiri.

REFERENSI Alimuddin, M. Ridwan. 2004. Mengapa Kita

(Belum) Cinta Laut?. Yogyakarta: Penerbit

Ombak.

Creswell, John. W. 2003. Educational Research:

Planning, Conducting, and Evaluating

Quantitative and Qualitative Research 4th ed. United States of America: Pearson.

Hanafi Imam. 2015. Kotabaru Penyangga Pangan

Nasional. Diakses melalui URL:

http://www.antarakalsel.com/berita/28266/ko

tabaru-penyangga-pangan-nasional (12 Juli

2015)

Kementerian PPN/Bappenas. 2013. Pembangunan

Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas

Pembangunan Nasional 2015-2019.




Disampaikan dalam penyampaian program.

Jakarta.

Pieris, John. 1988. Strategi Kelautan

Pengembangan Kelautan dalam Perspektif

Pembangunan Nasional. Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan.

Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. Sejarah

nasional Indonesia Jilid III. Jakarta: Balai

Pustaka

Profil Desa Sarang Tiung. 2014. Diakses melalui

URL: sarangtiung.desa.id/ (pada 2 Oktober

2015).

Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. Sejarah

nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai

Pustaka

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan.

1998. Indonesian Journal of Coastal and

Marine Resources Management. ISSN 1410-

6825

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005.

Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama.



10

Implementasi Inklusi Keuangan di Pulau Laut

Utara, Kalimantan Selatan: Studi Pada Akses

Modal UMKM Pengolahan Ikan

Restu Wardhani Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Maufiroh Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan

Feny Yunita Geografi, FMIPA

Carlos Daniel Kimia, FMIPA

Fitria Nur Umi H Manajemen Informasi dan Dokumen, Vokasi

Dedi Kurniawan Zega Manajemen Informasi dan Dokumen, Vokasi

ABSTRAK. Kotabaru merupakan kabupaten yang digadangkan sebagai poros maritime

dengan potensi sumber daya yang melimpah, khususnya ikan tangkap. Usaha

perekonomian di Kotabaru, khususnya Pulau Laut Utara menjadi sangat potensial terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Adanya penerapan inklusi

keuangan seharusnya mampu mengembangkan UMKM di Pulau Laut Utara. Sehingga

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan inklusi keuangan terhadap akses

modal pada UMKM pengolahan ikan tangkap di Pulau Laut Utara. Metode yang digunakan

adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambbilan sampel, purposive sampling.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa UMKM telah menggunakan

layanan perbankan dalam akses modal namun penerapan inklusi keuangan di Pulau Laut

Utara belum terlaksana secara menyeluruh serta terdapat kesenjangan antara kondisi

penerapan inklusi keuangan di pusat kota dan di desa.

KATA KUNCI: inklusi keuangan, akses modal, nelayan, UMKM, pengolahan ikan




A. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang

memiliki potensi tinggi pada bidang maritim.

Menurut pakar hukum laut, Hasjim Djalal,

negara maritim adalah negara yang mampu

mempunyai kemampuan teknologi, ilmu

pengetahuan, peralatan, dan lainnya untuk

mengelola dan memanfaatkan potensi laut,

baik dari segi ruangnya, kekayaan alamnya,

maupun letaknya yang strategis (Muhamad,

2014). Indonesia memiliki 17.480 pulau dan

luas laut yang mencapai 5,8 juta km2

(Pujayanti, 2011). Pada tingkat internasional,

Indonesia diakui sebagai produsen perikanan

tangkap kedua terbesar di dunia setelah

Tiongkok (FAO, 2012 dalam Kiara, 2014).

Sebagai negara kepulauan dengan potensi

besar di laut, Indonesia dapat menjadi negara

poros maritim dunia.

Produksi perikanan tangkap di

Kalimantan Selatan mengalami peningkatan

selama lima tahun terkahir. Pada tahun 2009,

jumlah tangkapan ikan laut sejumlah 109.330

dan meningkat drastis pada tahun 2010

menjadi 178.023 jumlah tangkapan ikan. Tiga

tahun berikutnya mengalami kenaikan yang

cukup signifikan. Pada tahun 2013, produksi

ikan tangkap sejumlah 241.705 hingga masuk

ke dalam peringkat 10 besar penghasil ikan

terbanyak di Indonesia (Badan Pusat Statistik,

2014).

Kabupaten Kotabaru merupakan salah

satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang

memiliki potensi di bidang maritim dan

perikanan namun kesejahteraan nelayan masih

dibawah standar. Berdasarkan PERDA

Kabupaten Daerah Tk.II Kotabaru Nomor 01

Tahun 1975, lukisan Ikan Todak pada

lambing Kotabaru menggambarkan hasil

utama yang tradisional, yaitu ikan. Namun,

kondisi masyarakat nelayan sangat

memprihatinkan. Nelayan masih

menggunakan alat tradisional dalam

menangkap ikan, tempat memasarkan hasil

tangkapan sangat jauh, dan adanya monopoli

dalam penangkapan ikan oleh nelayan yang

bermodal besar. Sehingga terjadi kesenjangan

antara nelayan dengan modal kecil dan

nelayan bermodal besar (Iberahim, 2014).

Pulau Laut Utara termasuk ke dalam

kecamatan dengan kemiskinan tinggi di

Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Iberahim

(2014), kondisi kemiskinan masyarakat

nelayan di Pulau Laut Utara, yaitu masih

menggunakan perahu dayung sampan,

memiliki tanggungan keluarga namun sumber

pendapatan keluarga hanya mengandalkan

kepala keluarga, dan kondisi rumah masih

beratapkan daun nipah dengan dinding semi

permanen dari kayu.

Keberadaan jumlah perikanan

tangkap yang cukup tinggi mendorong

adanya usaha produk olahan perikanan

tangkap laut guna menambah nilai jual

produk perikanan. Kondisi ini tentu

diharapakan dapat terus berlanjut. Usaha

pengolahan produk perikanan yang dimaksud

salah satunya dapat berbentuk Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM). Akan tetapi,

dalam pelakasanaannya UMKM seringkali

mengalami kesulitan dalam memperoleh

modal untuk menjalankan usahanya. Lembaga

keuangan perbankan sebagai salah satu

sumber modal secara optimal masih belum

dapat membantu permasalahan yang dihadapi

UMKM tersebut. Tingginya tingkat bunga

perbankan, prosedur serta persyaratan

pengajuan kredit yang relatif rumit, serta

keterbatasan collateral yang dimiiki oleh

calon peminjam merupakan alasan utama bagi

sebagian besar UMKM untuk tidak

mengajukan kredit kepada perbankan. Di sisi

lain, UMKM dengan segala keterbatasannya

juga masih sulit untuk meraih modal dari

sumber-sumber modal lembaga-lembaga

keuangan non-bank seperti pasar modal dan

leasing.

Inklusi keuangan dapat menjadi

peluang dan solusi bagi masyarakat

kecamatan Pulau Laut Utara untuk mengatasi

hambatan permodalan dalam kegiatan

UMKM . Menurut Global Financial

Development Report (2014), inklusi keuangan

merupakan kondisi dimana sejumlah individu

dapat memanfaatkan layanan/jasa keuangan

yang tersedia tanpa biaya yang tinggi. Adapun

tujuan inklusi keuangan adalah untuk

mengurangi kemiskinan, stabilitas ekonomi



12

dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dengan beberapa strategi. Adapun strategi

pada inklusi keuangan melalui kegiatan

edukasi pengetahuan keuangan, penyediaan

akses ke lembaga keuangan, jasa

perlindungan konsumen, pengesahan

peraturan dan kebijakan perbankan, dan

meminimalisisasi informasi negatif tentang

perbankan (Kementerian Keuangan RI, 2013

dalam Bank Indonesia, 2014).

Berdasarkan pemaparan kondisi

masyarakat nelayan di Kotabaru, khususnya

kecamatan Pulau Laut Utara serta adanya

peluang inklusi keuangan, maka peneliti ingin

melakukan analisis implementasi inklusi

keuangan pada akses modal UMKM

perikanan laut olahan. Penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui gambaran serta

peran inklusi keuangan dalam akses modal

UMKM pengolahan ikan di Pulau Laut Utara

serta mengidentifikasi faktor penghambat

pelaksanaan inklusi keuangan tersebut.

Dengan adanya penelitiannya ini, maka

diharapkan mampu memberikan manfaat

dalam pelaksanaan inklusi keuangan juga

dapat dijadikan acuan dalam mengatasi faktor

penghambat akses modal pada UMKM

perikanan laut olahan.

B. KERANGKA TEORITIS Kecamatan Pulau Laut Utara memiliki

wilayah seluas 159,30 km2. Pekerjaan yang

dominan yang dilakukan oleh warga adalah

sebagai nelayan.Keadaan masyarakat nelayan

Kabupaten Kotabaru, terutama di Kecamatan

Pulau Laut Utara sangat memprihatinkan

karena masih sebagian besar berada dibawah

garis kemiskinan.Penyebab dari kemiskinan

masyarakat setempat adalah masyarakat

nelayan masih menggunakan alat tradisional

dalam menangkap ikan, tempat memasarkan

hasil tangkapan sangat jauh sehingga

memerlukan living cost (biaya hidup) yang

cukup besar sebaliknya harga ikan relatif

murah.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif

menyebutkan keuangan inklusif sebagai Hak setiap orang untuk memiliki akses dan

layanan penuh dari lembaga keuangan secara

tepat waktu, nyaman, informatif, dan

terjangkau biayanya, dengan penghormatan

penuh kepada harkat dan martabatnya.

Layanan keuangan tersedia bagi seluruh

segmen masyarakat, dengan perhatian khusus

kepada orang miskin, orang miskin produktif,

pekerja migrant, dan penduduk di daerah

terpencil.. Adapun dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses

(access), penggunaan (usage) dan kualitas

(quality) dari layanan perbankan (Bank

Indonesia, 2014).

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998

disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

kembali kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Bank berfungsi sebagai financial

intermediary yaitu menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat atau

pemindahan uang dari penambung kepada

peminjam.

Fasilitas penyediaan dana yang disediakan

oleh pihak bank bagi pembiayaan UMKM

adalah melalui pemberian kredit dan

perbankan. Terkait pembiayaan melalui

perbankan, pemerintah mendukung

pengembangan UMKM diantaranya melalui

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penyaluran kredit difokuskan pada lima sector

usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan,

koperasi, kehutanan, perindustrian dan

perdagangan.

C. METODE PENELITIAN Pada penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif secara interpretatif,

yaitu peneliti menginterpretasi data yang telah

dikumpulkan, kemudian data data tersebut dikembangkan dengan melakukan deskripsi

dan analisis. Data data yang telah melalui tahap analisis kemudian disimpulkan secara

teoritis melalui pernyataan dari hasil

penelitian , serta tidak lupa menawarkan

rekomendasi penelitian bagi penelitian

selanjutnya (Creswell, 2003 : 197). Penelitian

ini dilaksanakan pada tanggal Agustus 2015

di Pulau Laut Utara, Kalimantan Selatan.




Subjek penelitian ini berfokus kepada

pada pihak yang terlibat terhadap penyediaan

akses modal UMKM yang bergerak di sektor

industri perikanan laut olahan di wilayah

Kecamatan Pulau Laut Utara. Pemilihan

informan dilakukan dengan teknik purposive,

yaitu peneliti menentukan informan yang

cocok dengan topik penelitian dari sejumlah

populasi agar dapat memperoleh pemahaman

secara menyeluruh terkait dengan fokus

penelitian. Wawancara dilakukan kepada

informan yang merupakan Bank Daerah,

Koperasi, Pemerintah daerah, dan UMKM

yang memiliki informasi terkait dengan topik

penelitian untuk menjelaskan secara detail

implementasi inklusi keuangan di Pulau Laut

Utara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

a. Lembaga Keuangan dan produknya di Pulau Laut Utara

1.a. Lembaga Keuangan Bank

Di Pulau Laut Utara terdapat beberapa

Bank, yaitu Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Selatan (Bank Kalsel), Bank

Perkreditan Rakyat Saijaan (BPR Saijaan),

Bank Mandiri (Syariah dan Konvensional),

Bank BCA, Bank Danamon, Bank BNI, dan

Bank BRI.

Bank Kalsel adalah bank yang paling

dominan perannya di Pulau Laut Utara. Bank

ini memiliki visi Menjadi bank yang ungguul di daerah dan berperan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem konvensional, Bank Kalsel memiliki 14

produk dana, 30 produk jasa, dan beberapa

produk kredit.

Tabel 1. Produk kredit Bank Kalsel

1. Kredit non tunai

a. Garansi Bank

Garansi Bank Penawaran (Tender Bond)

Garansi Bank Uang Muka (Advace Payment

Bond)

Garansi Bank Pelaksanaan (Performance

Bond)

Garansi Bank Pemeliharaan (Maintenance

Bond)

Garansi Pembayaran Termin

Garansi Bank Pembelian Barang Modal

Garansi Bank dengan Back to Back Guarantee

b.Surat Keterangan Berdokumen Dalam

Negeri (SKBDN)

2. Kredit Tunai

a. Kredit Umum (Produktif)

Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit Investasi (KI)

Kredit Konstruksi

Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK)

Pinjaman Daerah

Cash Collateral Credit (CCC)

Kreit Wira Usaha (KWU)

b. Kredit Program

Kredit BPD Peduli

Kredit BPD Peduli Damandiri

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)

Kredit Resi Gudang

Kredit Channeling DPM-LUEP

c. Kredit Konsumtif

Kredit Multiguna

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Pinjaman Haji

Dalam sistem Syariah, Bank Kalsel

memiliki 6 produk dana, 4 produk jasa, dan

beberapa produk pembiayaan.

Tabel 2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan Syariah

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah Investasi

Murabahah Modal Kerja

Murabahah Konsumtif

2. Pembiayaan Mudharabah

3. Pembiayaan Musyarakah

4. Al-Qardhul Hasan

5. Jajirah iB Ar-rahman

6. Qardh beragunan emas iB Ar-rahman

Bank Kalsel menghimpun dananya dari

tabungan (28,63%), deposito (18,57%), dan

giro (53,80%), di mana 52,9% giro berasal

dari dana pemda dan 47,1% berasal dari dana

non pemda.

Kredit yang disalurkan Bank Kalsel

pada tahun 2013, lebih difokuskan pada

pencapaian portofolio kredit produktif sesuai

dengan arah kebijakan Program Regional

Champion, melalui peningkatan porsi untuk

Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja

(KMK). Tujuannya agar Bank Kalsel dapat

lebih berperan dalam menggerakkan sektor



14

riil dan usaha produktif di masyarakat yang

pada gilirannya bisa menopang pertumbuhan

ekonomi daerah. Penyaluran kredit juga selalu

tumbuh dari tahun ke tahun, sejak tahun 2009

hingga 2013 terhitung pertumbuhan kredit

mencapai 27,32 %. Berdasarkan jenis kredit

yang disalurkan, kredit konsumsi memiliki

share yang besar terhadap total kredit yang

disalurkan, yaitu 59,02%.

Tabel 3. Penyaluran Kredit Bank Kalsel

Sektor Ekonomi Persentase

Pertanian, perburuan, dan sarana

pertanian 0,40%

Pertambangan 1,29%

Industri 3,18%

Listrik, Gas, Air 5,01%

Konstruksi 4,97%

Perdagangan, restoran, dan hotel 12,59%

pengangkutan, pergudangan, dan

komunikasi 4,48%

jasa-jasa dunia usaha 8,72%

jasa-jasa sosial masyarakat 0,21%

lain-lain 59,16%

jumlah 100%

UMKM, yang menjadi informan

dalam penelitian ini, berada dalam sektor

industri yang mana memperoleh 3,18% dari

total penyaluran kredit. Ada 3 produk

perbankan yang memiliki fokus untuk

mendukung golongan menengah bawah dan

mendukung UMKM, yaitu Al-Qardhul Hasan,

Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit BPD

Peduli.

Al-Qardhul Hasan merupakan

pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan

dengan hanya mengembalikan pokok

pinjaman secara ekaligus atau cicilan dalam

jangka waktu tertentu, Al-Qardhul Hasan

ditujukan bagi orang yang tidak mampu

(fakirdan/atau miskin) untuk modal usaha

yang berkelanjutan). KUR adalah kredit

modal kerja dan investasi yang diberikan

untuk usaha produktif yang feasible namun

belum bankable dalam rangka mendukung

pelaksanaan instruksi presiden Nomor 6 tahun

2007.

Kredit BPD Peduli adalah skim kredit

yang termasuk dalam Kredit Usaha Mikro dan

Kecil diberikan kepada usaha sebagaimana

kriteria yang tertuang dalam UU no 20 tahun

2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah. Pada tahun 2013, telah disalurkan

KUR sebanyak Rp 8.994.000.000,- kepada 64

orang, dan Rp 500.000.000,- kepada 1 badan

hokum. Tahun 2014 telah disalurkan Rp

9.145.000.000,- kepada 88 orang, dan Rp

400.000.000,- kepada 2 badan usaha.

Adapun menurut data yang diperoleh

dari Pemerintah daerah Kotabaru, penyaluran

kredit dari beberapa bank di Kabupaten

Kotabaru besarannya berfluktuasi setiap

bulannya. Dari data tersebut juga terlihat

bahwa lebih dari 70% dari total kredit yang

disalurkan digunakan sebagai kredit konsumsi

(tabel 1).

2.a. Lembaga Keuangan non Bank

Lembaga keuangan non bank di

Kabupaten Kotabaru (termasuk Kecamatan

Pulau Laut Utara) di antaranya Pegadaian,

Lembaga Dana Pensiun, dan Koperasi. Perum

Pegadaian Kabupaten Kotabaru mencatat

total penerimaan barang jaminan selama 2013

berjumlah 15.333 jaminan atau sekitar 65

miliar rupiah. Secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 2.

Lembaga Keuangan non Bank yang

paling dominan di antara lembaga keuangan

lain dan menjadi informan penelitian ini

adalah Koperasi. Kotabaru memiliki 213

koperasi, namun hanya 148 koperasi saja

yang masih aktif. Jenis-jenis koperasi yang

termasuk di dalamnya di antaranya Koperasi

Unit Desa (35 aktif, 26 tidak aktif), Koperasi

Pondok Pesantren (1 aktif), KPRI (15 aktif,

20 tidak aktif), Koperasi Karyawan (18 aktif,

6 tidak aktif), Koperasi ABRI (3 aktif),

Koperasi Serba Usaha (9 aktif, 4 tidak aktif),

Koperasi Pasar (1 aktif, 1 tidak aktif),

Koperasi Simpan Pinjam (6 aktif, 1 tidak

aktif, Koperasi Angkutan (2 tidak aktif),

Koperasi Perkebunan (10 aktif), Koperasi

Wanita (1 aktif), Koperasi Profesi (1 aktif, 3

tidak aktif), Koperasi Wredatama (1 tidak

aktif), Koperasi Pensiunan ABRI (1 tidak

aktif), Koperasi Pemuda (2 tidak aktif),

Koperasi Tani (2 aktif), Koperasi lainnya (40

aktif, 2 tidak aktif).

Adapun jenis koperasi yang menjadi

informan pada penelitian adalah jenis

Koperasi Unit Desa, Koperasi Serba Usaha,

Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi




Produksi. Adapun perinciannya menurut

sektor ekonominya yaitu :

Tabel 4. Jenis Koperasi di Kotabaru

No Uraian jumlah 6 Jasa 9

1 Pertanian 7 Koperasi Sekolah 5

- Tanaman

Pangan 1 8 Fungsional 35

- Perkebunan 12 9

Koperasi Unit Desa

(KUD) 61

- Perikanan 5 10 Koperasi Karyawan 23

- Peternakan - 11 Koperasi Serba Usaha 13

2 Pertambangan - 12

Koperasi Simpan

Pinjam 7

3 Industri - 13 Koperasi Lainnya 42

4 Perdagangan - Kotabaru 213

5 Kerajinan -

Kecamatan Pulau Laut Utara terdapat

87 koperasi, empat diantaranya merupakan

KUD yang mampu menyerap 503 anggota

dan modal sendiri sebanyak Rp 237.000.000,-

, 12 Koperasi Serba Usaha, 3 Koperasi

Simpan Pinjam, dan 4 Koperasi Produksi.

Lihat Tabel 1.

Koperasi Simpan Pinjam yang cukup

besar pengaruhnya di Kabupaten Kotabaru

(termasuk Kecamatan Pulau Laut Utara)

adalah Koperasi Kredit Saijaan Sejahtera.

Koperasi ini adalah koperasi yang jumlah

anggotanya terbanyak di Kabupaten

Kotabaru, yaitu 1814 orang. Dengan total

simpanan Rp 10.922.793.000,- , volume

usaha Rp 11.530.763.000,- , dan Sisa Hasil

Usaha Rp 260.731.000,- . Koperasi ini

menawarkan 8 produk berbentuk simpanan,

dan 6 produk pinjaman yaitu :

1. Pinjaman Produktif (suku bunga 1,4 % - 2,3 %)

2. Pinjaman Konsumtif (suku bunga 1,4 % - 2,3 %)

3. Pinjaman Perdagangan (suku bunga 1,4 % - 2,3 %)

4. Pinjaman investasi (suku bunga 1,4 %) 5. Pinjaman Perumahan (suku bunga 1,4 % -

1,7 %)

6. Pinjaman Darurat (suku bunga 1,4 % - 2,3 %)

Menurut Manager Koperasi Kredit Saijaan

Sejahtera, Lingga, jenis pinjaman yang paling

sering dan paling banyak diakses oleh

anggota koperasi adalah Pinjaman Konsumtif.

Koperasi lainnya yang menjadi informan

adalah Koperasi Unit Desa Karya Lestari,

Koperasi Nelayan Nusantara, dan Koperasi

Simpan Pinjam Berkah. Ketiganya berlokasi

di desa Sarang Tiung, desa yang sangat

potensial akan hasil ikan tangkapnya namun

lokasinya cukup jauh dari pusat kota.

Pemilihan Desa Sarang Tiung karena desa ini

adalah Desa Inovasi Nelayan pertama di Indonesia. Kementerian Riset dan Teknologi

dengan Yayasan BISMA. Muhammad Mastri,

adalah kepala KUD Karya Lestari, satu-

satunya kepala koperasi yang dapat ditemui

dari 3 koperasi tersebut. Menurut informasi

yang kami peroleh, Koperasi Simpan Pinjam

Berkah sudah lama tidak beroperasi, dan sulit

untuk menemui para pengurusnya. Begitu

pula dengan Koperasi Nelayan Nusantara.

Koperasi ini didirikan pada bulan September

2014, yaitu pada saat sosialisasi Desa Inovasi Nelayan. Akan tetapi, warga masih belum mengetahui kegiatan utama dari

koperasi tersebut. Kepala Desa Sarang Tiung

juga mengatakan bahwa kepengurusan dua

koperasi tersebut sedang dipertanyakan.

KUD Karya Lestari merupakan KUD

yang kegiatan utamanya berada di sektor jasa.

Beberapa tahun sebelumnya, koperasi ini

beranggotakan 86 orang. Akan tetapi karena

terjadi krisis kepengurusan dan pertikaian

antar pengurus, maka terjadilah penurunan

kinerja koperasi. Oleh karena kasus itu pula,

masyarakat Sarang Tiung mengalami krisis

kepercayaan kepada KUD Karya Lestari dan

koperasi lainnya. Kini KUD ini memiliki 20

anggota yang diharuskan untuk membayar Rp

50.000,- sebagai simpanan pokok dan Rp

25.000,- per bulan sebagai simpanan wajib.

b. UMKM Pengolahan Ikan di Pulau Laut Utara

Menurut data Dinas Perindustrian

Kotabaru, di Kecamatan Pulau Laut Utara

terdapat 15 UMKM Pengolahan Ikan, Lihat

Tabel 3. Dua dari 15 UMKM pengolahan ikan

pada tabel tersebut, yaitu UMKM Saijaan dan

UMKM Gemilang merupakan penerima dana

PUMP atau Pengembangan Usaha Dana



16

Pedesaan, yaitu sebuah program hibah

Kementerian Kelautan dan Perikanan. PUMP

merupakan bagian dari pelaksanaan PNPM

Mandiri yang bertujuan untuk

penanggulangan kemiskinan dan penciptaan

lapangan kerja di pedesaan (Perpres 15/2010,

Klaster II). Besaran dana yang diterima oleh

UMKM di Pulau Laut Utara yaitu Rp

50.000.000,- . Empat dari 15 UMKM pada

table tersebut pada tahun 2015 ini sudah tidak

lagi beroperasi dikarenakan hambatan pada

proses regenerasi manajemen usaha, dan

adapuka karena mengalami kerugian.

Menurut data Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Kotabaru, terdapat 9

UMKM pengolahan ikan di Kecamatan Pulau

Laut Utara. UMKM ini tidak tercantum

datanya di Dinas Perindustrian. Menurut

dinas yang terkait hal tersebut dikarenakan

kegiatan usaha mereka yang berupa

pengeringan ikan dan pembersihan, pengemasan, dan pemasaran tidak dianggap sebagai salah satu kegiatan pengolahan ikan

yang datanya dapat dicantumkan di Dinas

Perindustrian. Adapun UMKM ini tercantum

dalam data Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kotabaru karena UMKM-UMKM

ini merupakan penerima dana PUMP. Satu

dari 9 UMKM tersebut yaitu UMKM Sea Food sudah tidak beroperasi karena kegagalan manajemen usaha. Lihat Tabel 4.

Adapun 5 UMKM sebagai narasumber

pada penelitian ini berdasarkan arahan dari

Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan

Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu UMKM

Lidya, UMKM Meilan, UMKM Amplang

Saijaan, UMKM Bamega, dan UMKM Sinar

Laut lestari.

Menurut dinas terkait, UMKM Lidya

adalah UMKM pengolah ikan yang terbesar

di Pulau Laut Utara, bahkan di Kotabaru.

Akan tetapi, saat melakukan observasi dan

wawancara, diperoleh informasi bahwa

UMKM ini hanya beroperasi 3 hari dalam

seminggu karena cuaca buruk yang

menyebabkan pasokan ikan (bahan baku)

berkurang. Selain itu juga dikarenakan

regenerasi pimpinan usaha.

UMKM Lidya didirikan oleh Samsul

Bahri yang awalnya merupakan seorang PNS

yang bermodalkan nekad dalam merintis usahanya. Kini beliau sudah berusia lanjut

sehingga digantikan oleh adik bungsunya,

Ismed. Pada awal berdiri, UMKM Lidya

hanya mampu memproduksi 200 kg. Namun

sekarang telah mampu memproduksi ribuan

kg dengan omzet Rp 20.000.000,- per hari.

Saat mendirikan UMKM ini, Samsul

menghabiskan dana sebesar Rp 10.000.000,-

yang berasal dari tabungannya dan pinjaman

dari Bank Kalsel.

Selama masa pengembangan

UMKMnya, Samsul sering membuat proposal

peminjaman dana kepada beberapa BUMN

seperti PT.PLN dan PT.Telkom. Ia juga

pernah mendapat bantuan alat produksi dari

Dinas Kelautan dan Perikanan berupa alat

press kemasan dan Freezer. Mengenai akses

modal usahanya, Samsul mengatakan bahwa

ia lebih menyukai menggunakan uang

pribadinya dan meminjam kepada BUMN. Ia

termasuk orang yang kurang berminat untuk

mengakses modal usaha dari perbankan

karena bunganya relatif lebih tinggi dibanding

bunga pinjaman dari BUMN yang hanya 2 %

- 5% pertahun. Setiap dua tahun sekali ia rutin

meminjam kepada PT.Telkom sebesar Rp

75.000.000,- . Alasan lain yang membuatnya

kurang berminat untuk meminjam, yaitu

tuntutan pihak Bank dalam memberi

persyaratan agunan, dan tuntutan Bank dalam

memeriksa Laporan Keuangan Usahanya.

Kelemahan terbesar yang dimiliki oleh

usahanya adalah kemampuan pembukuan

yang masih sangat minim, bahkan biasanya ia

melakukan penghitungan laba dan rugi

menggunakan hitung-hitungan kasar per hari.

Kelemahannya dalam pembukuan ini

berdampak pada keengganannya meminjam

ke Bank.

UMKM Amplang Saijaan 2 adalah

UMKM yang merupakan cabang dari UMKM

Saijaan. Awalnya UMKM Saijaan merupakan

kelompok penerima dana PUMP, yang mana

Eny Rosita sebagai ketua kelompoknya.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada

tahun 2005, anak perempuan dari Eny Rosita,

Fatmaraga mendirikan UMKM Amplang

Saijaan 2 karena UMKM Saijaan yang




dikelola oleh Eny Rosita dan rekan-rekannya

mengalami krisis regenerasi usaha.

Modal yang digunakan untuk

mendirikan UMKM Saijaan 2 sebanyak 50%

berasal dari modal pribadi dan 50 % dari

pinjaman bank. Bank yang menjadi mitra

kredit modalnya pada saat itu adalah Bank

BRI 30%, dan Bank BNI 20%, serta Bank

Kalsel 50%. UMKM ini pernah memperoleh

bantuan alat pemisah daging (Desember

2014) dan Neon Box / Plang Usaha (Juli

2015) dari Bank Indonesia karena Patmaraga

membuat proposal pengajuan bantuan modal.

Berbeda dengan Samsul dari UMKM Lidya,

Patmaraga memiliki niat untuk kelak

mengakses kredit modal lagi dari bank untuk

ekspansi usahanya. Menurutnya, laba Rp

15.000.000,- per bulan yang ia peroleh saat

ini mampu ia kembangkan menjadi berkali

lipat dengan tambahan modal dari pinjaman

bank. Akan tetapi untuk saat ini niatnya

tersebut masih belum dapat ia wujudkan

karena ia merasa ada kendala dari sisi

supplier bahan baku (ikan) di daerah Pulau

Laut itu sendiri.

Sedangkan UMKM Meilan adalah

UMKM yang terbuka terhadap akses modal

dari pinjaman bank maupun lembaga

keuangan lain. Akan tetapi UMKM ini kurang

berminat untuk membuat proposal pengajuan

bantuan hibah kepada pemerintah. Bahkan

menurut keterangan Kepala Seksi P2HP

Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru,

UMKM Meilan ini selalu menolak untuk

diberikan hibah alat produksi dari pemerintah.

Pemilik UMKM ini merasa usahanya telah

mandiri sehingga mampu memenuhi

kebutuhan pendanannya sendiri.

UMKM Bamega adalah UMKM yang

sangat terbuka terhadap hibah dari

pemerintah. UMKM ini juga pernah

menerima alat press kemasan dari Bank

Indonesia pada Desember 2014. Akan tetapi,

UMKM ini kurang berminat terhadap kredit

modal dari bank karena merasa kurang siap

dalam mengajukan agunan.

UMKM yang terakhir adalah UMKM

Sinar Laut Lestari. UMKM ini berada di Desa

Sarang Tiung. UMKM ini adalah salah satu

penerima dana PUMP. Akan tetapi, ketika

akan dilakukan observasi, ternyata UMKM

ini sedang tidak beroperasi karena cuaca

ombak besar. Kepala Desa Sarang Tiung,

Abdul Mulud, mengatakan bahwa UMKM ini

hanya beroperasi di saat cuaca dan kondisi

ombak sudah membaik. Biasanya ikan kering

yang dihasilkan oleh UMKM ini langsung

dijual kepada pengepul, sistemnya seperti

pasar monopsony. Pengepul memiliki

bargaining power yang lebih kuat dibanding

dengan masyarakat Desa Sarang Tiung yang

mengelola UMKM tersebut. Pendanaan

UMKM ini hanya bertumpu pada hasil

penjualan, dan hibah dari pemerintah.

Pengelola UMKM ini belum memiliki niat

untuk ekspansi maupun meminjam uang ke

bank. Kemudian, semangat masyarakat untuk

mengelola UMKM ini cenderung kecil,

terlihat dari sistem manajemennya yang

belum baik dan tidak melakukan pembukuan

arus keuangan. Hal ini sangat disayangkan

karena UMKM ini berasal dari salah satu desa

penghasil ikan tangkap terbesar di Kabupaten

Kotabaru, dan merupakan desa dengan jumlah

pemilik bagan terbanyak.

Pembahasan

1. Keuangan Inklusif dalam Mendukung

Pemanfaatan Potensi Kabupaten

Kotabaru, khususnya Pulau Laut Utara

Kotabaru adalah daerah yang memiliki

kekayan alam yang melimpah. Selain

kawasan perikanan, Kabupaten Kotabaru juga

memiliki potensi sebagai kawasan

hortikultura yang tersebar di seluruh wilayah

kecamatan. Menurut data Badan Pusat

Statistik Kabupaten Kotabaru, inflasi yang

terjadi pada bahan makanan sebesar 0,44%,

makanan dan minuman jadi 0,18%, sandang

2,16%, pendidikan 0,72%, kesehatan 0,36% ,

yang mana angka-angka tersebut kurang dari

4%. Inflasi yang kurang dari 4% justru

dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan

ekonomi.

Menurut Hadriansyah, Kabid.Statistik,

Penelitian, dan Pengembangan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, inflasi

yang terkendali tersebut disebabkan oleh

sektor produksi (supply) yang mampu



18

mengimbangi kebutuhan masyarakat

(demand). Beliau juga menambahkan bahwa

di Kotabaru sendiri tidak terjadi kelangkaan

BBM. Menurutnya, selama ini tingkat harga

BBM tidak memiliki andil yang besar dalam

mempengaruhi inflasi di Kotabaru. Akan tetapi, terjadi deflasi pada kelompok komoditi

jasa keuangan sebesar 0,18% di bulan

Februari 2015, dan sebesar 0,04% di bulan

April 2015. Menurut Hadriansyah, hal ini

disebabkan oleh rendahnya minat dan

keterlibatan masyarakat dalam sektor jasa

keuangan. Pada kenyatannya, beberapa daerah

di Kabupaten Kotabaru telah memiliki akses

yang baik terhadap sektor jasa keuangan.

Di Indonesia, sektor konsumsi merupakan

salah satu sektor penyumbang pertumbuhan

ekonomi terbesar. Oleh karena itu, penyaluran

kredit oleh perbankan di Kotabaru untuk

kegiatan konsumsi masyarakat tentunya

memiliki dampak positif. Akan tetapi,

menjadi kekhawatiran apabila terdapat

kesenjangan yang cukup besar antara kredit

konsumsi dengan kredit investasi/kredit

produksi. Apalagi jika kredit konsumsi

tersebut lebih dari 70% dari total kredit.

Kenaikan kredit konsumsi yang tidak

terkendali dikhawatirkan dapat mengganggu

stabilitas keuangan (financial stability) daerah

yang bersangkutan.

2. Inklusi Keuangan tanpa Literasi Keuangan yang Tepat hanya Angan

Inklusi keuangan merupakan hak setiap

orang untuk memiliki akses dan layanan

penuh dari lembaga keuangan secara tepat

waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau

biayanya. Inklusi keuangan memiliki tiga

pendekatan dalam pelaksanaannya, salah

satunya adalah financial responsible, yaitu

edukasi keuangan dan perlindungan

konsumen. Penerapan inklusi keuangan tidak

akan optimal apabila tanpa adanya literasi

keuangan. Hal ini terjadi pada Pulau Laut

Utara.

Masyarakat Pulau Laut Utara yang

memiliki UMKM belum mengetahui tentang

inklusi keuangan. Selain itu, anggota layanan

non Bank (koperasi) yang mana juga ikut

berperan dalam penerapan inklusi

keuanganpun belum cukup pengetahuan

terhadap penerapan inklusi keuangan.

Akibatnya, beberapa UMKM tidak dapat

memanfaatkan akses layanan keuangan untuk

pengembangan usahanya.

Pemerintah telah berusaha untuk

memberikan edukasi keuangan kepada

masyarakat melalui layanan keuangan

perbankan atas dasar program Otoritas Jasa

Keunagan (OJK). Namun, hasil penelitian

menunjukkan masih ada masyarakat yang

menolak menggunakan jasa keuangan. Hal ini

menjadi evaluasi bagi pihak pemerintah dan

pihak yang memberikan edukasi untuk

memberikan edukasi dengan cara yang tepat,

yaitu melalui pendekatan kultural. Beberapa

informan mengatakn bahwa tidak

menggunakan layanan perbankan akibat

adanya bunga dan faktor budaya lain yang

memengaruhi masyarakat terhadap pilihan

penggunaan jasa keuangan perbankan.

3. Urgensi Sinergisme Birokrasi yang Sederhana dengan Inklusi Keuangan Berdasarkan hasil penelitian,

permasalahan yang menghambat penggunaan

jasa keuangan bagi masyarakat adalah

birokrasi yang dianggap rumit. Peran inklusi

keuangan, seharusnya bukan hanya mampu

mengenalkan produk dan layanan keuangan,

tetapi juga mampu berintegrasi dengan aspek

lain yang terkait dalam akses keuangan dari

pihak-pihak terkait. Khusus untuk kasus ini,

penerapan inklusi keuangan sebaiknya

disertai juga dengan pengembangan dan

pembinaan bisnis (UMKM) baik dari segi

keterampilan pembukuan, bimbingan

pembuatan perijinan usaha, konsultasi bisnis,

dan strategi produksi.

Bank dan koperasi memberikan program

edukasi keuangan dan edukasi bisnis, baik

yang targetnya bapak-bapak, ibu-ibu, remaja,

maupun anak-anak. Ini juga berfungsi untuk

memperbaiki citra LK itu sendiri. Pemerintah

terkait memberikan kemudahan dalam

pembentukan surat ijin usaha. Akademisi

mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat

untuk membantu memperbaiki sistem

manajemen UMKM seperti pengembangan

SDM, mengevaluasi dan mengembangkan




operasional produksi, manajemen pemasaran

dan manajemen keuangannya. Dinas KKP

terus menggalakkan program pengiriman

SDM untuk pelatihan, dan dana PUMP

kepada nelayan untuk membeli peralatan dan

kapal nelayan yang teknologinya lebih

canggih untuk berlayar pada musim ombak

besar. Karena nelayan adalah pemasok bahan

baku dari UMKM pengolahan ikan,

sinergisitasnya sangat urgen dibutuhkan. Oleh

karena itu, integrasi inklusi keuangan ini

membutuhkan sinergisme dari pemerintah

pusat maupun pemerintah setempat terkait,

lembaga keuangan yang ada di Kotabaru,

serta peran para akademisi agar UMKM

Pulau Laut Utara dapat berkembang dna

mampu meningkatkan taraf perekonomian.

E. SARAN Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah

rekomendasi yang dapat diberikan baik untuk

masyarakat, akademisi, maupun pemerintah.

1. Merubah paradigma masyarakat untuk stagnan dan mulai melakukan ekspansi

UMKM. Hal ini berdasarkan pada

peluang dan potensi usaha yang sangat

baik bagi Kotabaru maupun Pulau Laut

Utara.

2. Peran dinas lingkungan bagi UMKM Pengolahan Ikan agar aspek produksi dan

operasi UMKM bersifat ramah

lingkungan.

3. Diversifikasi produk olahan ikan bagi masyarakat dan UMKM di Pulau Laut

Utara, Kotabaru. Diversifikasi produk

perlu dilakukan untuk mengembangkan

peluang usaha karena 90% usaha di Pulau

Laut Utara merupakan usaha amplang dan

kerupuk.

4. Pemberian pelatihan oleh P2HP dan Mahasiswa untuk pengembangan produk

usaha UMKM di Pulau Laut Utara.

5. Edukasi keuangan dengan pendekatan kultural masyarakat setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada

dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Indonesia yang sudah

membimbing pembuatan dan penyelesaian

penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima

kasih kepada pemerintah daerah dan juga

masyarakat Kotabaru serta teman-teman

Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya UI.

REFERENSI z

Badan Pusat Statistik. (2014). Produksi Perikanan

Tangkap Menurut Provinsi dan Jenis

Penangkapan 2000-2013.

http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/56#subj

ekViewTab3|accordion-daftar-subjek3

Bank Indonesia. (2014). Keuangan Inklusif.

http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganin

klusif/Indonesia/Contents/Default.aspx

Creswell, J. W. (2003). Research design:

qualitative, quantitative, and mixed

approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA:

Sage Publications, Inc

Global Financial Development Report. (2014).

Financial Inclusion. Washington DC: World

Bank.

Iberahim. (2013). Upaya Pemernitah Kabupaten

Kotabaru dalam Pengentasan Kemiskinan

Masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Laut

Utara. Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan

Lokal

Vol 2, No 2.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

(2014). Temu Akbar Nelayan Indonesia.

http://www.kiara.or.id/temu-akbar-nelayan-

indonesia-2015/

Muhamad, SV. (2014). Indonesia Menuju Poros

Maritim Dunia. Hubungan Internasional, Vol.

VI, No. 21/I/P3DI.

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_si

ngkat/Info%20Singkat-VI-21-I-P3DI-

November-2014-7.pdf

Pemerintah Daerah Kotabaru. Lambang Daerah

Kotabaru.

http://setda.ppidkotabarukab.info/wp-

content/uploads/2015/04/NOMOR-04-

TAHUN-2010-PERDA-LAMBANG-

DAERAH.pdf

Pujayanti, A. (2011). Budaya Martim, Geo-Politik

dan Tantangan Keamanan Indonesia. diakses

dari

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_l

intas_tim/buku-lintas-tim-3.pdf pada 5 Juni

2015



20

Quick Assesment Pelaksanaan Program

Pengembangan Poros Maritim: Studi Kasus PUMP (Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan) di Desa Sarang Tiung, Kalimantan

Selatan

Oriza Sativa Departemen Sastra Prancis, Universitas Indonesia

Lintang Rahayu Departemen Psikologi, Universitas Indonesia

Firda Amalia Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia

Startian Bonata Departemen Geografi, Universitas Indonesia

Tri Nopiyanto Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Nesita Anggraeni Departemen Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

ABSTRAK. Pada masa pemerintahan Jokowi, Kotabaru diproyeksikan menjadi poros

maritim Indonesia. Sebelas kementrian bekerja sama dengan membentuk Program

Peningkatan Kesejhateraan Nelayan (PKN). Salah satu program yang digagas oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Program PUMP (Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan) dibidang perikanan tangkap. Program ini dimplementasikan di Desa Sarang

Tiung, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

gambaran mengenai bagaimana pengimplementasian program PUMP (Program Usaha

Mina Pedesaan) tahun 2011-sekarang dan persepsi masyarakat terhadap program tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran berupa saran yang terkait dengan

program PUMP bagi pemerintah Kotabaru. Menggunakan metode kualitatif dengan cara

in depth interview, penelitian menghasilkan 2 masalah besar dalam pengimplementasian

PUMP, yaitu masalah kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat nelayan desa

Sarang Tiung, dan kebermanfaatan dana bagi kelompok penerima. Sehingga, dapat

disimpulkan bahwa pemberian dana bantuan PUMP masih belum efektif untuk membantu

perekonomian nelayan tangkap di Desa Sarang Tiung.

KATA KUNCI: Kotabaru, PUMP, bagan, Sarang Tiung




A. PENDAHULUAN Kota Baru merupakan wilayah kabupaten

yang memiliki produksi perikanan tertinggi

di provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil

produksi perikanan laut pada tahun 2013

mencapai 56.848 ton, produksi budidaya

perikanan 2.426 ton, dan juga perikanan darat

yang mencapai 15.662 ton hasil perikanan

darat, 14.435 ton hasil budidaya air payau

(BPS Kalsel, 2014).

Kementrian Kelautan dan Perikanan

mencetuskan program PKN (Peningkatan

Kesejahteraan Nelayan) pada tahun 2011 di

Kotabaru. Program PKN ini dilaksanakan

bersama 11 Kementerian/lembaga terkait

lainnya untuk menindaklanjuti Keppres No 11

tahun 2011 tentang Tim Koordinasi

Peningkatan dan Perluasan Program Pro-

rakyat sebagai bentuk dari penguatan

ekonomi nelayan (sp.beritasatu.com, Juli

2015). Program PKN menyasar

pengembangan kapasitas skala usaha nelayan,

pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan

lainnya melalui pengembangan usaha rumah

tangga ke arah usaha industri, dan

meningkatkan pengolahan serta pemasaran

hasil kelautan dan perikanan. Pada

pelaksanannya, program-program seperti

pembangunan rumah sangat murah bagi

nelayan, pekerjaan alternatif dan tambahan

bagi keluarga nelayan, bantuan langsung

masyarakat berupa skema usaha menengah

kecil (UMK) dan kredit usaha rakyat (KUR),

termasuk pembangunan fasilitas sekolah dan

pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta

fasilitas bank rakyat akan disinergikan dengan

stakeholder terkait (kkp.go.id). Program PKN

telah dilakukan di berbagai daerah pesisir di

seluruh Indonesia, sehingga menargetkan bisa

membenahi sebanyak 2.834 daerah pesisir

(sp.Beritasatu.com, Juli 2015).

Program PKN merupakan bentuk

kebijakan desentralisasi, karena merupakan

program nasional yang kemudian wewenang

serta pelaksanaannya diserahkan ke

pemerintah daerah. Sehingga pendanaan

program ini menggunakan APBD yang

berasal dari ADK (Alokasi Dana Khusus)

pemerintah pusat serta dana dari daerah itu

sendiri.

Dalam kegiatan pencanangan program

PKN di Kota Baru ini, Kementrian Kelautan

dan Perikanan (KKP) bersama K/L anggota

Pokja memberikan stimulus bantuan sosial

kepada masyarakat nelayan setempat. Adapun

KKP memberikan bantuan langsung di sub

sektor bidang perikanan tangkap, perikanan

budidaya, dan pengolah hasil pemasaran.

Dicanangkannya Kotabaru sebagai

kawasan program PKN karena wilayah

perairan laut di Kotabaru, memiliki potensi

unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan perikanan (kkp.go.id, Juli

2015). Nilai produksi perikanan laut

sepanjang tahun 2013 mencapai Rp. 1 061

919 000 000 dengan produksi perikanan laut

sebesar 56 848,2 ton pada tahun 2013 (BPS

Kalsel, 2014). Jika dibandingkan dengan

kabupaten dan kota lainnya di Provinsi

Kalimantan Selatan, Kotabaru merupakan

kabupaten dengan nilai produksi perikanan\

laut tertinggi. Namun, Kabupaten Kotabaru

yang memiliki luas wilayah 9.422,46 m2 yang

terdiri dari 21 kecamatan dan 202

desa/kelurahan sedang berfokus untuk

menurunkan angka kemiskinan. Kotabaru

memiliki geografis yang sulit karena

merupakan daerah pesisir yang masih terbatas

fasilitas dan infrastrukturnya. Salah satunya

adalah Desa Sarang Tiung yang terletak di

Kecamatan Pulau Laut Utara.

Desa Sarang Tiung telah menerima

bantuan hibah PUMP (Pengembangan Usaha

Mina Pedesaan) di bidang perikanan tangkap

sebesar 100juta/per kelompok. Berdasarkan

data dari Dinas Perikanan dan Kelautan

Kotabaru pada tahun 2011 sebanyak 3

kelompok menerima dana hibah sebesar 100

juta. Pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya

kepada kelompok yang telah menerima dana

hibah dibantu dengan 1 orang pendamping

dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian

ini akan memberikan gambaran mengenai

pengimplementasian program PUMP. Selain

itu peneliti juga ingin mengetahui persepsi

masyarakat terhadap program PUMP yang

telah berjalan di Desa Sarang Tiung sejak

2011. Penelitian ini diharapkan dapat

menghasilkan luaran berupa saran yang



22

terkait dengan program PUMP bagi

pemerintah Kotabaru

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan)

Program Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan (PUMP) ini merupakan salah satu

bagian dari program Program Kesejahteraan

Nelayan (PKN). Program PUMP berada

dibawah koordinasi Kementerian Kelautan

dan Perikanan, khususnya Direktorat

Perikanan Tangkap, serta ad

Jurnal Indonesian Student Research Summit KSM Eka Prasetya

Documents