JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dep uti Bidang Pengembangan dan Pembina a n SDM Direktorat Pengembangan Profesi Di Sampaikan Pada Acara Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR Yogyakarta, 9 Februari 2017
42
Embed
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN … PUPR Jogja.pdfPENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Multipurpose Presentation
JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDeputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM
Direktorat Pengembangan Profesi
Di Sampaikan Pada Acara Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR
Yogyakarta, 9 Februari 2017
Pokok Materi
PendahuluanKedudukan Jabfung dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN), Peraturan Terkait, Latar Belakang dan Perkembangan,
Pengertian, Tujuan Pembentukan dan Manfaat
2
Pembahasan Permen PAN dan RB No. 77
Tahun 2012Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok, Instansi Pembina &
Tugas Pembinaan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan, Penilaian Angka
Kredit, Tim Penilai, Pengangkatan dalam Jabatan, Kompetensi, Formasi,
1. Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan
Angka Kreditnya;
2. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Permen PAN-RB No. 77/2012;
3. Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa;
4. Perka LKPP No. 15/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing);
5. Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa;
6. Perka LKPP No. 12/2015 tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa;
7. Perka LKPP No. 16/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain; dan
8. Surat Edaran Kepala LKPP No. 8/2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.
9. Peraturan Kepala LKPP No. 2/2016 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis lmiah Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
5
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
Untuk menjamin kompetensinya,
Pejabat Fungsional akan
mendapatkan pendidikan dan
pelatihan yang kurikulumnya
mengacu pada Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Pengadaan
Barang/Jasa, serta harus
mengikuti dan lulus uji kompetensi
Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
dapat bertugas sebagai
Pokja ULP, Pejabat Pengadaan,
PPK/Staf PPK, Staf PA/KPA
JF Pengelola PBJ ini adalah jabatan
keahlian yang terdiri dari Pengelola
Pengadaan Tk. Pertama, Tk. Muda, dan
Tk. Madya
Ruang lingkup tugas meliputi:
1.Perencanaan Pengadaan,
2.Pemilihan Penyedia,
3.Manajemen Kontrak,
4.Manajemen Informasi Aset
Hal-Hal Terkait Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
?
6
1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa
berganti setiap tahun;
2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi;
3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana
pengadaan sangat beragam;
4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak
terukur;
5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana
masih merangkap jabatan/ kegiatan lain;
6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan
keterampilan pelaksana tidak terdokumentasi;
7. Tidak ada jaminan peningkatan karier
di bidang Pengelola PBJ.
Kondisi yang Diharapkan(Pelaksana oleh Pejabat Fungsional)
1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu
atau permanen;
2. Mandiri/ independen dari pengaruh kepentingan
dan intervensi;
3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana
berjenjang sesuai kualifikasi;
4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur;
5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada
perangkapan jabatan/ kegiatan lain;
6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan
keterampilan pelaksana terdokumentasi;
7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang
Pengelolaan Pengadaan B/J.
7
Kondisi SDM Pengelola PBJ Saat Ini dan Yang Diharapkan
Organisasi
Pemerintah
Penyedia
Barang/Jasa
Pejabat
Fungsional
Pengelola
PBJ
Masyarakat
Bagi Penyedia Barang/Jasa:
Proses lebih jelas dan
transparan karena
berhadapan dengan
profesional pengadaan
Bagi Masyarakat:
Memperoleh kualitas
barang dan jasa
berdasarkan prinsip value
for money
Bagi Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa
• Hanya fokus pada tusi
pengadaan
• Adanya jenjang karir dan
insentif yang jelas dapat
meningkatkan profesionalisme
Bagi Organisasi Pemerintah:
•Meningkatkan kualitas
barang dan jasa yang
diperoleh sekaligus menekan
biaya pengadaan (value for
money)
•Memudahkan pembinaan
karier SDM pengadaan
Manfaat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ8
9
Unit
Kepegawaian Kepala ULP
Pejabat
Fungsional
Pengelola
PBJ
Unit
Organisasi
Kepala ULP:
• Menghitung beban kerja dan penyusunan formasi
• Penganggaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan Fungsional
Bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa•Bekerja sesuai dengan tusi•Menyusun DUPAK
Unit Kepegawaian:•Melakukan fungsi pembinaan dalam hal pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan•Sekretariat Tim Penilai•Merencanakan kebutuhan
Para Pihak terkait Jabatan Fungsional Pengelola PBJ9
Unit Organisasi
• Melakukan pembinaan kompetensi
• Pemerataan pembagian paket pekerjaan
10
Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
Kepala ULP
SekretariatKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
Pokja Pokja PokjaPokja
11
Kedudukan Jabfung Pengelola Pengadaan di ULP
12
Jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa s.d Januari 2017
Job Grading (Kelas Jabatan)
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
13
Jenjang Jabatan Kelas Jabatan
Tk. Madya 11
Tk. Muda 9
Tk. Pertama 8
Surat Edaran Kepala LKPP
Nomor 8 Tahun 2015
Tunjangan Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
14
Jenjang Jabatan Kelas Jabatan
Tk. Madya Rp 1.150.000,-
Tk. Muda Rp 876.000,-
Tk. Pertama Rp 493.000,-
Perpres Nomor 109 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PPBJ
Materi 2Permen PAN dan RB Nomor 77 Tahun 2012
Jabatan Fungsional Pengelola PBJ dan Angka Kreditnya
16
Rumpun Jabatan, Kedudukan dan
Tugas Pokok *)
Tugas Pokok :
Melaksanakan kegiatan
perencanaan pengadaan,
pemilihan penyedia,
manajemen kontrak dan
manajemen informasi aset
Kedudukan:
Pelaksana teknis fungsional di
bidang pengadaan barang/jasa
pada instansi pemerintah
(Jabaran Karier)
Rumpun Jabatan :
Manajemen
*) Pasal 2, 3 & 4
Tugas Instansi Pembina
Instansi Pembina Jafung Pengelola PBJ
Menyusun petunjuk
teknis pelaksanaan
Jafung pengelola
PBJ
Menyusun pedoman
formasi Jafung 1
Pengelola PBJ
Menetapkan standar
kompetensi Jafung
Pengelola PBJ
Mengusulkan
tunjangan Jafung
Pengelola PBJ
Melakukan
monitoring dan
evaluasi Jafung
Pengelola PBJ
Menyelenggarakan
uji kompetensi
Jafung Pengelola
PBJ
Melakukan
pembinaan terhadap
Tim Penilai
Memfasiilitasi
pembentukan
organisasi profesi
Jafung Pengelola
PBJ
Mengembangkan
sistem informasi Jafung
Pengelola PBJ
Memfasilitasi
pelaksanaan Jafung
Pengelola PBJ
Memfasilitasi diklat
fungsional/teknis
fungsional pengelola
PBJ
Melakukan sosialisasi
Jafung Pengelola PBJ
serta Petunjuk
Pelaksanaannya
Menyusun kurikulum pendidikan
dan pelatihan fungsional/teknis
fungsional pengelola PBJ
Memfasilitasi penyusunan dan
penetapan etika profesi dan kode
etik Jafung Pengelola PBJ
17
*) Pasal 5
18
PENDIDIKANPERENCANAAN
PENGADAAN
PEMILIHANPENYEDIA
MANAJEMEN KONTRAK
MANAJEMEN INFORMASI ASET
PENGEMBANGAN PROFESI
JAFUNG PBJ
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
*) Pasal 6
Unsur
Utama
Penata Muda (III/a)
Penata Muda Tk.1 (III/b)
Penata (III/c)
Penata Tk.1 (III/d)
Pembina (IV/a)
Pembina Tk.1 (Iv/b)
Pembina Utama Muda (IV/c)
Jenjang Jabatan (Pangkat & Golongan Ruang)
Muda
Madya
• Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan.
• Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan
19
*) Pasal 7 Ayat 3,4,5
Pertama Angka kredit :•Satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh seorang PPBJ dalam rangka
pembinaan karir kepangkatan dan jabatan
•Akumulasi prestasi kerja semua butir kegiatan
yang dilaksanakan dikalikan dengan satuan
Angka Kredit masing-masing butir kegiatan
20
Jenjang Jabatan dan Butir Kegiatan
1. Penata Muda (III/a)
2. Penata Muda Tk I (III/b)
Yang termasuk penilaian
Angka Kredit
Pengelola PBJ Pertama
187butir
kegiatan
1. Penata (III/c)
2. Penata Tk. I (III/d)
Yang termasuk Penilaian
Angka Kredit
Pengelola PBJ Muda
175butir
kegiatan
1. Pembina (IV/a)
2. Pembina Tk. I (IV/b)
3. Pembina Utama Muda ( IV/c)
Yang termasuk Penilaian
Angka Kredit
Pengelola PBJ Madya
92butir
kegiatan
*) Pasal 7 & 8
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
AK = 80%
AK = 100%
Pelaksanaan Tugas Beda Jenjang &
Penilaian Angka Kredit *) Pasal 9 & 10
Mengerjakan butir kegiatan milik
jabatan 1 jenjang di atas jenjang
jabatannya
Mengerjakan butir kegiatan milik
jabatan 1 jenjang di bawah jenjang
jabatannya
21
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Tim Penilai AK
Atasan
Langsung
Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional
Pengelola PBJ
DUPAK
22
SKP
23Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan
dan Kenaikan Jabatan – Pendidikan S1/Diploma IV *) Pasal 12
No Unsur %
Jenjang Jabatan/Gol Ruang & Angka Kredit Pengelola PBJ
Pertama Muda Madya
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
1Unsur UtamaA. Pendidikan
1. Sekolah100 100 100 100 100 100 100
2. DiklatB. Pengelolaan PBJC. Pengembangan
Profesi
≥80% - 40 80 160 240 360 480
2Unsur PenunjangPenunjang tugas pengelolaan PBJ
≤20% - 10 20 40 60 90 120
Jumlah 100 150 200 300 400 550 700
Syarat Kenaikan Jenjang Jabatan/Pangkat
2Angka
kredit
4Angka
kredit
6Angka
kredit
8Angka
kredit
12Angka
kredit
Angka kredit yang disyaratkan dalam kenaikan
jenjang jabatan/pangkat berasal dari unsur
pengembangan profesi (Pasal 13)
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki angka kredit
melebihi yang ditentukan untuk kenaikan jabatan kelebihannya
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya (Pasal
14)
PPBJ Madya setiap tahun wajib
mengumpulkan minimal 20 angka kredit
dari tugas pokok dan pengembangan
profesi (Pasal 15)
*) Pasal 13, 14, 15
24
*) Pasal 16
Apabila terdiri
dari 3 (tiga)
orang penulis
Apabila terdiri
dari 4 (empat)
orang penulis
Apabila terdiri dari
2 (dua) orang
penulis
Angka Kredit dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah
60% 40%
50% 25%
40% 20%
Penulis
utama1 Penulis
pembantu 1
Penulis
utama1 Penulis
pembantu 2
Penulis
utama1 Penulis
pembantu 3
Presentase Angka Kredit
• Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang
25
26
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit *) Pasal 17
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yangdapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan
Setiap Pengelola Pengadaan Barang/JasaWajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
Setiap Pengelola Pengadaan Barang/Jasamengusulkan DUPAK secara hierarkhi kepada Pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
Kepala LKPP / Pejabat Es I yang ditunjuk membidangi pembinaan Jabfungbagi Pengelola PBJ Madya, Pangkat Pembina Tingkat I, Gol Ruang IV/b s.d Pangkat
Pembina Utama Muda, Gol Ruang IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat diluar LKPP,
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pejabat Eselon II yang membidangi pembinaan Jafung
Bagi Pengelola PBJ Pertama, Pangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a s.d Pengelola PBJ
Madya, Pangkat Pembina, Gol. Ruang IV/a di lingkungan LKPP
Pejabat Eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa
Bagi Pengelola PBJ Pertama, Pangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a s.d Pengelola PBJ
Madya, Pangkat Pembina, Gol. Ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar LKPP
Sekda Provinsi / Pejabat Eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa
Bagi Pengelola PBJ Pertama, Pangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a s.d Pengelola PBJ
Madya, Pangkat Pembina, Gol. Ruang IV/a di lingkungan Provinsi
Sekda Kab/Kota / Pejabat Eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa
Bagi Pengelola PBJ Pertama, Pangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a s.d Pengelola PBJ
Madya, Pangkat Pembina, Gol. Ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit*) Pasal 18
27
Tim Penilai Terdiri Atas: *) Pasal 19
28
Tim Penilai Pusat
Dibentuk oleh Kepala LKPP/Pejabat Eselon I yang
membidangi Pembinaan Jafung
Tim Penilai Unit
KerjaDibentuk oleh Pejabat Eselon
II yang membidangi Pembinaan Jafung Tim Penilai Instansi
Dibentuk oleh Pejabat Eselon II yang membidangi
Pengadaan Barang/Jasa
Tim Penilai Provinsi
Dibentuk oleh Sekda Provinsi/ Pejabat Eselon II
yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa
Tim Penilai Kab/Kota
Dibentuk oleh Sekda Kab/Kota atau Pejabat Eselon
II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa
Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa bagi PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah
Inpassing/Penyesuaian
Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa melalui jalur CPNS untuk melaksanakan tugas di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah
PengangkatanPertama
Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dari jabatan fungsional lain/struktural Perpindahan
Jabatan
Pengangkatan dalam Jabatan29
Inpassing Nasional 30
Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN-RB
No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing
Tahapan Inpassing Nasional 31
Pelaksanaan Inpassing sampai dengan akhir 2018
Sosialisasi kepada Unit Kepegawaian terkait mekanisme Inpassing