JUMLAH KEBUTUHAN KENDARAAN ANGKUTAN …jumlah kebutuhan kendaraan angkutan penumpang umum pedesaan yang diizinkan beroperasi di kabupaten kebumen tahun 2009 peraturan bupati kebumen

JUMLAH KEBUTUHAN KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN YANG DIIZINKAN BEROPERASI DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 21 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk tercapainya keseimbangan antara jumlah angkutan penumpang umum yang beroperasi dengan jumlah kebutuhan angkutan umum pada jalur angkutan pedesaan di Kabupaten kebumen, maka perlu mengatur tentang jumlah kebutuhan kendaraan angkutan penumpang umum pedesaan yang diizinkan beroperasi di Kabupaten Kebumen.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.14 Th 1992; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.41 Th 1993; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.8 Th 2002; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, 2. Pasal 2 3. Pasal 3 4. Pasal 4

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Terdapat lampiran daftar kebutuhan angkutan umum yang diizinkan

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI DENGAN TEMPAT DUDUK SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) DAN ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI DENGAN TEMPAT DUDUK 12 (DUA BELAS) SAMPAI DENGAN 26 (DUA PULUH ENAM) DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tanggal 19 Januari 2009 Nomor: 551.2/869 Perihal: Peraturan Tentang Tarif Angkutan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan evaluasi Tarif Angkutan Kota/Pedesaan dalam wilayah Kabupaten/Kota masing-masing untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Bahwa Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan tempat Duduk sampai dengan 12 (dua belas) dan Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan tempat duduk 12 (dua belas) sampai dengan 26 (dua puluh enam) di Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu diatur kembali.


c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, tentang Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan

tempat duduk sampai 12 2. Pasal 2, tentang Tarif Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan

tempat duduk dari 12 sampai 26 3. Pasal 3, tentang jaring trayek 4. Pasal 4, tentang kondisi khusus/kondisi geografis 5. Pasal 5 6. Pasal 6 7. Pasal 7, setiap pengusaha angkutan tersebut wajib menempelkan

daftar tarif 8. Pasal 8, tentang tanggung jawab pelaksanaan, monitoring, dan

evaluasi 9. Pasal 9, tentang pencabutan Perbup Kebumen No.26 Th 2005 10. Pasal 10


Terdapat lampiran trayek beserta tarif

PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen perlu mengatur pembidangan tugas Wakil Bupati Kebumen.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pembidangan tugas wakil bupati


Terdapat lampiran pembidangan tugas wakil bupati

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 26 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten KebumenNomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2009

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.24 Th 2004; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2008; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008; Perda Kab.Kebumen No.1 Th 2009.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah 3. Kemampuan keuangan Kabupaten Kebumen 4. Tunjangan komunikasi insentif anggota dan pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah 5. Belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah 6. Ketentuan penutup


Terdapat lampiran belanja pegawai tahun 2009

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.17 Th 2003; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai tambahan penghasilan bagi PNS 2. Pasal 2, mengenai pertimbangan tambahan penghasilan 3. Pasal 3 4. Pasal 4 5. Pasal 5, mengenai tidak berlakunya Perbup Kebumen No.117 Th

2007 6. Pasal 6

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2009

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 40 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.72 Th 2005; PP No.73 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.9 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Jenis lembaga kemasyarakatan 3. Lembaga ketahanan masyarakat desa 4. Lembaga ketahanan masyarakat kelurahan 5. Rukun tetangga dan rukun warga 6. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 7. Karang taruna 8. Hak, kewajiban, dan larangan pengurus lembaga kemasyarakatan 9. Hubungan kerja 10. Pendanaan 11. Ketentuan peralihan 12. Ketentuan penutup


Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang sudah ada pada saat berlakunya Perda Kab.Kebumen No.9 Th 2007, tetap berlaku sampai berakhirnya masa bakti.

Terdapat lampiran format struktur organisasi, berita acara, dan stempel kelembagaan yang diatur.

BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN DI SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, DAN KELOMPOK BELAJAR PAKET B DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2009 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian Beasiswa untuk Siswa Miskin di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Kelompok Belajar Paket B di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009, maka perlu mengatur pelaksanaannya.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.20 Th 2003; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.28 Th 1990; PP No.29 Th 1990; PP No.72 Th 1991; PP No.19 TH 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.48 Th 2008; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008; Perda Kab.Kebumen No.1 Th 2009.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai pengertian beasiswa 2. Pasal 2, mengenai tujuan pemberian beasiswa 3. Pasal 3, mengenai sumber dana beasiswa 4. Pasal 4, mengenai ketentuan pemberian beasiswa 5. Pasal 5, mengenai ketentuan kuota beasiswa 6. Pasal 6, mengenai tatacara penyaluran beasiswa 7. Pasal 7, mengenai syarat pemberian beasiswa 8. Pasal 8 9. Pasal 9, mengenai pembatalan beasiswa 10. Pasal 10 11. Pasal 11, mengenai pengawasan pemberian beasiswa 12. Pasal 12


ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2009 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 44 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka perlu mengatur pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.72 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.3 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008; Perda Kab.Kebumen No.1 Th 2009.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Sumber dan rumus penetapan alokasi dana desa 3. Mekanisme pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban

alokasi dana desa 4. Pembinaan dan pengawasan 5. Penutup


BIAYA PENGGANTIAN ONGKOS CETAK KWITANSI, KARTU KENDALI DAN BLANKO SURAT SETORAN PAJAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 47 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan belanja daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009. Maka perlu mengatur biaya penggantian ongkos cetak kwitansi, kartu kendali, dan blanko surat setoran pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai biaya penggantian 2. Pasal 2, mengenai perubahan harga cetak 3. Pasal 3


BESARAN GANTI RUGI BANGUNAN YANG TANAHNYA DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 53 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ganti rugi bangunan yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2009, maka perlu mengatur besaran ganti rugi bangunan dimaksud.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1 2. Pasal 2

CATATAN : 1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2. Terdapat lampiran besaran ganti rugi yang dimaksud

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 57 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Kebersihan, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.18 Th 1997; UU No.23 Th 1997; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.18 Th 2008; PP No.32 Th 1950; PP No.66 Th 2001; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kebumen No.19 Th 1993; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.8 Th 2008; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai pemungut retribusi 2. Pasal 2, mengenai peraturan pemungutan 3. Pasal 3, mengenai penyetoran hasil pungutan 4. Pasal 4, 5. Pasal 5, mengenai pengurangan retribusi 6. Pasal 6, mengenai keringanan retribusi 7. Pasal 7 8. Pasal 8, mengenai tatacara pemberian keringanan 9. Pasal 9, mengenai penghapusan piutang retribusi 10. Pasal 10


BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 58 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2009, maka perlu mengatur pelaksanaannya.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.72 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.3 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.8 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008; Perda Kab.Kebumen No.1 Th 2009.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai belanja bantuan keuangan

2. Pasal 2, mengenai indeks/standar yang digunakan 3. Pasal 3, mengenai perhitungan penghasilan tetap perangkat desa 4. Pasal 4, mengenai ketentuan tunjangan 5. Pasal 5, mengenai ketentuan kepala desa yang berhak mendapat

belanja bantuan keuangan 6. Pasal 6, mengenai tatacara penyaluran 7. Pasal 7, mengenai syarat penyaluran 8. Pasal 8, mengenai pertanggungjawaban penyaluran 9. Pasal 9, mengenai pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 10. Pasal 10 11. Pasal 11


BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2009 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 59 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009, maka perlu mengantur pelaksanaannya.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.24 Th 2007; PP No.32 Th 1950; PP No.24 Th 2005; PP No.57 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008; Perda Kab.Kebumen No.1 Th 2009.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai pengertian belanja tak terduga 2. Pasal 2, mengenai sumber dana belanja tak terduga 3. Pasal 3, mengenai pemberian belanja tak terduga 4. Pasal 4, mengenai kriteria belanja tak terduga 5. Pasal 5, mengenai pelaksanaan belanja tak terduga 6. Pasal 6, mengenai tatacara pelaksanaan belanja tak terduga 7. Pasal 7, mengenai syarat penyaluran belanja tak terduga 8. Pasal 8, mengenai pertanggungjawaban belanja tak terduga 9. Pasal 9, mengenai pertanggungjawaban belanja tak terduga 10. Pasal 10, mengenai pengawasan dan pengendalian belanja tak

terduga 11. Pasal 11, mengenai pelaporan realisasi belanja tak terduga 12. Pasal 12


IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM, PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK SETORAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 67 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk ketetapan dan ketertiban pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur imbangan pembagiannya.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.12 Th 1985; UU No.18 Th 1997; UU No.28 Th 1999; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.16 Th 2000; PP No.65 Th 2001; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Kebumen No.1 Th 1998; Perda Kabda Tk.II Kebumen No.2 Th 1998; Perda Kabda Tk.II Kebumen No.3 Th 1998; Perda Kabda Tk.II Kebumen No.4 Th 1998; Perda Kabda Tk.II Kebumen No.5 Th 1998; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pajak Bumi dan Bangunan 2. Pajak Penerangan Jalan 3. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C,

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.


Terdapat lampiran imbangan pembagian biaya pemungutan pajak

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 74 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka penyusutan arsip keuangan, perlu diatur mengenai jangka waktu simpan arsip keuangan Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Jadwal Retensi Arsip Keuangan

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.7 Th 1971; PP No.32 Th 1950; PP No.4 Th 1979; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.14 Th 2008

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai pengertian arsip 2. Pasal 2, mengenai pengelolaan arsip 3. Pasal 3, mengenai penyusutan arsip 4. Pasal 4, mengenai jadwal retensi arsip 5. Pasal 5 6. Pasal 6


Terdapat lampiran Jadwal Retensi Arsip Keuangan

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 75 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka penyusutan arsip kepegawaian, perlu diatur mengenai jangka waktu simpan arsip kepegawaian Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.7 Th 1971; PP No.32 Th 1950; PP No.4 Th 1979; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.14 Th 2008

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai pengertian jadwal retensi arsip 2. Pasal 2 3. Pasal 3 4. Pasal 4, mengenai pemusnahan arsip 5. Pasal 5, mengenai perpanjangan penyimpanan arsip 6. Pasal 6


Terdapat lampiran Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian

PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN DAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 77 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan perizinan di Kabupaten Kebumen, maka perlu mendelegasikan wewenang dibidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen


c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai jenis perizinan yang didelegasikan kepada

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 2. Pasal 2, mengenai jenis perizinan yang didelegasikan kepada

Kepala KanDinas Kesehatan 3. Pasal 3 4. Pasal 4, mengenai pencabutan Perbup Kebumen No.104 Th 2008 5. Pasal 5

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 104 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG BERSUMBER DANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 83 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penilaian kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada pekerjaan konstruksi yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pelaksanaannya

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.18 Th 1999; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.28 Th 2000; PP No.29 Th 2000; PP No.30 Th 2000; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.39 Th 2006; PP No.38 Th 2007; Kepres No.80 Th 2003; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Ruang lingkup 3. Penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi 4. Tim pembina jasa konstruksi kabupaten kebumen 5. Penutup

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Terdapat lampiran format Lembar Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 85 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaan dan pengendalian kegiatan

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.39 Th 2006; PP No.38 Th 2007; Kepres No.80 Th 2003; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.13 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Jadwal dan biaya kegiatan 3. Organisasi kegiatan 4. Kegiatan pengadaan barang dan jasa 5. Pelaksanaan belanja bantuan sosial. Belanja bagi hasil dan belanja

bantuan keuangan 6. Pemantauan dan pengendalian 7. Penutup

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

LOKASI, WAKTU, UKURAN DAN BENTUK SASARAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 88 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang KaKi Lima, maka perlu mengatur lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana usaha Pedagang Kaku Lima di Kabupaten Kebumen.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.38 Th 2004; UU No.20 Th 2008; UU No.22 Th 2009; UU No.32 Th 2009; PP No.32 Th 1950; PP No.79 Th 2005; PP No.34 Th 2006; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Prop.Jateng No.11 Th 2004; Perda Kabda Tk.II Kebumen No.19 Th 1993; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai lokasi yang tidak diizinkan untuk usaha

perdagangan 2. Pasal 2, mengenai izin melaksanakan usaha 3. Pasal 3, mengenai waktu yang diizinkan melaksanakan usaha 4. Pasal 4, mengenai ketentuan bentuk dan ukuran sarana usaha 5. Pasal 5


JUMLAH KEBUTUHAN KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN YANG DIIZINKAN BEROPERASI DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 93 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa untuk tercapainya keseimbangan antara jumlah yang beroperasi dengan jumlah kebutuhan angkutan umum pedesaan di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur jumlah kebutuhan kendaraan angkutan penumpang umum pedesaan yang diizinkan beroperasi di Kabupaten Kebumen.


c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai jumlah kebutuhan kendaraan umum yang

diizinkan 2. Pasal 2, mengenai evaluasi 3. Pasal 3, mengenai pencabutan Berita Daerah Kabupaten Kebumen

No.21 Th 2009 4. Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2009 tentang Jumlah Kebutuhan Kendaraan Angkutan Penumpang Pedesaan yang Diizinkan Beroperasidi Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Terdapat lampiran jumlah kebutuhan kendaraan umum pedesaan yang diizinkan

BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PASAR DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2009 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 100 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pasar Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009, maka perlu mengatur pelaksanaannya.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.32 Th 1950; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pengertian dan alokasi 2. Tujuan belanja bantuan keuangan 3. Tata cara penyaluran belanja bantuan keuangan 4. Persyaratan penyaluran belanja bantuan keuangan 5. Pelaksanaan belanja bantuan keuangan 6. Pertanggungjawaban 7. Pengawasan dan pengendalian 8. Penutup


TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA MAKANAN MINUMAN DAN IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 104 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobatan Tradisional, maka perlu mengatur tata cara dan persyaratan pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobatan Tradisional.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1997; UU No.10 Th 2004; UU No.29 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.35 Th 2009; UU No.36 Th 2009; UU No.44 Th 2009; PP No.32 Th 1950; PP No.26 Th 1965; PP No.32 Th 1966; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.51 Th 2009; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.4 Th 2008; Perda Kab.Kebumen No.5 Th 2008; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Tatacara pengajuan izin 3. Persyaratan perizinan 4. Ketentuan penutup


TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 109 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka perlu mengatur tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.18 Th 1997; UU No.28 Th 2002; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.38 Th 2004; UU No.26 Th 2007; PP No.32 Th 1950; PP No.27 Th 1983; PP No.66 Th 2001; PP No.36 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.11 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.2 Th 2007; Perda Kab.Kebumen No.6 Th 2008; Perda Kab.Kebumen No.7 Th 2008; Perda Kab.Kebumen No.11 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai pembayaran retribusi 2. Pasal 2, mengenai kewenangan Bupati Kebumen dalam hal terkait 3. Pasal 3, mengenai syarat pengurangan retribusi 4. Pasal 4, mengenai subjek yang dapat diberikan keringanan 5. Pasal 5, mengenai syarat pembebasan retribusi 6. Pasal 6, mengenai tata cara pemberian 7. Pasal 7, mengenai penghapusan piutang retribusi 8. Pasal 8


BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 112 TAHUN 2009

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.


c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, mengenai besaran tunjangan perumahan 2. Pasal 2, mengenai ketentuan penerima tunjangan perumahan 3. Pasal 3 4. Pasal 4, mengenai pencabutan Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2009 Nomor 39

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2009

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2009 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

JUMLAH KEBUTUHAN KENDARAAN ANGKUTAN …jumlah kebutuhan kendaraan angkutan penumpang umum pedesaan yang diizinkan beroperasi di kabupaten kebumen tahun 2009 peraturan bupati kebumen

Documents