1 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kota Hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan itu, penataan Ruang sebagai matra spasial pembangunan kota merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Selaras dengan amanat UUPR pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk perwujudan Kota Hijau. Selanjutnya untuk perwujudan salah satu atribut kota Hijau, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan bahwa 30% dari wilayah kota harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang telah dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah Pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dalam memenuhi ketetapan UUPR, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia. P2KH merupakan inovasi program perwujudan RTH perkotaan yang berbasis komunitas. P2KH merupakan inisiatif untuk mewujudkan kota hijau secara inklusif dan komprehensif untuk mewujudkan 8 (delapan) atribut kota hijau, yang meliputi: (1) perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, (2) ketersediaan ruang terbuka hijau, (3) konsumsi energi yang efisien, (4) pengelolaan air yang efektif, (5) pengelolaan limbah dengan prinsip 3R, (6) bangunan hemat energi atau bangunan hijau, (7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan (8) peningkatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kota Hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara
efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan
sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan
lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang
sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam kaitan itu, penataan Ruang sebagai matra spasial pembangunan kota
merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara
berkelanjutan. Selaras dengan amanat UUPR pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk
pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alamiah
dan lingkungan buatan. Upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dan
mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota, antara lain dapat dilakukan
dalam bentuk perwujudan Kota Hijau.
Selanjutnya untuk perwujudan salah satu atribut kota Hijau, Undang-Undang No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan bahwa 30% dari
wilayah kota harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan komposisi 20%
RTH publik dan 10% RTH privat. Pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam
Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten.
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang telah dirintis oleh Kementerian
Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, merupakan salah satu
langkah nyata Pemerintah Pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan
pemerintah kota/kabupaten dalam memenuhi ketetapan UUPR, terutama terkait
pemenuhan luasan RTH perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim
di Indonesia. P2KH merupakan inovasi program perwujudan RTH perkotaan yang
berbasis komunitas.
P2KH merupakan inisiatif untuk mewujudkan kota hijau secara inklusif dan
komprehensif untuk mewujudkan 8 (delapan) atribut kota hijau, yang meliputi: (1)
perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, (2) ketersediaan ruang
terbuka hijau, (3) konsumsi energi yang efisien, (4) pengelolaan air yang efektif, (5)
pengelolaan limbah dengan prinsip 3R, (6) bangunan hemat energi atau bangunan
hijau, (7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan (8) peningkatan
2
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
peran masyarakat sebagai komunitas hijau. Pada tahap inisiasi, P2KH difokuskan
pada perwujudan 3 (tiga) atribut, yaitu: perencanaan dan perancangan kota yang
ramah lingkungan; perwujudan ruang terbuka hijau 30%; dan peningkatan peran
masyarakat melalui komunitas hijau, namun pada tahap berikutnya diharapkan akan
dapat lebih diperluas.
Pada tahun 2011, kegiatan P2KH diawali dengan launching oleh Menteri Pekerjaan
Umum, penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) oleh 60 Kota/Kabupaten
peserta program P2KH, serta penandatanganan Piagam Komitmen Kota Hijau oleh
para Bupati/Walikota pada tanggal 7 November 2011 di Jakarta. Adapun
pencanangan dimulainya P2KH dilaksanakan bersamaan dengan puncak peringatan
Hari Tata Ruang 2011, dengan tema “Empowerment for Green Cities: From Planning
to Action” pada tanggal 7 November 2011 di Jakarta.
Selanjutnya pada tahun 2012, Kementerian Pekerjaan Umum c.q Ditjen Penataan
Ruang akan memberikan fasilitasi perwujudan RAKH yang telah disusun oleh ke-60
Kota/Kabupaten tersebut, selain itu 25 kab/kota yang telah menyampaikan konfirmasi
keikutsertaan dalam P2KH akan mendapatkan fasilitasi penyusunan RAKH. Fasilitasi
ini pada dasarnya merupakan bentuk insentif program bagi kota/kabupaten yang
telah menyelesaikan RTRW-nya.
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang
adalah termasuk didalam urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan
susunan pemerintahan, maka Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan
Umum melalui Permen PU No 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Kementerian PU yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan
dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, telah melimpahkan
sebagian tugas Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah
melalui pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan Penataan Ruang Provinsi.
Pelaksanaan P2KH perlu mendapatkan wadah yang tepat untuk pengelolaan secara
efektif dan efisien yang nantinya menjadi gerakan kolektif di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan melalui Tugas Pembantuan yang melekat
pada SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Penataan Ruang Provinsi dalam hal
ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Perkotaan.
3
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
1.2 Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan
Pada tahun 2012, Ditjen Penataan Ruang mengimplementasikan kebijakan
pelaksanaan kegiatan P2KH sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan
Pemerintah Daerah dalam program penganggaran Penataan Ruang. Dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan
Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bab IV
Pasal 8 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang
dapat dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan (TP) kepada pemerintah
provinsi/kabupaten/kota meliputi kegiatan Sumber Daya Air, Bina Marga, Perkotaan
dan Perdesaan, Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase, Permukiman,
Bangunan Gedung dan Lingkungan, Jasa Konstruksi, dan Kegiatan Penataan Ruang.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud untuk kegiatan yang
bersifat fisik, dimana pemenuhan Ruang Terbuka Hijau kususnya, dapat
diklasifikasikan ke dalam jenis kegiatan “perkotaan”.
Secara pengertian, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah
Pusat kepada Gubernur dalam penyelenggaraan Penataan Ruang di daerah,
sementara itu Tugas Pembantuan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,
namun penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan TP harus didasarkan pada komitmen bersama untuk mendorong
agar pemerintah daerah berdaya dan mandiri dalam penyelenggaraan penataan
ruang di daerah.
Dalam Lampiran C.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang
Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan, dijelaskan bahwa kebijakan operasional bidang penataan ruang
diwujudkan sebagai berikut :
a. Pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota dan masyarakat, yang dilaksanakan melalui :
1) koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
2) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang
penataan ruang;
3) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
4) pendidikan dan pelatihan;
5) penelitian dan pengembangan;
4
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
6) pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
7) penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
8) pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
b. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional (kawasan perbatasan,
KAPET, KESR, kawasan rawan bencana, kawasan lindung), provinsi, dan
kabupaten/kota;
c. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
d. Pengawasan terhadap kinerja pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang di
daerah;
e. Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan
ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
Dengan demikian, P2KH merupakan upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian
PU c.q. Ditjen Penataan Ruang untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan
penataan ruang dalam bentuk stimulan/insentif program untuk peningkatan kualitas
dan kuantitas RTH. P2KH sekaligus dimaksudkan untuk membantu Kota/Kabupaten
dalam memenuhi standar pelayanan perkotaan yang lebih baik, khususnya terkait
RTH.
1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran
1.3.1 Maksud
Petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPK
Pengembangan Kawasan Perkotaan, SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
Penataan Ruang Provinsi dalam melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah
kepada Pemerintah Provinsi agar pelaksanaan P2KH dapat berjalan secara efektif,
efisien, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
1.3.2 Tujuan
Petunjuk teknis pelaksanaan ini bertujuan untuk:
a) Mewujudkan pelaksanaan tugas pembantuan yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel dalam rangka meningkatkan kinerja pembinaan penataan ruang yang
merupakan tugas Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yang
diselenggarakan di daerah melalui PPK Pengembangan Kawasan Perkotaan,
SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Penataan Ruang Provinsi.
b) Mewujudkan peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan P2KH 2012.
5
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
1.3.3 Sasaran
Sasaran pelaksanaan kegiatan dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah:
a) Terwujudnya peningkatan kinerja dan kapasitas pemerintah provinsi dan
pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan P2KH;
b) Terselenggaranya kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal
Penataan Ruang yang dilimpahkan ke daerah melalui SKPD
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Penataan Ruang Provinsi di masing-masing
provinsi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
1.4 Ruang Lingkup
Penyusunan Petunjuk Teknis ini mencakup lingkup pelaksanaan kegiatan P2KH yang
dilaksanakan pada lingkup wilayah administratif kota (city wide) dan kawasan
fungsional perkotaan di wilayah administratif kabupaten.
1.5 Keluaran
a. Kegiatan Rutin
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi
kegiatan.
b. Kegiatan Swakelola
Keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam
klasifikasi kota/kabupaten peserta P2KH sebagai berikut:
1) 60 kab/kota Peserta P2KH 2011 yang telah menyusun RAKH
a. Sosialisasi/Kampanye Publik Program Pengembangan Kota Hijau
b. Penyiapan Peta Hijau Kota (Green Map)
c. Penyusunan Master Plan RTH Perkotaan
d. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Perkotaan
(Detail Engineering Design/DED)
2) 25 kab/kota Peserta P2KH 2011 yang belum menyusun RAKH
a. Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau, Sosialisasi P2KH, dan penyiapan
Peta Hijau
b. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan
c. Kegiatan Kontraktual
Keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam
klasifikasi kota/kabupaten peserta P2KH sebagai berikut:
1) 60 kab/kota Peserta P2KH 2011 yang telah menyusun RAKH
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Perkotaan (penambahan luasan
RTH di kota/kawasan perkotaan), termasuk pemeliharaan aset RTH
6
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
b. Supervisi kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH kota
1.6 Prinsip-prinsip pelaksanaan P2KH
1) Komitmen pimpinan daerah (Walikota/Bupati) yang diwujudkan melalui
penandatanganan Piagam Komitmen Kota Hijau bersama dengan Dirjen
Penataan Ruang dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi penataan ruang;
2) Adanya komitmen daerah untuk mengalokasikan besaran anggaran dalam APBD
(termasuk ketersediaan lahan dan/atau program untuk peningkatan kuantitas
RTH perkotaan dan kota hijau secara keseluruhan);
3) Penetapan lokasi RTH kota yang strategis dan representatif. Insentif
pembangunan RTH diharapkan memberikan efek leverage yang secara
signifikan menambah presentase luasan RTH menuju RTH publik 20% serta
meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan bukan sebatas kegiatan
yang bersifat beautifikasi atau justru mengurangi luasan RTH eksisting;
4) Adanya peran masyarakat/komunitas hijau (termasuk peran swasta dan
pemangku kepentingan lainnya) yang responsif dalam pelaksanaan kegiatan
untuk perwujudan kota hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
7
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
1.7 Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan
Alur Pelaksanaan Kegiatan
1.7.1 Indikator Keberhasilan Input
Kejelasan spesifikasi 3 (tiga) atribut Kota Hijau:
a. Green Planning and Design
Dalam implementasinya, green planning and design diwujudkan melalui
1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH (dalam %, dalam Ha tambahan luasan)
2. Keberdayaan dan kemandirian pemerintah daerah
3. Manfaat yang diterima oleh stakeholder (co-benefit)
4. Perluasan ruang lingkup /cakupan kegiatan P2KH (up-scaling), akumulasi program dan anggaran tentang Kota Hijau/RTH , lokasi, dan pelaku kegiatan yang sinergis
Input
1. Kejelasan spesifikasi dari 3 (tiga) atribut Kota Hijau (green planning and design, green open space, green community)
2. Insentif Kegiatan P2KH: A. 25 Kab/Kota: 1. Penyusunan RAKH, sosialisasi
P2KH, dan penyiapan peta hijau
2. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan
B. 60 Kab/Kota: 1. Sosialisasi/Kampanye publik
P2KH 2. Penyiapan peta hijau kota
(green map) 3. Penyusunan masterplan RTH
perkotaan 4. Perencanaan teknis
peningkatan kualitas dan kuantitasRTH perkotaan
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH perkotaan
6. Supervisi kegiatan Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH perkotaan
7.
8
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
penyediaan RTH perkotaan sebesar 30% melalui program pembangunan yang
berkesinambungan.
b. Green Community
Keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan dan penataan RTH menjadi
penting karena masyarakat akan menjadi penerima manfaat yang utama
sekaligus membangun rasa kepemilikan (sense of ownership terhadap RTH).
Saat ini di masyarakat sudah banyak terbentuk jaringan komunitas yang peduli
akan perwujudan Kota Hijau. Dalam prosesnya, pelaksanaan kegiatan P2KH
harus mampu melibatkan komunitas tersebut dan masyarakat agar kesadaran
akan pentingnya RTH dan perubahan gaya hidup menjadi lebih peduli
lingkungan dapat dipahami oleh masyarakat dan diwujudkan dalam praktek yang
lebih luas. Format CSR yang dikembangkan oleh perusahaan swasta juga dapat
menjadi salah satu pertimbangan.
c. Green Open Space
Dalam implementasinya Green Open Space diwujudkan melalui kegiatan
penyusunan DED dan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH perkotaan. Dalam
kegiatan penyusunan DED faktor kreatifitas dan inovasi harus ditonjolkan
sehingga dapat dihasilkan RTH yang sesuai dengan karakteristik dan potensi
kota sehingga dapat memenuhi fungsinya baik secara ekologis, sosial, bahkan
ekonomi.
1.7.2 Indikator Keberhasilan Proses
Terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi terkait keberhasilan proses
pelaksanaan program P2KH, antara lain:
1. Kejelasan Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditunjukkan melalui:
a. Pernyataan kesiapan sharing anggaran yang ditunjukkan melalui
pencantuman kegiatan P2KH dalam APBD (DIPA) 2012, setidaknya sama
besarnya dengan fasilitasi Ditjen Penataan Ruang;
b. Jaminan pemeliharaan RTH oleh Pemerintah Kota/Kabupaten setelah proses
serah terima aset hibah RTH.
2. Lokasi yang strategis sebagai leverage untuk RTH skala kota/perkotaan
Untuk kegiatan implementasi fisik peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, harus
dipilih lokasi yang strategis dan representatif dalam skala perkotaan. Hal ini
dikarenakan kegiatan pembangunan RTH tersebut hanya berfungsi sebagai
stimulus untuk keberlangsungan pemenuhan luasan RTH di masa yang akan
9
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
datang. Sehingga diharapkan lokasi dan desain RTH yang akan dibangun dapat
memberikan efek leverage yang secara signifikan menambah luasan RTH kota
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan secara keseluruhan.
Lokasi prioritas pembangunan RTH tersebut harus ditetapkan melalui SK
Walikota/Bupati sehingga berkekuatan hukum.
Kriteria lokasi RTH yang strategis:
a. Berada di pusat kegiatan sosial ekonomi kota/kawasan perkotaan
b. Mudah diakses oleh publik (berdekatan dengan prasarana dan sarana
transportasi umum)
c. Dapat berupa lokasi yang menjadi landmark kota seperti: situ, sempadan
sungai, hutan kota, taman kota, dll.
3. Mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
a. Dalam rangka koordinasi yang efektif, efisien, dan konsisten, maka perlu
disusun Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Pusat, Tim Peningkatan
Pelaksanaan P2KH di Provinsi, dan Tim Swakelola Pelaksanaan P2KH di
Kabupaten/Kota yang secara berurutan ditetapkan melalui SK Dirjen
Penataan Ruang, SK Gubernur, dan SK Walikota/Bupati. Mekanisme
koordinasi antar tim teknis tersebut akan dijabarkan secara lebih rinci pada
Bab 3 dari petunjuk teknis ini.
b. Dalam rangka pembinaan pusat terhadap pelaksanaan kegiatan P2KH di
SKPD Provinsi, akan dilakukan pertemuan teknis secara bersama sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikoordinasikan
oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang c.q. Direktorat Perkotaan.
Pertemuan pertama dimaksudkan sebagai persiapan pelaksanaan termasuk
melakukan pembahasan substansi Kerangka Acuan Kerja, baik untuk
pekerjaan swakelola maupun kontraktual yang akan dilakukan oleh SKPD.
Pertemuan kedua dimaksudkan sebagai evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan
SKPD termasuk pembahasan substansi laporan baik pekerjaan swakelola
maupun pekerjaan Kontraktual.
Apabila diperlukan, pertemuan lainnya dapat dilakukan untuk membahas hal-
hal yang bersifat khusus dan strategis berkaitan pelaksanaan kegiatan P2KH
di daerah, atau yang berkaitan dengan keadaan tertentu dan bersifat
mendesak. Konsultasi terkait substansi dan proses kegiatan P2KH dapat
10
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
dilakukan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Penataan Ruang c.q.
Direktorat Perkotaan.
4. Pelibatan komunitas yang responsif dan kemitraan dengan pihak lain
Dalam pelaksanaannya diharapkan agar kegiatan P2KH tidak semata-mata
menjadi agenda pemerintah, untuk itu keterlibatan komunitas yang responsif
terhadap perwujudan Kota Hijau sangatlah penting. Komunitas tersebut dapat
dibentuk melalui kegiatan sosialisasi dan hendaknya dilibatkan dalam setiap
kegiatan P2KH yang meliputi penyusunan peta hijau, penyusunan masterplan,
pembuatan DED, dan implementasi fisik, demikian agar timbul rasa memiliki dan
kepedulian. Komunitas dimaksud dapat berupa kemitraan antara pemerintah
dengan pihak swasta/BUMN/BUMD untuk menjaga kesinambungan perwujudan
Kota Hijau yang tidak semata-mata mengandalkan pada APBN/APBD.
5. Kualifikasi konsultan (individual kontrak) dan kontraktor terpilih
Sebagian dari kegiatan P2KH bersifat kontraktual dan sebagian lagi merupakan
swakelola, dengan tenaga ahli individual kontrak. Oleh karena itu pemilihan
tenaga ahli konsultan dan kontraktor yang kompeten adalah sangat penting.
tenaga ahli dan kontraktor terpilih diutamakan yang memiliki pengalaman dalam
mengerjakan proyek-proyek lansekap/RTH. Untuk selanjutnya kualifikasi pihak
ketiga diatur dalam dokumen lelang yang memuat Rencana Kerja dan Syarat-
Syarat (RKS), Rincian Volume Pekerjaan (BQ), dan Rencana Anggaran Biaya
15. Konsultan supervisi mengawasi pelaksanaan kegiatan fisik RTH
C. Tahap Pemanfaatan
1. Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi, Tim Pelaksana Swakelola
Kabupaten/Kota dan Konsultan Supervisi melaksanakan pemeriksaan akhir
pelaksanaan kegiatan fisik
2. Kontraktor menyerahkan pekerjaan fisik kepada koordinator/penanggung jawab
dan PPK PKP. Berita Acara Serah terima disampaikan kepada Kepala SKPD
Dekon/TP
3. Tim Peningkatan Pelaksanaan P2KH di Provinsi, menyiapkan dokumentasi
lengkap kegiatan P2KH di kabupaten/kota untuk disampaikan kepada PPK
PKP
4. PPK PKP menyiapkan dokumen serah terima aset kepada Kepala SKPD
Dekon/TP untuk disampaikan kepada Dirjen Penataan Ruang untuk kemudian
diserahkan kepada Bupati/Walikota setelah melewati masa pemeliharaan
3.4.3 Tatalaksana kegiatan P2KH di tingkat Kota/Kabupaten
A. Tahap Persiapan
2. Kepala Dinas PU/Bappeda Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen kesiapan
daerah kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada SKPD Dekon/TP
dan diteruskan kepada Kepala Dinas PU/Bappeda. Kemudian diserahkan
kepada Direktur Perkotaan untuk dicek apakah memenuhi persyaratan.
3. Kepala SKPD Dekon/TP menyiapkan nota kesepahaman antara pemerintah
provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada
Bupati/Walikota. Apabila disepakati, maka dilakukan penandatanganan
dokumen nota kesepahaman
29
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
4. Bupati/Walikota menetapkan Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota atas usulan
Kepala Dinas PU/Bappeda
B. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
1. Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota menyusun Jadwal Rencana Kerja dan
Rencana Penyerapan Anggaran
2. Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota melaksanakan sosialisasi P2KH sesuai
dengan manual P2KH dan hasilnya dikonsultasikan/disampaikan kepada PPK
PKP
3. Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota melaksanakan penyusunan Green Map
sesuai dengan manual P2KH dan hasilnya dikonsultasikan/disampaikan
kepada PPK PKP
4. Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota melaksanakan penyusunan Masterplan
sesuai dengan manual P2KH dan hasilnya dikonsultasikan/disampaikan
kepada PPK PKP
5. Tim Pelaksana Swakelola Kab/Kota melaksanakan penyusunan DED RTH
sesuai dengan manual P2KH dan hasilnya dikonsultasikan/disampaikan
kepada PPK PKP
C. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual
1. Kontraktor menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan fisik dengan
dikonsultasikan kepada konsultan supervisi dan PPK PKP
2. Kontraktor melaksanakan pekerjaan fisik
3. Kontraktor menyusun berita acara penyerahan lapangan dengan konsultasi
kepada supervisi dan Koordinator/penanggung jawab kabupaten/kota
4. Kontraktor menyusun berita acara penyerahan lapangan dengan konsultasi
kepada supervisi dan Koordinator/penanggung jawab kabupaten/kota untuk
disampaikan kepada PPK PKP
5. Kontraktor menyampaikan laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dengan
konsultasi kepada supervisi dan Koordinator/penanggung jawab
kabupaten/kota untuk disampaikan kepada PPK PKP
6. Kontraktor menyusun berita acara pembayaran angsuran/termin dengan
konsultasi kepada supervisi dan Koordinator/penanggung jawab
kabupaten/kota untuk disampaikan kepada PPK PKP
7. Kontraktor menyusun berita acara penyerahan hasil pekerjaan dengan
konsultasi kepada supervisi dan Koordinator/penanggung jawab
kabupaten/kota untuk disampaikan kepada PPK PKP
30
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
8. Kontraktor menyusun berita acara pemeliharaan hasil pekerjaan dengan
konsultasi kepada supervisi dan Koordinator/penanggung jawab
kabupaten/kota untuk disampaikan kepada PPK PKP
D. Tahap pengawasan pekerjaan fisik (supervisi)
1. Konsultan supervisi menyusun berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan
dari kontraktor pelaksana kepada koordinator/penanggung jawab
kabupaten/kota untuk disampaikan kepada PPK PKP
2. Konsultan supervisi menyusun berita acara pembayaran angsuran/termin dari
kontraktor pelaksana kepada koordinator/penanggung jawab kabupaten/kota
untuk disampaikan kepada PPK PKP
3. Konsultan supervisi menyusun berita acara pemeliharaan hasil pekerjaan dari
kontraktor pelaksana kepada koordinator/penanggung jawab kabupaten/kota
untuk disampaikan kepada PPK PKP
E. Tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan/Aset
1. PPK PKP menyerahkan hasil keseluruhan pekerjaan
2. PPK PKP menyiapkan dokumen serah terima aset kepada Kepala SKPD
Dekon/TP untuk disampaikan kepada Dirjen Penataan Ruang untuk kemudian
diserahkan kepada Bupati/Walikota setelah melewati masa pemeliharaan
melalui mekanisme hibah BMN
3.5. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Wasdal
Pelaksanaan kegiatan Wasdal dilakukan terhadap masing-masing provinsi secara
berkala, dalam bentuk rapat/konsultasi/konsinyasi baik di pusat maupun di daerah,
setidak-tidaknya pada pertemuan awal (Kick Off), pertemuan antara (Mid Term) dan
pertemuan akhir (Wrap Up) pada akhir tahun anggaran, serta pemantauan
langsung/partisipatif pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu.
Untuk pertemuan awal dan pertemuan akhir dilakukan bersamaan dengan pertemuan
koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Perkotaan bersama dengan Direktorat Bina
Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Pertemuan antara
dilakukan di Provinsi/secara regional (cluster wilayah).
Pertemuan antara dimaksudkan untuk melakukan pengarahan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada tengah tahun
anggaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja SKPD dalam rangka
pencapaian sasaran akhir tahun anggaran 2012.
31
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tugas Pembantuan
PROVINSI PUSAT
Menteri PU
(Penanggung Jawab Anggaran)
Gubernur
Direktur Jenderal
Penataan Ruang
(Penanggung jawab Program)
Gubernur
Gubernur
Kepala Dinas
ProvinsiTerkait
Ka. Satker
SKPD TP di Provinsi
Kasubdit
PPK Pengembangan Kawasan Perkotaan
Koordinasi Pembinaan
Pelaksanaan
Wasdal dan Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan
Garis Komando
Garis Koordinasi Pembinaan
Dan Pengawasan
Teknis Pelaksanaan
Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan
Pelaksanaan Program
Direktur Perkotaan
32
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN P2KH 2012
WAKTU JANUARI SEPTEMBER OKTOBER
KEGIATAN DI SATKER PUSAT
A. Penyusunan Juknis & Modul A
Pra Kick-Off
B. Monitoring Evaluasi P2KH 2012 (Roll Over ) B B B
C. Promosi Implementasi C C C C
D. Sistem Pelaksanaan P2KH D D D D
(PMU, KMP, KME, & Sisinfo)
KEGIATAN PADA 60 KOTA
1. Sosialisasi ke Green Community 1
2. Green Map 2 2
3. Master Plan RTH
4. DED
5. Implementasi Fisik 5 5 M
6. Supervisi 6 6 M
KEGIATAN PADA 25 KOTA
7. Penyusunan RAKH
8. Master Plan RTH
KEGIATAN PADA 150 KOTA
9. Penyusunan RAKH
Keterangan:
A. Penyusunan Petunjuk Teknis dan Modul
B. Monitoring Evaluasi P2KH 2012
C. Promosi Implementasi
D. Sistem Pelaksanaan (PMU, KMP, KME, & Sistem Informasi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Kegiatan di Satker Pusat
PBJ : Pengadaan Barang dan Jasa
M : Pemeliharaan
Implementasi Fisik
Supervisi
Penyusunan Green Map (contoh TOR)
Penyusunan Masterplan RTH (tahapan, lokasi prioritas, luas, sejarah, status tanah dan kepemilikan RTH - eksisting dan rencana, sumber biaya, nilai investasi + contoh TOR, legalisasi/Perda, jenis
Sosialisasi (panduan pembentukan green community, participatory planning dalam RTH, kemitraan dengan masyarakat, model kelembagaan pada tingkat komunitas, jenis project)
Penyusunan DED (softscape, hardscape, satuan biaya, jenis tanaman lokal, tahapan pelaksanaan)
FEBRUARI
A
MEI
1
MARET
1
2
APRIL
2
JUNI
4
JULI
4
B B
7
8
7
8
9 9
3
C
8
9
AGUSTUS
5
6
7
B
D
PBJ
PBJ
3 3 3
4
B B B
C
Pelaporan1
C C
D D D
DESEMBER
B
Pelaporan
Pelaporan
Pelaporan
Pelaporan
Pelaporan
Pelaporan
Pelaporan
Pelaporan
NOVEMBER
SWAKELOLA KONTRAKTUAL
33
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
BAB IV
MEKANISME PELAPORAN
4.1 Jenis Laporan
Dalam pelaksanaan kegiatan, PPK PKP diwajibkan untuk menyiapkan dan
menyampaikan laporan sebagai berikut :
a. Laporan Hasil Pelaksanaan Program;
b. Laporan Sistem Akuntansi Instansi;
c. Laporan melalui E-Monitoring; dan
d. Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4.2 Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program (Kegiatan Rutin PPK)
A. Laporan Bulanan
Berisikan progres antara lain : penyelenggaraan kegiatan, administrasi dan
keuangan, temuan permasalahan, pencapaian sasaran dan keluaran, serta
saran tindak pemecahan masalah. Disampaikan kepada Ditjen Penataan
Ruang c.q. Direktorat Perkotaan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan
berikutnya.
b. Laporan Triwulan
Merupakan rekapitulasi progres hasil pencapaian selama 1 (satu) triwulan, hasil
pencapaian pemecahan masalah, serta saran tindak untuk periode berikutnya
dan disampaikan paling lambat pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
c. Laporan Semesteran
Merupakan rekapitulasi progres hasil pencapaian selama 1 (satu) Semester,
hasil pencapaian pemecahan masalah, serta saran tindak untuk periode
berikutnya dan disampaikan paling lambat pada setiap tanggal 5 bulan
berikutnya, serta disampaikan kepada Ditjen Penataan Ruang c.q. Direktorat
Perkotaan paling lambat pada dalam bulan Januari 2013.
D. Laporan Akhir Tahun Anggaran 2012 (Annual Report)
Berisikan seluruh pencapaian hasil pelaksanaan sesuai dengan yang telah
ditetapkan dalam Petunjuk Teknis dan Manual P2KH Tahun Anggaran 2012
dan disampaikan kepada Ditjen Penataan Ruang c.q. Direktorat Perkotaan
paling lambat pada dalam bulan Januari 2013.
34
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan SKPD Dekonsentrasi/TP Bidang Penataan Ruang Tahun 2012
4.3 Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Laporan Sistem Akuntansi Instansi mengacu kepada Lampiran E Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum, Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan
Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
4.4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Melalui e – Monitoring
Laporan melalui e-Monitoring mengacu kepada Lampiran E Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum, Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan
Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Laporan e-monitoring merupakan laporan yang bersifat sangat prioritas dan harus
dimutakhirkan setiap saat terdapat perubahan/kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
Apabila PPK mengalami kendala teknis pada saat entry data, PPK wajib segera
melaporkan kepada Direktur Perkotaan. Apabila Direktur Perkotaan tidak mampu
menyelesaikan masalah seperti tersebut diatas, secara proaktif PPK wajib
menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi langsung ke Biro Perencanaan dan
KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
Kelalaian dalam pelaporan e-monitoring merupakan indikator penting dalam penilaian
Kinerja PPK (tertib waktu, tertib mutu/kualitas, dan tertib administrasi).
4.5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah mengacu kepada Lampiran E Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum, Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan
Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.