Juknis RSWP3K

8/15/2019 Juknis RSWP3K

1/27


2/27


3/27


4/27


5/27


6/27


7/27


8/27

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil

Direktorat Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal KP3K DKP 15

BAB IIKETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA

STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAUKECIL

2.1. Sistematika Rencana Strategis Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) sedikitnya memuat dan disusun menurut sistematika sebagaiberikut :

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang2. Maksud dan Tujuan3. Ruang Lingkup

4. Kedudukan RSWP-3-K dalam Rencana Pembangunan5. Definisi dan Peristilahan

II. Gambaran Umum

1. Deskripsi Umum2. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil3. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir5. Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

III. Kerangka Strategi Pengelolaan dan Pembangunan

1. Visi dan Misi2. Isu Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil3. Tujuan dan Sasaran



4. Strategi dan Arah Kebijakan5. Target dan Indikator

IV. Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan

V. Daftar Pustaka

VI. Lampiran

2.2. Muatan Rencana Strategis Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil

2.2.1. Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan alasan (urgensi) mengapaRSWP-3-K perlu disusun. Pada bagian ini diuraikan latarbelakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkupdisusunnya RSWP-3-K, mengapa sangat diperlukan dansiapa yang akan menggunakannya. RSWP-3-Kmenerangkan secara singkat dan fokus ke wilayah pesisirProvinsi atau Kabupaten/Kota mengacu kepada RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah setempat,serta menyimpulkan informasi latar belakang secukupnyasebagai pengantar substansi RSWP-3-K. Ruang lingkupdidalam pendahuluan menguraikan isi dokumen yang

disusun.

2.2.2. Gambaran Umum

Gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum,sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, polapenggunan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi. Gambaran umum menguraikanhasil kaji ulang (review) tentang pentingnya sumber daya


9/27


10/27


11/27


12/27


13/27



“Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilberlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau

kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali ”



BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANASTRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU

KECIL

Sebagai arahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, prosesdan prosedur penyusunan sampai dengan implementasi Rencana

Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) harusberlandaskan atas asas: keterpaduan; keserasian; keselarasan dankeseimbangan; keberlanjutan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan;pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; danakuntabilitas.

Secara lengkap, prosedur penyusunan RSWP-3-K disajikan padaGambar 3 berikut.


14/27


15/27


16/27


17/27


18/27


19/27


20/27


21/27



b. Anal isis SWOT/TOWS

Dalam menentukan strategi yang terbaik, dilakukanpemberian bobot (nilai) terhadap tiap unsur SWOTberdasarkan tingkat kepentingan dan kondisi WP3K.Bobot/nilai yang diberikan berkisar antara 1 - 5. Nilai 1berarti tidak penting, 2 berarti sedikit penting, 3 berarticukup penting, 4 berarti penting dan 5 berarti sangatpenting seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembobotan Tiap Unsur SWOT/TOWS

Kekuatan Bobot Peluang Bobot Kelemahan

Bobot Ancaman Bobot

S1S2S3

S5

.Sn

O1O2O3O4O5.

On

W1W2W3W4W5

.

Wn

T1T2T3T4T5.

Tn

Keterangan Bobot:Nilai 5 = Sangat PentingNilai 4 = PentingNilai 3 = Cukup Penting

Nilai 2 = Kurang PentingNilai 1 = Tidak Penting

Strategi pada dasarnya adalah cara untuk mencapaitujuan atau cara untuk memecahkan permasalahan yangdihasilkan dari identifikasi isu strategis. Strategi

ditentukan dengan alat bantu matriks SWOT/TOWS yangtelah dilakukan pada proses sebelumnya.

Alternatif strategi pada matriks hasil analisis SWOT(Tabel 2) dihasilkan dari penggunaan unsur-unsurkekuatan kawasan untuk mendapatkan peluang yang ada(SO), penggunaan kekuatan yang ada untuk menghadapi



ancaman yang akan datang (ST), pengurangankelemahan kawasan yang ada dengan memanfaatkanpeluang yang ada (WO) dan pengurangan kelemahanyang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang(WT).

Tabel 2. Matriks Hasil Analisis SWOT/TOWS

Peluang Ancaman

Kekuatan

SO1

SO2SO3SOn

SO1

SO2SO3SOn

KelemahanWO1WO2WO3WOn

WT1WT2WT3WTn

Strategi yang dihasilkan terdiri dari beberapa alternatifstrategi. Untuk menentukan prioritas strategi yang harus

dilakukan, maka dilakukan penjumlahan bobot yangberasal dari keterkaitan antara unsur-unsur SWOT yangterdapat dalam suatu alternatif strategi. Jumlah bobot tadikemudian akan menentukan rangking prioritas alternatifstrategi (Tabel 3).

Tabel 3. Ranking Alternatif Strategi

No Unsur SWOT KeterkaitanJumlahBobot

Rangking

Strategi SO

1. SO1 S1, S2, Sn, O1, O2, On

2. SO2 S1,S2,Sn, O1, O2, On

3. SO3 S1, S2, Sn, O1, O2, On

Strategi ST

4. ST1 S1, S2, Sn, T1, T2,Tn

Strategi WO


22/27


23/27


24/27



tersebut tanggapan dan/atau saran tidak dapatdipenuhi/diperoleh. Tanggapan atau saran perbaikanyang diperoleh dari Menteri, Gubernur danBupati/Walikota akan dipergunakan sebagai bahanpenyempurnaan dokumen final RSWP-3-K.

Dokumen RSWP-3-K yang telah mendapatkan masukandari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota disampaikankembali oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada ketuaPokja untuk diakomodir dalam dokumen rencana strategistersebut. Setelah masukan telah diakomodir, Ketua Pokjamengirimkan surat permohonan penetapan besertadokumen RSWP3K kepada Gubernur/Bupati/Walikotauntuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atauPeraturan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.

Gambar 4 berikut adalah alur permohonantanggapan/saran hingga penetapan dokumen RSWP3Kdengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.



Gambar 4. Alur penetapan dokumen RSWP-3-K Menurut Permen KP

No 16/2008)

3.7.2. Proses Penyusunan Rancangan PeraturanGubernur/Bupati/Walikota RSWP-3-K.

Setelah RSWP-3-K mendapatkan masukan dariMenteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Ketua Pokja beserta timmempersiapkan Rancangan PeraturanGubernur/Bupati/Walikota tentang RSWP3K. Draft

Rancangan peraturan yang telah disusun bersama dibahasbersama intansi terkait dengan mengundang Biro HukumPemda. Final Rancangan Peraturan tersebut disampaikansecara resmi oleh Ketua Pokja kepada Biro Hukum Pemdauntuk diberi masukan/diharmonisasikan.


25/27


26/27



Tahap

Persiapan

Penyusunan

Dokumen

Awal

Konsultasi

PublikI

Penyusunan

Dokumen

Antara

pembentuk

an Kelompok

Kerja RSWP3K

penetapan

Kelompok

KerjaRSWP3K

Penetapan

Tim Teknis

daftar SKPD

yang terkait

daftar prioritas

masalahWP3K

kebijakan SKPD

identifikasistakeholders

data dan

informasi

pesisir dan

pulau‐pulau kecil

Masukan

stakeholders

dokumen awal

penjaringan

visi dan misi

identifikasiisu strategis

dan prioritas

Tujuan dan

maksud RSWP3K

Deskripsi WP3K

Isu Strategis

Visi dan MisiKerangka

Strategi

Penyusunan

Dokumen

FInal

Penetapan

RSWP3K

Masukan

stakeholders

untuk dokumen

antara

Konsultasi

Publik

1 bulan 1 bulan 1bulan 2 minggu 2 minggu 4‐12 bulan1 bulan

Dokumen Utuh

sesuai dengan

muatanR SWP3K

Proses adopsi

legal RSWP3K

Setelah RSWP-3-K disahkan, maka perlu dilaksanakan lokakaryapelatihan secara periodik terhadap isinya begitu juga denganseminar-seminar pemantauan kinerja untuk instansi-instansi kuncidan para pemangku kepentingan.

3.9. Rincian Waktu Penyusunan Rencana StrategisWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan Rencana

Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)kurang lebih selama 5 (lima) bulan, yang terdiri dari tahap-tahappembentukan kelompok kerja, penyusunan dokumen awal,konsultasi publik, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik,perumusan dokumen final, dan penetapan. SedangkanPenyusunan Raperda membutuhkan waktu antara 5 (lima) bulansampai dengan 12 (dua belas) bulan untuk proses legalisasirencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secaradiagramatik, rincian tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar5.

Gambar 5. Rincian Waktu Penyusunan RSWP-3-K



Suasana FGD di Kab. Berau


27/27



BAB IVPENUTUP

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil ini merupakan panduan teknis bagi pemerintah daerah,baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar menghasilkan rancanganRSWP-3-K yang konsisten dengan sasaran prioritas RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan atau menjadi masukan

penting dalam upaya pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir danpulau-pulau kecil dalam perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Manfaat dari Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut:

1). Pedoman Teknis ini menjadi standar penyusunan RSWP-3-Kyang diacu oleh semua pemerintah daerah, baik provinsimaupun kabupaten/kota. Pedoman Teknis ini merupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam dalam Keputusan MenteriKelautan dan Perikanan yang mengatur penyusunan RSWP-3-

K.2). RSWP-3-K yang memiliki standar sesuai dengan Pedoman

Teknis ini akan memudahkan daerah provinsi/kabupaten/kotayang memiliki wilayah pesisir dan laut, dalam menyusun RSWP-3-K yang kemudian dapat diacu dan diperhatikan dalamdokumen perencanaan daerah lainnya serta melakukan evaluasikinerja terkait dengan tujuan dan indikatornya.

Juknis RSWP3K

Documents