[ISSN 20886969] Vol. 7 Edisi 13, Okt 2018 PENGARUH ...eprints.ummi.ac.id/565/1/4. PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN KOMPETENSI... · Data analysis method used is Structural Equation

[ISSN 20886969] Vol. 7 Edisi 13, Okt 2018

Page 43 J u r n a l I l m I a h I l m u E k o n o m i

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN KOMPETENSI PEMERIKSA PAJAK

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN SISTEM INFORMASI

PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Pada Pemeriksa Pajak di KPP Penanaman Modal Asing Empat)

Nurshidiq1), Mulyadi2), Darmansyah3)

Universitas Pancasila

Abstract

Tax as one of the sources of state revenue from year to year, the revenue target that must be

achieved is always increasing. Various attempts were made by the Directorate General of

Taxes (DGT) to be able to achieve the predetermined revenue targets, both through

intensification and extensification. Tax audit is one of the DGT's efforts in tax intensification

to test compliance with tax obligations from taxpayers. So that the contribution of tax

revenue from tax audit activities will increase. This study analyzes the effect of tax audit and

tax audit competency on tax revenue with tax information systems as an intervening variable.

The population of this study is the entire functional tax inspector in charge of examining

taxes in the environment of the Tax Service Office (KPP) of Foreign Investment (PMA) Four.

Data analysis method used is Structural Equation Modeling (SEM) method with Partial Least

Square (PLS) approach and multigroup analysis using WarpPLS 5.0 program. The results of

the research show that tax audit and tax auditor competency have a significant direct or

indirect effect on tax revenue in KPP PMA Four with tax information system as an

intervening variable..

Keywords: tax audit, tax audit competency, tax information system and tax revenue

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber

yang cukup penting bagi penerimaan

negara guna pembiayaan pembangunan.

Penerimaan dari sektor pajak adalah

sumber penerimaan terbesar negara.

Dalam rangka mengamankan dan

mengejar target penerimaan pajak yang

terus meningkat dan potensi penerimaan

pajak yang banyak belum tergali,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai

institusi yang ditugaskan untuk

mengamankan penerimaan negara di

sektor pajak melakukan banyak hal untuk

mencapai target penerimaan yang telah

ditetapkan di RAPBN.

Namun demikian, walaupun target

penerimaan pajak setiap tahun mengalami

peningkatan secara signifikan, tetapi

realisasinya secara nasional selama 3 tahu

dari tahun 2014 – 2016 tidak pernah

mencapai target penerimaan yang telah

ditetapkan bahkan kecenderungan

penerimaan pajak terus menurun dari

tahun ke tahun. Hal ini juga dilihat pada

penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Penanaman Modal Asing (PMA)

Empat pada 3 (tiga) tahun terakhir seperti

terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Tabel Penerimaan KPP PMA Empat

tahun 2014-2016

Tah

un

Target Realisasi Pencap

aian

201

4

7.080.595.1

12.108

6.289.995.2

99.393

88,83

%

201

5

8.746.292.9

28.694

7.324.357.6

17.812

83,75

%

201

6

9.886.502.7

22.782

7.063.370.5

61.437

71,44

%

Sumber: Data Portal DJP (2017)



Pada tahun 2014, KPP PMA Empat

memperoleh penerimaan sebesar Rp 6,2

triliun dengan persentase pencapaian

sebesar 88,83% dari target penerimaan di

tahun tersebut. Pada tahun 2015, KPP

PMA Empat berhasil memasukkan sebesar

Rp 7,3 triliun ke kas negara dengan

prosentase realisasi penerimaan sebesar

83,78%. Pencapaian di tahun 2016

semakin menurun dibanding tahun

sebelumnya yakni hanya 71,44%, dengan

penerimaan Rp 7 triliun. Menurunnya

penerimaan pajak merupakan indikasi

bahwa permasalahan dalam perpajakan

Indonesia belum dapat ditangani dengan

optimal.

Pemungutan pajak di Indonesia

saat ini menganut sistem self assessment,

yaitu sistem yang memberi kepercayaan

kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan

diri, menghitung, menyetor dan

memperhitungkan pajaknya sendiri. Fiskus

hanya bertugas mengawasi, melayani dan

memberikan informasi perpajakan bagi

masyarakat yang membutuhkan. Melalui

sistem tersebut, pelaksanaan administrasi

perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan

dengan lebih mudah, tertib, efisien, efektif

dan terkendali. Dalam sistem ini

perhitungan pajak terutang yang

dilaporkan Wajib Pajak harus dianggap

benar sampai aparat pajak bisa

membuktikan sebaliknya. Namun pada

kenyataannya, kepercayaan yang diberikan

kepada Wajib Pajak ini, seringkali

disalahgunakan dengan tindakan

penyimpangan yang dapat merugikan

negara. Oleh karena itu, sebagai

konsekuensinya harus ada pengawasan

agar pelaksanaan self assesment system

berjalan sesuai dengan aturan. Upaya

untuk mengantisipasi kemungkinan

terjadinya penyelewengan oleh wajib pajak

salah satunya dilakukan melalui

pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan

kegiatan untuk memastikan bahwa semua

keterangan atau informasi yang

disampaikan oleh wajib pajak saat mengisi

SPT sudah benar dan sesuai dengan

keadaan sebenarnya.

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk

menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak

juga dalam rangka mengisi pusat data yang

selama ini dimiliki. Namun pada

praktiknya untuk meningkatkan frekuensi

pemeriksaan dan atau cakupan

pemeriksaan kurang optimal, karena saat

ini jumlah petugas pemeriksa Direktorat

Jenderal (Ditjen) Pajak yang tidak

sebanding dengan wajib pajak yang sudah

mencapai angka 12,7 juta (Darmin

Nasution, 2009). Jumlah pemeriksa pajak

ini tidak lebih dari tiga persen dari

populasi wajib pajak yang terdaftar (John

Hutagaol, 2010:63).

Pemeriksaan pajak yang ditandai

dengan diterbitkannya Surat Perintah

Pemeriksaan (SP2) di KPP PMA Empat

jumlahnya sangat banyak. Hal ini

berkaitan KPP PMA Empat dengan

karakteristik Wajib Pajaknya yang

seluruhnya adalah perusahaan asing.

Banyak perusahaan asing kepatuhan dalam

pembayaran pajaknya kurang karena

banyak yang melaporkan rugi. Perusahaan

asing yang terdaftar di KPP PMA Empat

juga banyak melakukan praktik transfer

pricing dan tax planning. Wajib Pajak

yang terdaftar KPP PMA Empat banyak

yang mengajukan resitusi karena SPT nya

lebih bayar sehingga mengakibatkan

restitusi di KPP PMA Empat cukup besar

jumlahnya yang pada akhirnya mengurangi

penerimaan pajak. Berdasarkan Undang-

Undang Ketentuan Umum Perpajakan

(KUP), SPT yang lebih bayar wajib

dilakukan pemeriksaan pajak terlebih

dahulu. Dengan keharusan SPT LB yang

wajib diperiksa sehingga maka

pemeriksaan pajak di KPP PMA Empat

sangat banyak, untuk SP2 yang harus

diselesaikan tahun 2014 adalah 2.070,

sedangkan untuk tahun 2015 jumlahnya

mencapai 1.937 SP2 dan untuk tahun 2016

total jumlah sebanyak 1.801 SP2 sehingga

dengan jumlah Pemeriksa yang hanya 63



orang maka hasil pemeriksaannya menjadi

kurang optimal karena banyaknya

pemeriksaan terutama pemeriksaan lebih

bayar/resitusi seperti dapat dilihat di Tabel

2 di bawah ini:

TABEL 2

PENGAWASAN PEMERIKSAAN KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT

N

O

TA

HU

N

TUNG

GAKA

N SP2

TAHU

N

SEBEL

UMNY

A

SP2 TERBIT

TOT

AL

SP2

PENYELESAIAN SP2

RUTIN

PEME

RIKSA

AN

KHUS

US

TUJ

UA

N

LAI

N

TOT

AL

RUTIN

PEMER

IKSAA

N

KHUSU

S

TUJ

UA

N

LAI

N

TOT

AL

NO

N

SPT

LB

SP

T

LB

RE

STI

TU

SI

NO

N

SPT

LB

SP

TL

B

RE

STI

TU

SI

1 201

4 878 363 750 79 0 1192 2070 359 726 33 0 1118

2 201

5 952 284 617 83 1 985 1937 319 709 91 1 1120

3 201

6 817 316 576 87 5 984 1801 393 655 104 4 1156

Sumber: Data ALPP (2017)

Dengan melihat komposisi

pemeriksaan yang dilakukan di KPP PMA

Empat sebagian besar adalah pemeriksaan

Lebih Bayar sehingga kontribusi

penerimaan hasil pemeriksaan pajak tahun

2016 sebesar Rp. 202.038.385.625,-

dengan prosentase hanya sekitar 2,86%

dari total penerimaan pajak KPP PMA

Empat 2016 yang sebesar Rp.

7.063.370.561.437,- tidak terlalu

signifikan dan kecenderunganya dari tahun

2014 sampai dengan tahun 2016 menurun

kontribusinya seperti yang ditunjukkan

Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3

Tabel Kontribusi Penerimaan

Hasil Pemeriksaan Pajak Terhadap

Penerimaan KPP PMA Empat tahun

2014-2016

Tah

un

Hasil

Pemeriksa

an

Total

Penerimaan

Kontri

busi

201

4

225,417,085,450

6.289.995.2

99.393

3.58%

201

5

233,439,15

7,913

7.324.357.6

17.812

3.19%

201

6

202,038,38

5,625

7.063.370.5

61.437

2.86%

Sumber: Data ALPP (2017)

Dalam melakukan pemeriksaan

pajak haruslah dilakukan oleh orang yang

berkompeten dan independen. Oleh karena

itu diperlukan Pemeriksa Pajak yang

berkompeten dan profesional. Kompeten

berarti seorang pemeriksa pajak harus

memiliki keahlian dan kecakapan sesuai

dengan tugas yang diembannya, keahlian

dalam mengetahui jenis pemeriksaan dan

mengerjakan tahapan-tahapan

pemeriksaan dengan baik.

Kompetensi pemeriksa pajak akan

mempengaruhi hasil laporan pemeriksaan

yang artinya bahwa laporan pemeriksaan

yang didukung oleh perhitungan yang

akurat dan didasarkan oleh ketentuan yang

berlaku, dan penyelesaiannya yang tepat

waktu, serta sikap pemeriksa dalam

memperlakukan Wajib Pajak sesuai



dengan hak dan kewajibannya (equal

treatment) maka dapat berakibat pada

kepatuhan Wajib Pajak yang pada

akhirnya dapat mendongkrak penerimaan

pajak. Dengan adanya pemeriksa pajak

yang berkualitas diharapkan tujuan dari

pelaksanaan pemeriksaan tercapai, yaitu

menguji tingkat kepatuhan wajib pajak

sehingga potensi-potensi pajak yang belum

tergali dapat dioptimalkan.

Dibandingkan dengan di KPP-KPP

Pratama atau KPP lainnya, sebenarnya

Pemeriksa Pajak di KPP PMA Empat yang

berjumlah 63 orang termasuk jumlah yang

cukup banyak. Tetapi hal itu kurang

optimal karena mereka diharuskan

menyelesaikan SP2 yang sangat banyak

tiap tahunnya dan sebagian besar

berhubungan dengan jatuh tempo

penyelesaian pemeriksaan SPT lebih bayar

sehingga pemeriksa bekerja dengan

tekanan dan kurang mendalam dalam

pemeriksaan yang pada akhirnya

menyebabkan kualitas hasil pemeriksaan

menjadi tidak optimal. Padahal kalau

dilihat dari segi kompetensi Pemeriksa

Pajak, SDM yang ditempatkan di KPP-

KPP wilayah kerja Kanwil Khusus seperti

KPP PMA Empat adalah auditor-auditor

pilihan yang memiliki keahlian dan

pendidikan yang tinggi dalam melakukan

pemeriksaan pajak. Bahkan mereka yang

ditempatkan di KPP PMA Empat biasanya

pernah mendapat pendidikan dan latihan

(Diklat) transfer pricing dan Diklat Audit

Teknik Berbantuan Komputer (e-audit),

jadi dari segi kemampuan pemeriksaan

pajak tidak diragukan lagi, tetapi hal

tersebut belum memberikan kontribusi

yang maksimal untuk meningkatkan

penerimaan pajak.

Hal ini karena kompetensi Pemeriksa

Pajak di KPP PMA Empat dalam

melaksanakan pemeriksaan pajak

dipengaruhi karena adanya tekanan waktu

(jatuh tempo untuk pemeriksaan lebih

bayar) dan banyaknya pemeriksaan lebih

bayar yang harus diselesaikan sehingga

hasil pemeriksaan pajak belum mampu

memberikan kontribusi yang maksimal

untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam rangka meningkatkan

penerimaan pajak, DJP selain melakukan

pemeriksaan pajak dan meningkatkan

kompetensi pemeriksa pajak juga

meningkatkan pemanfaatan teknologi

informasi khususnya dalam administrasi

pajak. Penggunaan teknologi informasi

dalam modernisasi perpajakan yang

berbasis e-system diharapkan juga dapat

meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap administrasi perpajakan dan

memudahkan pemeriksa pajak dalam

melakukan audit. Adapun e-System

perpajakan dibagi menjadi e- registration,

e-filling, e-SPT, e-faktur dan e-Billing.

DJP mengalami berbagai macam

tahapan dalam implementasi sistem

informasinya untuk meningkatkan

kualitasnya termasuk dalam memperbarui

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak

(SIDJP) dan sistem pendukung lainnya

seperti Aplikasi Portal DJP dan khususnya

pada saat pelaksanaan pemeriksaan pajak

dikembangkan sistem Administrasi

Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP)

sebagai bentuk pengawasan. Semakin

luasnya penggunaan sistem informasi

untuk membantu penyelenggaraan

pembukuan wajib pajak dan dalam rangka

meningkatkan kualitas pelaksanaan

pemeriksaan pajak yang bertujuan agar

pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan

secara efisien dan efektif maka perlu

penggunaan sistem informasi secara luas

dalam pemeriksaan dan secara selektif

memilih wajib pajak yang akan diperiksa

(John Hutagaol, 2007:73). Dalam

melakukan pemeriksaan jika menggunakan

sistem informasi yang baik dan berkualitas

maka potensi untuk melihat kepatuhan

perpajakan akan lebih baik.

Penelitian dengan topik sejenis

pernah dilakukan oleh Safitri (2010) yang

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

variabel jumlah pemeriksaan pajak

berpengaruh signifikan terhadap



penerimaan pajak penghasilan. Penelitian

lainnya dilakukan oleh Rahmawati pada

tahun 2014 yang hasil penelitian

menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan

pajak tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel penerimaan Pajak

Penghasilan Badan di KPP Pratama

Surakarta.

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguji

pemeriksaan pajak berpengaruh

terhadap penerimaan pajak di KPP

PMA Empat.



terhadap sistem informasi perpajakan di

KPP PMA Empat.


kompetensi pemeriksa pajak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak

di KPP PMA Empat.



berpengaruh terhadap sistem informasi

perpajakan di KPP PMA Empat.

5. Untuk mengetahui dan menguji sistem

informasi perpajakan berpengaruh


PMA Empat.




PMA Empat melalui sistem informasi

perpajakan sebagai variabel

intervening.



berpengaruh langsung maupun tidak

langsung terhadap penerimaan pajak di

KPP PMA Empat melalui sistem

informasi perpajakan sebagai variabel

intervening.

HIPOTESIS

Kerangka berpikir merupakan

model konseptual tentang apakah teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang

telah diidentifikasikan sebagai masalah

penting. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh

pemeriksaan pajak, kompetensi pemeriksa

pajak dan sistem informasi perpajakan

terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan

kajian teoritis dan guna memberikan

gambaran yang lebih lengkap terkait

dengan analisa pembahasan, maka

disusunlah framework sebagai berikut :

Gambar 1

Paradigma Penelitian

Sistem Informasi

Perpajakan

Pemeriksaan

Pajak

Penerimaan

Pajak

H1

H5

H2 H6



Dari kerangka pemikiran di atas dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H-1 : Terdapat pengaruh pemeriksaan

pajak terhadap penerimaan pajak.


pajak terhadap sistem informasi

perpajakan

H-3 : Terdapat pengaruh kompetensi

pemeriksa pajak terhadap

penerimaan pajak


pemeriksa pajak terhadap sistem

informasi perpajakan.

H-5 : Terdapat pengaruh sistem

informasi perpajakan terhadap

penerimaan pajak


pajak terhadap penerimaan pajak

melalui sistem informasi

perpajakan sebagai variabel

intervening.


pemeriksa pajak terhadap

penerimaan pajak melalui sistem

informasi perpajakan sebagai

variabel intervening

METODE

Pada penelitian ini, metode

penelitian yang digunakan adalah

pendekatan kuantitatif. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dengan cara menyebarkan

kuesioner responden. Data primer tersebut

berupa kuesioner atau angket yang

ditujukan kepada pemeriksa dan pegawai

pajak KPP PMA Empat. Kuesioner (daftar

pertanyaan) diberikan kepada responden.

Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan random sampling (secara

acak) yaitu memberikan kesempatan yang

sama kepada semua anggota populasi

untuk ditetapkan sebagai anggota sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah

pemeriksa pajak dan pegawai pajak yang

terdaftar di KPP PMA Empat sebanyak 63

pemeriksa pajak.

Variabel pemeriksaan pajak terdiri

dari 10 pernyataan, variabel kompetensi

pemeriksa pajak terdiri dari 10 pernyataan,

Variabel sistem informasi perpajakan

terdiri dari 10 pernyataan, dan Variabel

Penerimaan Pajak terdiri dari 10 butir

pernyataan.

Data yang diperoleh dari para

responden perlu di uji validitas dan

realibilitasnya. Pengujian validitas

dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh

mana suatu alat ukur itu mengukur

construct yang akan diukur. “Pengujian

validitas ini mengunakan pearson

correlation yang dengan melakukan

korelasi bivariate antara masing-masing

skor indikator dengan total skor (Ghozali,

2007: 46). Suatu alat ukur dikatakan valid

jika corrected item total correlation lebih

besar dari 0,60. (Ghozali, 2007: 46).

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh

item/pertanyaan yang dipergunakan pada



penelitian ini akan menggunakan formula

Cronbach Alpha (koefisien Alpha

Cronbach), dimana secara umum yang

dianggap reliabel apabila nilai Alpha

Cronbachnya > 0,70. (Ghozali, 2007: 62)..

Sebelum menguji hipotesis dari

model yang diajukan, terlebih dahulu

melakukan uji model, terdiri dari uji

model pengukuran (outer model) dan uji

model struktural (inner model). Outer

model adalah model yang menggambarkan

hubungan antara variabel laten dengan

indikator-indikatornya untuk memastikan

bahwa pengukuran yang digunakan layak

untuk dijadikan pengukuran (valid dan

reliabel). evaluasi outer model dilakukan

tiga kriteria yaitu convergent validity,

discriminant validity, dan composite

reliability. Inner model adalah model yang

menggambarkan hubungan antar variabel

laten (structural model). Tahap ini adalah

melakukan evaluasi struktural (inner

model) yang meliputi uji kecocokan model

(model fit) path coefficient dan R². Untuk

Uji hipotesis diolah dengan menggunakan

SEM (Structural Equation Modeling)

dengan program WarpPLS 5.0. Teknik

analisis SEM dengan menggunakan

program WarpPLS. Suatu hipotesis dapat

diterima atau ditolah secara statistik dapat

dihitung tingkat signifikansinya. Tingkat

signifikansi yang dipakai dalam penelitian

ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat

signifikan yan dipilih sebesar 5% maka

tingkat signifikansi atau tingkat

kepercayaan 0,005 untuk menolak suatu

hipotesis (Sholihin dan Ratmono,

2013:65).

HASIL ANALISIS DAN

PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Berikut penjelasan hasil uji validitas

dan hasil uji reliabilitas data. Berdasarkan

hasil uji validitas tersebut terlihat semua

skor pada kolom corrected item total

correlation berada di atas 0,60. Dengan

demikian instrumen variabel Pemeriksaan

Pajak (X1) dapat dikatakan valid.. Hasil uji

validitas data variabel Kompetensi

Pemeriksa Pajak (X2) didapatkan bahwa

seluruh nilainya di atas batas nilai minimal

yaitu 0,60. Dengan demikian tingkat

validitas variabel Kompetensi Pemeriksa

Pajak (X2) cukup signifikan.. Hasil uji

validitas data variabel Sistem Informasi

Perpajakan (X3) didapatkan bahwa seluruh

nilainya di atas batas nilai minimal yaitu

0,60. Dengan demikian tingkat validitas

variabel Sistem Informasi Perpajakan (X3)

cukup signifikan. Pada variabel

penerimaan pajak semua indikator (8

pernyataan) dinyatakan valid. Hasil uji

validitas variabel Penerimaan Pajak (Y)

nampak bahwa semua skor nilainya di atas

0,60. Dengan demikian variabel

Penerimaan Pajak (Y) tingkat validitasnya

sangat baik.

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel

penelitian ini didapatkan nilai Cronbach’s

Alpha variabel penelitian tersebut di atas

0,70, sehingga reliabilitas instrumen

penelitian variabel tersebut reliabel.

Tabel 4

Hasil Uji Realibitas Variabel X1, X2, X3

dan Y

Variabel Cronbach’s

Alpha

N.of

item

Kete

rang

an

Pemeriksaa

n Pajak 0,955 10

Reli

abel

Kompetensi

Pemeriksa

Pajak

0,952 10 Reli

abel

Sistem

Informasi

Perpajakan

0,898 10 Reli

abel

Penerimaan

Pajak 0,957 10

Reli

abel

Sumber : Pengolahan data

penelitian, 2018

Uji Model Pengukuran (Outer Model)

a. Convergent Validity

Pengukuran dari convergent

validity adalah dengan melihat nilai AVE

(Average Variance Extracted), bahwa



AVE yang digunakan untuk evaluasi

validitas konvergen, kriteria yang harus

dipenuhi yaitu AVE > 0,50. Nilai AVE

setiap konstruk dapat dilihat tabel di

bawah ini:

Tabel 5

Hasil Output Latent Variables

Coefficients

X1 X2 X3 Y

R-Square

0,10

2

Composit

e Reliable

0,85

2

0,81

3

0,85

4

0,80

3

Cronbach

Alpha

0,78

3

0,69

2

0,78

6

0,67

2

Avg. Var.

Extrac

0,53

6

0,52

2

0,54

1

0,50

6

Q-Square

0,25

0

Untuk memudahkan membaca,

berikut ini data tabelnya:

Average Variance Extracted (AVE)

Variabel Nilai

AV

E

Kriteri

a

Keteranga

n

Pemeriksa

an Pajak

0,53

6 >0,50

Memenuh

i

converge

n validity

Kompetens

i

Pemeriksa

0,52

2 >0,50

Memenuh

i

converge

n validity

Sistem

Informasi

Perpajakan

0,54

1 >0,50

Memenuh

i

converge

n validity

Penerimaa

n Pajak

0,50

6 >0,50

Memenuh

i

converge

n validity

Berdasarkan hasil tersebut keempat

konstruk telah memenuhi convergent

validity. Pemeriksaan Pajak memiliki nilai

0,536 > 0,50, Kompetensi Pemeriksa Pajak

memiliki nilai 0,522 > 0,50, Sistem

Informasi Perpajakan memiliki nilai 0,541

> 0,50, dan Penerimaan Pajak memiliki

nilai 0,506 > 0,50. Kesimpulan dari semua

variabel telah memenuhi kriteria

convergent validity.

b. Discriminant Validity

Untuk dapat menganalisa

discriminant validity yaitu dengan kriteria

AVE. Kriteria yang digunakan adalah akar

kuadrat (square roots) average variance

extracted (AVE), yaitu kolom diagonal

dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi

dari korelasi antar variabel laten pada

kolom yang sama (atas atau bawahnya).

Berikut hasil perhitungan AVE :

Tabel 6

Coefficient Among Latent Variables

X1 X2 X3 Y

X1 0,732 0,567 0,667 0,377

X2 0,567 0,722 0,569 0,422

X3 0,667 0,569 0,736 0,266

Y 0,377 0,422 0,266 0,711

Tabel 6 di atas menunjukan kriteria

validitas diskriminan telah terpenuhi

ditunjukkan dengan akar kuadrat AVE

lebih besar dari pada koefisien korelasi

antar konstruk pada masing-masing

indikator dari setiap variabel dapat

mengukur variabel tersebut secara tepat

daripada dengan variabel lain. Yaitu

indikator variabel X1 dapat dengan tepat

mengukur variabel X1 yang dinyatakan

dengan akar kuadrat sebesar 0,732 lebih

besar daripada akar kuadrat AVE variabel

X1 ke X2 sebesar 0,567, X1 ke X3 sebesar

0,667, dan X1 ke Y sebesar 0,377.

Akar kuadrat AVE variabel X2 ke

X2 sebesar 0,722 lebih besar daripada akar

kuadrat AVE variabel X2 ke X1 sebesar

0,567, X2 ke X3 sebesar 0,569, dan X2

ke Y sebesar 0,422. Akar kuadrat AVE

variabel X3 ke X3 sebesar 0,736 lebih

besar daripada akar kuadrat AVE X3 ke

X1 sebesar 0,667, X3 ke X2 sebesar 0,569,

dan X3 ke Y sebesar 0,266. Akar kuadrat

AVE variabel Y ke Y sebesar 0,711 lebih

besar daripada akar kuadrat AVE variabel



Y ke X1 sebesar 0,377, Y ke X2 sebesar

0,422, dan Y ke X3 sebesar 0,266.

Berdasarkan uraian tersebut dapat

disimpulkan bahwa 4 konstruk telah

memenuhi kriteria validitas diskriminan.

c. Composite Reliability

Berikut ini hasil dari koefisien

variabel laten yang ditunjukkan pada tabel

di bawah ini:

Tabel 7

Hasil Output Latent Coefficient

Variables

X

1

X

2

X

3 Y

Krit

eria

Keter

angan

Comp

osite

Relia

bility

0,

85

2

0,

81

3

0,

85

4

0,

80

3

>

0,7

0

Relia

bel

Cron

bach’

s

Alpha

0,

78

3

0,

69

2

0,

78

6

0,

67

2

>0,

60

Relia

bel

Berdasarkan tabel di atas, hasil

tersebut merupakan composite reliability

dari masing-masing konstruk yaitu X1

(0,852), X2 (0,813), X3 (0,854) dan Y

(0,803). Adapun untuk hasil dari

cronbach’s alpha ditunjukkan, untuk X1

(0,783), X2 (0,692), X3 (0,786) dan Y

(0,672). Composite Reliability data yang

memiliki composite reliability > 0,80

mempunyai reliabilitas yang tinggi.

Average Variance Extracted (AVE)

diharapkan > 0,5 dan nilai cronbach’s

alpha dinyatakan reliabel diharapkan >

0,60 untuk semua konstruk. Berdasarkan

hasil dari composite reliability dan

cronbach’s alpha, dapat disimpulkan

bahwa keseluruhan variabel telah

memenuhi kriteria composite reliability.

Uji Model Struktural (Inner Model)

Setelah dilakukan pengolahan data

dengan menggunakan program WarpPLS

5.0 dengaan model multiple mediating

effects diketemukan model fit indices and

P values sebagaimana tampak pada tabel

berikut:

Tabel 4.22

Model Fit and Quality Indices

Model

Fit and

Quality

Indices

Inde

ks

P-

Val

ue

Kriter

ia

Keteran

gan

APC 0,26

0

p <

0,00

1

p <

0,05 Diterima

ARS 0,25

1

p <

0,00

1

p <

0,05 Diterima

AARS 0,24

4

p <

0,00

1

p <

0,05 Diterima

AVIF 1,65

6

≤ 5 idealnya

≤ 3,3 Diterima

AFVIF 1,77

5

≤ 5 idealnya

≤ 3,3 Diterima

GoF 0,36

3

small ≥0,1,

medium ≥

0,25, large ≥

0,36

Large

SPR 0,80

0

≥ 0,7

idealnya = 1 Diterima

RSCR 1,00

0

≥ 0,9

idealnya = 1 Diterima

SSR 1,00

0 ≥ 0,9 Diterima

NLBC

DR

1,00

0 ≥ 0,7 Diterima

Sumber : Hasil pengolahan

WarpPLS 5.0, 2018

Dari hasil di atas nilai yang diperoleh dari

sepuluh kiteria sudah terpenuhi, sehingga

dapat dikatakan model tersebut telah

memenuhi persyaratan model fit.

Berikut ini gambar hasil estimasi model

indirect effect di bawah ini :



Dari tabel dan gambar di atas

pengujian terhadap model struktural ini

dilakukan dengan melihat R-square yang merupakan uji goodness fit model. Hasil

menunjukkan nilai R-Square pada variabel

penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh

pemeriksaan pajak, kompetensi pemeriksa

pajak, sistem informasi perpajakan yaitu

sebesar 0,25, artinya bahwa variabe-

lvariabel laten eksogen dalam penelitian

ini mampu mempengaruhi penerimaan

pajak sebesar 25% atau dengan kata lain

model penelitian ini tergolong lemah, hal

ini dinilai dari nilai koefisien determinasi

R-Square 0,75; 0,50; dan 0,25 untuk seiap

variabel laten endogen dalam model

struktural dapat dinterpretasikan sebagai

substansial, moderat dan lemah.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dengan

menggunakan WarpPLS 5.0 sebagai

berikut:

1. Uji Pengaruh Pemeriksaan

Pajak terhadap Penerimaan

Pajak

Hasil pengujian diperoleh

bahwa pengaruh langsung

pemeriksaan pajak terhadap

penerimaan pajak bersifat

positif sebesar 0,31 (β = 0,31)

dan signifikan dengan nilai

probabilitas < 0,01 lebih kecil

dari p < 0,05. Nilai koefisien

determinasi diperoleh dimana

R2 = 0,10, maka dapat

diperoleh KD = 0,10 x 100% =

10%. Nilai R² sebesar 0,10

menunjukkan variansi

penerimaan pajak sebesar 10%

dapat terjelaskan oleh variansi

pemeriksaan pajak.


Pajak terhadap Sistem

Informasi Perpajakan



pemeriksaan pajak terhadap

sistem informasi perpajakan

bersifat positif sebesar 0,69 (β

= 0,69) dan signifikan dengan

nilai probabilitas < 0,01 lebih

kecil dari p < 0,05. Nilai

koefisien determinasi dimana




menunjukkan variansi sistem

informasi perpajakan sebesar

47% dapat terjelaskan oleh

variansi pemeriksaan pajak.

3. Uji Pengaruh Kompetensi

Pemeriksa Pajak terhadap

Penerimaan Pajak




terhadap sistem informasi

perpajakan bersifat positif

sebesar 0,75 (β = 0,75) dan

signifikan dengan nilai

probabilitas < 0,01 lebih kecil


determinasi dimana R2 = 0,56,

maka dapat diperoleh KD =

0,56 x 100% = 56%. Nilai R²

sebesar 0,56 menunjukkan

variansi penerimaan pajak

sebesar 56% dapat terjelaskan

oleh variansi kompetensi

pemeriksa pajak.



Sistem Informasi Perpajakan






terhadap sistem informasi

perpajakan bersifat positif

sebesar 0,74 (β = 0,74) dan

signifikan dengan nilai

probabiltas < 0,01 lebih kecil


determinasi dimana R2 = 0,54,

maka dapat diperoleh KD =

0,54 x 100% = 54%. Nilai R²

sebesar 0,54 menunjukkan

variansi sistem informasi

perpajakan sebesar 54% dapat

t

e

r

j

e

l

askan oleh variansi kompetensi

pemeriksa pajak.

5. Uji Pengaruh Sistem Informasi

Perpajakan terhadap

Penerimaan Pajak



sistem informasi perpajakan

terhadap penerimaan pajak

bersifat positif sebesar 0,46 (β

= 0,46) dan signifikan dengan

nilai probabilitas < 0,01 lebih

kecil dari p < 0,05. Nilai

koefisien determinasi dimana




menunjukkan variansi

penerimaan pajak sebesar 21%

dapat terjelaskan oleh variansi

sistem informasi perpajakan.


Pajak terhadap Penerimaan

Pajak melalui Sistem Informasi

Perpajakan sebagai variabel

intervening


bahwa korelasi antara variabel

Pemeriksaan Pajak dan

penerimaan pajak diketemukan

angka sebesar 0,09 tetapi tidak

signifikan dengan nilai p=0,23.

Sedangkan pengaruh secara

langsung antar pemeriksaan

pajak terhadap penerimaan

pajak tanpa melibatkan variabel

mediasi diketemukan angka

sebesar 0,31. Terlihat adanya

penurunan antara pengaruh

secara langsung (direct effect)

= 0,31 dan pengaruh tidak

langsung (indirect effect) =

0,09.

Untuk melakukan pengujian

mediasi SEM-PLS digunakan

dengan metode Variance

Acounted For (VAF) model

dan formula/perhitungan

sebagai berikut:

Keterangan

Pengaruh

Hasil

Perhitungan

Pengaruh tidak

langsung=0,31

* 0,41

0,1271

Pengaruh

Langsung tanpa

memasukkan

pemediasi =

0,31

0,31

Pengaruh Total

= 0,1271 + 0,31

0,4371

VAF =

Pengaruh Tidak

Langsung/Peng

aruh Total =

0,1271/0,4371

0,2907atau

29,07%

Hasil perhitungan VAF

berpedoman pada kriteria: (1)

jika nilai VAF di atas 80%,

maka menunjukkan peran

pemediasi penuh (full

mediation), (2) Jika VAF

bernilai di antara 20% - 80%,

maka dapat dikategorikan

sebagai pemediaasi parsial, (3)

jika VAF kurang dari 20%,

peneliti dapat menyimpulkan

bahwa hampir tidak ada efek

VAF = Pengaruh Tidak

langsung (Indirect

Effect)

Pengaruh Total (Total

Effect)



mediasi (Hair dkk, 2013).

Dengan berpedoman pada

kriteria pengujian mediasi VAF,

maka dapat disimpulkan VAF

sebesar 29,07%, termasuk dalam

kategori pemediasi parsial.



Penerimaan Pajak melalui

Sistem Informasi Perpajakan

sebagai variabel intervening


bahwa korelasi antara variabel

Kompetensi Pemeriksa Pajak

dan penerimaan pajak

diketemukan angka sebesar

0,75 dan signifikan dengan

nilai p<0,01. Dan pengaruh

secara langsung antar


terhadap penerimaan pajak

tanpa melibatkan variabel

mediasi diketemukan angka

sama sebesar 0,75. Terlihat

tidak adanya perubahan antara

pengaruh secara langsung

(direct effect) = 0,75 dan

pengaruh tidak langsung

(indirect effect) = 0,75. Hal

tersebut menyebabkan

perhitungan VAF nya 0%

karena tidak ada perubahan

antara pengaruh secara

langsung (direct effect) dan

pengaruh tidak langsung

(indirect effect).

Dengan berpedoman pada

kriteria pengujian mediasi

VAF, maka dapat disimpulkan

VAF sebesar 0%, termasuk

dalam kategori tidak ada efek

mediasi.

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan

bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penerimaan

pajak. Ini menunjukkan bahwa jika

kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan

secara rutin dan berkesinambungan, dapat

meningkatkan penerimaan pajak di KPP

PMA Empat. Dengan semakin intensif

pemeriksaan pajak dilaksanakan

seharusnya memberikan efek kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajaknya

dapat meningkat yang pada akhirnya dapat

meningkatkan penerimaan pajak..

Penelitian ini sejalan dengan penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Salip

(2006) yang hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa bahwa terdapat

pengaruh pemeriksaan pajak terhadap

penerimaan pajak, ditunjukkan telah

terjadi peningkatan rata-rata penerimaan

Pajak.

Hasil uji hipotesis 2 membuktikan

bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh

positif dan siginifikan terhadap sistem

informasi perpajakan. Ini menunjukkan

bahwa pemeriksaan pajak merupakan

bagian dari bentuk pengawasan DJP untuk

menerapkan sistem informasi perpajakan

kepada setiap Wajib Pajak.. Pada

penelitian yang pernah dilakukan oleh

Welly Surjono (2016) yang menyatakan

bahwa terdapat tingkat hubungan yang

kuat antara adminsitrasi perpajakan dengan

memanfaatkan teknologi informasi

perpajakan dalam meningkatkan

efektivitas pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak membutuhkan sistem

administrasi perpajakan berupa sistem

informasi yang baik, dengan diterapkannya

teknologi tinggi yang merupakan salah

satu bagian dari proses modernisasi

administrasi perpajakan, yaitu di antaranya

e-SPT, e-filling, e-billing, e-faktur, e-

registration, dan lainnya yang paperless

dan otomatis sehingga akurasi dan

validitas datanya yang diolah dalam

pemeriksaan pajak menjadi lebih mudah

dan akurat. Selain itu juga sudah

diterapkannya aplikasi dan portal/web

seperti Portal DJP, SIDJP, tax base

knowledge, ALPP, dan lainnya yang

membantu pemeriksa dalam melakukan

pemeriksaan pajak.


bahwa kompetensi pemeriksa pajak



berpengaruh positif dan siginifikan

terhadap penerimaan pajak. Ini

menunjukkan bahwa kompetensi

pemeriksa pajak merupakan salah satu

faktor yang dapat meningkatkan

penerimaan pajak di KPP PMA Empat.

Salah satu faktor untuk optimalisasi

penerimaan pajak adalah kualitas fiskus,

dalam hal ini pemeriksa pajak. Kualitas

terdiri dari aspek kompetensi, moral dan

etika. Bila dikaitkan dengan optimalisasi

target penerimaan pajak, maka fiskus,

khususnya pemeriksa pajak, haruslah

orang yang berkompeten di bidang

perpajakan, memiliki kecakapan teknis,

dan bermoral tinggi. Hal ini sejalan dengan

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Sunhaji (2013) yang hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kompetensi dan etika

Pemeriksa Pajak berpengaruh positif

terhadap kualitas proses dan kualitas hasil

pemeriksaan pajak yang pada akhirnya

meningkatkan penerimaan pajak. Menurut

Siti Kurnia Rahyu (2010;27) menyebutkan

faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan pajak salah satu diantaranya

adalah kualitas petugas pajak sangat

menentukan efektifitas undang-undang dan

peraturan perpajakan. Sehingga dengan

kompetensi pemeriksa pajak di KPP PMA

Empat yang handal dan profesiaonal dalam

rangka untuk menghasilkan hasil temuan

pemeriksaan yang berkualitas dan pada

akhirnya dapat meningkatkan penerimaan

pajak.


bahwa kompetensi pemeriksa pajak

berpengaruh positif dan signifikan

terhadap sistem informasi perpajakan. Ini

menunjukkan bahwa seberapa modern dan

canggih sekalipun sistem informasi

perpajakan yang akan diterapkan, jika

tidak didukung oleh kemampuan sumber

daya manusia yang mengoperasikannya,

tidak akan berjalan dengan optimal.

Kemajuan teknologi informasi bisa

menghindarkan terjadinya manipulasi data

(Erwin Silitonga, 2007:10), sehingga

diperlukan sistem informasi perpajakan

untuk data yang akurat dan valid. Untuk

mencapai hal itu tersebut diperlukan

petugas pajak yang tidak gaptek dan melek

teknologi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

menyadari betapa pentingnya peran

teknologi informasidemi mencapai tujuan

yang ditargetkan, sehingga Direktorat

Jenderal Pajak turut berusaha untuk

membenahi institusinya dengan

meningkatkan peran Teknologi Informasi

sebagai pendukung peningkatan kinerja

sumber daya manusia di DJP (Fuad

Rachmany, 2012). Peraturan Dirjen Pajak

nomor PER-23/PJ/2013 menyebutkan

bahwa pemeriksa pajak harus mendapat

pendidikan dan pelatihan teknis yang

cukup serta memiliki keterampilan sebagai

pemeriksa pajak dan menggunakan

keterampilannya secara cermat dan

seksama. Oleh karena itu pemeriksa pajak

harus memiliki kompetensi yang memadai

mengenai teknologi sistem informasi

perpajakan.


bahwa sistem informasi perpajakan


terhadap penerimaan pajak. Ini

menunjukkan sistem informasi perpajakan

merupakan salah satu faktor yang dapat

meningkatkan penerimaan pajak. Namun

hasil tersebut menunjukkan pengaruh yang

lemah, sehingga perlu upaya-upaya yang

harus dilakukan untuk meningkatkan

kualitas sistem informasi perpajakan agar

dapat berjalan maksimal. Hal ini sejalan

dengan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Eka Lestari (2008) yang

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

Sistem Informasi Perpajakan memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap

kemampuan Pemeriksa Pajak dalam

melakukan pemeriksaan pajak yang pada


pajak. Selain itu juga menurut Siti Kurnia

Rahyu (2010;27) menyebutkan faktor-

faktor yang mempengaruhi penerimaan

pajak salah satu diantaranya adalah sistem

administrasi perpajakan yang tepat

hendaklah merupakan prioritas tertinggi



karena kemampuan pemerintah untuk

menjalankan fungsinya secara efektif

bergantung kepada jumlah uang yang

dapat diperolehnya melalui pemungutan

pajak. Sehingga dengan diterapkan sistem

informasi perpajakan dapat membantu

pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan

pajak sehingga dapat meningkatkan

penerimaan pajak.


bahwa variabel Pemeriksaan Pajak

mempunyai pengaruh positif dan tetapi

tidak signifikan terhadap Penerimaan

Pajak melalui Sistem Informasi Perpajakan

sebagai variabel intervening. Ini

membuktikan bahwa pemeriksaan pajak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak

tanpa ada atau tidak adanya dukungan dari

sistem informasi perpajakan yang baik.

Atau dapat disimpulkan juga bahwa ada

atau tidak adanya sistem informasi

perpajakan tidak berpengaruh terhadap

hubungan antara pemeriksaan pajak

dengan penerimaan pajak. Penelitian ini

menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak

memiliki pengaruh baik langsung maupun

tidak langsung melalui sistem informasi

perpajakan terhadap penerimaan pajak

pada KPP PMA Empat. Menurut John

Hutagaol (2007:73), bahwa semakin

luasnya penggunaan sistem informasi

untuk membantu penyelenggaraan

pembukuan wajib pajak dan dalam rangka

meningkatkan kualitas pelaksanaan

pemeriksaan pajak yang bertujuan agar

pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan

secara efisien dan efektif maka perlu

penggunaan sistem informasi secara luas

dalam pemeriksaan dan secara selektif

memilih wajib pajak yang akan diperiksa.

Pemeriksaan pajak dengan ada atau tidak

adanya dukungan data perpajakan dari

sistem informasi perpajakan yang akurat

dan valid maka akan memberikan efek

kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajaknya dapat meningkat yang pada


pajak.

Hasil uji hipotesis 7

menunjukkankan bahwa variabel

Kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penerimaan

pajak melalui Sistem Informasi Perpajakan

sebagai variabel intervening. Ini

membuktikan bahwa kompetensi

pemeriksa pajak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak dengan dibantu atau

didukung oleh sistem informasi perpajakan

yang berkualitas. Penelitian ini

menunjukkan bahwa kompetensi

pemeriksa pajak memiliki pengaruh baik

langsung maupun tidak langsung terhadap

penerimaan pajak pada KPP PMA Empat.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245),

untuk mendapatkan pajak dalam kuantitas

dan kualitas yang memadai, pemeriksaan

pajak mutlak memerlukan pemeriksa pajak

yang berkualitas, mempunyai kompetensi,

dan sebanding dengan jumlah wajib pajak.

Dengan kompetensi pemeriksa pajak yang

handal dan didukung dengan sistem

informasi yang berkualitas diharapkan

akan menghasilkan suatu temuan hasil

pemeriksaan yang berkualitas (koreksi

didukung oleh bukti yang kuat dan dasar

hukum) untuk meningkatkan perilaku

kepatuhan Wajib Pajak dan pada akhirnya

dapat meningkatan penerimaan. .

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian

yang telah diolah pada bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:.

1. Pemeriksaan Pajak secara langsung


terhadap Penerimaan Pajak di KPP

PMA Empat dapat diterima dan terbukti

kebenarannya. Hal ini membuktikan

bahwa jika pemeriksaan pajak dapat

dilaksanakan secara intensif dan

kontinyu, akan dapat meningkatkan

penerimaan pajak KPP PMA Empat.

2. Pemeriksaan pajak secara langsung


terhadap sistem informasi perpajakan

dapat diterima dan terbukti



kebenarannya. Ini berarti pemeriksaan

pajak merupakan bagian yang tidak

dapat dipisahkan dari sistem informasi

perpajakan.

3. Kompetensi pemeriksa pajak secara

langsung berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penerimaan pajak

KPP PMA Empat dapat diterima dan

terbukti kebenarannya. Hal ini

membuktikan bahwa jika setiap

pemeriksa pajak memiliki kompetensi

yang memadai dapat meningkatkan


4. Kompetensi pemeriksa pajak secara

langsung berpengaruh positif dan

signifikan terhadap sistem informasi

perpajakan dapat diterima dan terbukti

kebenarannya. Ini menjelaskan bahwa

kompetensi pemeriksa pajak merupakan

salah satu faktor yang dapat

mengimplementasikan sistem informasi

perpajakan dengan optimal.

5. Sistem informasi perpajakan secara

langsung berpengaruh positif terhadap

Penerimaan Pajak KPP PMA Empat

dapat diterima dan terbukti

kebenarannya. Hal ini membuktikan

bahwa jika sistem informasi perpajakan

yang diterapkan dengan kualitas yang

tinggi maka dapat meningkatkan


6. Pemeriksaan Pajak secara tidak

langsung berpengaruh positif tetapi

tidak signifikan melalui Sistem

Informasi Perpajakan sebagai variabel

intervening terhadap Penerimaan Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun

dengan ada atau tidak adanya dukungan

sistem informasi perpajakan maka

pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh

Pemeriksa Pajak tetap mempengaruhi

penerimaan pajak di KPP PMA Empat.

7. Kompetensi Pemeriksa Pajak secara

tidak langsung berpengaruh positif dan

signifikan melalui Sistem Informasi

Perpajakan sebagai variabel intervening

terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa dengan Pemeriksa

Pajak yang kompeten yang didukung

dengan semakin baiknya sistem

informasi perpajakan mempengaruhi

penerimaan pajak di KPP PMA Empat

karena dalam melakukan pemeriksaan

pajak diperoleh temuan-temuan hasil

pemeriksaan yang pada akhirnya

meningkatkan penerimaan pajak

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan,

yaitu :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada 1

(satu) unit kantor yaitu Kantor

Pelayanan Pajak Penanaman Modal

Asing (PMA ) Empat.

2. Penelitian ini terbatas pada 2 (dua)

variabel bebas. Peneliti mengharapkan

untuk peneliti setelah ini agar untuk

penelitian selanjutnya bisa ditambah

lagi variabel bebasnya.

SARAN

Sejalan dengan kesimpulan yang

telah diperoleh dari hasil penelitian ini,

penelitian ini masih banyak kekurangan

dan kelemahan sehingga perlu

ditambahkan dan diperbaiki lagi untuk

penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu

juga disampaikan beberapa saran yang

mungkin dapat dilaksanakan oleh KPP

PMA Empat secara khusus dan Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) secara umum.

Adapun saran-sarannya adalah sebagai

berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya supaya

menambah cakupan wilayah penelitian

tidak hanya di KPP PMA Empat saja

tapi juga KPP PMA lainnya sehingga

cakupannya lebih luas dan

respondennya lebih banyak.

2. Menambahkan jumlah variabel bebas

yang dapat mempengaruhi penerimaan

pajak untuk penelitian berikutnya.

3. Mencari terori-teori yang lebih relevan

dengan keadaan sekarang

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

disarankan untuk menambah jumlah

Pemeriksa Pajak karena secara

keseluruhan jumlah pemeriksa Pajak

masih sedikit dibandingkan jumlah



Wajib Pajak sehingga diharapkan

pemeriksaan pajak dapat lebih optimal

untuk meningkatkan penerimaan pajak

5. Bagi KPP PMA Empat supaya

meningkatkan kuantitas dan kualitas

pemeriksaan pajak agar tingkat

kepatuhan WP meningkat sehingga

penerimaan pajak dapat tercapai dengan

optimal.

6. Bagi KPP PMA Empat disarankan

untuk meningkatkan kemampuan dan

keterampilan para pemeriksa pajak

dengan memberi kesEmpatan untuk

mengikuti pelatihan teknis yang

dilaksanakan.

7. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

diharapkan untuk terus

menyempurnakan sistem informasi

perpajakan yang telah diterapkan agar

kendala atau hambatan yang dihadapi

dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Ghozali, I. 2007. Aplikasi Analisis

Multivariate dengan Program IBM

SPSS19. Semarang: Badan Penerbit

Universitas Diponegoro.

Hutagaol, J. 2010. Kapita Selekta

Akuntansi Pajak. Jakarta: PT

Kharisma Bintang Kreativitas Prima.

Lestari, E. 2008. Pengaruh Sistem

Informasi Perpajakan dan Lama

Masa. Kerja sebagai Pemeriksa

Pajak terhadap Kemampuan

Pemeriksaan Pajak. Jakarta: UIN

Syarif Hidayatullah.

Mahfud, S. dan Dwi Ratmono. 2013.

Analisis SEM-PLS dengan

WarpPLS. Jakarta: Andi Offset.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-23/PJ/2013. Tentang : Standar

Pemeriksaan.

Rahayu, S.K. 2010. Perpajakan Indonesia-

Konsep dan Aspek Formal.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahmany, F. 2012. Tujuh Langkah

Strategis Amankan Penerimaan

Pajak. Media Keuangan. Volume

VII No.54/Februari 2012.

Rahmawati, Santoso, dan Hamidi. 2014.

Pengaruh Pemeriksaan dan

Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan

Badan Di Surakarta, Jurnal

Penelitian UNS Vol 3 No 1 Hal 72-

82, Universitas Sebelas Maret,

Surakarta.

Safitri, H.A. 2010. Pengaruh Jumlah

Pemeriksaan Pajak dan Sanksi

Perpajakan terhadap Penerimaan

Pajak Penghasilan dengan

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai

Variabel Intervening, Jurnal

Ekonomi dan Bisnis no 3 Vol 1, Hal

23-30, Universitas Syarif

Hidayatullah, Jakarta.

Salip, dan Tendy Wato. Pengaruh

pemeriksaan terhadap penerimaan

pajak. Jurnal keuangan Publik Vol.

4 No. 2 : 61-81.

Silitonga, E. 2007. Amandemen Undang-

Undang: Keseimbangan Hak dan

Kewajiban antara Wajib Pajak dan

Aparat Pajak. Media Indonesia.

Sunhaji, A. 2013. Pengaruh Kompetensi

dan Etika Pemeriksa Pajak terhadap

Kualitas Pemeriksaan Pajak dengan

Tekanan Waktu sebagai Variabel

Pemoderasi. Studi pada Kanwil DJP

Jakarta Khusus. Tesis tidak

dipublikasikan, Universitas Gajah

Mada.

Surjono, W. 2016. Peranan Administrasi

Perpajakan Dalam Meningkatkan



Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pada

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Barat I Bandung. Jurnal Riset

Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 1

Undang-Undang Nomor 28. 2007.

Tentang: Ketentuan Umum Dan Tata

Cara Perpajakan.

[ISSN 20886969] Vol. 7 Edisi 13, Okt 2018 PENGARUH ...eprints.ummi.ac.id/565/1/4. PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN KOMPETENSI... · Data analysis method used is Structural Equation

Documents