SEKRETARI S DAERAH KOTA BATAM SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI, Meni mbang : ba hwa unt uk me laksa na ka n kete ntuan diktum KETI GA Ke putus a n Wa l i kot a Ba t a m Nomor KPTS. 260 /HK/I X/ 2018 t ent ang Peneta pa n Renca na Aksi Progr a m Pe mbe ra nt as a n Korups i Te r i nt egra s i Pemer inta h Kot a Ba t a m Ta hun 2018 8s 2019 da n Satua n Tugas Pel aksa na Renc a na Aksi , per l u menet apkan Keput us a n Sekret a r is Da er a h Kota Ba t a m s el a ku Ketua Sa tuan Tuga s Pel aksa na Renca na Aks i t ent a ng Kel ompok Ker j a Renc a na Aks i Pr ogr am Pember a nt a sa n Korupsi Ter integrasi Peme r int a h Kot a Ba t a m Ta hun 2018 8s 2019 Dan Se kr et a ri a t Ke lompok Ker ja Renca na Aks i Progr a m Pember a nt as a n Kor upsi Ter int egr a si Peme r i nta h Kot a Ba t a m Ta hun 2018 8s 2019; Mengi ngat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 te nta ng Penyele ngga r a a n Nega r a Ya ng Ber si h da n Beba s dari Korupsi , Kol us i da n Nepot is me ( Le mba ra n Ne ga ra Republik Indones ia Ta hun 1999 Nomor 75, Ta mba ha n Lemba r an Ne gara Re publik Indones i a Nomor 3851); 2. Unda ng-Unda ng Nomor 31 Tahun 1999 te ntang Pember a nt a sa n Tinda k Pi da na Korups i (Lemba r a n Nega r a Republik Indone s ia Tahun 1999 Nomor 140, Ta mba ha n Lemba r an Nega r a Republik I ndonesi a Nomor 3874) seba ga i ma na te l ah di uba h denga n Unda ng-Unda ng Nomor 20 Ta hun 2001 tent a ng Peruba ha n a t as Unda ng-Unda ng Nomor 31 Ta hun 1999 t ent a ng Pember a nt a sa n Tinda k Pi dana Korupsi (Lembar a n Nega r a Republik I ndone sia Tahun 2001 Nomor 134, Ta mba ha n Lemba r a n Nega ra Republi k Indonesi a Nomor 4150); 3.Unda ng-Unda ng Nomor 53 Ta hun 1999 t ent a ng Pembentuka n Ka bupat e n Pel a l awa n, Ka bupa t en Roka n Hilir, Kabupa t en Roka n Hulu, Ka bupa te n Si a k, Kabupaten Kar i mun, Ka bupa t en Na tuna , Ka bupat en Kua nt a n Si ngi ngi dan Kota Bata m KEPUTUSAN SEKRETARI S DAERAH KOTA BATAM SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI NOMOR: KPTS. I S/ HK/ SEKDA/I X/2018 TENTANG KELOMPOK KERJ A RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERI NTEGRASI PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2018 & 2019 DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERI NTEGRASI PEMERI NTAH KOTA BATAM TAHUN 2018 & 2019 PEMERI NTAH KOTA BATAM SEKRETARI AT DAERAH Jl. Engku Putr i No. 1 Tel p. ( 0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813 BATAMKodePos: 29432
7
Embed
Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax ... · Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Batam Tahun 2018 & 2019 Dan Sekretariat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAMSELAKU KETUA SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum
KETIGA Keputusan Walikota Batam NomorKPTS. 260 /HK/IX/2018 tentang Penetapan RencanaAksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Pemerintah Kota Batam Tahun 2018 8s 2019 dan SatuanTugas Pelaksana Rencana Aksi, perlu menetapkanKeputusan Sekretaris Daerah Kota Batam selaku KetuaSatuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi tentang KelompokKerja Rencana Aksi Program Pemberantasan KorupsiTerintegrasi Pemerintah Kota Batam Tahun 2018 8s 2019Dan Sekretariat Kelompok Kerja Rencana AksiProgram Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah
Kota Batam Tahun 2018 8s 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Pelalawan, KabupatenRokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, KabupatenSiak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAMSELAKU KETUA SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI
NOMOR: KPTS. IS/HK/SEKDA/IX/2018
TENTANG
KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASANKORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2018 &
2019 DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA RENCANA AKSIPROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
Kelompok Kerja Rencana Aksi Program PemberantasanKorupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Batam Tahun
2018 & 2019 Dan Sekretariat Kelompok Kerja RencanaAksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Pemerintah Kota Batam Tahun 2018 & 2019, dengansusunan Kelompok Kerja dan Sekretariat KelompokKerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang PerubahanKetiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, KabupatenNatuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan KotaBatam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentangStrategi Nasional Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 danJangka Menengah Tahun 2012-2014;
MEMUTUSKAN :Menetapkan
KESATU
KEDUA: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DiktumKESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a.melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasiyang tertuang pada Rencana Aksi dan batas waktu
Tindak Lanjut yang telah ditetapkan, yakni RencanaAksi Tahun 2018 dan 2019.
b.melakukan koordinasi dengan masing-masinganggota Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi(Kepala Perangkat Daerah) untuk menindaklajutiRencana Aksi Tahun 2018 & 2019; dan
c.menyampaikan hasil tindak lanjut paling lambat 2(dua) minggu sebelum batas waktu Tindak Lanjutdan melaporkannya kepada Tim Korsupgah KPK-RIdisertai dengan bukti-bukti dokumen (informasi)dengan tembusan disampaikan yang memadai serta
ditembuskan kepada Sekretariat.
KETIGA: Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerjasebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantudan didampingi oleh Sekretariat yang berkedudukan diInspektorat Daerah Kota Batam dengan susunankeanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II
Keputusan ini.
KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum Ketigamempunyai tugas :
b.melakukan dokumentasi atas bukti tindak lanjut tiapPerangkat Daerah; dan
c.melaporkan tindak lanjut kepada Tim KorsupgahKPK-RI.
KELIMA: Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerjasebagaimana dimaksud pada diktum KESATUbertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah KotaBatam selaku Ketua Satuan Tugas Pelaksana Rencana
Aksi.
KEENAM: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannyakeputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam TahunAnggaran 2018.
ditetapkan di Batampadatanggal I^ September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAMSELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PELAKSANA RENCANA AKSI,
Anggota
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Ketua
Anggota
Anggota
AnggotaAnggota
Sekretaris
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Sekretaris
Ketua
Anggota
Anggota
Sekretaris
Ketua
5
JABATAN DALAMPOKJA
LPSE KotaBatam
DinasKomunikasi danInformatika Kota
Batam
InspektoratDaerah Kota
Batam
Badan PengelolaKeuangan danAset DaerahKota Batam
BadanPerencanaan
danPembangunanDaerah Kota
Batam
4
PERANGKATDAERAH
Pengelola TeknologiInformasi
Kasi PengelolaanKomunikasi danInformasi Publik
Pengelola Sistem danJaringan
Kasi Infrastruktur danTeknologi
Kasi Tata Kelola E-Goverment
Kasi Pengembangan
Aplikasi
Kabid Penyelenggaraan E-Goverment
TIKAAuditor Muda
Kasubag Umum danKepegawaian
Inspektorat Pembantu IVInspektorat Pembantu III
Kasubag PerencanaanProgram
Sekretaris Inspektorat
Kasubang Umum danKepegawaian BPKAD
Kepala Bidang AsetBPKAD
Kepala BidangPerbendaharaan BPKAD
Kepala Bidang Anggaran
BPKAD
Kepala Bidang Akuntansidan Pelaporan BPKAD
Sekretaris BPKADN ASET DAERAH
Kasubid Data,Perencanaan Program,
Monitoring Evaluasi danPelaporan
Kasubid Kesejahteraan
Rakyat
Kabid Litbang,Perencanaan Program,Evaluasi dan Pelaporan
Sekretaris BapelitbangdaKota Batam
LNGUNAN DAERAH3
JABATAN
EKA PUTRI YUNITA, ST
INDRA SUFIAN, M.Eng
IJON SUARDI, SIP
IRPA DAROJAT, ST
DODI HAMDANI, S.Kom
IRPAN SYARIF HSB, S.Kom
TYAS SATRIA MANGGALA,S.STP, M.Si
KOMUNIKASI DAN INFORM^RENITA DIAN AFRIDA P, SE
RESTU KURNIYASYAH
DRS. ARDIWINATAACHMAD TARMIZI, S.Sos
ISMAIL S.S
DECE AWIDA RIA, SEKTORAT DAERAH
SULAIMAN, S.Kom
SANTI SUFRI, SE, Ak
PADLINSONO, SE, M,Si
WAN TAUFIK, ST, MT
DAHERMIWATI
Drs. FAISAL RIZA, M.Ec.DevI PENGELOLA KEUANGAN Di
YULHENDRI MUBARAK
YUSUP IHLAS
AZRIL APRIANSYAH
M. AIDIL SAHALOf PERENCANAAN DAN PEMB/
2
NAMA
2.
1.LPSE
5.
4.
3.
2.
1.DINAS
6.
5.
4.3.
2.
1.INSPE
6.
5.
4.
3.
2.
1.BADA
4.
3.
2.
1.BADA
1
NO
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAHKOTA BATAM SELAKU KETUA SATUAN TUGASPELAKSANA RENCANA AKSINOMOR : KPTS.IS/HK/IX/SEKDA/2018TANGGAL : Y^ SEPTEMBER 2018
SUSUNAN KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI PROGRAMPEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
Dr. CISKA IRMAT.M.KesADRIAL, SKM, MKMDr. JENI IRJANI KOMARIAHKESEHATAN
ADI SAPUTRA, S.Kom
ELVIRTA REVIANTI, S.IP
EKO DEDY PRIANTO, SE
SUHARSO, S.Kom
YULNIARMAH, S.KomT1TIN YUNIARTI, S.STP, MH
SRI INDRA PRAJA. S.STP,MM
N PENGELOLA PAJAK DAN RI
VERBIAN HIDAYAT SYAM,S.STP
HELMANETI, SH
DIAN HARI SUSANTO, S.STP
DRS. SYAMSURI, M.Si
ENDI FAUZIMAR, S.IPPENANAMAN MODAL DAN P
ALI MUSANA, S.SDEDI WAHYUDI, S.IP
HERI MARDIANTIKA, SH
ILMA, S.Psi
SUHAEMI, S.Psi, MMDra. HASNAH
N KEPEGAWAIAN DAN PENGE
DANANG HARDIWIYARSO,ST
WAHYUNI SYA'ARANI,S.Kom
2
NAMA
1.DINAS
5.4.3.2.1.
DINAS
7.
6.
5.
4.
3.2.
1.BADA]
5.
4.
3.
2.
1.DINAS
6.5.
4.
3.
2.1.
BADA
4.
3.1
HO
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAMSELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PELAKSANA RENCANA AKSI,
Anggota
Anggota
Anggota
Sekretaris
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Sekretaris
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
SekretarisKetua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Sekretaris5
JABATAN DALAMPOKJA
BagianPengadaan
Barang dan JasaSetdako Batam
Dinas BinaMarga dan
Sumber DayaAir Kota Batam
Dinas CiptaKarya dan Tata
Ruang
Batam4
PERANGKATDAERAH
Staf Bagian PengadaanBarang dan Jasa
Kasubag PengadaanBarang dan Jasa
Kasubag Perencanaandan Pembinaan
Kasubag MonitoringEvaluasi dan
Penyelesaian Sanggah
Kepala Bagian PengadaanBarang dan Jasa
INDRA ALI PASHA, ST
DEDY MUSPIANTENO
RATNO UTOMO
IDWIN ARIEF PRAMUDYA
HELWANIlN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kasi Drainase dan Sungai
Kasi Perencanaan TeknisJalan dan
Jembatan / Pelantar
Kasubag PerencanaanProgram
Kepala Bidang SumberDaya Air
Kepala Bidang BinaMarga
3AYA AIRPelaksana
Kasubag Perencanaandan Program
Kabid PrasaranaBangunan Gedung
Kabid Prasarana Air
Bersih dan Air Limbah
Sekretaris DinasANG
Kasi Peserta Didik danPembangunan Karakter
SD
Kasi Peserta Didik danPembangunan Karakter
SMP
Kasi PembinaanKetenagaan PAUD dan
PNF
Kasubag PerencanaanProgram
Kasubag Umum danKepegawaian
3
JABATAN
KURNIA RAKHMAN, ST
ARROZI, A.Md
FEBI HENDRA MASFAR, ST
DOHAR MANGALANDOHASIBUAN, MT
Ir. SURATNO, MTBINA MARGA DAN SUMBERUSRIL WANDI, SE
RAMADIAN YULIONO, ST
AGUS SUYATNO, S.Pi, MT
DUDDY SYAFARUDDIN, STSYAIFUL BAHRI, SE, M.SiCIPTA KARYA DAN TATA Rll
DESI ANITA, SH
PL. TOBING, MT
FIRDAUS, S.Pd
NATANIEL SURYANTO, LT,ST, M.Si
Drs. M. DJUPRI2
NAMA
5.
4.
3.
2.
1.BAGU
5.
4.
3.
2.
1.DINAS
5.
4.
3.
2.1.
DINAS
6.
5.
4.
3.
2.1
NO
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAMSELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PELAKSANA RENCANA AKSI,
Anggota
AnggotaAnggota
Sekretaris
Ketua
JABATANDALAM TIM
InspektoratDaerah Kota
Batam
INSTANSI
Pungsional Umum
Auditor PertamaAuditor Muda
Fungsional Umum
Inspektur PembantuII
JABATAN
ZAINURIZAR, S.Ikom
MASDITAPRI, SEDESI HILDAYANTI, S.Si, M.Si
RIZKA SARI, SE
ABDUL MALIK A.P. M.Si
NAMA
5.
4.
3.
2.
1.
NO
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETAI?IS DAERAHKOTA BATAM SELAKU KETUA SATUAN TUGASPELAKSANA RENCANA AKSINOMOR : KPTS.15/HK/IX/SEKDA/2018TANGGAL : ^f- SEPTEMBER 2018
SUSUNAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI PROGRAMPEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH