INSTRUMEN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LPPD DAN IKK1 2 3 4 5 6 7 LAMPIRAN I: LAMPIRAN II: LAMPIRAN III: LAMPIRAN IV: LAMPIRAN V: LAMPIRAN VI: LAMPIRAN VII:
8 9 10
LAMPIRAN VIII: LAMPIRAN IX: LAMPIRAN X:
INSTRUMEN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LPPD DAN IKK-IKKFORMAT LPPD TAHUN 2010. PETUNJUK PENGISIAN LPPD UNTUK BAB III, BAB IV DAN BAB V. CONTOH-CONTOH TABEL-TABEL PENGISIAN LPPD UNTUK ( BAB I B :GAMBARAN UMUM DAERAH) PDRB CONTOH-CONTOH TABEL-TABEL KUALIFIKASI PERSONIL SKPD PENGISIAN BAB III LPPD DALAM BENTUK MATRIKS RINCIAN PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM PELAKSANAAN URUSAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA.
DAFTAR URUSAN WAJIB DAN PILIHAN SERTA NAMA -NAMA SKPD PENYELENGGARA. RINCIAN JENIS BELANJA PER URUSAN CONTOH LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAMPIRAN I: FORMAT LPPD TAHUN 2010.
Format ini mengakomodasi materi PP 3 Tahun 2007 dan PP 6 T
Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: Tanggal FORMAT LPPDFORMAT SAMPUL LAMBANG DAERAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) Provinsi / Kabupaten / Kota .................................... TAHUN 200... Kata Pengantar .................. (maksimum 2 halaman)
BAB I. PENDAHULUAN A. Dasar Hukum (dijelaskan undangundang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan) B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain ya 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelami 3. Kondisi Ekonomi; a. Potensi Unggulan Daerah b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir) BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. Visi Dan Misi B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah C. Prioritas Daerah BAB III. URUSAN DESENTRALISASIA. Ringkasan Urusan Desentralisasi. 1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib. 2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan. 3 SKPD (Dinas, Badan, Kantor, .....) Pelaksana
B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Program Dan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas p 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan 7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 8. Permasalahan Dan Solusi 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 1. Program Dan Kegiatan 2. Realisasi Program Dan Kegiatan 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan 7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 8. Permasalahan Dan Solusi 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan D. Indikator kinerja kunci,
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Program Dan Kegiatan 4. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 8. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan Dan Solusi 10.Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 1. Dasar Hukum
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran 4. Sarana Dan Prasarana BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Daerah Yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil (Output) Dari Kerjasama 10. Permasalahan Dan Solusi 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4.Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil (Output) Dari Kerjasama 10. Permasalahan Dan Solusi 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Forum Koordinasi 2. Materi Koordinasi 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat 4.Sumber Dan Jumlah Anggaran 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daera 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan 8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi 9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila 2. Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak la
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah 4.Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota) 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada) 8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus 2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Da 3. Sumber Anggaran 4. Permasalahan Yang Dihadapi 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 4. Penanggulangan Dan Kendalanya 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan 6. Sumber Dan Jumlah Anggaran
LAMPIRAN I: FORMAT LPPD TAHUN 2010. Format ini mengakomodasi materi PP 3 Tahun 2007 dan PP 6 Tahun 2008.
Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: Tanggal FORMAT LPPDFORMAT SAMPUL LAMBANG DAERAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) Provinsi / Kabupaten / Kota .................................... TAHUN 200... Kata Pengantar .................. (maksimum 2 halaman) BAB I. PENDAHULUAN A. Dasar Hukum (dijelaskan undangundang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan) B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis 3. Kondisi Ekonomi; a. Potensi Unggulan Daerah b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir) BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. Visi Dan Misi B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah C. Prioritas Daerah BAB III. URUSAN DESENTRALISASIA. Ringkasan Urusan Desentralisasi. 1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib. 2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan. 3 SKPD (Dinas, Badan, Kantor, .....) Pelaksana
B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Program Dan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program d 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan 7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 8. Permasalahan Dan Solusi 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 1. Program Dan Kegiatan 2. Realisasi Program Dan Kegiatan 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan 7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 8. Permasalahan Dan Solusi 9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan D. Indikator kinerja kunci, 1. Tataran Pengambil Kebijakan (Capaian kinerja setiap IKK, menggunakan format-format untuk Provinsi Lampiran I.1., Kota Lampiran II.1, Kabupaten Lampiran III. 1) 2. Tataran Pelaksana Kebijakan (Capaian kinerja setiap IKK dengan menggunakan format untuk Provinsi Lampiran I.2., Kota Lampiran II.2, Kabupaten Lampiran III. 2) 3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (Capaian kinerja setiap IKK menggunakan format untuk Provinsi Lampiran I.3., Kota
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Program Dan Kegiatan 4. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 8. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan Dan Solusi 10.Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepad
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran 4. Sarana Dan Prasarana BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Daerah Yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil (Output) Dari Kerjasama 10. Permasalahan Dan Solusi 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4.Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil (Output) Dari Kerjasama 10. Permasalahan Dan Solusi 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Forum Koordinasi 2. Materi Koordinasi 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat 4.Sumber Dan Jumlah Anggaran 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan 8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi 9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila ada) 2. Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah 4.Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota) 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada) 8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus 2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum Pene 3. Sumber Anggaran 4. Permasalahan Yang Dihadapi 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 4. Penanggulangan Dan Kendalanya 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan 6. Sumber Dan Jumlah Anggaran
ng dianggap perlu n, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
pencapaian program dan kegiatan)
Dan Fungsional
Dan Fungsional
k Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
n Dasar Hukum Penetapannya
LAMPIRAN II: PETUNJUK PENGISIAN LPPD UNTUK BAB III, BAB IV DAN BAB V.BAB III. URUSAN DESENTRALISASI A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib. 2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan. 3 SKPD (Dinas, Badan, Kantor, .....) Pelaksana
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Program dan Kegiatan 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 8. Permasalahan dan Solusi
9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan
ALTERNATIP,
C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. Program Dan Kegiatan 2. Realisasi Program Dan Kegiatan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan 7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
ALTERNATIP,
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
BAB IV. TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Program Dan Kegiatan 4. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 8. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan Dan Solusi
10.Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas pembantuankan kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran 4. Sarana Dan Prasarana
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Daerah Yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil (Output) Dari Kerjasama 10. Permasalahan Dan Solusi 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4.Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Sumber Dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil (Output) Dari Kerjasama 10. Permasalahan Dan Solusi 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Forum Koordinasi 2. Materi Koordinasi 3. Instansi Vertikal Yang Terlibat 4.Sumber Dan Jumlah Anggaran 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan 8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi 9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila ada) 2. Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut) 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah 4.Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota) 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada) 8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus 2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum Penetapannya 3. Sumber Anggaran 4. Permasalahan Yang Dihadapi 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 4. Penanggulangan Dan Kendalanya 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan 6. Sumber Dan Jumlah Anggaran
URAIAN PELAPORAN Meringkas anggaran belanja, realisasi, dan SKPD pelaksana. Sesuai dengan tabel. Sumber informasi Laporan Keuangan Daerah 2010 Meringkas anggaran belanja, realisasi, dan SKPD pelaksana. Sesuai dengan tabel. Sumber informasi Laporan Keuangan Daerah 2010 Ringkasan SKPD (Dinas, Badan, Kantor, .....) tentang rekapitulasi kondisi personil pelaksana urusan wajib dan urusan pilihan, mencakup jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional, serta staf. URAIAN PELAPORAN Program dan kegiatan prioritas urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2010. Apabila jumlah program dan kegiatan banyak dapat dibuat menjadi lampiran . Contoh . Jumlah program sebanyak ----------- program dan sebanyak ---------------kegiatan. Rincian program dan kegiatan terlampir. Bagi urusan wajib yang belum ada penetapan SPM maka tingkat capaian program dan kegiatan sampai dengan akhir tanhun anggaran. (Realisasi pelaksanaan %). Sebutkan nama SKPD, atau SKPD-SKPD penyelenggara program dan kegiatan prioritas urusan dimaksud. Bagi 1 (satu) urusan tertentu yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD , maka sebutkan SKPD penanggung jawab. SKPD lainnya yang ikut menangani urusan dimaksud agar menyebutkan nama bagian dan seksi dari SKPD yang menangani atau terlibat langsung dengan program dan kegiatan dimaksud. Sebutkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional . Dalam hal ini, diminta agar dilampirkan bagan atau struktur organisasi atau dalam bentuk matriks, sehingga dalam pelaporannya dapat menunjuk Lampiran tersebut. Alokasi dan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan prioritas dari urusan wajib dimaksud. Data informasi anggaran dan realisasi ditulis mengikuti program dan kegiatan urusan dimaksud.. Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud. RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD melaksanakan program dan kegiatan prioritas. (Lengkap, Cukup, kurang: jelaskan sesuai dengan fakta ) Uraikan, apabila ada masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan apa solusi yang ditempuh. Apabila tidak ada masalah, sebutkan tidak ada masalah dan solusi tidak perlu diisi. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang perlu dilaporkan kepada pemerintah. Apabila masalahnya internal sebaiknya diselesaikan secara internal. Tidak perlu dilaporkan. Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, sebutkan tidak ada atau biarkan kosong. Guna memudahkan penyusunan, maka prioritas urusan wajib yang dilaksanakan (B) dapat dibuat dalam bentuk matrik untuk setiap urusan wajib. Matriks tersebut menjadi lampiran dari LPPD.
URAIAN PELAPORAN Program dan kegiatan prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2010. Apabila jumlah program dan kegiatan banyak dapat dibuat menjadi lampiran . Contoh . Jumlah program sebanyak ----------- program dan sebanyak ---------------kegiatan. Rincian program dan kegiatan terlampir. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan persentasi (%), sampai akhir tahun anggaran .
Siapa penyelenggara program dan kegiatan prioritas urusan dimaksud. Sebutkan nama-nama SKPD/UPT . Program dan kegiatan prioritas pada tahun 2010 dilaksanakan oleh sebanyak --- SKPD yatu: (1) Dinas. (2) dst.. Bagi SKPD yang menyelengarakan beberapa urusan, maka sebutkan bagian/seksi dari SKPD yang menyelengarakan program dan kegiatan dimaksud. Sebutkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional . Dalam hal ini, diminta agar dilampirkan bagan atau struktur organisasi atau dalam bentuk matriks, sehingga dalam pelaporannya dapat menunjuk Lampiran tersebut. Alokasi dan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan prioritas dari urusan wajib dimaksud. Data informasi anggaran dan realisasi ditulis mengikuti program dan kegiatan urusan dimaksud.. Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud. RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD melaksanakan program dan kegiatan prioritas. (Lengkap, Cukup, kurang: jelaskan sesuai dengan fakta ) Uraikan, apabila ada masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan apa solusi yang ditempuh. Apabila tidak ada masalah, sebutkan tidak ada masalah dan solusi tidak perlu diisi. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang perlu dilaporkan kepada pemerintah. Apabila masalahnya internal sebaiknya diselesaikan secara internal. Tidak perlu dilaporkan. Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, sebutkan tidak ada atau biarkan kosong. Guna memudahkan penyusunan, maka prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan (C) dapat dibuat dalam bentuk matrik untuk setiap urusan wajib. Matriks tersebut menjadi lampiran dari LPPD. URAIAN PELAPORAN Data dan informasi hasil pengukuran IKK-IKK, dalam rangka penilaian EKPPD dalam koridor PP 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:
1) Tataran Pengambil Kebijakan, pada Lampiran.. 2) Tataran Pelaksana Kebijakan, 8 Aspek Administrasi Umum, pada Lampiran.. 3) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja, pada Lampiran-------------Petunjuk pengisian diberikan secara terpisah.
URAIAN PELAPORAN
Sebutkan dasar hukum tugas pembantuan yang diterima. Sebutkan nama instansi pemberi tugas pembantuanyang diterima Uraikan nama program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima. Berapa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima (posisi terakhir). Sebutkan sumber dan jumlah anggaran yang digunakan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan dimaksud. Sebutkan nama SKPD atau bagian SKPD yang menangani langsung program dan kegiatannya. Program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima, dilaksanakan oleh SKPD . Sebutkan nama bagian/seksi pada SKPD pelaksananya.Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana tugas pembantuan yang diterima dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima. (Lengkap, Cukup, kurang: jelaskan sesuai dengan fakta ) Apabila ada masalah, uraikan apa masalah dan bagaimana solusinya atau saran penyelesaiaannya. Apabila tidak ada masalah, tidak perlu diisi atau dilaporkan. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang perlu dilaporkan kepada pemerintah dan Pemberi Tugas Pembantuan.
Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, biarkan kosong. URAIAN PELAPORAN
Sebutkan dasar hukum tugas pembantuan yang diberikan . Bidang urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan dengan menjelaskan program dan kegiatannya. Sebutkan penerima tugas pembantuan yang diberikan. Sumber dan jumlah anggaran untuk pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan.Kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan guna melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugas pembantukan kepada instansi penerima .
URAIAN PELAPORAN Sebutkan nama dan identitas Daerah yang diajak Kerjasama Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan kerja sama dengan daerah dimaksud. Perjanjian/MOU/dll. Sebutkan bidang kerjasama yang dilaksanakan . Sebutkan Nama judul kerjasama, uraikan pokok- pokok program dan kegiatan yang laksanakan pada tahun ini (berjalan). Sebutkan nama SKPD Penyelenggara Kerjasama dan atau nama bagian/seksi yang secara operasional menangani kerja sama. Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana kerjasama dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan. Sebutkan Sumber dan Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini (berjalan). Uraikan jangka Waktu Kerjasama mulai terhitungan dari tanggal perjanjian kerjasama sampai dengan waktu berakhirnya kerjasama. Uraikan Hasil-hasil (Output) dari Kerjasama, kuantitas dan jenisnya. Apabila ada masalah, uraikan masalah dan apa slusinya . Apabila tidak ada masalah tidak perlu diisi. Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, biarkan kosong. URAIAN PELAPORAN Sebutkan nama dan identitas mitra kerja yang diajak Kerjasama Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan kerja sama dengan daerah dimaksud. Perjanjian/MOU/dll. Sebutkan bidang kerjasama dan Judul kerja sama yang dilaksanakan . Sebutkan Nama judul kerjasama, uraikan pokok- pokok program dan kegiatan yang laksanakan pada tahun ini (berjalan). Sebutkan nama SKPD Penyelenggara Kerjasama dan atau nama bagian/seksi yang secara operasional menangani kerja sama. Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana kerjasama dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan. Sebutkan Sumber dan Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini (berjalan). Uraikan jangka Waktu Kerjasama mulai terhitungan dari tanggal perjanjian kerjasama sampai dengan waktu berakhirnya kerjasama. Uraikan Hasil-hasil (Output) dari Kerjasama, kuantitas dan jenisnya. Apabila ada masalah, uraikan masalah dan apa slusinya . Apabila tidak ada masalah tidak perlu diisi. Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, biarkan kosong.
URAIAN PELAPORAN Sebutkan nama Forum Koordinasi Uraikan cakupan materi Koordinasi Sebut nama-nama Instansi Vertikal Yang Terlibat. Sebutkan Sumber Dan Jumlah Anggaran Sebutkan nama SKPD Penyelenggara koordinasi dan atau nama bagian/seksi yang secara operasional menangani kerja sama. Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana koordinasi dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan. Uraikan Jumlah -kegiatan Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan Sebutkan Hasil Dan Manfaat Koordinasi Uraikan Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Uraikan apabila ada hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan, biarkan kosong. URAIAN PELAPORAN Uraian atas Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila ada) Uraian Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut) Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan penyelenggaran pembinaan batas wilayah, Rincian .Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan penyelenggaran pembinaan batas wilayah,
URAIAN PELAPORAN Uraikan Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya, waktu kejadian peristiwa, cakupan wilayah, dan kerugian fisik dan non fisik yang diakibatkannya. Sebutkan Status Bencana yang terjadi (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota) Sebutkan Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan. Uraian antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Sebutkan nama SKPD yang menangani secara operasional bencana. Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana koordinasi dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan. Apabila ada, Sebutkan nama Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk dalam rangka Menangani Bencana dimaksud. Uraikan Potensi Bencana Yang Diperkirakan atau kemungkinan Terjadi di kemudian hari. URAIAN PELAPORAN Uraian dari Jenis- Jenis Kawasan Khusus yang dikelola. Uraikan status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum Penetapannya Uraikan Sumber dan jumlah Anggaran yang digunakan. Uraian Permasalahan Yang Dihadapi. Sebutkan nama SKPD yang menangani secara operasional kawasan-kawasan dimaksud. Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional pelaksana koordinasi dimaksud. Uraian dapat juga dilampirkan.
URAIAN PELAPORAN Uraian atas Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) Sebutkan nama SKPD yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum, Uraikan rincian Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya-upaya Penanggulangan Dan Kendalanya. uraian atas Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan.
LAMPIRAN III: CONTOH-TABEL-TABEL PENGISIAN LPPD STUKTUR PENDUDUK KABUPATEN: TAHUN 2009 STRUKTUR USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN 75 70-74 65-69 55-59 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10 -14 5-9 0-4 TOTAL JUMLAH PENDUDUK MENURUT PER KECAMATAN KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
TOTAL JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT KECAMATAN KECAMATAN KEPALA KELUARGA
PENDIDIKAN SD SLTP SLTA S1, S2, DAN >S2 LAIN-LAIN TOTAL
TOTAL JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN (KAB/KOTA) LAKI-LAKI PEREMPUAN
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN (KAB/KOTA) BIDANG PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUANPertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real estat dan Jasa Persh. Jasa-jasa TOTAL JUMLAH RUMAH MENURUT KECAMATAN RUMAH SELURUHNYA
KECAMATAN
TOTAL
CONTOH-TABEL-TABEL PENGISIAN LPPD STUKTUR PENDUDUK PROVINSI: TAHUN 2009 STRUKTUR USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 75 70-74 65-69 55-59 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10 -14 5-9 0-4 TOTAL JUMLAH PENDUDUK MENURUT PER KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
AHUN 2009 JUMLAH
CAMATAN JUMLAH
TOTAL JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA KEPALA KELUARGA JUMLAH
KECAMATAN JUMLAH
N (KAB/KOTA) JUMLAH
TOTAL JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN (PROVINSI) PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH SD SLTP SLTA S1, S2, DAN >S2 LAIN-LAIN TOTAL JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN (PROVINSI) BIDANG PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAHPertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
N (KAB/KOTA) JUMLAH
Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real estat dan Jasa Persh. Jasa-jasa TOTAL JUMLAH RUMAH MENURUT KABUPATEN/KOTA RUMAH SELURUHNYA KETERAN KABUPATEN/KOTA GAN
KECAMATAN KETERANGAN
TOTAL
LAMPIRAN IV: CONTOH-TABEL-TABEL PENGISIAN LPPDPERTUMBUHAN PDRB PROVINSI :--------------TAHUN 2006-2008PDRB Perkapita (Rp) Tahun 2006 2007 2008 Harga Berlaku 11.178.234,01 12.620.790,44 13.562.441,04 Harga Konstan 6.455.126,60 6.739.149,68 7.085.831,30 Laju Pertumbuhan (%) Harga Harga Berlaku Konstan 10.93 12.91 7.46 4.75 4.4 5.14
PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN/KOTA :--------------TAHUN 2006-2008PDRB Perkapita (Rp) Tahun 2006 2007 2008 Harga Berlaku 11.178.234,01 12.620.790,44 13.562.441,04 Harga Konstan 6.455.126,60 6.739.149,68 7.085.831,30 Laju Pertumbuhan (%) Harga Harga Berlaku Konstan 10.93 12.91 7.46 4.75 4.4 5.14
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PDRB TAHUN 2009 (TAHUN TERAKHIR): PROVINSI:---------------------
SEKTOR Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
Harga Berlaku
Harga Konstan
KET
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real estat dan Jasa Persh. Jasa-jasaTOTAL
PDRB TAHUN 2009 (TAHUN TERAKHIR): KABUPATEN/KOTA:---------------------
SEKTOR Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
Harga Berlaku
Harga Konstan
KET
Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real estat dan Jasa Persh. Jasa-jasaTOTAL
LAMPIRAN V: CONTOH-TABEL
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JU NAMA SKPD: --------URUSAN YANG DISELENGGARAKAN: 1) 2) 3) -------------------------
NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***) Eselon 1
STATUS JABATAN**) ISI KOSONG SLTP
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*) SLTA D1 D2 D3 S1
Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 Eselon 4
Eselon 3 Eselon 4 Eselon 4
Eselon 3 Eselon 4 Eselon 4
Eselon 3 Eselon 4 Eselon 4
Fungsional Staf Total
IKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
DIKAN (TERAKHIR)*) S2 S3
GOLONGAN/PANGKAT*) ENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*) P I II III IV PIM I PIM II PIM III PIM IV Jumlah
KETERANGAN
*) BERI TANDA "V" BAGI JABATAN YANG TERISI DAN **)BERI TANDA "X" BAGI JABATAN YANG TIDAK TERISI
LAMPIRAN VI: PENGISIAN BAB III LPPD DALAM BENTUK MATRIKS
URUSAN WAJIB/PILIHAN: ----------------------NO (1) 1. AAAAAA 1.1. ASASASASASA 1.2. ABABABABAB 1.3.ACACACACAC Sub Total 2. BBBBBBB 2.1. BBBAABABBAB 2.2. DSDSDSDDSDD 2.3.SDDSSSSDDDD 2.4. EGEGEGEGGGG Sub total 3. CCCCCCCC 3.1. .. 3.2.. sub total 15,000,000 345,000,000 234,567,000 234,120,000 828,687,000 150,000,000 256,000,000 34,000,000 440,000,000 PROGRAM (2) KEGIATAN (3) ANGGARAN ALOKASI (4)
TOTAL TOTAL BELANJA URUSAN Total APBD
2,537,374,000
ANGGARAN REALISASI (5) 135,000,000 245,000,000 32,000,000 412,000,000
TINGKAT CAPAIAN SKPD PELAKSANA (%) (6) (7) 90.00 Dinas Kesehatan 95.70 Rumah Sakit 94.12 Puskesmas 93.64
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN (8)
KONDISI SARANA DAN PRASARANA LENGKAP CUKUP (9) (10)
14,999,000 246,000,000 212,000,000 230,120,000 703,119,000
99.99 71.30 90.38 98.29 84.85
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Rumah Sakit
2,230,238,000
87.90
ANA DAN PRASARANA KURANG (11)
MASALAH DAN SOLUSI MASALAH SOLUSI (12) (13)
HAL LAIN YANG PERLU (DILAPORKAN) (14)
KETERANGAN (14)
LAMPIRAN VII: RINCIAN PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM PELAKSANAAN URUSAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNY NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN YG DILAKSANAKAN (2) PERINDUSTRIAN ALOKASI ANGGARAN/D ANA (5) 150,000,000
NO
PROGRAM
KEGIATAN
(1) I
(3) 1. AAAAAA
(4) 1.1. ASASASASASA
Sub Total 2. BBBBBBB 2.1. BBBAABABBAB 2.2. DSDSDSDDSDD
150,000,000
15,000,000 345,000,000
Sub total 3. CCCCCCCC 3.1. .. 3.2.. sub total
360,000,000
SUB TOTAL I II PERDAGANGAN 1. AAAAAA 1.1. ASASASASASA
1,020,000,000
150,000,000
Sub Total 2. BBBBBBB 2.1. BBBAABABBAB 2.2. DSDSDSDDSDD SUB TOTAL II TOTAL
150,000,000
15,000,000 345,000,000 1,680,000,000 3,360,000,000
UAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA.
REALISASI FISIK (DANA) (6) 135,000,000
TINGKAT PROSES CAPAIAN PERENCANAAN (%) PEMBANGUNAN (7) 90.00 (8)
KONDISI SARANA DAN PRASARANA LENGKAP (9) CUKUP (10)
MASALAH DAN SOLUSI SOLUSI (13)
KURANG MASALAH (11) (12)
135,000,000
90.00
14,999,000 246,000,000
99.99 71.30
260,999,000
72.50
791,998,000
77.65
135,000,000
90.00
135,000,000
90.00
14,999,000 246,000,000 1,322,997,000 2,645,994,000
99.99 71.30 78.75 78.75
HAL LAIN YANG PERLU (DILAPOR KAN) (14)
KETERANGAN
(14)
LAMPIRAN VIII: DAFTAR URUSAN WAJIB DAN PILIHAN SERTA NAMA -NAMA SKPD PENYELENGGARA. NO 1 Pendidikan URUSAN WAJIB
2 Kesehatan
3 Lingkungan Hidup
4 Pekerjaan Umum
5 Tata Ruang
6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan & Olahraga Penanaman Modal Koperasi & UKM Kependudukan & Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pertanahan Kesbang & Politik Otonomi Daerah Pemberdayaan Masyarakat & Desa Sosial Budaya Statistik Kearsipan Perpustakaan
URUSAN PILIHAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi
BAGI SKPD YANG MENYELENGGARAKAN LEBIH DARI SATU URUSAN, AGAR MENYEBUT NAMA BAGIAN/SUBBA YANG MENANGANI LANGSUNG PROGRAM DAN KEBIATAN.
IB DAN PILIHAN SERTA NAMA -NAMA SKPD PENYELENGGARA. NAMA SKPD PENYELENGGARA 1. Dinas . 2. Badan 1. Dinas . 2. Badan 3. Rumah Sakit . 4. Bagian -------, BAPPEDA
NAMA SKPD PENYELENGGARA
BIH DARI SATU URUSAN, AGAR MENYEBUT NAMA BAGIAN/SUBBAGIAN/ SEKSI DAN KEBIATAN.
LAMPIRAN IX: RINCIAN JENIS BELANJA PER URUSAN
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
URUSAN WAJIBPendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan & Olahraga Penanaman Modal Koperasi & UKM Kependudukan & Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB & KS Perhubungan Komunikasi & Informatika Pertanahan Kesbang & Politik Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian Pemberdayaan Masyarakat & Desa Sosial Budaya Statistik Kearsipan Perpustakaan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
TABEL *): TOTAL DAN REALISASI BEL BELANJA LANGSUNG BELANJA BELANJA PEGAWAI BARANG DAN JASA
21 22 23 24 25 26
TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB *) Kontrol bagi penyusun LPPD
NO
URUSAN PILIHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
TABEL *): TOTAL DAN REALISASI BELA BELANJA LANGSUNG BELANJA BELANJA PEGAWAI BARANG DAN JASA
1 2 3 4 5 6 7 8
Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi
TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB DAN PLIHAN *) Kontrol bagi penyusun LPPD
TAL DAN REALISASI BELANJA URUSAN WAJIB LANGSUNG TOTAL REALISASI BELANJA PERSENTASI BELANJA (%) BELANJA MODAL
SKPD PELAKSANA
KETERANGAN
AL DAN REALISASI BELANJA URUSAN PILIHAN LANGSUNG TOTAL REALISASI BELANJA PERSENTASI BELANJA (%) BELANJA MODAL
SKPD PELAKSANA
KETERANGAN
LAMPIRAN X: CONTOH LAPORAN REALISASI ANGGARAN YANG MEMBANTU MEMBERIKAN INFORMASI ANGGARAN DAN BEL PER URUSAN DAN MASING-MASING JENIS BELANJA REFERENSI: LAPORAN REALISASI ANGGARAN NOMOR URUT 5 5.1 5.1.01 5.1.01.1.01.01 5.1.01.1.01.01.1 5.1.01.1.01.01.1.1 5.1.01.1.01.01.2 5.1.01.1.01.01.2.1 5.1.01.1.01.01.2.2 5.1.01.1.01.01.2.3 5.1.01.1.20.03 5.1.01.1.20.03.2 5.1.01.1.20.03.2.2 URAIAN BELANJA URUSAN WAJIB Pendidikan DINAS PENDIDIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SEKRETARIAT DAERAH BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa ANGGARAN 10,000,000,000 . 140,000,000 90,000,000 10,000,000 10,000,000 80,000,000 10,000,000 20,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Dst.
5.2 5.2.01 5.2.01.2.01.01 5.2.01.2.01.01.1 5.2.01.2.01.01.1.1 5.2.01.2.01.01.2 5.2.01.2.01.01.2.1 5.2.01.2.01.01.2.2 5.2.01.2.01.01.2.3
URUSAN PILIHAN Pertanian DINAS PEERTANIAN DAN PETERNAKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
65,000,000 15,000,000 15,000,000 50,000,000 5,000,000 40,000,000 5,000,000
INSTRUMEN BANTU UNTUK MENGONTROL DATA KEUANGAN.
MASI ANGGARAN DAN BELANJA
REALISASI
2
