Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 1 A. ASPEK POLITIS 1. Kapasitas Legislatif a) Prosentase (%) keberhasilan pelaksanaan tugas kewenangan DPRD Tugas dan wewenang DPRD diatur dalam pasal 22 ayat (1) Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib, yang merinci tugas dan wewenangnya sebanyak 7 (tujuh) butir. Dari ketujuh butir tersebut, yang belum terlaksana sebanyak 2 (dua) butir, yakni membentuk Peraturan Daerah inisiatif dan memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap Pemda mengenai perjanjian Internasional, sehingga dapat diukur dengan prosentase : (5 : 7) x 100 % = 71,43 %. b) Prosentase (%) keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban DPRD? Keberhasilan dan pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPRD dapat diukur melalui : (sebagaimana diatur dalam pasal 33 Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2003) 1) HAK DPRD - Hak Angket - Hak Interpelasi - Hak menyatakan pendapat Hak-hak sebagaimana tersebut di atas secara normatif tidak pernah dilaksanakan, mengingat tidak ada permasalahan yang meminta penyelesaian segera, namun hak-hak ini secara materi pada setiap saat rapat kerja pada seluruh rapat kerja alat kelengkapan DPRD selalu dilaksanakan terhadap berbagai kebijakan daerah yang akan ditetapkan melalui persetujuan DPRD. 2) KEWAJIBAN DPRD Kewajiban DPRD tercantum dalam pasal 38 Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD meliputi 10 butir, penerapannya hampir semua dilaksanakan. c) Volume intensitas rapat-rapat DPRD Volume Intensitas kegiatan rapat DPRD rata-rata perbulan sebanyak 70 kegiatan, sehingga dalam 1 (satu) tahun anggaran kurang lebih sebanyak 840 kegiatan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 1
A. ASPEK POLITIS
1. Kapasitas Legislatif
a) Prosentase (%) keberhasilan pelaksanaan tugas kewenangan DPRD
Tugas dan wewenang DPRD diatur dalam pasal 22 ayat (1) Keputusan
DPRD Nomor 13 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib, yang merinci tugas
dan wewenangnya sebanyak 7 (tujuh) butir. Dari ketujuh butir tersebut, yang
belum terlaksana sebanyak 2 (dua) butir, yakni membentuk Peraturan Daerah
inisiatif dan memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap Pemda mengenai
perjanjian Internasional, sehingga dapat diukur dengan prosentase :
(5 : 7) x 100 % = 71,43 %.
b) Prosentase (%) keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban DPRD?
Keberhasilan dan pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPRD dapat diukur melalui :
(sebagaimana diatur dalam pasal 33 Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2003)
1) HAK DPRD
- Hak Angket
- Hak Interpelasi
- Hak menyatakan pendapat
Hak-hak sebagaimana tersebut di atas secara normatif tidak pernah
dilaksanakan, mengingat tidak ada permasalahan yang meminta penyelesaian
segera, namun hak-hak ini secara materi pada setiap saat rapat kerja pada
seluruh rapat kerja alat kelengkapan DPRD selalu dilaksanakan terhadap
berbagai kebijakan daerah yang akan ditetapkan melalui persetujuan DPRD.
2) KEWAJIBAN DPRD
Kewajiban DPRD tercantum dalam pasal 38 Keputusan DPRD Nomor 13
Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD meliputi 10 butir,
penerapannya hampir semua dilaksanakan.
c) Volume intensitas rapat-rapat DPRD
Volume Intensitas kegiatan rapat DPRD rata-rata perbulan sebanyak 70 kegiatan,
sehingga dalam 1 (satu) tahun anggaran kurang lebih sebanyak 840 kegiatan.
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 2
d) Kuantitas produk legislasi / Perda?
Kuantitas Perda berasal dari Kepala Daerah dan Inisiatif DPRD
NO. INISIATIF 2003 2004
1. Kepala Daerah 10 Buah 9 Buah
2. DPRD - 1 Buah
e) Jumlah penjaringan aspirasi masyarakat selama 2 tahun terakhir sebanyak 67 buah
surat.
f) Penyimpangan/temuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD : Tidak
Ada
g) Jumlah Anggota DPRD untuk masa bhakti 2004-2009 sebanyak 30 orang.
TAHUN Belanja Pegawai Jumlah Penduduk Belanja Pegawai Per
Kapita
2003 Rp.103.842.345.500,00 249.439 Rp. 416.303,57
2004 Rp.123.976.181.000,00 259.200 Rp. 478.303,17
t) Rasio kewajiban hutang daerah berbanding total penerimaan daerah rata-rata per
tahun dalam 2 (dua) tahun terakhir : Tidak ada.
u) Rasio kewajiban hutang daerah berbanding dana tabungan daerah rata-rata per
tahun dalam 2 (dua) tahun terakhir : Tidak ada.
v) Berapa rasio kewajiban hutang daerah berbanding jumlah penerimaan pajak dan
retribusi daerah rata-rata per tahun dalam 2 (dua) tahun terakhir : Tidak ada.
5. Perlengkapan
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 16
a) Nilai rupiah total asset pemerintah daerah dan prosentase pertumbuhannya
Nilai Total Asset Pemerintah Daerah Tahun 2003 : Rp. 576.223.710.190,00
Nilai Total Asset Pemerintah Daerah Tahun 2004 : Rp. 710.909.043.253,00
Prosentase Rata-rata Pertahun : 18,95 %
2003 2004 Prosentase
Rata-Rata
Asset Pemerintah Daerah Rp. 576.223.710.190,00 Rp. 710.909.043.253,00 18,95 %
b) Komposisi Perbandingan Nilai Asset Pemda pada awal tahun 2005
NO KELOMPOK / JENIS BARANG PROSENTASE
1 Tanah 17,80
2 Jalan dan Jembatan 60,80
3 Bangunan Air 0,26
4 Instalasi 0,004
5 Jaringan 0,9
6 Bangunan Gedung 15,20
7 Monumen 0,01
8 Alat-Alat Besar 1,16
9 Alat-Alat Angkutan 3,08
10 Alat-Alat Bengkel 0,02
11 Alat-Alat Pertanian 0,01
12 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,92
13 Alat-Alat Studio 0,0005
14 Alat-Alat Kedokteran 0,25
15 Alat-Alat Laboratorium 0,003
16 Buku / Alat Perpustakaan 0,23
17 Barang bercorak kesenian dan kebudayaan 0,05
18 Hewan, ternak dan tumbuh-tumbuhan 0,09
19 Alat-Alat ketertiban dan keamanan 0,04
c) Nilai asset (barang bergerak) dengan jumlah seluruh PNS daerah dalam 2 (dua)
tahun terakhir :
- Nilai Total Asset Bergerak Tahun 2003 : Rp. 30.530.269.970,00
Jumlah PNS Tahun 2003 : 4.170 orang
- Nilai Total Asset Bergerak Tahun 2004 : Rp. 41.527.533.970,00
Jumlah PNS Tahun 2004 : 4.374 orang
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 17
d) Nilai asset tidak bergerak dengan nilai Pendapatan Asli Daerah dalam 2 (dua)
tahun terakhir :
- Nilai Total Asset Bergerak Tahun 2003 : Rp. 30.530.269.970,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2003 : Rp. 545.690.440.220,00
- Nilai Total Asset Bergerak Tahun 2004 : Rp. 41.527.533.970,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2004 : Rp. 669.381.509.283,00
e) Jumlah penerimaan daerah dari pelelangan retensi asset Pemda dalam 2 (dua)
tahun terakhir :
- Penerimaan Tahun 2003 : Rp. 419.421.000,00
- Penerimaan Tahun 2004 : Rp. 165.781.000,00
f) Jumlah perbandingan luas total fasilitas perkantoran milik Pemda dengan jumlah
penduduk rata-rata per tahun dalam 2 (dua) tahun terakhir (tidak termasuk gedung
perkantoran yang disewa) :
Tahun Luas
Perkantoran
Jumlah
Penduduk
Perbandingan Keterangan
2003 9,493 Ha 249.439 3,805 x 10-5
2004 9,493 Ha 259.200 3,662 x 10-5
g) Perbandingan luas total fasilitas perkantoran milik Pemda dengan jumlah pegawai
daerah :
Luas Perkantoran 9,493 Ha : (PNS 4.374 + Pegawai Kontrak 966) = 0,00177 (0,177%)
Luas Perkantoran 9,493 Ha : (PNS 4.374) = 0,00217 (0,217%)
6. Dokumentasi
a) Apakah tersedia administrasi kearsipan dan tata naskah yang dilegalitaskan dengan
kebijakan atau peraturan lainnya?
Sudah tersedia, pedoman yang dipakai untuk kearsipan, yaitu:
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kearsipan.
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata
Kearsipan Departemen Dalam Negeri.
c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kotamadya.
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 18
d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Kearsipan
Pemerintahan Propinsi Jawa Barat.
b) Apakah mekanismenya sudah disejalankan dengan peraturan perundangan yang
berlaku?
Sudah dijalankan pada Dinas, Badan, dan Lembaga Terkait tetapi belum optimal
mengingat anggaran yang ada untuk kearsipan belum memadai.
c) Penyusunan pola administrasi yang efisien dan efektif, sehingga memudahkan
membuat sistem pelaporan :
a. Pertama dengan cara penyimpanan arsip aktif di unit pengolah (pencipta arsip)
harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila sudah sesuai dengan
ketentuan maka arsip yang akan digunakan untuk membuat laporan akan
mudah diketemukan (diperlukan).
b. Menyusun Arsip dengan menggunakan kode klasifikasi disusun dalam filling
kabinet.
d) Apakah keamanan dokumentasi yang tersimpan dapat dijamin keamanannya?
- Ya, apabila sumber daya manusia di bidang kearsipan telah mengetahui bahwa
arsip yang tersimpan bernilai guna rahasia (tertutup).
- Kantor Infokom, PDE dan Arsip Daerah sampai saat ini belum mempunyai
tempat penyimpanan arsip. Baik arsip aktif maupun statis, untuk sementara
tidak menutup kemungkinan bahwa arsip yang ada di Kami belum dapat
dijamin keamanannya, mengingat gedung arsip belum ada.
e) Bagaimana memudahkan dan kecepatan penelusuran kembali dokumen yang telah
tersimpan?
Arsip dibagi menjadi dua :
a. Arsip Dinamis :
- Arsip Dinamis Aktif, disimpan di pencipta arsip pada filling kabinet
dengan menggunakan kode klasifikasi, hal ini untuk memudahkan
penemuan kembali.
- Arsip Dinamis in-Aktif diserahkan oleh si pencipta arsip ke unit kearsipan,
sesuai dengan Jadwal Rutensi Arsip (jangka waktu simpan) dalam rangka
penyelamatan dan pemeliharaan arsip-arsip yang masih mempunyai nilai
guna arsip.
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 19
b. Arsip Statis, yaitu arsip permanen yang harus disimpan dan dilestarikan di unit
Kearsipan dan arsip ini tidak bisa dimusnahkan.
f) Bagaimana dengan penggunaan teknologi terkait dengan kearsipan?
Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka arsip-arsip yang ada bisa
dialihmediakan dalam bentuk “Microfilm”, Disket, dll.
g) Sejauh manakah intensitas penggunaan teknologi komputer dengan sistem aplikasi
administrasi dokumentasi dan kearsipan di seluruh unit organisasi perangkat
daerah?
Hampir diseluruh unit kerja, menggunakan komputer dalam pembuatan surat, yang
penting disini apabila telah selesai membuat surat harus disimpan baik dalam
bentuk tekstual maupun dalam disket atau CD, dll.
7. Peraturan Daerah
a) Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan dalam dua tahun terakhir
TAHUN JUMLAH URAIAN KETERANGAN
2003 10 buah 1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Sukabumi Tahun Anggaran 2003;
2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
3. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan
Lampiran Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kota
Sukabumi;
4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Rumah
Potong Hewan;
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Retribusi Kebersihan/Pemeliharaan
Jalan;
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 20
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2003;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana
Strategis (Renstra) Kota Sukabumi
Tahun 2003-2008;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Sukabumi;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Sukabumi
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 6 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 10 Tahun 2003 tentang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2004.
2004 10 buah 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2003;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004
tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Kebersihan;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004
tentang Penertiban Minuman
Beralkohol;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
2000 tentang Retribusi Terminal;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004
tentang Pemberian Nomor Bangunan;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004
tentang Pendalaman Materi Pendidikan
Agama;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004
tentang Perubahan Anggaran
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 21
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2004 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
b) Peraturan Daerah yang bersifat pengaturan substantif yang diterbitkan dalam dua
tahun terakhir
TAHUN JUMLAH URAIAN KETERANGAN
2003 8 buah 1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2003;
2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
3. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Perubahan Lampiran Peraturan Daerah
Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kota
Sukabumi;
4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana
Strategis (Renstra) Kota Sukabumi
Tahun 2003-2008;
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Sukabumi;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Sukabumi
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 22
Nomor 6 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2004.
2004 6 buah 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2003;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004
tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004
tentang Pendalaman Materi Pendidikan
Agama;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004
tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2004 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
c) Peraturan Daerah tentang pajak (retribusi daerah yang diterbitkan dalam dua tahun
terakhir)
TAHUN JUMLAH URAIAN KETERANGAN
2003 2 buah 1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Rumah
Potong Hewan;
2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Retribusi Kebersihan/Pemeliharaan
Jalan.
2004 4 buah 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Kebersihan;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004
tentang Penertiban Minuman
Beralkohol;
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 23
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
2000 tentang Retribusi Terminal;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004
tentang Pemberian Nomor Bangunan.
d) Sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan pembuatan
Peraturan Daerah?
Masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan Perda, yaitu mulai pembahasan
Raperda di eksekutif sampai dengan legislatif yaitu dengan di dengar saran dan
pendapatnya sebagai masukan dalam materi Raperda, dengan tujuan jangan
sampai Perda tersebut hanya memuat kewajiban dari masyarakat sedangkan
haknya tidak dilindungi dalam arti Perda tersebut tidak membebani/memberatkan
khususnya masyarakat.
e) Upaya penegakan Hukum dan pelaksanaan Peraturan Daerah melalui:
- Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dan aparat untuk 1 tahun sebanyak 40
kali;
- Kegiatan acara di Pengadilan Negeri bagi perkara perdata dan Pengadilan Tata
Usaha Negara bagi Perkara Tata Usaha Negara.
f) Intensitas Sosialisasi Peraturan Daerah dilaksanakan melalui :
- Penyuluhan Hukum di Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Sukabumi untuk
warga masyarakat dan aparat (1 tahun 40 kali kegiatan Penyuluhan Hukum);
- Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran
Daerah ke Dinas/Instansi/Unit Kerja, Kecamatan dan Kelurahan.
g) Sejauh mana intensitas operasi yustisi penegakan hukum Perda dilaksanakan?
Operasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dilakukan oleh PPNS (Penyidik
Pegawai Negeri Sipil) dan Dinal Pol.PP Kesbang, selanjutnya diproses di
Pengadilan Negeri.
h) Berapa kali volume tindakan hukum bagi pelanggar Perda per 10.000 penduduk
dan sebutkan jenis pelanggarannya?
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 24
Volume tindakan hukum bagi pelanggar Peraturan Daerah dilakukan 1 kali dalam
1 minggu yang disidangkan tiap hari rabu. Jenis pelanggarannya :
- Pelanggaran atas Perda No. 14 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan
dan Ketertiban dalam wilayah Kodya Dati II Sukabumi;
- Pelanggaran atas Perda No. 11 Tahun 1994 tentang Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dalam wilayah Kodya Dati II Sukabumi;
- Pelanggaran atas Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan;
- Pelanggaran atas Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Pelarangan Pelacuran;
- Pelanggaran atas Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum;
- Pelanggaran atas Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kebersihan;
- Pelanggaran atas Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penertiban Minuman
Beralkohol.
8. Pengawasan
PERINGKAT JUMLAH TEMUAN PADA UNIT KERJA DI KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2004
NO KODE URAIAN JUMLAH %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03
08
05
10
02
01
07
06
09
Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-
undangan.
Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata
Usaha/Akuntansi).
Penyimpangan dari Ketentuan Pelaksanaan
Anggaran.
Temuan Pemeriksaan lainnya.
Kewajiban Penyetoran Kepada Negara.
Kejadian yang merugikan negara.
Hambatan terhadap Kelancaran Tugas Pokok.
Hambatan terhadap Kelancaran Proyek
Ketidaklancaran Pelayanan Kepada Masyarakat.
57
24
17
13
12
8
6
3
1
40,43
17,02
12,06
9,22
8,51
5,67
4,26
2,13
0,71
JUMLAH 141 100.00
Persentase Penyimpangan Pelaksanaan APBD Tahun 2004:
a) Perbandingan antara jumlah temuan penyumpangan dana terhadap besaran APBD
Tahun 2004 yang wajib disetor, yaitu : 35.290.244,53 x 100 % = 0,016
221.766.260.000,00
b) Perbandingan antara jumlah temuan penyumpangan dana terhadap besaran APBD
Tahun 2004 dalam ikhtisar kerugian negara, yaitu :
14.044.120,00 x 100 % = 0,006
221.766.260.000,00
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 25
c) Persentase masalah yang berkaitan dengan kerugian negara/daerah dengan rincian
sebagai berikut :
a. Penggunaan uang oleh pribadi 0,000010 %
b. Keterlambatan setor pada saat diaudit 0,009 %
c. Tidak dibayarkannya PPn dan PPh 0.003 %
TEMUAN BIDANG KEUANGAN DAN KEKAYAAN TAHUN 2004
Jumlah LHA : 20
Jumlah Objek Audit : 20
Kode Temuan Jumlah %
a) Kejadian yang merugikan Negara
b) Kewajiban Penyetoran Kepada Negara
c) Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-
undangan
d) Pelanggaran terhadap Prosedur dan Tata Kerja
yang telah ditetapkan berlaku khusus bagi
Organisasi yang bersangkutan
e) Penyimpangan dari Ketentuan Pelaksanaan
Anggaran
f) Hambatan terhadap kelancaran Proyek
g) Hambatan terhadap kelancaran Tugas Pokok
h) Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata
Usaha/Akuntansi)
i) Ketidaklancaran Pelayanan kepada Masyarakat
j) Temuan Pemeriksaan lainnya
3
6
25
0
15
0
2
4
1
0
5,36
10,71
44,64
0,00
26,79
0,00
3,57
7,14
1,79
0,00
TOTAL 56 100,00
Kode Rekomendasi Jumlah %
1. Rekomendasi bersifat finansial
2. Rekomendasi bersifat dapat dinilai dengan uang
3. Rekomendasi bersifat hukuman
4. Rekomendasi bersifat keputusan Arbitrase
5. Rekomendasi bersifat penegakan aturan
6. Rekomendasi bersifat peningkatan kehematan
7. Rekomendasi bersifat peningkatan efisiensi dan
produktivitas
8. Rekomendasi bersifat peningkatan efektivitas
12
1
0
0
33
2
6
2
21,43
1,79
0,00
0,00
58,93
3,57
10,71
3,57
TOTAL 56 100,00
Kode Tindak Lanjut Jumlah %
1. Pelaksanaan Tindak Lanjut berupa Pemasukan
dan atau Penyetoran
2. Pelaksanaan Tindak Lanjut berupa penyerahan
barang/jasa
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut sedang dalam proses
9
0
2
16,07
0,00
3,57
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 26
4. Pelaksanaan Tindak Lanjut berupa Keputusan
Pengadilan Arbitrase
5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Tindakan
Administratif atau hukuman disiplin Pegawai
6. Pelaksanaan Tindak Lanjut berupa
penyempurnaan kelembagaan
7. s/d 9 Pelaksanaan Tindak Lanjut berupa
penyempurnaan ketatalaksanaan
0
1
6
38
0,00
1,79
10,71
67,86
TOTAL 56 100,00
9. Perencanaan Pembangunan
Implementasi kebijakan / program sudah sesuai dengan perencanaan yang tercantum
dalam Renstra, Propeda dan Repetada.
C. ASPEK SOSIAL EKONOMI
1. Kemampuan Ekonomi
Data Kemampuan Ekonomi dan Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia
Dari Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2004 Di Kota Sukabumi
No Uraian Tahun
2003 2004 2005 Keterangan
1 2 3 4 5 6
1. PDRB Per Kapita 6.192.844,65 6.872.986,18 8.724.932,57
2. % Pertumbuhan Ekonomi 5.33 5.57 5.93
3. Kontribusi PDRB
Kecamatan Terhadap
PDRB Kota Sukabumi
6.19 6.29 6.87
4. Besaran Penerimaan
PADS
23.090.889.000 26.085.868.000 30.465.391.000
5. % LPE Atas Dasar Harga
Berlaku
15.41 13.47 27.81
6. % PDRB Kota Sukabumi
terhadap Propinsi
0,659 - -
7. % Realisasi pencapaian
IPM
IPM 73,40 73,96 74,60
% dari target 26.60 26.04 25.40
Peningkatan 0,63 0.76 0.87
Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, Agustus 2006
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 27
2. Potensi Daerah
a) Nilai kredit usaha yang tersalurkan rata-rata per tahun Rp. 18.082.299.602,00
LEMBAGA KEUANGAN DAN PERDAGANGAN
NO. JENIS JUMLAH JUMLAH
PENDUDUK
RASIO
PER 10.000
PENDUDUK
1 Bank 17 Unit 259.200 0,65
2 Lembaga Keuangan bukan
Bank
116 Unit 259.200 4,47
3 Toko 1.150 Unit 259.200 44,36
4 Pasar 5 Unit 259.200 0,19
b) Rasio panjang jalan kota per jumlah kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang
terdaftar di kota :
Panjang Jalan : 224,44 Km
Kendaraan Roda 4 : 8.613 buah
Kendaraan Roda 2 : 15.373 buah
Jumlah Total Kendaraan : 23.986 buah
Rasio Panjang Jalan per Kendaraan : 0,9357 %
c) Jumlah fasilitas perparkiran :
Fasilitas Perparkiran yang dikelola oleh UPTD Parkir : 14 tempat.
Fasilitas Perparkiran yang dikelola oleh PT. Shofira : 25 tempat.
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 28
d) Berapa panjang jalan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana perparkiran umum?
NO URAIAN LUAS/PANJANG JALAN
KAPA SITAS KEN DARAAN
KETERANGAN
Lahan Parkir yang dikelola Oleh UPTD Parkir
1. Yogya Dept. Store 325 m² 2. HERO SIP 182 m² 3. Apotik Kimia Farma 105 m² 4. RSU. Syamsudin, SH 312 m² 5. Bank BNI 46 195 m² 6. Bank LIPPO 117 m² 7. Bank Bank PANIN 32 m² 8. Parkir Timur Matahari 260 m² 9. BPD Jabar 78 m² 10. Bank BTN 65 m² 11. Bank Mandiri 78 m² 12. Pasar Degung 160 m² 13. Jl. Sriwijaya 80 m² 14. Jl. Pasar Ciwangi - m²
1. Jl. Jend. A. Yani 1.540 m² 2. Jl. Jend. Sudirman 192 m² 3. Jl. Ciwangi 292 m² 4. Jl. Stasiun Barat/Timur 160 m² 5. Jl. Pasar Pelita - m² 6. Jl. Perniagaan - m² 7. Jl. RE Martadinata 56 m² 8. Jl. Otista 50 m² 9. Jl. Gudang 120 m² 10. Jl. Siliwangi 120 m² 11. Jl. RA Kosasih 200 m² 12. Jl. Pasundan 162 m² 13. Jl. Pelabuhan 240 m² 14. Jl. Pejagalan 216 m² 15. Jl. Tipar Gede 332 m² 16. Jl. Lettu Bakri - m² 17. Jl. Yulius Usman 64 m² 18. Jl. Ir. H. Juanda 200 m² 19. Jl. Zaenal Zakse 80 m² 20. Jl. P. Kemerdekaan 52 m² 21. Jl. Dewi Sartika - m² 22. Jl. Parkir Barat - m² 23. Jl. Kapt. Harun Kabir 390 m² 24. Jl. Mayawati 160 m² 25. Jl. Bhayangkara 56 m²
222
24 45 20
- - 7
60
15 15 25 25 30 27 49
- 8
25 10 8 - -
60 20 7
Parkir Paralel 65 kendaraan Parkir 30 derajat 157 kendaraan Parkir Paralel Parkir 30 derajat Jl. Stasiun Barat panjang 350 m Ditempati oleh PKL Panjang 200 m ditempati PKL Panjang 300 m ditempati PKL Parkir Paralel Parkir Paralel 40 kendaraan Parkir 30 derajat 20 kendaraan Parkir Paralel Parkir Paralel Parkir Paralel Parkir 30 derajat Parkir Paralel Parkir Paralel Parkir Paralel 9 kendaraan Parkir 30 derajat 40 kendaraan Panjang 500 m ditempati PKL Parkir Paralel Parkir Paralel Parkir Paralel Parkir 30 derajat Panjang 250 m ditempati PKL Parkir 30 derajat Parkir Paralel Parkir Paralel
Jumlah 4.682 m² 702
Jumlah Total 6.671 m² 1.000
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 29
e) Fasilitas perdagangan umum/mall/Super market
NO NAMA PASAR MODERN ALAMAT TAHUN
DIDIRIKAN
1 2 3 4
1. PT. INDOMARCO PRISMA TAMA Jl. ZAENAL ZAKSE 2001
2. PT. INDOMARCO PRISMA TAMA Jl. OTISTA 2002
3. PT. INDOMARCO PRISMA TAMA Jl. R.A. KOSASIH 2001
4. PT. RAMAYANA LESTARI
SENTOSA, Tbk
Jl. TIPAR GEDE No.17 1994
5. PT. HERO SUPERMARKET, Tbk Jl. R.E. MARTADINATA 2001
6. YOGYA TOSERBA AKUR
PRATAMA
Jl. R.E. MARTADINATA 1992
7. PT. MATAHARI PUTERA PRIMA,
Tbk
Jl. KAPT. HARUN KABIR 1996
8. RUMAH MATAHARI
SUPERMALL SMI
Jl. A. YANI 2003
9. ALFA MART (SUMBER ALFARIA
PUTRA)
Jl. A. YANI No.20 2004
10. ALFA MART Jl. PELABUAN 2005
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal, 2005
f) Luas kawasan perindustrian (zone industri) di Kota Sukabumi tidak ada,
sedangkan berdasarkan RTRW Daerah peruntukkan Industri pengolahan ada di
Selatan, di daerah Cikundul dan Cemerlang.
g) Rasio Sekolah Dasar per usia SD
Jumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Usia SD Rasio
122 31.605 25.370 1:259
h) Angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tingkat SD :
APK = 100,58 APM = 98,89
i) Berapa rasio SLTP per usia SLTP?
Jumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Usia SMP Rasio
33 11.572 18.118 1:385
j) Berapa angka Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tingkat SLTP?
APK = 96,85 APM = 95,75
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 30
k) Rasio SLTA per penduduk usia SLTA?
Jumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Usia SMA Rasio
43 14.297 17.293 1:402
l) Berapa angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tingkat SLTA?
APK = 98,71 APM = 74,85
m) Berapa rasio jumlah guru terhadap murid pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA?
Jenjang Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio
SD 859 31.605 1:36
SMP 424 11.572 1:27
SMA 442 14.297 1:32
n) Berapa rasio penduduk usia perguruan tinggi per penduduk usia 19 tahun ke atas
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH USIA 19-24 TAHUN
LAKI-LAKI PEREMPUAN L + P
19,05 % 9,59 % 15,02 %
Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2005
o) Rasio jumlah penduduk buta huruf :
Menurut Data Jawa Barat AMH Kota Sukabumi 98,90 sementara Angka Buta
Huruf 1,10% (diatas usia 44 tahun), sedangkan menurut data dari Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui program Keaksaraan
Fungsional pada Tahun 2004 bahwa Angka Melek Huruf (AMH) sudah mencapai
100% dan Angka Buta Huruf 0%.
p) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk :
Puskesmas : 5,69 Puskesmas per 100.000 penduduk
Rumah Sakit : 105,04 Tempat Tidur per 100.000 penduduk
q) Rasio tenaga medis per penduduk : 19,51 tenaga medis per 100.000 penduduk.
r) Angka Harapan Hidup penduduk dalam dua tahun terakhir :
Tahun 2004 : 67,47
Tahun 2005 : 67,57
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 31
s) Jumlah Kematian Ibu tahun 2005 = 4 orang dari 6.950 kelahiran hidup
t) Angka Kematian Bayi pada saat dilahirkan :
Jumlah Kematian Bayi tahun 2004 = 83 bayi dari 6.421 kelahiran hidup
Jumlah Kematian Bayi tahun 2005 = 47 bayi dari 6.950 kelahiran hidup
u) Bagaimana menghadapi intensitas kejadian luar biasa (penyakit epidemik)?
Mengefektifkan Sistem Kewaspadaan Dini dalam Pencatatan Pelaporan (RR)
dan Monitoring Evaluasi Kegiatan
Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap prosedur tetap penanggulangan KLB
(Kejadian Luar Biasa)
Kesiapan logistik
Mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini
v) Berapa rasio penduduk memiliki akses terhadap air bersih berpipa (piped
water/PAM)?
Rasio Penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih : 30,18% berdasarkan
audit Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun 2005.
w) Berapa prosentase (%) rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2
dan 4 atau perahu dan perahu motor?
Kendaraan Roda 4 : 8.613 buah
Kendaraan Roda 2 : 15.373 buah
Jumlah Total Kendaraan : 23.986 buah
Jumlah Rumah Tangga : 63.396 KK
Prosentase Kendaraan Roda 4 terhadap Jumlah Rumah Tangga : 13,59 %
Prosentase Kendaraan Roda 2 terhadap Jumlah Rumah Tangga : 24,25 %
Prosentase Semua Kendaraan terhadap Jumlah Rumah Tangga : 37,84 %
x) Prosentase pelanggan telepon rumah (fixed phone) terhadap jumlah Kepala
Keluarga adalah 46,34%
y) Prosentase (%) pelanggan terhadap telepon mobile per jumlah populasi :
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 32
z) Prosentase (%) pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga :
Jumlah pelanggan listrik (PLN) : 54.300 pelanggan
Jumlah Rumah Tangga : 63.396 Rumah Tangga
Prosentase : 85,65 %
aa) Rasio Kantor Pos termasuk jasa-jasa (Operating Ratio Pos) = 15,024 per 10.000
penduduk
bb) Jumlah trayek angkutan umum dalam kota/wilayah dan antar kota/daerah :
Mobil Penumpang Umum (MPU) : 22 trayek
Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) : 11 trayek
Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) : 6 trayek
cc) Rasio jumlah angkutan umum yang beroperasi di daerah terhadap jumlah
penduduk
No
No/
Kode
Trayek
Rute Trayek Jenis
Angkutan
Jumlah
Angkut
an
(Unit)
Jumlah
Penduduk
(orang) Rasio
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
02
02 A
05
03
06
08
08 A
14
14 A
15
15 A
20
Terminal Bungbulang – Jl. Stasiun
Timur via Ciandam
Terminal Bungbulang – Jl. Stasiun
Timur via Jl. Pembangunan
Terminal Subang Jaya – Jl. Stasiun
Timur
Terminal Lembur Situ – Jl. Pasundan
Terminal Lembur Situ – Terminal
Sudirman via Jl. AR. Hakim
Cisaat – Jl. Lettu Bakri via Jl. Yulius
Usman
Cisaat – Jl. Pasar Pelita via Jl. Laks.R.E.
Martadinata
Jl. Bhayangkara – RSU R. Syamsudin,
SH via Jl. Sudirman
Jl. Bhayangkara – Jl. Kabandungan via
Jl. Sudirman
Jl. Bhayangkara – Jl. Sudirman via RSU
R.Syamsudin, SH
Jl. Bhayangkara – Jl. Karamat via RSU
R.Syamsudin, SH
Jl. Balandongan – Jl. Tipar Gede via
Supermarket Ramayana
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
15
0
5
251
20
131
114
130
17
144
10
60
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
0,0000%
0%
0,0020%
0,0982%
0,0078%
0,0512%
0,0446%
0,0508%
0,0066%
0,0563%
0,0039%
0,0235%
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 33
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
21
21 A
25
29
26
26 A
27
28
04
10
Jl. Cicadas – Jl. Tipar Gede via
Supermarket Ramayana
Cikundul – Jl. Tipar Gede via
Supermarket Ramayana
Terminal Jubleg – Jl. Tipar Gede via
Supermarket Ramayana
Cikeong – Jl. Tipar Gede via
Supermarket Ramayana
Terminal Bungbulang – Jl. Tipar Gede
via Jl. Pemuda
Terminal Bungbulang – Tipar Gede via
Jl. Garuda
Perum Nanggeleng – Jl. Stasiun Timur
via Jl. Laks. R. E. Martadinata
Terminal Bungbulang – Jl. Stasiun
Timur via Cibunder
Goal Para – Jl. Tipar Gede via
Supermarket Ramayana
Terminal Selabintana – Jl. R. E.
Martadinata via Supermarket Jogja.
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
MPU
15
31
205
10
78
0
87
47
77
167
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
0,0059%
0,0121%
0,0802%
0,0039%
0,0305%
0%
0,0340%
0,0184%
0,0301%
0,0653%
J u m l a h 1.614 225.726 0,6311%
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Sukabumi – Kampung Rambutan
Sukabumi – Kalideres
Sukabumi – Pulogadung
Sukabumi – Bekasi
Sukabumi – Cikarang
Sukabumi – Karawang
Sukabumi – Tanjung Priok
Sukabumi – Jawa Tengah
Sukabumi – Merak
Sukabumi – Ciputat
Sukabumi – Tangerang
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
Bus (AKAP)
93
31
10
28
20
10
17
26
10
36
26
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
0,0364%
0,0121%
0,0039%
0,0109%
0,0078%
0,0039%
0,0066%
0,0102%
0,0039%
0,0141%
0,0102%
J u m l a h 307 225.726 0,1201%
34
35
36
37
38
39
Sukabumi – Leuwi Panjang
Sukabumi – Cirebon
Sukabumi – Pangandaran
Sukabumi – Cisolok
Sukabumi – Bogor
Sukabumi – Depok
Bus (AKDP)
Bus (AKDP)
Bus (AKDP)
Bus (AKDP)
Bus (AKDP)
Bus (AKDP)
160
48
4
68
28
40
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
225.726
0,0626%
0,0188%
0,0016%
0,0266%
0,0109%
0,0156%
J u m l a h 348 225.726 0,1361%
Sumber: Data Sekunder Dinas Perhubungan Kota Sukabumi
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 34
dd) Tabel Aksesibilitas Angkutan Umum Perkotaan Kota Sukabumi
Nomor Trayek Frekuensi Tingkat Transfer 1 2 3
01
01A
03
03A
03B
03C
14
14A
15
15A
20
21
21A
25
25A
27
27A
5,13
13,05
73,79
73,79
4,03
165,00
191,13
56,30
203,91
29,38
48,25
6,15
17,25
132,20
48,75
90,83
43,35
29
35
38
39
44
58
58
79
79
51
25
30
30
76
44
40
34
ee) Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam tahun berjalan sebanyak 266
perusahaan.
ff) Tingkat pengangguran rata-rata per tahun sebesar 22,89%.
gg) Angka partisipasi angkatan kerja rata-rata per tahun sebesar 44,85%.
hh) Rasio dan komposisi penduduk yang bekerja menurut sektor lapangan kerja
NO LAPANGAN USAHA JENIS KELAMIN RATA-
RATA LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
1 Pertanian 7,29 1,14 6,21
2 Industri Pengolahan 11,69 21,06 13,28
3 Listrik/Gas dan Air Minum 0,70 0,00 0,58
4 Bangunan dan Konstruksi 12,57 0,00 10,44
5 Perdagangan, Hotel dan Restoran 38,40 50,56 40,46
6 Pengangkutan dan Komunikasi 12,98 1,14 10,97
7 Lembaga Keuangan, Persewaan
dan Jasa-jasa Perumahan
1,16 1,14 1,16
8 Jasa-jasa 15,25 24,96 16,90
9 Lainnya 0,00 0,00 0,00
J u m l a h 100,0 100,0 100,0
Sumber: BPS Kota Sukabumi
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 35
ii) Prosentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Dan Jenis Kelamin
Di Kota Sukabumi
Kegiatan Penduduk Jenis Kelamin Rata-Rata
Laki-Laki Perempuan
1 2 3 4
Penduduk berumur 10 tahun keatas
ANGKATAN KERJA
a) Bekerja
b) Mencari Pekerjaan
72,14
57,68
14,46
17,81
11,69
6,12
44,85
34,58
10,27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 72,14 17,81 44,85
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 20,04 34,35 22,89
Jumlah Penduduk 124.005 125.434 249.439
Sumber : BPS Kota Sukabumi
jj) Jumlah kasus unjuk rasa perburuhan rata-rata per tahun sebanyak 1 (satu) kasus
kk) Jumlah hotel : 34 Hotel
ll) Jumlah restoran/rumah makan : 57 Restoran
mm) Jumlah obyek wisata : 2 obyek wisata alam
nn) Jumlah bioskop yang ada : 1 bioskop
oo) Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang datang ke obyek wisata :
Wisatawan Mancanegara 15 orang, Wisatawan Nusantara 4.499 orang
pp) Luas wilayah Kota Sukabumi : 4.800,231 ha
qq) Jumlah penduduk selama 2 (dua) tahun terakhir :
Tahun 2003 : 249.439 jiwa
Tahun 2004 : 259.200 jiwa
3. Sosial Budaya
a) Banyaknya Fasilitas Tempat Peribadatan Menurut Jenisnya
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 36
Di Kota Sukabumi
Kecamatan Masjid Mushola Langgar Gereja Vihara
1 2 3 4 5 6
Baros 42 4 74
Citamiang 45 22 73
Warudoyong 56 26 105 2 3
Gunung Puyuh 44 47 49 1
Cikole 71 76 81 12 1
Lembursitu 47 9 101
Cibeureum 40 2 85
Jumlah 345 186 568 14 5
Sumber: Departemen Agama Kota Sukabumi
b) Jumlah tempat pertunjukan kesenian/gedung : 1 gedung
c) Jumlah Panti Sosial : 20 buah
d) Jumlah sarana olah raga : 30 sarana olahraga
D. ASPEK LAINNYA
1. Keamanan dan Ketertiban
Jumlah pos kamling dan petugas keamanan :
a. Jumlah Pos Kamling : 367 buah
Jumlah Pos PBA : 10 buah
Jumlah Pos Ronda : 489 buah
b. Jumlah Petugas Keamanan :
- HANSIP Aktif : 1.918 orang
- KAMRA : 159 orang
- WANRA : 65 orang
- MENWA : 33 orang
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
a) Jumlah gedung Pemerintahan :
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 37
NO KECAMATAN JUMLAH BANGUNAN
1 KECAMATAN CIKOLE 84
2 KECAMATAN WARUDOYONG 62
3 KECAMATAN GUNUNG PUYUH 35
4 KECAMATAN CITAMIANG 50
5 KECAMATAN BAROS 22
6 KECAMATAN LEMBURSITU 41
7 KECAMATAN CIBEUREUM 28
JUMLAH 322
b) Pola Penggunaan Lahan Kota Sukabumi Tahun 2004
NO Penggunaan Lahan 2004
Luas (Ha) %
I LAHAN TERBANGUN 1.068,837 22,27
1 Perumahan
a. Bangunan Rumah 624,832 13,02
b. Pekarangan / Halaman 267,785 5,58
2 Peribadatan 3,617 0,08
3 Perkantoran 9,493 0,20
4 Pendidikan 3,277 0,63
5 Kesehatan 4,018 0,08
6 Perdagangan 10,699 0,22
7 Industri 26,214 0,55
8 Prasarana Dasar 91,919 1,91
II LAHAN TIDAK TERBANGUN
1 Olah Raga 9,760 0,20
2 TPA 5,100 0,11
3 Sawah/Tegalan/Kebun 2.041,783 42,54
4 Pariwisata 5,532 0,12
5 Taman Kota 6,542 0,14
6 Hutan Kota 4,500 0,09
7 Sempadan Sungai 961,168 20,02
III LAIN-LAIN 969,993 14,52
JUMLAH 4.800,231 100,00
Sumber : Dinas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kota Sukabumi, 2005
3. Rentang kendali
a) Jarak rata-rata kecamatan ke pusat pemerintahan kota : 3,997 km
b) Jarak rata-rata kelurahan ke kecamatan Baros : 2,5 km
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 38
Jarak rata-rata kelurahan ke kecamatan Citamiang : 0,836 km
Jarak rata-rata kelurahan ke kecamatan Warudoyong : 1,92 km
Jarak rata-rata kelurahan ke kecamatan Gunung Puyuh : 1,92 km
Jarak rata-rata kelurahan ke kecamatan Cikole : 1,33 km
Jarak rata-rata kelurahan ke kecamatan Lembursitu : 2,8 km
Jarak rata-rata kelurahan ke kecamatan Cibeureum : 4,25 km
Jarak rata-rata kelurahan ke kecamatan yang bersangkutan : 2,579 km
4. Inovasi
a) Inovasi-inovasi yang berhubungan dengan kebijakan daerah dalam meningkatkan
kemampuan pelaksanaan otonomi daerah
Dalam Bidang Keuangan :
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi 2 (dua) aspek penting,
yaitu:
1) Aspek Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Inovasi –inovasi dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan otonomi
daerah diarahkan kepada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
2) Aspek Pengembangan Pengelolaan Belanja Daerah
Inovasi-inovasi lebih diarahkan kepada efisiensi dan efektivitas belanja daerah
dengan menetapkan skala prioritas mulai dari:
- Top Prioritas
- Super Prioritas
- Prioritas
Semua itu sudah ditetapkan dalam PROPEDA, REPETADA, dan Visi Misi Kota
Sukabumi dan Visi Misi instansi.
b) Karakteristik/kekhasan daerah :
Dalam bidang Kesehatan :
Pada tahun 2004-2005 dicanangkan Kelurahan Siaga dengan konsep
SIMAK/ISMAWAR yang programnya lebih komprehensif, tudak hanya aspek
kesehatan ibu dan anak saja.
Dalam bidang Pendidikan:
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 39
1. Pada Tahun Pelajaran 2005-2006 telah diterapkan Kurikulum Keselamatan
Berlalulintas pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
2. Pengembangan sekolah unggulan Mata Pelajaran Olahraga dan Kesenian pada
jenjang SD, SMP, dan SMA.
5. Penghargaan/prestasi
DATA PRESTASI TAHUN 2004
NO JENIS/BIDANG KEGIATAN PRESTASI YANG DIRAIH KETERANGAN
Juara I SD Harapan V SMP Juara III Juara I Juara I Juara I Putri (SD) Juara I Putra (SD) Seleksi MIPA SD No. Urut 76 MIPA SLTP Juara I Juara I Juara II Juara III Juara III Juara II Juara I Bidang Penjualan Juara Harapan II Bidang Akuntansi Juara Harapan II Bidang Tata Busana Juara Harapan III Bidang Teknik Kayu Juara I Bidang Teknik Kayu Juara I Bidang Penjualan Juara I Bidang Akuntansi Juara I Bidang Tata Busana Juara II Bidang Pidato Bahasa Jerman Juara III Bidang Teknik Rumbing Juara III Bidang Teknik Listrik Juara I Juara I Juara I
Tingkat Nasional Tingkat Nasional Tingkat Jawa Barat Se-Wilayah Bogor Se-Wilayah Bogor Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Nasional Tingkat Jawa Barat Tingkat Nasional Se-Wilayah Bogor Se-Wilayah Bogor Se-Wilayah Bogor Se-Wilayah Bogor Tingkat Jawa Barat Tingkat Nasional Tingkat Nasional Tingkat Nasional Tingkat Nasional Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Se-Wilayah Bogor Se-Wilayah Bogor Se-Wilayah Bogor
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 40
- Usaha Kecil Bidang Produksi Manufaktur
- Usaha Kecil Bidang Produksi Makanan
Terbaik (Pengrajin Box Jam) Terbaik (Produk Kripik Singkong)
Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat
4.
5.
PEMERINTAHAN - Rintisan Program SAK/SIAK (Sistem
Administrasi Kependudukan/ Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
- Lomba Tertib Lalu Lintas OLAH RAGA - Anggar - Atletik - BPOC/Renang - Silat - Senam - Bulutangkis - Sepak Takraw - Tenis Meja
Percontohan di Jawa Barat Juara I Juara III Juara III Juara I SMP Juara I SMA Juara III SMA Juara I Juara I SD Juara I SMK Juara I SD Juara III SD Juara I Juara II Juara III Juara I SMA Juara III SMA
Akan diberlakukan untuk Tahun 2005 Tingkat Jawa Barat PON PON Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat PON Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat Tingkat Jawa Barat
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Prosentase (%) Realisasi Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Berdasarkan Target Yang Telah Ditentukan
No Uraian 2002 2003 2004 Keterangan
1 2 3 4 5 6
1. % Realisasi pencapaian IPM
Jawaban Instrument Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 41
2. IPM 72,94 73,4 74,22 *) *)Angka Prediksi
3. % dari target 91,18 91,75 92,78
4. Peningkatan 1,95 0,63 1,10 IPM tahun 2001 : 71,52