-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hutan sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui
ketersediaannya
tidak tak terbatas, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya
harus
dilaksanakan secara optimal dan lestari. Pengelolaan yang
demikian akan
menjamin keberadaan peranan dan fungsi sumberdaya hutan.
Dasar
pengelolaan hutan tersebut diperlukan adanya perencanaan hutan
yang
mantap dan dilandasi data/informasi yang dituangkan dalam Neraca
Sumber
Daya Hutan (NSDH). NSDH ini merupakan informasi yang
menggambarkan
kondisi stok ketersediaan sumberdaya hutan dalam proses,
penambahan dan
pengurangannya sehingga pada kurun waktu tertentu dapat
diketahui
kecenderungan surplus atau defisit jika dibandingkan dengan pada
waktu
sebelumnya. Dengan perkataan lain NSDH ini dapat memberikan
gambaran
informasi mengenai persediaan awal, penambahan, pengurangan
dan
persedian akhir yang terjadi terhadap sumberdaya hutan terutama
kondisi
hutannya dari waktu kewaktu. Selain itu NSDH juga merupakan
indikator
tingkat pemanfaatan hutan (output) dan tingkat pembinaan hutan
(input)
sehingga dapat pula berfungsi sebagai salah satu alat pengendali
dalam
pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.
Pada saat ini pelaksanaan penyusunan NSDH dilaksanakan untuk
tingkat
Nasional dan Provinsi, tingkat Nasional dilaksanakan oleh
Direktorat
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan tingkat
Provinsi oleh
Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk Provinsi dimana
BPKH
berada atau Dinas Pemerintahan Provinsi yang menangani bidang
Kehutanan
(Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau yang
terkait).
Penyusunan NSDH berdasarkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun
1999
tentang Kehutanan Pasal 13 ayat (4) dan pejelasannya dan
Pedoman
Penyusunan NSDH (SK Menhutbun No. 644/Kpts-II/1999).
Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyusunan NSDH
Provinsi
diperlukan adanya Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi
sebagai acuan
penyusunan NSDH di masing-masing wilayah Provinsi sebagai
penjabaran dari
Pedoman Penyusunan NSDH.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 2
B. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Penyusunan Neraca Sumber Daya
Hutan
adalah untuk memperjelas dan merinci langkah dan tahapan dari
Pedoman
Penyusunan NSDH dan perubahannya dalam rangka penyusunan
NSDH.
Tujuannya adalah dapat tersajinya data dan informasi yang tepat
dalam Buku
Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi secara optimal dan akurat.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 3
II. METODOLOGI
Penyusunan NSDH dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan
data,
pengolahan/analisis, penyusunan neraca, dan penyusunan peta
tematik.
Pengumpulan data dilakukan dengan sistem pendekatan data numerik
dan atau
spasial yang diperoleh dari daftar isian. Pengumpulan data SDH
meliputi data
primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan
menggunakan
pendekatan teknik penginderaan jauh atau terrestris, sedangkan
data sekunder
dapat menggunakan data yang berada di BPKH/Dinas kehutanan
Provinsi
maupun berbagai instansi terkait di provinsi/kabupaten/kota.
Pengolahan data/analisa dapat menggunakan system Informasi
Geograpis.
Penyusunan buku NSDH berisikan data dan informasi kondisi awal
dan
perubahan dalam kurun waktu satu tahun dari waktu pelaksanaan
penyusunan,
sebagai contoh NSDH Tahun 2011 dilaksanakan pada kegiatan tahun
2012.
Dalam penyusunan NSDH, data dan informasi tercakup adalah :
A. Saldo Awal
Saldo awal ini merupakan data awal pada waktu awal tahun atau
bulan
Januari tahun kegiatan NSDH. Data tersebut bisa merupakan data
saldo akhir
dari NSDH tahun sebelumnya. Saldo awal berisikan data
berdasarkan :
1. Data Luas Kawasan Hutan
Data luas kawasan hutan yang digunakan adalah luas kawasan
hutan
yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
/
Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Penunjukan Kawasan
Hutan
dan Perairan kecuali untuk Provinsi yang belum ada penunjukan
kawasan
hutan dan perairang menggunakan data Tata Guna Hutan
Kesepakatan
(TGHK). Luas kawasan hutan tersebut pada kondisi awal tahun
penyusunan NSDH yang merupakan saldo akhir / persediaan akhir
tahun
sebelumnya. Kawasan hutan dimaksud berdasarkan fungsi hutan,
terdiri
dari :
a. Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
dan
Taman Buru (TB), terdiri dari :
- Cagar Alam (CA)
- Suaka Margasatwa (SM)
- Taman Nasional (TN)
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 4
- Taman Hutan Raya (THR/TAHURA)
- Taman Wisata Alam (TWA)
- Taman Buru (TB)
b. Hutan Lindung (HL)
c. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
d. Hutan Produksi tetap (HP)
e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)
2. Kondisi Hutan
Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi hutan terbagi untuk
penutupan
lahan terbagi menjadi :
a. Hutan Primer
Hutan primer dimaksud merupakan hutan yang belum dipengaruhi
oleh aktifitas manusia dalam melaksanakan exploitasi hutan
terutama
exploitasi kayu dan atau hutan sekunder yang karena telah
mengalami suksesi menjadi hutan primer.
b. Hutan Sekunder
Hutan sekunder dimaksud merupakan hutan yang telah
diexploitasi
kayunya oleh manusia atau merupakan suksesi dari non hutan
berupa belukar.
c. Hutan Tanaman
Hutan Tanaman dimaksud merupakan penutupan lahan dengan
hutan tanaman tapi hanya pada kawasan hutan produksi.
d. Non Hutan
Non hutan dimaksud merupakan penutupan lahan diluar hutan
baik
berupa semak, belukar, alang-alang dan lain-lain ataupun
untuk
lahan pertanian.
Data awal kondisi hutan dalam penyusunan NSDH dapat diketahui
dari
hasil penafsiran citra satelit (Landsat) yang dilaksanakan
Direktorat
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat
Jenderal
Planologi Kehutanan atau pihak lain yang mempunyai kewenangan
dan
kompetensi untuk penafsiran dan untuk revisi data datanya
bisa
mengunakan hasil penafsiran citra satelit yang dilaksanakan oleh
IUPHHK
Alam / IUPHHK Tanaman yang berkewajiban dalam
melaksanakannya
setiap 2 tahun atau dari hasil ceking lapangan.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 5
3. Tipe Hutan
Data kawasan hutan yang berjumlah 11 (sebelas) masing-masing
terbagi
kedalam 4 (empat) kondisi hutan dan terbagi lagi menjadi
beberapa tipe
hutan untuk masing-masing kondisi. Tipe hutan dimaksud adalah
:
a. Hutan Mangrove
Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai
yang
selalu atau secara periodik tergenang air laut tetapi tidak
dipengaruhi
oleh iklim.
b. Hutan Rawa
Hutan rawa adalah hutan yang selalu atau secara periodik
tergenang
air tawar.
c. Hutan Tanah Kering
Hutan tanah kering adalah yang tumbuh berkembang pada
habitat
lahan kering.
Tipe hutan yang ada menjadi 3 (tiga) klasifikasi yang merupakan
bagian
dari 4 (empat) kondisi hutan (Primer, Sekunder, Tanaman dan
Non
hutan).
4. Satwa
Mengetahui potensi satwa diperlukan untuk mengetahui
keberadaan
satwa tersebut baik potensi maupun sebarannya termasuk satwa
tidak
dilindungi. Dari hasil kegiatan ini memungkinkan satwa tidak
dilindungi
menjadi dilindungi setelah data menerangkan potensi rendah
dan
dilanjutkan dengan tahapan penelitian lebih lanjut. Satwa
dimaksud
adalah :
a. Satwa Dilindungi
Saldo awal (persediaan awal) satwa dilindungi berdasarkan dari
hasil
kegiatan berupa :
- Inventarisasi
Hasil dari kegiatan inventarisasi pada kawasan hutan berupa
jumlah tetap maupun range perkiraan berdasarkan family.
- Penangkaran/Sitaan
Hasil dari monitoring penangkaran baik perusahaan, pribadi
dan
pemerintah termasuk hasil sitaan dari operasi penertiban
satwa
dilindungi berdasarkan family.
- Titipan Negara
Hasil dari pendataan dan monitoring satwa yang dititipkan
pada
pribadi atau perusahaan berdasarkan family.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 6
b. Satwa Tidak Dilindungi
Saldo awal (persediaan awal) satwa tidak dilindungi berdasarkan
dari
hasil kegiatan berupa :
- Inventarisasi
Hasil dari kegiatan inventarisasi pada kawasan hutan berupa
jumlah tetap maupun range perkiraan berdasarkan family.
- Penangkaran
Hasil dari monitoring penangkaran baik perusahaan, pribadi
dan
pemerintah berdasarkan family.
- Kepemilikan
Hasil dari pendataan dan monitoring satwa yang dimiliki pada
pribadi atau perusahaan berdasarkan family.
B. Perubahan
Perubahan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Penambahan (Aktiva)
dan
Pengurangan (Pasiva). Perubahan tersebut terbagi lagi menjadi 2
(dua)
macam, yaitu kawasan hutan dan penutupan lahan. Rinciannya
adalah :
1. Penambahan (Aktiva)
Penambahan terdiri dari :
a. Kawasan Hutan
Penambahan untuk kawasan hutan mempunyai arti dimana luas
kawasan hutan bersangkutan bertambah luasnya dari
sebelumnya.
Hal tersebut terjadi dikarenakan :
- Penunjukan Kawasan Hutan
Penambahan luas kawasan hutan dikarenakan penunjukan
bilamana areal diluar kawasan hutan ditunjuk pemerintah
(telah
difinitif) dengan berbagai pertimbangan menjadi kawasan
hutan,
sehingga merubah total luas kawasan hutan atau karena adanya
penunjukan kawasan hutan dan perairan baru atau revisi.
- Perubahan Fungsi
Penambahan luas kawasan hutan dikarenakan perubahan fungsi
dikarenakan adanya perubahan fungsi hutan lain menjadi
fungsi
hutan tersebut, tetapi tidak merubah total luas kawasan
hutan
seluruh fungsi dan telah ditetapkan oleh pemerintah secara
difinitif.
- Tukar Menukar/Kompensasi Pinjam Pakai
Penambahan luas kawasan hutan dikarenakan adanya tukar
menukar kawasan hutan berupa areal pengganti dari areal
diluar
kawasan hutan menjadi kawasan hutan yang telah ditetapkan
secara definitive. Kompensasi Pinjam Pakai merupakan
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 7
penambahan areal kawasan hutan dari hasil kompensasi dari
pinjam pakai kawasan hutan pada Provinsi yang memiliki
kawasan hutan kurang dari 30 %.
Penambahan kawasan hutan ini dihimpun datanya dari hasil
rekapitulasi kegiatan di atas yang penetapannya sudah
mempunyai
kekuatan hukum pasti (definitif) dan terjadi pada tahun
dimana
merupakan kurun waktu kegiatan NSDH Provinsi.
b. Kondisi Hutan (Penutupan Lahan)
Penambahan kondisi hutan merupakan perubahan dalam bentuk
penutupan lahan/vegetasi pada areal kawasan hutan, hal ini
terjadi
karena kegiatan yang terdiri dari :
- Kegiatan HPH (IUPHHK Alam)
Penambahan tutupan lahan dikarenakan kegiatan IUPHHK Alam
berupa adanya pengayaan (penanaman) pada areal terbuka di
kawasan kerja IUPHHK ALAM dan penebangan pada hutan
primer yang merupakan penambahan pada hutan sekunder
(bekas tebangan). Perubahan ini hanya untuk kawasan Hutan
Produksi (HPT, HP dan HPK).
- Kegitan HTI (IUPHHK Tanaman)
Penambahan tutupan lahan dikarenakan kegiatan IUPHHK
TANAMAN berupa adanya penanaman pada areal terbuka di
kawasan kerja IUPHHK Tanaman dan penebangan pada hutan
tanaman atau hutan sekunder dan primer (land kliring) yang
merupakan penambahan pada non hutan (tanah kosong).
Perubahan ini hanya untuk kawasan Hutan Produksi.
- Rehabilitasi Lahan
Penambahan tutupan lahan untuk hutan sekunder dari
perubahan kondisi non hutan, karena rehabilitasi lahan
seperti
reboisasi dan lain-lain. Perubahan ini untuk semua kawasan
kecuali Cagar Alam. Untuk diluar kawasan hutan saat ini
hanya
sebagai catatan.
- Pinjam Pakai
Penambahan tutupan lahan untuk kondisi non hutan dengan
asumsi kawasan hutan yang dipinjam menjadi tidak berhutan
baik berasal dari hutan primer, hutan sekunder, hutan
tanaman
dan non hutan. Perubahan ini untuk kawasan Hutan Lindung dan
Hutan Produksi.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 8
- Perambahan/Perladangan
Penambahan tutupan lahan untuk kondisi non hutan dengan
asumsi kawasan yang dirambah serta digunakan sebagai lahan
pertanian/ladang dan penggunaan lain tanpa ijin resmi,
menjadi
areal tidak berhutan yang berasal dari hutan primer, hutan
sekunder dan hutan tanaman. Perubahan ini untuk semua
kawasan hutan.
- Penebangan Ilegal
Penambahan tutupan lahan pada hutan sekunder (bekas
tebangan) untuk pelaksanaan penebangan pada hutan primer
dan hutan sekunder (bekas tebangan). Penebangan dimaksud
merupakan sistem tebang pilih yang dilakukan dengan tidak
mempunyai ijin dari pihak berwenang. Untuk pelaksanaan
penebangan pada hutan sekunder (bekas tebangan) tetap
dimasukkan dengan kondisi akhir tetap pada hutan sekunder,
perubahan ini untuk semua kawasan hutan.
- Kebakaran Hutan
Penambahan tutupan lahan untuk kondisi non hutan yang
berasal dari hutan primer, hutan sekunder dan hutan tanaman
dikarenakan kebakaran hutan. Perubahan ini untuk semua
kawasan hutan.
- Bencana Alam
Penambahan tutupan lahan untuk kondisi non hutan yang
berasal dari hutan primer, hutan sekunder dan hutan tanaman
dikarenakan bencana alam. Perubahan ini untuk semua kawasan
hutan.
- Revisi Data
Penambahan tutupan lahan untuk semua kondisi hutan (primer,
sekunder, tanaman dan non hutan) dikarenakan perbaikan data
kondisi hutan maupun tipe hutan berdasarkan hasil penafsiran
citra atau hasil ceking lapangan. Perubahan lainnya karena
kesalahan dalam proses pengolahan data. Perubahan karena
revisi data dapat diasumsikan perubahan karena adanya
suksesi
hutan. Perubahan ini untuk semua kawasan hutan.
Penambahan tutupan lahan pada perubahan kondisi hutan tidak
merubah luas tetap kawasan hutan, jadi dimana ada penambahan
tutupan lahan pada salah satu kondisi hutan akan terjadi
pengurangan pada kondisi hutan lainnya.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 9
c. Satwa
Penambahan potensi satwa dimaksud adalah :
- Satwa Yang Dilindungi
Penambahan sesuai kegiatannya adalah :
1) Inventarisasi
Kelahiran
Adanya data kelahiran satwa yang diketahui oleh petugas
pengawas lapangan.
Pemindahan
Adanya pemindahan satwa ke kawasan hutan dari
wilayah diluar wilayah penyusunan NSDH (keluar
Provinsi).
Revisi Data
Revisi data diperoleh dari hasil inventarisasi satwa
terbaru.
2) Penangkaran/Sitaan
Kelahiran
Adanya data kelahiran satwa yang diketahui hasil laporan
atau hasil monitoring.
Pemindahan
Adanya pemindahan satwa ke tempat penangkaran dari
kawasan hutan atau diluar wilayah penyusunan NSDH.
Sitaan
Data hasil sitaan operasi penertiban satwa dilindungi.
3) Titipan Negara
Kelahiran
Adanya data kelahiran satwa yang diketahui hasil laporan
atau hasil monitoring.
Pemindahan
Adanya laporan pemindahan satwa dari diluar wilayah
penyusunan NSDH termasuk kepindahan orang atau
perusahaan yang dititipinya.
- Satwa Yang Tidak Dilindungi
Penambahan sesuai kegiatannya adalah :
1) Inventarisasi
Kelahiran
Adanya data kelahiran satwa yang diketahui oleh petugas
pengawas lapangan.
Pemindahan
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 10
Adanya pemindahan satwa ke kawasan hutan dari hasil
penangkaran atau wilayah diluar wilayah penyusunan
NSDH.
Revisi Data
Revisi data diperoleh dari hasil inventarisasi satwa
terbaru.
2) Penangkaran
Kelahiran
Adanya data kelahiran satwa yang diketahui hasil laporan
atau hasil monitoring.
Pemindahan
Adanya pemindahan satwa ke tempat penangkaran dari
diluar wilayah penyusunan NSDH.
3) Kepemilikan
Kelahiran
Adanya data kelahiran satwa yang diketahui hasil
monitoring atau hasil monitoring.
Pemindahan
Adanya pemindahan satwa dari diluar wilayah
penyusunan NSDH dari hasil monitoring.
2. Pengurangan (Pasiva)
Pengurangann terdiri dari :
a. Kawasan Hutan
Pengurangan untuk kawasan hutan mempunyai arti dimana luas
kawasan hutan bersangkutan berkurang luasnya dari
sebelumnya.
Hal tersebut terjadi dikarenakan :
- Pelepasan/Penunjukan
Pengurangan luas kawasan hutan dikarenakan pelepasan
menjadi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan oleh
pemerintah (telah definitif) dengan berbagai pertimbangan,
sehingga merubah total luas kawasan hutan. Pengurangan
karena penunjukan kawasan hutan
- Perubahan Fungsi
Pengurangan luas kawasan hutan dikarenakan perubahan fungsi,
misalnya perubahan dari kawasan HPT menjadi kawasan HL dan
telah ditetapkan oleh pemerintah secara difinitif.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 11
- Tukar Menukar (areal ditukar)
Pengurangan luas kawasan hutan dikarenakan adanya tukar
menukar kawasan hutan dengan areal diluar kawasan hutan
sebagai areal yang ditukar.
Pengurangan kawasan hutan ini dihimpun dari data hasil
rekapitulasi
kegiatan di atas yang penetapannya sudah mempunyai kekuatan
hukum pasti (definitif) dan terjadi pada tahun dimana
merupakan
kurun waktu kegiatan NSDH Provinsi.
b. Kondisi Hutan (Penutupan Lahan)
Pengurangan kondisi hutan merupakan perubahan dalam bentuk
penutupan lahan/vegetasi pada areal kawasan hutan, hal ini
terjadi
karena kegiatan yang terdiri dari :
- Kegiatan IUPHHK Alam
Pengurangan tutupan lahan dikarenakan kegiatan IUPHHK Alam
berupa adanya penebangan pada hutan primer dan sekunder
yang merupakan penambahan pada hutan sekunder (bekas
tebangan) dan pengayaan (penanaman) pada areal non hutan di
kawasan kerja IUPHHK Alam yang merupakan penambahan pada
hutan sekunder. Perubahan ini hanya untuk kawasan Hutan
Produksi (HPT, HP dan HPK).
- Kegitan IUPHHK Tanaman
Pengurangan tutupan lahan dikarenakan kegiatan IUPHHK
Tanaman berupa adanya penanaman pada areal terbuka (non
hutan) di kawasan kerja IUPHHK Tanaman yang merupakan
pengurangan pada non hutan dan penebangan pada hutan
tanaman/sekunder/primer yang merupakan pengurangan pada
tanaman/sekunder/primer menjadi non hutan. Perubahan ini
hanya untuk kawasan Hutan Produksi.
- Penebangan Legal
Pengurangan tutupan lahan pada hutan primer dan sekunder
untuk pelaksanaan penebangan (tebang pilih) menjadi hutan
sekunder. Penebangan dimaksud merupakan sistem tebang pilih
yang dilaksanakan dengan resmi atau ada ijin dari pihak
berwenang. Untuk pelaksanaan penebangan pada hutan
sekunder (bekas tebangan) tetap dimasukan dengan kondisi
akhir tetap pada hutan sekunder. Perubahan ini hanya untuk
kawasan Hutan Produksi (HPT, HP dan HPK).
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 12
- Rehabilitasi Lahan
Pengurangan tutupan lahan untuk non hutan menjadi hutan
sekunder, karena rehabilitasi seperti reboisasi dan
lain-lain.
Perubahan ini untuk semua kawasan kecuali Cagar Alam.
- Pinjam Pakai
Pengurangan tutupan lahan untuk kondisi hutan primer,
sekunder dan tanaman dengan asumsi kawasan yang dipijam
menjadi tidak berhutan. Perubahan ini untuk kawasan hutan
yang telah mendapat ijin secara difinitif.
- Perambahan/Perladangan
Pengurangan tutupan lahan untuk kondisi hutan primer,
sekunder dan tanaman dengan asumsi kawasan yang dirambah
ataau digunakan sebagai penggunaan lain tanpa ijin dan
menjadi
tidak berhutan. Perambahan merupakan penggunaan lahan
kawasan hutan oleh yang tidak berhak atau merupakan
penebangan ilegal dengan sistem tebang habis. Perubahan ini
untuk semua kawasan hutan.
- Penebangan Ilegal
Pengurangan tutupan lahan pada hutan primer, sekunder dan
tanaman karena penebangan secara illegal (tanpa ijin) yang
menjadikan hutab menjadi hutan sekunder atau tidak berhutan
untuk perubahan hutan tanaman. Penebangan dimaksud
merupakan sistem tebang pilih untuk hutan primer dan hutan
sekunder yang dilaksanakan dengan tidak mempunyai ijin dari
pihak berwenang, untuk hutan tanaman dapat menjadikan tidak
berhutan. Untuk pelaksanaan penebangan pada hutan sekunder
(bekas tebangan) tetap dimasukan dengan kondisi akhir tetap
pada hutan sekunder. Perubahan ini hanya untuk semua
kawasan hutan.
- Kebakaran Hutan
Pengurangan tutupan lahan untuk kondisi hutan primer, hutan
sekunder dan hutan tanaman dikarenakan kebakaran hutan
menjadi non hutan (tidak berhutan). Perubahan ini untuk
semua
kawasan hutan.
- Bencana Alam
Pengurangan tutupan lahan untuk kondisi hutan primer, hutan
sekunder dan hutan tanaman dikarenakan bencana alam menjadi
non hutan. Perubahan ini untuk semua kawasan hutan.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 13
- Revisi Data
Pengurangan tutupan lahan untuk semua kondisi hutan (primer,
sekunder, tanaman dan non hutan) dikarenakan perbaikan data
hasil penafsiran citra satelit atau hasil lapangan.
Perubahan
untuk koreksi kesalahan dalam poses penyusunan NSDH
sebelumnya. Perubahan ini untuk semua kawasan hutan.
Pengurangan tutupan lahan pada perubahan kondisi hutan tidak
merubah luas tetap kawasan hutan, jadi dimana ada
pengurangan
pada salah satu kondisi hutan akan terjadi penambahan pada
kondisi
hutan lainnya kecuali untuk revisi data.
c. Satwa
Pengurangan potensi satwa dimaksud adalah :
- Satwa Yang Dilindungi
Pengurangan sesuai kegiatannya adalah :
1) Inventarisasi
Kematian
Adanya data kematian satwa yang diketahui oleh petugas
pengawas lapangan.
Pemindahan
Adanya pemindahan satwa dari kawasan hutan ke
wilayah diluar wilayah penyusunan NSDH.
Buru Legal
Adanya data perburuan legal yang dilaksanakan oleh
intansi penanggung jawab kawasan hutan atau untuk
penangkaran.
Buru Ilegal
Adanya data perburuan ilegal dari hasil pengawasan
petugas lapangan.
Revisi Data
Revisi data diperoleh dari hasil inventarisasi satwa
terbaru.
Lain-lain
Pengurangan diluar data di atas.
2) Penangkaran/Sitaan
Kematian
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 14
Adanya data kematian satwa yang diketahui hasil laporan
atau hasil monitoring.
Pemindahan
Adanya pemindahan satwa dari tempat penangkaran ke
kawasan hutan atau diluar wilayah penyusunan NSDH.
Ekspor/Penjualan
Data dari hasil monitoring dan perijinan penjualan atau
ekspor satwa dilindungi.
Lain-lain
Pengurangan diluar data di atas.
3) Titipan Negara
Kematian
Adanya data kematian satwa yang diketahui hasil laporan
atau hasil monitoring.
Pemindahan
Adanya laporan pemindahan satwa ke diluar wilayah
penyusunan NSDH termasuk kepindahan orang atau
perusahaan yang dititipinya.
- Satwa Yang Tidak Dilindungi
Pengurangan sesuai kegiatannya adalah :
1) Inventarisasi
Kematian
Adanya data kematian satwa yang diketahui oleh petugas
pengawas lapangan.
Pemindahan
Adanya pemindahan satwa dari kawasan hutan ke
penangkaran atau ke luar wilayah penyusunan NSDH.
Buru Legal
Adanya data perburuan legal yang dilaksanakan oleh
intansi penanggung jawab kawasan hutan atau untuk
penangkaran.
Buru Ilegal
Adanya data perburuan ilegal dari hasil pengawasan
petugas lapangan.
Revisi Data
Revisi data diperoleh dari hasil inventarisasi satwa
terbaru.
2) Penangkaran
Kematian
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 15
Adanya data kelahiran satwa yang diketahui hasil laporan
atau hasil monitoring.
Pemindahan
Adanya pemindahan satwa dari tempat penangkaran ke
kawasan hutan atau diluar wilayah penyusunan NSDH.
3) Kepemilikan
Kematian
Adanya data kematian satwa yang diketahui hasil
monitoring atau hasil monitoring.
Pemindahan
Adanya pemindahan satwa ke diluar wilayah penyusunan
NSDH dari hasil monitoring.
C. Saldo Akhir
Saldo akhir merupakan hasil akhir dari pengolahan data dari
saldo awal dan
perubahan-perubahan yang telah dibahas di atas. Untuk
klasifikasi saldo
akhir sama dengan klasifikasi saldo awal dimana Kawasan hutan
terbagi
kedalam fungsi hutan, kondisi hutan dan tipe hutan termasuk
untuk satwa
baik satwa yang dilindingi maupun satwa yang tidak dilindungi
berdasarkan
hasil kegiatannya. Saldo akhir ini menjadi saldo awal untuk
tahun berikutnya.
Sk = Sa + Pr (+/-)
Pr = Perubahan (Luas, potensi dan harga)
Sk = Saldo Akhir
Sa = Saldo Awal
D. Potensi Kayu Semua Jenis
Potensi kayu semua jenis dapat diketahui dari hasil
inventarisasi pada fungsi
hutan berdasarkan kondisi dan tipe hutan. Data berupa rata-rata
potensi
kayu M3/Ha pada fungsi, kondisi dan tipe hutan, yang hasilnya
dikalkulasikan
dengan luas hutan baik untuk saldo awal, perubahan dan saldo
akhir. Rumus
potensi kayu semua jenis adalah
Pks = L x Vks
Pks = Potensi kayu semua jenis
L = Luas kawasan (saldo awal, perubahan dan saldo akhir)
Vks = Volume rata-rata untuk kayu semua jenis (M3/Ha)
E. Potensi Kayu Jenis Perdagangan
Potensi kayu jenis perdagangan dapat diketahui dari hasil
inventarisasi pada
fungsi hutan berdasarkan kondisi dan tipe hutan. Data berupa
rata-rata
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 16
potensi kayu M3/Ha pada fungsi, kondisi dan tipe hutan, yang
hasilnya
dikalkulasikan dengan luas hutan baik untuk saldo awal,
perubahan dan
saldo akhir. Rumus potensi kayu jenis perdagangan adalah
Pkp = L x Vkp
Pkp = Potensi kayu jenis perdagangan (M3)
L = Luas kawasan dalam Ha (saldo awal, perubahan dan saldo
akhir)
Vkp = Volume rata-rata untuk kayu jenis perdagangan (M3/Ha)
F. Potensi Non Kayu
Potensi non kayu dapat diketahui dari hasil inventarisasi pada
fungsi hutan
berdasarkan kondisi dan tipe hutan. Datanya berupa rata-rata
potensi non
kayu Satuan Ukuran (SU)/Ha berdasarkan fungsi, kondisi dan tipe
hutan.
Satuan ukuran dimaksud adalah kg, ton, meter ikat dan lain-lain.
Untuk
potensi non kayu perlu diketahui luas penyebaran untuk setiap
fungsi,
kondisi dan tipe hutan untuk mengetahui rata-ratanya terhadap
seluruh
fungsi hutan, sehingga tidak terjadi kelebihan penaksiran
potensi non kayu.
Rata-rata potensi non kayu (SU/Ha) untuk seluruh fungsi
hutan
dikalkulasikan dengan luas hutan baik untuk saldo awal,
perubahan dan
saldo akhir.
Rumusan potensi rata-rata hasil dari inventarisasi untuk dapat
mewakili
seluruh fungsi hutan adalah
Vnk = Vnki x Ls
Lfh
Vnk = Volume rata-rata untuk non kayu seluruh kawasan
(SU/Ha)
Vnki = Votensi rata-rata untuk non kayu pada luas penyebarannya
(SU/Ha)
Ls = Luas penyebaran non kayu sesuai fungsinya
Lfh = Luas fungsi hutan
Rumus total potensi non kayu adalah
Pnk = L x Vnk
Pnk = Potensi non kayu SU (Satuan ukuran ; Ton, batang, kg
dll)
L = Luas kawasan dalam Ha (saldo awal, perubahan dan saldo
akhir)
Vnk = Volume rata-rata untuk non kayu (SU/Ha)
G. Nilai (Harga) Kayu Semua Jenis
Nilai (harga) kayu semua jenis dapat diketahui dari penetapan
harga oleh
instansi yang berwenang dalam satuan Rp./M3. Dari data
tersebut
dikalkulasikan dengan potensi kayu semua jenis untuk saldo awal,
perubahan
dan saldo akhir. Rumus nilai/harga kayu semua jenis adalah
Nks = Nks x Pks
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 17
Nks = Jumlah nilai/harga kayu semua jenis dalam rupiah (Saldo
awal,
perubahan dan saldo akhir)
Nks = Nilai/Harga kayu rata-rata semua jenis (Rp./M3)
Pks = Potensi kayu semua jenis (M3)
H. Nilai (Harga) Kayu Jenis Perdagangan
Nilai (harga) kayu jenis perdagangan dapat diketahui dari
penetapan harga
oleh instansi yang berwenang dalam satuan Rp./M3. Dari data
tersebut
dikalkulasikan dengan potensi kayu jenis perdagangan untuk saldo
awal,
perubahan dan saldo akhir. Rumus nilai/harga kayu jenis
perdagangan
adalah
Nkp = Nkp x Pkp
Nkp = Jumlah nilai/harga kayu jenis perdagangan dalam rupiah
(Saldo
awal, perubahan dan saldo akhir)
Nkp = Nilai/Harga kayu rata-rata jenis perdagangan (Rp./M3)
Pkp = Potensi kayu jenis perdagangan (M3)
I. Nilai (Harga) Non Kayu
Nilai (harga) non kayu dapat diketahui dari penetapan harga oleh
instansi
yang berwenang dalam satuan Rp./SU (Ton, meter dll). Dari data
tersebut
dikalkulasikan dengan potensi non kayu sesuai jenis untuk saldo
awal,
perubahan dan saldo akhir. Rumus nilai/harga non kayu adalah
Nnk = Nnk x Pnk
Nnk = Jumlah nilai/harga non kayu dalam rupiah (Saldo awal,
perubahan
dan saldo akhir)
Nnk = Nilai/Harga non kayu rata-rata (Rp./SU)
Pks = Potensi non kayu (SU)
J. Peta NSDH
Peta Neraca Sumber Daya Hutan dimaksud untuk dapat menunjukan
kondisi
awal, lokasi perubahan dan kondisi akhir dari kegiatan
penyusunan NSDH.
Untuk ketentuan penyajian peta berdasarkan ketentuan yang
berlaku di
Kementerian Kehutanan kecuali untuk penentuan legenda peta
tentang
perubahan dalam NSDH dapat dilihat dalam lampiran petunjuk
teknis ini.
Perubahan kawasan hutan (Penunjukan/Pelepasan, Perubahan Fungsi
dan
Tukar Menukar) selain menunjukan lokasi dimasukan batas
perubahan dalam
batas fungsi hutan, sehingga kondisi akhir kawasan hutan sudah
masuk
perubahannya.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 18
III. PELAKSANAAN DAN TATA WAKTU
A. PELAKSANAAN
Pelaksanaan dalam kegiatan penyusunan NSDH Provinsi Adalah
1. Pembentukan Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala
instansi
pelaksana kegiatan.
2. Tim pelaksana menyiapkan data Neraca Sumber Daya Hutan
tahun
terakhir sebagai data saldo awal.
3. Mengumpulkan data perubahan dari instansi terkait sesuai
tugas dan
fungsi (topoksi) seperti Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas
Kehutanan
Kabupaten, Pengelola Hutan (KPH, IUPHHK, HTR dan lain-lain) dan
Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi tersebut
sesuai
format dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini termasuk peta
lokasi
perubahannya.
4. Memberikan penjelasan terhadap instansi tersebut untuk
keperluan data
sesuai format dimaksud untuk tahun yang akan datang.
5. Merekap data telah diperoleh dari berbagai instansi dan
menganalisa
data yang sama dari instansi berbeda untuk tidak terjadi
pengulangan
data pada format data untuk program NSDH (bila telah ada).
6. Melaksanakan pengecekan terhadap data dan lokasi tersebut
pada peta
konsep yang telah disiapkan.
7. Memasukan data pada program NSDH atau dilaksanakan secara
manual
dengan aplikasi program lain.
8. Memasukan data lokasi perubahan pada peta dengan
menggunakan
sistim SIG atau secara manual (penggambaran manual).
9. Mencetak hasil dari pengolahan data (program atau manual)
untuk
bahan penyusunan narasi.
10. Penyusunan narasi buku NSDH berdasarkan data yang telah
disiapkan.
11. Menyelesaikan draf buku NSDH termasuk lampiran dan petanya
untuk
bahan pembahasan.
12. Melaksanakan pembahasan dengan mengundang instansi pemberi
data
dan mengumpulkan koreksi untuk perbaikan penyusunan tersebut
termasuk masa mendatang.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 19
13. Menyelesaikan buku NSDH termasuk lampiran dan peta setelah
adanya
koreksi dari hasil pembahasan.
14. Mengandakan buku NSDH, lampiran dan peta sesuai
kebutuhan.
Pengiriman buku NSDH, lampiran dan peta kepada instansi terkait,
untuk
NSDH Provinsi kepada Eselon I Kementerian Kehutanan, Eselon II
Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan, Pemerintahan Provinsi, Dinas
Kehutanan
Provinsi, BAPEDA, UPT Kemhut dan lain-lain.
B. TATA WAKTU
1. Tahun pelaksanaan menyusunan NSDH untuk tahun sebelumnya (-1
dari
tahun pelaksanan) seperti contoh NSDH tahun 2011 disusun pada
tahun
2012.
2. Waktu pelaksanaan penyusunan NSDH Provinsi tingkat
Provinsi
dilaksanakan pada bulan Januari s/d September dimana pada
Bulan
Oktober diasumsikan NSDH Provinsi telah disampaikan ke
Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan up. Direktorat Inventarisasi
dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai salah satu bahan
penyusunan
NSDH Nasional.
3. Untuk pelaksanaan kegiatan lainnya yang menunjang dalam
kegiatan
penyusunan NSDH ini seperti Bimbingan, Pengumpulan data,
Evaluasi,
Monitoring dan Uji Petik dapat dilaksanakan sepanjang tahun.
Keterkaitan waktu penyusunan NSDH Provinsi dan Nasional yang
sangat
terbatas dan saling menunjang tersebut perlu diperhitungakan
tentang
sumber dana yang digunakan.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 20
IV. OUTLINE NSDH
Outline Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan adalah sebagai
berikut :
RANGKUMAN
Rangkuman berisikan ringkasan hasil penyusunan NSDH.
KATA PENGANTAR
Kata pengantar berisikan pengantar dari Kepala instansi
pelaksana penyusunan
NSDH.
DAFTAR ISI
Daftar isi buku NSDH dengan petunjuk halaman.
DAFTAR TABEL
Daftar tabel yang ada dalam narasi buku NSDH dengan petuntuk
halaman.
DAFTAR LAMPIRAN
Daftar lampiran yang ada dalam buku NSDH dengan petuntuk
halaman.
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menjelaskan latar belakang dilaksanakannya kegiatan penyusunan
NSDH.
B. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakan penyusunan NSDH.
C. Ruang Lingkup
Menjelaskan ruang lingkup pelaksanaan penyusunan NSDH.
II. METODA DAN PELAKSANAAN
A. Metoda
Menjelaskan metode pelaksanaan penyusunan NSDH.
B. Pelaksanaan
Menjelaskan pelaksanaan termasuk tahapan dan proses
penyusunan
NSDH.
III. NERACA SUMBER DAYA HUTAN
A. Luas Kawasan Hutan
Menyajikan persediaan awal (saldo awal), perubahan dan
persediaan
akhir (saldo akhir) tentang luas kawasan hutan. Rincian
perubahan dan
dasar hukum untuk perubahan luas kawasan hutan harus
disampaikan
untuk perubahan seperti pelepasan, penunjukan, perubahan fungsi,
tukar
menukar dan kompensasi pinjam pakai.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 21
B. Potensi dan Nilai Kayu Semua Jenis
1. Potensi Kayu Semua Jenis
Menyajikan rata-rata potensi kayu semua jenis yang digunakan
dasar
dalam pengolahan data serta kondisi potensi pada persediaan
awal
(saldo awal), perubahan dan persediaan akhir (saldo akhir).
2. Nilai Kayu Semua Jenis
Menyajikan rata-rata nilai (harga) kayu semua jenis yang
digunakan
dasar dalam pengolahan data serta kondisi nilai pada
persediaan
awal (saldo awal), perubahan dan persediaan akhir (saldo
akhir).
C. Potensi dan Nilai Kayu Jenis Perdagangan
1. Potensi Kayu Semua Jenis
Menyajikan rata-rata potensi kayu jenis perdagangan yang
digunakan
dasar dalam pengolahan data serta kondisi potensi pada
persediaan
awal (saldo awal), perubahan dan persediaan akhir (saldo
akhir).
2. Nilai Kayu Semua Jenis
Menyajikan rata-rata nilai (harga) kayu jenis perdagangan
yang
digunakan dasar dalam pengolahan data serta kondisi nilai
pada
persediaan awal (saldo awal), perubahan dan persediaan akhir
(saldo
akhir).
D. Potensi dan Nilai Non Kayu (Bukan Kayu)
1. Potensi Non Kayu
Menyajikan rata-rata potensi non kayu yang digunakan dasar
dalam
pengolahan data serta kondisi potensi pada persediaan awal
(saldo
awal), perubahan dan persediaan akhir (saldo akhir).
2. Nilai Non Kayu
Menyajikan rata-rata nilai (harga) non kayu yang digunakan
dasar
dalam pengolahan data serta kondisi nilai pada persediaan
awal
(saldo awal), perubahan dan persediaan akhir (saldo akhir).
E. Potensi Satwa
Menyajikan rekap atau gambaran persediaan awal (saldo awal),
perubahan, persediaan akhir (saldo akhir) untuk satwa yang
dilindungi
dan satwa yang tidak dilindungi.
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 22
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berisikan kesimpulan dari hasil kegiatan penyusunan NSDH
berdasarkan
data pada Bab III.
B. Saran
Berisikan saran dari penyusun maupun hasil dari pembahasan
untuk
perbaikan pada pelaksanaan penyusunan NSDH berikutnya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Berisikan lampiran berupa lampiran tabel NSDH yang berisikan
tentang luas,
potensi kayu, non kayu dan harga untuk tiap kawasan hutan dan
gabungannya
termasuk peta NSDH. Susunan dalam lampiran tabel untuk kawasan
adalah :
1. Rekap Luas Seluruh Kawasan Hutan
2. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru
(KSA+
KPA+TB) atau Rekap CA, SM, TN, TAHURA, TWA dan TB
3. Cagar Alam (CA)
4. Suaka Margasatwa (SM)
5. Taman Nasional (TN)
6. Taman Hutan Raya (TAHURA)
7. Taman Wisata Alam (TWA)
8. Taman Buru (TB)
9. Hutan Lindung (HL)
10. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
11. Hutan Produksi tetap (HP)
12. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)
13. Satwa Dilindungi
14. Satwa Tidak Dilindungi
Untuk susunan sub tabel setiap Fungsi Hutan adalah :
1. Luas Kawasan Hutan
2. Rekapitulasi Luas Kawasan Hutan
3. Neraca Luas Kawasan Hutan
4. Potensi dan Nilai Kayu Semua Jenis
-
Petunjuk Teknis Penyusunan NSDH Provinsi 23
5. Rekapitulasi Potensi dan Nilai Kayu Semua Jenis
6. Neraca Potensi dan Nilai Kayu Semua Jenis
7. Potensi dan Nilai Kayu Jenis Perdagangan
8. Rekapitulasi Potensi dan Nilai Kayu Jenis Perdagangan
9. Neraca Potensi dan Nilai Kayu Jenis Perdagangan
10. Potensi dan Nilai Non Kayu Jenis
11. Rekapitulasi Potensi dan Nilai Non Kayu Jenis
12. Neraca Potensi dan Nilai Non Kayu Jenis
13. dst untuk non kayu.
Lampiran tabel dimaksud dapat dilihat dalam lampiran Petunjuk
Teknis ini.