PETUNJUK TEKNIS BO M M P BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Sudah menjadi komitmen bersama bangsa Indonesia bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi prioritas dan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sinergi antara ketiganya memberikan dampak pada keberhasilan pembangunan pendidikan yang dapat dirasakan orangtua melalui pelayanan siswa di sekolah. Peran serta masyarakat dalam membantu pendidikan melalui jalur-jalur yang sudah berjalan selama ini, misalnya melalui sumbangan pendidikan dari orangtua siswa atau bentuk-bentuk lain. Peran pemerintah sangat dominan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembangunan pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan hibah langsung ke sekolah (block grant/subsidi) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (school-based management). Cara ini didukung oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 49 ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan (sekolah) diberikan dalam bentuk hibah atau grant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, setiap tahun mengalokasikan sebagian besar anggaran pemerintah untuk pembangunan pendidikan melalui pemberian block grant kepada SMA negeri dan swasta salah satunya adalah Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Sudah menjadi komitmen bersama bangsa Indonesia bahwa
pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi prioritas
dan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang
tua. Sinergi antara ketiganya memberikan dampak pada keberhasilan
pembangunan pendidikan yang dapat dirasakan orangtua melalui
pelayanan siswa di sekolah. Peran serta masyarakat dalam membantu
pendidikan melalui jalur-jalur yang sudah berjalan selama ini, misalnya
melalui sumbangan pendidikan dari orangtua siswa atau bentuk-bentuk
lain. Peran pemerintah sangat dominan, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Pembangunan pendidikan yang diprogramkan oleh
pemerintah dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan hibah
langsung ke sekolah (block grant/subsidi) sesuai dengan prinsip
manajemen berbasis sekolah (school-based management).
Cara ini didukung oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 49 ayat 3 yang
secara tegas menyatakan bahwa dana pemerintah pusat dan pemerintah
daerah untuk satuan pendidikan (sekolah) diberikan dalam bentuk hibah
atau grant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Atas, setiap tahun mengalokasikan sebagian besar anggaran pemerintah
untuk pembangunan pendidikan melalui pemberian block grant kepada
SMA negeri dan swasta salah satunya adalah Program Bantuan
Operasional Manajemen Mutu (BOMM).
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA adalah bantuan
yang diberikan kepada Sekolah Menengah Atas untuk membantu biaya
operasional sekolah dalam rangka meningkatkan layanan mutu
pendidikan. Tujuan Pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu
adalah membantu sekolah dalam membiayai kegiatan operasional sekolah
dengan prinsip-prinsip MBS, yaitu focus pada peningkatan layanan mutu,
pengelolaan secara jujur dan transparan, perencanaan dan pengambilan
keputusan secara demokratis dengan melibatkan semua warga sekolah,
dan pemberdayaan masyarakat.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 1
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
Bantuan ini diberikan kepada sekolah,dengan prioritas secara
berturut-turut sebagai berikut :
1). Sekolah standar;
2). Rintisan Sekolah Standar Nasional;
3).Sekolah Standar Nasional/SKM dan Pendidikan Berbasis Keunggulan
Lokal (PBKL)
Agar pelaksanaan program Bantuan Operasional Manejemen Mutu
(BOMM) SMA dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku baik secara administrasi keuangan maupun
program, perlu adanya Petunjuk Teknis sebagai dasar pelaksanaan
maupun pembuatan laporan kegiatan.
Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
SMA perlu didukung dengan bukti baik secara fisik maupun administrasi,
sehingga dengan adanya pedoman ini Kepala Sekolah dapat
mensosialisasikan kepada semua warga sekolah yang pada akhirnya
diharapkan semua pihak yang terkait disekolah dapat memahami serta
dapat mengelola dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) ini
secara Transparan, Akuntabilitas dan Partisipatip.
B. Tujuan
1. Meningkatkan pemahaman kepada sekolah penerima Bantuan
Operasional Manajemen Mutu (BOMM) akan pentingnya ketepatan
penggunaan dana sesuai program dan pertanggungjawaban
keuangannya;
2. Meningkatnya motivasi Kepala Sekolah SMA Negeri/Swasta agar
penggunaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) serta
pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan
yang berlaku , tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran;
3. Meningkatkan kesiapan sekolah untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan pada saat diaudit oleh auditor yang
berwenang;
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 2
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
C. Hasil Yang diharapkan
1. Tersusunnya laporan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
sesuai dengan petunjuk teknis.
2. Terselenggaranya tertib administrasi dan terlaksananya penggunaan
dana lebih effektif serta tepat sasaran.
3. Tersedianya pelaporan pertanggungjawab keuangan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat
waktu.
D. Peruntukan Dana BOMM.
Prioritas Program yang dibiayai dana BOMM antara lain:
a). Membantu biayai Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA;
b). Membiaya ulangan harian / evaluasi belajar siswa (misalnya untuk
membeli kertas ulangan, penggandaan soal).
c). Membiayai pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah (misalnya
untuk membeli bahan ajar habis pakai, membeli bahan praktek ,
membeli peralatan praktek, media pembelajaran dan lainnya yang
diperlukan oleh sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar).
d). Membiayai pelaksanaan remedial dan enrichment bagi siswa.
e). Membiayai pemakaian listrik , air, telepon, internet di sekolah.
Jenis peruntukan di atas dicantumkan dalam format RAPBS beserta
uraian program / kegiatan sekolah dengan merinci sasaran dan total
biaya per jenis peruntukan. Peruntukan dana tersebut merupakan hasil
kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan diketahui oleh komite
sekolah. Pelaksanaan pekerjaan/ program bantuan dan pengelolaan
dana bantuan dilakukan oleh pihak sekolah bersama-sama dengan
komite sekolah secara jujur, terbuka dan bertanggungjawab sesuai
dengan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 3
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
Dana bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) tidak boleh
digunakan untuk membayar honor pegawai maupun honor panitia
pelaksana program BOMM serta tidak boleh untuk membiayai
perjalanan dinas dan konsumsi.
E. Nilai Bantuan
Nilai Bantuan Operasional Manajemen Mutu ( BOMM ) sebesar Rp
90.000,- X kuota yang diterima masing-masing sekolah.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 4
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN
A. PEMBAGIAN KUOTA
Perjalanan dana block grant BOMM sampai ke sekolah, dimulai dengan
pembagian kuota block grant secara berjenjang. Direktorat Pembinaan SMA
membagi kuota provinsi, dilanjutkan dengan provinsi membagi kuota
kabupaten/kota dan berakhir ketika kabupaten/kota sebagai institusi yang
terdekat dengan sekolah membagikan block grant BOMM ke sekolah, sesuai
dengan usulan, kebutuhan dan kondisi sekolah. Pembagian kuota
mempertimbangkan variabel-variabel: (1) jumlah siswa/sekolah, (2) indeks
kemiskinan, (3) kinerja pengelolaan block grant tahun sebelumnya.
Dalam proses pembagian kuota, semua pihak berperan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pusat tidak bisa
mengintervensi provinsi, kabupaten/kota dan sekolah dan atau sebaliknya.
Mekanisme ini bertujuan membangun pencitraan pengelolaan pendidikan
yang demokratis, transparan dan akuntabel
B. SOSIALISASI
Penetapan kuota dibarengi dengan kegiatan sosialisasi pemberian
block grant BOMM melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal secara
berjenjang. Materi sosialisasi meliputi prinsip-prinsip block grant BOMM ,
kriteria/persyaratan sekolah calon penerima block grant BOMM, mekanisme
pengajuan program kerja, proses seleksi program kerja, sasaran sekolah ,
peruntukan dana, penyaluran dana, pelaksanaan program, pelaporan,
monitoring dan evaluasi.
C. PENGAJUAN PROPOSAL
Sekolah dipersyaratkan menyusun proposal/program kerja beserta
lampirannya. Uraian program kerja sekolah dicantumkan dalam format
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 5
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
program kerja dan format RAPBS yang dilengkapi dengan sasaran, perkiraan
biaya, dan porsi pembiayaan berdasarkan sumber dana yang terdiri dari
dana rutin, dana imbal swadaya, dan dana block grant.
Sistematika penyusunan program kerja sekolah mengacu pada
penjelasan penyusunan program kerja , dengan lampiran antara lain:
1. Format laporan Individu Sekolah Menengah (LISM) yang diisi lengkap,
benar, dan jujur.
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) selama 1
tahun.
3. Action Plan Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu 2010 /
2011.
4. Salinan/foto copy dokumen-dokumen:
a. SK Pendirian Sekolah (bagi sekolah negeri) atau Akte Pendirian
Yayasan (bagi sekolah swasta);
b. SK Pengangkatan Kepala Sekolah, sebagai bukti status kepala
sekolah definitif;
c. SK pembentukan Komite Sekolah;
d. Sertifikasi akreditasi sekolah yang masih berlaku;
e. Fotocopy nomor rekening atas nama sekolah, bukan nomor
rekening kepala sekolah/pribadi yang dilegalisir oleh pejabat bank
bersangkutan.
D. PENETAPAN PENERIMA BLOCK GRANT
Setelah melalui tahapan pengajuan proposal program kerja BOMM dan
penilaian program kerja, kepala dinas pendidikan provinsi mengeluarkan
surat keputusan yang berisi nama sekolah penerima block grant BOMM.
Kemudian mengirim SK asli (bukan fotocopy) ke Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Atas c.q Subdit Program. Kepala dinas pendidikan
provinsi, segera memberitahukan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Atas, jika terjadi perubahan/perbaikan sasaran sekolah dengan
merevisi SK sebelumnya.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 6
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
E. PENYALURAN DANA
1. Persyaratan Administrasi
Penyaluran dana dapat dilakukan, apabila persyaratan administrasi di
bawah ini dipenuhi.
a. Kuitansi pembayaran block grant BOMM
Kuitansi yang harus ditandatangani sebanyak 6 (enam) rangkap
dengan rincian 5 (empat) rangkap termasuk yang bermaterai
dikembalikan kepada pemberi bantuan dan 1 (satu) rangkap sebagai
pertinggal penerima block grant. Kuitansi tersebut harus ditulis dengan
pernyataan “Berlaku Bila Dilampiri Surat Perintah Membayar (SPM)
atas nama Penerima Block Grant yang diterbitkan oleh KPPN”
b. Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)
Penandatanganan SP2D adalah Penanggungjawab Kegiatan Perluasan
dan Peningkatan Mutu SMA Dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah
bersama dengan Kepala sekolah penerima dana BOMM.
c. Surat Keputusan Penerima Block Grant
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant. Lampiran SK berupa
daftar penerima block grant mencakup nama sekolah, alamat lengkap
sekolahdan nama kepala sekolah.
d. Fotocopy Rekening
Fotocopy rekening sekolah untuk penerima dana BOMM pada Bank
Negara Indonesia. Fotocopy rekening harus sudah dilegalisir
(distempel) oleh bank bersangkutan (BNI). Rekening harus atas nama
sekolah , bukan atas nama pribadi. Transfer dana bantuan otomatis
gagal jika rekening atas nama perorangan/pribadi.
2. Cara Pembayaran
Penyaluran dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) adalah
dilakukan sekaligus 100% atau satu tahap.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 7
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
3. Penyaluran Dana
a. Penyaluran dana sesuai dengan jumlah nominal yang
tertera pada SP2D (Surat perjanjian penggunaan dana ) dan kuitansi
pembayaran.
b. Pemegang Uang Muka kegiatan akan memproses
pencairan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang
diajukan ke KPPN Semarang I melalui Satuan Kerja Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah (03) Ditjen Manajemen Dikdasmen langsung
kerekening sekolah penerima bantuan. (pembayaran langsung/LS).
F. PELAKSANAAN KEGIATAN.
Agar pelaksanaan program BOMM berhasil dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan, sekolah perlu mentaati hal-hal sebagai berikut :
a. Melibatkan komite sekolah pada saat persiapan, perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi program BOMM karena komite sekolah
berperan dalam memberikan pertimbangan, pendukung baik yang
berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga, pengontrol kualitas
pelaksanaan program, dan sekaligus sebagai mediator antara
pemerintah dan masyarakat;
b. Melaksanakan program kerja berdasarkan pada program kerja yang
sudah direview dan disetujui oleh pemberi bantuan;
c. Mengutamakan kualitas / mutu pelaksanaan program / kegiatan;
d. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan
dengan pelaksanaan program BOMM;
e. Dalam hal melakukan pengadaan peralatan, sekolah harus mengikuti
peraturan yang berlaku.
Setelah menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)
Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah secara musyawarah
agar segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Membentuk panitia pelaksana program BOMM , beranggotakan 5
sampai dengan 7 orang (lihat lampiran 1 ), yang terdiri dari :
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 8
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
- kepala sekolah sebagai penanggungjawab program BOMM;
- wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai ketua panitia
pelaksana;
- kepala tata usaha sebagai sekretaris panitia pelaksana;
- bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk khusus
oleh kepala sekolah sebagai pengelola keuangan BOMM;
- guru-guru sebagai penanggungjawab pada setiap kegiatan;
b. Membentuk Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
dan Petugas Pengelola Barang yang masing-masing beranggotakan 3
orang (lihat lampiran 2 , 3 dan 4 ). Panitia pengadaan barang sudah
menyusun program kerja dan time schedule serta RAB pelaksanaan
kegiatan dan juga melakukan asistensi dengan penanggungjawab
program.
c. Menunjuk petugas pemegang kas dengan SK Kepala Sekolah dan
segera menyelenggarakan administrasi keuangan antara lain
membuat Buku Kas Umum, Buku Bantu (Buku Bank, Registrasi Pajak)
dengan bukti-bukti pengeluaran (kuitansi).
Setiap pembelian / pengeluaran barang diatas Rp. 1.000.000,-
bendahara wajib memungut pajak sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan harus disetor ke Kas Negara pada setiap akhir bulan
berjalan. Dan pemungutan pajak pada pembelian barang dilakukan
terhadap setiap transaksi per bulan bukan komulatif dari semua
transaksi. Nilai pajak yang dipungut harus sudah termasuk pada
jumlah nilai yang tertera pada setiap kuitansi pembayaran.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 9
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
BAB III
PENGORGANISASIAN KEGIATAN
Kepala Sekolah selaku penanggungjawab Kegiatan BOMM bersama-sama
panitia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah transfer
dana bantuan diterima rekening, maka sekolah segera menyusun
pelaksanaan kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana Program BOMM segera mempersiapkan Buku Kas
Umum (BKU) untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan
secara positif dan dibantu dengan Buku Kas pembantu.
2. Panitia pengadaan segera melakukan survay harga sekurang-
kurangnya 3 toko sebagai pembanding dalam menentukan harga barang
yang akan dibeli serta diambil harga yang terendah dengan kualitas dan
spesifikasi yang sama (harga barang-barang tersebut sudah termasuk
pajak dan bea materai).
3. Barang yang telah diadakan / dibeli oleh panitia pengadaan
selanjutnya diperiksa oleh panitia pemeriksa / penerima, dalam
pemeriksaan barang tersebut baik volume dan spesifikasi teknis harus
sesuai dengan proposal yang diajukan serta dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan / penerimaan barang.
4. Panitia pengadaan setelah barang-barang yang dibeli atau diambil
disetujui oleh panitia pemeriksa / penerima selanjutnya panitia
pengadaan membuat berita acara pernyataan prestasi, berita acara
serah terima dan berita acara pembayaran.
5. Panitia Pengadaan selanjutnya mengajukan pembayaran kepada
Kepala sekolah persyaratannya terdiri dari kuitansi, berita acara
pemeriksaan / penerimaan, berita acara pernyataan prestasi, berita
acara serah terima dan berita acara pembayaran.
6. Kepala Sekolah menyerahkan kepada petugas pengelola barang yang
dituang dalam berita acara pengelola barang (lihat lampiran 5) dan
selanjutkan petugas pengelola barang memasukan dalam daftar
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 10
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
inventarisasi barang (khusus barang-barang yang tidak habis pakai).lihat
lampiran 6.
7. Panitia Pelaksana Program BOMM mengarsipkan seluruh dokumen
administrasi pengadaan barang/ pembelian seluruh kegiatan meliputi
kegiatan PPDB, proses pembelajaran, evaluasi belajar, keperluan
operasional sekolah dan membuat laporan kegiatan yang terdiri dari
laporan pelaksanaan dan laporan keuangan setiap semester dan
melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah cq
Penanggungjawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa
Tengah dan tembusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
setempat.
Seluruh proses pengadaan barang harus mengacu pada keppres 80 tahun
2003 beserta perubahannya. (pedoman proses pengadaan barang akan
diterbitkan dalam buku tersendiri)
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 11
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
BAB IV
PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Sekolah penerima dana BOMM wajib menyusun laporan pelaksanaan
program dan pengelolaan keuangan yang disampaikan kepada pemberi
bantuan dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Cq
Penanggungjawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa
Tengah dan tembusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
setempat.
Laporan pelaksanaan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu
(BOMM) dibuat dan dilaporkan per semester :
a. Semester 1 , periode Juli s.d Desember 2010
b. Semester 2, periode Januari s.d Juni 2011
Laporan pelaksanaan program bantuan operasional manajemen mutu terdiri
dari 2 bagian , meliputi laporan pelaksanaan dan laporan keuangan, dengan
sistimatika sebagai berikut :
Bagian1.
Laporan pelaksanaan Kegiatan.
a. Kata Pengatar
b. Lembar pengesahan (lihat lampiran 7)
c. BAB I Pendahuluan
Latar belakang
Tujuan dan Manfaat
Lingkup Kegiatan
d. BAB II Pelaksanaan Kegiatan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 12
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
Jenis Kegiatan
(uraikan secara detail sesuai dengan jenis kegiatan pada proposal
antara lain meliputi kegiatan PPDB, proses pembelajaran, evaluasi
belajar, operasional sekolah).
Waktu pelaksanaan
Unsur yang terlibat
e. BAB III Permasalahan dan upaya pemecahannya
( dituangkan secara rinci pada tabel dibawah ini )
No. Permasalahan yang Dihadapi Upaya Pemecahan Permasalahan
1.
2.
3.
4.
5.
f. BAB IV Kesimpulan dan Saran
g. BAB V Penutup
Demikian laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA yang dapat kami sampaikan, atas nama lembaga sekolah beserta masyarakat kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepercayaan yang telah diberikan.
……………, ………………20.....Mengetahui,
Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 13
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
SMA …………………………. Selaku Ketua Panitia BOMMKab / Kota ……………………
Nama jelas Nama jelasNIP. …………………………… NIP. …………………………..
Lampiran-lampiran laporan pelaksanaan
- SK Pembentukan panitia pelaksanaan program BOMM (lihat lampiran
1)
- SK Penetapan panitia pengadaan barang (lihat lampiran 2)
- SK Penetapan panitia Pemeriksa/penerima (lihat lampiran 3)
- SK Petugas pengelola barang (lihat lampiran 4)
- Berita acara Pengelolaan Barang, hanya utk semester 2 (lihat lampiran
5)
- Daftar inventarisasi barang , hanya untuk semester 2 (lihat lampiran 6)
- Surat pernyataan bersedia melanjutkan program BOMM (lihat lampiran
8)
Bagian 2.
Laporan Keuangan.
a. Laporan pembukuan Keuangan per semester, (lihat lampiran 9 )
b. Buku Kas Umum ( BKU ), (lihat lampiran 10 )
c. Buku Bank (lihat lampiran 11 )
d. Kuitansi (lihat lampiran 12 ), yang masing-masing dilampiri :
- Nota
- SSP (jika nilai pembelian lebih dari Rp 1 juta)
- Surat Perintah Kerja / SPK ( jika nilai pembelian > Rp 5 jt sd Rp 15 jt)
- Kontrak ( jika nilai pembelian > 15 jt )
- Berita Acara pemeriksaan / penerimaan Barang
- Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 14
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran
- Foto – foto barang/ peralatan yang dibeli (berwarna)
e. Rekapitulasi pajak (lihat lampiran 13)
Lampiran-lampiran laporan keuangan.
- brosur PPDB
- formulir pendaftaran
- soal-soal ulangan
- lembar jawaban
- dan lain-lain
Ketentuan kuitansi dan penghitungan pajak dapat dijelaskan hal-hal sebagai
berikut :
1. Bukti pembayaran yang sah berupa kuitansi pembelian barang, nota
pembelian bukan bukti pembayaran yang sah. Kuitansi pembelian
barang harus ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah
selaku ketua panitia BOMM, Bendahara.
2. Bukti setoran pajak untuk pembelian barang yang nilainya diatas Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak boleh memecah kuitansi
pembelian barang dengan pembelian barang yang sama meskipun
berbeda Toko penjual guna menghindari pajak.
3. Pembelian barang / harga barang tersebut yang tertera dalam kuitansi
Yang dimaksud dengan bukti pembayaran yang sah (kuitansi)
adalah suatu warkat yang mengandung 6 unsur yaitu; (lihat contoh)
:
a. Siapa yang berhak membayar (contoh telah di terima dari
: ................)
b. Untuk apa pembayaran itu dilakukan .
c. Siapa yang berhak menerima pembayaran itu, dimana,
kapan, serta dan oleh siapa pembayaran itu lunas dibayar
(bermaterai Rp. 6,000,- untuk transaksi bernilai Rp. 1,000,000,-
ke atas dan bermaterai Rp. 3,000,- untuk transaksi bernilai Rp.
500,000,- s.d Rp. 999,999, -)
d. Nilai nominal pembayaran harus sesuai dengan angka
dan huruf / terbilang.
e. Siapa yang menyetujui pembayaran itu.
f. Untuk pembelian barang, siapa yang berhak menerima
barang yang dibeli tersebut.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 20
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
g. Tempat dan tanggal pembelian sesuai dengan transaksi
jual beli.
h. Tanggal lunas di bayar setelah tanggal pembelian
(Bandara menyesuaikan dengan dana yang tersedia).
i. Jadi tanggal tunas dibayar setelah tanggal transaksi jual
beli.
j. No. Kuitansi di uraikan tanggal transaksi jual beli.
k. Penulisan huruf dan angka di kuitansi tidak boleh salah
ketik dan tidak ada coretan / tipe ex.
l. Semua bukti pengeluaran yang telah di setujui oleh
atasan langsung dibubuhkan dan di beri nomor, tanggal
pembuatan.
Dengan demikian, nota tidak termasuk bukti pembayaran yang
sah, tetapi hanya bernilai sebagai surat jalan pengiriman barang.
2. Pembelian barang berturut-turut (lebih dari satu kali) pada toko
yang sama dalam jangka waktu 1 bulan, SPJ nya di jadikan 1
kuitansi.
3. Pembelian barang sejumlah Rp. 1 juta ke atas, bendahara berhak
memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara ( PPN dan 22).
4. Pajak- pajak
Pajak-pajak yang harus dikelola / dipungut oleh sekolah penerima
bantuan adalah meliputi :
a. Pajak Pertambahan nilai (PPn). Dari pembelian barang
sebesar 10% dari nilai yang tercantum dalam kuitansi
pembayaran, sehingga nilai pembayaran pada kuitansi harus
sudah termasuk pajak-pajak .
b. Pajak penghasilan (PPh 22) adalah pajak yang dipungut pada
transaksi setiap pembelian barang sebesar 1,5 % dari nilai
yang tercantum dalam kuitansi selelah dikurangi PPn.
c. Tata cara perhitungan pajak
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 21
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
Misalnya pembelian Rp. 10.000.00,-
PKP = 100 / 110 x Rp.10.000.000,- = Rp. 9.090.909,-
PPn = 10 / 100 x Rp. 9.090.091,- = Rp. 909.091,-
PPh 22 = 1,5 % x (Rp. 10.000.000,- - PPN)
= 1,5 % x (Rp. 10.000.000,- - 909.091)
= 1,5 % x Rp. 9.090.909,-
= Rp. 136.364,-
d. Pungutan pajak ini dilakukan pada setiap transaksi (kuitansi)
dan pada setiap rekanan (toko) tidak gabungan dari beberapa
transaksi / rekanan / toko / , karena pada dasarnya pungutan
pajak itu dilakukan kepada masing-masing Wajib Pajak.
e. Hasil Pungutan Pajak harus dibukukan di Buku Pajak, dan
harus disetor ke Kas Negara pada setiap akhir bulan.
f. Hasil Pembayaran pajak PPn setiap kuitansi (satu rekanan /
toko) memakai 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP). Begitu
juga untuk pembayaran pajak PPh 22 setiap kuitansi (satu
rekanan / toko) memakai 1 (satu) set Surat Setoran Pajak
(SSP). Jadi 1 (satu) kuitansi ada 2 (dua) SSP.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini .................. tanggal ........................ bulan ........... tahun 2010 yang bertanda tangan di bawah ini :I. Nama lengkap :
Jabatan :II Nama lengkap :
Jabatan :III. Nama lengkap :
Jabatan :
Sesuai dengan Surat Tugas dari ...................... No .......................... tanggal ..................... dan setelah memperhatikan Surat Bukti Diri, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :
Nama lengkap :Jabatan :
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 22
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
Yang dengan Surat Keputusan ........................No ........................ tanggal ..................... ditugaskan pengurusan uang pada kegiatan ………………………….
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :1. Uang yertas bank, uang recehan …………….. Rp Nihil2. SPMU ( SPM ) dan alat pembayaran lainnya Rp. -3. Saldo ( Bank ) Rp. -4. Surat berharga / barang yang diijinkan Rp. -
Total Rp. Nihil
Saldo uang menurut Buku Kas Umum, register dan lain sebagainya, berjumlah Rp. Nihil
Tidak terdapat perbedaan antara Kasdan Saldo Buku Rp. Nihil
Mengetahui :Bendahara
Ketua Panitia Pelaksana BOMM/Kepala Sekolah/Tim Pemeriksa
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 23
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
REGISTER PENUTUPAN KAS
1. Tanggal Penutupan Kas :2. Nama Penutup/Pemegang Kas :3. Tanggal Penutupan Kas yang lalu :4. Jumlah penerimaan tanggal ........... s.d ............... Rp. ......................5. Jumlah pengeluaran tanggal ........... s.d ............... Rp. ......................
Saldo Buku (A) Rp .......................Saldo Buku (B) Rp. ......................
Terdiri dari :1. Lembar uang kertas Rp. 100.000,- ................ Rp. ......................
Lembar uang kertas Rp. 50.000,- ................ Rp .......................
Lembar uang kertas Rp. 20.000,- ................ Rp. ......................
Lembar uang kertas Rp. 10.000,- ................ Rp. ......................
Lembar uang kertas Rp. 5.000,- ................ Rp. ......................
Lembar uang kertas Rp 1.000,- ................ Rp. ......................
Lembar uang kertas Rp. 500,- ................ Rp. ......................
Lembar uang kertas Rp. 100,- ................ Rp. ......................
: 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA dalam tugas operasional perlu dibentuk panitia pelaksana program dengan Surat Keputusan.
2 Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, mengingat pengalamannya dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai panitia pelaksana program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA.
MENGINGAT
: 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 tahun 2002, tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa instansi pemerintah dan semua perubahannya.
5 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 25
Lampiran 1
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
6 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA No. .................. tanggal .................
8 Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) No. ……..…………. Tanggal ………………….. pada Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa Tengah tahun anggaran 2010.
9 DIPA No. 0790.0/023-03.3/XIII/2010 tanggal 31 Desember 2009 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (03) Ditjen Manajemen Dikdasmen pada kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa Tengah tahun anggaran 2010.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum
dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia pelaksana program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA Tahun Anggaran 2010.
KEDUA Tugas dan kewajiban diktum pertama adalah :1.
Bertanggungjawab atas kelancaran dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA Tahun Anggaran 2010.
2 Bertanggung jawab atas realisasi hasil pelaksanaan program bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA Tahun Anggaran 2010.
3.
Bertanggungjawab membuat laporan pelaksanaan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA Tahun Anggaran 2010.
KETIGA : Semua pembiayaan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Komite Sekolah /Yayasan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terpadat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan.
Ditetapkan di :Pada tanggal :
Kepala SMA ……………….....Kab / Kota.........................
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 26
Tembusan Yth :1. Bupati …………….. / Walikota ……………………….2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. / Kota ……………….......4. Satuan Kerja Dinas Pendidikan (03) Ditjen Manajemen Dikdasmen5. Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah6. Penanggungjawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa
Tengah7. Ketua Komite SMA ..................................8. Yang bersangkutan sebagai panitia pelaksana.Lampiran : Keputusan Kepala SMA ....................Nomor :Tanggal :Tentang : Susunan panitia pelaksana program Bantuan Operasional
Manajemen Mutu ( BOMM ) SMA .................................................
No NAMAJABATAN DALAM
PENGURUSAN
JABATAN DALAM KEGIATAN URAIAN TUGAS
1 2 3 4 51 Wakil Kepala
Sekolah bidang kurikulum SMA .........................
Ketua Panitia Pelaksana program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA
1 Bertanggung jawab atas tercapainya seluruh sasaran kegiatan pelaksanaan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA
2 Memimpin seluruh staf melaksanakan kegiatan seperti yang tercantum pada juknis dan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)Dibantu oleh Bendaharawan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
3 Mengadakan pemeriksaan kas secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
4 Mengelola kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA sehari-hari.
5 Mengadakan konsultasi dan minta pengarahan kepada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa Tengah.
6 Menyampaikan informasi
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 27
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
mengenai hambatan pelaksanaan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA yang dihadapi kepada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa Tengah guna mendapat petunjuk penyelesaian pemecahan.
2 Bendahara rutin SMA ................
Bendaharawan kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
1 Melaksanakan kegiatan pengambilan dan penerimaan uang dari Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA.
2 Menyelenggarakan tata usaha keuangan, yang meliputi :a. Membukukan semua
penerimaan dan pengeluaran uang dalam buku kas umum dan kas pembantu.
b. Mengarsipkan surat/dokumen yang menyangkut keuangan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA.
c. Membuat laporan yang menyangkut keuangan, program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA
d. Bersama-sama dengan staf sekretariat mengurus dan mengelola hasil pelaksanaan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA.
3 Kepala Tata Usaha SMA ....................
Sekretaris kegiatan
1 Membantu menyusun konsep pelaporan program Bantuan Operasinal Manajemen Mutu (BOMM) SMA
2 Membantu Ketua panitia Pelaksana program dalam mengelola administrasi program kegiatan dalam menyelenggarakan surat menyurat.
3 Mengatur penyaluran dan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 28
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
pengendalian surat dan dokumen program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA
4 Membantu Ketua panitia Pelaksana program dalam menyusun jadwal penyiapan laporan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA dan mengarsipkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
4 Guru Penanggungjawab kegiatan PPDB
12
3
Menyusun program PPBDBertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan PPDB.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan PPDB.
5 Guru Penanggungjawab kegiatan Pelaksanaan proses belajar mengajar
1
2
3
Menyusun program pelaksanaan proses pembelajaranBertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran Membuat laporan kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran.
6 Guru Penanggungjawab kegiatan evaluasi belajar
12
3
Menyusun program evaluasi belajarBertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan evaluasi belajarMembuat laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi belajar.
7 Staf Tata Usaha
Penanggungjawab kegiatan operasional sekolah.
1
2
3
Menyusun kegiatan operasional sekolahBertanggungjawab atas pelaksanaan operasional sekolah.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan opersional sekolah.
Kepala SMA ..................
Kab / Kota ....................
…………………..……………..
NIP ..............................
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 29
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
KOP SURAT SEKOLAH
KEPUTUSAN KEPALA SMA ..................................NOMOR : ………………………………..
Tentang :
PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMA
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran program Bantuan Operasional Manejemen Mutu (BOMM) SMA ........................... terdapat pekerjaan pengadaan barang pendukung penyelenggaran kegiatan belajar mengajar sehingga perlu dibentuk panitia pengadaan dengan keputusan.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 30
Lampiran 2
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
2 Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugasnya sebagai panitia pengadaan barang pada program Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA .........................................
MENGINGAT : 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2002, tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara.
4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanan penggadaan barang / jaksa instansi pemerintah dan semua perubahannya.
5 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA No. .................. tanggal .................
8 Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) No. ………………. Tanggal ………………….. pada Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa Tengah tahun anggaran 2010.
9 DIPA No. 0790.0/023-03.3/XIII/2010 tanggal 31 Desember 2009 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (03) Ditjen Manajemen Dikdasmen pada kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa Tengah tahun anggaran 2010.
MEMUTUSKANMENETAPKAN : PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya
tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai panitia pengadaan barang program Bantuan Operasional Manajemen Mutu pada SMA .........................
KEDUA Tugas dan kewajiban panitia sesuai diktum pertama adalah :1. Membuat Harga perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang
pada program bantuan operasional manajemen mutu pada SMA ..........................
2 Membuat Spesifikasi teknis setiap pengadaan barang pada program bantuan operasional manajemen mutu pada SMA .......................... harus sesuai dengan proposal yang diajukan dan melakukan survey harga minimal 3 toko sebagai acuan untuk menentukan harga barang yang dijual.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 31
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
3 Melaksanakan pembelian/ pengadaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya).
4 Membuat seluruh administrasi proses pembelian /pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku (Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya).
5 Membuat Berita Acara pernyataan Prestasi Kepada Kepala Sekolah.
6 Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Kepala Sekolah.
KETIGA : Dalam rangka menjalankan tugasnya, panitia bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran dana dari komite sekolah /Yayasan.
KELIMA : Apabila dikemukakan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya .
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
: ...........................Pada tanggal
: ...........................Kepala SMA ..........................Kab / Kota ...........................
Tembusan Yth : 1. Bupati ................... / Walikota .........................2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Jawa Tengah 3. Kepala Dinas pendidikan kabupaten / Kota 4. Satuan Kerja Dinas Pendidikan (03) Ditjen Manajemen Dikdasmen5. Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah6. Penangungjawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa Tengah7. Ketua Komite SMA .......................8. Yang bersangkutan sebagai panitia
Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMA ........................Nomor : ...........................................Tanggal : ............................................Tentang : Susunan Panitia Pemeriksa / Penerima pekerjaan pengadaan barang
program Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA ...........................................
No NamaJabatan Dalam
KedinasanJabtan Dalam
Panitia
1 Guru Ketua
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 32
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
2 Staf Tata Usaha Sekretaris
3 Staf Tata Usaha. Anggota
Kepala SMA............... ..................Kabupaten / Kota ........................
KEPUTUSAN KEPALA SMA ..................................NOMOR : ………………………………..
Tentang :
PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA PENGADAAN BARANG PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMA
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 33
Lampiran 3
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran program bantuan operasional manejemen mutu (BOMM) SMA.......................... terdapat perkerjaan pengadaan barang pendukung penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sehingga perlu dibentuk panitia pemeriksa/penerima dengan keputusan.
2 Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugasnya sebagai panitia pemeriksa/penerima pengadaan barang pada program Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA .......................................
MENGINGAT : 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pandidikan Nasional.
2 Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2002, tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara.
4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanan penggadaan barang / jasa instansi pemerintah dan semua perubahannya.
5 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA No. .................... tanggal .............................
8 Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) No. ………………. Tanggal ………………….. pada Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa Tengah tahun anggaran 2010.
9 DIPA No. 0790.0/023-03.3/XIII/2010 tanggal 31 Desember 2009 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (03) Ditjen Manajemen Dikdasmen pada kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Tengah tahun anggaran 2010.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya
tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai panitia pemeriksa / penerima penggadaan barang pada program
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 34
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
Bantuan Operasional Manajemen Mutu
KEDUA Tugas dan kewajiban panitia sesuai diktum pertama adalah :1. Melakukan pemeriksaan dan penilitian barang yang
diadakan oleh panitia pengadaan barang program Bantuan Operasional Manajemen Mutu terhadap kesesuaian dengan spesifikasi teknis barang maupun jumlah barang.
2. Menerima barang yang telah sesuai dengan Spesifikasi teknis maupun jumlah barang
3. Membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang.
KETIGA : Dalam rangka menjalankan tugasnya, panitia bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada dana dari Yayasan / komite Sekolah.
KELIMA : Apabila dikemukakan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di:............................Pada tanggal : ...........................
Kepala SMA ..............................Kab / Kota ................................
Tembusan Yth : 1. Bupati ................../ walikota .....................2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Jawa Tengah 3. Kepala Dinas pendidikan kabupaten / Kota 4. Satuan Kerja Dinas Pendidikan (03) Ditjen Manajemen Dikdasmen5. Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah6. Penanggungjawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa
Tengah7. Ketua Komite SMA .....................8. Yang bersangkutan sebagai panitia
Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMA ........................Nomor : ...........................................Tanggal : ............................................
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 35
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
Tentang : Susunan Panitia Pemeriksa/Penerima pekerjaan pengadaan barang program Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA .............................
No NamaJabatan Dalam
KedinasanJabtan Dalam
Panitia
1 Guru Ketua
2 Guru Sekretaris
3 Staf Tata Usaha Anggota
Kepala SMA .................................Kabupaten / Kota ........................
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 36
Lampiran 4
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH.................................NOMOR : ………………………………..
Tentang :
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA BARANG PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMA
TAHUN ANGGARAN 2010
MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran program bantuan operasional manejemen mutu (BOMM) SMA...................... terdapat pekerjaan pengadaan barang pendukung penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sehingga perlu dibentuk petugas pengelola barang dengan keputusan.
2 Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugasnya sebagai petugas pengelola barang pada program Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA ...............................................
MENGINGAT : 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2002, tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara.
4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanan penggadaan barang / jasa instansi pemerintah dan semua perubahannya.
5 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Manajemen Mutu ( BOMM ) SMA No. .................. tanggal .................
8 Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) No. ………………. Tanggal ………………….. pada Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa Tengah tahun anggaran 2010.
9 DIPA No. 0790.0/023-03.3/XIII/2009 tanggal 31 Desember 2009 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ( 03 ) Ditjen Manajemen Dikdasmen pada kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa Tengah tahun anggaran 2010
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 37
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam
lampiran keputusan ini sebagai petugas pengelola barang program Bantuan Operasional dan Manajemen Mutu pada SMA ................................
KEDUA Tugas dan kewajiban petugas pengelola barang sesuai diktum pertama adalah :1. Membukukan barang-barang yang telah diserahkan
kedalam daftar inventarisasi barang sesuai volume dan jenisnya serta menyimpannya dalam gudang.
2 Mencatat masuk dan keluarnya barang-barang dan bertanggungjawab atas keamananya.
KETIGA Dalam rangka menjalankan tugasnya, petugas pengelola barang bertanggungjawab lepada Kepala Sekolah
KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Komite Sekolah /Yayasan
KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terpadat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya .
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di :Pada tanggal :
Kepala SMA ………………………Kab / Kota ……………………….
………………………………………..NIP …………………………………..
Tembusan Yth :1 Bupati ……………… / Walikota ……………………….2 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah3 Kepala Dinas Pendidikan Kab. / Kota ………………..4 Satuan Kerja Dinas Pendidikan (03) Ditjen Manajemen Dikdasmen5 Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah6 Penanggungjawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Jawa
Tengah7 Ketua Komite SMA ........................8 Yang bersangkutan sebagai petugas pengelola barang.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 38
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMA ........................Nomor : ...........................................Tanggal : ............................................Tentang : Susunan Petugas pengelola barang program Bantuan
Kepala SMA .........................Kab / Kota ...........................
...........................................
NIP .....................................
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 39
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
KOP SURAT SEKOLAH
Unit kerja :
SMA......................................BERITA ACARA
PENGELOLAAN BARANG Kab/Kota :
……………………………………………
Program :
BantuanOperasional Manajemen Mutu SMA ………………………………
Nomor : ..............................Tanggal : .............................
Lampiran :a. Berita Acara serah terima
barang dari CV/PT kepada Kepala sekolah.
b. Daftar inventarisasi barang
Pada hari ini .................. tanggal ................, bulan .............. tahun dua ribu sepuluh (.... ..... 2010), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : ...........................................NIP : ...........................................Jabatan : Kepala SMA ...................... selaku Penanggungjawab Program
Bantuan Operasional Manejemen Mutu (BOMM) SMA. Alamat : Jalan ....................................
Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama 2. Nama : .........................................
NIP : .........................................Jabatan : Ketua Panitia Pengelola Barang SMA .......................Alamat : Jalan .................................
Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
Kedua belah pihak berdasarkan :a. SPPD : Nomor : ....................... tanggal .......................b. SK Petugas Pengelola barang : Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu
SMA.... Nomor : ................... tanggal ...................... 2010
Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima barang program Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA ..................dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 40
Lampiran 5
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
Pasal 1
Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima dari Pihak Pertama seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang pada Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA ................................. Tahun Pelajaran 2010/2011
Pasal 2
Setelah serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), maka semua barang-barang tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua untuk dimasukan kedalam daftar inventarsisasi barang dan dikelola sebagai inventarisasi sekolah.
Pasal 3
Sebagai kelengkapan dari Berita Acara Pengelolaan Barang ini dilampiri Berita Acara serah terima pekerjaan dari CV/PT/Firma kepada Kepala SMA ...................................... dan Daftar Inventarisasi barang.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di SMA ................ pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pihak Kedua :Ketua Pengelola BarangSMA ...........................
Pihak Pertama :Kepala SMA........................Kab / Kota .........................
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 41
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
DAFTAR INVENTARISASI BARANG
BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMA …………………………………..
KABUPATEN …………………..TAHUN 2009
No JENIS BARANG JUMLAH SATUAN
KONDISIKETERANGA
NBaik
Sedang
Rusak
1 2 3 4 5 6 7 8
*) pilih yang sesuai
………….……., ……………….2010
Kepala SMA ………………………….
Kab / Kota ………………………….
……………………………… NIP ………………………….
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 42
Lampiran 6
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM BOMM SMA
TAHUN ANGGARAN 2010
1. Nama Sekolah :
2. Alamat Sekolah :
3. Kab / Kota :
4. Nama kepala sekolah :
5. NIP Kepala Sekolah :
6. Jenis Bantuan : Bantuan Operasional Manajemen
Mutu
7. Jumlah Bantuan : Rp…………………………….
8. Pelaksanaan Semester
1
: Rp …………………………….
9.Pelaksanaan Semester
2
: Rp …………………………….
10. Sumber Biaya : : Dana Dekonsentrasi (APBN) Tahun
2010
Laporan pelaksanaan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu
(BOMM)
ini disyahkan dan disetujui oleh :
Kab / kota,…….......Desember 2010
Ketua Komite SMA .... ................
Kabupaten / Kota ...............
Nama terang
Kepala SMA..................... Kabupaten / Kota ............
Nama terangNIP..................
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 43
Lampiran 7
PETUNJUK TEKNIS BO M M P
Mengetahui / Menyetujui :Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten / Kota ...................
Nama terang.NIP. ....................
SURAT PERNYATAANBERSEDIA MELANJUTKAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU ( BOMM) SMATAHUN ANGGARAN 2010
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .........................................................
Jabatan : kepala SMA .......................................
Alamat Sekolah : .........................................................
Kab / Kota : .........................................................
Bertindak untuk dan atas nama SMA ......................................., dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia melanjutkan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu ( BOMM ) SMA dengan program tambahan apabila seluruh atau sebagian dana bantuan yang diterima digunakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dan atau terjadi harga bahan yang dibeli tidak wajar / kemahalan harga (tidak sesuai harga dipasaran).
Demikian Surat Pernyataan bersedia mengembalikan Bantuan Operasional manajemen Mutu (BOMM) SMA dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
........................., ................... 2010Kepala SMA .......................Kab / Kota .........................
Materai Rp. 6.000,-
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Kegiatan PPM-SMA Jawa Tengah - TH.2010 44