Interpretasi Kriteria Audit SMK3

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Persyaratan PP No. 50 Tahun 2012

INTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 (Lampiran II)

1 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 1.1 Kebijakan K3

Kriteria Audit Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait

1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.

- Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis, bertanggal dan isinya mencakup tujuan dan penyataan komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan K3 ditempat kerja

1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja.

-Proses konsultasi bisa dalam bentuk suatu rapat yang membahas rumusan isi kebijakan dimana peserta rapat bisa dari anggota P2K3 (wakil tenaga kerja)/wakil departemen dan atau serikat pekerja. Lihat pada notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.

1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.

-Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa melalui; penempelan, pembacaan saat briefing pagi, kartu pengenal visitor, lampiran dalam kontrak, materi briefing bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk, pelatihan pengenalan (induction training) dll

1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.

-Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan kondisi tingkat risiko perusahaan atau terkait dengan lintas departemen (tidak wajib harus ada), contoh kebijakan mengenai penggunaan bahan peledak, radiasi, alcohol&drugs, dll

1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-undangan.

-Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan secara berkala missal melalui rapat manajemen review meeting tahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya. Bila ada perubahan nama perusahaan, manajemen, visi, dll maka kebijakan juga harus direvisi. Jadwal waktu tinjauan sebaiknya dicantumkan

1.2 Tanggung Jawab & Wewenang Untuk Bertindak Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen

terkait 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk

mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam

-Ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan wewenang seseorang yang disahkan dan manajemen perusahaan,

perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.

seperti dalam hal ini penunjukan manajemen represent ative (MR) untuk mengambil tindakan dan melapor mengenai K3, salah satu bentuk dokumen yaitu job description/ tanggung jawab K3 dalam manual K3, dll. Harus dipastikan personil yang terkait mengetahui hal ini

1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan.

-Ada beberapa Penanggung jawab K3 yang sesuai peraturan perundangan yaitu; dokter perusahaan (Permenaker 01/MEN/1976), Paramedis (Permenaker 01/MEN/1979), Sekretaris (Permenaker 02/MEN/1992), regu tim tanggap darurat (Kepmenaker 186/1999)

1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya.

-Bisa dilihat dalam job description, bukti keterlibatan misalnya terut ambil dalam penilaian kinerja unit K3, ikut serta rapat K3 unit dan memantau pencapaian kinerja unit K3

1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.

-Lihat tanggungjawab K3 manajemen baik dari kebijakan K3, manual SMK3 atau job descnya. Bukti pelaksanaan dilihat pada kinerja 1.3.1 samapai 1.3.3 apakah sudah melaksanakan tinjauan manajemen terkait dengan SMK3

1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan .

-Perausahaan bisa dilihat dari sertipikat pelatiahan, dokumentasi latihan darurat, absensi latihan.

1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan.

-Bisa berupa laporan kinerja K3 dari konsultan/pegawai pengawas (luar) dan laporan audit internal K3 inspeksi K3, laporan study banding / bench marking, dll dari dalam perusahaan

1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat.

-Jelas. Kinerja K3 misal meliputi angka kecelakaan (FR & SR), jumlah klaim kecelakaan, prestasi atau penghargaan K3, % pencapaian target, dll.

1.3 Tinjauan dan Evaluasi Audit Kriteria Kriteria Audit dan Pemeneuhan/Dokumen

terkait 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3

meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaa, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.

Terdapat RTM yang membahas kebijkan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dilengkapi Absen & Notulen Rapat

1.3.2 Hasil tinjauan dimasukan dalam perencanaan tindakan manajemen.

-Lihat pada notulensi rapat tinjauan manajemen bentuk tindakan perbaikan atau corrective action yang akan dilakukan apakah masuk didalam program kerja tahunan berikutnya

1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang -Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentuk

pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian efektivitas SMK3.

rapat tinjauan manajemen yang agendanya sesuai dengan lampiran PP 50 Tahun 2012. Rapat tinjauan manajemen ini dihadiri oleh top manajemen dan tidak dapat disamakan dengan rapat bulanan P2K3

1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja Audit Kriteria Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi

tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.

-Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi tenaga kerja (bukan wakil tenaga kerja) dan wakil perusahaan contohnya bisa forum serikat pekerja yang salah satu agendanya mengenai K3 atau tenaga kerja dengan kepengurusan P2K3 yang mewakili perusahaan. Dokumentasi bisa dalam bentuk notulensi kegiatan, jadwal atau time table kegiatan. Wakil perusahaan adalah personil yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan

1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan perubahan yang mepunyai implikasi terhadap K3.

-Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau tata cara atau tahapan penyampaian masalah/issue K3 akibat perubahan diempat kerja. Perubahan yang dimaksudbisa tempat kerja, cara kerja, alat dan bahan yang dirasa pekerja membahayakan dirinya

1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-Buktinya dapat berupa dokumen surat penunjukan/pengesahan P2K3 dari DINAS Tenaga Kerja Setempat

1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpiman puncak atau pengurus.

SK penetapan sbg MR atau dapat langsung DIRUT sbg ketua P2K3

1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-Sekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai dengan Pemenaker 02/MEN/1992. Lihat pada sertifikasi dan surat penunjukan AK3 sebaiknya ahli K3 Umum karena Ahli K3 umum pelatihannya salah satunya mengani peraturan perundangan

1.4.6 P2K3 menitikberitkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.

-Lihat cara program-program K3 yang direncakan atau sedang dilaksanakan selama ini. Apakah ada program mengenai pengembangan atau peninjauan kebijakan dan perbaikan/ pengembangan prosedur terkait temuan dari hasil penilaian risiko

1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokuemntasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja..

Pengurus P2K3 ditempel dipapan informasi atau dapat di email kepada para tenaga kerja

1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.

-Minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan atau sesuai ketentuan dalam prosedur mengenai P2K3. Perhatikan pada notulensi rapat P2K3 yang selama ini sudah berjalan.

1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-Sesuai peraturan Permenaker 04/MEN/1987 tiap 3 bulan sekali kegiatan P2K3 harus dilaporkan kedinas setempat minimal menggunakan format pelaporan yang disediakan sesuai dengan peraturan perundangan

1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 ditempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-Bila memang dibentuk, namaun ini disesuaikan lagi dengan kondisi didalam peruashaan terkait dengan efektivitas penerapan SMK3 itu sendiri khususnya dalam hal pembentukan tim tanggap darurat disetiap unit/departemen dan bila penerapan SMK3 dilokasi terpisah misalnya bidang konstruksi

1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.

-Bila dibentuk maka harus dicek ke pekerja dengan wawancara apakah mereka tahu mengenai struktur kelompok kerja ini

2 Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 2.1 Rencana strategi K3 Kriteria Audit Kriteria Audit dan Pemenuhan /Dokumen

terkait 2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk

identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3.

Terdapat prosedur HIRAR C

2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 dilakukan oleh petugas yang berkonpeten .

-Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1. perhatiakan detail rencana tersebu. Bentuk dokumen dapat berupa program/ rencana K3 atau manajemen program. Untuk melihat penerapannya dap[at dilihat dari pemantauan atau monitoring program kerja yang berkaitan dengan pengendalian risiko tersebut

2.1.3 Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian, risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusashaan.

Terdapat Rencana-rencana dan Program-program K3 termasuk pemenuhan peraturan perundangan

2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendaliakan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyedikan sumber daya.

-Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendendlikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1. perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen dapat berupa program/ recana K3 atau manajemen program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan dengan pengendalian risiko tersebut

2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang -Dilihat pada detil dari tiap rencana/

berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.

program K3 mencakup tujuan/ sasaran, siapa pelaksananya, jangka waktu pelaksanaan, sumberdaya (termasuk fasilitas) serta prioritas (dilihat dari hasil penilaian manajemen risiko)

2.1.6 Rencana K3 diselenggarakan dengan rencana system manajemen perusahaan.

Terintegrasi dg system manajemen lain (menjadi 1 Sistem terpadu)

2.2 Manual SMK3 Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan,

rencana,prosedur K3, intruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggunng jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan.

-Dokumen berupa manual SMK3 atau dokumen level 1, yang mencakup kebijakan, tujuan,rencana kerja (rencana terkini bisa dalam bentuk terlampir), prosedur K3 bisa dalam bentuk matrik korelasi prosedur serta job decs sesuai struktur organisasi yang tercantum

2.2.2 Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu.

-Dokumen berupa manual khusus (missal manual untuk pengelolaan Bahan Kimia, Limbah Manual untuk Ekonomi , manual penanganan bahan peledak dll)

2.2.3. Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan.

-Manual disimpan pada lokasi yang mudah di aksesoleh personel perusahaan, untuk membuktikannya dapat dilihat dilembar distribusi manual

2.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3 Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi

untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan.

Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur Pengendalian rekaman, Perosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan

2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan.

Terdapat SK PPD & orang tsb aktif

2.3.3 Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relvan dibidang K3 dimasukan pada prosedur-prosedur ddan petunjuk-petunjuk kerja.

Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan Referensi buku-buku perundangan, pedoman teknis yang terkait

2.3.4 Perubahan pada peraturan perundangan-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.

Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan Histori Dokumen termasuk pd saat perubahan peraturan perundangan

2.4 Informasi K3 Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 2.4.1 Informasi yang dibutuhkan mengenai

kegiatan K3disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.

-Bentuknya bisa berupa papan pengumuman, foto-foto, poster, verbal dalam briefing / apel, email, dll. Tata caranya dapat dilihat dari prosedur komunikasi

3 Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak 3.1 Pengendalian Perancangan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi

mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.

-Terdapat dokumen tertulis berupa prosedur perancangan yang didalamnya ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko (manajemen risiko). Lihat detil isis prosedurnya, bagaimana tahapan manajemen risiko tersebut dimasukan pada tahapan perancangan ?

3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoprasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi.

-Saat perancangan dilakukan apakah juga telah dibuat WI/prosedur khusus untuk produk/sarana/proses yang dirancang atau dirancang ulang berdasarkan rekomendasi dari pengendalian risiko yang telah ditetapkan

3.1.3 Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.

-Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi aspek K3 telah dipenuhi dalam rancangan( lihat dalam tahapan prosedur perancangan prasyarat personil yang melakukan perancangan). Personil ini bisa internal (missal ahli K3) atau eksternal ( missal petugas pengawas K3, konsultasi atau perusahaan Jasa K3 yang ditunjuk )

3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, ditinjau ulang dan disetujui oeleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.

-Lihat pada rekaman hasil modifikasi/perancangan berupa catatan atau notulensi review perancangan, checklist kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda tangan pengesahan rancangan oleh petugas di 3.1.3

3.2 Peninjauan Kontrak Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi mampu

mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.

-Terdapat prosedur tertulis yang mencakup proses indentifikasi dan penilaiaan risiko dilakukan pada kegiatan memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak bentuk rekamannya bisa hasil manajemen risiko pada aktifitas pemasokan barang dan jasa serta muatan tentang kegiatan tersebut tercakup dalam kontrak

3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakuakn pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.

-Persyaratan personil yang melakukan kegiatan tersebut tercakup diatur didalam prosedur tersbut, minimal telah mendapat pelatihan manajemen risiko dan berpengalaman dibidangnya

3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan.

-Bila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka criteria ini tentunya otomatis akan dipenuhi. Disini kita melihat apakah persyaratan K3 dari pelanggan telah terpenuhi. Rekamannya adalah isi kontrak tersebut telah memuat aspek K3 didalammnya secara jelas sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya, seperti penyediaan perlengkapan alat pelindung diri,tanggungjawab dan gugat terhadap kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan dll.

3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan selanjutnya.

-Dokumen berupa catatan review kontrak / checklist pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu kontrak

4 Pengendalian Dokumen 4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi

status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.

-Disisni kita melihat dari acuan prosedur pengendalian dokumen yang telah ditetapkan. Dimana status dokumen bisa beruapa tata cara penomoran, wewenang bisa berupa siapa personil yang menyetujui dokumen, terdapat tanggal pengeluaran dn modifikasi bila terjadi perubahan

4.1.2 Penerimaan distribusi dokumen tecantum dalam dokumen tersebut.

-Dalam dokumen tercantum kepemilikan dokumen tersebut denganmengacu pada daftar distribusi penerima dokumen.

4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan.

-Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu yang memudahkan untuk diakses.

4.1.4 Dokumen using segera disingkirkan dari penggunannya sedangkan dokumen using yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.

-Perusahaan harus memastikan bahwa dokumen K3 yang sedang beredar adalah dokumen terbaru/revisi terakhir. Bila disimpan maka diberi tanda misalkan “obsolete”

4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat,

menyetujui perubahan terhadap dokumen K3

-Terdapat prosedur pengendalian dokumen yang mencakup tahapan proses pembuatan dan persetujuan perubahan dokumen

4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan diberikan alas an terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait.

-Pada dokumen yang telah berubah biasanya dilampirkan keterangan/alas an perubahan yang dilakukan, tanggal modifikasi dan siapa yang menyetujui

perubahan tersebut atau daftar riwayat perubahan biasanya terletak di depan atau dibelakang dokumen terkait

4.2.3 Terhadap prosedur pengendalian dokumen atau daftarseluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut,dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.

-Terdapat prosedur pengendalian dokumen dimana didalamnya mempersyaratkan pembuatan masterlist dokumen atau suatu daftar yang berisi semua judul dokumen K3 yang dipergunakan termasuk statusnya (misalnya revisi terakhir beserta tanggal revisinya)

5 Pemebelian dan Pengendalian Produk 5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 5.1.1. Terdapat prosedur yang terdokumentasi

yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.

-Terdapat Prosedur tertulis mengenai prosedur pembelian barang dan jasa dimana ada spesifik K3 dan informasi lain yang terkait dicantumkan dalam salah satu klausul prosedur tersebut secara jelas, misalnya MSDS untuk pembelian bahan kimia, informasi yang relevan un tuk pembelian alat pelindung diri

5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.

-Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1 dimana perusahaan dapat menunjukan contoh catatan purchasing order yang memasukan item K3 saat pembeliannya secara jelas

5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 dan dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakanya.

-Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan dalam isi prosedur 5.1.1. dan ditunjukan bukti berupa notulensi meeting/input dari pihak user kepada pembelian dan atau pengesahan dalam Purchasing Order

5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dari perubahan terhadap prosedur kerja harus di pertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaanya.

-Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa di sebutkan dalam prosedur pembelian dan dapat di buktina berupa catatan purchase order yang telah lengkap item K3nya bentuk peninjauan ulang dapat dalam bentuk pengesahan dalam purchasing order atau hasil penilaian produk atau jasa yang baru sebelum pembelian, misalnya penilaian dalam pembelian alat pelindung diri dan lain-lain

5.1.5 Persyaratan K3dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.

-Formulir Seleksi Supplier dan Subcon (CSMS) dipilih yang memenuhi persyaratan K3 (Tatacara seleksi masuk ke Prosedur Pembelian)

5.2 Sistem Vertifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait

5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.

-Setiap barang dan jasa yang masuk harus di perikas sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui sebelumnya. Misalnya:dokumen persetujuan penerimaan barang oleh pihak gudang

5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan,

sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.

-Barang dan jasa yang dipasok pelanggan maksudnya barang/jasa yang dipergunakan/diproses ditempat kerja kita untuk kemudian setelah selesai dikembalikan lagi kepada pelanggan. Bukti penerapan kegiatan ini bisa dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau melalui rekaman kegiatan manajemen risiko seperti pada 2.1.1.

5.4 Kemampuan Telusur Produk Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam

proses produksi dapat diidentifikasi diseluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat proses masalah K3.

HIRARD produk, dari Prosees Persiapan, Produksi sampai Selesai serta Packaging (jika dipabrik)

5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalahK3 didalam penggunaannya.

Prosedur Kemampuan Telusur Produk yang telah terjual telah aman dan memenuhi persyaratan K3

6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 6.1 Sistem Kerja Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 6.1.1 Petugas yang kompeten telah

mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengembalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.

-Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat dari catatan manajemen risiko untuk setiap tahapan proses kerja. Kompetensi petugas ini dilihat dari sertifikat atau catatan pelatihan manajemen risiko, job decs atau wewenangnya atau dari track record pengalaman serta catatan manajemen risiko sesuai tata cara perhitungan yang ditetapkan.

6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.

-Terdapat dokumen tertulis prosedur/Wi ditempat kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work permit, confined space permit, ketinggian, penggalian/kedalaman, radiasi dll tergantung dari proses yang ada ditempat kerja

6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan

-Terdapat prosedur/WI secara tertulis yang sudah mempertimbangkan faktor K3

risiko yang terindentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh yang berwenang di perusahaan.

seperti berdasarkan job safety analisys. Terutama prosedur/Wi yang dipersyaratkan dalam pengendalian administrasi control harus dapat ditunjukan

6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.

-Bila ada pengembangan atau perubahan terhadap prosedur/Wi maka mengacu pada peraturan, standar atau ketentuan lainnya yang terkait. Biasanya pada prosedur/Wi dapat kita temukan pada kolom referensi tersebut dicantumkan section standar/acuan /peraturan yang diacu

6.1.5 Terdapat system izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.

Terdapat pembatasan area-area dengan menyediakan Surat Ijin Kerja Spt.panas, ramai, ketinggian,radiasi,kedalaman, bawah tanah,ruang tertutup

6.1.6 Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.

Evaluasi Kebutuhan APD setiap Site disesuaikan dengan jenis pekerjaan personil tersebut, tata cara pemeliharaannya dan inspeksi APD secara periodic

6.1.7 Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Kesesuaian APD dengan standar/per UU dilihat pada spesifikasi teknis dari pihak supplier berdasarkan informasi brosur maupun sertifikat uji kelayakan yang supplier kirimkan. Mereka mengacu ke standar mana? Atau mungkin lihat sertifikasi produk misal SNI, BS, ISO, dll dari APD tersebut. Lihat Permenaker 08 tahun 2010

6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.

-Terkait dengan 6.1.1. dimana pengendalian risiko yang telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan pada proses kerja

6.2 Pengawasana Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 6.2.1. Dilakukan pengawasan untuk menjamin

bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

-Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ditempat kerja. Biasanya menjadi tanggung jawab supervisor atau yang setingkat. Lihat pada uraian tanggung jawabnya. Bukti dokumen bisa berupa catatan/log inspeksi harian

6.2.2. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan risiko tugas.

-Lihat kembali pada uraian tanggung jawab atau adanya kegiatan pemantauan bagi karyawan baru atau program on the job training

6.2.3 Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.

Idem dengan 6.2.1 lihat job decsnya. Bukti penerapan berupa laporan inspeksi/ laporan sumber bahaya atau lainnya.

6.2.4 Pengawasan/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.

-Pengawas terlibat dalam kegiatan pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lihat pada prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja (elemen 8) dan item pada 6.2.1. (uraian job decs). Lihat juga pada dokumen pelaporan dan hasil penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi

6.2.5 Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.

-Proses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan pengawas dalam rapat yang membahas masalah masalah K3 dalam area pengawasannya

6.3 Seleksi dan Penempatan Personil Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk

persyaratan kesehatan dan diidentifikasi dan dipakai untuk meyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.

-Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam penerimaan pegawai. Lihat pada prosedur penerimaan pegawai dan data data aktivitas pemeriksaan kesehatan karyawan selama ini.

6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.

-Idem dengan 6.3.1. dan terdapat job qualification untuk setiap jabatan yang mencakup minimal pelatihan dan latar belakang pendidikan serta pengalaman

6.4 Area Terbatas Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan

penilaian risiko lingkungan kerjauntuk mengetahui daerah-daaerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.

-Adanya dokuemn atau daftar daerah-daerah ditempat kerja yang memerlukan ijin masuk atau cek langsung ke lapangan atau dapat kita dilihat dari catatan manajemen risiko yang telah dilakukan.

6.4.2 Terdapat pengendalian atas daerah/ tempat dengan pembatasan ijin masuk.

-Pada daerah-daerah tersebut dilakukan pengendalian yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-rambu,dll

6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanann di tempat kerja sesuai dengan standard an pedoman teknis.

-Fasilitas didini yaitu kamar mandi, westafle, loker/ruang ganti, musola, ruang makan, kantin, saranan olahraga, poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga, lantai ruang,transportasi,dll. Layanan yaitu penyediaan air minum bersih, layanan makan, kesehatan dll.

6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard an pedoman teknis.

-Rambu K3 (Safety sign, warning sign,poster,rambu APD, rambu APAR dll) dan tanda pintu dipasang sesuai standar berdasarkan pedoman teknis/SNI, mempunyai sinyal penerangan min10 lux dengan berwarna hijau serta tulisan putih serta mempunyai tanda bertulis “keluar” atau “exit” diatasnya dengan menghadap

koridor. 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi Kriteria Audit Pemenuhan/Dokumen terkait 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan

pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup vertifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oeleh peraturan perundang-undangan, standard an pedoman teknis yang relevan.

-Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan ditempat kerja mencakup safety device atau alat-alat pengaman. Vertifikasi mencakup alat pengaman dapat dilihat dari checklist pemeriksaan masing-masing sarana produksi

6.5.2 Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.

-Perusahaan menyimpan catatan-catatan pemeliharaan yang dilakukan, berbentuk daftar riwayat pemeriksaan alat baik dalam bentuk soft copy atau hard copy

6.5.3 Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan perundang-undangan dan standar.

-Perusahaan memiliki sertifikat sarana yang masih berlaku. Beberapa sarana produksi tersebut antara lain bejana tekan (permenaker 01/MEN/1982), pesawat angkat dan angkut (05/MEN/1985), Lift (Permenaker 03/MEN/1999), Pesawat Uap (Peraturan Uap tahun 1930). Untuk tepatnya mengacu pada lembar obyek pengawasan dan terdapat jadwal monitoring penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang masuk dalam obyek pengawasan termasuk jadwal kadaluarsa sertifikat tersebut beserta jadwal resertifikasi

6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.

-Lihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan perawatan sarana produksi tersebut. (sertifikat, lisensi, pengalamannya), jika dilakukan oleh pihak ke 3 dapat menunjukan CV beserta sertifikat pelaksana berdasarkan proposal yang dikirimkan kemudian dibandingkan dengan laporan/berita acara penyelesaian pekerja apakah sama?

6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin jika terdapat perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuia dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar pedoman teknis yang relevan.

Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan. Untuk detailnya dapat dilihat pada isi peraturan perundagan. Atau tanyakan apakah pernah ada perubahan yang dilakukan?

6.5.6 Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.

-Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan pemeliharaan dan pemeriksaan sarana produksi. Contoh rekaman misalnya Work Order Form

6.5.7 Terdapat system untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk

-Penandaan pada mesin/sarana produksi yang sedang diperbaiki atau rusak ini dapat

digunakan atau sudah tidak digunakan. dituangkan dalam prosedur pemeliharaan yang mencakup Lock Out dan Tag Out (LOTO) atau prosedur LOTO bila terpisah. Lihat rekaman yang ada bandingan dengan prosedurnya.

6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan penerapan system penguncian pengoprasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupan sebelum saatnya.

-Terdapat mekanisme penguncian (lihat bentuk/system penguncian yang digunakan) terkait dengan prosedur pemeliharaan/perbaikan atau prosedur LOTO bila terpisah. Rekaman dapat dilihat pada daftar pelaksanaan Lock Out dan bandingkan dengan prosedurnya

6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada di dekat sarana dan peralatan produksi yang pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaiakan dan perubahan.

Didalam prosedur proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana dan peralatan produksi terdapat unsur-unsur K3 yang memenuhi peraturan perundagan

6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemelihraan, perawatan, perbaikan atau perubahan.

-Mengacu pada prosedur permintaan pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana yang diperbaiaki sudah aman. Untuk digunakan kembali. Bukti rekamannya adalah work order form yang telah ditanda tangani oleh user setelah proses perbaikan selesai dan bentuk pencabutan LOTO dari personil yang berhak

6.6 Pelayanan Kriteria Audit Penjelasan dan PEmenuhan/Dokumen

terkait 6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk

menyediakan pelayanan yang tunduk pada standard an peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disususn prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

-Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam PJK3 (perusahaan jasa K3) sesuai dengen Permenaker 04/MEN 1995 yang meliputi jasa konsultasi K3, jasa pabrikasi, pemeliharaan,refarasi dan instalasi teknik K3, jasa pemeriksaan dan pengujian teknik, jasa pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kerja, jasa audit K# dan jasa pembinaan K3.

6.5.2 Apabila perusahaan diberi pelayana n melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

Bila kita sebagai pengguna jasa tersebut pelanggan (6.6.2) maka dapat dilihat pada elemen 5 (pada prosedur pemebelian) dimana sudah didetilkan spesifikasi K3 ini dalam pembelian barang dan jasa. Spesifikasi ini bisa berupa surat penunjukan PJK3 dari Depnaker RI. Pada 6.6.2. perusahaan di minta memiliki prosedur seleksi dan evalusi subkontraktor dimana aspek K3 menjadi prasyarat didalamnya. Bukti rekaman dapat dilihat dari rekaman kegiatan seleksi dan evalusi

6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 6.7.1 Keadaan darurat yang potensial didalam

dan/atau diluar tempat kerja telah diidenatifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentaskaan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada ditempat kerja.

-Perusahaan telah mengindentifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi (fire, spill, ledakan, banjir, huru hara, dll). Hal ini dibuktiikan dengan adanya dokumen tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan. Lihat potensi keadaan darurat diprosedur KD(Keadaan Darurat) bandingkan dengan kondidi yang ada mengacu pada cataan manajemen risiko. Diinformasikan kedalam safety induksi dan dipromosikan melalui banner/stiker

6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

-Prosedur tersebut harus dilakukan simulasi untuk mengetahui sesuaia atau efektif diterapkan. Jadwal simulasi paling tidak 1 x dalam setahun atau mengacu pada frekuensi pelaksanaan dalam prosedur KD itu sendiri. Prosssedur KD dievaluasi/ditinjau ulang oleh petugas yang kompeten(bisa bagian K3 atau pihak luar misal kerja sama dengan dinas kebakaran jika berhubungan dengan kebakaran). Evaluasi mencakup kesesuaian terhadap scenario prosedur, kesiapan peralatan dan target kecepatan dan ketepatan untuk setiap prosedur KD.

6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.

-Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat dan telah diinformasikan kepada seluruh karyawan dan memmberikan pelatihan dalam bentuk evakuasi Drill.Bukti rekamaan adalah catatan evakuasi drill untuk setiap tenaga kerja mengacu kepada prosedur KD yang sesuai dengan risiko

6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang adad ditempat kerja.

-Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik darurat sesuai dengan peran dan tugasny. Rekaman dapat berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan serta catatan pelatihan terkait. Untuk tim kebakaran dapat mengacu ke Kepmenaker 186/MEN/1999. Struktur Oragnisasi Tim Tanggap Darurat ditempel dipapan informasi dan media lainnya

6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja diperusahaan.

-Jelas. Verifikasi dilakukan dengan melihat kondisi dilapangan bukti rekaman yaitu IK,peta evakuasi, terhadap arah panah menuju pintu keluar terdekat dan aman

menuju titik berkumpul terlihat jelas dan terang pada jarak 20M mepunyai penerangan min 10 lux. Dimananinstruksi tersebut jelas, singkat, terlihat pada jarak 20M dan semua tenaga kerja memamhaminya. Dan hubungan KD (Nomor Kontak KD terpampang jelas) dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja

6.7.6 Perlatan, dan system tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

-Lihat pada catatan-catatan inspeksi pengujian dan sertifikasi hasil pengujian dan laporan maintenancenya beserta penjadwalannya. Seperti peralatan hydrant, sprinkle,detector, fire alarm, APAR,pompa,Hydrant, emergency lamp,emergency shower, breathing apparatus dll

6.7.7 Jenis, jumlah,penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompetendan berwenang.

-Jenis, Jumlah dan Posisi alat darurat(APAR,hidran, spill kit, shower, kotak P3K, dll) jelas dilihat, terhalang dan bertanda jelas oleh karyawan. Termasuk ketepatan dalam spesifikasi alat KD yang disediakan berdasarkan potensi bahayanya.

6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 6.8.1 Perusahaan telah mengevakuasi alat P3K

dan menjamin bahwa system P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.

-Ada kegiatan pengecekan terhadap kondisi dari kotak P3K biasanya menggunakan checklist tentang kelengkapan obta, jumlah pemakaian, penggantian dll. Sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008

6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini bisa dari karyawan atau petugas medis diklinik yang ditunjuk sebagai peetugas P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.

6.9 Rencana dan Pemulihan Keaaan Darurat Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga

kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit dan akibat kerja.

Terdapat Prosedur Pasca terjadinya keadaan darurat (Kecelakaan & PAK) untuk mencegah kejadian berulang.

7. Standar Pemantauan 7.1 Pemeriksaan Bahaya Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait

7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.

-Ada jadwal regular kegiatan inspeksi ini bisa dilihat pada table jadwal atau prosedur inspeksi atau hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Inspeksi cara kerja dapat mengacu kepada job safety analisis dan inspeksi tempat kerja dapat mengacu kepada housekeeping

7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.

-Inspeksi dilakukan secara bersama oleh wakil pengurus dan wakil karyawan dengan syarat telah mengikuti pelatihan identifikasi potensi bahaya. Bukti dspst dilihat dari rekaman hasil inspeksi siapa yang melakukan dan posisinya

7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas ditempat yang diperiksa.

-Jelas. Inspeksi bukan saja hanya mengacu pada checklist tapi juga memberi ruang masukan diluar checklist. Lihat dari catatan inspeksi apakah terdapat masukan dari peeetugas yang melakukan tugas ditempat yang berbeda

7.1.4 Daftar periksa(check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.

-Jelas. Dokumen berupa checklist inspeksi tempat kerja sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.

7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan kebaikan dan diajukan kepada pengurus dengan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.

-Lihat tembusan laporan inspeksi dengan mengacu pada prosedur inspeksi (terdapat rencana tindakan perbaikannya)

7.1.6 Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggungjawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.

Penetapan tim inspeksi dan jadwal inspeksi rutin di area kerja yang mepunyai tingkat potensi bahaya dan program perbaikannya

7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau u ntuk menentukan efetivitasnya.

-Terdapat catatan monitoring status penyelesaian terhadap tindakan koreksi dari temuan-temuan inspeksi dan kemudian tindakan perbaikan yang telah dilakukan telah dinilai keefektivannya dalam arti tidak menimbulkan bahaya baru.

7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja

dilaksanakan secar teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara, dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.

-Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauan lingkungan kerja. Interval waktu pelaksanaanya disesuaikan dengan ketentuan/standar yang berlaku dapat melihat pada UKL dan UPL.

7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi factor fisik, kimia, biologi, ergonomic dan pisikologi.

-Lihat pada Kepmenaker 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika (kebisingan, suhu kerja, getaran, gelombang mikro dan radiasi ultraviolet)

-Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999

tentang pengendalian bahan kimia ditempat kerja.

-Faktor biologis misalnya nilai baku mutu air minum, pengawasan, terhadap kualitas makanan karyawan dll

-Faktor dapat mengacu pada ketentuan dari BEPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Indonesia

7.2.3 Pemantauan/pengukuran likungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.

Dapat dilihat oleh PJK3 atau pihak lain/personil yang telah mendapat izin dari Kemenakertrans (Berkompeten/Bersertifikat Ahli dalam Inspeksi Lingkungan Kerja)

7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 7.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi

mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyampaian untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.

-ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut. Alat ukur disini misalnya nanometer (kebisingan), luxmeter(pencahayaan), gas detector (gas-gas kimia)dll. Bila alat-alat disediakan dari pihak luar maka mereka/supplier/kontraktor harus dapat menunjukan hasil pengujiannya. Hal ini bisa diidentifikasi pada saat tahap kontraktor dan pembelian jasa mereka.

7.3.2 Alat pemeliharaan dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yuang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.

-jelas. Lihat kualifikasi petugas yang melakukan kalibrasi alat tersebut atau catatan pelatihannya.

7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenagan

kerja yang berkerja peda tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

-Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai kegiatan pemantauan kesehatan tenaga kerja. Terutama pemeriksaan kesehatan khusus misalnya pengecekan darah untuk melihat kontamisnasi bahan kimia,audiometri untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit saluran pernapasan dll.

7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksa kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan system untuk membantu pemeriksaan ini.

-Hasil identifikasi dalam bentuk daftar program pemeriksaan kesehatan karyawan yang dilakukan dan tata cara atau prosedur untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ini.

7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

-Dokter perusahaan yang sesuai dengan Permenaker 01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan hyperkes bagi dokter perusahaan dan mendapat surat penunjukan.

7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

-Detail pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu pada Permenaker 03/Men/1982 tentang pelayanan kesehatan TK

7.4.5 Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

-Jelas. Diwajibkan untuk memberikan laporan setiap aktifitas pemeriksaan kesehatan mengacu per.02/MEN/1980

8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan 8.1 Pelaporan Bahaya Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang

berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.

-Perusahaan mempunyai prosedur pelaporan sumber bahaya dan tenaga kerja tahu tata cara pelaporan tersebut. Dokumen berupa prosedur pelaporan, formulir pelaporan bahaya/ketidak sesuaian

8.2 Pelaporan Kecelakaan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang

menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kerjadian berbahaya lainnya ditempat kerja dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-Dokumen berupa prosedur tatacara pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

8.2.2 Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan.

-Ada dokumen pelaporan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja kepada disnaker setempat atau dalam laporan triwulan P2K3 perusahaan ke Disnaker. Ketentuan ini diatur dalam Permenaker No.03/MEN/1998 tentang tatacara pelaporan dan pemeriksaan Kecelakaan

8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 8.3.1 Tempat kerja atau perusahaan mempunyai

prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

-Dokumennya sama dengan 8.2.1 dimana bisa dijadikan satu prosedur yaitu pelaporan dan penyelidikannya

8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.

-perusahaan menetapkan personil perusahaan akan melakukan penyelidikan

8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu peksanaan usaha perbaikan.

-Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan yang akan melakuakn penyelidikan. Kompetensinya bisa dilihat pada pelatihan atau sertifikasi pelatihan yang telah dimilikinya.

8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan

-Lihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa penanggung jawab tindakan

pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.

perbaikan tersebut? Apakah beliau sudah diinformasikan mengenai tanggung jawabnya ini?

8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasiakan kepda tenga kerja yang bekerja ditempat terjadinya kecelakaan.

-Veritifikasi dilakukan dengan melihat proses saat penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan tenaga kerja saat mengumpulkan informasi atau saat mendiskusikan tindakan perbaiakan yang akan dilakukan? Cross check dengan pekerja yang terkait atau sertakan tanda tangan peserta

8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau,didokumentasikan dan diinformasiakn ke seluruh tenaga kerja.

-Perusahaan melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang diusulkan dalam laporan kecelakaan. Bentuknya dapat berupa status laporan(closed) ataua paraf pada tindakan perbaikan yang selesai. Diinformasikan melalui media email atau atau papan informasi kepada semua pekerja

8.4 Penanganan Masalah Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 8.4.1 Terdapat prosedur untuk menanng-undn

perundagani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Ada prosedurpenyampaian masalah-masalah K3 ditempat kerja. Masalah ini bisa berupa hal-hal seperti; lingkungan kerja yang kurang nyaman dan aman, car kerja, kesehatan dalam bekerja atau keluha-keluhan lainnya.

9 Pengelolaan Material dan perpindahannya 9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis Kriteria Audit Penjelasan dan Pemahaman/Dokumen

terkait 9.1.1 Terdapat prosedur untuk mengindentifikasi

potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penangan secara manual dan mekanis.

-Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur manajemen risiko seperti 2.1.1 dan 6.1.1. tetapi criteria ini lebih focus pada kegiatan penanganan bahan secara manual dan mekanis. Bukti penerapan hasil laporan risk assessment pada kegiatan yang dimaksud ini.

9.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

-Verifikasi petugas yang melakukan risk assessment

9.1.3 Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.

-Verifikasi ke lapangan apakah rekomendasi tindakan pengendalian risiko dari laporan risk assessment diterapkan ditempat kerja. Bukti rekaman yaitu terdapat monitoring dari program kerja dari prngrndalian risiko yang diambil.

9.1.4 Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau

-Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan terhadap kemungkian kerusakan, tumpahan dan kebocoran

kebocoran. 9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa

bahan disimpan dan dipindahkan dengan car yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-Semua criteria ini dapat ditunjukan dengan suatu prosedur dan penerapannya mengenai penanganan bahan agara teratur dan rapi dalam penyimpanan (housekeeping), prosedur tersebut mencakup penangan bahan terhadap sifat bahan khususnya kadaluarsa bahan seperti pengaturan pengeluaran dan pencatatan mask ode bahan, penempatan bahan sesuai dengan sifat bahan, bahan dalam kondisi siap pakai serta bila tdak dipakai akan dibuang dengan cara yang aman bagi lingkungan berikut juga limbahnya dibuang dengan cara yang aman seperti untuk pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke penampungan yang mempunyai ijin dan limbah cair ke PPLI dan lainnya. Bukti pelaksanaan pembuangan dilihat dari manifestnya

9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.

-Bahan-bahan yang ditangani sesuai dengan peraturan perundangan seperti penyimpanan bahan peledak, penyimpanan gas-gas dengan tabung atau bejana bertekanan yang bersigap reaktif flammability dll

9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang denga cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdpata Subkon atau pihak yang menampung atau proses pembuangan sudah mendapat ijin dari instansin setempat.

9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan dan

menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan standar dan pedoman teknis yang relevan.

-Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-kegiatan tersebut untuk bahan berbahaya. Bisa berupa prosedur atau instruksi kerja terkait dengan penggunaan bahan kimia tersebut. Peraturan yang mengatur tentang B3 yaitu PP no.74 tahun 2001 tentang Pengendalian Bahan Kimia dtempat kerja

9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan menngenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.

MSDS (Material Safety Data Sheets) seharusnya tempat kerja mempunyai dan bis didaptkan dari pihak supplier bahan kimia.(dipersyaratkan pada elemen 5 dalam pembelian bahan). Rekaman MSDS ini ditemukan baik ditempat yang menyimpan maupun menggunakan. MSDS

ini sebaiknya bersifat komunikatif artinya dimengerti oleh semua pihak.

9.3.3 Terdapat system utuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.

-Ada pelabelan pada wadah bahan kimia. Yang penting label ini diketahui oleh para user bahan kimia. Buktinya semua wadah bahan kimia mempunyai bahan yang jelas yaitu nama zat, sifat bahaya/rambu bahaya dan tindakan bila keadaan daarurat

9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai denga persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.

-Rambu peringatan ini mejelaskan bahaya dari bahan kimia yang ada ditempat kerja. Misalnya: rambu sifat bahaya tersebut, rambu peringatan seperti flammable, explosive,poison dll

9.3.5 Penganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

-Pihak user telah mendapatkan pelatihan mengenai bahaya bahan kimia serta tata cara pemakaian yang aman dari bahan tersebut. Lihat pada catatan pelatihan atau sertifikat pelatihan.

10. Pengumpulan dan Penggunaan Data 10.1 Catatan K3 Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah

mendokumentasikan dan menrapkan prosedur pelaksaan dan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan,pemeliharaan,penyimpanan dan penggantian catatan K3.

-Perusahaan telah menetapkan prosedur yang mengatur pengelolaan terhdap catatan-catatan K3 tersebut. Bukti rekamannya yaitu prosedur pengendalian catatan dimana aplikasinya adalah trhadap masterlist catatan K3 yang minimal mencakup masa simpan dan lokasi penyimpanan. Dimana definisi catatan K3 ini berupa formulir K3 yang sudah terisi misal form kecelakaan, inspeksi,NCR audit,dll

10.1.2 Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman etnis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.

-Tercakup didalam prosedur pengendalian dokumen yaitu mengenai pengendalian dokumen eksternal. Dimana aplikasinya terdapat data Undangan-Undangan, peraturan,standar dan pedoman teknis yang relevan dimana selalu diupdate untuk mengetahuinya dapat dilihat dari tanggal penerbitan dan juga pada daftar tersebut dicantumkan lokasi penyimpanannya

10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.

-Buktinya dapat kita lihat pada prosedur pengendalian catatan apakah terdapat klausul yang mempersyaratkan kerahasiaan catatan, seperti bagaimana prosedur mengaksesnya, menyimpan dan memusnahkannya. Contoh catatan yang bersifat rahasia yaitu: Medical Check Up

10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.

-Catatan kompensasi kecelakaan seperti asuransi dan rehabilitasi kesehatan yaitu catatan berupa catatan penyembuhan dari sakit baik akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja termasuk rekomendasi pemindahan ke tempat kerja lain untuk sementara waktu atau tetap bila disarankan oleh personalia

10.2 Data dan Laporan K3 Kriteria Audit Penejlasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan

dianalisa. -Data-data K3 perusahaan dapat berupa: data-data kecelakaan kerja minimal FR dan SR, Medical cost, laporan penyakit kerja, data % hasil inspeksi, data pencapaian kinerja program K3,data pemantauan lingkungan kerja(misalkan kebisingan, NAB dll) yang mana kesemua data itu dianalisa table, matriks, atau grafik atau yang lainnya adalah bentuk pengolahan data sedangkan analisa data mencakup terhadap analisa untuk mencari akar permasalahan dari pengolahan data yang dilakukan dan mencakup sampai pada tindakan koreksi maupun pencegahan.

10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.

-Laporn rutin K3 misalnya: laporan yang berhubungan dengan kinerja K3 termasuknya didalam monitoring terhadap program K3

11. Pemeriksaan SMK3 11.1 Audit Internal SMK3 Kriteria Audit Penejelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 11.1.1 Audit internal SMK3 yang terjadwal

dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektivitas kegiatan tersebut.

-Perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal SMK3 yang telah dilaksanakan sesuai jadwal tersebut mengacu kepada prosedur audit internal. Lihat pada laporan audit inetnal yang ada. Buktinya harus dapat dipastikan 166 kriteria ini telah diaudit dalam setahun, untuk melihat efektivitasnya dapat dilihat dari prestasinya secara kuantitatif.

11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.

-Petugas/auditor internal SMK3 harus kompeten yakni telah dibekali dengan pemahaman mengenai isi SMK3 dan standar audit SMK3 ini. Lihat pada catatn latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada contoh hasil laporannya selama ini. Independen yakni ia tidak mengaudit bagiannya sendiri. Sesuai dengan Permenaker no 18 tahun 2008

11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untk menjamin dilakukannya tindakan perbikan.

-Lihat pada laporan ketidaksesuaian/NCR audit apakah ada tanda pengesahan/persetujuan bahwa tindakan perbaikan telah selesai dilaksanakan. Prioritas temuan audit juga dapat kita lihat pada lembar monitoring rekapitulasi tindakan perbaikan hasil audit apaklah tindakan perbaikan sesuai dengan date line atau tidak, kemudian lihat keterangannya jika belum terlaksana atau ditutup

12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan 12.1 Strategi Pelatihan Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuia

persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.

-Terdapat TNA (Training Need Analisis) yang mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3. Lihat pada matriks training

12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.

-Lihat pada program pelatihan tahunan perusahaan kemudian komposisi peserta pelatihannya.

12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.

-Lihat kembali pada matriks pelatihan K3 dengan disesuaikan dengan job qualifikasinya dan disesuaika n dengan potensi bahaya tempat kerja. Perhatian khusus untuk pelatihan yang dipersyaratkan oleh per UU seperti operator forklift crane, regu kebakaran dan ahli K3

12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai perundang-undangan.

-Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang digunakan jasanya untuk mengadakan pelatihan. Hal ini diatur dalam Permenaker No.04/MEN/1994 tentang perusahaan jasa K3. Kesesuaian ini bisa dipastikan dalam kontrak pembelian jasa.

12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.

-Perusahaan menyediakan fasilitas (kelas, board. OHP, LCD dll) dan sumber daya (trainer, dana) untuk kegiatan pelatihan (khususnya bila pelatihan bersifat internal)

12.1.6 Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catataan seluruh pelatihan.

-Catatan pelatihan seperti daftar hadir, jadwal dll disimpan diflie termasuk daftar riwayat pelatihan perkaryawan

12.1.7 Program pelatiahn ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.

-Pada prosedur pelatihan ada tahapan dimana semua program pelatihan selama setahun di evaluasi untuk menentukan apakah masih relevan atau perlu peningkatan lebih lanjut. Termasuk prosentasi keberhasilan pelatihan yang telah diikuti

12.2 Pelatiahan Bagi Manajemen dan Penyelia

Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen terkait

12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.

-Manajemen senir terlibat dalam kegiatan pelatihan K3. Terlibat disini termasuk ikut serta dalam pelatihan, minimal pelatihan penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Dokumen yang dilihat yaitu catatan pelatihan, sertifikat (jika ada) atau kegiatan yang diikuti seperti seminar dll

12.2.2 Manajer dan pengawas atau penyelia menerima pelatiah an yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka .

-Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3 sesuai dengan peran dan tugasnya namun juga berhubungan dengan kompetensi pekerjaannya. Kesesuaian dapat dilihat pada job qualifikasinya dan atau matriks pelatihan mereka. Buktinya lihat rekaman pelatihan dari setifikat atau daftar riwayat pelatihan mereka pelat

12.3 Pelatihan bagi Tenaga Kerja Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga

kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melakukan tugasnya secara aman.

-Setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman termasuk pengenalan mengenai K3 begitu pula tenaga kerja yang dipindah kebagian yang baru. Lihat pada prosedur pelatihan, catatan pelatihan.

12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenga kerja apabila ditempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses. Perubahan sarana produksi atau proses.

-Perubahan sarana produksi atau proses dapat menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja harus diinformasikan mengenai bahay ini.

12.3.3 Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.

-Pelatihan penyegaran ini terhantung kebutuhan/persyaratan yang ada. Misalnya pelatihan tanggap darurat 1 tahun sekali,pelatihan P3K, pelatihan B3 dll

12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 12.4.1 Terdapat prosedur yang men etapkan

persyaratan untuk memberikan taklimat(briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.

-Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi tenaga kerja. Lihat pada materi pelatihan, jadwal pelatihan dan absensi pelatihan pengenalan K3

12.5 Pelatn.ihan Keahlian Khusus Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen

terkait 12.5.1 Perusahaan mempunyai system yang

menjamin kepatuhuan terhadap persyaratan lisensi atau qualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas ksusus, melaksanakan pekerjaan atau megoperasikan peralat.

-Pelatihan melakuakan identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan yang memang dipesyaratkan dalam peraturan perundangan. Lihat pada TNA atau matriks pelatihan yang ada. Beberapa pelatihan tersebut yaitu: Ahli K3: Permenaker

02/MEN/1992, Dokter perusahaan: Permenaker 01/MEN/1976, Operator Uap: Permenaker 01/MEN/1998, Operator angkat angkut: Permenaker 09/MEN/2010, Regu Kebakaran: Kepmenaker 186/MEN/1999, Ahli Kimia K3, Juru Las, Operator alat angkat angkut, Paramedis