RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI TENTANG REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI BUMI Jakarta Jakarta , , 20 FEBRUARI 20 FEBRUARI 200 2006
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RANCANGANKEPUTUSAN MENTERI
TENTANGREKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMIPANAS BUMI
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMIPANAS BUMI
JakartaJakarta, , 20 FEBRUARI 20 FEBRUARI 20020066JakartaJakarta, , 20 FEBRUARI 20 FEBRUARI 20020066
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANGLATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMUDIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMU
• Kegiatan pertambangan berpotensi mengubah Kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam;bentang alam;
• Diperlukan upaya pengendalian yang dapat Diperlukan upaya pengendalian yang dapat menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan;kegiatan pertambangan;
• Perlu ada jaminan kepastian hukum bagi Perlu ada jaminan kepastian hukum bagi Perusahaan yang akan melaksanakan Reklamasi Perusahaan yang akan melaksanakan Reklamasi dan Penutupan Tambang;dan Penutupan Tambang;
• Sebagai pelaksanaan Pasal 46 dan 68 PP Nomor Sebagai pelaksanaan Pasal 46 dan 68 PP Nomor 75 Tahun 2001;75 Tahun 2001;
• Perlu perencanaan Penutupan Tambang sejak Perlu perencanaan Penutupan Tambang sejak awal untuk mengetahui manfaat yang awal untuk mengetahui manfaat yang sebenarnya sebenarnya (real benefit(real benefit))..
• Kegiatan pertambangan berpotensi mengubah Kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam;bentang alam;
• Diperlukan upaya pengendalian yang dapat Diperlukan upaya pengendalian yang dapat menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan;kegiatan pertambangan;
• Perlu ada jaminan kepastian hukum bagi Perlu ada jaminan kepastian hukum bagi Perusahaan yang akan melaksanakan Reklamasi Perusahaan yang akan melaksanakan Reklamasi dan Penutupan Tambang;dan Penutupan Tambang;
• Sebagai pelaksanaan Pasal 46 dan 68 PP Nomor Sebagai pelaksanaan Pasal 46 dan 68 PP Nomor 75 Tahun 2001;75 Tahun 2001;
• Perlu perencanaan Penutupan Tambang sejak Perlu perencanaan Penutupan Tambang sejak awal untuk mengetahui manfaat yang awal untuk mengetahui manfaat yang sebenarnya sebenarnya (real benefit(real benefit))..
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
Penyusunan Rencana Reklamasi & RPT dilakukan sebelum memulai kegiatan eksploitasi dan merupakan bagian dari studi kelayakan;
Rencana Reklamasi & RPT disampaikan kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
Rencana Reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian tahunan, meliputi :
• tata guna lahan sebelum & sesudah ditambang;• pembukaan lahan;• penataan lahan, revegetasi atau kegiatan lain;• pembiayaan.
(Lanjutan) (Lanjutan) (Lanjutan) (Lanjutan)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
RPT meliputi :• Gambaran kondisi wilayah penambangan pada saat
eksploitasi berakhir;• Fasilitas yang akan dibongkar & dipertahankan;• Lokasi & sarana yang akan diamankan;• Pemantauan;• Rencana biaya.
Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan penilaian dan persetujuan Rencana Reklamasi dalam jangka waktu 30 hari (tidak termasuk hari yang diperlukan untuk penyempurnaan);
(Lanjutan) (Lanjutan) (Lanjutan) (Lanjutan)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan penilaian dan persetujuan RPT dalam jangka waktu 90 hari (tidak termasuk hari yang diperlukan untuk penyempurnaan);
Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota dalam memberikan persetujuan Rencana Reklamasi & RPT setelah mendengan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :
• Pemerintah; dan atau• Pemerintah Daerah; dan atau• Masyarakat yang terkena dampak kegiatan secara
langsung.
Perusahaan wajib melakukan perubahan Rencana Reklamasi dan RPT apabila terjadi sesuatu atau lebih yang telah ditentukan dalam Keppres.
V.V. JAMINAN JAMINAN V.V. JAMINAN JAMINAN
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
REKLAMASI Perusahaan wajib menyediakan Jaminan
Reklamasi; Komponen Jaminan Reklamasi terdiri dari :
• Biaya penataan kegunaan lahan;• Biaya revegetasi;• Biaya pencegahan & penanggulangan air asam
tambang;• Biaya untuk pekerjaan sipil.
Jaminan Reklamasi harus ditempatkan sebelum memulai kegiatan eksploitasi atau operasi/produksi dan ditempatkan setiap tahun.
Bentuk Jaminan Reklamasi dapat berupa Deposito Berjangka atau Bank Garansi/Asuransi atau Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve).
(Lanjutan) (Lanjutan) (Lanjutan) (Lanjutan)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
Perusahaan dapat mengajukan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
• kinerja perusahaan; atau• kemampuan keuangan perusahaan.
Bentuk jaminan & perubahan bentuk jaminan yang diusulkan oleh perusahaan dan harus mendapat persetujuan Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi apabila pekerjaan Reklamasi telah selesai dilaksanakan.
Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melakukan Reklamasi.
(Lanjutan) (Lanjutan) (Lanjutan) (Lanjutan)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
PENUTUPAN TAMBANG Perusahaan wajib menyediakan Jaminan Penutupan
Tambang; Jumlah Jaminan Penutupan Tambang dihitung
berdasarkan perkiraan biaya pemulihan, pemantauan dan pemeliharaan wilayah serta biaya penanganan B3 sebagaimana tercantum dalam RPT, meliputi :
• penyumbatan terowongan (shaft caps), pembongkaran bangunan dan pemasangan tanda bahaya (safety hazard);
• kolam tailing, termasuk kolam sedimentasi dan penjernihan (sedimentation and polishing ponds);
• kolam air tambang (mine water ponds); • timbunan limbah batuan (waste rock piles); • tempat penimbunan konsentrat dan bijih;
(Lanjutan) (Lanjutan) (Lanjutan) (Lanjutan)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
Jaminan Penutupan Tambang ditempatkan setiap tahun sesuai umur tambang, dan wajib terkumpul dengan ketentuan sbb :
• Sebelum beroperasi, bila umur tambang ≤ 2 tahun;• 2 th sebelum produksi, bila umur tambang ≤ 15
tahun;• Tahun ke 13, bila umur tambang ≥ 15 tahun.
Bentuk Jaminan Penutupan Tambang berupa Deposito Berjangka.
Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan Pencairan Jaminan berikut bunganya apabila pekerjaan Penutupan Tambang telah selesai dilaksanakan.
PENGAWASANPENGAWASANPENGAWASANPENGAWASAN
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Tambang dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannyakewenangannya..
Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Tambang dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannyakewenangannya..
Rencana Reklamasi & RPT yang telah disampaikan oleh Rencana Reklamasi & RPT yang telah disampaikan oleh Perusahaan sebelum berlakunya Keppres ini dianggap Perusahaan sebelum berlakunya Keppres ini dianggap telah menyampaikan RPT sesuai dengan Keppres ini telah menyampaikan RPT sesuai dengan Keppres ini (kecuali mengenai Jaminan(kecuali mengenai Jaminan, ditempatkan berdasarkan , ditempatkan berdasarkan Keppres iniKeppres ini))..
Perusahaan yang belum menyampaikan Perusahaan yang belum menyampaikan Rencana Rencana Reklamasi & RPT Reklamasi & RPT harusharus menyamenyampaikan Rencana mpaikan Rencana Reklamasi & RPT Reklamasi & RPT berdasarkan berdasarkan Keppres ini paling lama Keppres ini paling lama 1 tahun sejak berlaku.1 tahun sejak berlaku.
Rencana Reklamasi & RPT yang telah disampaikan oleh Rencana Reklamasi & RPT yang telah disampaikan oleh Perusahaan sebelum berlakunya Keppres ini dianggap Perusahaan sebelum berlakunya Keppres ini dianggap telah menyampaikan RPT sesuai dengan Keppres ini telah menyampaikan RPT sesuai dengan Keppres ini (kecuali mengenai Jaminan(kecuali mengenai Jaminan, ditempatkan berdasarkan , ditempatkan berdasarkan Keppres iniKeppres ini))..
Perusahaan yang belum menyampaikan Perusahaan yang belum menyampaikan Rencana Rencana Reklamasi & RPT Reklamasi & RPT harusharus menyamenyampaikan Rencana mpaikan Rencana Reklamasi & RPT Reklamasi & RPT berdasarkan berdasarkan Keppres ini paling lama Keppres ini paling lama 1 tahun sejak berlaku.1 tahun sejak berlaku.