ISI Komik HuMa_2013_rev Tgl 4

8/11/2019 ISI Komik HuMa_2013_rev Tgl 4

1/46


2/46

Hutan Kita, Hidup Kita

Hutan Kita, Hidup Kita

Seri Cerita Bergambar

Hukum dan Masyarakat

No.2

Penanggung Jawab

Andiko

Naskah

Widiyanto

Kontributor

Staff HuMa

Tim Kreatif: Plankton Creative Indonesia

planktoncreativeindonesia.blogspot.com

Tovan (Disain dan Layout)

Linda TriNov (Ilustrator)

Wahyu Sugianto (Disain karakter & Stroyboard)

Penerbit

HuMa(Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum

Berbasis Masyarakat dan Ekologis)

Cetakan pertama

ISBN:

Hak CiptaSepanjang tidak ditujukan untuk tujuan komersil, penggandaan dan penyebaran serial

komik ini dapat dilakukan tanpa ijin dari penerbit

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan Untuk

Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis

(HuMa) atas dukungan dari Rainforest Foundation Norway

(RFN). Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya

di sini bukan merupakan cerminan atapun pandangan dari

Rainforest Foundation Norway (RFN)


3/46

Kriiiiiiiing...

seperti tahun-tahun sebelumnya,puntana adalah desa yang damai

1


4/46

Ya sudah sayaterima, Terima

kasih ya

ayo mbe, kitake balai desa!

tong

tong

tong

mbEEE...

mbeee...

mbEEE...

2


5/46

hai kau, kenapa kaupukul kentongan..,masyarakat jadi

panik dan berkumpuldi balai desa

maaf-maaf Pak Tua,ini ada surat dari

teman-teman kita.Ini terkait dengan

nasib hutan kita

Putu

san

MKNo.35

/2012

tent

angHu

tan

Adat

anak iniselalu sajabikin gara-

gara!

tong

tong

tong

hehee...

mbEEE...

hah?!siapa? apa

isinya?

3


6/46

begitu..?!adaapa gerangan?

Cepatlah kaukasih tahu wooi!!

Tenang,tenang, Pak Tua,Yang pasti bukansurat cinta dari

nona ini,hehehe...

Sebagai pendampinghukum rakyat, saya harus

menyampaikan kabar pentingini, Pak Tua dan teman-

teman.

hmmm...hmmm...isinya...

SREK

surat darikak rahma,yance dan

eras

aahh

basa-basi!

4


7/46

BERITA DALAM SURATINI SUNGGUH SANGATMEMBUAT HaTI SAYABERDEBAR-DEBAR

CEPAT KATAKAN ATAUKEPALAMU BENJOL!

HEHE...

AMPUNPAK TUA...INI SOALPUTUSANHUKUM

SOAL HUTANYANG KITA

CINTAI INI...

TAKSUDIAKU!

AAAAAHH!!

MESTI PELAN-PELAN AKU

MENJELASKANNYA..HEHEHE

aduh

h!!

5


8/46

Lalu apa yangingin kau

sampaikan soalhutan adat?

cepatlaah!

ooo...ini tentanghutan kita

6


9/46

adabuldosernya?

hutan adat

gawat!

7


10/46

hahahaha

Wooii.apa itu Putusan MK.

bukan putusan naikharga minyak lagi

kan?.sudah repotkami mengatur uang

belanja

ehemmm,ehemmmm,

maaf..maaf Pak Tua, ibudan bapak dan saudara-

saudara di sini, teman kitayang berkirim surat ini

ingin mengabarkan PutusanMK No. 35 Tahun 2012 yang

memisahkan hutan adat darihutan negara..

8


11/46

Hai kau.bangun !...

kau kan PHR,kok malahtertidurdi diskusikampong

kita

Hussss.dengar dulu

keterangan dia,cepat kau baca

surat itu!

zzzz...

WAkkk!

GUBR

AK!

maaf pak tua,ngantuk beraat...

semalam abis

ronda

GROOK!

9


12/46

Sudah..sudah..Silahkan

jelaskan kepadakita. Sudah

penasaran nih

ssstt..mirip bapaknya

Kau ini molorsaja kerjanya. Di

tempat umum pulamaaf

pak tua...

HUUUUU

HI

HI

HI

10


13/46

Baiklah, Mahkamah Konstitusiitu adalah pengadilan di negeri

kita untuk menguji undang-undang apakah sesuai denganKonstitusi atau Undang-Undang

Dasar kita atau tidak

si sok tahuini memangselangitgayanya!

ehem... ehem...mohon perhatiannyadengan seksama...ini masalah hukumyang serius...

wahsepertiistana

kerajaan

waaah...megahsekali!

11


14/46

tapi kita kan gangerti hukum, nanti

siapa yang akanmenolong kita

maka bapakdan ibu dapat

datang keMK untuk

mengajukangugatan

ketigateman kita ini akan

menjelaskan putusanmk terakhir yangpenting buat kita

Kalau bapak-bapaktidak setuju dengansebuah undang-undangkarena undang-undang

itu melanggar hak-hak bapak yang diatur

dalam Konstitusi,

ingat kasuskita jamandulu kan?

12


15/46

alasannya itu

Beberapa waktu lalu,

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Kanagarian Kuntu Kabupaten Kampar, Provinsi

Riau; dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi

Banten mengajukan kepada MK untuk

mengubah bunyi Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan

yaitu sepanjang kata negara, yangselengkapnya berbunyi: Hutan adat adalah

hutan negara yang berada dalam wilayah

masyarakat hukum adat, dan beberapa hal

penting lainnya misalnya mengenai syarat

dari masyarakat adat itu

oke..okehmmmm...gitu ya?

zzzzz..

.

wah jadi gak

sabar nungguisinya

iya...

13


16/46

Ada tiga alasan utama:pertama, hilangnya akses yakni

melakukan usaha pemajuan,pendampingan, dan perjuangan hak-hak

masyarakat hukum adat;

Kedua, hilangnya hak ulayat atas hutan,akses pemanfaatan, dan pengelolaan

kawasan hutan adat;

dan ketiga, terjadinya kriminalisasikarena masuk kawasan hutan adat yang

diklaim sebagai hutan negara

lalu apa hasilputusan itu?!

14


17/46

berikut tabelnya, yang sudah disiapkan oleh sinona cantik ini

Pasal1

angka6

Hutanad

atadala

hhutan

negara

yangber

ada

dalamwi

layahma

syarakat

hukuma

dat.

SebelumPutus

anMK35

Hutana

datada

lahhu

tan

yangber

adadal

amwila

yah

masyar

akathu

kumada

t.

Catata

n:kata

negar

a

berten

tangan

denga

n

konstit

usi

Setela

hPutusanM

K35

coba kitaperhatikan baik-baik bagaimana

kondisi sebelumdan sesudahputusan mk

ya...

15


18/46

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hakmasyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.Catatan: Konstitusionalitas bersyarat (conditionally

unconstitutional)

Pasal 4 ayat (3)

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikanhak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya

masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidakbertentangan dengan kepentingan nasional.

Sebelum Putusan MK 35

Setelah PutusanMK35

ini salah satuputusan penting

16


19/46


SetelahPutusan MK35Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

a.Hutan negara, danb.Hutan hak

Catatan: Hutan adat merupakan bagian darihutan hak

Pasal 5 ayat (1)

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:a.Hutan negara, dan

b.Hutan hak

hoaaahm...mulai

membosankanternyata

nah!!ini tentanghutan kita!

17


20/46

Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1huruf a, tidak termasuk hutan adat

Catatan: AMAR PUTUSAN SALAH TULIS karenadimasukkan sebagai pertimbangan pasal 5 ayat 1,seharusnya pasal 5 ayat 2. Ketentuan ini bersifat

konstitusionalitas bersyarat (conditionallyunconstitutional),

Pasal 5 ayat (2)

Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1huruf a, dapat berupa hutan adat.


SetelahPutusanMK 35

dengan adanyaputusan ini maka

status hukum hutanadat kita menjadijelas batasannya

18


21/46

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adatyang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Catatan: frasa dan ayat (2) bertentangan dengankonstitusi

Pasal 5 ayat (3)

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adatyang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.


Setelah Putusan MK35

nah... kita sebagaimasyarakat adat mestitetap kompak bersatuagar kita tetap diakui

keberadaannya

19


22/46


SetelahPutusan MK 35

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukumadat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak

pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.Catatan: permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi

Pasal 5 ayat (4)

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukumadat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak

pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

yang ini...jangan sampai terjadi

pada kampung kita

wahh...soal hukum ini memang

bikin ngantuk... MBE

EE...

20


23/46

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannyamasih ada dan diakui keberadaannya berhak:

a.melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yangbersangkutan;

b.melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukumadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan

c.mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkankesejahteraannya.

Catatan: permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi

Pasal 67 ayat (1)

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannyamasih ada dan diakui keberadaannya berhak:a.melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yangbersangkutan;

b.melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkanhukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan denganundang-undang; dan

c.mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraannya.


SetelahPutusan MK 35

MBEEE...

naah!!INI PENTINGJUGA!

21


24/46


SetelahPutusanMK35

Pasal 67 ayat (2)

Pengukuhan keberadaan dan hapusnyamasyarakat hukum adat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Daerah.

Pengukuhan keberadaan dan hapusnyamasyarakat hukum adat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Daerah.

Catatan: permohonan ditolak olehMahkamah Konstitusi

HEH?TIDOR

SEMUA?!

ALAMAAAk!!BAGAIMANA

MAU MAJU KE MKKALAU BEGINI

!?

22


25/46

bangunkanmereka, mbe!

nah sudahbangun kan!

penjelasanmuyang tadi bikin

ngantuk

sudah-sudah kitalanjutkan

lagi

MBEEEEEK

KK!!!

MBEEEE

K...

MBEE

E...

23


26/46

Menempatkan hutanadat sebagai bagian

dari hutan negaramerupakan pengabaian

terhadap hak-hakmasyarakat hukum

adat!

hmmm... ,jadi begini, lihat di

dinding... hutan adat telahdipisahkan dari hutan

negara dan masuk dalamgolongan hutan hak saatini. Status hutan negara

tetap ada. Hutan adat tidakdimasukkan dalam hutan

negara lagi..

UUKehutanan

permohonan putusan MK

hutannegara(hutan

adat bagiandari hutannegara)

hutannegara

hutanhak

hutannegara

hutan hak(hutan hak

teridiri dari

hutan adatdan hutanperseorangan/badan hukum)

hutanadat

24


27/46

nahini siPHR ini jugamengabaikan

hak kita untukteriak...!!!

stop,stop,

sabar,sabardan

kembaliduduk

Betul, betul, sudahlama kita diabaikan!

EEE...BUKAN BEGITUMAKSUDNYA

25


28/46

hhhhmmmmm pertanyaan

bagus Pak Tua. MK memakaikelompok masyarakat yangditentukan dalam konstitusi

yaitu Masyarakat HukumAdat

Lalu siapayang berhak

menerimahutan adat ituberdasarkan

putusan Mk?

tenang...tenang...

tok,to

k

uhuk

uhuk

ITU YANG

TERTULISDI SINI

26


29/46

Husss.!,sok gaul loooo,mentang-mentang

penyiar radiokomunitas

kampong kita

hmmm...nggak

segitunyakalee

MK juga bilang pernyataan penggugat yang menyatakan

suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk

menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan

status politik mereka dan secara bebas mengejar

kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka. Pendapat

para Pemohon tersebut di atas dapat berimplikasi padaupaya pemisahan diri masyarakat hukum adat untuk

mendirikan negara baru yang lepas dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia (separatisme). Keberadaan masyarakat

hukum adat demikian tidak sesuai dengan prinsip - tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional - dan prinsip

- Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jikapun ada

kebebasan, hal tersebut telah diatur pembatasannya

dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,

serta Undang-Undang lainnya dan masih dalam bingkai dan

cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan

izin untuk pihak ketiga berdasarkan persetujuan

masyarakat hukum adat

AWASKAO!

NANTI...

27


30/46

Air

maaf, maaf...ga usah

sensi gitudong

bener sihminta air...tapi gakgitu jugakalee...

rasakan tahugoreng ini!

huh!

AirAir

haaapp

Byuu

rr

panaas

mbheehe

he

mbheehe

he

nihairnya!

28


31/46

Hmmmm, berdasarkan ini semua,ke depan arah penguasaan hutanadalah seiring dengan penguasatanahnya, misalnya hutan negara

akan dikuasai oleh penguasatanah negarasementara hutanhak dikuasai oleh pemegang hak

atas tanah seperti hak milik, danpenguasa hutan adattentunya

penguasa tanah ulayat

Hus huss!Ayo lanjutkan

kembali...INI PENTING BUATKELANGSUNGANHIDUP KITA!!

Bagaimana dengantanah ulayat kita ini kalau kami

daftarkan seperti biasa? Kansifat sertifikatnya individual.Nantisangat mudah dipindahtangankan

oleh oknum adat kita

Tapi tapi,pada tanah ulayat

itu kan tidakada mekanisme

pendaftaran atauregistrasi?

29


32/46

okee, okee.Setuju...

HUH?

Beettu

uulll..!

!

kalau begitu kita

harus memiliki sistem

internal yang kuat

agar tanah ulayat kitatidak mudah berpindah

tangan

BETUL?!mbeee!

30


33/46

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakanmasyarakat hukum adat sepanjangmenurut kenyataannya masih ada dandiakui keberadaannya berhak:

a.melakukan pemungutan hasil hutanuntuk pemenuhan kebutuhan hidupsehari-hari masyarakat adat yangbersangkutan;

b.melakukan kegiatan pengelolaan

hutan berdasarkan hukum adat yangberlaku dan tidak bertentangandengan undang-undang; dan

c.mendapatkan pemberdayaan

dalam rangka meningkatkankesejahteraannya

Jadi pak tua, MK tetapmemberikan batasan bahwayang akan menerima hutan

adat ini nantinya adalahseperti yang ditulis dalam

Pasal 67 ayat (1) ini

BEGITUYA?RUMITKALI!

31


34/46

apakahputusan MK inibisa secara

otomatismengembalikan

hutan adatkita?

nafsu kali bapak-

bapak inikita dengar

dulu keteranganlebih lanjut..biar kita sadar

resiko

Diamm

diaaam!

SETUJU!!!

Besok kita harusambil lagi hutan-hutan kita yangsudah dikuasai

pihak lain. Setujukawan-kawan...?!

SETUJU!!!

32


35/46

betul Pak Tua,karena itulahsaya jadi PHR

yang cerdas...pemuda penerus

kepemimpinanbangsa yangberadat

hmm, betulbetul.hati boleh panas, karenapuluhan tahun hutan kitaterampas..tapi kepalakita perlu dingin...agar

kita bisa memilih strategiyang cerdas

kalian ga bisaliat orangseneng aja

deh

mbhee

hehe

33


36/46

tentusaja!

Nah kalau begituapa rekomendasimu

setelah putusanMK ini? PHR harus

punya strategi kan?

TUK!

mari kita lihat ditabel ini,

tapi maaf ya kalauada bahasa yang

sulit dimengerti

34


37/46


38/46

aduhanak-anak muda.bingung saya sebagai orang tua

ini memahaminya. Rekomendasiteknisnya kira-kira bagaimana?

Kebetulan saya orang teknisbangunan.he..he

Nah, sudah tahu kan ?, apayang ada di tabel itu adalahpilihan-pilihan langkah yangdiperbincangkan di kalangan

teman-teman pendukung kita

36


39/46

beberapa contohkebijakan daerah

terkait ini Pak tua

Jadi bagaimanadengan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria yang diputuskan olehMK tadi? tentu akan susah untuk mengembalikan hutan adatnya kembali,

apalagi masalah hutan adat bagi kami tidak hanya soal-soal pemanfaatanhutan saja, tapi lebih jauh adalah otoritas kami sebagai pemegang ulayat

yang di dalamnya juga terdapat hutan adat itu. Adakah pengalaman-pengalaman daerah lain yang bisa menjadi contoh ?

COBA JELASKAN!?

37


40/46

so whatgethooo lhooo

1. Sumatera Barat. Perda No. 2/2007. Dalam bentuk Nagari

adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki

batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (AdatBasandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam

wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 648 Nagari di

Sumatera barat.

2. Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004

tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko.

3. Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Masyarakat

Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Kedua masyarakat hukumadat ini merupakan pemohon dalam perkara No. 35/

PUU-X/2012 yang telah diakui keberadaannya sebagai

masyarakat hukum adat melalui putusan Mahkamah

Konstitusi

Ini di antaranya

MBEEE...

38


41/46

dan keempat, Ikut mendorongInpres yang isinya perintah

kepada Menteri DalamNegeri dan BPN untuk

menyelenggarakan usaharegistrasi wilayah adat yang didalamnya terdapat hutan adat

ketiga, Menetapkanwilayah-wilayah adatmelalui keputusanpemerintah daerah

atau pembuatan perdamasyarakat adat

kedua,Menggunakanpenetapan tata

ruang wilayah khususuntuk kepentingan

sosial, budayadan lingkungan

yang dimulai daripemerintah

daerah

Jadi kalau kitalihat ruang yang ada dalamsistem hukum kita saat ini,

adalah pertama, Melepaskankawasan hutan adat itu dari

kawasan hutan negara melaluimekanisme pelepasan kawasan

hutan yang ada melaluikementerian kehutanan

39


42/46

ke depan yang harus dilakukan adalah :

1. Perkuat kelembagaan dan aturan adat termasukpengelolaan hutan adat yang jadi bagian dariwilayah adat kita

2. Identifikasi wilayah-wilayah adat dan mulai bangundialog dengan tetangga wilayah adat serta pihaklain yang ada di kawasan adat untuk membangunkesepakatan penyelesaian

3.Mulai mengidentifikasi dan menggunakan ruanghukum yang mungkin dimanfaatkan di tingkat

daerah

Nah.betul ituPak Tua

hmmm, jadi kita tidak cukupbicara mengenai hutan adat sajaya...kita harus bicara wilayahadat...hutan adat itu hanya

sepotong kecil dari hak ulayatkami kan ?

MBeee

e

baiklah. Itusemua harus

kita lakukan..!

MBeeee

40


43/46

terima kasih kau siSok Tahu. Kali ini aku

percaya sama kau.Terima kasih

berhubungkambing saya

sudah memanggil,saya cukupkan

sekian ceramahsaya..

hmmm...

MBeee

e

AYO KITACARI

MAKANANMBEK!

LAPAR KALIPERUT INI

MBeeeeMBeeee

41


44/46

Tentang HuMa

HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental organization) yang bersifat nirlaba

yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang

sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan

pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/

budaya dan hukum dalam pengusaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis.

Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal

sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan

hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan

praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai

kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :

Hak Asasi Manusia;

Keadilan Sosial;

Keberagaman Budaya; Kelestarian Ekosistem;

Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;

Kolektitas.

Sejarah

Secara historis, HuMa dirintis oleh individu-individu dari berbagai latar belakang (aktivis, akademisi

dan lawyer) yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap konsep berkir dan praktek hukum

di bidang sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio kelembagaan

HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi didirikan pada 19 Oktober 2001sebagai Organisasi dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa

berjumlah 25 orang yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu,

SH., Myrna A. Satri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim,

SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH.,

Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH.,

Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH.LLM., Dr.

Kurnia Warman, SH.MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD.,

Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., dan Abdias Yas, SH.

Visi

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang

adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan

keragaman sosial budaya.

Misi

1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR)

melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.

2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk

menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.

3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis

situasi empirik.

42


45/46

4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri

untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja

Sumatera Barat, bermitra dengan Perkumpulan Q-bar

Jawa Barat-Banten, bermitra dengan RMI (Rimbawan Muda Indonesia)

Jawa Tengah, bermitra dengan LBH Semarang

Kalimantan Barat, bermitra dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino)

Sulawesi Selatan, bermitra dengan Wallacea

Sulawesi Tengah, bermitra dengan Perkumpulan Bantaya

Program Kerja

1. Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model

rekruitmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin

meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan

hukum, legal drafting, conict resolution, dan advokasi kebijakan

2. Resolusi Konik Berbasis Inisiatif Masyarakat, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya

mekanisme resolusi konik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal

dan adat.

3. Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan

pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan

media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.

4. Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam

mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi

di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+

yang mengakomodasi dan mereeksikan hak masyarakat.5. Pengembangan Kelembagaan, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin professional,

kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Ketua : Chalid Muhammad, SHSekretaris : Andik Hardiyanto, SH

Bendahara : Ir. Andri Santosa

Badan Pelaksana

Direktur Eksekutif : Andiko, SHKoordinator Program : Bernadinus Steny, SH

Tandiono Bawor, SH (Program Sekolah PHR Indonesia)Siti Rakhma Mary, SH, MSi (Program Resolusi Konik)Widiyanto, SH (Program Pusat Data dan Informasi)Bernadinus Steny, SH (Program Kehutanan dan Perubahan Iklim)

Program Pengembangan

Kelembagaan : Susi Fauziah, BScKepala Keuangan : Nerawati, SE

43


46/46

ISI Komik HuMa_2013_rev Tgl 4

Documents