Jaminan-Halal PDAM Kota tangerang

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

________________________________________________

SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)

PDAM TIRTA BENTENG

KOTA TANGERANG

1


________________________________________________

MAN-01

2


________________________________________________

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan…………………………………………………………………. 3Daftar Disribusi Dokumen…………………………………………………………... 4Daftar Revisi Dokumen…………………………………………………………….... 5Pernyataan Kebijakan Halal …….………………………………………………….. 6Pendahuluan………………………………………………………………………….. 7Sistem Jaminan Halal………………………………………………………………… 8 1. Kebijakan Halal ……………………………………………………..…………… 82. Panduan Halal ……………………………………………………………………. 83. Organisasi Manajemen Halal ……………………………………………………173.1. Persyaratan Auditor Internal ………………………………………………….. 183.2. Uraian Tugas dan Wewenang Auditor Halal …………………………………. 183.3. SOP ………………………………………………………………………………. 203.4. Acuan Teknis ……………………………………………………………………. 233.5. Sistem Administrasi …………………………………………………………….. 253.6. Sistem Dokumentasi …………………………………………………………….. 253.7. Sosialisasi ……………………………………………………………………….... 263.8. Pelatihan …………………………………………………………………………. 263.9. Komunikasi Internal dan External …………………………………………….. 273.10. Audit Internal ………………………………………………………………… 273.11. Tindakan Perbaikan …………………………………………………………. 293.12. Kaji Ulang Manjemen ……………………………………………………….. 29Lampiran Pohon keputusan untuk identifikasi Titik Kritis ………………………. 30Matrix bahan baku, Tambahan dan Penolong …………………………………….. 39Tabel Daftar Bahan titik Kritis ……………………………………………………... 40Lampiran Form Laporan Berkala…………………………………………………... 41Lampiran Borang Audit Halal Internal ……………………………………………. 42Lampiran Laporan Ketidak sesuaian ………………………………………………. 47Lampiran Laporan Tinjauan Manajemen …………………………………………. 48 Lampiran Daftar Lembaga Sertifikasi Halal yang diakui MUI……………………Lampiran SK Pembentukan Tim AHI………………………………………………

3


________________________________________________

SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)

PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Disiapkan oleh:

Auditor Halal Internal

Ketua

(Sumarya, ST)

Disahkan oleh:

Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang

Direktur Utama

(Ir.H. Ahmad Marju Kodri)

4


________________________________________________

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN MANUAL PDAM TIRTA BENTENG

KOTA TANGERANG

NO JABATAN NAMA TANDATANGAN TANGGAL

1 Direktur Utama Ir. H. Ahmad Marju Kodri 01/03/11

2 Kepala Bagian Produksi Sumarya, ST 01/03/11

3 Kepala Seksi Pengolahan Ida Nuraida, A.md 01/03/11

4 Kepala Seksi Laboratorium Gusni Elgawati, A.md 01/03/11

5 Kepala Seksi Umum &

Pergudangan

Asep Sudrajat 01/03/11

6 Staf Umum & Pergudangan Ade Kurniawan 01/03/11

7 Staf Laboratorium Akhmad Kautsar 01/03/11

8 Staf Pengolahan Yudiana Efendi 01/03/11

5


________________________________________________

DAFTAR REVISI DOKUMEN MANUAL PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Perubahan Dokumen yang direvisi Dokumen hasil revisi KeteranganNo. Tanggal Edisi Bab Hala

manEdisi Bab Hala

man1 01/03/11 1 all all all all Penerbitan

awal

6


________________________________________________

KEBIJAKAN HALAL PDAM TIRTA BENTENG

KOTA TANGERANG

PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang berkomitmen untuk memproduksi Air

Minum dengan kualitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No.492/ MENKES/PER/IV/2010 yang bersertifikat halal secara konsisten

sehingga secara sehat, aman dan halal digunakan oleh pelanggan atau masyarakat

Kota Tangerang yang beragama Islam tanpa khawatir akan keharamannya, melalui :

1. Menjamin produk Air Minum yang dihasilkan Halal yaitu dengan adanya

sertifikasi Halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI)

2. Menjamin proses produksi bebas dari bahan Haram atau Najis

3. Menjamin Pemasok berasal dari sumber yang Halal

7


________________________________________________

PENDAHULUAN

1. Profil Perusahaan

a. Nama Perusahaan : PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang

Alamat kantor Pusat : Jl. Komp. PU. Prosida Bendung X Kelurahan Mekarsari Kec.

Neglasari Kota Tangerang 15129

b. Alamat Pabrik : Jl. Kompek PU. Prosida Bendung X Kelurahan Mekarsari

Kecamatan Neglasari Kota Tangerang 15129

c. Jenis Produk : Air Minum Perpipaan

d. Kapasitas produksi : 800.000 m3/bulan

PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang adalah perusahaan umum milik Pemerintah Kota

Tangerang yang bergerak di bidang jasa pelayanan Air Minum yang memproduksi Air Minum

perpipaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Perusahaan ini berdiri sejak

tahun 1995 dan mengalami perkembangan pesat sampai saat ini dengan total produksi 9.700.000

m3/tahun dengan jumlah sambungan langganan 18.000 yang terdiri dari sambungan rumah tangga,

industri dan Bandara Soekarno Hatta.

2. Tujuan Penerapan

Tujuan dari penerapan Sistem Jaminan Halal adalah bertanggung jawab terhadap masyarakat

Kota Tangerang yang menggunakan Air PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang agar merasa yakin

bahwa air yang digunakan aman bagi kesehatan dan juga aman kehalalannya. Oleh karena itu

diperlukan pensertifikasian Halal dari MUI sebagai jaminan akan kehalalannya.

3. Ruang Lingkup Penerapan

Untuk saat ini Sistem Jaminan Halal PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang diterapkan secara tetap

pada Pembelian, Penerimaan Bahan, Produksi (meliputi pengolahan dan laboratorium),

Penyimpanan Bahan dan Produk sesuai dengan syariat Islam.

8


________________________________________________

SISTEM JAMINAN HALAL

1. Kebijakan Halal

Pernyataan dari kebijakan Halal merupakan langkah awal dari penerapan Sistem Jaminan Halal

(SJH) Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis komitmen perusahaan untuk memproduksi

produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan

baku, konsistensi dalam proses produksi halal.

2. Panduan Halal

Panduan Halal adalah panduan untuk mengidentifikasi bahan atau proses pada titik kritis yang

diterapkan pada suatu perusahaan yang terdiri dari

2.1. Halal adalah boleh. Pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara

khusus disebutkan dalam Al Qur’an atau Hadits.

Haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas.

Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan

terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia ini

2.2. Referensi Al Qur’an dan fatwa MUI

2.2.1. Prinsip-prinsip tentang Hukum Halal dan Haram

2.2.1.1. Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya.

2.2.1.2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata.

2.2.1.3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku

syirik terhadap Allah SWT.

2.2.1.4. Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya.

2.2.1.5. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi

membutuhkan yang haram

2.2.1.6. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.

2.2.1.7. Menyiasati yang haram, haram hukumnya.

2.2.1.8. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram.

2.2.1.9. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram.

2.2.1.10. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.

9


________________________________________________

2.2.2. Halal dan Haram berdasarkan AL QUR’AN

2.2.2.1. Al-Baqarah 168: “Hai sekalian umat manusaia makanlah dari apa yang ada di

bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syetan.

Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian”.

2.2.2.2. Al-Baqarah 172-173 : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara

rezki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada

Allah, jika benar-benar kepada-Nya kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya

mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang

disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa,

sedangkan ia tidak berkehendak dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa,

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”.

2.2.2.3. Al-Anam 145 : “Katakanlah, saya tidak mendapat pada apa yang diwahyukan

kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang memakannya, kecuali bangkai, darah

yang tercurah, daging babi karena ia kotor atau binatang yang disembelih dengan

atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedangkan ia tidak

menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya

Allah Maha Pengampun Lagi Maha Pengasih”.

2.2.2.4. Al-Maidah 3 : “Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan

yang disembelih dengan atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang

jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang kalian sempat

menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagi kalian binatang yang disembelih disisi

berhala”.

2.2.2.5. Al-Maidah 90-91 : “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya

meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kalian mendapat keuntungan. Sesungguhnya syetan itu hendak

menimbulkan permusuhan dan perbencian di antara kalian lantaran meminum

khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat, maka

apakah kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu”.

2.2.2.6. Al-Maidah 96 : “Dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan

makanannya”.

10


________________________________________________

2.2.2.7. AL-A’raf 157 : “Dia menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan

mengharamkan kepada mereka segala yang kotor”.

2.2.3. Fatwa MUI untuk Bahan dan Proses Produksi

2.2.3.1. Khamr

a. Segala sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebagai khamr.

b. Minuman yang mengandung minimal 1 % ethanol, dikategorikan sebagai khamr.

c. Minuman yang dikategorikan khamr adalah najis.

d. Minuman yang diproduksi dari proses fermentasi yang mengandung kurang dari

1 % ethanol, tidak dikategorikan khamr tetapi haram untuk dikonsumsi.

2.2.3.2. Ethanol

a. Ethanol yang diproduksi dari industri bukan khamr hukumnya tidak najis atau

suci.

b. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari

industri khamr untuk proses produksi pangan hukumnya :

1. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi

2. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.

3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari

industri khamar untuk proses produksi industri hukumnya haram.

2.2.3.3. Hasil Samping Industri Khamr

a. Fusel oil yang berasal dari hasil samping industri khamr adalah haram dan najis

b. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci

c. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr

hukumnya haram.

d. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan

direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya

halal dan suci.

e. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui

rekayasa, hukumnya halal dan suci.

f. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga

hilang rasa, bau dan warna khamar-nya, hukumnya halal dan suci.

11


________________________________________________

2.2.3.4. Flavor Yang Menyerupai Produk Haram

Flavor yang menggunakan nama dan mempunyai profil sensori produk haram,

contohnya flavor rum, flavor babi, dan lain-lain, tidak bias disertifikasi halal serta

tidak boleh dikonsumsi walaupun ingredient yang digunakan adalah halal.

2.2.3.5. Produk Mikrobial

a. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal

adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang

najis dan haram adalah haram.

b. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan

yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran,

skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.

c. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses produksi produk lain

yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam

media pertumbuhannya, hukumnya haram.

d. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri

kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

2.2.3.6. Penggunaan Alat Bersama

a. Alat berkas dipakai babi/anjing harus dicuci dengan cara di-sertu (dicuci dengan

air 7 x, yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki

daya pembersih yang sama).

b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-

babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

2.2.3.7. Air Daur Ulang

a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan

(rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (musta’mal), terkena najis

(mutanajjis) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna,

dan bau (mutaghayyir) sehingga dapat dimanfaatkan kembali

Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.

b. Ketentuan Hukum

12


________________________________________________

Air daur ulang adalah suci mensucikan (thahir muthahhir), sepanjang diproses

sesuai dengan ketentuan fikih.

Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1

adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut :

Thariqat an-Nazh yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau

yang telah berubah sifatnya tersebut, sehingga yang tersisa tinggal air

yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya.

Thariqah al-Mukatsarah yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi

mensucikan (thahir muthahhir) pada air yang terkena najis (mutanajjis)

atau yang berubah (mutaghayyir) tersebut hingga mencapai volume paling

kurang dua kullah; serta unsure najis dan semua sifat yang menyebabkan

air itu berubah menjadi hilang.

Thariqah Taghyir yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau

yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang

dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan

(thahir muthahhir) dengan syarat :

o Volume air nya lebih dari dua kullah

o Alat bantu yang digunakan harus suci

c. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan untuk

berwudlu, mandi, mensucikan najis dan istinja’, serta halal diminum, digunakan

untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan

kesehatan.

2.2.4. Beberapa contoh Bahan Kritis

2.2.4.1. Daging

Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih

tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Hal-hal yang menjadi titik proses

penyembelihan adalah sebagai berikut :

a. Penyembelihan (harus seorang muslim yang taat dan melaksanakan syariat

Islam sehari-hari).

13


________________________________________________

b. Pemingsanan (tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih).

c. Peralatan/pisau (harus tajam)

d. Proses pasca penyembelihan hewan harus benar-benar mati sebelum proses

dilanjutkan dan darah harus keluar secara tuntas).

Untuk daging impor perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini :

Harus dilengkapi dengan sertifikat halal dari lembaga yang diakui LP POM

MUI.

Harus dilengkapi dengan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya

(contoh : dokumen kesehatan).

Harus ada kecocokan dantara sertifikat halal dengan dokumen lain.

Harus ada kecocokan antara dokumen dengan fisik (kemasan, label, dan

lain-lain).

Harus ada kecocokan no lot, plant number, tanggal penyembelihan dan

sebagainya.

2.2.4.2. Bahan Turunan Hewani

Bahan turunan hewani berstatus halal dan suci jika berasal dari hewan yang

disembelih sesuai dengan syariat Islam, bukan berasal dari darah dan tidak

bercampur dengan bahan haram atau najis. Berikut ini disampaikan contoh-contoh

bahan turunan hewani / mungkin berasal dari turunan hewani :

Lemak

Protein

Gelatin

Kolagen

Asam lemak dan turunannya (E430-E436)

Garam atau ester asam lemak (E470-E495)

Gliserol/gliserin (E422)

Asam amino (contoh : sistein, fenilalanin, dan sebagainya)

Edible bone phosphate (E521)

Di/trikalsium fosfat

Tepung plasma darah

Konsentrat globulin

14


________________________________________________

Fibrinogen

Media pertumbuhan mikroba (contoh : blood agar)

Hormon (contoh : insulin)

Enzim dari pancreas babi/sapi (amylase, lipase, pepsin, tripsin)

Taurin

Plasenta

Produk susu, turunan susu dan hasil sampingnya yang diproses

menggunakan enzim (contoh: keju, whey, laktosa, kasein/kaseinat)

Beberapa vitamin (contoh : vitamin A, B6, D, E)

Arang aktif

Kuas

2.2.4.3. Bahan Nabati

Bahan nabati pada dasarnya halal, akan tetapi jika diproses menggunakan bahan

tambahan dan penolong yang tidak halal, maka bahan tersebut menjadi tidak halal.

Oleh karena itu perlu diketahui alur proses produksi beserta bahan tambahan dan

penolong yang menggunakan dalam memproses suatu bahan nabati. Berikut ini

disampaikan beberapa contoh bahan nabati yang mungkin menjadi titik kritis :

Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2,

asam folat.

Oleoresin (cabe, rempah-rempah dan lain-lain) dapat menggunakan

emulsifier (contoh: polysorbate/tween & glyceril monooleat yang mungkin

berasa dari hewan), supaya dapat larut air.

Lesitin kedelai mungkin mengunakan enzim fosfolipase dalam proses

pembuatannya untuk memperbaiki sifat fungsionalnya.

Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) perlu diperhatikan jika proses

hidrolisisnya menggunakan enzim.

2.2.4.4. Produk Hasil Samping Industri Minuman Beralkohol dan turunannya

Produk/bahan hasil samping industri minuman beralkohol beserta turunannya

berstatus haram jika cara memperolehnya hanya melalui pemisahan secara fisik dan

produk masih memiliki sifat khamr. Akan tetapi jika bahan/produk tersebut

direaksikan secara kimiawi sehingga menghasilkan senyawa baru, maka senyawa

15


________________________________________________

baru yang telah mengalami perubahan kimia statusnya menjadi halal. Beberapa

contoh produk hasil samping industri minuman beralkohol dan turunannya yang

merupakan titik kritis :

Cofnac oil (merupakan hasil samping distilasi cognac/brandy)

Fusel oil (merupakan hasil samping distilled beverages) dan turunannya

seperti isoamil alcohol, isobutyl alcohol, propel alcohol, gliserol,

asetaldehid, 2,3 butadiol, aseton dan diasetil dan sebagainya).

Brewer yeast (merupakan hasil samping industri bir)

Tartaric Acid (hasil samping industri wine)

2.2.4.5. Produk Mikrobial

Status produk microbial dapat menjadi haram jika termasuk dalam kategori berikut:

Produk microbial yang jelas haram, yaitu produk minuman beralkohol

(khamr) beserta produk samping dan turunannya.

Produk microbial yang menggunakan media dari bahan yang haram pada

media agar, propagasi dan produksi. Contoh media yang haram atau

diragukan kehalalannya diantaranya : darah, peptone (produk hasil hidrolisis

bahan berprotein seperti daging, kasein atau gelatin menggunakan asam

atau enzim).

Produk microbial yang dalam proses pembuatanya melibatkan enzim dari

bahan yang haram.

Produk microbial yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan

penolong yang haram. Contoh adalah penggunaan anti busa dalam kultivasi

mikroba yang dapat berupa minyak/lemak babi, gliserol atau bahan lainnya.

Produk mikroba rekombinan yang menggunakan gen berasal dari bahan

yang haram. Contoh adalah sabagai berikut ;

a. Enzim a-amilase dan protease yang dihasilkan oleh Saccharomyces

cerevisae rekombinan dengan gen dari jaringan hewan.

b. Hormon insulin yang dihasilkan oleh E. coli rekombinan dengan gen

dari jaringan pancreas babi.

c. Hormone pertumbuhan (human growth hormone) yang dihasilkan oleh

E.coli rekombinan.

16


________________________________________________

2.2.4.6. Bahan-Bahan Lain

Selain kelompok bahan-bahan diatas, berikut ini adalah contoh bahan /kelompok

bahan yang sering menjadi titik kritis.

Aspartam (terbuat dari asam amino fenilalanin dan asam asparta)

Pewarna alami

Flavor

Seasoning

Bahan pelapis vitamin

Bahan pengumulsi dan penstabil

Anti busa

Dan lain-lain

2.3. Keputusan Identifikasi Titik Kritis (Lampiran)

2.4. Daftar Identifikasi Kontrol Titik Kritis pada material dan tindakan pencegahan

(lampiran)

2.5. Daftar Identifiksi Kontrol Titik Kritis pada proses produksi dan tindakan pencegahan

(lampiran)

3. Organisasi Manajemen Halal

Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan

efektivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas

tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait dengan

system berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambilan kebijakan tertinggi sampai tingkat

pelaksana teknis lapangan. Contoh struktur organisasi manajemen halal dapat dilihat pada gambar

1. Manajemen yang terlibat merupakan perwakilan dari manajemen puncak, meliputi seksi

17


________________________________________________

pengolahan, laboratorium, pengadaan, pergudangan serta operator produksi. Organisasi

manajemen halal dipimpin seorang Koordinator Auditor Halal Internal (KAHI) yang melakukan

koordinasi dalam menjaga kehalalan produk serta menjadi penanggung jawab komunikasi antara

perusahaan dengan LPPOM MUI.

Gambar 1. Struktur Organisasi Manajemen Halal

18

DIREKTUR UTAMAIr. H. Ahmad Marju Kodri

Laboratorium (Gusni E dan A. Kautsar)

Produksi(Yudiana E)

Pergudang(Ade K.)

Pengadaan (Asep S)

Pengolahan(Ida N)

LPPOMMUI

Koordinator AuditorHalal Internal

( Sumarya, ST)


________________________________________________

Persyaratan, tugas dan wewenang auditor halal internal adalah sebagai berikut :

3.1. Persyaratan Auditor halal internal.

3.1.1. Karyawan tetap perusahaan bersangkutan.

3.1.2. Koordinator Tim Auditor halal internal adalah seorang Muslim yang mengerti dan

menjalankan syariat Islam.

3.1.3. Berada dalam lingkup Manajemen Halal.

3.1.4. Berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum seperti seksi

Laboratorium, Pengadaan, Pengolahan dan Pergudangan.

3.1.5. Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses produksi

secara keseluruhan.

3.1.6. Diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahaan dan diberi wewenang penuh

untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan SJH termasuk

tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau

penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.

3.2. Uraian Tugas dan Wewenang Auditor Halal internal berdasarkan fungsi setiap bagian

yang terlibat dalam struktur manajemen halal:

3.2.1. Manajemen Puncak

3.2.1.1. Merumuskan kebijakan perusahaan berkaitan dengan kehalalan produk yang

dihasilkan.

3.2.1.2. Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan SJH di perusahaan.

3.2.1.3. Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SJH

3.2.1.4. Memberikan wewenang kepada koordinator auditor halal internal untuk

melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu yang berkaitan dengan

pelaksanaan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada

penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang

ditetapkan LLPOM MUI.

3.2.2. Ketua Auditor Halal Internal

3.2.2.1.Menyusun manual SJH

3.2.2.2.Mengkoordinasi pelaksanaan SJH

3.2.2.3.Membuat laporan pelaksanaan SJH

19


________________________________________________

3.2.2.4.Melakukan komunikasi dengan pihak LPPOM-MUI

3.2.3. Pengolahan

3.2.3.1. Menyusun sistem pengolahan berdasarkan bahan yang telah disusun oleh

KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.

3.2.3.2. Menyusun sistem perubahan bahan sesuai dengan ketentuan halal.

3.2.3.3. Mencari alternativ bahan yang jelas kehalalannya.

3.2.3.4. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam formulasi dan pembuatan

produk baru.

3.2.4. Pengendalian dan Pengawasan Mutu (Laboratorium)

3.2.4.1. Menyusun dan melaksanakan prosedur pemantauan dan pengendalian untuk

menjamin konsistensi produksi halal.

3.2.4.2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap bahan yang masuk sesuai dengan

sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya.

3.2.4.3. Melakukan komunikasi dengan KAHI terhadap setiap penyimpangan dan

ketidakcocokan bahan dengan dokumen kehalalan.

3.2.5. Pembelian (Pengadaan)

3.2.5.1. Menyusun prosedur dan pelaksanakan pembelian yang dapat menjamin

konsistensi bahan sesuai dengan daftar bahan yang telah disusun oleh KAHI dan

diketahui oleh LPPOM MUI.

3.2.5.2. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam pembelian bahan baru dan atau

pemilihan pemasok baru.

3.2.5.3. Melakukan evaluasi terhadap pemasok dan menyusun peringkat pemasok

berdasarkan kelengkapan dokumen halal.

3.2.6. Produksi (Production)

3.2.6.1. Menyusun prosedur produksi yang dapat menjamin kehalalan produk

3.2.6.2. Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan

najis.

3.2.6.3. Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matrik formulasi bahan yang

telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.

3.2.6.4. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam hal proses produk halal.

20


________________________________________________

3.2.7. Pergudangan

3.2.7.1. Menyusun prosedur administrasi pergudangan yang dapat menjamin

kehalalan bahan dan produk yang disimpan serta menghindari terjadinya

kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis.

3.2.7.2. Melaksanakan Penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan

dan produk yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.

3.2.7.3. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam sistem keluar masuknya bahan

dari dan kedalam gudang.

3.3. Standard Operating Procedures (SOP)

Standard Operating Prosedures (SOP) adalah suatu perangkat intruksi yang dibakukan untuk

menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. SOP dibuat agar perusahaan mempunyai

prosedur baku untuk mencapai tujuan penerapan SJH yang mengacu kepada kebijakan halal

perusahaan. SOP dibuat untuk seluruh kegiatan kunci pada proses produksi halal yaitu bidang

Produksi (pengolahan dan pengawasan), Purchasing, dan Gudang. Adanya perbedaan

teknologi proses maupun tingkat kompleksitas di tiap perusahaan maka SOP di setiap

perusahaan bersifat unik. Contoh kegiatan-kegiatan kunci yang masuk dalam SOP antara lain

SOP pembelian bahan, pengunaan bahan baru, penggantian dan penambahan pemasok baru

dan lain-lain.

3.3.1. SOP Pembelian Barang.

3.3.1.1. Bahan yang dibeli harus mengacu pada daftar bahan yang telah diketahui oleh

LP POM MUI

3.3.1.2. Pembelian harus dapat menjamin bahwa yang akan dibeli sesuai dengan data

yang tertera pada sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode bahan, nama

perusahaan, nama dan lokasi pabrik).

3.3.1.3. Dokumen pembelian harus terdokumentasi dengan baik dan lengkap.

3.3.2. SOP Pemeriksaan dan penerimaan Bahan

3.3.2.1. Nama bahan kode bahan, produsen, nama dan lokasi pabrik diperiksa

kesesuaiannya dengan daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI

21


________________________________________________

3.3.2.2. Bila sertifikat halal menghendaki logo khusus, logo tersebut harus dipastikan

ada pada kemasan halal.

3.3.2.3. Untuk bahan yang sertifikat halalnya diterbitkan per pengapalan, perlu

dipastikan bahwa lot number, kuantitas, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa

sesuai dengan yang tercantum pada dokumen halal.

3.3.2.4. Bahan yang telah diperiksa dan sesuai dengan kriteria maka diberi halal pass.

3.3.2.5. Bahan yang tersimpan digudang adalah bahan yang sesuai dengan dafatar

bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI. Apabila ada bahan diluar daftar

tersebut maka penempatannya harus dipisah dan dipastikan tidak terjadi

kontaminasi silang.

3.3.2.6. Bahan yang disimpan digudang harus terbebas dari najis dan bahan haram.

3.3.2.7. Setiap mutasi (pemasukan dan pengeluaran) bahan dari gudang harus dicatat

serta dilengkapi dengan kartu stock, nota permintaan barang dan bukti penerimaan

barang.

3.3.3. SOP Penggantian dan Penambahan Pemasok baru

3.3.3.1. Jika bahan termasuk kategori kritis, maka diperiksa apakah pemasok baru

telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diakui oleh LP

POM MUI.

3.3.3.2. Bila pemasok tidak memiliki sertifikat halal maka disarankan untuk mencari

pemasok lain yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang

telah diketahui oleh LP POM MUI>

3.3.3.3. Bila tidak ditemukan alternatif pemasok baru yang telah memiliki sertifikat

halal maka perlu dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis yang menjelaskan asal

usul bahan (sourcce of orogin) dan diagram alir proses pembuatan bahan tersebut

serta dikonsultasikan kepada LP POM MUI melalui internal auditor.

3.3.3.4. Harus ada jaminan bahwa yang akan dibeli sesuai dengan data yang tertera

pada sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode bahan, nama perusahaan,

nama dan lokasi pabrik).

3.3.3.5. Pemasok diperiksa apakah merupakan produsen langsung atau penyalur. Bila

pemasok adalah penyalur, maka harus dibuat perjanjian tertulis dengan pihak

22


________________________________________________

pemasok yang menyatakan bahwa pemasok hanya memasok bahan dari produsen

yang tertera pada dokumen halal.

3.3.3.6. Rencana penggunaan penggantian pemasok dilaporkan kepada LP POM MUI

melalui internal auditor.

3.3.3.7. Bahan dari pemasok baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh

LP POM MUI.

3.3.3.8. Data pemasok yang aktif maupun tidak harus didokumentasikan dengan baik.

3.3.4. SOP Penggunaan Bahan Baru

3.3.4.1. Bahan baru diperiksa apakah bahan termasuk kategori kritis dan telah

memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diketahui oleh LP POM

MUI.

3.3.4.2. Bila bahan tidak memiliki sertifikat halal disarankan untuk mencari bahan

alternatif yang sama atau sejenis yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau

dari lembaga yang telah diketahui oleh LP POM MUI.

3.3.4.3. Bila bahan alternatif yang sama tidak didapatkan, maka perlu pemeriksaan

spesifikasi teknis yang menjelaskan asal-usul bahan (source of original) dan

diagram alir proses pembuatan bahan tersebut serta dikonsultasikan kepada LP

POM MUI melalui internal auditor.

3.3.4.4. Rencana penggunaan bahan baru dilaporkan kepada LP POM MUI melalui

internal auditor

3.3.4.5. Bahan baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP POM

MUI.

3.3.5. SOP Produksi Halal

3.3.5.1. Pembuatan kertas kerja produksi (work sheet) harus mengacu pada formula

dan matrik bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI.

3.3.5.2. Bahan yang dapat digunakan dalam produksi halal hanya yang terdapat dalam

daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI.

3.3.5.3. Bahan dipastikan terbebas dari kontaminasi najis dan bahan yang haram.

3.3.5.4. Lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang halal.

23


________________________________________________

3.3.5.5. Apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi

halal, maka prosedur perbersihan dipastikan dapat menghilangkan/menghindari dari

produk dari kontaminasi silang.

3.3.5.6. Bila ada produk yang tidak disertifikasi mengandung turunan babi, alat dan

lini produksi dipastikan terpisah.

3.3.5.7. Harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan atau

barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi.

3.3.5.8. Catatan produksi didokumentasikan dengan baik dan lengkap.

3.3.6. SOP Perubahan Formula dan Pengembangan Produk Baru

3.3.6.1. Prinsip perubahan formula dan pengembangan produk baru adalah

mengutamakan pada daftar bahan yang telah diketahui LP POM UI

3.3.6.2. Perubahan formula yang menghasilkan produk baru harus diajukan dalam

proses sertifikasi halal baru.

3.3.6.3. Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru dan tidak

menggunakan bahan baru (reformulasi komposisi) tidak perlu dilaporkan kepada

LPPOM MUI

3.3.6.4. Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru tetapi menggunakan

bahan baru (penggunaan bahan alternatif) harus mengacu kepada SOP penggunaan

bahan baru.

3.3.6.5. Rencana pembuatan formula baru yang tidak menghasilkan produk baru

dilaporkan kepada LP POM MUI melalui internal auditor.

3.3.6.6. Formula baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP POM

MUI.

3.3.6.7. Apabila formula baru tidak mendapat persetujuan maka formula baru tidak

dapat digunakan.

3.4. Acuan Teknis

Pelaksanaan SJH dilakukan oleh bidang-bidang yang terkait dalam organisasi managemen

halal. Dalam pelaksanaanya perlu dibuat acuan teknis yang berfungsi sebagai dokumen untuk

membantu pekerjaan bidang-bidang terkait dalam melaksanakan fungsi kerjanya.

24


________________________________________________

3.4.1. Acuan Teknis untuk Bagian Pembelian.

3.4.1.1. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun

oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM.

3.4.1.2. Daftar Lembaga sertifikasi halal yang telah diakui LP POM MUI.

3.4.1.3. Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk

(Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlaku

Sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain)

3.4.1.4. SOP penambahan pemasok baru

3.4.2. Acuan Teknis Bagian Produksi meliputi pengolahan


oleh KAHI dan diketahui oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.

3.4.2.2. Formula/intruksi kerja produksi sesuai dengan matriks bahan.

3.4.2.3. Tabel hasil identifikasi peluang kontaminasi proses produk dari bahan

haram/najis dan tindakan pencegahannya

3.4.2.4. SOP produksi halal.

3.4.3. Acuan Teknis untuk Bagian Pengawasan (laboratorium)


oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.

3.4.3.2. Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk

(Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlakunya

Sertifikat Halal, dan lain-lain).

3.4.3.3. SOP pemeriksaan bahan.

3.4.4. Acuan Teknis untuk Bagian Pergudangan.


oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.

3.4.4.2. Tanda pada kemasan logo, Lot number , nama dan alamat /lokasi produksi)

yang harus disesuaikan dengan dokumen kehalalan.

3.4.4.3. Prosedur penyimpanan bahan/produk yang menjamin terhindarnya bahan

/produk dari kontaminasi oleh barang haram dan najis.

25


________________________________________________

3.4.4.4. SOP pernerimaan dan penyimpanan bahan.

3.5. Sistem Administrasi.

Perusahaan harus mendisain suatu sistem administrasi terintegrasi yang dapat ditelusuri

(traceable) dari pembelian bahan sampai dengan distribusi produk. Secara rinci administrasi

yang terkait dengan SJH dimulai dari administrasi bagian pembelian bahan (purchasing),

pengawasan (laboratorium), penyimpanan bahan (Warehousing), Produksi/Operasi, dan

Distribusi. Secara skematik sistem administrasi yang terintegrasi dapat dilihat pada gambar 2.

berikut Form-form disetiap bagian dilampirkan pada Manual SJH perusahaan.

Gambar 2. Rantai Sistem Administrasi SJH

3.6. Sistem Dokumentasi

Pelaksanaan SJH di perusahaan harus didukung oleh dokumentasi yang baik dan mudah

diakses oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi halal termasuk LP POM MUI sebagai

lembaga sertifikasi halal. Dokumen yang harus dijaga antara lain.

3.6.1. Pembelian bahan

3.6.2. Penerimaan bahan

3.6.3. Penyimpanan bahan

3.6.4. Produksi (proses Produksi dan Pembersihan Fasilitas Produksi )

3.6.5. Penyimpanan Produk

3.6.6. Distribusi Produk

26

Umum dan pergudangan

Pembelian Penerimaan Penyimpanan Pengolahan Reservoir

Laboratorium dan Gudang

Gudang Pengolahan

Produksi

Produksi / Distribusi


________________________________________________

3.6.7. Evaluasi dan Monitoring (laporan berkala)

3.6.8. Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi

3.6.9. Tindakan Perbaikan atas Ketidaksesuaian

3.6.10. Manajemen Review

Dalam manual SJH akan dijelaskan dokumentasi tiap fungsi operasi disertai penanggung

jawab dan lokasinya. Contoh dokumen dapat dilihat di lampiran.

3.7. Sosialisasi

SJH yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh perusahaan harus disosialisasikan ke

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan termasuk kepada pihak ketiga

(pemasok, makloon). Tujuan kegiatan ini adalah agar seluruh pemangku kepentingan

memiliki kepedulian (awareness) terhadap kebijakan halal sehingga timbul kesadaran

menerapkan ditingkat operasional. Metode Sosialisasi yang dilakukan dapat berbentuk poster,

leaflet, ceramah umum, buletin internal, audit supplier atau memo internal perusaahaan

3.8. Pelatihan

Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana SJH. Untuk itu

perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam periode waktu tertentu.

Pelatihan harus melibatkan semua personal yang pekerjanya mungkin mempengaruhi status

kehalalan produk. Pekerjaan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk harus

diserahkan kepada personal yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan

pengalaman (dalam hal ini dibidang pekerjaan dan hukum Islam).

Tujuan dari Pelatihan adalah: (1) Meningkatkan pemahaman karyawan tentang pengertian

halal haram, pentingnya kehalalan suatu produk, titik kritis bahan dan pross produksi. (2)

Memahami SJH.

3.9. Komunikasi Internal dan External

Perusahaan dalam melaksanakan SJH perlu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak

yang terkait baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu perusahaan harus membuat dan

melaksanakan prosedur untuk:

3.9.1. Melakukan komunikasi internal antara berbagai tingkatan dan fungsi organisai

27


________________________________________________

3.9.2. Menerima, mendokumentasi, dan menanggapi komunikasi dari pihak luar termasuk

dengan LPPOM MUI.

3.10. Audit Internal.

Pemantauan dan evaluasi SJH pelaksanaanya diwujudkan dalam bentuk audit internal.

3.10.1. Tujuan Audit Internal.

3.10.1.1. Menentukan kesesuaian SJH perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan

oleh LP POM MUI.

3.10.1.2. Menentukan kesesuaian pelaksanaan SJH perusahaan dengan perencanaannya.

3.10.1.3. Mendeteksi penyimpanan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan

dan pencegahan.

3.10.1.4. Memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya telah

diperbaiki sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.

3.10.1.5. Menyediakan informasi tentang pelaksanan SJH kepada manajemen dan LP

POM MUI

3.10.2. Ruang Lingkup Audit Internal.

3.10.2.1. Dokumentasi SJH

Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung kehalalan

produk yang menyangkut bahan, proses maupun produk di setiap bagian yang

terkait, seperti : daftar bahan, spesifikasi, sertifikat halal, formula, dokumen

pembelian bahan, dokumen penggudangan, dan sebagainya. Hal-hal yang

diperhatikan adalah :

a. Kelengkapan dokumen SJH.

b. Kelengkapan spesifikasi bahan

c. Kelengkapan, keabsahan dan masa berlaku sertifikat halal bahan

d. Kecocokan formula dengan daftar bahan halal

e. Kecocokan dokumen pembelian bahan dengan daftar bahan halal.

f. Kelengkapan dan kecocokan dokumen produksi dengan daftar bahan dan

formula halal.

g. Kelengkapan dan kecocokan dokumen penggudangan dengan daftar

bahan dan daftar produk halal.

h. Uji mampu telusur (traceability system).

28


________________________________________________

3.10.2.2. Pelaksanaan SJH

Audit pelaksanaan SJH di perusahaan mencakup :

a. Organisasi Manajemen Halal

b. Kelengkapan Dokumen Acuan Teknis Pelaksanaan SJH

c. Implementasi dokumen

d. Pelaksanaan sosialisasi SJH

e. Pelatihan

f. Komunikasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan SJH

g. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SJH.

h. Pelaporan internal dan eksternal Pelaksanaan SJH

i. Pengambilan bukti berupa form-form atau hal-hal lain tentang

pelaksanaan SJH di perusahaan jika dianggap perlu.

3.10.3. Pelaksanaan Audit Internal

3.10.3.1. Waktu Pelaksanaan

Audit Halal internal dilakukan sekurang-kurangnya sekali tiap 6 bulan atau

pada saat terjadi perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhi status

kehalalan produk seperti : perubahan manajemen, kebijakan, formulasi,

bahan, proses maupun keluahan dari konsumen.

3.10.3.2. Metode Pelaksanaan

Audit halal internal dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan audit sistem

yang lain. Tetapi formulir audit halal internal dibuat terpisah. Audit dilakukan

dengan metode :

a. Wawancara

b. Pengujian dokumen

c. Observasi lapang dan fisik

3.10.3.3. Pelaksana (Auditor)

Audit halal Internal dilakukan oleh Tim Auditor Halal Internal Pelaksana

audit internal dilakukan oleh AHI dari departemen yang berbeda (cross audit).

3.10.3.4. Pihak yang diaudit (Auditee)

Pihak auditee adalah seluruh bagian dan seksi yang terkait dalam proses

produksi halal seperti :

29


________________________________________________

a. Bagian Produksi

b. Bagian Umum & Administrasi

c. Seksi Umum & Pergudangan

d. Seksi Pengolahan

e. Seksi Laboratorium

3.11. Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan atas pelaksanaan SJH dilakukan jika pada saat dilakukan audit halal

internal ditemukan ketidak sesuaian pelaksanaanya. Tindakan perbaikan harus dilakukan

sesegera mungkin, jika temuan yang didapatkan berdampak langsung terhadap status

kehalalan produk. Semua bentuk tindakan perbaikan dilakukan oleh perusahaan dengan

dibuat berita acara serta laporannya dan terdokumentasikan dengan baik. Format laporan

ketidak sesuaian dapat dilihat pada lampiran

3.12. Kaji Ulang Manajemen (Management Review)

Kaji ulang manajemen atas SJH secara menyeluruh harus dilakukan dalam kurun waktu

tertentu misalnya minimal 1 tahun sekali. Kaji ulang dilakukan oleh seluruh devisi dalam

SHJ termasuk manajemen puncak. Kaji ulang harus tercatat dalam laporan tertulis seperti

lampiran.

30


________________________________________________

LAMPIRAN : Pohon Keputusan untuk Identifikasi Titik Kritis

A. Identifikasi Titik Kritis Bahan

A.1. Identifikasi Titik Kritis Bahan Nabati

Catatan : TK : Titik Kritis Non TK : Titik Tidak Kritis Tk apa untuk bahan dikaji lebih lanjut pada prosedur Penetapan Status Bahan Bahan nabati yang diperiksa dalam penetapan titik kritis ini adalah bahan nabati yang status awalnya

halal, bukan bahan nabati yang sudah mendapat status keharaman terlebih dahulu, seperti ganja, kokain, opium, dan lain-lain.

31

Bahan nabati

Pengolahan ?

Tidak

Non TK

Tidak

Kultivasi Mikrobial ?

Ya

Tidak

Ya

Ya

+ Bahan Tambahan?

Fermentasi Khamr?

HaramTK

Tidak Ya

TKNon TK


________________________________________________

A.2. Identifikasi Titik Kritis Bahan Hewani

32

Bahan Hewani

Ada Pengolahan ?

Tidak

Susu Telur Ikan

Apakah daging dan hasil samping berasalDari Hewan Halal?

Daging dan hasil samping (lemak, tulang, kulit, dll

Tidak

Ya

Ya

Haram Apakah Hewan disembelihSesuai dengan Syari’at Islamdan memiliki SH MUI atau

Lembaga yang diakui LP.POM

Ada Pengolahan lanjutan

Tidak boleh digunnakan

TidakYa

TK Non TK

TidakYa

TK Non TK


________________________________________________

A.3. Identifikasi Titik Kritis Produk Mikrobial

Semua produk mikrobial merupakan titik kritis

Titik kritis terletak pada media, baik media penyegaran hingga media produksi (bisa nabati atau

hewani).

A.4. Identifikasi Titik Kritis Bahan Lain-lain

B. Identifikasi Titik Kritis Penyimpanan dan Lini Produksi

33

ProdukMikrobial

TK

Bahan Tambang

Bahan Lain-lain

Organik

Campuran

Non Organik

Non TK

Sintetik

Apakah mengandung Bahan penolong

TK

YaTidak

Non TK TK

TK

Tidak dapatdisertifikasi

Ya

Non TK

Apakah ada peluangTerkontaminasi Bahan-bahan

Haram/najis ?


Apakah bahan untuk produk non Sertifikasi mengandung babi atau Hasil sampingnya

TidakYa

TK 1 Non TK

Ya

Apakah prosedur sanitasi yang dilakukan dapat menghilangkan

lemak, bau, warna + rasa?


Tidak

Apakah produk sejenis non sertifikasiMenggunakan merk yang sama?

TidakYa

Ya

Apakah lini produksi, penyimpananBahan dan produk untuk produk

Disertifikasi dg non sertifikasi terpisah?

Tidak

Tidak

Tidak

TK 2 Non TK

Ya

Apakah ada peluang terkontaminasiBahan-bahan haram/najis

Ya Tidak

Apakah semua Produk disertifikasi halal ?


________________________________________________

Catatan :

34


________________________________________________

1. LP POM MUI merekomendasikan agar perusahaan yang mengajukan sertifikat halal mensertifikat

semua produknya pada semua pabrik dan lini produksi yang dimilikinya.

2. Perusahaan harus menjaga agar produk yang sertifikasinya tidak tercemar dengan barang haram dan

najis.

3. Jika perusahaan hanya mensertifikasi sebagian produknya, maka produk yang tidak disertifikasi tidak

boleh menggunakan merek yang sama dengan produk yang disertifikasi, tidak mengandung babi atau

bahan turunan dari babi.

4. Lini produksi, tempat penyimpanan bahan atau produk yang disertifikasi dan yang disertifikasi harus

terpisah secara nyata.

5. TK1 adalah kontaminasi dari lingkungan (hewan piaraan, burung, cicak dan lain-lain) dan karyawan

(katering, makanan, minuman)

6. Untuk TK1 perlu dilakukan pencegahan dengan cara: (a) Penutupan tempat-tempat terbuka yang

memungkinkan terjadinya kontaminasi. (b) Karyawan dilarang untuk membawa makanan dan

minuman ke ruang produksi.

7. TK2 adalah kontaminasi silang dari bahan-bahan yang tidak disertifikasi (bahan-bahan haram atau

najis selain babi)

8. Untuk TK2 perlu dilakukan pencegahan melalui pemisahan secara fisik dan administrasi antara bahan

produk yang disertifikasi halal dan yang tidak.

C. Identifikasi Titik Kritis Distribusi

35


________________________________________________

Catatan:

1. Jika distribusi dilakukan oleh pihak ketiga harus dibuat sistem distribusi yang bisa menjamin bahwa

distribui dilakukan terpisah antara produk yang disertifikasi dan non sertifikasi.

2. TK 1 adalah dimana kondisi produk dalam keadaan curah, sehingga harus menggunakan wadah yang

dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang.

3. TK 2 dapat dicegah dengan menggunakan kemasan distribusi yang dapat mencegah kontaminasi silang.

D. Identifikasi Titik Kritis Pemajangan (Display)

36

Tidak disertifikasi

Non TK

Apakah produk non sertifikasi halal mengandung babi dan hasil sampingnya?

Ya

Non TK

Tidak

Apakah kemasan dapat mencegah kontaminasi silang?

Non TK

Ya

Ya

Ada kemasan?

Tidak

Tidak

Ya

TK 2

Tidak

Apakah semua Produk yang distribusikan disertifikasi halal ?

TK 1

Ya

Tidak

Apakah alat distribusiBerbeda?


________________________________________________

Catatan:

* TK 1 dan TK 2 = tidak boleh dilakukan sama sekali.

E. Identifikasi Titik Kritis Penyembelihan.

37

TK 1

Non TK

Apakah produk non sertifikasi halal mengandung babi ?

Ya

Non TK

Tidak

Non TK

Ya

Ya

Ada kemasan?

Tidak

Tidak

Apakah semua Produk yang dipajang bersertifikasi halal ?

TK 2

Ya

Tidak

Apakah pemajanganTerpisah secara nyata

TK 2

Tidak dapat SH

Apakah dilakukan pemingsanan

Tidak

TK 1

Tidak

Ya

Apakah digunakan pisau tajam

Tidak

Tidak

Apakah penyembelih beragama Islam ?

TK 3

Ya

Ya

Apakah penyembelihan memahami dan menjalankanProses penyembelihan susuai Syari’at Islam

TK 4

Tidak

Apakah darah/bangkai dimanfaatkan

Ya

Non TK

Tidak

Tidak dapat SH

Ya

Apakah hewan mati sempurna & darah keluar sempurna

Ya


________________________________________________

Catatan:

TK1 : Dicegah dengan cara pembinaan terhadap penyembelihTK2 : dicegah dengan menggunakan teknik stunning dengan peralatan tertentu yang tidak menyebabkan

hewan mati sebelum disembelih dan harus dilakukan pemeriksaan secara rutin terhadap hewan.TK3 : dicegah dengan mengontrol pisau yang digunakan dan diperiksa ketajamannya setiap saat.TK4 : dicegah dengan cara menetapkan tenggang waktu tertentu yang menjamin hewan dapat sudah benar-

benar mati dan darah keluar dengan tuntas sebelum diproses lebih lanjut (perendaman air panas dan pengulitan)

PROSEDUR PENETAPAN STATUS BAHAN

38


________________________________________________

Catatan:1. Prosedur ini berlaku untuk semua produsen dan pemasok2. Keluaran dari prosedur penetapan status bahan adalah daftar bahan yang dapat dipakai sebagai acuan

untuk auditor halal internal.3. Bahan dalam kategori daftar bahan yg dapat digunakan, sebelum diimplementasikan harus disahkan

terlebih dahulu oleh LP POM MUI4. Bahan dalam kategori daftar bahan yang tidak dapat digunakan tidak ada di areal pabrik.5. Bahan yang dapat digunakan harus dilengkapi dokumen pendukung berupa spesifikasi bahan, surat

recomendasi atau sertifikat halal dari LP POM MUI atau Lembaga Sertifikasi Halal Luar negeri yang direkomendasi LP POM MUI.

6. Bahan yang melalui proses kajian LP POM MUI dilengkapi dengan rekomendasi LP POM MUI, sedangkan bahan yang melalui sertifikasi halal dilengkapi dengan sertifikat halal MUI

MATRIKS BAHAN BAKU, TAMBAHAN DAN PENOLONG

39

Apakah memiliki SH MUI danMasih berlaku

Apakah ada kemungkinan mengandungBahan yang diragukan? (biasanya bahan

Hewani, atau produk khamr)

Tidak

Ya Tidak

Ya Sertifikat HalalTidak

Apakah bahan merupakan Produk Impor?

Ya

Apakah memiliki SH MUI atau Lembaga LuarNegeri yang diakui MUI dan masih berlaku?

Bahan tidakDapat digunakan

Bahan dapatdigunakan

Kajian LP POM MUI

Tidak Ya

Bermasalahh

TidakBermasalah

Tidak Halal


________________________________________________

UNTUK SEMUA PRODUK YANG DISERTIFIKASI HALAL

Nama Perusahaan : PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jenis Produk : AIR MINUM PERPIPAAN

DAFTAR ACUAN BAHAN BAKU /TAMBAHAN/PENOLONG

PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

No JenisBahan

NamaBahan

Produsen

PemaSok

SpesifiKasi Bahan(V)

SertifiKasi Halal(V)

LembagaSertifiKasi halal

No. SH

MasaBerlaKuSH

Keterarangan

1 Air

Baku

Air

Sungai

Cisadane

Bahan

alami

2 Koagu

lant

Aluminiu

m Sulfat

PT. Timur

Raya

Tunggal

CV. Cipta

Karya

Solusindo

V Bahan

kimiawi

3 Penam

bah

pH

Soda Ash PT. JM

Mutu

Utama

CV. Cipta Karya Solusindo

V Bahan

kimiawi

4 Desinf

ektan

Natrium

Hipoklorit

PT.

Cakrawala

Indopac

CV. Cipta Karya Solusindo

V Bahan

kimiawi

5 Sand

Filter

Pasir

Kwarsa

Pulau

Bangka

Belitung

PT. Mufen

Tirta

Bahan

alami

40


________________________________________________

Tabel. Hasil Penetapan Titik Kritis Proses Produksi dan Tindakan Pencegahannya

No. Prosedur Titik

Kritis

Informasi

Kunci

Tindakan

Koreksi

Verifikasi Dokumentasi

1 Penambahan bahan

Asal usul bahan

Bahan harus sesuai dengan matriks yang telah diketahui oleh LP-POM MUI

Hentikan penggunaan bahan yang tidak ada dalam matriks

41


________________________________________________

LAMPIRAN

Form Laporan Berkala

1. Ringkasan Hasil Audit

1a. Waktu Audit Internal :

1b. Auditor :

1c. Auditee :

1d. Temuan :

1e. Tindakan Koreksi :

2 Ringkasan Perubahan dalam 6 bulan terakhir Ya Tidak

2a. Perubahan Manajemen Halal yang berpengaruh terhadap kebijakan halal Penjelasan :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2b. Perubahan komponen Manual SJH (SOP, dokumen, personal, dll) Penjelasan :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2c. Perubahan lokasi IPA dan pembuatan IPA di lokasi baruPenjelasan :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2d. Perubahan bahan (produsen/ pemasok, tipe bahan, dll)Penjelasan :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2e. Perubahan proses dan pengembangan IPAPenjelasan :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Berita Acara Tindakan Koreksi atas temuan dalam Audit Internal

Daftar bahan terakhir dan dokumen pendukung

42


________________________________________________

LAMPIRAN

FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL LABORATORIUM

No PERTANYAAN Hasil AuditYa Tidak Keterangan

1 Apakah bagian Laboratorium memiliki daftar bahan yang telah diketahui LP POM MUI

2 Apakah setiap bahan datang selau diperiksa kualitasnya?3 Apakah bahan masuk setelah mendapatkan persetujuan

dari bagian Laboratorium dan auditor halal internal4 Sebelum bahan masuk apakah Laboratorium memeriksa

nama produsen, merek, jenis barang, dan kualitas yang tercantum pada label kemasan sesuai dengan dokumen pengadaan?

Catatan Khusus Auditor

Menyetujui Yang Membuat

Kasi. Laboratorium Auditor Halal Internal

Gusni Elgawati, A.md Akhmad Kautsar

43


________________________________________________

LAMPIRAN

FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PENGOLAHAN


1 Apakah bagian produksi hanya memproduksi air bersih yang disertifikasi halal

2 Apakah ada konsistensi penggunaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong?

3 Apakah bahan-bahan tersebut tercantum pada daftar bahan halal yang telah diketahui LPPOM MUI?

4 Apakah penyelenggara proses produksi didukung oleh sistem administrasi yang baik?

5 Apakah semua bahan baku, tambahan dan penolong tercatat secara sistematis serta mudah untuk ditelusuri?

6 Apakah proses pengolahan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari terkontaminasinya produk dari bahan haram dan/atau najis?

7 Apakah bagaian produksi mempunyai intruksi kerja untuk sertiap tahapan proses.


Menyetujui Yang MembuatKabag. Produksi Auditor Halal Internal

Sumarya, ST Ida Nuraida

44


________________________________________________

LAMPIRAN

FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA PERGUDANGAN


1 Apakah bagian gudang didukung dengan sistem administrasi yang mudah ditelusuri?

2 Apakah bagian gudang memegang daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI?

3 Apakah semua bahan di gudang merupakan bahan produksi yang sesuai dengan daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI?

4 Apakah bahan-bahan untuk produksi, non produksi, dan lain-lain dipisahkan?

5 Apakah pemisahan dengan cara menggunakan ruangan yang berbeda?

6 Jika jawaban pertanyaan no 5 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan pemberian sekat yang jelas?

7 Jika jawaban no 6 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan cara menggunakan rak yang berbeda dengan diberikan tanda-tanda yang jelas?

8 Apakah semua bahan di gudang berlabel dengan jelas?Catatan Khusus Auditor


Kasi. Umum dan Pergudangan Auditor Halal Internal

Asep Sudrajat Ade Kurniawan

45


________________________________________________

LAMPIRAN

FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PEMBELIAN


1 Apakah halal menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong?

2 Apakah bagian pengadaan memiliki daftar bahan, pemasok, dan produsen bahan yang telah diketahui oleh LPPOM MUI

3 Apakah untuk perubahan pemasok atau produsen bahan baru diketahui oleh AHI (berdasarkan hasil konsultasi dengan LP POM MUI)?

4 Apakah pengadaan bahan baru oleh Pembelian terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari Bagian Laboratorium Produksi dan AHI (berdasarkan hasil konsultasi dengn LP POM MUI)?

5 Adakah catatan jika terjadi perubahan bahan, pemasok atau produsen bahan?

6 Apakah contoh bahan dari pemasok yang diterima bagian pengadaan disertai dokumen yang berkaitan dengan status kehalalannya (sertifikat halal, deskripsi produk, spesifikasi, alur proses, dan asal usul bahan)?

7 Apakah kegiatan didukung dengan sistem administrasi yang baik? Seperti semua catatan pengadaan terdokumentasi dengan lengkap, sistematis, rapi, dan mudah ditelusuri.



Kabag. Administrasi Umum dan Personalia Auditor Halal Internal

Reni Risrianti, ST Asep Sudrajat

46


________________________________________________

LAMPIRAN

FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL JARINGAN PERPIPAAN DI PRODUKSI /DISTRIBUSI


1 Apakah jaringan pipa unit produksi (bahan dan / atau produk jadi) selalu dalam keadaan bersih dan suci dari najis?

2 Adakah jaminan bahwa jaringan perpipaan dalam proses produksi air bersih tidak tercampur /terkontaminasi?

3 Untuk air bersih adakah seleksi khusus dan persyaratan khusus yang dapat menjamin air bersih terhindar dari kemungkinan terkontaminasi bahan haram atau najis?



Kasi. Pengolahan Auditor Halal Internal

Ida Nuraida, A.md Yudiana Efendi

47


________________________________________________

LAMPIRAN

LAPORAN KETIDAK SESUAIANNo ANALISIS / PENJELASAN KETERANGAN

1 Temuan Ketidaksesuaian Penemu/Penulis Laporan (merubah atau tidak

merubah status

kehalalan)

Fakta temua

Waktu

Lokasi

Proses

2 Analisis penyebab Penyebab

Pembuat Laporan

Diketahui Oleh

3 Tindakan langsung Jenis tindakan

Waktu Eksekusi

Pelaksana oleh

Diketahui oleh

4 Tindakan Koreksi Jenis tindakan

Waktu pencapaian

Waktu eksekusi

Dibuat oleh

Diketahui oleh

5 Tindakan Pencegahan Jenis tindakan

Dibuat oleh

Diketahui oleh

48


________________________________________________

LAMPIRAN

Laporan Tinjauan Manajemen

No. Tema Uraian Diskusi kesimpulan Follow-up Tanggal

Jatuh tempo

Realisasi

49

Jaminan-Halal PDAM Kota tangerang

Documents