LPPD Provinsi Kalimantan Timur - PPID Kaltim

LPPD PROV. KALTIM TAHUN 2020

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.1.1. Penjelasan Umum 1

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah 1

b. Data Geografis Wilayah 2

c. Jumlah Penduduk 4

d. Jumlah Kabupaten/Kota 6

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah

Dan Pegawai Pemerintah 6

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 11

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 12

1.1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 12

1.1.2.2. Visi dan Misi 13

1.1.2.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 13

1.1.2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2020 17

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 18

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 19

2.1. Capaian Kinerja Makro 19

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia 19

a. Perkembangan IPM Kalimantan Timur 19

b. Pencapaian Kapabilitas Manusia 21

c. Pencapaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota 21

d. Perbandingan Regional 23

2.1.2. Angka Kemiskinan 24

2.1.3. Angka Pengangguran 27

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi 33

2.1.5. Ketimpangan Pendapatan 34

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 35

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran 36

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil 66

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Penunjang Urusan Pemerintahan 73

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 74

A. Capaian Kinerja Organisasi 74


iii

1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya 75

2. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020 76

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Per Sasaran 79

B. Realisasi Anggaran 135

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020 135

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program Prioritas 136

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 143

1. Dasar Hukum PenyelenggaraanTugas Pembantuan 143

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi 143

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 144

3.1. Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

Kaltim 144

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah

Kabupaten/Kota 153

3.3. Permasalahan dan Kendala 153

3.4. Saran danTindak Lanjut 153

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 155

4.1. Urusan Pendidikan 155

4.2. Urusan Kesehatan 160

4.3. Urusan Pekerjaan Umum 163

4.4. Urusan Perumahan Rakyat 169

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 173

4.6. Urusan Sosial 178

4.7. Program dan Kegiatan 184

4.7.1. Urusan Pendidikan 184

4.7.2. Urusan Kesehatan 185

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum 187

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat 187

4.7.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat 187

4.7.6. Urusan Sosial 189

BAB V PENUTUP 191

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK

1 LPPD PROV. KALTIM TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya

yang pertama adalah APT Pranoto. Sebelumnya, Provinsi Kalimantan Timur

merupakan salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai

dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga

provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Barat.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan menjadi

Undang-Undang, meliputi :

1. Daerah Tingkat II Kutai

2. Kotapraja Balikpapan

3. Kotapraja Samarinda

4. Daerah Tingkat II Berau

5. Daerah Tingkat II Bulungan

Dalam perkembangan lebih lanjut sesuai ketentuan Undang Undang

Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk 2 Kota Administratif berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 1989, yakni :

1. Kota Administratif Bontang (berada di Kabupaten Kutai)

2. Kota Administratif Tarakan (berada di Kabupaten Bulungan)

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 47 Tahun

1999 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 serta Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2007 mengenai pemekaran Kabupaten dan Kota

di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur dari

6 (enam) Kabupaten/Kota bertambah menjadi 14 (empat belas)

Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Kabupaten Paser.

2. Kabupaten Berau.


3. Kabupaten Bulungan.

4. Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Kabupaten Kutai Barat.

6. Kabupaten Kutai Timur.

7. Kabupaten Malinau.

8. Kabupaten Nunukan.

9. Kabupaten Penajam Paser Utara.

10. Kabupaten Tana Tidung.

11. Kota Samarinda.

12. Kota Balikpapan.

13. Kota Tarakan.

14. Kota Bontang.

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi

Kalimantan Timur, maka wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini terdiri

dari 7 Kabupaten dan 3 Kota yaitu :

1. Kabupaten Paser, ibukotanya Tana Paser.

2. Kabupaten Berau ibukotanya Tanjung Redeb.

3. Kabupaten Kutai Kartanegara, ibukotanya Tenggarong.

4. Kabupaten Kutai Barat, ibukotanya Sendawar.

5. Kabupaten Kutai Timur, ibukotanya Sangatta.

6. Kabupaten Penajam Paser Utara, ibukotanya Penajam.

7. Kabupaten Mahakam Ulu, ibukotanya Ujoh Bilang.

8. Kota Samarinda, ibukotanya Samarinda.

9. Kota Balikpapan, ibukotanya Balikpapan.

10. Kota Bontang, ibukotanya Bontang.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara

1130 35’ 31” - 1190 12’ 48” Bujur Timur dan 20 34’ 23” Lintang Utara - 20 44’

17” Lintang Selatan. Secara administratif, batas wilayah Provinsi

Kalimantan Timur adalah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan

Utara;

2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak

Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan

Provinsi Kalimantan Tengah;


3. Sebelah

Selatan

: berbatasan dengan Provinsi Kalimantan

Selatan; dan

4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut

Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi

di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai

16.732.065 Ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa

daratan dengan luasnya mencapai 12.638.931 Ha (75,68%) dan perairan

darat seluas 3,3 Juta Ha (2,59%). Bentangan alam yang luas ini

menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk

mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama

di wilayah Indonesia Bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai

gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai

yang tersebar pada hampir semua Kabupaten/ Kota dan merupakan

sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai

yang terpanjang Sungai Mahakam.

Geo-strategis Kalimantan Timur pada dasarnya menguntungkan dan

sekaligus menantang bagi upaya pembangunan, karena merupakan satu

dari hanya 13 provinsi di Indonesia yang mempunyai wilayah perbatasan

antar negara, yaitu dengan negara Malaysia. Selain itu, posisi Kalimantan

Timur berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari Laut

Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat Lombok

yang memiliki potensi perekonomian sangat strategis bagi alur pelayaran

perdagangan. ALKI berperan dalam memperlancar transportasi kapal-

kapal dagang yang melintasi wilayah kepulauan Indonesia. Manfaat dari

tersedianya jalur laut tersebut bagi Indonesia sangat besar, yaitu dapat

meningkatkan hubungan dagang baik dengan negara-negara Afrika, Asia,

dan Pasifik. Bagi Kalimantan Timur, posisi ALKI II sangat bernilai strategis

baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun politis karena akan membuka

peluang berkembangnya pelabuhan besar dan berstandar internasional

yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah khususnya dan

nasional pada umumnya.

Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling timur Pulau Kalimantan.

Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara

di sebelah Utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah Timur,

Kalimantan Selatan di sebelah Selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah serta Malaysia di sebelah Barat. Adapun pembagian wilayah


administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/ Kota dapat

dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Sumber : Hasil Pengolahan Tim RTRW GIS Prov.Kalimantan Timur (RKPD)

c. Jumlah Penduduk

Kondisi demografi di Provinsi Kalimantan Timur sangat kompleks

mengingat wilayah geografis yang begitu luas namun jumlah penduduk

yang bisa dibilang belum tinggi. Selain itu distribusi penduduk

yang menyebar tidak merata menimbulkan tantangan tersendiri dalam

membuat kebijakan kependudukan agar pembangunan dirasakan setiap

lapisan masyarakat.

Kalimantan Timur termasuk provinsi yang tidak padat penduduk,

karena populasi penduduk Kalimantan Timur hingga data terakhir tahun

2020 berjumlah 3.769.073 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk Kalimantan

Timur yang dihitung berdasarkan Komposisi rasio jenis kelamin yang

terdiri dari laki-laki sebanyak 52% atau 1.955.542 Jiwa

dan Penduduk Perempuan sebanyak 48% atau 1.813.531 Jiwa.

Kabupaten/

Kota

Luas Daratan

(Ha)

Luas

Pengelolaan

Laut (Ha)

Luas Perairan

Darat

Luas Wilayah

(Ha)

Jumlah

Kecamatan

Jumlah

Desa/

Kelurahan

Paser 1.103.079,03 8.200,00 6.617,10 1.117.896 10 144

Kutai Barat 1.349.555,59 - 21.436,55 1.370.992 16 194

Mahakam Ulu 2.559.004,99 - 39.803,16 1.944.941 5 50

Kutai

Kartanegara 3.096.435,18 1.891,00 8.735,68 2.600.699 18 237

Kutai Timur 2.163.497,46 2.641,00 10.021,69 3.107.812 18 135

Berau 291.894,83 11.962,00 478,40 2.185.481 13 110

Penajam Paser Utara

1.938.738,41 400,00 6.202,38 292.773 4 54

Balikpapan 51.124,20 287,00 100,32 51.512 6 34

Samarinda 69.264,16 - 2.388,38 71.653 10 59

Bontang 16.298,78 275,00 15,45 16.589 3 15

0–4 Mil Laut

(Kab/Kota) - 25.656,00 - - - -

4-12 Mil Laut

(Kewenangan

Provinsi) - 3.971.717 - - - -

Provinsi 12.638.892,63 3.997.373 95.799,12 16.732.065 103 1.032


Tabel 1.2

Data Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Per Kabupaten/

Kota Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB)

Semester II Tahun 2020

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2020

Gambar 1.

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri RI Semester II Tahun 2020


Tabel 1.3

Data Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Per Kabupaten/ Kota

Semester II Tahun 2020 Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri RI Semester II Tahun 2020

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Sejak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di

Provinsi Kalimantan Timur, maka wilayah Provinsi Kalimantan Timur

saat ini terdiri dari 7 Kabupaten dan 3 Kota yaitu :

1. Kabupaten Paser, ibukotanya Tana Paser.

2. Kabupaten Berau ibukotanya Tanjung Redeb.

3. Kabupaten Kutai Kartanegara, ibukotanya Tenggarong.

4. Kabupaten Kutai Barat, ibukotanya Sendawar.

5. Kabupaten Kutai Timur, ibukotanya Sangatta.

6. Kabupaten Penajam Paser Utara, ibukotanya Penajam.

7. Kabupaten Mahakam Ulu, ibukotanya Ujoh Bilang.

8. Kota Samarinda, ibukotanya Samarinda.

9. Kota Balikpapan, ibukotanya Balikpapan.

10. Kota Bontang, ibukotanya Bontang.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan pegawai

pemerintah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 9 (sembilan) Biro yaitu :

a. Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah;


b. Biro Kesejahteraan Rakyat;

c. Biro Hukum;

d. Biro Perekonomian;

e. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya;

f. Biro Administrasi Pembangunan;

g. Biro Organisasi;

h. Biro Umum; dan

i. Biro Humas.

2. Sekretariat DPRD;

3. Inspektorat;

4. Dinas, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Dinas yaitu :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Rakyat;

d. Dinas Sosial;

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

f. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

g. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;

h. Dinas Lingkungan Hidup;

i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

j. Dinas Perhubungan;

k. Dinas Komunikasi dan Infromatika;

l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

m. Dinas Pemuda dan Olahraga;

n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

o. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

p. Dinas Kehutanan;

q. Dinas Kelautan dan Perikanan;

r. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah;

s. Dinas Pariwisata;

t. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

u. Dinas Perkebunan; dan

v. Satuan Polisi Pamong Praja.


5. Badan, yang terdiri dari 9 (sembilan) Badan yaitu :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Badan Pendapatan Daerah;

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. Badan Kepegawaian Daerah;

e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

i. Badan Penghubung.

Selain Perangkat Daerah tersebut terdapat 3 (tiga) Rumah Sakit

Daerah Provinsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang

kesehatan yaitu :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie;

2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo; dan

3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020 berjumlah 10.661 orang.

Tabel 1.4

Jumlah PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim

Berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin Keadaan Desember 2020

GOL

JENIS KELAMIN

JUMLAH

P W

1 2 3 4

IV 1.360 1.165 2.525

III 3.038 3.236 6.274

II 1.165 543 1.708

I 136 18 154

Jumlah 10.661


Tabel 1.5

Jumlah ASN di Lingkungan Pemprov. Kaltim

Berdasarkan Eselon & Jenis Kelamin

Keadaan Desember 2020

ESELON JENIS KELAMIN

JUMLAH P W

1 2 3 4

I 1 1

II 29 5 34

III 186 78 264

IV 427 268 695

Jumlah 994

Tabel 1.6


Berdasarkan Eselon, JFT, Non Eselon & Jenis Kelamin


KETERANGAN JENIS KELAMIN

JUMLAH P W

1 2 3 4

ESELON 643 351 994

JFT 2.014 2.639 4.653

NON ESELON 2.357 2.657 5.014

Jumlah 10.661

Tabel 1.7


Berdasarkan Gender Keadaan Desember 2020

GENDER JUMLAH

1 2

PRIA 3.042

WANITA 1.972

Jumlah 10.661


Tabel 1.8


Berdasarkan Pendidikan Keadaan Desember 2020

PENDIDIKAN GENDER

JUMLAH P W

1 2 3 4

SD 9 2 11

SMP 645 466 1.111

SMA 2.863 3.095 5.958

D-I 113 109 222

D-II 387 585 972

D-III 17 16 33

D-IV 18 19 37

S.1 1.405 629 2.034

S.2 149 24 173

S.3 93 17 110

Jumlah 5.699 4.962 10.661

Tabel 1.9


Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin


USIA GENDER

JUMLAH P W

1 2 3 4

> 55 785 475 1.260

51 - 55 1.422 979 2.401

46 - 50 1.172 859 2.031

41 - 45 1.083 998 2.081

36 - 40 795 1.009 1.804

31 - 35 301 466 767

26 - 30 120 142 262

21 - 25 20 34 54

< 20 1 - 1

Jumlah 5.699 4.962 10.661


Tabel 1.10


Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin


AGAMA Jenis Kelamin

JUMLAH P W

1 2 3 4

ISLAM 5.257 4.411 9.668

KRISTEN KATHOLIK 155 145 300

KRISTEN PROTESTAN 268 384 652

HINDU 14 15 29

BUDHA 5 7 12

KONGHUCU - - -

LAIN-LAIN - - -

Jumlah 5.699 4.962 10.661

Tabel 1.11


Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin


JENJANG GENDER

JUMLAH P W

1 2 3 4

DIKLATPIM TK. I 4 - 4

DIKLATPIM TK. II 33 12 45

DIKLATPIM TK.III 244 122 366

DIKLATPIM TK.IV 657 391 1.048

Jumlah 938 525 1.463

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2020 target

pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 8.584.526.835.525,18

dan realisasi pendapatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar

Rp. 10.132.934.637.527,40 atau terealisasi sebesar 118,04%.

Adapun penjabaran target dan realisasi Pendapatan Daerah

pada APBD Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Pendapatan


Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah dengan uraian sebagai berikut :

URAIAN ANGGARAN REALISASI

PENDAPATAN 8.584.526.835.525,18 10.132.934.637.527,40

- Pendapatan Asli Daerah 4.318.906.394.875,18 5.289.069.824.750,41

- Dana Perimbangan 4.192.349.479.650,00 4.759.526.731.777,00 - Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah 73.270.961.000,00 84.338.081.000,00

2. Belanja Daerah

Target belanja daerah berdasarkan APBD Tahun Anggaran

2020 sebesar Rp. 10.706.850.002.651,00 dan realisasi belanja

per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 9.328.251.817.708,25 atau

terealisasi sebesar 87,12%.

Berikut rincian target dan realisasi belanja daerah :

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan Pembangunan Kalimantan Timur Jangka Menengah sebagai berikut:

1. Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber

daya alam berkelanjutan.

2. Belum meratanya dan belum kuatnya daya saing sumber daya

manusia adalah pemicu utama belum maksimalnya pembangunan

daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

URAIAN ANGGARAN REALISASI

BELANJA 10.706.850.002.651,00 9.328.251.817.708,25

Belanja Tidak Langsung 6.171.964.627.233,82 5.482.008.130.715,33

- Belanja Pegawai 1.922.832.701.353,82 1.668.048.559.233,06

- Belanja Hibah 223.050.003.062,00 163.932.628.062,00

- Belanja Bantuan Sosial 16.070.550.000,00 12.578.200.000,00

- Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota

1.911.308.336.000,00 1.863.237.603.015,00

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota

1.598.703.036.818,00 1.548.034.936.819,00

- Belanja Tidak Terduga 500.000.000.000,00 226.176.203.586,27

Belanja Langsung 4.534.885.375.417,18 3.846.243.686.992,92

- Belanja Pegawai 323.887.156.195,00 310.502.613.116,80

- Belanja Barang dan Jasa 2.879.410.809.493,62 2.469.135.311.146,03

- Belanja Modal 1.331.587.409.728,56 1.066.605.762.730,10


3. Belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas dari dan ke sentra

produksi.

4. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.

5. Belum tercapainya pelayanan publik yang optimal.

1.1.2.2. Visi dan Misi

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Visi

pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi

pembangunan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia

yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan,

pemuda dan penyandang disabilitas;

2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi

kerakyatan yang berkeadilan;

3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;

4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam

yang berkelanjutan;

5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih,

profesional dan berorientasi pelayanan publik.

1.1.2.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Pencapaian indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran

pembangunan jangka menengah daerah didukung oleh program

prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait

baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program

pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019-2023

merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan

untuk mencapai sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada

table berikut ini :

Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak

mulia dan berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya pengalaman nilai-nilai budaya dan

keagamaan di Masyarakat

- Program Pendidikan Publik Masyarakat

- Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

- Program Pengembangan Nilai Budaya


Sasaran 2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

- Program Pengembangan Sekolah Kejuruan

- Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas

- Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

- Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan

Sumber Daya Masyarakat

- Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang

Pendidikan

- Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)

- Pendidikan Luar Biasa

- Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

- Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan

Kerjasama Perpustakaan

Sasaran 3 : Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat

- Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM

Kesehatan

- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Program Penanggulangan Kemisikinan Bidang

Kesehatan

Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam

pembangunan


Pemberdayaan Perempuan

- Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan

Perempuan Dan Anak


Kesejahteraan Sosial

- Program pembinaan para penyandang cacat

dan trauma

Sasaran 5 : Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda

- Program Peningkatan Prestasi Olahraga

- Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda

Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja

- Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran 7 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM

- Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan

Koperasi dan UKM

Sasaran 8 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

- Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

- Program Pembangunan Desa dan Kawasan

- Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

- Program Kampung Iklim

Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap

ekonomi daerah

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tujuan 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang

berkelanjutan

Sasaran 10 : Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian

dalam perekonomian daerah

- Program Peningkatan dan Pengembangan Industri

Sasaran 11 : Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian

dalam perekonomian daerah

- Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses

Perizinan

- Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

Sasaran 12 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman

pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah

- Program peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman pangan

- Program peningkatan produksi dan nilai tambah

hortikultura

Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor peternakan

terhadap ekonomi daerah

- Program pengembangan usaha peternakan

- Program peningkatan produksi dan produktivitas

peternakan

Sasaran 14 : Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan

terhadap ekonomi daerah

- Program peningkatan produksi perkebunan

- Program pembinaan dan pengawasan usaha

perkebunan


- Program peningkatan mutu dan pemasaran hasil

perkebunan

- Program mitigasi emisi gas rumah kaca sektor

perkebunan

Sasaran 15 : Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap

ekonomi daerah

- Program Pengembangan Produksi Budidaya dan

Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan

Udang Unggulan

- Program pengelolaan ruang laut

Sasaran 16 : Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap

ekonomi daerah

- Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

- Program Perlindungan dan KSDAE

- Program Pengelolaan DAS dan RHL

- Program Penyuluhan, pemberayaan masyarakat hutan

dan perhutanan sosial

Sasaran 17 : Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah

- Program perencanaan dan pengembangan sumber

pendapatan daerah

Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur

Dasar

Sasaran 18 : Meningkatnya aksesibiltas wilayah

- Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut

dan SDP

- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Angkutan Jalan

Sasaran 19 : Meningkatnya Konektivitas antar kawasan

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sasaran 20 : Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur

sumber daya air

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- Program Pembnagunan Infrastruktur Keciptakaryaan

Sasaran 21 : Menurunnya kawasan kumuh

- Program perumahan dan kawasan permukiman

Sasaran 22 : Terpenuhnya kebutuhan energi daerah


- Program diversifikasi & konservasi energi

- Program pengembangan ketenagalistrikan

Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sasaran 23 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

- Program Tata Lingkungan

- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

Sasaran 24 : Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana

- Program Pencegahan dan kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana Daerah

- Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Sasaran 25 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan

ruang

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih,

professional dan berorientasi pelayanan publik

Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien

- Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Program Penguatan Kelembagaan

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan

publik berkualitas

- Program Peningkatan Pelayanan Publik

- Program Tata Laksana Pemerintahan

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- Pencegahan KKN

- Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

1.1.2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2020 disusun

berdasarkan analisas terhadap permasalahan pembangunan dan

tujuan pembangunan pada interpretasi/arahan tujuan pembangunan

jangka menengah tahun 2019-2023. Prioritas Pembangunan pada

RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik


yang ditujukan pada pencapaian menjadi sasaran utama pada tema

RKPD 2020. Sesuai dengan Tema RKPD 2020, “Pengembangan

Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur

Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi”, maka kata

kunci pada tema tersebut adalah Nilai Tambah Ekonomi. Dengan

memahami permasalahan pada daya saing investasi di Kalimantan

Timur maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2020 adalah :

1. Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ;

2. Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Berbasis

Teknologi;

3. Penguatan Peran dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan;

4. Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi;

5. Peningkatan Ketahanan Sumberdaya Air, Energi dan Daya Dukung

Lingkungan Hidup;

6. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM untuk

urusan wajib terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan

rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan

sosial. Berdasarkan capaian pembangunan Kalimantan Timur, masih banyak

urusan wajib yang belum diselesaikan dengan baik dikarenakan

keterbatasan sumberdaya. Selain itu, belum seluruh Kementerian Teknis

menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan SPM.

Sementara di Kalimantan Timur juga menghadapi masalah dan isu

strategis dalam penerapan SPM sebagai berikut :

1. Kapasitas daerah dalam tahap persiapan rencana pencapaian SPM

belum dipetakan secara menyeluruh;

2. Kapasitas Daerah dalam pengintegrasian rencana dan dokumen

perencanaan SPM masih dihadapkan pada permasalahan lemahnya

pemahaman aparatur daerah;

3. Kapasitas daerah dalam pembelanjaan penerapan SPM masih

dihadapkan pada terbatasnya kemampuan keuangan daerah;

4. Kapasitas daerah dalam tahap penyampaian indikator-indikator kinerja

SPM.

19


BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan

penyelenggraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari

berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak

swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro

menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Capaian Kinerja Makro 2020

Sumber : BPS Prov. Kaltim

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

a. Perkembangan IPM Kalimantan Timur

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan

bagi penduduk (enlarging people choice). Perluasan pilihan ini dilakukan dengan

meningkatkan kemampuan manusia dan pemanfaatan kemampuan yang

dimilikinya itu untuk bekerja, menikmati kehidupan serta aktif dalam berbagai

kegiatan kemasyarakatan, seperti kebudayaan, sosial dan politik.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam

upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM

menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara

lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990, dengan

metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010 (IPM Metode Baru). BPS

mengadopsi metodologi baru penghitungan IPM ini sejak tahun 2014 dan telah

dilakukan backcasting sampai ke angka IPM tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat

(a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak

(decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat

20


dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka

kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai

lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur

7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata

lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan

formal.

Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per

Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan

paritas daya beli (purchasing power parity). Dengan paritas daya beli dihitung

menurut harga-harga yang berlaku di Jakarta Selatan, sehingga nilai

Pengeluaran per kapita disesuaikan ini memiliki keterbandingan dengan daerah

lainnya.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan,

indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini

dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum

masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan

pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan pembangunan

manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status

pencapaian.

Gambar 2.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur

Tahun 2010-2020

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Prov.Kaltim No. 63/12/64/Th.XXIII

Secara umum, selama periode 2010-2019 pembangunan manusia

provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan dengan peningkatan rata-

rata setiap tahun sebesar 0,80 persen. Pada tahun 2010, IPM Kalimantan Timur

sebesar 71,31 dan terus meningkat setiap tahunnya sehingga menjadi sebesar

21


76,61 di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 IPM Kalimantan Timur mengalami

penurunan sebesar 0,48 persen, menjadi sebesar 76,24. Hingga tahun 2020,

pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur masih berstatus “tinggi”,

sama dengan 21 provinsi lain di Indonesia.

b. Pencapaian Kapabilitas Manusia

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga

aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar

hidup layak. Oleh karena itu, capaian IPM tidak terlepas dari capaian kinerja

setiap komponennya (Tabel 2.2)

Tabel 2.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kalimantan Timur Menurut Komponen Tahun 2016-2020


c. Pencapaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2020, pencapaian pembangunan manusia di tingkat

kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota yang berkisar

antara 67,09 (Kabupaten Mahakam Ulu) hingga 80,11 (Kota Samarinda).

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Usia Harapan Hidup saat

lahir berkisar antara 71,41 tahun (Kabupaten Penajam Paser Utara) hingga 74,49

tahun (Kota Balikpapan). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama

Sekolah berkisar antara 12,51 tahun (Kabupaten Mahakam Ulu) hingga 14,89

tahun (Kota Samarinda), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,97

tahun (Kabupaten Mahakam Ulu) hingga 10,79 tahun (Kota Bontang).

Sedangkan, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di tingkat kabupaten/kota

berkisar antara 7,52 juta rupiah per tahun (Kabupaten Mahakam Ulu) hingga

16,28 juta rupiah per tahun (Kota Bontang).

Pada tahun 2020, pembangunan manusia di Kalimantan Timur terkendala

oleh adanya penurunan kinerja ekonomi masyarakat. Namun, secara umum,

capaian pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi

bahkan merupakan yang tertinggi untuk kawasan timur Indonesia. Hingga saat

22


ini, ketiga kota di Kalimantan Timur berstatus pembangunan manusia “sangat

tinggi” dan berstatus “tinggi” untuk wilayah kabupaten, kecuali Kabupaten

Mahakam Ulu yang masih berstatus sedang”.

Tabel 2.3.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur Menurut Kabupaten Kota Tahun 2010-2020


Gambar 2.2 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

di Kalimantan Timur Tahun 2020


Penurunan angka IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada tingkat

kabupaten/kota. Pada tahun 2020, angka IPM seluruh kabupaten/kota di

Kalimantan Timur terkoreksi turun. Kabupaten/kota yang mengalami kecepatan

penurunan terbesar adalah Kabupaten Mahakam Ulu, sebesar 0,73 persen atau

23


turun 0,49 poin, dari 67,58 di tahun 2019 menjadi 67,09 di tahun 2020. Jika dilihat

dari besaran penurunan poin angka IPM, maka selain Mahakam Ulu, Kabupaten

Kutai Timur juga mengalami penurunan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar

0,49 poin, dari 73,49 di tahun 2019 menjadi 73,00 di tahun 2020.

Penurunan angka IPM terjadi di seluruh kabupaten/kota. Hal ini

disebabkan oleh menurunnya dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh

angka pengeluaran per kapita di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2020 jika

dibandingkan dengan tahun 2019. Meskipun terdapat peningkatan untuk dimensi

umur panjang dan hidup yang sehat (UHH) serta dimensi pengetahuan (HLS dan

RLS), namun setelah diagregasikan angka IPM di seluruh Kabupaten/ Kota di

Kalimantan Timur pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun

2019.

Menurunnya angka pengeluaran per kapita tidak terlepas dari efek

pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian secara global.

Perekonomian Indonesia, bahkan Kalimantan Timur juga terdampak oleh

pandemi Covid-19 ini. Kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial

berskala besar (PSBB) yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kalimantan Timur,

serta menurunnya permintaan batubara dari negara ekspor tujuan utama (India

dan Tiongkok) mengakibatkan banyaknya perusahaan yang harus melakukan

efisiensi produksi, termasuk melakukan pemutusan hubungan kerja (sementara

maupun permanen) bahkan sampai ada yang berhenti beroperasi/tutup.

Bahkan untuk pegawai negeri sipil, terdapat perubahan pada komponen

gaji ke-13 dan THR, dimana pada periode sebelumnya turut mencantumkan

tunjangan kinerja, namun untuk tahun 2020 ini komponen tersebut tidak

termasuk. Pandemi ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi

pendapatan masyarakat, yang juga mengakibatkan turunnya pengeluaran

masyarakat.

d. Perbandingan Regional

Dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan,

capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih merupakan yang

tertinggi meskipun pada tahun 2020 ini harus mengalami penurunan. Namun

demikian, status dan peringkat IPM Kalimantan Timur masih sama seperti pada

tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di

Nasional, setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

24


Tabel 2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional

se-Kalimantan Timur Menurut Komponen Tahun 2020


2.1.2. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2020 sebesar

243,99 ribu (6,64 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020

sebesar 230,26 ribu (6,10 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut

bertambah sebanyak 13,73 orang dan secara persentase bertambah sebesar 0,54

persen.

Berdasarkan tempat tinggal, selama periode Maret 2020 – September 2020

jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 14,84 ribu orang dari

113,27 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 128,11 ribu orang pada September 2020.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebanyak 1,11 ribu orang dari

116,99 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 115,88 ribu orang pada September 2020.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik 0,65 persen poin dari

4,45 persen pada bulan Maret 2020 menjadi 5,10 persen pada bulan September

2020. Persentase penduduk miskin daerah perdesaan naik sebesar 0,47 persen poin

dari 9,51 persen pada bulan Maret 2020 me njadi 9,98 persen.

Tabel 2.5.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur Menurut Daerah,

Bulan Maret 2020 – September 2020

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Prov. Kaltim No. 12/02/64/Th.XXIV

25


Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Garis

kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan

non makanan per kapita per bulan yang harus dipenuhi. Penduduk miskin adalah

penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis

Kemiskinan.

Selama Maret 2020 – September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,11

persen, yaitu dari Rp.662.302,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp.

669.622,- per kapita per bulan pada September 2020. Dengan memperhatikan

komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan

(GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan

komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan

(perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan September 2020,

sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,28 persen.

Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah

perdesaan. Pada bulan September 2020 garis kemiskinan di daerah perkotaan

sebesar Rp 675.399,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 656.069,-. Hal ini

menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan lebih

mahal dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Tabel 2.6.

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin

Maret 2020 – September 2020


Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis

kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan September 2020 antara daerah

perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari lima komoditi terbesar

penyumbang garis kemiskinan makanan di perkotaan dan di perdesaan, jenis

komoditinya sama yaitu beras, rokok kretek filter, telor ayam ras, daging ayam ras dan

mie instan. Lebih lengkapnya lihat Tabel 2.6.

26


Tabel 2.7.

Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan

Menurut Daerah, September 2020


Dari lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan non makanan di

perkotaan dan di pedesaan, tiga diantaranya terdapat persamaan yaitu perumahan,

bensin, listrik.

Tabel 2.8.

Persentase Komoditi Non Makanan terhadap Garis Kemiskinan Non Makanan

Menurut Daerah, September 2020


Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase

penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan

keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk

miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi

tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Semakin jauh dari angka nol, Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) semakin jauh dari garis kemiskinan dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) semakin melebar.

Pada periode Maret 2020 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman

Kemiskinan naik dari 1,015 pada keadaan Maret 2020 menjadi 1,031 pada keadaaan

27


September 2020. Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,240 menjadi 0,293 pada

periode yang sama.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada bulan September

2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan 0,675 sementara di

daerah perdesaan 1,801. Demikian pula untuk Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2) di perkotaan sebesar 0,165 sementara di daerah perdesaan 0,569. Dapat

disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih dalam dan lebih

parah daripada daerah perkotaan.

Tabel 2.9.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di

Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2020 - September 2020


2.1.3. Angka Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur pada Agustus 2020 mencapai

1.817.680 orang, bertambah sebanyak 17.239 orang dibanding angkatan kerja

Agustus 2019 (1.800.441 orang). Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020

mencapai 1.692.796 orang, berkurang sebanyak 685 orang dibanding keadaan pada

Agustus 2019 (1.693.481 orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 mencapai 6,87

persen atau sebanyak 124.884 orang, mengalami kenaikan dibanding TPT Agustus

2019 sebesar 5,94 persen (106.960 orang). Kenaikan TPT pada Agustus 2020,

terutama terjadi pada TPT laki-laki yang mengalami kenaikan lebih tinggi dari TPT

perempuan. TPT laki-laki 6,03 persen pada Agustus 2019 menjadi 7,25 persen pada

Agustus 2020.

Secara nominal juga terjadi kenaikan yang lebih tinggi jumlah pengangguran

laki-laki dibanding pengangguran perempuan. Jumlah laki-laki yang bekerja

mengalami penurunan. Sebaliknya, jumlah perempuan yang bekerja mengalami

peningkatan yang sejalan dengan peningkatan TPAK perempuan.

28


Tabel 2.10.

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Prov. Kaltim No. 58/11/64/Th.XXII

Tabel 2.11.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama

dan Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur,

Agustus 2019 – Agustus 2020


2.1.3.1. Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Salah satu bentuk penyerapan penduduk usia kerja di pasar kerja

adalah bekerja, dimana dengan bekerja seseorang akan memperoleh atau

membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji.

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 mengalami penurunan

dibandingkan dengan Agustus 2019. Untuk melihat struktur penduduk

bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk

bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status

pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja

selama seminggu yang lalu.

a. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan pekerjaan atau usaha utama terdiri atas 17 kategori

yang meliputi kategori A-Pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori B-

Pertambangan dan penggalian; kategori C-Industri pengolahan; kategori

29


D-Pengadaan listrik dan gas; kategori E-Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; kategori F-konstruksi, kategori

G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan

Sepeda Motor; hingga kategori R,S,TU yaitu kategori Jasa Lainnya. Jika

dilihat menurut kategorinya, maka yang banyak menyerap tenaga kerja

adalah pada kategori G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 22,07 persen, berikutnya

adalah kategori A-Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,48

persen, lalu kegiatan di kategori Pertambangan dan Penggalian (kategori

B) sebesar 7,27 persen.

Tabel 2.12. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan

Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur, Agustus 2019 – Agustus 2020


Selain 3 (tiga) kategori tersebut, kategori I-Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum dan Kategori O-Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga memberikan kontribusi yang

besar bagi penyerapan tenaga kerja dan perekonomian provinsi

Kalimantan timur. Penyerapan tenaga kerja pada kategori tersebut

masing-masing sebesar 7,16 persen dan 6,72 persen.

30


b. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Dari sebanyak 1,69 juta orang yang bekerja pada Agustus 2020,

status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh atau

karyawan sebanyak 836,50 ribu orang (49,42 persen). Diikuti status

berusaha sendiri sebanyak 367,37 ribu orang (21,70 persen), berusaha

dibantu buruh tidak tetap sebanyak 187,58 ribu orang (11,08 persen) dan

status pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 172,45 ribu orang (10,19

persen). Sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas di pertanian

sebanyak 18,89 ribu orang (1,12 persen).

Dibanding tahun 2019, terjadi penurunan pada persentase status

bekerja sebagai buruh/ karyawan akibat adanya pergeseran status dari

bekerja sebagai buruh/karyawan kepada berusaha dibantu buruh tidak

tetap dan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar termasuk status

berusaha sendiri. Hal ini disinyalir terjadi akibat adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja

dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang

bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan

dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya

dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha

dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja

keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2020, penduduk yang bekerja di

kegiatan informal sebanyak 894,76 ribu orang (52,86 persen), sedangkan

yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 798,04 ribu orang (47,14

persen).

Tabel 2.13.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status

Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur, Agustus 2019 –

Agustus 2020

31


c. Penduduk Kerja menurut Jumlah Jam Kerja

Salah satu indikasi produktivitas tenaga kerja lainnya adalah jam

kerja. Semakin tinggi jam kerja cenderung semakin tinggi pendapatan

atau upah/gaji. Umumnya jam kerja yang diinginkan adalah jam kerja

normal. Di Provinsi Kalimantan Timur, sebagian besar tenaga kerja

bekerja sebagai pekerja penuh atau full employment yaitu jam kerja

minimal 35 jam per minggu sebesar 71,14 persen atau sebanyak 1,20

juta orang pada Agustus 2020. Sedangkan sebanyak 28,86 persen atau

488,46 ribu orang merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari

35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua

kategori yaitu setengah penganggur dan pekerja paruh waktu, masing-

masing sebesar 7,14 persen dan 21,71 persen. Pekerja tidak penuh

mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 22,74 persen

poin pada Agustus 2020 dibandingkan dengan Agustus 2019.

Peningkatan paling tinggi adalah pada kategori setengah penganggur

yaitu sebesar 50,53 persen poin. Hal ini mengindikasikan terjadi

peningkatan penduduk yang merasa bahwa pekerjaan yang dimiliki saat

ini tidak sesuai dengan keinginan mereka, yaitu keinginan untuk

berusaha mendapatkan pekerjaan tambahan.

Tabel 2.14.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jumlah

Jam Kerja Per Minggu Provinsi Kalimantan Timur,



32


d. Penduduk yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang di

Tamatkan

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan

dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung

semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Pada Agustus

2020, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang

berpendidikan SD ke bawah atau merupakah proporsi jenjang pendidikan

terbesar penduduk yang bekerja, dengan jumlah sebanyak 493,89 ribu

orang atau sebesar 29,18 persen. Sedangkan tenaga kerja yang

berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 17

persen pada Agustus 2020.

Terbesar kedua adalah penduduk yang bekerja dengan pendidikan

SMA Umum sebanyak 398,48 ribu orang (23,54 persen), disusul

penduduk yang bekerja dengan pendidikan SMP sebanyak 267,72 ribu

orang (15,82 persen), dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan

SMA Kejuruan yang mencapai 244,63 ribu orang (14,45 persen).

Sedangkan penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi yaitu

Universitas dan Diploma I/II/III masing-masing sebanyak 223,57 ribu orang

(13,21 persen) dan 64,51 ribu orang (3,81 persen).

Tabel 2.15.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur,



33


Tabel 2.16.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke

Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi

Kalimantan Timur, Agustus 2019-Agustus 2020


2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Terjadinya pandemi Covid-19 yang berlangsung dari awal Februari

2020 hingga saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi

perekonomian di berbagai wilayah di dunia maupun di Indonesia. Pandemi

Covid-19 mengharuskan masyarakat di berbagai daerah untuk melakukan

pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-19. Akibat kebijakan

tersebut, aktivitas ekonomi menjadi terhambat sehingga berdampak pada

kinerja sektor ekonomi di banyak wilayah, termasuk Kalimantan Timur.

Secara kumulatif (c-to-c) perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2020

turun sebesar 2,85 persen. Perekonomian Kalimantan Timur pada Tahun 2020

tersebut mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019

yang tumbuh sebesar 4,74 persen. Hal ini disebabkan oleh kinerja sembilan

lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif. Kontraksi terbesar

terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,59

persen, lalu Lapangan Usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum

sebesar 5,32 persen, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

sebesar 4,58 persen, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan

dan Jaminan Sosial sebesar 3,97 persen, dan disusul Lapangan Usaha Jasa

Lainnya sebesar 3,07 persen. Sementara itu, sektor yang mampu tumbuh

positif yang tertinggi adalah Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial tumbuh sebesar 19,67 persen, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan

34


Gas tumbuh sebesar 11,59 persen, dan Lapangan Usaha Informasi dan

Komunikasi tumbuh sebesar 6,96 persen.

Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 masih

didominasi oleh lima lapangan usaha utama, yaitu Lapangan Usaha

Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 41,43 persen;

Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 18,90 persen;

Lapangan Usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 9,53 persen; Lapangan

Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 8,77

persen; dan Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor berperan sebesar 6,46 persen. Sedangkan keduabelas

lapangan usaha lainnya memiliki peranan di bawah 5 persen.

2.1.5. Ketimpangan Pendapatan

Untuk mengetahui apakah pembangunan suatu wilayah dinikmati oleh

seluruh lapisan masyarakat, salah satu ukuran ketimpangan yang sering

digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Semakin

tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini

Ratio Kalimantan Timur pada September 2020 tercatat sebesar 0,335. Angka

ini lebih tinggi dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar

0,328.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan

pada September 2020 mengalami penurunan 0,003 poin dibanding dengan

Maret 2020 yaitu dari 0,333 pada Maret 2020 menjadi 0,330 pada bulan

September 2020. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September

2020 tercatat nilainya sama dengan Maret 2020, yaitu sebesar 0,286.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan yang lazim dipakai adalah

persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau

yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran

ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan

tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah

angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar

antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas

17 persen. Semakin tinggi persentase pengeluaran kelompok penduduk 40

persen terbawah menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran

pada kelompok 40 persen terbawah Provinsi Kalimantan Timur pada

September 2020 sebesar 20,33 persen dari total pengeluaran penduduk

Kalimantan Timur. Angka ini turun dari periode Maret 2020 yang sebesar

20,73 persen. Artinya, pengeluaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur

berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

35


Jika dirinci menurut daerah tempat tinggal, di daerah perkotaan

pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah angkanya tercatat

sebesar 20,91 persen sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 22,82

persen. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan di derah perkotaan dan

daerah perdesaan termasuk pada kategori rendah.

Tabel 2.17.

Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Kalimantan Timur

Menurut Daerah, Maret 2020 – September 2020


2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dan keberhasilan daerah

dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan

capaian kinerja urusan pemerintahan sesuai dengan indicator masing-masing urusan

pemerintahan dan urusan penunjang Data/Informasi setiap indicator wajib diisi oleh

pemerintah daerah secara lengkap.

36


2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No. Urusan

Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci

Keluaran Capaian Kinerja

Sumber Data Ket.

1. Pendidikan

1. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi

416 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.

77.065

3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah

79.521

4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan

64.845

5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan

41.661

6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)

4.591

7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)

4.779

8. Jumlah pendidik pada

jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)

4.841

9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)

5.136

10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)

1.649

11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)

1.619

12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)

1.688

13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)

1.682

14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat

2.235

37


pendidik

15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik

1.911

16. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat

159

17. Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

145

18. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat

33

19. Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat

62

20. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat

302

21. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat

240

22. Jumlah satuan pendidikan

khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)

0

23. Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah

2.513

24. Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan

1.452

25. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)

382

26. Jumlah pendidik pada

pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)

397

27. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)

150

38


28. Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)

166

29. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik

118

30. Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

17

31. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat

43

2. Kesehatan 1. Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar

43 Dinas Kesehatan

2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya

30

3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

0

4. Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

0

5. Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

0

6. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

0

7. Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana

0

8. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia

43

9 Jumlah SDM kesehatan

yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi

1.563

10. Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota

0

3. Pekerjaan Umum 1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)

35 Ha Dinas PUPR dan PERA

2. Panjang sungai di 0

39


kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)

3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)

50 Ha

4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)

0

5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi

2

6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi

6

7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi

0

8. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)

0

9. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)

0

10. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)

0

11. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)

0

12. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi

0

13. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi

0

14. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi

0

15. Persentase panjang

jaringan irigasi primer dalam kondisi baik

21.88%


jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik

22.18%


jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik

0

18. Pemenuhan dokumen

RISPAM lintas kabupaten/kota

ada

19. Tersusun dan ditetapkannya

0

40


JAKSTRADA provinsi

20. Jumlah BUMD dan atau

UPTD provinsi penyelenggaran SPAM

-

21. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM

48

22. Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.

ada

23. Jumlah SPALD Regional -

24. Total kapasitas SPALD Regional

1.000 m3

25. Total volume limbah yang

masuk ke SPALD Regional

0

26. Jumlah sarana dan

prasarana pengelolaan limbah domestik

185

27. Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)

ada

28. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi

895.09

29. Dokumen rencana induk

pengembangan jaringan jalan provinsi

ada

30. Panjang jalan yang dibangun

15.814

31. Panjang jembatan yg dibangun

123

32. Panjang jalan yang

ditingkatkan (struktur/fungsi)

4

33. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan

0

34. Panjang jalan yang

direkonstruksi atau direhabilitasi

14.778

35. Panjang jembatan yang direhabilitasi

0

36. Panjang jalan yang dipelihara

383.079

37. Panjang jembatan yang dipelihara

1.550.60

38. Jumlah Pelatihan Tenaga

Ahli Konstruksi di wilayah provinsi

8

39. Jumlah tenaga kerja

konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi

4.670

40. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir

1.552

41. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi

-

42. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber

ada

41


dari APBN

43. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya

-

44. Tersedianya data dan

profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi

-

45. Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)

ada

46. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

ada

47. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi

Ada

48. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya

-

49. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya

-

50. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya

-

4. Perumahan 1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya

Tdk

dilaksanakan

Dinas PUPR dan

PERA

2.

Jumlah rumah yang terkena bencana alam

Tdk

dilaksanakan

3. Jumlah RT, KK dan Jiwa

korban yang rumahnya terkena bencana alam

Tdk

dilaksanakan

4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi

Tdk

dilaksanakan

5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi

Tdk

dilaksanakan

42


6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi

Tdk

dilaksanakan

7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana

Tdk

dilaksanakan

8. Jumlah RT, KK dan Jiwa

korban bencana yang terfasilitasi

Tdk

dilaksanakan

9.

Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan

Tdk

dilaksanakan

10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM

Tdk

dilaksanakan

11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM

Tdk

dilaksanakan

12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM

Tdk

dilaksanakan

13. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM

Tdk

dilaksanakan

14. Jumlah luasan (ha)

kawasan pemukiman kumuh ≥ 10-15 Ha

10.97 Ha

15. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH

600 Unit

16. Jumlah luasan (ha)

penanganan infrastrukur kawasan kumuh

7 Ha

17. Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU

3

18.

Jumlah pengembang yang tersertifikasi

Tdk

dilaksanakan

19.

Jumlah pengembang yang teregistrasi

Tdk

dilaksanakan

20. Jumlah pengembang yang

mendapat penyuluhan atau pelatihan

Tdk

dilaksanakan

5. Trantibum linmas 1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani

42

Satpol PP

2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan

-

3. Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi

856

4. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

14

5. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki

5

43


kualitas sebagai PPNS

6. Jumlah SOP dalam penegakkan Perda dan Perkeda serta penanganan gangguan Trantibum

16

7. Penyediaan/pemutakhiran

dokumen kajian risiko bencana provinsi

Tdk

dilaksanakan BPBD Prov.Kaltim

8. Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi

Tdk

dilaksanakan

9. Penyediaan/pemutakhiran

dokumen rencana kontijensi provinsi

-

10. Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota

1 Keg

11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota

-

12. Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi

Ada

13. Respon cepat

penanganan darurat bencana provinsi

ada

14. Pencarian, pertolongan

dan evakuasi korban bencana provinsi

-

15. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi

ada

6. Sosial 1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi

- Dinas Sosial Prov. Kaltim

2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti

-

3. Jumlah asrama yang

tersedia dan mudah diakses (Panti)

-

4. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti

-

5. Jumlah perbekalan

kesehatan yang disediakan di dalam panti

-

6. Jumlah tenaga perawat

yang disediakan di dalam panti

-

7. Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan ksehatan) yang disediakan di dalam panti

-

8. Jumlah tenaga Kesehatan


-

9. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti

-

10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti

-

11. Jumlah pekerja sosial/ -

44


tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti

12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti

-

13. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar

-

14. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga

-

15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga

-

16. Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi

80

17. Jumlah anak terlantar

yang menerima paket sandang di dalam panti

80


tersedia dan mudah diakses (Panti)

17


-

20. Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti

2



2

22. Jumlah peralatan


2

23. Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti

-

24. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti

2

25. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti

11


2

27. Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti

-

28. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan

17

45


Kesehatan dasar

29. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga

110

30. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga

110

31. Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi

16

32. Jumlah lanjut usia terlantar

yang menerima paket sandang di dalam panti

110


tersedia dan mudah diakses

1


2



4



2

37. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti

2


4

39. Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti

110


110

41. Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti

Tidak Ada

42. Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar

Tidak Ada

43. Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga

22

44. Jumlah lanjut usia terlantar

di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga

Tidak Ada

45. Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran

Tidak Ada

46. Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi

Tidak Ada

47. Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti

Tidak Ada

46



tersedia dan mudah diakses

Tidak Ada


Tidak Ada



Tidak Ada



Tidak Ada

52. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti

Tidak Ada


Tidak Ada

54. Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti

Tidak Ada


Tidak Ada

56. Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar

Tidak Ada

57. Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti

Tidak Ada

58. Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar

Tidak Ada

59. Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga

Tidak Ada

60. Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga

Tidak Ada

61. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan

90.380

62. Jumlah korban bencana

yang menerima paket sandang

90.380

63. Jumlah tempat

penampungan pengungsi yang dimiliki

58

64. Jumlah paket permakanan

khusus bagi kelompok rentan

Tidak Ada

65. Jumlah korban bencana

yang menerima pelayanan dukungan psikososial

Tidak Ada

66. Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia

873

7. Ketenagakerjaan 1. Dokumen perencanaan 1 Dinas

47


tenaga kerja provinsi Tenagakerja dan

Transmigrasi

2. Persentase akurasi

proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja

60%

3. Jumlah perusahaan yang

Menyusun rencana tenaga kerja

Tidak Ada

4. Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan

Tidak Ada

5. Persentase penerapan

program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi

Tidak Ada

6. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi

100%

7. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan

2.68%

8. Persentase penganggur yang dilatih

Tidak Ada

9. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi

97.77%

10. Persentase penyerapan lulusan

0.54%

11. Persentase LPK yang terakreditasi

31.79%

12. Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan

Tidak Ada

13. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)

Tidak Ada

14. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas

4.52%

15. Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas

100%

16. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)

16.79%

17. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB

8.82%

18. Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n

153

19. Persentase perusahaan

yang sudah Menyusun struktur skala upah

105.93%

20. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

165.18%

21. Persentase perusahaan

yang telah membentuk LKS Bipartit

1.04%

22. Persentase jumlah

perusahaan yang berselisih

0.43%

23. Jumlah mogok kerja 5

24. Jumlah penutupan Tidak Ada

48


perusahaan

25. Jumlah perselisihan kepentingan

5

26. Jumlah perselisihan hak 29

27. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan

Tidak Ada

28. Jumlah perselisihan PHK 28

29. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK

Tidak Ada

30. Jumlah perselisihan yang

diselesaikan melalui perundingan bipartit

Tidak Ada

31. Lembaga Kerja Sama

(LKS) Tripartit yang diberdayakan

2

32. Upah Minimum yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan

1 SK

33. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional

20%

34. Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi

11

35. Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi

3

36. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi

5.538

37. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi

8.071

38. Jumlah tenaga kerja

khusus terdaftar dalam satu provinsi

86.969

39. Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja

1

40. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi

14

41. Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Derah Provinsi

Tidak Ada

42. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)

5.538

43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya

Tidak Ada

44. Jumlah ijin kantor cabang Tidak Ada

49


perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan

45. Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)

Tidak Ada


menerapkan norma kebebasan berserikat

125


menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat

125


menerapkan norma pengupahan

125


menerapkan norma jaminan sosial

50


menerapkan norma kerja perempuan

125

51. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja

172

52. Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan

2

53. Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online

8.074

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG

Tidak

Dilaksanakan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi

Tidak Dilaksanakan

3. Jumlah media massa (cetak, elektronIk) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak

2

4. Jumlah lembaga layanan

anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal

1

5. Persentase korban

kekerasan anak yang terlayani

70.09%


anak yang mendapat pelatihan

10

7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)

1

8. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada

2

50


perangkat daerah yang sudah dievaluasi

9. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi

Tidak Ada

10. Persentase korban

kekerasan perempuan yang terlayani

73.85%


perempuan yang mendapat pelatihan

Tidak Ada

12. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)

Tidak Ada

9. Pangan 1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan

Tidak Ada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

2. Tersedianya dan

tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya

Ada

3. Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi

Ada

4. Tersedianya harga

referensi daerah untuk pangan lokal

Ada

5. Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi

1 Kali

6. Tersedianya peta

ketahanan dan kerentanan pangan provinsi

Ada

7. Tersedianya informasi

situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi

Ada

8. Tertanganinya kejadian kerawanan pangan

178227.5 Kg

9. Tersalurkannya cadangan

pangan pada daerah rawan bencana pangan

178.227.50 Kg

10. Teregistrasi dan

tersertifikasi pangan segar di pasar modern

10

10. Pertanahan 1. Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi

100% Biro Pemerintahan, Perbatasan dan OTDA

2. Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan

75

DPMPTSP

3. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur

Tidak Ada

4. Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya

Tidak Ada

11. Lingkungan Hidup 1. a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

a. 53.70

b. 89.06

c. 79.76

d. 83.51

Dinas Lingkungan Hidup

2. Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang

100%

51


diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.

3. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi

2.52%

4. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi

Belum

Dilaksanakan

5. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH

Belum

Dilaksanakan

6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota

98.39%

12.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Fasilitasi Pelayanan Adminiduk

100% Dinas Kependudukan

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Prov. Kaltim

2. Fasilitasi pelayanan Adminduk

100%

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa

19 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya

19

3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan

30

4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan

30

5. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa

126

6. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya

126

52


7. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan

30

8. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan

30

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan

10 Dinas

Kependudukan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Prov. Kaltim

2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun

20.10%

3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

48.5%

4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)

38.60%

5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK

25

6. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP

Tidak Ada

7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

15.42%

8. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif

5

9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan

45.81%

10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah

12.20%

11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)

12.48%

15. Perhubungan 1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B

25.93% Dinas Perhubungan

2. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi

69.44%

3. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan

92.13%

53


jalan provinsi 16. Komunikasi dan

Informatika 1. Persentase perangkat

daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo

64.86% Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo

64.86%

3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah

Ya

4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara

-

5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar

97.30%

6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

64.86%

7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

100%

8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik

100%

9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

-

10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

13.43%

54


11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah

27.03%

12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah

27.03%

13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)

21.62%

14. Persentase data yang dapat berbagi pakai

7.30%

15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city

-

16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo

37.50%

17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government

Ada

18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi

6.94%

19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)

85.71%

20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan

243.30%

17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Tidak Ada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Tidak Ada

3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1

5.13%

55


(satu) daerah provinsi

4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Tidak Ada

5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

5.13%

6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

5.13%

7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Tidak Ada

8. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

16.67%

9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

1.28%

10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

1.28%

11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

12.82%

12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

1.28%

13. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil

0.09%

14. Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke

100%

56


dalam sistem online data system (ODS)

15. Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra

0.33%

16. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha

0.11%

17. Persentase jumlah usaha kecil yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran

0.94%

18. Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan

3.07%

19. Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha

2.65%

18. Penanaman Modal

1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi

1 DPMPTSP

2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal

Ada

3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal

Tidak Ada

4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting

5. Kegiatan pameran penanaman modal

5

6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal

Ada

7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal

8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal

8.003 izin

9. Laporan realisasi penanaman modal

31.377.600.48

0.000

10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota

1.175 LPKM

11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN

9

12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

5

19. Kepemudaan dan

Olahraga

1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan

75 Dinas Pemuda

dan Olahraga

2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan

'Tidak

dilaksanakan

3 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda

500 org

4 Jumlah pengelola Tidak

57


organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan

dilaksanakan

5 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan

1246 org

6 Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM

436 org

7 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah

8 Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan

Tidak

Dilaksanakan

9 Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi

Tidak

Dilaksanakan

20. Statistik 1. Tersedianya buku profil daerah

Ada Buku Kaltim Dalam Angka (BPS/BAPPEDA)

2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan

Tidak Ada

3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan

Tidak Ada

4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS

Tidak Ada

5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS

6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral

Tidak Ada

7. Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral

Tidak Ada

21. Persandian 1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan

0 Dinas Komunikasi

dan Informatika

2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah

65.12%

3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah

57.36%

4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi

0

22. Kebudayaan 1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang

282 Dinas Pendidikan

58


dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)

dan Kebudayaan

2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman

260

3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)

50

4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)

144

5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)

13

6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran

116

7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data

Tidak Ada

8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)

6

9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)

20

10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum

3.500

11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum.

30.000

12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum

50.000

13. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum

Tidak perlu

diisi

14. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya

11

59


15. Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi

14

16. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya

14

17. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman

16

18. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman

44 Org

19. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman

7

20. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat

9 Keg

23. Perpustakaan 1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk

5.52%

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat

2.48%

3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk

0.04%

4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan

3.44%

5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat

6 Keg

6. Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun

619

7. Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah

3.050

8. Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah

5

9. Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah

507

10. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya

30

11. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa

-

12. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)

491

24. Kearsipan 1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip

0.23% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip

0.12%

3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

0.07%

4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

100%

5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK

16.991

6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK

Tidak Ada

60


7. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi

3.484

8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK

Tidak Ada

9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK

Ada

10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK

Ada

25. Kelautan dan Perikanan

1. Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)

2 WPP Dinas Kelautan dan Perikanan

2. Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT

216

3. Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional

33%

4. Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT

Tidak Ada

5. Jumlah kapal yang terdaftar

79.594 Unit

6. Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan

Tidak Ada

7. Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

10.00%

8. Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola

7.14%

9. Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

34 Unit

10. Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan

39 Izin

61


peraturan perundangan

11. Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

4 Unit

12. Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Tidak Ada

13. Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP

52

14. Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan

40 Izin

26. Pariwisata 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi

700 Dinas Pariwisata

2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata

4

3. Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi

Rp. 37.339.300.000,-

(PMDN)

USD 25.181.800 DPMPTSP

4. Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata

128 Proyek (PMDN)

11 Proyek (PMA) DPMPTSP

5. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi

243

6. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

2 hari

7. Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi

1.72 hari

8. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

19.786

9. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara

2.884.329

10. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri

4

11. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi

-

12. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri

11

13. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi

7.49%

14. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan

100%

15. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan

6

62


masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat

27. Pertanian 1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan

11 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

2. Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman holtikultura

83.269

3. Dokumen pengawasan benih yang beredar

71.555

4. Prasarana pertanian yang digunakan

100%

5. Pengendalian penganggulangan serangan organisme pengganggu pertanian

25.613.88 Ha

6. Luas areal pengendalian dan penganggulangan bencana

16.624.11 Ha

7. Penerbitan izin usaha pertanian

53

8. Persentase sarana pertanian yang digunakan

100%

9. Persentase fasilitasi penganggulangan bencana

72.99%

10. Persentase jumlah usulan usaha pertanian

100%

28. Kehutanan 1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH

94.74% Dinas Kehutanan

2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang

63.16%

3. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek

63.16%

4. Luas lahan kritis yang direhabilitasi

38.737.80 Ha

5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)

0.01%

5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)

0.08%

6. Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif

40.00%

7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan

Tidak Ada

8. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga

62 KTH

9. Pemulihan ekosistem pada Tahura

Tidak Ada

10. Menurunnya gangguan kawasan Tahura

13 Kasus

11. Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan

45.26%

12. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan

300%

13. Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan

60.67%

63


14. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial

20 LPS

15. Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi

Tidak Ada

16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor

Ada

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi

Tidak Ada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi

Tidak Ada

3. Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi

Tidak Ada

4. Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi

Tidak Ada

5. Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah

Ada

6. Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi

Tidak Ada

7. Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi

Tidak Ada

8. Perda/Pergub terkait IUJP Ada

9. Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009

Tidak Ada

10. Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan

Tidak Ada

11. Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun

Tidak Ada

12. SK izin usaha niaga bahan bakar nabati

Tidak Ada

13. Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)

Tidak Ada

14. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi

Ada

15. Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listtik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi

Ada

16. Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh

Ada

64


pemerintah daerah provinsi

17. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga istrik tegangan rendah

Ada

18. Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu

1.105.227 KK

30. Perdagangan 1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang

23.08% Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk

23.08%

3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor

18.32%

4. Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru

10.42%

5. Jumlah penanganan pengaduan konsumen

12

6. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi

722

7. Jumlah komoditi potensial yang dipantau

2

8. Indeks Kinerja BPSMB 5

9. Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan

Tidak Ada

10. Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan

100%

11. Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan

100%

12. Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat

100%

13. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu

100%

14. Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi

0.00001%

15. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

18

16. Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi

Belum Ada

65


a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani

17. Persentase koefisien variasi harga antar waktu

-2.25

18. Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag

100%

31. Perindustrian 1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda

100% Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

2. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan

19.23%

3. Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan

Tidak Ada

4. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi

Tidak Ada

5. Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota

Belum Ada

32. Transmigrasi 1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya

1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya

1

3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya

1

66


2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No. Urusan


Hasil Capaian Kinerja

Sumber Data Keterangan

1. Pendidikan 1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

97,04 % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus

81,75 %

2. Kesehatan 1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan

0,16 % Dinas Kesehatan

2. Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi

40,74 %

3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

- Tidak Terjadi

Bencana

Kewenangan

Provinsi

4. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi

- Tidak Terjadi

Bencana

Kewenangan

Provinsi

3. Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir

23,65 % Dinas PUPR dan PERA

2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi

29,41 %

3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi

49,84 %

4. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota

- Belum

Dilaksanakan

67


5. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional

- Belum

Dilaksanakan

6. Rasio kemantapan jalan

69,77 %

7. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

17,85 %

4. Perumahan

Rakyat

1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

- Dinas PUPR dan PERA

Belum

Dilaksanakan

2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

-

3. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani

63,81 %

4. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU

100 %

5. Trantibumlinmas 1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

100 % Satpol PP

2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

63,63 %

3. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

- BPBD Belum

Dilaksanakan

4. Persentase penanganan pra bencana

10 %

5. Persentase penanganan tanggap darurat bencana

100 %

6. Sosial 1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

49,25 % Dinas Sosial

2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

33,14 %

3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam pant

37,00 %

4. Persentase gelandangan dan

- Belum Memiliki

68


pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Panti

Gelandangan

dan Pengemis,

perencanaan

di Tahun 2021

5. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi

95,14 %

7. Ketenagakerjaan 1. Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja

60 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

97,77 %

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

27933,95 %

4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

169,26 %

5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

68,66 %

6. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan

100 %

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

19,47 % Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak

0,28 %

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak

0,03 %

9. Pangan 1. Persentase Cadangan Pangan

57,38 % Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

10. Pertanahan 2. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan

33,17 DPMPTSP

69


peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

3. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

100 % Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah

11. Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

75,25 % Dinas Lingkungan Hidup

2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

96,97 %

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun

100 % Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Kali dalam 1 tahun

2. Pemanfaatan data kependudukan

15,56 %

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Persentase pengentasan desa tertinggal

76 % Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

30,36 %

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

2,56 % Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BKKBN

2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

73,71 %

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

14,65 %

15. Perhubungan 1. Rasio konektivitas provinsi

101,23 % Dinas Perhubungan

2. V/C Ratio di Jalan Provinsi

92,13 %

16. Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

64,87 % Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Persentase Layanan 77,27 %

70


Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi

106,01 %

17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Tidak ada

Pemeringkatan

koperasi

2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha

2,65 %

18. Penanaman Modal

Persentase peningkatan investasi di provinsi

-11,91 % DPMPTSP

19. Kepemudaan dan Olahraga

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

5,50 % Dinas Pemuda dan Olahraga

2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

66,63 %

3. Peningkatan Prestasi Olahraga

14 Medali

20. Statistik 1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

-

2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

-

21. Persandian Tingkat keamanan informasi pemerintah

4440 Dinas Komunikasi dan Informatika

22. Kebudayaan Terlestarikannya Cagar Budaya

41,47 % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

23. Perpustakaan 1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Belum

Dilaksanakan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Belum

Dilaksanakan

24. Kearsipan 1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban

0,49 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

71


nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

19.991

25. Kelautan dan Perikanan

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

156.878.936

Kg

Dinas Kelautan dan Perikanan

2. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

76,07 %

26. Pariwisata 1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

-73,97 % Dinas Pariwisata

2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi

-59,29 %

3. Tingkat hunian akomodasi

6,12 %

4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

1,06 %

27. Pertanian 1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun

75,39 % Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

125 % Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

28. Kehutanan 1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial

80 % Dinas Kehutanan

2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)

0,10 %

3. Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi

1,06 %

29. Energi dan 1. Persentase Usaha 43,34 % Dinas ESDM

72


Sumber Daya Mineral

Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda

2. Persentase Desa Yang Teraliri Listrik

100 %

30. Perdagangan 1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

-16,17 % Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK

2. Persentase penanganan pengaduan konsumen

80 %

3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku

25,58 %

4. Tertib Usaha 100 %

5. Persentase kinerja realisasi pupuk

97,79 %

6. Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan

89,47 %

7. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

1,47

31. Perindustrian 1. Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi

29,11 % Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK

2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

17,85 %

3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

10 %

4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

-

5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri

- Tidak ada IUKI dan IPKI yang dikeluarkan pada Tahun 2020

73


(IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait

6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

10 SIINas Sistem Informasi Industri Nasional) hanya terdapat kapasitas produksi, sedang untuk data informasi produksi, bahan baku dan bahan penolong tidak tersedia datanya.

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No. Urusan


Capaian Kinerja


1. Perencanaan dan Keuangan

1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

9,21 BPKAD/Data Unaudit BPK

2. Rasio PAD 1,05 %

3. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

47,68 %

4. Opini Laporan Keuangan

WTP

5. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Level 3

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Level 3

2. Pengadaan 1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

- Biro Administrasi Pembangunan (ULP)

Tidak ada

kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun

2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

6,30 %

3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

92,82 %

3. Kepegawaian 1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan

127,19 % Badan Kepegawaian Daerah

74


Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

9,39 %

3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

100 %

4. Manajemen Keuangan

1. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

24,12 % BPKAD/Data Unaudit BPK

2. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

21,99 %

3. Assets Management

3

4. Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

19,75 %

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)

92,14 % Dinas Komunikasi dan Informasi

2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)

83,33 %

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang

sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tidak terlepas dari

pelaksanaan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti pere ncanaan

pembangunan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat

pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber

daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur,

terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.

Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran,

75


yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak

salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

1.1. Hasil Evaluasi SAKIP

Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun Sebelumnya, dengan rincian penilaian tersebut adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.18 Hasil Evaluasi Tahun 2018 dan 2019

KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT NILAI

2018 2019

a. Perencanaan Kinerja 30 25,35 25,59

b. Pengukuran Kinerja 25 18,28 18,77

c. Pelaporan Kinerja 15 12,47 12,54

d. Evaluasi Kinerja 10 5,13 5,91

e. Capaian Kinerja 20 13,66 13,74

Nilai Hasil Evaluasi 100 74,89 76,55

Predikat Akuntabilitas Kinerja BB BB

Persentase Kenaikan / Penurunan -3,4% 2,2%

1.2 Tindak lanjut Hasil Rekomendasi

Hasil evalusi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun

2019 dan tindak lanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap

rekomendasi dari hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.19 Rekomendasi dan Hasil Tindak lanjut

Rekomendasi Tindak Lanjut

1 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang ada dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (result oriented), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (integrated development plan), serta mekanisme cascade kinerja

1 Melakukan Penilaian sejauh mana tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan

2 Melakukan kegiatan pembangunan budaya kinerja birokrasi yang semakin membaik

3 Melakukan Pengukuran kinerja menggambarkan tentang tolok ukur keberhasilan instansi tersebut, dengan ukuran kinerja yang jelas, akan mendorong setiap instansi pemerintah memfokuskan seluruh sumber daya yang ada

4 Menyempurnakan perumusan outcome di seluruh PD

2 Memperbaiki penjabaran kinerja dari level pemerintah provinsi sampai ke individu dengan memperhatikan kerangka berpikir logis (logical framework) sehingga membentuk keselarasan dan keterkaitan kinerja antar jenjang organisasi dan juga kontribusi kinerja individu secara berjenjang sesuai levelnya dalam

1 Melakukan penyusunan cascading kinerja pada tingkat Provinsi (RPJMD) ke Renstra Perangkat Daerah hingga dari Renstra ke Level Jabatan Individu dari yang tertinggi ke yang terendah.

76


Rekomendasi Tindak Lanjut

pencapaian sasaran pembangunan daerah

3 Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta meningkatkan mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu, sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian reward and punishment

1 Pimpinan dalam mengevaluasi kinerja pegawai, pelatihan, umpan balik, teknik penilaian kinerja yang sesuai.

2 Kinerja (performance) hasil kerja yang konkrit, dapat diamati, dan dapat diukur

3 Pemberian penghargaan terhadap SKPD berkinerja dan hukuman terhadap SKPD tidak berkinerja

4 Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk prioritas pembangunan dan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran

1 Budget Reform, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja

2 Memastikan Kepada PD memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja

3 Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja

5 Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga hasil evaluasi dapat menggambarkan penerapan SAKIP secara efektif. Selain itu, monitoring terhadap tindak lanjut saran atau rekomendasi juga perlu ditingkatkan, sehingga terdapat keyakinan bahwa PD menyelesaikan saran dan rekomendasi yang diberikan

1 Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, atas capaian kinerja PD

2 Meyakinkan PD untuk menindak lanjuti hasil rekomendasi sebagai feed back perencanaan kedepan dalam peningkatan kinerja PD

6 Meningkatkan peran dan kontribusi pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan penerapan SAKIP kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur agar terwujud kualitas implementasi SAKIP yang semakin baik.

1 secara intensif melakukan Penerapan SAKIP pada kab/Kota dalam hal : Penetapan perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja, meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Pada tahap inilah, instansi pemerintah menghasilkan rencana kerja jangka menengah lima tahunan (RPJM/RPJMD) yang kemudian diturunkan menjadi rencana kinerja tahunan (RKP/RKPD), rencana anggrannya (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), SOP, dan lain sebagainya

2 Pengukuran kinerja, meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, membandingkan realisasi dengan recana kerja, kinerja tahun sebelumnya, atau membandingkan dengan organisasi lain sejenis yang terbaik di bidangnya

3 Pelaporan kinerja, berupa pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dengan format standar laporan yang telah ditetapkan (rinci dengan berbagai indikator, bukti, dan capaiannya

4 Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan

2. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran.

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai dengan

Permendagri 86 Tahun 2017 Lampiran 495, dengan menggunakan kriteria capaian

kinerja dengan skala ordinal, yaitu sebagai berikut :

77


Tabel 2.20

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 91% < 100% Sangat Tinggi

2. 76% < 90% Tinggi

3. 66% < 75% Sedang

4. 51% < 65% Rendah

5. <50 % Sangat Rendah

Keberhasilan pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target

(rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan

keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Indikator Kinerja harus dapat mengukur ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan dari

suatu program/kegiatan yang dilakukan. Bila semua indikator yang telah ditetapkan

berhasil mencapai tingkat yang diinginkan, maka memberi gambaran kualitas

ketercapaian tujuan.

Adapun rincian pengukuran kinerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.21

Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi

% Capaian

Kriteria Penilaian

1. Meningkatnya pengamalan nilai- nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks 74,50 77,67 104,26

Sangat Tinggi

2. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

1. Rata-rata lama sekolah

Tahun 9,50 9,77 102,84

Sangat Tinggi

2. Harapan Lama Sekolah

Tahun 14,13 13,72 97,10 Sangat Tinggi

3. Meningkatnya kesehatan dan gizi

1. Usia Harapan Hidup

Tahun 73,74 74,33 100,80

Sangat Tinggi

4. Meningkatnya partisipasi aktif

1. Indeks Pemberdayaan

Persentase

56,71 65,65 115,76

Sangat Tinggi

5. Meningkatnya kewirausahaan dan

1. Indeks Pembangunan

Persentase

57,23 54,83 95,81 Sangat Tinggi

6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja

1. Persentase Penempatan Tenaga Kerja

Persentase

52,00 68,62 131,96

Sangat Tinggi

7. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM

1. Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)

Pesentase

4,60 4,50 97,83 Sangat Tinggi

8. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal

Desa 478,00 484,00 98,74 Sangat Tinggi

9. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Persentase

0,97 1,06 109,28

Sangat Tinggi

10. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah

1. Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB

Pesentase

20,00 18,90 94,50 Sangat Tinggi

11. Meningkatnya realisasi investasi

1. Nilai realisasi investasi

Rp Triliun 33,08 31,38 94,86 Sangat Tinggi

12. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah

1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB

Persentase


2. Rasio Pemenuhan Beras

Rasio 67,41 50,23 74,51 Sedang

78


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi

% Capaian

Kriteria Penilaian

13. Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah

1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB

Persentase

0,34 0,36 105,88

Sangat Tinggi

14. Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah

1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB

Persentase


15. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah

1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB

Persentase

1,58 1,67 105,70

Sangat Tinggi

16. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah

1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB

Persentase

1,05 1,13 107,62

Sangat Tinggi

17. Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah

Persentase

3,84 -9,45 -246,0

9

Sangat Rendah

18. Meningkatnya aksesibilitas wilayah

1. Jumlah penumpang yang terlayani

Orang 11.026.000

3.570.750 32,38 Sangat Rendah

2. Jumlah barang Ton 344.850.000

294.478.397

85,39 Tinggi

19. Meningkatnya konektivitas antar kawasan

1. Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi

Kawasan 3 5 166,67

Sangat Tinggi

20. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air

1. Cakupan layanan air minum

Persentase

75,00 73,03 97,37 Sangat Tinggi

2. Luas lahan pertanian yang beririgasi

Ha 14.809,00

14.958,50

101,01

Sangat Tinggi

3. Luas genangan banjir perkotaan

Ha 575,00 411,00 71,48 Sedang

21. Menurunnya kawasan kumuh

1. Luas Kawasan Kumuh

Ha 533,56 518,78 97,23 Sangat Tinggi

22. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah

1. Rasio elektrifikasi Ha 87,50 90,21 103,10

Sangat Tinggi

23. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca

1. Persentase penurunan emisi dari BAU

Persentase

26,89 50,72 188,62

Sangat Tinggi

24. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana

1. Indeks Resiko Bencana

Indeks 140,00 155,49 88,94 Tinggi

25. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan penataan ruang

1. Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang

Persentase

69,01 66,46 96,30 Sangat Tinggi

26. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai 78,00 76,55 98,14 Sangat Tinggi

27. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

1. Skor Kepuasan Masyarakat

Skor 81,50 81,90 100,49

Sangat Tinggi

28. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

1. Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda

Level Level 3 Level 3 100,00

Sangat Tinggi

79


Tabel 2.22

Jumlah Indikator Kinerja dalam Kriteria Penilaian Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Jumlah Indikator

1 91% < 100% Sangat Tinggi 27

2 76% < 90% Tinggi 2

3 66% < 75% Sedang 2

4 51% < 65% Rendah 0

5 <50 % Sangat Rendah 2

Jumlah Indikator 33

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Per Sasaran

1) Sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di

Masyarakat.

a. Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Indeks Demokrasi Indonesia Indeks 74,50 77,67 104,26

**Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2019 b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020

Indikator Kinerja Satuan Realisasi %

Peningkatan / Penurunan Tahun 2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100

1. Indeks Demokrasi Indonesia Indeks 77,67 77,67 0,00

**Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2019 c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap target tahun akhir

RPJMD.

Indikator Kinerja Satuan Realisasi

Tahun 2020

Target Akhir RPJMD (Tahun

2023)

% Tingkat Pencapaian

1 2 3 4 5 = 3/4*100

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks 77,67 77,50 100,22

**Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2019 d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional/ Standar

Nasional (jika ada)


Tahun 2020 Standar Nasional

Lebih / Kurang

1 2 3 4 5

1. Indeks Demokrasi Indonesia Indeks 77,67 74,92 Lebih (+)

**Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2019

e. Analisis Pencapaian Kinerja

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur tahun 2019

sebesar 77,67 (IDI tahun 2020 belum rilis BPS) dalam skala indeks 0 sampai

100. Angka ini mengalami peningkatan 3,79 poin dibandingkan dengan IDI

Kalimantan Timur 2018 yang capaiannya sebesar 73,88. Meskipun mengalami

kenaikan, tingkat demokrasi di Kalimantan Timur masih termasuk dalam

kategori “sedang”.

Perubahan IDI Kalimantan Timur dari 2009 hingga 2019 mengalami

fluktuasi. Capaian IDI terendah dialami pada tahun 2011 sebesar 66,37

sedangkan capaian tertinggi pada 2015 sebesar 81,24. Meskipun dari 2015

80


ke 2016 mengalami penurunan, tetapi perkembangan dari 2016 hingga 2019

menunjukkan trend meningkat.

Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di

wilayah Kalimantan Timur. IDI sebagai suatu alat ukur perkembangan

demokrasi yang khas dan memang dirancang untuk sensitif terhadap

naik-turunnya kondisi demokrasi regional. IDI disusun berdasarkan evidence

based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi

realitas yang terjadi di Kalimantan Timur.

Gambar 2.3

Grafik Perkembangan IDI Provinsi Kalimantan Timur

Angka IDI Kalimantan Timur 2019 merupakan indeks komposit

yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang

bernilai 88,50; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 66,27; dan aspek

Lembaga Demokrasi yang bernilai 82,17.

Gambar 2.4

Perkembangan Indeks Aspek IDI Kalimantan Timur,

Tahun 2009 – 2019

81


Permasalahan terhadap 4 indikator yang bernilai buruk (Nilai skor di

bawah 60):

1) Indikator 4 (00.00): Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat

menghambat kebebasan berpendapat;

2) Indikator 16 (52.17): Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan;

3) Indikator 21 (00.00): Perda yang merupakan inisiatif DPRD;

4) Indikator 22 (03.75): Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Solusi:

1) Perhatian Khusus dari semua pihak baik dari pemerintah

Prov/Kab/Kota untuk selalu melaksanakan sosialisasi tentang adab dan

kaidah berunjuk rasa agar tidak melanggar hukum dengan

mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi;

2) Keseriusan Anggota Dewan dan Jajaran Sekretariat Dewan dalam

memperhatikan inisiatif DPRD terhadap perda yang dihasilkan serta

membuat program yang mampu memicu kinerja parlemen untuk mencapai

target usulan dan penyelsaian raperda inisiatif dewan menjadi perda;

3) Penertiban dokumentasi kegiatan parlemen dengan baik.

f. Analisis Program

No. Program Prioritas Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya Dan Keagamaan Di Masyarakat

8.799.135.250

7.199.891.957

81,82%

1,1 Program pendidikan politik masyarakat

1.264.647.000

1.234.663.000

97,63

1,2 Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

150.000.000

122.714.000

81,81

1,3 Program Pengembangan Nilai Budaya

7.384.488.250

5.842.514.957

79,12

g. Efesiensi Penggunaan Sumber daya

No. Sasaran Strategis % Rata-Rata

Capaian Kinerja Per Sasaran

% Penyerapan Anggaran Per

Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

1. Meningkatnya pengamalan nilai- nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat

104,26 81,82 22,43

2) Sasaran Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat.


Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Rata-rata lama sekolah Tahun 9,50 9,77 102,84

2. Harapan Lama Sekolah Tahun 14,13 13,72 97,10

Sumber: Data Dapodik Dinas Pendidikan Prov. Kaltim Tahun 2020

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020


% Peningkatan / Penurunan Tahun

2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


82




c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap target tahun akhir

RPJMD.


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100




d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional/ Standar

Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5

1. Rata-rata lama sekolah Tahun 9,77 8,48 Lebih (+)

2. Harapan Lama Sekolah Tahun 13,72 12,98 Lebih (+)



Permasalahan:

1) Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

tingkat lama sekolah di Provinsi Kalimantan Timur.

2) Beban ketergantungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

tingkat lama sekolah di Provinsi Kalimantan Timur .

3) Variabel tempat tinggal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat

lama sekolah di Provinsi Kalimantan Timur

4) Tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan tempat tinggal secara

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat lama

sekolah di Kalimantan Timur.

5) karena kondisi covid-19 pendapatan masyarakat menurun, maka

kemampuan orang tua untuk membiayai anaknya untuk melanjutkan

kesekolah berkurang. Demikian yang menyebabkan angka harapan lama

sekolah tidak tercapai

Solusi yang harus dilakukan Pemerintah harus tetap menggalakkan

program – program untuk meningkatkan lamanya sekolah, seperti: seperti

bantuan transportasi untuk siswa dalam komponen BOS, Bantuan Tunai

Bersyarat (BTB), Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) maupun program-

program lain."

f. Analisis Program


Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 2 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

901.121.044.540 710.584.087.985 78,86%

83



Pagu Realisasi %

2,1 Program Pengembangan Sekolah Kejuruan

150.000.000

23.426.575

15,62

2,2 Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas

352.826.996.545

248.552.440.754

70,45

2,3 Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

282.948.578.072

245.607.523.512

86,80

2,4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8.390.502.900

6.635.036.001

79,08

2,5 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat

163.533.175.000

161.416.709.554

98,71

2,6 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan

4.830.000.000

4.732.133.400

97,97

2,7 Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)

75.150.000.000

31.621.292.496

42,08

2,8 Program Pendidikan Luar Biasa

12.791.435.783

11.498.419.706 89,89

2,9 Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak

61.312.500

58.775.148

95,86

2,10 Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

439.043.740

438.330.840

99,84





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

2. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

99,97 78,86 21,11

3) Sasaran Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat.



1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Usia Harapan Hidup Tahun 73,74 74,33 100,80





2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100




RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100




Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5

1. Usia Harapan Hidup Tahun 74,33 71,39 Lebih (+)


84



1) Semakin meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi

Kalimantan Timur. Dengan jumlah Puskesmas 187 Pkm yang terakreditasi

sudah mencapai 182 PKM (97,33%). Untuk Rumah Sakit sebanyak 54 RS

yang sudah terakreditasi sebanyak 43 RS (79,63%).Secara keseluruhan

Fasilitas kesehatan yang sudah terakreditasi mencapai 93,37%. Hal ini

memberikan dampak dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan baik

upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan.

2) Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Penduduk kalimantan Timur yang

sudah mencapai 94,35% yang didalamnya sudah mencakup penduduk

miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan.

3) Ketersediaan Tenaga Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan di

Kabupaten/ Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

4) Dukungan dari Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dalam Program

Kesehatan.

f. Analisis Program

No. Program Prioritas

Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 3 : Meningkatnya Kesehatan Dan Gizi Masyarakat

49.369.342.041

45.004.927.470

91,16%

3,1 Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

10.383.554.299

10.155.137.149

97,80

3,2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2.376.222.250

1.753.268.663

73,78

3,3 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan

36.609.565.492

33.096.521.658

90,40





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

3. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat

100,80 91,16 9,64

4) Sasaran Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.



Capaian

1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase 56,71 65,65 115,76




% Peningkatan / Penurunan Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Persentase 65,65 65,65 0,00


85



RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 65,65 56,75 115,68



Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5


Persentase 65,65 75,24 Kurang (-)



Tabel 2.23

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kaltim

Provinsi Kabupaten/Kota

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2017 2018 2019

Paser 62,07 62,76 66,20

Kutai Barat 62,63 63,68 61,14

Kutai Kartanegara 55,07 56,44 63,74

Kutai Timur 53,71 55,72 56,35

Berau 49,85 50,55 57,66

Penajam Paser Utara 50,30 50,02 50,36

Mahakam Ulu 74,12 76,04 80,61

Balikpapan 65,52 66,33 69,11

Samarinda 70,84 69,61 66,29

Bontang 45,44 46,36 51,99

Kalimantan Timur 56,64 57,53 65,65

Kenaikan 1,57% 14,11%

Angka pada tabel diatas merupakan angka tahun 2019 karena BPS

belum merilis angka tahun 2020 sampe saat ini. Pada tahun 2018 Indeks

Pemberdayaan gender Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami

kenaikan sebesar 1,57% dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 14,11%.

Partisipasi perempuan dalam bidang politik yang mengalami peningkatan

pada tahun sebebelumnya 16,36 % di tahun 2009-2014, 10,91 % di tahun

2014-2019, 18 % di tahun 2019-2024.

Permasalahan:

1) Budaya patriaki berpengaruh terhadap kurangnya minat perempuan untuk

berkiprah di bidang politik.

2) Belum adanya grand desain peningkatan dalam keterwakilan politik

seutuhnya belum bisa dilakukan maping kader partai menuju calon legislatif

86


Solusinya Dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik

mencapai 30 % dan 18 % kursi DPR, maka 12 % harus diperjuangkan

memperhatikan UU parpol dan respon ( 10 org) tahun 2021 dari lembaga

praktisi politik yang cukup baik, maka analisis terjadi trend kenaikan minimal

menjadi 20 %.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan

2.579.051.300

2.052.527.567

79,58%

4,1 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan

51.237.500

50.505.015

98,57

4,2 Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak

526.750.000

96.272.355

18,28

4,3 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial

1.230.563.800

1.163.642.072

94,56

4,4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

770.500.000

742.108.125

96,32





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

4. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan

115,76 79,58 36,18

5) Sasaran Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda.



Capaian

1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Indeks Pembangunan Pemuda Persentase 57,23 54,83 95,81




Peningkatan / Penurunan Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100

1. Indeks Pembangunan Pemuda

Persentase 54,83 54,83 0,00


RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 54,83 58,86 93,15


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5


Persentase 54,83 0,00 -


87



Nilai IPP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sedikit

dari 52,17 pada 2015 menjadi 54,83 pada 2018. Semua domain mengalami

peningkatan capaian, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan.

Meskipun demikian, capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Provinsi

Kalimantan Timur tetap paling tinggi di antara ke- 34 provinsi. Hal yang perlu

diperhatikan adalah penurunan nilai indeks domain ini yang disebabkan oleh

naiknya angka kehamilan remaja dari di bawah 1% menjadi 8%.

Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, nilai indeks Provinsi

Kalimantan Timur relatif lebih tinggi pada domain pendidikan serta

kesehatan dan kesejahteraan, tetapi sedikit lebih rendah pada domain

lapangan dan kesempatan kerja. Pada domain pendidikan, capaian APK

sekolah menengah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 94,35% pada

2018, menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional. Begitu pula

halnya dengan APK perguruan tinggi (35,64%), nilai indikator ini berada di

atas angka nasional (30,19%). Pada domain kesehatan dan kesejahteraan,

angka pemuda korban kejahatan (0,93%) dan angka kehamilan remaja

(8%) relatif rendah. Bahkan, angka kehamilan remaja Provinsi Kalimantan

Timur menempati peringkat keempat terendah secara nasional. Namun,

meski angka pemuda korban kejahatan dan kehamilan remaja rendah, tren

kedua indikator tersebut meningkat sehingga keduanya menjadi tantangan

bagi provinsi ini.

Tantangan yang lain terdapat pada domain lapangan dan kesempatan

kerja. Provinsi Kalimantan Timur perlu memberikan perhatian khusus pada

domain ini karena nilai indeksnya paling rendah di antara semua domain.

Salah satu tantangan pada domain ini adalah tingkat pengangguran pemuda

yang relatif tinggi (15,21%). Meskipun trennya menurun, tingkat pengangguran

pemuda di provinsi ini masih lebih tinggi daripada angka nasional (13,47%).

Tantangan berikutnya terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan,

yakni turunnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan dari 77,25% menjadi 70,55%. Penurunan ini menyebabkan

Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat kelima terendah untuk

indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, tantangan pada domain gender dan diskriminasi adalah angka

perkawinan usia anak yang masih cukup tinggi (11,54%) dan sedikit lebih tinggi

daripada angka nasional.

88


Gambar 2.5

Capaian pembangunan pemuda

Provinsi Kalimantan Timur pada 2018

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 5 : Meningkatnya Kewirausahaan Dan Prestasi Pemuda

2.297.308.445 2.189.734.949 95,32%

5,1 Program Peningkatan Prestasi Olahraga

1.942.703.445

1.856.519.226 95,56

5,2 Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

354.605.000

333.215.723

93,97





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

5. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda

95,81 95,32 0,49

6) Sasaran Meningkatnya daya saing tenaga kerja.



1 2 3 4 5 = 4/6*100


Persentase 52,00 68,62 131,96




1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Persentase

29,41 68,62 131,96

89



RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 68,62 55,00 124,76


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5




Permasalahan :

1) Kualitas pelatihan tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai

Solusi :

1) Memonitor kesiapan perusahaan dan BLK untuk melaksanakan pemagangan

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja

2.592.275.000

2.508.912.452

96,78%

6,1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

2.592.275.000

2.508.912.452

96,78





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja

131,96 96,78 35,18

7) Sasaran Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM.



1 2 3 4 5 = 4/6*100


Pesentase 4,60 4,50 97,83




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Pesentase 5,07 4,50 -11,24

90



RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Pesentase 4,50 4,90 91,84


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5


Pesentase 4,50 0,00 -


Target yang ditetapkan terhadap indikator ini sebesar 4,60%, sedangkan

kinerja yang dicapai sebesar 4,50%. Dengan demikian, maka capaian kinerja

untuk indikator Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM sebesar 97,83%.

Pencapaian tersebut cukup menggembirakan. Dimana pada kondisi pandemi

saat ini, koperasi telah berkontribusi cukup baik terhadap permasalahan di

masyarakat., khususnya masalah ekonomi.

Jika dilihat jumlah koperasi di Kalimantan Timur yang sebanyak 3.036

koperasi dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 4,5% itu juga sudah cukup

baik, meskipun bila dibandingkan dengan nasional, kita sedikit lebih rendah.

Jumlah koperasi seluruh Indonesia sebanyak 123.048, sedangkan kontribusi

terhadap PDB sebesar 5,10%. Jika dilihat perbandingkan antara jumlah

koperasi di Kalimantan Timur dengan jumlah koperasi nasional adalah 1 : 2,46.

Meskipun dari sisi perbandingan jumlah Kalimantan Timur rendah, namun fokus

pengembangan bukan pada quantity, tapi pada quality.

Melalui dana DAK dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI maupun

APBD, terus dilakukan pembinaan terhadap SDM pengurus maupun anggota

koperasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain pembinaan ( pelatihan

kelembagaan) dan pengawasan (mengukur tingkat kepatuhan koperasi

terhadap UU perkoperasian). Dimana selama ini, SDM menjadi kendala utama

perkembangan koperasi di Kalimantan Timur.

Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap UKM turunnya omset penjualan,

sulitnya mendapatkan modal, sulit mengakses bahan baku produksi.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM dalam menghadapi dampak

pandemic Covid – 19, maka perkembangan dan pembinaan UKM lebih

diarahkan untuk mengakses pasar secara online dengan meningkatkan kualitas,

kuantitas dan kontinuitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar domestic,

nasional dan internasional.

91


Permasalahan:

Rendahnya Rapat Anggota Tahun (RAT) Koperasi, Pandemi Covid – 19

saat ini tentu mengganggu pelaksanaan RAT, terkendala oleh Peraturan

Pembatasan Pertemuan dengan mengundang orang banyak. Padahal solusi

RAT Koperasi masih mungkin dilaksanakan dan sudah diatur oleh Pemerintah.

Banyaknya Koperasi masih belum mengetahui peraturan tentang RAT bisa

dilaksanakan melalui media teleconference atau media elektronik lainnya yang

telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah

Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 7 : Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi Dan UMKM

4.052.304.000

3.592.606.555

88,66%

1,1 Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM

4.052.304.000

3.592.606.555

88,66





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

7. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM

97,83 88,66 9,17

8) Sasaran Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan.


Indikator Kinerja Satuan

Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal Desa 478,00 484,00 98,74



% Peningkatan / Penurunan Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (3/4-1)*100


Desa 504,00 484,00 4,13


RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Desa 484,00 368,00 68,48


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5


Desa 484,00 0,00 -

92


e. Analisis Pencapaian Kinerja.

Kondisi awal Tahun 2020 Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal

berjumlah 504 Desa. Ditargetkan ditahun 2020, ada 25 Desa yang akan

dinaikan statusnya menjadi berkembang sehingga jumlah desa tertinggal dan

sangat tertinggal berkurang menjadi 478 desa. Untuk realisasi status desa

berkembang Tahun 2020 tercapai hanya 19 Desa dari 25 Desa yang

ditargetkan, sehingga jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal berada di

posisi 484 Desa.

Ada 6 Desa di Tahun 2020 yang tidak naik status desanya yaitu Desa

Muara Andeh, Desa Tanjung Pinang (Kab.Paser), Desa Menamang Kanan

(Kab.Kukar), Desa Tanjung Mangkalihat, Desa Sandaran (Kab.Kutim), Desa

Long Hurai (Kab.Mahulu), (data terlampir) dan diupayakan akan dicapai di

tahun 2021.

Permasalahan:

Terjadinya refocusing anggaran sehingga berdampak terhadap capaian target

kinerja. Selain itu Hasil dari analisis 6 Desa yang tidak naik statusnya menjadi

desa berkembang dikarenakan dari hasil perhitungan berdasarkan Indeks Desa

Membangun (IDM) dapat dijelaskan bahwa nilai komposit Indeks Ketahanan

Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Lingkungan

(IKL) berada dirata rata dinilai 0,51, 0,55 dan 0,59 sedangkan untuk skor yang

diperlukan ditahun 2020 untuk menaikan status IDM adalah 0,6750.

Solusi:

1) Solusi kedepan berharap tidak ada lagi refocusing anggaran, namun tetap

melaksanakan kegiatan dengan strategi anggaran minimalis tapi dapat

mencapai target yang maksimal.

2) Mencermati nilai komposit IKE,IKS,IKL guna meningkatkan nilai IDM, untuk

menaikan status desa menjadi berkembang.

3) Tetap memberikan dukungan kegiatan terhadap 6 Desa yang tidak naik

statusnya untuk menaikan status IDM.

4) Melibatkan berbagai sektor, pihak ataupun Instansi diluar dari DPMPD

sebagai team work untuk bersinergitas guna mendukung kegiatan yang

mampu membantu menaikan status IDM.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 8 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.849.316.812

1.803.476.830

97,52%

2,1 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

329.477.200

326.356.700

99,05

2,2 Program Pembangunan Desa dan Kawasan

299.576.587

287.071.187

95,83

2,3 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1.043.163.025

1.016.068.943

97,40

2,4 Program Kampung Iklim

177.100.000

173.980.000 98,24

93






Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

8. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan

98,74 97,52 1,22

9) Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi

daerah.



1 2 3 4 5 = 4/6*100


Persentase 0,97 1,06 109,28



Peningkatan / Penurunan

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Persentase 1,02 1,06 3,92

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap target tahun

akhir RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 1,06 1,03 102,91


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5


Persentase 1,06 4,11 Kurang (-)


Perbandingan antara realisasi dengan target kontribusi PDRB sektor

Pariwisata (penyediaan jasa akomodasi dan makan minum) tehadap PDRB

Provinsi Kaltim. Pada dasarnya PDRB Pariwisata mengalami penurunan dari

tahun 2019 sebesar 3 %, tetapi karena yang dipakai perbandingan adalah

kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Kaltim dimana PDRB

Provinsi Kaltim juga mengalami penurunan, maka sumbangan PDRB sektor

pariwisata terhadap PDRB Provinsi Kaltim tersaji mengalami peningkatan

Penurunan nilai PDRB sektor pariwisata pada point 2 di atas disebabkan

adanya pandemi covid-19, di mana sektor pariwisata termasuk sektor yang ikut

terdampak karena adanya pembatasan aktivitas kegiatan kepariwisataan dan

jasa lainnya yang berkaitan dengan kepariwisataan.

94


f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Parwisata Terhadap Perekonomian Daerah

1.555.090.000

1.464.059.810

94,15%

3,1 Program pengembangan destinasi pariwisata

1.555.090.000

1.464.059.810

94,15





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

9. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah

109,28 94,15 15,13

10) Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian

daerah.



1 2 3 4 5 = 4/6*100


Pesentase 20,00 18,90 94,50




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Pesentase 17,77 18,90 6,36


RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Pesentase 18,90 21,00 90,00


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5


Pesentase 18,90 0,00 -


Secara tahunan Industri Pengolahan terkontraksi sebesar 5,35% (yoy)

membaik dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,74%

(yoy). Pemulihan sudah mulai ditunjukkan dalam pertumbuhan triwulanannya,

dimana secara triwulanan Industri Pengolahan mampu tumbuh positif sebesar

95


4,3% (qtq) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami

kontraksi sebesar 10,6% (qtq). Perbaikan kinerja industri pengolahan tersebut

salah satunya bersumber dari aktivitas produksi kilang minyak Pertamina

Refinery Unit (RU) V Balikpapan yang kembali beroperasi setelah mengalami

penutupan sementara pada April-Mei 2020. Lebih lanjut, sub kategori industri

pengilangan migas berkontribusi sebesar 57,48% terhadap PDRB Industri

Pengolahan Kaltim sehingga perbaikan yang terjadi pada kinerja industri

pengilangan migas akan langsung mendorong perbaikan kinerja industri

pengolahan secara keseluruhan.

Gambar 2.6

Pangsa PDRB Industri Pengolahan Kaltim berdasarkan sub kategori.

Sumber: Bank Indonesia Kalimantan Timur

Pada triwulan III 2020 volume pengiriman BBM tercatat berada di level

yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan mengalami kenaikan

sebesar 15,74% (qtq). Pertamina RU V Balikpapan sendiri merupakan pemasok

utama BBM di Kawasan Timur Indonesia. Peningkatan aktivitas pengiriman

antar daerah juga terjadi untuk komoditas biodiesel yang pada triwulan III 2020

telah disalurkan 20.335 ton biodiesel dari Kaltim, lebih tinggi dibandingkan

penyaluran periode sebelumnya sebesar 11,294 ton. Di Kaltim sendiri terdapat

salah satu pemasok utama biodiesel utama untuk Pulau Kalimantan dan

sekitarnya, yakni PT Kutai Refinery Nusantara.

Indeks produksi methanol Kaltim tercatat mengalami pertumbuhan positif

sebesar 8,94% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi

sebesar 23,57% (yoy). Peningkatan produksi methanol tersebut disebabkan

oleh telah kembali meningkatnya produksi setelah triwulan sebelumnya sempat

sedikit terkendala karena merebaknya pandemi. Selain itu, peningkatan tersebut

juga ditujukan untuk mempercepat realisasi produksi tahun 2020 mengingat di

akhir 2020 nanti akan dilakukan pemeliharaan pabrik secara rutin. Di sisi lain,

96


kinerja industri petrokimia lainnya, yakni industri pupuk, mengalami kontraksi

yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Indeks produksi pupuk

Kaltim tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,82% (yoy), lebih dalam

dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 2,12% (yoy). Kontraksi

yang lebih dalam tersebut disebabkan oleh adanya pemeliharaan rutin pabrik

pupuk di Kaltim pada triwulan III 2020 sehingga produksi mengalami penurunan.

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian

daerah dengan target 20 %, sampai dengan triwulan ke IV 2020 realisasi

capaian 18,90 % (y-on-y), berarti pencapaian terhadap target yang telah

ditetapkan dapat dicapai sebesar 94,50%. Namun peran industri pengolahan

migas masih dominan dalam komposisi kontribusi sektor industri terhadap

PDRB, sekitar 57,48 % untuk migas, 42,52 % untuk non migas. Keadaan ini

karena industri di Kalimantan Timur yang berbasis sumber daya alam renewable

belum optimal.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 10 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah

2.290.825.000

2.215.092.165

96,69%

4,1 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri

2.290.825.000

2.215.092.165

96,69





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

10. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah

94,50 96,69 -2,19

11) Sasaran Meningkatnya realisasi investasi.



1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Nilai realisasi investasi Rp Triliun 33,08 31,38 94,86




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100

1. Nilai realisasi investasi Rp Triliun 35,62

31,38 -11,90


RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100

1. Nilai realisasi investasi Rp Triliun 31,38 38,29 81,95

97



Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5

1. Nilai realisasi investasi Rp Triliun 31,38 0,00 -


Target realisasi investasi tahun 2020 ditetapkan oleh RPJMD sebesar

33,08 Triliun, Pada Triwulan IV (Oktober - Desember) tahun 2020 ini tercatat

realisasi investasi mencapai angka Rp 8,23 Triliun, dengan rincian realisasi

PMDN sebesar Rp7,30 Triliun (1.666 proyek) dan realisasi PMA sebesar US$.

64,66 Juta atau sebesar Rp 931,33 Miliar (227 proyek). Capaian realisasi

investasi pada Triwulan IV 2020 sebesar Rp 8,23 Triliun mengalami penurunan

sebesar 26,44% dibandingkan Triwulan IV 2019 sebesar Rp 10,40 Triliun.

Capaian realisasi investasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (Januari

– Desember) tahun 2020 sebesar Rp 31,38 Triliun mengalami penurunan

sebesar 11,90% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 35,62 Triliun.

Tahun 2020 realisasi investasi sebesar Rp 31,38 Triliun atau 147,31% dari

target realisasi investasi tahun 2020 Rp 33,08 Triliun.

1) Realisasi Investasi PMDN

1.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMDN pada tahun 2020 mencapai Rp25,93 Triliun,

dengan jumlah proyek sebanyak 3.924; dimana berdasarkan sebaran

lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mendapatkan

tambahan realisasi investasi.

Realisasi Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan,

yaitu mencapai Rp 13,85 Triliun atau 53,40% dari keseluruhan

realisasi investasi PMDN. Realisasi Investasi terbesar kedua sebesar

Rp 3,62 Triliun atau 13,94% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN

di Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi

kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 2,29 Triliun atau 8,81%

Penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kota Balikpapan paling

tinggi sebanyak 6.269 orang (31,42% dari total tenaga kerja

Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 53 orang (67,95%

dari total tenaga kerja asing), kemudian disusul Kabupaten Kutai Timur

sebanyak 4.065 orang (20,37% dari total tenaga kerja Indonesia), dan

Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 3.674 orang (18,41% dari

total tenaga kerja Indonesia), dengan tenaga kerja asing sebanyak 9

orang (11,54% dari total tenaga kerja asing). Total penyerapan tenaga

98


kerja (Indonesia dan Asing) selama periode Januari – Desember 2020

sebanyak 20.030 orang.

Tabel 2.24

Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sebaran Lokasi di

Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2020

NO

KABUPATEN / KOTA

REALISASI

PROYEK INVESTASI (Rp) TENAGA KERJA

TKI TKA

1 Balikpapan 1.027 13.849.409.800.000 6.269 53

2 Berau 249 3.615.380.500.000 1.811 6

3 Kutai Kartanegara 466 2.284.878.700.000 3.674 9

4 Kutai barat 156 1.897.214.300.000 121 -

5 Kutai Timur 533 1.317.579.200.000 4.065 -

6 Bontang 367 881.443.000.000 726 -

7 Samarinda 822 659.902.800.000 1.409 2

8 Mahakam hulu 20 508.160.000.000 11 -

9 Penajam Paser

Utara

114 487.048.200.000 850 -

10 Paser 170 432.992.300.000 1.016 8

TOTAL 3.924 25.934.008.800.000 19.952 78

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

1.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi

PMDN yang dicapai pada tahun 2020 menunjukkan subsektor Industri

Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mengalami penambahan

investasi terbesar yaitu mencapai Rp 7,97 Triliun dan memberikan

kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu

sebesar 30,71%. Subsektor Konstruksi berada di urutan kedua

kontributor terbesar yaitu mencapai Rp 5,78 Triliun atau 22,28%.

Sedangkan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan

sebagai kontributor ketiga mencapai Rp 4,74 Triliun atau 18,27%.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 21 subsektor usaha yang

berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2020.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor

Pertambangan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak

yaitu 5.010 orang atau 25,11% dari total jumlah tenaga kerja

Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing

sebanyak 18 orang atau 23,08% dari total seluruh tenaga kerja asing

yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Tanaman Pangan,

Perkebunan dan Peternakan yaitu 3.151 orang atau 15,79% dari total

tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja

asing sebanyak 2 orang atau 2,56% dari total seluruh tenaga kerja

asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Industri

99


Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi yaitu 3.060 orang atau

15,34% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga

menyerap tenaga kerja asing sebanyak 49 orang atau 62,82% dari

total seluruh tenaga kerja asing yang terserap.

Tabel 2.25 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di

Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2020

NO SEKTOR USAHA

REALISASI

PROY

EK

INVESTASI

(Rp)

TENAGA KERJA

TKI TKA

I SEKTOR PRIMER

1 Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan 466 4.738.083.600.000 3.151 2

2 Kehutanan 52 125.549.600.000 1.396 1

3 Perikanan 3 3.000.000 - -

4 Pertambangan 384 3.818.587.600.000 5.010 18

II SEKTOR SEKUNDER

1 Industri Makanan 171 1.397.339.400.000 866 2

2 Industri Tekstil - - - -

3 Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki - - - -

4 Industri Kayu 38 97.509.900.000 95 -

5 Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan 9 - - -

6 Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi 70 7.965.221.900.000 3.060 49

7 Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik 8 70.800.000 - -

8 Industri Mineral Non Logam 15 95.000.000 - -

9 Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin &

elektronik

10 5.000.000.000 - -

10 Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik &

Jam

4 - - -

11 Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya 37 3.626.300.000 105 -

12 Industri Lainnya 30 70.348.600.000 46 -

III SEKTOR TERSIER

1 Listrik, Gas dan Air 68 759.122.700.000 482 -

2 Konstruksi 350 5.777.776.900.000 468 -

3 Perdagangan & Reparasi 1.267 218.379.900.000 1.129 -

4 Hotel & Restoran 149 25.157.000.000 233 -

5 Transportasi, Gudang & Komunikasi 267 459.299.200.000 2.483 4

6 Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran 65 53.687.400.000 9 -

7 Jasa Lainnya 461 419.150.000.000 1.419 2

TOTAL 3.924 25.934.008.800.000 19.952 78


2) Realisasi Investasi PMA

2.1 Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMA pada Tahun 2020 mencapai US$ 378,03 Juta

atau sebesar Rp 5,44 Triliun, dengan sebaran yang ada di 10

Kabupaten/Kota. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling

siginifikan dengan nilai US$. 117,65 Juta atau sebesar Rp 1,69 Triliun

100


(31,12% dari total realisasi PMA), terdiri atas 113 proyek PMA.

Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kontributor kedua yaitu

mencapai US$ 63,19 Juta atau sebesar Rp 909,94 Miliar (16,72% dari

total realisasi PMA), atas 135 proyek PMA. Sedangkan Kota Bontang

merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US$. 55,61 Juta atau

sebesar Rp 800,83 Miliar (14,71%), atas 12 proyek PMA. Persentase

kontribusi Kabupaten/Kota lainnya berkisar 9,55% hingga 1,55%.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar

terdapat di Kabupaten Kutai Timur yaitu sebanyak 2.867 orang dan

tenaga kerja asing sebanyak 52 orang, kemudian Kabupaten Kutai

Kartanegara dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 965 orang dan

tenaga kerja asing sebanyak 20 orang, disusul Kota Samarinda

dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 813 orang dan tenaga kerja

asing sebanyak 13 orang.

Tabel 2.26 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur

Periode Januari – Desember 2020

NO KABUPATEN / KOTA

REALISASI

PROYEK INVESTASI

(US$)

TENAGA KERJA

TKI TKA

1 Kutai Timur 113 117.645.700 2.867 52

2 Kutai Kartanegara 135

63.190.100

965 20

3 Bontang 12

55.613.300

18 -

4 Kutai barat 67

37.063.600

309 4

5 Balikpapan 214

36.093.800

754 3

6 Samarinda 82

18.803.700

813 13

7 Berau 87

16.223.300

59 -

8 Paser 30

16.069.900

15 -

9 Mahakam hulu 16

11.453.800

38 -

10 Penajam Paser Utara 22

5.870.000

30 -

TOTAL 778 378.027.200 5.868 92


• Kurs US$ terhadap Rp : 1 US$ = Rp 14.400,-

2.2 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor

Pertambangan mendapatkan tambahan realisasi investasi terbesar

yaitu US$ 167,86 Juta (Rp2,41 Triliun) atau sebesar 44,40% dari

keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga memberikan

kontribusi cukup besar untuk realisasi investasi di wilayah ini adalah

Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yaitu sebesar US$

67,78 Juta (Rp976,05 Miliar) atau 17,93% dan subsektor Industri

Makanan sebesar US$. 41,23 Juta (Rp593,79 Miliar) atau 10,91%.

101


Secara keseluruhan terdapat sekitar 19 subsektor usaha yang

berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMA pada tahun 2020.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor

Tanaman Pangan dan Perkebunan yang menyerap tenaga kerja

Indonesia paling banyak yaitu 3.594 orang atau 61,25% dari total

jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan

realisasi investasi PMA. Pada subsektor ini juga menyerap tenaga

kerja asing sebanyak 5 orang atau 5,43% dan dari seluruh tenaga

kerja asing yang terserap. Selanjutnya subsektor Perdagangan dan

Reparasi menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 690 orang atau

11,76% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 4

orang atau 4,35% tenaga kerja asing pada subsektor ini. Sektor lain

yang juga menyerap tenaga kerja Indonesia adalah subsektor

Transportasi, Gudang dan Komunikasi dengan serapan tenaga kerja

Indonesia sebanyak 589 orang atau mencapai 10,04% dari total

jumlah tenaga kerja Indonesia.

Tabel 2.27 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2020

NO SEKTOR USAHA

REALISASI

PROYEK INVESTASI

TENAGA KERJA

(US$) TKI TKA

I SEKTOR PRIMER

1 Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan 181 67.781.500 3.594 5

2 Kehutanan 17 2.071.400 32 -

3 Perikanan - - - -

4 Pertambangan 163 167.858.400 301 34

II SEKTOR SEKUNDER

1 Industri Makanan 114 41.235.500 381 5

2 Industri Tekstil - - - -

3 Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki - - - -

4 Industri Kayu 1 - - -

5 Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan - - - -

6 Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi 17 32.861.600 137 6

7 Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik 10 986.400 4 -

8 Industri Mineral Non Logam 7 24.840.000 21 32

9 Industri Logam Dasar, brg. Logm, Msn & Elektronik

14 276.400 9 -

10 Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam

12 3.550.700 7 -

11 Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya 7 - 12 -

12 Industri Lainnya 1 - - -

III SEKTOR TERSIER

1 Listrik, Gas dan Air 9 278.800 18 -

2 Konstruksi 10 - - -

3 Perdagangan & Reparasi 97 5.618.500 690 4

4 Hotel & Restoran 31 791.000 9 -

5 Transportasi, Gudang & Komunikasi 29 29.415.000 589 -

6 Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran 8 221.300 8 -

7 Jasa Lainnya 50 240.700 56 6

TOTAL 778 378.027.200 5.868 92

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Kurs US$ terhadap Rp : 1 US$ = Rp 14.400,- Sumber : Diolah dari data BKPM RI

102


3) Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA Januari – Desember

2020 Tahun 2020

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas,

dapat dikumulatifkan pada Tahun 2020 (Januari – Desember), realisasi

PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp 31,38 Triliun,

terdiri atas PMDN sebesar Rp 25,93 Triliun atau 82,65% dari total realisasi

investasi, dengan 3.924 proyek dan PMA sebesar Rp 5,44 Triliun atau

17,35% dari total realisasi investasi, dengan 778 proyek. Jika

dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2020 telah

mencapai angka 147,31%, dengan total proyek sebanyak 4.702 paket.

Total tenaga kerja yang terserap untuk PMDN sebanyak 20.030 orang atau

77,07% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 19.952 orang dan

tenaga kerja asing yang sebanyak 78 orang. Total tenaga kerja yang

terserap untuk PMA sebanyak 5.960 orang atau 22,93% yang terdiri dari

tenaga kerja Indonesia sebanyak 5.868 orang dan tenaga kerja asing yang

sebanyak 92 orang.

Tabel 2.28

Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode

Januari – Desember 2020

No Investasi Realisasi Investasi

Jumlah Proyek

Jumlah Tenaga Kerja

(orang) Triwulan IV (Paket)

1 PMDN (Rp) 25.934.008.800.000 3.924 20.030

2 PMA

2.1. Dinilai dalam US$

378.027.200 778 5.960

2.2. Dinilai dalam Rp *)

5.443.591.680.000

TOTAL (dalam Rp) = 1 + 2 31.377.600.480.000 4.702 25.990

Keterangan : *) Dikonversikan pada kurs Rp 14.400,-/US$ Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 11 : Meningkatnya Realisasi Investasi

2.095.075.000

623.874.000 29,78%

5,1 Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan

1.390.075.000

334.935.000

24,09

5,2 Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

705.000.000

288.939.000

40,98





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

11. Meningkatnya realisasi investasi

94,86 29,78 65,08

103


12) Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan

hortikultura terhadap ekonomi daerah.



Capaian

1 2 3 4 5 = 4/6*100


Persentase 0,54 0,50 92,59

2. Rasio Pemenuhan Beras Rasio 67,41 50,23 74,49




Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Persentase 0,56 0,50 -10,71

2. Rasio Pemenuhan Beras Rasio 53,85 50,23 -6,72


akhir RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 0,50 0,57 87,72

2. Rasio Pemenuhan Beras

Rasio 50,23 84,53 59,42


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5



2. Rasio Pemenuhan Beras Rasio 50,23 0,00 -


Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di

Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi hingga saat ini belum dapat

dicapai. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan baik pada lahan

kering (ladang) maupun lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi

hingga saat ini, agro-ekosistem sawah mendapat dukungan teknologi lebih maju

dibandingkan dengan ladang. Sehingga produksi padi sawah lebih banyak

berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan meskipun produksi padi masih

belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi, dan masih di bawah target

produksi yang ditetapkan.

Keberhasilan pembangunan pertanian juga tercermin dari kesejahteraan

petani. Kesejahteraan itu bisa dilihat secara langsung melalui indikator Nilai

104


Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dan menurunnya jumlah penduduk miskin di

perdesaan.

Meningkatnya produksi juga sangat memuaskan karena mampu

menyediakan ketersediaan pangan sehingga dengan sendirinya menekan inflasi

secara signifikan.

Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk di suatu

wilayah belum menjamin terhindarnya penduduk dari masalah pangan dan gizi.

Kebutuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga merupakan hal pokok dalam

kelangsungan hidup. Untuk itu, selain ketersediaannya juga perlu diperhatikan

pola konsumsi rumah tangga atau keseimbangan kontribusi diantara jenis

pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi standar gizi yang

dianjurkan. Pola konsumsi pangan rumah tangga dipengaruhi oleh pola makan

sebagian besar penduduk, Ketersediaan bahan pangan, dan tingkat

pendapatan.

Secara umum terdeteksi bahwa, faktor pembatas yang dominan adalah

pengaruh iklim dan motivasi petani serta kualitas lahan dan sumber daya

manusia berkualitas (teknologi modern). Pengaruh dari Iklim karena pengairan

kita adalah tadah hujan maka pertanian terutama hanya mungkin menanam

padi dengan baik bilamana curah hujan tersedia cukup. Motivasi petani naik dan

turun dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama harga komuditi beras dan

ketersediaan lapangan kerja alternatif. Peranan pemerintah dalam pengelolaan

hanya terbatasi sebagai fasilitator dan dinamisator dari stakeholder yang ada.

Upaya peningkatan produksi padi secara konvensional hanya mungkin

dilakukan dengan melakukan perluasan lahan sawah dengan dukungan

mekanisasi pertanian, menyediakan dukungan irigasi yang cukup, dan

memperkuat kegiatan penyuluhan pertanian. Atau melalui upaya terobosan

dengan memberikan subsidi output kepada petani padi, agar mereka semangat

berproduksi dan berlomba-lomba untuk menerapkan teknologi untuk

meningkatkan produktivitas lahan sawahnya.

Produksi beras dimulai dari perhitungan Luas Lahan Baku Sawah

Nasional, perhitungan Luas Panen dengan metode baru Kerangka Sampel Area

(KSA),serta perhitungan Tingkat Produktivitas Lahan Per Hektar.

Permasalahan :

1. Perubahan iklim

2. Alih fungsi / konversi lahan

3. Infrastruktur

4. Sarana Produksi Pertanian dan Alat Mesin Pertanian

5. Penggunaan teknologi yang masih terbatas ditingkat petani

6. Terbatasnya kualitas serta ketrampilan kelembagaan dan sumber daya

manusia

7. Terbatasnya aspek pemasaran

8. Terbatas nya akses permodalan ditingkat petani

105


Solusi :

Pengembangan teknologi pertanian dimana menciptakan kemandirian

dengan melakukan pembibitan/benih padi varietas unggul, skala prioritas

pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, menekan penurunan jumlah tenaga

kerja di sektor pertanian dalam arti luas yang beralih profesi.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 12 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap Perekonomian Daerah

13.349.251.180

11.424.100.341

85,58%

6,1 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

11.244.512.500

9.320.835.041

82,89

6,2 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

2.104.738.680

2.103.265.300

99,93





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

12. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah

83,55 85,58 -2,03

13) Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi

daerah.



Capaian

1 2 3 4 5 = 4/6*100


Persentase 0,34 0,36 105,88




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100




RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 0,36 0,37 97,30

106



Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5




Pada tahun 2020 kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap

ekonomi daerah terealisasi 0,36% dari target 0,34% atau sebesar 105,88%.

Dibandingkan tahun 2019, subsektor peternakan tumbuh sebesar 0,03% dari

0,33% menjadi 0,36%.

Kontribusi PDRB peternakan 70% berasal dari ayam pedaging, 15% dari

sapi potong, dan 15% berasal dari ternak lainnya. Peningkatan PDRB

dipengaruhi oleh peningkatan produksi, produktivitas ternak dan peningkatan

populasi ternak.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 13 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Daerah

11.484.716.000

10.250.408.107

89,25%

7,1 Program Pengembangan Usaha Peternakan

4.423.275.000

4.181.130.744

94,53

7,2 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan

7.061.441.000

6.069.277.363

85,95





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

13. Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah

105,88 89,25 16,63

14) Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi

daerah.



1 2 3 4 5 = 4/6*100


Persentase 5,40 4,94 91,48




Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Persentase 4,33 4,94 14,09

107



akhir RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 4,94 6,30 78,41


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5




Perbandingan antara realisasi dan target Nilai produk lapangan usaha

perkebunan pada PDRB Provinsi Kaltim yang dihitung berdasarkan angka

konstan. Data diambil dari rilis BPS, angka yang disajikan merupakan angka

sangat sementara yang dapat berubah.

Realisasi tidak tercapai karena dipengaruhi kontribusi sektor lain dalam

hal ini migas dan penggalian batu bara yang dominan, meskipun demikian nilai

usaha sub sektor perkebunan mengalami peningkatan 0,61% dari tahun 2019

(17.28 T pada tahun 2020).

Pada sub sektor perkebunan mencakup industri pengolahan CPO

namun dalam statistik di klasifikasi dikelompokan dalam lapangan usaha

makan dan minum. Nilainya meningkat 0,32% yaitu sebesar 17.34 T.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target:

1) Dampak Covid-19 yang mempengaruhi ekspor

2) Kemarau pada tahun 2019 yang berdampak pada produksi tahun 2020

3) Investasi pemerintah menurun.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 14 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah

12.198.130.000

10.369.781.600

85,01%

8,1 Program Peningkatan Produksi Perkebunan

10.387.335.000

8.602.374.400

82,82

8,2 Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan

491.400.000

464.349.800

94,50

8,3 Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan

475.065.000

472.311.200

99,42

8,4 Program Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perkebunan

844.330.000

830.746.200

98,39

108






Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

14. Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah

91,48 85,01 6,47

15) Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi

daerah.



1 2 3 4 5 = 4/6*100


Persentase 1,58 1,67 105,70




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100




RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 1,67 1,78 93,82


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5




Permasalahan :

Terjadinya pandemi Covid-19 yang berlangsung dari awal Februari 2020

hingga saat ini, sehingga produksi perikanan mengalami penurunan yang

memberikan dampak cukup signifikan bagi perekonomian di berbagai wilayah di

Kalimantan Timur. Tapi dilihat dari realisasi PDRB Perikanan melebihi dari

target (Nilai tukar rupiah ke USD/Atas dasar harga konstan

Solusi :

Meningkatkan Ekspor Perikanan Tangkap dan Budidaya

109


Gambar 2.7 Matrik PDRB berdasarkan kategori dan lapangan usaha

Realisasi 2019 & 2020

110


f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 15 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah

9.526.545.000

8.036.936.498

84,36%

9,1 Program pengembangan perikanan tangkap

3.401.375.000

2.926.020.901

86,02

9,2 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

1.895.815.000

1.876.455.707

98,98

9,3 Program Pengelolaan Ruang Laut

1.431.225.000

1.236.487.890 86,39

9,4 Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan

2.798.130.000

1.997.972.000

71,40





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

15. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah

105,70 84,36 21,33

16) Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi

daerah.



1 2 3 4 5 = 4/6*100


Persentase 1,05 1,13 107,62




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100




RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 1,13 1,20 94,17


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5



111



Realisasi pada tahun 2020 sebesar 1,13 % dari target sebesar 1,05 %

dengan persentase penilaian 107,62 %, (pembulatan 100 %)

Faktor – faktor yang mempengaruhi Kontribusi Usaha Sub sektor

Kehutanan Terhadap PDRB antara lain :

1) Faktor realisasi produksi hasil hutan kayu, sebagaimana berikut:

• Realisasi produksi hasil hutan kayu dari Hutan Alam (realisasi tahun

2019 sebesar 1.012.421,92 m3 dan realisasi tahun 2020 sebesar

872.191.63 m3). produksi ini mengalami penurunan dikarenakan

penurunan permintaan pada saat pandemi covid

• realisasi Produksi hasil hutan kayu dari hutan

tanaman/kemasyarakatan (realisasi tahun 2019 sebesar 3.435.601,93

m3 dan realisasi tahun 2020 sebesar 3.481.827,97 m3).

• realisasi Produksi hasil hutan kayu dari ijin sah lainnya (realisasi

tahun 2019 sebesar 356.966,17 m3 dan realisasi tahun 2020 sebesar

223.015,38 m3). produksi ini mengalami penurunan dikarenakan

penurunan permintaan pada saat pandemi covid

2) Faktor realisasi produksi hasil hutan bukan kayu mengalami peningkatan

realisasi produksi hal ini disebabkan adanya penetapan regulasi Sistem

informasi PUHHBK (Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu) pada unit

manajemen. Tapi realisasi produksi hasil hutan bukan kayu masih belum

berpengaruh secara signifikan ke PDRB sektor kehutanan

Langkah yang perlu diambl dalam mendukung Peningkatan Kontribusi

sektor kehutanan terhadap PDRB Kalimantan Timur yaitu:

1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan

kepada unit manajemen untuk peningkatan realisasi produksi hasil hutan

kayu maupun bukan kayu

2) Mengkomunikasikan dengan kementerian berkenaan pengembangan hasil

hutan kayu maupun bukan kayu dari UPTD lingkup dinas kehutanan

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 16 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Daerah

3.705.857.921

3.113.081.751

84,00%

10,1 Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

2.293.960.000

1.772.539.118

77,27

10,2 Program Pengelolaan DAS dan RHL

563.175.000

551.795.300 97,98

10,3 Program Perlindungan dan KSDAE

229.375.000

187.789.150 81,87

10,4 Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial

619.347.921

600.958.183

97,03

112






Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

16. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah

107,62 84,00 23,61

17) Sasaran Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah.



1 2 3 4 5 = 4/6*100


Persentase 3,84 -9,45 -246,09




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Persentase 7,81 -9,45 -221,00


akhir RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase -9,45 3,84 -246,09


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5


Persentase -9,45 0,00 -


Tabel: Penerimaan Pendapatan Bapenda Prov. Kaltim Tahun 2019 dan 2020

No Komponen Penerimaan

Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 Realisasi Tahun 2020

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Pendapatan Asli Daerah

5.802.442.683.946,67 6.555.853.195.408,07 4.985.946.383.139,61

2 Dana Perimbangan

4.829.780.659.372,00 5.176.264.298.792,00 5.592.564.661.777,00

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

39.491.857.168,52 42.948.342.000,00 84.337.471.000,00

Jumlah 10.671.715.200.487,20 11.775.065.836.200,10 10.662.848.515.916,60

Kenaikan/Penurunan

10,34% -9,45%

113


Permasalahan:

Imbas dari pandemi Covid-19 berdampak pada sektor ekonomi daerah,

terutama pada Penerimaan PAD dimana banyak perusahaan Alber yang

menunda pembayaran Piutang PKB dan BBNKB, kurangnya peminat pembeli

kendaraan baru, banyak perusahaan tambang, perkebunan, dan sektor lainnya

yang tutup serta pembatasan kegiatan yang berimbas pula pada penerimaan

Retribusi.

Solusi:

Dibukanya beberapa layanan samsat seperti Samsat Penuh Long Ikis

Paser, Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Palaran, Samsat Pembantu

Berbas Pantai Bontang, Samsat Payment Point KCP Muara Koman Paser,

Samsat Payment Point KCP Segah, KCP Batu Putih, KCP Tanjung Batu Berau,

Samsat Paten Linggang Bigung Kubar, dan Layanan Samsat Penuh MT

Haryono.

Inovasi Layanan untuk mempermudah pembayaran pajak secara online seperti

Cetak Online Digital (Condi) Simpator, E-Samsat LinkAja, E-Samsat Tokopedia,

E-Samsat Pay Kaltimtara, Sistem Informasi Pemberitahuan Masa Pajak

Kendaraan Bermotor (SIMPAN JAJA), dan Jemput Pajak Online melalui

Operasional Kendaraan Kantor (Jempol OK)

Adanya Relaksasi pajak terkait Pandemi Covid-19 dengan menerbitkan

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi

administrasi Pajak Kendaraan bermotor, diterbitkan tanggal 24 Maret 2020 yang

isinya antara lain adanya Pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan

bunga. Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan terhadap semua

kendaraan bermotor yang masa pajaknya terhitung sejak tanggal 24 Maret

sampai dengan 30 Juni 2020. Wajib pajak hanya dikenakan pokok PKB selama

masa pembebasan sanksi administrasi PKB.

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang

Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan sanksi administrasi

Pajak Kendaraan Bermotor diterbitkan tanggal 28 Mei 2020, yang isinya antara

lain Keringanan PKB hanya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

- Masa pajak jatuh tempo 1 (satu) tahun sebesar 10 %

- Masa pajak jatuh tempo 2 (dua) tahun sebesar 15 %

- Masa pajak jatuh tempo 3 (tiga) tahun sebesar 20 %

- Masa pajak jatuh tempo 4 (empat) tahun sebesar 25 %

- Masa pajak jatuh tempo 5 (lima) tahun sebesar 30 %

- Pembebasan sanksi administrasi PKB berupa denda dan bunga

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Keringanan Pokok

Pajak dan Pembebasan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan

114


Berrmotor atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan

seterusnya tahun 2020 diterbitkan tanggal 3 Juli 2020. Yang isinya antara lain

Keringanan pokok BBNKB kedua dan seterusnya diberikan sebesar 40 %

(empat puluh persen).

Dan perpanjangan masa berlaku keringanan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 17 : Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah

4.055.112.500

2.549.600.699

62,87%

11,1 Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah

4.055.112.500

2.549.600.699

62,87





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

17. Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah

-246,09 62,87 -308,97

18) Sasaran Meningkatnya aksesibilitas wilayah.



Capaian

1 2 3 4 5 = 4/6*100


Orang 11.026.000,00 3.570.750,00 32,38

2. Jumlah barang Ton 344.850.000,00 294.478.397,00 85,39




1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Orang 7.970.602 3.570.750 -55,20

2. Jumlah barang Ton 2.261.862.440 294.478.397 -86,98


akhir RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Orang 3.570.750

12.050.000

29,63


376.900.000

78,13

115



Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5


Orang 3.570.750

-

-


-

-


Tabel: Tabel Target dan Realisasi Penumpang dan Barang tahun 2020

NO URAIAN

TARGET REALISASI

Penumpang (Orang)

Barang (Ton) Penumpang

(Orang) Barang (Ton)

1 Triwulan I 2.756.538 86.212.500 1.263.882 84.180.977

2 Triwulan II 2.756.538 86.212.500 450.646 71.297.988

3 Triwulan III

2.756.538 86.212.500 732.144 69.433.178

4 Triwulan IV

2.756.538 86.212.500 1.124.078 69.566.254

JUMLAH 11.026.150 344.850.000 3.570.750 294.478.397

Permasalahan:

Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya pergerakan orang dan barang

yang juga otomatis menurunkan jumlah pergerakan penumpang dan konsumsi

barang masyarakat khususnya yang masuk dan keluar Provinsi Kalimantan

Timur. Dapat dilihat pada triwulan II dan III dimana terjadi penurunan yang

signifikan.

Hal ini dapat dibandingkan dengan beberapa indikator lainya yang juga

mengalami penurunan antara lain :

a. Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kaltim yang minus sebesar -2,85% yang

memperlihatkan bahwa kemampuan/daya beli masyarakat yg rendah

mengakibatkan permintaan barang menjadi rendah pula dan permintaan

komoditi dari Kaltim yang juga berkurang, pengeluaran belanja pemerintah

yang juga berkurang (Kaltim Dalam Angka 2020);

b. Kunjungan Wisatawan baik Domestik maupun Wisatawan Asing ke

Kalimantan Timur yang juga berkurang:

NO URAIAN 2019 2020

1 Wisatawan Asing 7.085.381 2.014.687

2 Wisatawan Nusantara 73.003 15.639

JUMLAH 7.158.384 2.030.326

Peningkatan/Penurunan -71,64% Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kaltim

c. Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang perlu peningkatan kualitas

baik dari segi fisik maupun pelayanannya sehingga menarik pengguna jasa

transportasi untuk menggunakan transportasi umum (terminal bus, bandar

udara, dermaga sungai).

116


Solusi:

1) Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan transportasi;

2) Memperkuat koordinasi dengan para stakeholder (baik ditingkat Pusat, Prov

dan Kab/Kota);

3) Adanya upaya menghidupkan daya ungkit produktivitas potensi Kaltim

(Sentra Produksi/Industri, Sentra Pariwisata) ;

4) Peningkatan/optimalisasi pelabuhan, bandara dan terminal di Kaltim.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 18 : Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah

7.581.867.050

6.576.094.036 86,73%

1,1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

6.896.662.050

5.958.194.000

86,39

1,2 Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP

685.205.000

617.900.036

90,18





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

18. Meningkatnya aksesibilitas wilayah

59 86,73 -27,85

19) Sasaran Meningkatnya konektivitas antar kawasan.



1 2 3 4 5 = 4/6*100


Kawasan 3,00 5,00 166,67




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Kawasan 2,00 5,00 150,00


akhir RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Kawasan 5,00 6,00 83,33

117



Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5


Kawasan 5,00 0 -


Dengan mewujudkan konektivitas dalam wilayah Provinsi Kalimantan

Timur, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat agar tidak terisolir

dalam menumbuhkan perekonomian karena ditunjang oleh infrastruktur yang

lebih baik oleh pemerintah guna menghubungkan kawasan-kawasan strategis

dengan kawasan sentra produksi. Namun adanya permasalahan lahan akan

selalu menjadi kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan sehingga dibutuhkan

komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalan lahan ini. Selain itu ,

Kemampuan pemerintah provinsi untuk dapat memelihara kondisi infrastruktur

jalan yang ada dan membangun jaringan jalan baru untuk mencapai daerah-

daerah yang sebelumnya terisolasi,perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi dan

kerjasama antar pihak dan instansi terkait guna menghubungkan kawasan

strategis ke kawasan sentra produksi.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 19 : Meningkatnya Konetivitas Antar Kawasan

345.785.622.064

280.814.038.814

81,21%

2,1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

345.785.622.064

280.814.038.814

81,21





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

19. Meningkatnya konektivitas antar kawasan

166,67 81,21 85,46

20) Sasaran Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air.



1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Cakupan layanan air minum Persentase 75,00 73,03 97,37

2. Luas lahan pertanian yang beririgasi Ha 14.809,00 14.958,50 101,01

3. Luas genangan banjir perkotaan Ha 575,00 411,00 71,48

118





Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100

1. Cakupan layanan air minum Persentase 70,71 73,03 3,28


Ha 13.874,1 14.958,50 7,82

3. Luas genangan banjir perkotaan Ha 641 411,00 -35,88


RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100

1. Cakupan layanan air minum

Persentase 73,03 85,00 85,92


Ha 14.958,50 16.925,50 88,38


Ha 411,00 365,00 112,60


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5

1. Cakupan layanan air minum Persentase 73,03 0,00 -


Ha 14.958,50

-

-


Ha 411,00 0,00 -


Untuk Indikator Kinerja “Cakupan layanan air minum“ peningkatan dan

cakupan layanan air minum bagi masyarakat dapat dioptimalkan melalui

penyediaan SPAM yang bersifat regional,dengan memanfaatkan surplus air

baku di beberapa wilayah untuk menanggulangi defisit air baku di beberapa

wilayah lainnya. Penting untuk meningkatkan layanan SPAM mengingat masih

banyak masyarakat yang belum mendapatkan air bersih yang layak dan aman.

(melalui akses perpipaan). Selanjutnya juga perlu dilakukan peningkatan

kapasitas pada instalasi SPAM yang telah terbangun,menurunkan kehilangan

air (kebocoran air dalam system distribusi), serta mengoptimalkan idle capacity

yang tersedia di Instalasi Pengolahan Air (IPA). Tidak kalah pentingnya juga

perlu dilakukan normalisasi dan revitalisasi pada beberapa lokasi mata air yang

dipergunakan sebagai pasokan air baku,sehingga kedepannya pemerataan

layanan air minum bisa dapat terealisasi dengan lebih baik lagi.

Untuk Indikator Kinerja “Luas lahan pertanian yang beririgasi” akan

dilakukan Koordinasi yang baik antara Pemerintah kabupaten dengan

Pelaksana pekerjaan, maka dapat meningkatkan infrastruktur SDA yang baik

119


pula. Terkait pembebasan lahan maka perlu penyiapan lahan setahun sebelum

pelaksanaan konstruksi, agar saat pelaksanaan bisa berjalan dengan baik

Untuk Indikator Kinerja “Luas genangan banjir perkotaan” Melakukan

Koordinasi dengan pemerintah pusat proses Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

(IPPKH). Terkait pembebasan lahan maka perlu penyiapan lahan setahun

sebelum pelaksanaan konstruksi, agar saat pelaksanaan bisa berjalan dengan

baik.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 20 : Meningkatnya Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air

397.278.840.937

349.855.593.113

88,06%

3,1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

109.489.614.653

83.009.884.974

75,82

3,2 Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan

287.789.226.285

266.845.708.139

92,72





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

20. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air

89,95 88,06 1,89

21) Sasaran Menurunnya kawasan kumuh.



1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Luas Kawasan Kumuh Ha 533,56 518,78 97,23




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100



RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100



Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5

1. Luas Kawasan Kumuh Ha 518,78 0,00 -

120



Adanya program Pemerintah Pusat, Kab/Kota yang seiring dengan

program, Pemerintah Provinsi didalam program sasaran RPJM Daerah

Penuntasan Kawasan Kumuh dan Program Bantuan Stimulan Peningkatan

Kualitas Rumah Swadaya dengan dukungan Pemerintah daerah terkait

pembebasan lahan pada lokasi yang akan terdampak dalam kegiatan

peningkatan kawasan kumuh.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 21 : Menurunnya Kawasan Kumuh

53.619.455.631

48.306.411.418 90,09%

4,1 Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

53.619.455.631

48.306.411.418

90,09





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

21. Menurunnya kawasan kumuh 97,23 90,09 7,14

22) Sasaran Terpenuhinya kebutuhan energi daerah.



1 2 3 4 5 = 4/6*100





2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100



RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100



Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5

1. Rasio elektrifikasi Ha 90,21 99,00 Kurang (-)

121



Faktor Pendorong meningkatnya capaian kinerja Sasaran RPJMD adalah :

1) Adanya kelebihan daya pada sisi pembangkit.

Kelebihan daya sistem Kalimantan Timur saat ini sebesar 497,96 MW.

2) Dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat untuk percepatan/ perluasan

pembangunan listrik pedesaan.

Dukungan anggaran pemerintah pusat untuk percepatan/perluasan

pembangunan listrik perdesaan (penyertaan modal negara ke PT. PLN

(Persero), yang mana saat tahun 2019 desa berlistrik PLN sebanyak 788

desa/kelurahan dan pada tahun 2020 desa berlistrik PLN menjadi 814

desa/kelurahan sehingga ada penambahan desa berlistrik PLN sebanyak

26 Desa di Prov. Kaltim.

3) Meningkatnya pertumbuhan pengguna listrik Non PLN (Pemanfaatan PLTS,

Genset, dsb).Terdapat peningkatan pertumbuhan pengguna listrik Non PLN

sebanyak 24.699 KK berlistrik yang mana KK berlistrik Non PLN Tahun

2020 sebanyak 93.591 KK dan KK berlistrik Non PLN Tahun 2019

sebanyak 68.892 KK. Hal ini disebabkan karena adanya LTSHE,

Pembangunan PLTS terpusat, bantuan swasta dan swadaya masyarakat

sendiri.

4) Adanya dukungan Pemerintah baik Pusat dan Daerah untuk membangun

listrik Non PLN (PLTS Terpusat dan LTSHE).

Pembangunan PLTS terpusat/komunal di 3 lokasi yaitu Desa Rantau Buta

Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Desa Sandaran dan Dusun Labuan Mili

Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kab. Kutai Timur sebanyak 186

Rumah/KK. LTSHE sebanyak 3633 Rumah/KK yang berlokasi di Desa

Sepatin Kec. Anggana Kab. Kukar, Kampung Jelmu Sibak Kec. Bentian

Besar Kab. Kubar, Desa Perepat dan Desa Sungai Langir Kec. Tanah

Grogot Kab. Paser, Desa Muara Payang dan Desa Binangon Kec. Muara

Komam Kab. Paser, Desa Lolo dan Desa Modang Kec. Kuaro Kab. Paser,

Desa Damit Kec. Paser Blengkong Kab. Paser, Desa Muara Andeh dan

Desa Luan Kec. Muara Samu Kab. Paser, Desa Perkuwen Desa Pinang

Jatus dan Desa Muara Lambakan Kec. Long Kali Kab. Paser, Desa Kerang

Dayo Kec. Batu Engau Kab. Paser, Desa Tanjung Aru Desa Selengot Desa

Senipah dan Desa Random Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser, Desa

Punan Mahakam Desa Punan Malinau dan Desa Lon Ayan Kec. Segah

Kab. Berau. LTSHE bantuan Swasta sebanyak 393 Rumah/KK yang

berlokasi di Kec. Maratua Kab. Berau, Desa Menamang Kanan dan Desa

Menamang Kiri Kec. Muara Kaman Kab. Kukar.

122


f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 22 : Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah

24.887.540.100

23.348.287.397

93,82%

5,1 Program Diversifikasi dan Konservasi Energi

23.137.709.000

21.840.311.176

94,39

5,2 Program Pengembangan Ketenagalistrikan

1.749.831.100

1.507.976.221

86,18





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

22. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah

103,10 93,82 9,28

23) Sasaran Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca.



Capaian

1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Persentase penurunan emisi dari BAU Persentase 26,89 50,72 188,62




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Persentase 25,18 50,72 101,43


akhir RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 50,72 29,33 172,93


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5




1. IKLH Kalimantan Timur 2020

Tabel: Data Indeks

NO Indeks Nilai

Indeks Predikat

1 Indeks Kualitas Air (IKA) 53,7 cukup baik

2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 89,06 baik

3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) 79,76 baik

4 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 83,51 baik

123


Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2020 :

IKLH = (0,340 x IKA) + (0,402 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)

= (0,340 x 53,70) + (0,402 x 89,06) + (0,133 x 79,76) + (0,099 x

83,51) = 75,25 (BAIK)

Realisasi IKLH Kalimantan Timur tahun 2020 sebesar 75,25 dengan kriteria

BAIK artinya bahwa kondilsi lingkungan hidup Kalimantan Timur secara

umum adalah BAIK. Jika dibandingkan dengan target kinerja tujuan RPJMD

urusan lingkungan hidup sebesar 75,85 maka capaian kinerjanya 99,2%.

Untuk tujuan urusan lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam

dokumen RPJMD Kalimantan Timur yaitu Meningkatnya Kulaitas

Linglkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH) telah tercapai sebesar 75,25 atau 99,2%.

2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kalimantan Timur tahun 2020

Tabel: Hasil perhitungan proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca BAU

Uraian EMISI GRK BAU Tahun 2020

(juta ton CO2eq)

BAU Baseline Berbasis Lahan 18.622.586,19

BAU Baseline Energi-Transportasi 24.008.431,66

BAU Baseline Limbah 3.444.966,47

BAU Baseline Pertanian-Peternakan 2.056.760,50

TOTAL Proyeksi Emisi GRK tanpa aksi mitigasi

48.132.744,82

Proyeksi Mitigasi Total (emisi setelah aksi mitigasi)i

35.191.399,95

Proyeksi Penurunan Emisi (selisih emisi tanpa aksi dan setelah aksi mitigasi)

12.941.344, 87

Presentasi Penurunan Emisi dari BAU (target kinerja sasaran)

26,89%

Tabel: Hasil pengukuran emisi Gas Rumah Kaca Kalimantan Timur

tahun 2020

URAIAN EMISI GRK 2020

(juta ton CO2eq)

Lahan -5.728.124,30

energi & transportasi 24.008.431,66

limbah 3.438.493,47

pertanian dan peternakan 2.056.760,50

TOTAL Emisi 23.721.561,32

Penurunan emisi 2020 = Emisi BAU – Emisi 2020 24.411.183,49

TOTAL Proyeksi Emisi GRK tanpa aksi mitigasi (BAU)

48.132.744,82

Persentase penurunan emisi 2020 berdasarkan emisi BAU

50,72%

124


Penurunan emisi 2020

Persentase penurunan emisi 2020 = ---------------------------------------------------

-------------------------- x 100 %

TOTAL Proyeksi Emisi GRK tanpa aksi mitigasi (BAU)

24.411.183,49 = -------------------------- x 100 %

48.132.744,82

= 50,72% (realisasi kinerja sasaran)

Proyeksi Emisi GRK tanpa aksi mitigasi (BAU) dihitung sebesar

48.132.744,82. Dengan adanya aksi mitigasi yang telah dilakukan pada

tahun 2020 ternyata di Provinsi Kalimantan Timur Emisi Gas Rumah Kaca

dari sektor lahan, energi dan transportasi, limbah, pertanian dan

peternakant terjadi sebesar 23.721.561,32i juta ton CO2eq. Sehingga pada

tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur mampu menurunkan emisi GRK

sebesar 24.411.183,49 atau 50,72%.

Indilkator Kinerja sasaran RPJMD urusan lingkungan hidup adalah

persentase penurunan emisi dari BAU, yang ditargetkan pada tahun 2020

sebesar 26,89 %, dengan realisasi sebesar 50,72%. Maka capaian kinerja

sasaran RPJMD urusan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun

2020 adalah 188,62 %

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 23 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

3.439.190.000

3.086.829.759

89,75%

1,1 Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

1.700.890.000

1.607.041.600

94,48

1,2 Program Tata Lingkungan

1.738.300.000

1.479.788.159 85,13





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

23. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca

188,62 89,75 98,87

24) Sasaran Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana.



1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Indeks Resiko Bencana Indeks 140,00 155,49 88,94


125





Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100



RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100



Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5

1. Indeks Resiko Bencana Indeks 155,49 0,00 -



Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 127.346,92

kilometer persegi yang terdiri dari 14 Kabupaten/Kota dengan jumlah

penduduk 3.575.400 jiwa (BPS, 2018) dan kepadatan penduduk mencapai

28 jiwa per kilometer persegi. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dilewati

oleh patahan sesar Meratus dan sesar Mangkalihat.

Selain itu, provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa sungai

diantaranya Sungai Mahakam, Sungai Berau, Sungai Dondang, Sungai

Belayan, Sungai Jem- bayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai

Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur, Sungai Telen. Berdasarkan

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Kalimantan Timur

memiliki indeks risiko 155.49 (tinggi).

Ancaman bencana di Kalimantan Timur adalah Gempa bumi, banjir,

tanah longsor, kekeringan, gelombang ektrim/abrasi, kebakaran hutan dan

lahan, cuaca ekstrim.

126


Tabel: Grafik Grafik nilai indeks risiko Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

Tabel: Nilai indeks risiko Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2015

sampai dengan Tahun 2018

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 24 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana

4.296.691.139

3.763.621.868

87,59%

2,1 Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.008.111.345

3.480.598.030

86,84

2,2 Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah

288.579.794

283.023.838

98,07





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

24. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana

88,94 87,59 1,34

127


25) Sasaran Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan penataan ruang.



1 2 3 4 5 = 4/6*100


Persentase 69,01 66,46 96,30




Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100


Persentase 66,46 66,46 0,00


RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100


Persentase 66,46 83,09 79,99


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5




TKPRD yang berfungsi optimal dapat mempercepat upaya koordinasi

dalam rangka penyepakatan substansi maupun dalam rangka penetapan

Raperda/Rapergub. Kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran

2020 telah selesai sesuai target,terkecuali proses legislasi RTR-KSP kawasan

industry Oleochemical maloy mengingat telah ditetapkannya Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 25 : Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang

5.392.026.496

5.084.754.765

94,30%

3,1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

5.392.026.496

5.084.754.765

94,30





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

128


25. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan penataan ruang

96,30 94,30 2,00

26) Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien.



1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai 78,00 76,55 98,14

**Sumber: Data Hasil Evaluasi KemenPAN dan RB Tahun 2019




1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai 76,55 76,55 0,00



RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai 76,55 80 95,69



Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai 76,55 0 -



Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 Pada tahun 2020

nilai akuntabilitas kinerja adalah 78,00 (BB).

Hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2020 oleh Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi hasilnya belum keluar sehingga data diatas masih

menggunakan hasil tahun lalu (tahun 2019), perkembangan Nilai Akuntabilitas

Pemerintah Provinsi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel: Nilai SAKIP Tahun 2017, 2018 dan 2019

KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT NILAI TAHUN

2017 2018 2019

a. Perencanaan Kinerja 30 25,35 25,35 25,59

b. Pengukuran Kinerja 25 18,90 18,28 18,77

c. Pelaporan Kinerja 15 12,47 12,47 12,54

d. Evaluasi Kinerja 10 7,31 5,13 5,91

e. Capaian Kinerja 20 13,47 13,66 13,74

Nilai Hasil Evaluasi 100 77,50 74,89 76,55

Predikat Akuntabilitas Kinerja BB BB BB

Persentase Kenaikan / Penurunan

0,2% -3,4% 2,2%

129


Permasalahan :

1. Kepala Perangkat Daerah belum sepenuhnya mengerti dengan apa

yang direncanakan (Renstra).

2. Indikator Program dan Kegiatan masih ada yang belum SMART.

3. Evaluasi yang dilakukan terhadap pencapaian hanya sebatas

evaluasi Kerja dan Anggaran belum belum sampai Evaluasi Kinerja.

4. Belum menerapkan budaya kinerja.

5. Hasil Evaluasi Kinerja belum dijadikan dasar dalam Kenaikan

Promosi Jabatan dan Mutasi Jabatan.

Solusi :

1. Kendala Provinsi Kalimantan Timur dalam meperoleh predikat

penilaian A, selain hal tersebut diatas adalah masih mengandalkan

Inspektorat dalam Pengawasan, seharusnya Kepala/ Pimpinan

Perangkat Daerah langsung yang memiliki peran tersebut.

2. Kementerian PAN dan RB juga mengharapkan BAPPEDA Prov.

Kaltim melakukan Analisis Kajian dan Evaluasi Program Kegiatan

yang mendukung Sasaran RPJMD dengan memperhatikan

keterkaitan Program kegiatan pada RPJMD (Apakah berdampak atau

tidak terhadap pencapaian prioritas pada RPJMD), Efisiensi terhadap

biaya overhead, Program kegiatan Perangkat Daerah harus selaras

dengan Program kegiatan RPJMD agar lebih fokus dalam

pencapaian Kinerja.

3. Menerapkan budaya kinerja dengan cara melakukan Monev

pencapaian kinerja secara berkala dan menindak-lanjuti atas hasil

evaluasi/rekomendasi hasil LHE oleh Kementerian PAN dan RB.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efesien

5.400.985.000

4.581.559.975

84,83%

1,1 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1.224.285.000

941.664.550

76,92

1,2 Program Penguatan Kelembagaan

1.638.250.000

1.378.063.550 84,12

1,3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.538.450.000 2.261.831.875 89,10

130






Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

26. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien

98,14 84,83 13,31

27) Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.



1 2 3 4 5 = 4/6*100

1. Skor Kepuasan Masyarakat Skor 81,50 81,90 100,49




2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100

1. Skor Kepuasan Masyarakat Skor 81,00 81,90 1,11


RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100

1. Skor Kepuasan Masyarakat

Skor 81,90 83,00 98,67


Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5

1. Skor Kepuasan Masyarakat Skor 81,90 0,00 -


Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, Biro

Organisasi telah melakukan :

1. Mensosialisasikan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Adanya memberikan motivasi dengan pemberian penghargaan dari

Ombudsman RI tentang kepatuhan menjalankan UU No.25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik.

Adapun Indikator penilaian IKM terdiri dari:

1. Prosedur Pelayanan,

2. Persyaratan Pelayanan,

3. Kejelasan petugas pelayananan,

4. Kedisiplinan petugas pelayanan,

5. Tanggung jawab petugas pelayanan,

6. Kemampuan petugas pelayanan,

131


7. Kecepatan pelayanan,

8. Keadilan mendapatkan pelayanan,

9. Kesopanan dan keramahan petugas,

10. Kewajaran biaya pelayanan,

11. Kesesuaian biaya pelayanan,

12. Kepastian jadwal pelayanan,

13. Kenyamanan lingkungan,

14. Keamanan pelayanan.

Pada tahun 2020 merupakan evaluasi RPJMD 2018-2023 Provinsi

Kalimantan Timur, dalam meningkatan kualitas pelayanan publik Biro

Organisasi sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk mengkoordinasikan

berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui

sejauhmana sudah dilakukan oleh lembaga yang langsung berhadapan dengan

masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan

Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1

(satu) sampai dengan 4 (empat). Adapun nilai persepsi Interval SKM Nilai

Persepsi, Interval SKM, Mutu Pelayanan sebagai mana terlihat pada tabel

berikut :

Tabel: Acuan Nilai Persepsi Interval SKM dan

Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov.Kaltim

Dari hasil pelaksanaan survei SKM yang dilaksanakan pada tahun 2020

sejumlah 116 Unit Pelayanan Publik yang melakukan penilain dan Tahun 2019

sejumlah 39 (tiga puluh sembilan), berdasarkan kriteria yang telah ditentukan,

rata-rata unit pelayanan masuk dalam kategori “BAIK” Berdasarkan Hasil

evaluasi kinerja pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui

Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 adalah 81,90 dengan range interval

antara 2,51 – 3,25 sehingga dikategorikan “BAIK”.

132


Tabel: Jumlah Penyampaian Hasil SKM

No. UPP Berdasarkan Dinas/Badan/UPTD/Cabdin Jumlah

1 Biro Biro pada Setda Prov. Kaltim 9

2 Dinas-dinas Prov. Kaltim 21

3 Badan-Badan Prov. Kaltim 9

4 Lain-lain 6

5 UPTD/Cabdin 71

Jumlah 116

Permasalahan :

1. Belum menjadi penganggaran prioritas di perangkat daerah penyelenggara

pelayanan.

2. Hasil survey belum menjadi bahan evaluasi perbaikan pelayanan sesuai

dengan unsur survei, seperti perbaikan pelayanan terkait kecepatan

pelayanan, hal-hal yang berpengaruh jumlah pegawai, kompetensi dan

sapras, jika tidak dianggarkan perbaikan hasil evaluasi maka dimungkinkan

hasil survei selanjutnya sulit mengalami peningkatan.

Solusi :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan;

2. Mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik;

3. Bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan;

4. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

3.194.367.752

3.027.964.052

94,79%

2,1 Program Peningkatan Pelayanan Publik

676.052.300

620.865.100 91,84

2,2 Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan

250.750.000

204.749.400

81,65

2,3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2.267.565.452

2.202.349.552

97,12





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

27. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

100,49 94,79 5,70

133


28) Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel.



1 2 3 4 5 = 4/6*100



Sumber: Data Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2020




Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 = (4/3-1)*100





RPJMD


Tahun 2020


2023)


1 2 3 4 5 = 3/4*100





Nasional (jika ada)



Lebih / Kurang

1 2 3 4 5


Level Level 3 0,00 -



Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu

tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3),

Terdefini (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilan

nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka kerakteristik

penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah

Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan

berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan

otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak

segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan

terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 16 Perangkat Daerah, yaitu 9 Biro

dan 7 Perangkat Daerah.

134


Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat

dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain :

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap : (1).

Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas

implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian

penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya

pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan

pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian

pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan

pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi

pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/

rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan

tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan

dan Standar Prosedur Operasional.

2. Pemprov. Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis

melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan

pelayanan publik.

3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan

tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.

4. Pemprov. Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS)

dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

Dari hasil evaluasi tersebut disarankan kepada Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.

2. Mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan

yang terintegrasi.

3. Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian yang telah direncanakan

dalam Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan implementasinya.

4. Mengembangankan Whistle Blowing System (WBS) pada Website Pemda.

Pada tahun 2020 sudah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas

SPIP terhadap 16 PD tersebut. Pada tahun 2021 penilaian dan evaluasi

Maturitas SPIP ini disesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008

dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain : Efektivitas dan

Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan

terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

f. Analisis Program


Anggaran

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel

1.148.904.100

1.094.155.279

95,23%

135


3,1 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

-

-

-

3,2 Program pencegahan KKN

1.148.904.100

1.094.155.279 95,23





Sasaran Efesiensi

1 2 3 4 5 = 3-4

28. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

100,00 95,23 4,77

B. REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020

Perhitungan APBD tahun 2020 sebelum Audit BPK menunjukan bahwa

pendapatan asli daerah Rp. 5.205.549.845.949,19 dan terdapat Surplus (defisit)

anggaran senilai Rp. 812.619.505.581,939 (-38.71).

Selengkapnya anggaran dan realisasi APBD 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

URAIAN ANGGARAN

2020

REALISASI

2020

(%)

PENDAPATAN - LRA 8.607.455.838.176,18 10.049.432.694.026,20 116,75

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 4.326.324.617.227,18 5.205.549.845.949,19 120,32

Pendapatan Pajak Daerah - LRA 3.392.790.000.000,00 3.900.431.414.628,53 114,96

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 12.334.562.250,00 10.123.187.098,84 82,07

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 133.813.720.047,42 110.988.636.348,20 82,94

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 787.386.334.929,76 1.184.006.607.873,62 150,37

PENDAPATAN TRANSFER - LRA 4.269.870.407.949,00 4.831.866.273.077,00 113,16

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 4.197.531.581.949,00 4.759.527.447.077,00 113,39

Bagi Hasil Pajak - LRA 568.144.049.800,00 688.046.610.178,00 121,10

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 2.165.925.629.850,00 2.856.593.078.759,00 131,89

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 834.938.558.000,00 831.404.756.000,00 99,58

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 628.523.344.299,00 383.483.002.140,00 61,01

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 72.338.826.000,00 72.338.826.000,00 100,00

Dana Penyesuaian - LRA 72.338.826.000,00 72.338.826.000,00 100,00

Bantuan Keuangan - LRA 0,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA 0,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA 0,00 0,00 0,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 11.260.813.000,00 12.016.575.000,00 106,71

Pendapatan Hibah - LRA 3.256.420.000,00 3.256.420.000,00 100,00

Pendapatan Lainnya - LRA 8.004.393.000,00 8.760.155.000,00 109,44

BELANJA 7.196.838.629.833,00 5.825.540.648.610,25 80,95

BELANJA OPERASI 5.365.251.220.104,44 4.537.036.973.824,89 84,56

Belanja Pegawai 1.922.925.701.353,82 1.668.090.859.233,06 86,75

Belanja Barang dan Jasa 3.203.204.965.688,62 2.692.435.286.529,83 84,05

Belanja Hibah 223.050.003.062,00 163.932.628.062,00 73,50

Belanja Bantuan Sosial 16.070.550.000,00 12.578.200.000,00 78,27

BELANJA MODAL 1.331.587.409.728,56 1.062.327.471.199,10 79,78

Belanja Modal Tanah 24.407.500,00 24.407.500,00 100,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 556.723.064.113,92 417.564.502.502,20 75,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 280.503.233.447,84 247.161.472.427,00 88,11

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 465.161.307.691,80 374.808.804.007,59 80,58

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 29.175.396.975,00 22.768.284.762,30 78,04

BELANJA TAK TERDUGA 500.000.000.000,00 226.176.203.586,27 45,24

Belanja Tak Terduga 500.000.000.000,00 226.176.203.586,27 45,24

TRANSFER 3.510.011.372.818,00 3.411.272.539.834,00 97,19

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 1.911.308.336.000,00 1.863.237.603.015,00 97,48

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 1.911.308.336.000,00 1.863.237.603.015,00 97,48

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 1.598.703.036.818,00 1.548.034.936.819,00 96,83

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 1.598.703.036.818,00 1.548.034.936.819,00 96,83

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) -2.099.394.164.474,82 812.619.505.581,94 -38,71

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2.249.394.164.474,82 2.249.394.164.474,82 100,00

Penggunaan SiLPA 2.249.394.164.474,82 2.249.394.164.474,82 100,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 150.000.000.000,00 100.000.000.000,00 66,67

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 150.000.000.000,00 100.000.000.000,00 66,67

PEMBIAYAAN NETTO 2.099.394.164.474,82 2.149.394.164.474,82 102,38

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) -0,00 2.962.013.670.056,76

136


2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program Prioritas

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk

membiayai program Prioritas dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada

tabel berikut :


137

Tabel: Realisasi Anggaran Prioritas Tahun 2020

Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan / Misi / Tujuan /

SasaranSasaranSasaranSasaran

ProgramProgramProgramProgram

PrioritasPrioritasPrioritasPrioritas

AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran

PaguPaguPaguPagu RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%%

1111 2222 3333 4444 5555 6666

MisMisMisMisi 1: i 1: i 1: i 1: Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda

dan penyandang disabilitasdan penyandang disabilitasdan penyandang disabilitasdan penyandang disabilitas

Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Berkarakter Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya Dan Keagamaan Di Masyarakat 8.799.135.250 7.199.891.957 81,82%

1,1 Program pendidikan politik masyarakat 1.264.647.000 1.234.663.000 97,63

1,2 Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

150.000.000

122.714.000 81,81

1,3 Program Pengembangan Nilai Budaya 7.384.488.250 5.842.514.957 79,12

Sasaran 2 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat 901.121.044.540 710.584.087.985 78,86%

2,1 Program Pengembangan Sekolah Kejuruan

150.000.000

23.426.575 15,62

2,2 Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas 352.826.996.545 248.552.440.754 70,45

2,3 Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 282.948.578.072 245.607.523.512 86,80

2,4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.390.502.900 6.635.036.001 79,08

2,5 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat 163.533.175.000 161.416.709.554 98,71

2,6 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan 4.830.000.000 4.732.133.400 97,97

2,7 Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System) 75.150.000.000 31.621.292.496 42,08

2,8 Program Pendidikan Luar Biasa 12.791.435.783 11.498.419.706 89,89

2,9 Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak

61.312.500

58.775.148 95,86

2,10 Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

439.043.740

438.330.840 99,84


138







Sasaran 3 : Meningkatnya Kesehatan Dan Gizi Masyarakat 49.369.342.041 45.004.927.470 91,16%

3,1 Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 10.383.554.299 10.155.137.149 97,80

3,2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.376.222.250 1.753.268.663 73,78

3,3 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan 36.609.565.492 33.096.521.658 90,40

Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan 2.579.051.300 2.052.527.567 79,58%

4,1 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan

51.237.500

50.505.015 98,57

4,2 Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak

526.750.000

96.272.355 18,28

4,3 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial 1.230.563.800 1.163.642.072 94,56

4,4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

770.500.000

742.108.125 96,32

Sasaran 5 : Meningkatnya Kewirausahaan Dan Prestasi Pemuda 2.297.308.445 2.189.734.949 95,32%

5,1 Program Peningkatan Prestasi Olahraga 1.942.703.445 1.856.519.226 95,56

5,2 Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

354.605.000

333.215.723 93,97

Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja 2.592.275.000 2.508.912.452 96,78%

6,1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja 2.592.275.000 2.508.912.452 96,78

Misi 2 : Misi 2 : Misi 2 : Misi 2 : Berdaulat daBerdaulat daBerdaulat daBerdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilanlam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilanlam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilanlam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran 7 : Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi Dan UMKM 4.052.304.000 3.592.606.555 88,66%

1,1 Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM 4.052.304.000 3.592.606.555 88,66

Sasaran 8 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.849.316.812 1.803.476.830 97,52%

2,1 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 99,05


139







329.477.200 326.356.700

2,2 Program Pembangunan Desa dan Kawasan

299.576.587

287.071.187 95,83

2,3 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.043.163.025 1.016.068.943 97,40

2,4 Program Kampung Iklim

177.100.000

173.980.000 98,24

Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Parwisata Terhadap Perekonomian Daerah 1.555.090.000 1.464.059.810 94,15%

3,1 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.555.090.000 1.464.059.810 94,15

Tujuan 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan

Sasaran 10 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah 2.290.825.000 2.215.092.165 96,69%

4,1 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri 2.290.825.000 2.215.092.165 96,69

Sasaran 11 : Meningkatnya Realisasi Investasi 2.095.075.000

623.874.000 29,78%

5,1 Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan 1.390.075.000

334.935.000 24,09

5,2 Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

705.000.000

288.939.000 40,98

Sasaran 12 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap Perekonomian Daerah 13.349.251.180 11.424.100.341 85,58%

6,1 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan 11.244.512.500 9.320.835.041 82,89

6,2 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 2.104.738.680 2.103.265.300 99,93

Sasaran 13 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Daerah 11.484.716.000 10.250.408.107 89,25%

7,1 Program Pengembangan Usaha Peternakan 4.423.275.000 4.181.130.744 94,53

7,2 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan 7.061.441.000 6.069.277.363 85,95

Sasaran 14 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah 12.198.130.000 10.369.781.600 85,01%

8,1 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 10.387.335.000 8.602.374.400 82,82

8,2 Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan

491.400.000

464.349.800 94,50


140







8,3 Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan

475.065.000

472.311.200 99,42

8,4 Program Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perkebunan

844.330.000

830.746.200 98,39

Sasaran 15 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah 9.526.545.000 8.036.936.498 84,36%

9,1 Program pengembangan perikanan tangkap 3.401.375.000 2.926.020.901 86,02

9,2 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan 1.895.815.000 1.876.455.707 98,98

9,3 Program Pengelolaan Ruang Laut 1.431.225.000 1.236.487.890 86,39

9,4 Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan 2.798.130.000 1.997.972.000 71,40

Sasaran 16 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Daerah 3.705.857.921 3.113.081.751 84,00%

10,1 Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 2.293.960.000 1.772.539.118 77,27

10,2 Program Pengelolaan DAS dan RHL

563.175.000

551.795.300 97,98

10,3 Program Perlindungan dan KSDAE

229.375.000

187.789.150 81,87

10,4 Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial

619.347.921

600.958.183 97,03

Sasaran 17 : Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah 4.055.112.500 2.549.600.699 62,87%

11,1 Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah 4.055.112.500 2.549.600.699 62,87

Misi 3 : Misi 3 : Misi 3 : Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahanBerdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahanBerdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahanBerdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar

Sasaran 18 : Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah 7.581.867.050 6.576.094.036 86,73%

1,1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan 6.896.662.050 5.958.194.000 86,39

1,2 Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP

685.205.000

617.900.036 90,18

Sasaran 19 : Meningkatnya Konetivitas Antar Kawasan 345.785.622.064 280.814.038.814 81,21%

2,1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 345.785.622.064 280.814.038.814 81,21


141







Sasaran 20 : Meningkatnya Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air 397.278.840.937 349.855.593.113 88,06%

3,1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 109.489.614.653 83.009.884.974 75,82

3,2 Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan 287.789.226.285 266.845.708.139 92,72

Sasaran 21 : Menurunnya Kawasan Kumuh 53.619.455.631 48.306.411.418 90,09%

4,1 Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman 53.619.455.631 48.306.411.418 90,09

Sasaran 22 : Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah 24.887.540.100 23.348.287.397 93,82%

5,1 Program Diversifikasi dan Konservasi Energi 23.137.709.000 21.840.311.176 94,39

5,2 Program Pengembangan Ketenagalistrikan 1.749.831.100 1.507.976.221 86,18

Misi 4 : Misi 4 : Misi 4 : Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutanBerdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutanBerdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutanBerdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 23 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 3.439.190.000 3.086.829.759 89,75%

1,1 Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 1.700.890.000 1.607.041.600 94,48

1,2 Program Tata Lingkungan 1.738.300.000 1.479.788.159 85,13

Sasaran 24 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana 4.296.691.139 3.763.621.868 87,59%

2,1 Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.008.111.345 3.480.598.030 86,84

2,2 Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah

288.579.794

283.023.838 98,07

Sasaran 25 : Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang 5.392.026.496 5.084.754.765 94,30%

3,1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 5.392.026.496 5.084.754.765 94,30

Misi 5 : Misi 5 : Misi 5 : Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publikBerdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publikBerdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publikBerdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik

Tujuan 7: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Dan Berorientasi Pelayanan Publik

Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efesien 5.400.985.000 4.581.559.975 84,83%

1,1 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1.224.285.000

941.664.550 76,92


142







1,2 Program Penguatan Kelembagaan 1.638.250.000 1.378.063.550 84,12

1,3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.538.450.000 2.261.831.875 89,10

Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas 3.194.367.752 3.027.964.052 94,79%

2,1 Program Peningkatan Pelayanan Publik

676.052.300

620.865.100 91,84

2,2 Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan

250.750.000

204.749.400 81,65

2,3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.267.565.452 2.202.349.552 97,12

Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel 1.148.904.100 1.094.155.279 95,23%

3,1 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

-

- -

3,2 Program pencegahan KKN 1.148.904.100 1.094.155.279 95,23


143

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa ;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Tugas Pembantuan adalah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat

kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah

Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan bertujuan untuk pencapaian kinerja,

efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pembangunan di daerah serta mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut,

diperlukan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan

kegiatan tugas pembantuan yang didanai dengan APBN dengan program dan

kegiatan desentralisasi yang dibiayai dari APBD. Pengalokasian dana tugas

pembantuan dimaksudkan untukmmenjamin tersedianya sebagian anggaran

Kementerian/ Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang

sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL)

yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Provinsi Kalimantan

Timur pada tahun 2020 menerima dana tugas pembantuan masing-masing dari

:


144

a. Kementerian Sosial

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c. Kementerian Pertanian

d. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim

3.1.1 Target Kinerja

Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kaltim memperoleh

alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk

pelaksanaan tugas pembantuan sebesar Rp. 67,302,009,000,- Dana

tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 5 (lima) Perangkat Daerah

tersebut adalah :

1. Dinas Sosial , menerima alokasi anggaran untuk melaksanakan

program pemberdayaan sosial dengan kegiatan Pemberdayaan

Komunitas Adat Terpencil (KAT). Jumlah anggaran yang diterima

pada program ini pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.859.836.000,-.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima

alokasi anggaran untuk melaksanakan program penyelenggaraan

jalan dengan kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan

kapasitas jalan nasional. Jumlah anggaran yang diterima sebesar

Rp. 16.083.265.000,-.

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima alokasi

anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) yaitu :

1) Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi; dan

2) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi.

Jumlah anggaran yang diterima untuk pelaksanaan program

di atas sebesar Rp. 912.258.000,-.

4. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menerima

alokasi anggaran untuk melaksanakan 3 (tiga) program yaitu :

1) Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil

tanaman pangan;

2) Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura;

dan

3) Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan

sarana pertanian.

Jumlah anggaran yang diterima untuk pelaksanaan program

di atas sebesar Rp. 35.009.259.000,-.


145

5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menerima alokasi

anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) program yaitu :

1) Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis

peternakan rakyat; dan

2) Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan

sarana pertanian.

Jumlah anggaran yang diterima untuk pelaksanaan program di

atas sebesar Rp. 4.133.774.000,-.

3.1.2 Realisasi

Capaian realisasi anggaran pelaksanaan tugas pembantuan yang

diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang

dilaksanakan oleh masing- masing perangkat daerah sebesar Rp.

66.426.192.999,- atau 98,70% dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Sosial

Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun

Anggaran 2020 yang diterima sebesar Rp. 3.859.836.000,-

dengan realisasi anggaran Rp. 3.707.064.000,- dengan capaian

98,11 %.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Rakyat




99,43 %.

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Anggaran 2020 yang diterima sebesar Rp. 912.258.000,- dengan

realisasi anggaran Rp. 806.832.800,- dengan capaian 88,44%.

4. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura




96,62 %.

5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan




95,39%.


146

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO K/LPNK DASAR

PELAKSANAAN PENUGASAN(TP)

PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN

LOKASI SKPD

PELAKSANA TP

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

(%) REALISASI CAPAIAN

KEGIATAN (%) KET.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

Kementerian Sosial Republik Indonesi

- Permenkeu RI Nomor 190/PMK.05/2012 ttg cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN

- SP DIPA-027.03.4.169123/2020 tanggal 12 Desember 2019

Program : Pemberdayaan Sosial

Kegiatan : Pemberdayaan komunitas Adat

Terpencil

Keluaran (Output)

1. Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil

(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan

2. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Samarinda Dinas Sosial Prov. Kaltim

Rp.3.859.836,000

Rp.3.787.064,000

98,11 Pembangunan rumah untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberian bantuan jaminan hidup untuk KAT, Bantuan peralatan rumah tangga untuk KAT, bantuan bibit tanaman untuk KAT, Pembangunan sarana dan prasarana untuk KAT, Pemberian bantuan alat pertanian untuk KAT, Pembangunan Gapura dan MCK KAT..

100


147

2.

Kementerian PUPR

- Permen PU Nomor 11/PRT/M/2011 ttg pedoman pelaksanaan kegiatan kementerian PU yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentasi dan tugas pembantuan.

- SP DIPA-033.6.4.169031/2020 tanggal 12 Desember

2019

Program : Penyelenggaraan jalan

Kegiatan : pelaksanaan preservasi dan

peningkatan kapasitas jalan nasional

Output :

1. Preservasi pemeliharaan rutin jalan

2. Preservasi rekonstruksi, rehabiltasi jalan

3. Preservasi rutin jembatan

4. Penanganan drainase,trotoar dan fasilitas

keselamatan jalan

5. Layanan dukungan manajemen satker

Rincian Kegiatan :

Samarinda Dinas PUPR dan PERA Prov. Kaltim

Rp.16.083.265.000

Rp.15.992.019.000

99,43

Pada kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan tercapai realisasi sesuai rencana, Preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan meskipun terdapat perubahan alokasi dimana alokasi rehabilitasi minor yang semula SYC menjadi MYC karena ada refocusing anggaran terkait COVID namun pelaksana di tahun 2020 telah sesuai dengan rencana, pada preservasi Rutin Jembatan dikerjakan sesuai rencana, pada Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan tidak terserap maksimal karena honorarium narasumber tersisa, layanan dukungan manajemen

1. 100 2. 100 3. 100 4. 98 5. 97,3

1


148

satker tidak terserap maksimal pada SPPD terkait COVID-19.

3.

Kementerian Pertanian

- Permentan RI Nomor 64 tgl 16 Desember 2016 ttg penugasan Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggungjawab pengelolaan dana tugas pembantuan provinsi.

- SP DIPA-018.06.4.169115/2020 tanggal 12 Desember 2019

Program :

1. Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis

peternakan rakyat

Kegiatan :

a. Peningkatan Produksi Pakan Ternak;

b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Hewan;

c. Penyediaaan Benih dan Bibit Serta

Peningkatan Produksi Ternak;

d. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk

Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan

Halal)

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Peternakan;

f. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Ternak.

Output :

a. Hijauan Pakan Ternak;

b. Mutu dan keamanan pakan;

c. Pencegahan dan Pengamanan Penyakit

Hewan;

d. Optimalisasi Reproduksi;

e. Pemenuhan persyaratan produk hewan yang

ASUH;

f. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk;

g. Pengendalian Pemotongan Betina produktif;

h. Layanan Dukungan Manajemen Satker;

i. Kelembagaan dan Usaha Peternakan;

j. Pengelolaan Informasi Pemasaran.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

Kalimantan Timur

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

Rp. 2.855.974.000,-

Rp. 1.277.800.000,-

Rp. 2.687.905.492,-

Rp. 1.255.448.565,-

94,12

98,25

Realisasi capaian 1 Ha dari target 1 Ha, 20 sampel dari target 20 sampel, 15.000 Dosis dari target 15.000 dosis dan 16.755 akseptor dari target 17.650 akseptor.

Realisasi capaian 7 unit

100

100


149

Kegiatan :

a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;

b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian;

c. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

Output :

a. Irigasi Perpompaan;

b. Layanan Dukungan Manajemen Satker;

c. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

lingkup Pembiayaan Pertanian.

dari target 7 unit, 1 laporan dari target 1 laporan dan 1 layanan dari target 1 layanan

Program :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Kegiatan :

a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;

b. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih

Tanaman Pangan;

c. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

pada Ditjen Tanaman Pangan; dan

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan

Output :

a. Kawasan Padi;

b. Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan

evaluasi (Daerah);

c. Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi

Bersertifikat;

d. Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan

Evaluasi (Daerah);

e. Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung

Bersertifikat;

f. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;

g. Sarana Pascapanen Tanaman Pangan;

h. Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman

Pangan; dan

i. Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan

Evaluasi (Pusat).

2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai

Tambah Hortikultura

Kalimantan Timur

Dinas pangan, tanaman pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim

Rp. 20.669.731.000,-

Rp. 2.469.923.000,-

Rp. 19.700.098.380

Rp. 2.460.289.300,-

95,31

99,61

- Kawasan

padi 3.800 Ha dasn bimbingan teknis 5 lokasi.

- Bantuan 12.00 Ha bimbingan teknis 1 lokasi dan benih jagung bersertifikat

15.050 ha - 1 layanan - Pasca

panen 72 unit, investasi hasil tanaman pangan 3 lokasi dan bimtek monitoring pusat 123 provinsi

- Kawasan bawang

100

100


150

Kegiatan :

a. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman

Obat;

b. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen

dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura;

c. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura;

dan

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura.

Output :

a. Kawasan Bawang Merah;

b. Kawasan Aneka Cabai;

c. Layanan Dukungan Manajemen Satker;

d. Kawasan Jeruk;

e. Kawasan Pisang;

f. Sarana Peningkatan Nilai Tambah

Hortikultura; dan

g. Prasarana Peningkatan Nilai Tambah

Hortikultura.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan :

a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;

b. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;

c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian; dan

d. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

Output :

a. Jaringan Irigasi Tersier;

b. Irigasi Perpompaan;

c. Embung Pertanian;

d. Optimasi Lahan;

e. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;

f. Layanan Dukungan Manajemen Satker;

g. e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk

Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani;

dan

h. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

lingkup Pembiayaan Pertanian.

Rp. 11.869.605.000,-

Rp. 11.667.167.300,-

98,29

merah, aneka cabai

- Kawasan Kelengkeng

- Peningkatan akses pasar hortikultura, persentase penurunan volume impor produk,

peningkatan nilai tambah produk hortikultura

- Embung Pertanian 5 unit, perpompaan wilayah tengah, 6 unit rehab jaringan irigasi tersier 38 unit

- Optlah 45,00 Km persegi

- Layanan operasional satker 11 lokasi

- E-RDKK peredaran penerimaan pupuk bersubsidi 10 lokasi

- Bimtek evaluasi monitoring di 33 lokasi.

100


151

4 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi

DIPA-067.08.4.35046/2020

Program :

1. Program Pembangunan dan pengembangan

kawasan transmigrasi

Kegiatan :

a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan

Transmigrasi;

b. Pengembangan usaha transmigrasi;

c. Pengembangan sosial budaya transmigrasi;

dan

d. Pelayanan pertanahan transmigrasi

Output :

a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;

b. Kawasan Transmigrasi Prioritas yang

Dikembangkan Ekonominya;

c. 'Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan

layanan sosial budayanya; dan

d. Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan

Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran.

2. Program Penyiapan kawasan dan

pembangunan permukiman transmigrasi

Kegiatan :

a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi;

dan

b. Pembangunan permukiman transmigrasi.

Output :

a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;

b. Layanan Perkantoran; dan

c. Satuan Permukiman yang Dibangun dan

Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas

3. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kerja dan Produktivitas

Kegiatan :

Kalimantan Timur

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim

Rp. 784.351.000,-

Rp. 127.907.000,-

Rp. 3.638.881.000,-

Rp. 681.352.800,-

Rp. 125.480.000,-

Rp. 3.579.978.372,-

86,87

98,10

98,38%

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Layanan Perkantoran; Satuan Permukiman yang dibangun dan fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Kawasan Transmigrasi Prioritas yang dikembangkan ekonominya; kawasan transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya; bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak milik atas tanah transmigran. Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang

90,77

100

100%


152

a. Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas

yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga

b. Peserta yang mengikuti pemagangan dalam

negeri

c. Tenaga kerja di sektor proritas yang

meningkat produktivitasnya di kawasan

prioritas

d. Institusi yang menjadi jejaring peningkatan

produktivitas.

4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan

Pengembangan Sistem Pengawasan

a. Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan

penyidikan norma

b. Peningkatan penerapan norma keselamatan

kesehatan kerja

c. Peningkatan penerapan norma kerja dan

jaminansosial tenaga kerja

d. Dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya DITJEN Pembinaan pengawasan

ketenagakerjaandan keselamatan dan

kesehatan kerja

Rp. 340.989.000,-

Rp. 189.020.180,-

29.00%

ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga; Peserta yang mengikuti Pemagangan Dalam Negeri; Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya di Kawasan Prioritas; Institusi yang menjasi Jenjaring Peningkatan Produktivitas. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan; Perusahan yang mematuhi norma Keselamatan danKesehatan Kerja (K3); Perusahaan di Kawasan Industri yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Perusahaan di Kawasan Industri yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

31.00%


153

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah

Kabupaten/Kota

Tidak ada Penugasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada

daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2020.

3.3 Permasalahan dan Kendala

1. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran tidak melibatkan

Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pembantuan sehingga

program kegiatan yang disusun tidak menjawab isu yang terjadi

didaerah.

2. Mekanisme koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi dari Pusat

sampai ke Daerah masih belum berjalan secara optimal, sehingga

berdampak pada tidak efektifnya proses perencanaan, pelaksanaan dan

pelaporan realisasi kegiatan di daerah.

3. Ketidaksesuaian antara alokasi dana dalam DIPA dengan usulan alokasi

dana kegiatan yang telah diusulkan oleh daerah sehingga kegiatan yang

dilaksanakan tidak dapat berjalan optimal.

4. Keterlambatan dalam penyampaian/penerbitan DIPA, Petunjuk

Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan ke daerah

sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan di daerah

karena minimnya waktu pelaksanaan dan tidak adanya acuan untuk

menjalankan kegiatan;

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas

maupun kuantitas untuk menjalankan program/kegiatan Tugas

Pembantuan di daerah.

6. Beragamnya format pelaporan yang dikeluarkan oleh masing-masing

Kementerian/Lembaga menghambat dalam proses pelaporan.

7. Ketidakselarasan kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker) yang terdapat di

Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat yang menjadi

penanggungjawab dan pelaksana di daerah, sehingga menyebabkan

pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala.

8. Standarisasi biaya APBN (perjalanan dinas dalam daerah, transportasi,

konsumsi dan lain-lain) yang dialokasikan terhitung rendah dan tidak

relevan dengan kondisi didaerah terutama biaya perjalanan dinas atau

biaya monitoring ke Perbatasan, sehingga kegiatan menjadi terkendala.

9. Recofusing anggaran dampak pandemi Covid-19 menjadi masalah

karena ada beberapa kegiatan yang tidak terserap.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

1. Isu-isu strategis perlu disusun sebelum membuat RKA-KL sehingga

kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar mengakomodir apa yang

menjadi isu strategis di daerah sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan

dapat sinergi dengan kebijakan dan usulan Pemerintah Daerah;

2. Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah, antar Perangkat

Daerah Provinsi, dan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota pengelola


154

APBN secara berkelanjutan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penguatan

kapasitas aparatur dan dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan

efisien;

3. Pemerintah Pusat sebaiknya lebih memperhatikan dan mengakomodir

dengan lebih baik setiap usulan kegiatan dan anggaran yang telah

diajukan oleh daerah.

4. Pemerintah Pusat diharapkan dapat melakukan penyampaian DIPA,

juklak dan juknis ke daerah secara lebih cepat dan tepat waktu;

5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana Tugas

Pembantuan didaerah melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop

serta bimtek secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan

tersebut perlu dilakukan karena aparatur yang bertugas seringkali

mengalami mutasi/dipindahkan ke Perangkat Daerah lain;

6. Perlu penyeragaman format pelaporan APBN secara on line,

sehingga fungsi pengendalian evaluasi dapat berjalan dengan optimal;

7. Sinkronisasi struktur Organisasi/Kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker)

Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat;

8. Evaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan yang

telah dilaksanakan, sebagai feedback untuk perbaikan pelaksanaan

kegiatan pada tahun berikutnya.


155

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan daerah untuk

Provinsi terdiri dari 2 (dua) layanan, yaitu :

a. Pendidikan Menengah; dan

b. Pendidikan Khusus.

4.1.2. Taget Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Provinsi Bidang Pendidikan meliputi :

1. Untuk indikator pelayanan Pendidikan Menengah dengan Jumlah

Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan

menengah target pencapaiannya adalah 100%

2. Untuk indikator Pendidikan Khusus dengan Jumlah Warga Negara

Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang

berpartisipasi dalam pendidik khusus target pencapaiannya adalah

100%

Tabel 4.1.

Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO LAYANAN/INDIKATOR SPM SATUAN TARGET

1

Pendidikan Menengah dengan Jumlah

Warga Negara Usia 16-18 tahun yang

berpartisipasi dalam pendidikan

menengah

Orang

161.362

2

Pendidikan Khusus dengan Jumlah

Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang

termasuk dalam penduduk disabilitas

yang berpartisipasi dalam pendidik

khusus

Orang

3.074

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Target Capaian baik

Nasional maupun Daerah sebesar 100% pada Jenis Pelayanan Dasar

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Sedangkan untuk indikator


156

digunakan Jumlah Penduduk yang bersekolah dan Penduduk Usia

Sekolah.

4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh

Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan

indikator dan target pencapain yang telah ditetapkan sebelumnya,

realisasi pada tahun 2020 dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal

bidang Pendidikan di Kalimantan Timur oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2.

Realiasi Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan


NO LAYANAN/INDIKATOR SPM TARGET REALISASI

%

CAPAIAN

1 Pendidikan Menengah

dengan Jumlah Warga

Negara Usia 16-18 tahun

yang berpartisipasi dalam

pendidikan menengah

161.362 156.586 97,04%

2 Pendidikan Khusus dengan

Jumlah Warga Negara Usia

4 – 18 tahun yang termasuk

dalam penduduk disabilitas

yang berpartisipasi dalam

pendidik khusus

3.074 2.513 81,75%

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2020 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki capaian pada setiap jenis

pelayanan dasar. Pada pendidikan menengah jumlah penduduk usia sekolah

sebanyak 161.586 dan jumlah penduduk yang bersekolah sebanyak 156.586

sehingga mendapatkan capaian sebesar 97,04%. sedangkan pendidikan

khusus jumlah penduduk usia sekolah sebanyak 3.074 dan jumlah penduduk

bersekolah sebanyak 2.513 sehingga mendapatkan capaian sebesar

81,75%.


157

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang

Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Timur

mengacu pada tetapan Anggaran Per-Program dan Kegiatan ditahun 2020,

dimana dana APBD Murni dan APBD Perubahan dialokasikan sebesar Rp.

1.937.114.571.107,89 dan realisasi sebesar Rp. 1.692.544.815.917,93.

Dana APBD tersebut meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung, dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3.

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan


No Program/Kegiatan

Alokasi Anggaran (Rp)

Alokasi Realisasi

1. Program Peningkatan

Pendidikan dan

Pengembangan Sumber

Daya Masyarakat

163.533.175.000,00 161.416.709.554,00

2. Program

Penanggulangan

Kemiskinan Bidang

Pendidikan

4.830.000.000,00 4.732.133.400,00

3. Pelatihan Bagi Pendidik

Untuk Memenuhi Standar

Kompetensi

5.235.706.000,00 5.125.563.951,00

4. Program Pendidikan Luar

Biasa

7.941.562.000,00 7.120.163.233,00

5. Program Pendidikan

Sekolah Menengah Atas

180.121.589.150,00 97.442.871.092,54

6. Program Pendidikan

Sekolah Menengah

Kejuruan

138.358.814.600,00 123.560.246.549,86

7. BOSNAS dan BOSDA

SMA/SMK/SLB Negeri

134.102.779.151,40 125.584.377.725,00


158

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang

terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam

penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan meliputi pegawai di

lingkungan Disdikbud Prov. Kaltim. Adapun kondisi Sumber Daya Manusia

yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan


No Jumlah Pegawai

Kualifikasi

Pendidikan

Pangkat / Golongan

Pejabat Struktural

1 232 Org SD : 3 Org I/a : 0 Org Eselon

II/a

: 1 Org

SMP : 4 Org I/b : 0 Org Eselon III/a

: 8 Org

SMA : 37 Org I/c : 3 Org Eselon III/b

: 1 Org

D1 : 0 Org I/d : 3 Org Eselon IV/a

: 24 Org

D2 : 0 Org II/a : 10 Org Non Eselon

: 198 Org

D3 : 8 Org II/b : 5 Org

D4 : 0 Org II/c : 26 Org

S1 : 94 Org II/d : 5 Org

S2 : 86 Org III/a : 9 Org

S3 : 0 Org III/b : 39 Org

III/c : 11 Org

III/d : 35 Org

IV/a : 31 Org

IV/b : 51 Org

IV/c : 4 Org

IV/d : 0 Org

IV/e : 0 Org


159

Berdasarkan tabel diatas, sekitar 77,6% dukungan personil di

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur,

Fungsional Pengawas, UPTD Tekkom, UPTD Taman Budaya, dan UPTD

Museum Mulawarman memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau lebih.

Sedangkan untuk pejabat struktural/eselon secara keseluruhan sebanyak 34

orang dan non-eselon sebanyak 198 orang.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang

dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan

eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan

yang ditempuh. Pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan

Timur secara umum mengalami perkembangan kea rah yang lebih baik. Hal

tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni

dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah

setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan.

Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang

sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan

yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun perm asalahan yang

dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Permasalahan

1. Disdikbud Prov. Kaltim melayani Pendidikan ditingkat SMA/SMK/SLB

yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, sehingga

untuk penerapan SPM masih terkendala dengan letak geografis

seperti akses yang sulit dijangkau ke daerah ataupun sekolah-

sekolah kategori 3T (Terpencil, Tertinggal dan Terluar).

2. Untuk menjalankan Program dan Kegiatan di 10 Kabupaten/Kota se-

Provinsi Kalimantan Timur sangat diperlukan keterlibatan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang sangat banyak. Mulai dari pemerintah

baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, satuan pendidikan,

masyarakat dan lain-lainya.

b) Solusi

1. Perlu perencanaan dan penganggaran yang cukup untuk memenuhi

kebutuhan Pendidikan setiap daerah di 10 Kabupaten/Kota se-


160

Kalimantna Timur baik untuk Pendidik, Peserta Didik maupun Mutu

Satuan Pendidikannya.

2. Membuat kerjasama dengan melibatkan pemerintah baik ditingkat

provinsi maupun kabupaten/kota serta lembaga/organisasi

masyarakatnya lainnya yang memiliki visi sama dalam SPM

pendidikan.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Provinsi

terdiri dari 2 (dua) layanan, yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

2. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa

Provinsi (Pandemi Covid-19).

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Provinsi Bidang Kesehatan meliputi :

1. Untuk indikator pelayanan kesehatan akibat bencana dan/atau

berpotensi bencana provinsi target pencapaiannya adalah 100%

2. Untuk indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luat

biasa Provinsi (Pandemi Covid-19) target pencapaiannya adalah 100%

Penetapan target jumlah sasaran pada tahun 2020 berdasarkan data

estimasi penduduk yang mengalami krisis kesehatan akibat berpotensi

bencana dan kondisi kejadian luar biasa Provinsi (Pandemi Covid-19) yang

ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun

target pencapaian SPM terhadap isu kesehatan dapat digambarkan pada

tabel indikator berikut berikut :

Tabel 4.5.

Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan


NO LAYANAN/INDIKATOR SPM SATUAN TARGET

1

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk

Terdampak Krisis Kesehatan Akibat

Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Provinsi

Orang

431.657


161

2

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk

Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa

Provinsi (Pandemi Covid-19)

Orang

163.724

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur memiliki target pada setiap jenis pelayanan dasar. Pada

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat

Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi, sebanyak 4631.657 orang

dan jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi (Pandemi

Covid-19) sebanyak 163.724 Orang.

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh

Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan

indikator dan target pencapain yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi

pada tahun 2020 dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan di Kalimantan Timur oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Timur bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.6.

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan


NO LAYANAN/INDIKATOR SPM REALISASI % CAPAIAN

1 Pelayanan Kesehatan bagi

Penduduk Terdampak Krisis

Kesehatan Akibat Bencana

dan/atau Berpotensi

Bencana Provinsi

Tidak Terjadi

Bencana/ Potensi

Bencana Provinsi

-

2 Pelayanan Kesehatan Bagi

Penduduk Pada Kondisi

Kejadian Luar Biasa Provinsi

(Pandemi Covid-19)

160.237 98 %

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur memiliki realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan

pada setiap jenis pelayanan dasar. Pada Pelayanan Kesehatan bagi


162

Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Tidak terjadi/ atau tidak

berpotensi bencana, sedangkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk

Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi (Pandemi Covid-19)

sebanyak 160.237 Orang sehingga mendapatkan capaian sebesar

98%.


Dalam penganggaran pada tahun 2020 difokuskan kepada

penanganan Pandemi Covid-19 yang masih belum optimal pada kegiatan

Belanja Tidak Terduga. Adapun alokasi penganggaran terkait layanan

SPM Provinsi yang ada di dinas Kesehatan adalah sebagai berikut

Tabel 4.7.

Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan


No Program/Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp)

Alokasi Realisasi

1 Pengadaan Alat Pelindung

diri (APD)

Penanggulangan Covid 19

17.136.655.000

16.760.050.166

2 Belanja Tidak Terduga

(BTT) 169.235.252.204 80.563.345.992


Sumber daya manusia yang ikut berperan dalam upaya pencapaian

SPM oleh daerah adalah dari berbagai lintas program dan lintas sektor di

seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit,

Laboratorium Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) diantaranya

adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Medis (Dokter)

2. Tenaga Paramedis (Perawat, Bidan dll)

3. Tenaga Surveilans/Epidemiolog

4. Analis Kesehatan

5. Tenaga Penyuluh Kesehatan (Promosi Kesehatan)

6. Sanitarian/Entomolog

7. Tenaga Laboratorium


Dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan terdapat permasalahan

dalam pelaksanaannya antara lain:


163

a) Permasalahan

1. Sumber daya tenaga kesehatan yang terbatas.

2. Kapasitas tenaga kesehatan yang kurang memadai dalam

penanggulangan KLB.

3. Keterbatasan Ruang Isolasi pada Rumah Sakit Rujukan.

4. Ketidakdisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

b) Solusi

1. Memberdayakan tenaga kesehatan yang ada pada Dinas

Keseahetan Provinsi Kaltim, Rumah Sakit dan melakukan

rekrutmen tenaga kontrak kesehatan.

2. Mengikuti pelatihan yang di selenggarakan oleh Kementrian

Kesehatan dan melakukan koordinasi dengan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim serta lintas

sektor terkait.

3. Menyiapkan Rumah Sakit Karantina untuk isolasi mandiri yang

memanfaatkan Gedung Badan Peningkitan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Provinsi Kaltim.

4. Adanya regulasi (aturan) Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum


Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum untuk


1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional

Lintas Kabupaten/Kota.

4.3.2 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Target pencapaian SPM Provinsi Bidang Pekerjaan Umum meliputi :

1. Pemenuhan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas

Kabupaten/Kota.

Target tersebut bergantung kepada besarnya GAP capaian layanan

SPAM dan SPALD oleh Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

Kalimantan Timur. Sehingga untuk menentukan target, diperlukan finalisasi

terlebih dahulu terhadap data capaian seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah


164

Provinsi Kalimantan Timur. Ditargetkan pencapaian SPM ini nantinya akan

mendukung pula capaian akses air minum dan akses sanitasi secara Nasional

yang tergambar dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 4.8.

Target Capaian Air Minum dan Sanitasi Nasional dan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No Kegiatan Target Nasional 2024 Target Daerah 2024

1. Akses Air Minum Layak 100 % 100 %

2. Akses Air Minum Aman 15 % 15 %

2. Akses Air Limbah Layak 90 % 100 %

3. Akses Air Limbah Aman 15 % 13 %

4.3.3 Realisasi

Adapun capaian pemenuhan SPM Provinsi bidang Pekerjaan Umum

meliputi Pemenuhan Akses Air Minum dan Akses Air Limbah ialah sebagai

berikut :

1. Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini belum memiliki SPAM (Sistem

Penyediaan Air Minum) Regional dan SPAL (Sistem Pengelolaan Air

Limbah) Regional.

2. Berdasarkan Point 1 diatas, maka pencapaian kinerja Penyelenggaraan

SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur saat ini dapat dikatakan

100%, karena belum memiliki tanggung jawab pemenuhan Capaian

SPAM/SPALD melalui penyelenggaraan SPAM/SPAL Regional (Sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018).

Sementara itu, Pengampu SPM Provinsi Bidang Pekerjaan Umum juga

melakukan perhitungan rekapitulasi SPM Kabupaten/Kota, sebagai bagian dari

proses penentuan dan pencapaian target SPM Provinsi. Rekapitulasi data

SPM ini capaian SPAM dan SPALD pada 3 Kota dan 7 Kabupaten di wilayah

Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebagai berikut :


165

Tabel 4.9.

Realisasi Capaian SPM Air Minum Bidang Pekerjaan Umum

Provinsi Kalimantan Timur 2020

No.

Kabupaten/Kota

JUMLAH PENDUDUK

PENDUDUK TERLAYANI

Cakupan

Pelayanan

(%)

Kota

1 Samarinda 953.406 696.274 73,03

2 Balikpapan 649.406 517.980 79.72

3 Bontang 181.618 177.920 93,77

Kabupaten

4 Paser 269.453 171.684 63,72

5 Penajam Paser Utara

172.563 53.301 30,89

6 Kutai Timur 398.296 161.720 40,60

7 Kutai Kartanegara 676.657 351.163 51,90

8 Kutai Barat 165.850 81.211 48,97

9 Berau 144.687 90.059 53,87

10 Mahakam Ulu 30.321 4.111 13,56

Total Cakupan Administrasi 3.673.115 2.325.449 64,53

Total Cakupan Teknis 69,56 Sumber : Data Perhitungan Dokumen RISPAM Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Tabel 4.10.

Realisasi Capaian SPM Air Limbah Bidang Pekerjaan Umum


No.

Kabupaten/Kota

JUMLAH PENDUDUK

PENDUDUK TERLAYANI

Cakupan Pelayanan

(%)

Kota

1 Samarinda 953.406 953.406 100

2 Balikpapan 649.406 622.975 95,93

3 Bontang 181.618 181.618 100

Kabupaten

4 Paser 269.453 233.373 86,61

5 Penajam Paser Utara

172.563 158.240 91,70

6 Kutai Timur 398.296 359.462 90,25

7 Kutai Kartanegara 676.657 459.314 67,88

8 Kutai Barat 165.850 131.469 79,27

9 Berau 144.687 122.636 84,76

10 Mahakam Ulu 30.321 27.210 89,74

Total Cakupan Administrasi 3.673.115 3.046.114 82,93

Sumber : Analisa Data Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman DPUPR Kaltim, 2020

Adapun data diatas masih bersifat capaian sementara, dan akan

direview kembali bersamaan dengan masuknya data matrik tabel SPM air


166

minum dan air limbah, yang saat ini masih dalam proses pengumpulan dan

validasi data oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan

Timur.


Sebagai upaya penerapan dan pemenuhan SPM Provinsi Bidang

Pekerjaan Umum, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

mengalokasikan Anggaran melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Perumahan Rakyat, serta kerjasama lain dari berbagai lintas

instansi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebagai berikut :

Tabel 4.11.

Penerapan Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum


No

Program/Kegiatan


Alokasi Realisasi

1. Pembinaan Penerapan SPM Kab/Kota 150.000.000,00

80.000.000,00

(Akibat Pemotongan

Anggaran Covid 19)

2. Workshop Pelatihan Bidang

Air Minum Dan Penyehatan

Lingkungan

200.000.000,00

90.000.000,00

(Akibat Pemotongan

Anggaran Covid 19)

3. Pemutakhiran Dokumen

Rispam Provinsi Kalimantan

Timur

100.000.000,00 100.000.000,00

Sumber : Analisa Data Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman DPUPR Kaltim, 2020


Dukungan personil dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Provins Kalimantan Timur, maka akan dibentuk Tim Penerapan SPM PU,

dengan Draft SK Tim sebagaimana terlampir sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Rakyat, Provinsi Kalimantan Timur.

2) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan


3) Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Perumahan Rakyat, Provinsi Kalimantan Timur.

4) Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Provinsi Kalimantan Timur.

5) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum,



167

6) Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Perumahan Rakyat, Provinsi Kalimantan Timur.

7) Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan


8) Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Perumahan Rakyat, Provinsi Kalimantan Timur.

9) Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Karya Dinas Pekerjaan Umum,


10) Kepala Seksi Perencanaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Provinsi Kalimantan

Timur.

11) Kepala Seksi Tata Bangunan & Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Provinsi

Kalimantan Timur.

12) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bidang Cipta

Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan


13) Staff Teknis Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan



Dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi

Kalimantan Timur selama Tahun 2020 terdapat masalah dalam

pelaksanaannya antara lain :

a) Permasalahan

1. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap Standar

Pelayanan Minimal. Hal ini berimbas pada tidak sepenuhnya program

dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM dapat termuat dalam

dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat

Daerah.

2. Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari

sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama

untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data).

3. Hingga tahun 2020, Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki SPAM

dan SPALD Regional dikarenakan beberapa alasan teknis dan non

teknis, yakni :


168

a. Dokumen Perencanaan RISPAM Provinsi baru saja disahkan pada

akhir tahun 2019, sehingga implementasinya belum dimulai pada

tahun 2019, dan ditargetkan akan dilaksanakan mulai tahun 2021.

b. Belum adanya Dokumen Perencanaan SPAL Regional.

c. Implementasi pembangunan SPAM dan SPALD Regional di

Provinsi Kalimantan Timur terkendala oleh Kondisi Geografis dan

Topografi antar Kabupaten/Kota yang memiliki elevasi wilayah

yang sangat variatif, administrasi antar Kabupaten/Kota yang

dibatasi dengan zona bufferzone berupa hutan, lembah dan

pegunungan. Segingga kedua hal tersebut kemudian mempersulit

penyelenggaraan SPAM dan SPALD secara Regional Lintas

Kabupaten/Kota. (Dalam artian kelayakannya dipertanyakan)

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang belum berorientasi terhadap

penerapan SPM Provinsi.

5. Ketersediaan data belum optimal yang dipengaruhi oleh kesulitan

mendapatkan data/laporan SPM dari perangkat daerah terkait

(Kabupaten/Kota dan Level Provinsi). Akibatnya terjadi keterlambatan

dalam analisis data dan pelaporan tidak tepat waktu sesuai yang

diharapkan.

b) Solusi

Selanjutnya sebagai upaya penyelesaian permasalahan

penerapan SPM tersebut diatas, maka dilakukan langkah dan tindakan

sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan penerapan SPM kepada

Kabupaten/Kota.

2. Melakukan advokasi Internal Instansi Dinas PUPR-PERA dalam

prioritas penerapan SPM.

3. Membentuk UPT SPAM Regional sebagai Operator Pelaksanaan

SPAM Regional.

4. Menyusun Dokumen RISPALD Provinsi sebagai upaya awal rencana

penyelenggaraan SPALD Regional.


169

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat untuk


1. Peyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

2. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena

Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Penetapan target terbagi menjadi dua, yaitu Target Capaian Nasional

dan Target Capaian Daerah yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.12.

Terget Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat


No

Jenis

Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target

1 Peyediaan dan

Rehabilitasi Rumah

Layak Huni bagi Korban

Bencana

Program berkaitan

dengan Penyediaan dan

Rehabilitasi Rumah layak

huni bagi korban bencana

100 %

2

Penyediaan Rumah

Layak Huni bagi

masyarakat yang terkena

Relokasi Program

Pemerintah Daerah

Provinsi

Program berkaitan

dengan Penyediaan

Rumah Layak Huni bagi

masyarakat yang terkena

Relokasi Program

Pemerintah Daerah

Provinsi

100 %

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2020 Dinas PUPR & PERA Provinsi

Kalimantan Timur memiliki target pada setiap jenis pelayanan dasar Bidang

Perumahan dan Pemukiman. Pada Peyediaan dan Rehabilitasi Rumah

Layak Huni bagi Korban Bencana memiliki target 100% dan Penyediaan


170

Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program

Pemerintah Daerah Provinsi juga memiliki target 100%.

4.4.3 Realisasi

Berdasarkan target pencapain yang telah ditetapkan sebelumnya,


bidang Perumahan Rakyat di Kalimantan Timur oleh Dinas PUPR &

PERA Bidang Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur,

bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.13.

Realisasi Pencapain SPM Bidang Perumahan Rakyat


No

Jenis

Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi

1 Peyediaan dan

Rehabilitasi Rumah Layak

Huni bagi Korban Bencana

Program berkaitan

dengan Penyediaan dan

Rehabilitasi Rumah

layak huni bagi korban

bencana

NA

2

Penyediaan Rumah Layak

Huni bagi masyarakat

yang terkena Relokasi

Program Pemerintah

Daerah Provinsi

Program berkaitan

dengan Penyediaan

Rumah Layak Huni bagi

masyarakat yang

terkena Relokasi

Program Pemerintah

Daerah Provinsi

33.33%

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2020 Dinas PUPR & PERA Bidang

Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur memiliki capaian

pada setiap jenis pelayanan dasar. pada Peyediaan dan Rehabilitasi

Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana terdapat 0 dan mendapatkan

capaian sebesar 0%, sedangkan Rumah Layak Huni bagi masyarakat

yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi sebesar

33.33 %.


171


Alokasi anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang

Perumahan Rakyat oleh Dinas PUPR & PERA Bidang Perumahan dan

Permukiman Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada tetapan Anggaran

Per-Program dan Kegiatan ditahun 2020, dimana dana APBD Murni dan

APBD Perubahan dialokasikan sebesar Rp 43.276.355.181,25,-. Dana

APBD tersebut meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Adapun alokasi anggaran terhadap isu SPM bidang Perumahan Rakyat

dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.14.

Realisasi Anggaran Penerepan SPM Bidang Perumahan Rakyat


No. Program/Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp)

Alokasi Realisasi

1. Pembangunan Rumah Layak & Prasarana Sarana dan Utilitas

36.729.313.200,00 -

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh

10.000.542.431,25 -

3. Identifikasi Kawasan Potensial Perumahan dan Permukiman Untuk Relokasi di Prov. Kaltim

400.000.000,00 362.989.000,00

4. Identifikasi Kawasan Strategis

Provinsi & Kawasan Lintas Batas

Kab/Kota di Prov. Kaltim

600.000.000,00 516.153.000,00

5. Standar Pelayanan Minimal

Bidang Perumahan dan

Permukiman

239.700.450,00 228.151.000,00

6. Perencanaan & Pengawasan

Pembangunan Perumahan dan

Kawasan Kumuh

6.889.600.000,00 -

7. Koordinasi Bidang Bidang SPM

Perumahan 10 Kabupaten/Kota

se-Kaltim Tahun 2020 (ABT)

100.000.000,00 99.998.000,00


Dukungan personil pada Dinas PUPR & PERA khususnya di Bidang

Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur dalam

penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat.

Adapun kondisi Sumber Daya Manusia yang ada adalah sebagai berikut:


172

Tabel 4.15.

Jumlah Dukungan Personil di Lingkungan Bidang Perkim


No Jumlah

Pegawai

Kualifikasi

Pendidikan

Pangkat /

Golongan Pejabat Struktural

1 26 Org SD : 0 Org I/a : 0 Org Eselon II/a : 0 Org

SMP : 1 Org I/b : 0 Org Eselon III/a : 0 Org

SMA : 8 Org I/c : 0 Org Eselon III/b : 1 Org

D1 : 0 Org I/d : 0 Org Eselon IV/a : 3 Org

D2 : 0 Org II/a : 4 Org Non Eselon : 22 Org






III/c : 2 Org

III/d : 4 Org

IV/a : 3 Org

IV/b : 1 Org

IV/c : 0 Org

IV/d : 0 Org

IV/e : 0 Org

Berdasarkan tabel diatas, sekitar 86,36% dukungan personil di

lingkungan Bidang Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan

Timur memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau lebih. Sedangkan untuk

pejabat struktural/eselon secara keseluruhan sebanyak 4 orang dan non-

eselon sebanyak 22 orang.


Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi

Kalimantan Timur selama Tahun 2020 terdapat masalah dalam

pelaksanaannya antara lain :


173

a) Permasalahan

1. Keterbatasan anggaran dalam mendukung kemampuan daerah

sebagai penyelenggara utama SPM.

2. Pemerintah Daerah merasa kegiatan yang harus dilakukan hanya

sebatas 2 layanan di SPM saja, sehingga jika tidak ada kejadian

bencana atau relokasi dianggap tidak ada kegiatan.

3. Permasalahan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

4. Kesulitan pemerintah daerah dalam perhitungan capaian dan

pelaporan ketika tidak ada kejadian bencana.

b) Solusi

1. Dapat memanfaatkan sumber pendanaan selain APBD, misalnya

DAK, bantuan APBN, CSR dan sebagainya.

2. SPM merupakan kegiatan minimal yang wajib dilaksanakan dan

diprioritaskan oleh pemerintah daerah sebelum kegiatan lainnya.

3. Pelaksanaan SPM bencana sesuai dengan SK penetapan bencana

provinsi/kab/kota, penetapan program pemerintah provinsi/kab/kota

berdasarkan cakupan wilayahnya.

4. Bila tidak terjadi bencana atau jika belum memprogramkan relokasi,

capaian tidak dihitung atau N/A tetapi dilaporkan kendala

permasalahan, data – data dukung hasil pendataan.

5. Perlunya ada masukan kepada tim anggaran bahwa alokasi

anggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman harus masuk

dalam belanja urusan wajib, sehingga alokasi anggaran bidang

perumahan dan kawasan permukiman menjadi wajib dan mengikat.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk Provinsi terdiri dari 1 (satu)

layanan, yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Penyelenggaraan Ketenteraman dan

ketertiban masyarakat dapat dilihat dalam tabel indikator sebagai berikut :


174

Tabel 4.16.

Target Pencapaian SPM di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Timur memiliki target pada setiap jenis pelayanan dasar

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

memiliki target sebanyak 47 dokumen Penyelenggaraan penegakkan produk

hukum daerah provinsi Kaltim, 244 dokumen Penyelenggaraan

ketentraman umum dan ketertiban masyarakat, 34 dokumen

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat, 50 dokumen Penyelenggaraan

penanganan bencana pemadaman kebakaran.

4.5.3 Realisasi



bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di

Kalimantan Timur oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Timur, bisa dilihat dari tabel berikut :

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Satuan Target

Cakupan Target Fisik

1 Penyelenggaraan

penegakkan produk

hukum daerah provinsi

Kaltim.

Cakupan Penegakkan Perda dan Perkada

%

85%

47

Dokumen

2 Penyelenggaraan

ketentraman umum

dan ketertiban

masyarakat

Cakupan

penyelenggaraan

ketentraman umum

dan ketertiban masyarakat

%

83%

244

Dokumen

3 Penyelenggaraan

perlindungan

masyarakat

Cakupan

penyelenggaraan

perlindungan masyarakat

%

83%

34

Dokumen

4 Penyelenggaraan

penanganan bencana

pemadaman

kebakaran

penanganan

bencana

pemadaman kebakaran

%

70%

50

Dokumen


175

Tabel 4.17.

Realisasi SPM di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Paraja


B

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Timur Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat di Kalimantan Timur memiliki capaian realisasi

sebanyak 78,72% Penyelenggaraan penegakkan produk hukum daerah

provinsi Kaltim, 35,37% Penyelenggaraan ketentraman umum dan

ketertiban masyarakat, 78,26% Penyelenggaraan perlindungan

masyarakat, dan 99,99% Penyelenggaraan penanganan bencana

pemadaman kebakaran.


Alokasi anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada tetapan

Anggaran Per-Program dan Kegiatan ditahun 2020, dimana dana APBD

Murni dan APBD Perubahan dialokasikan sebesar Rp 1.582.0857.900,00,-.

Adapun alokasi anggaran terhadap isu SPM Bidang Bidang Ketentraman,

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Realisasi

Fisik Realisasi

Target

1 Penyelenggaraan

penegakkan

produk hukum

daerah provinsi

Kaltim.

Cakupan Penegakkan Perda dan Perkada

%

47

Dokumen

78,72%

2 Penyelenggaraa

n ketentraman

umum dan

ketertiban

masyarakat

Cakupan

penyelenggaraan

ketentraman

umum dan

ketertiban masyarakat

%

132

Dokumen

35,37%

3 Penyelenggaraan

perlindungan

masyarakat

Cakupan

penyelenggaraan

perlindungan masyarakat

%

34

Dokumen

78,26 %

4 Penyelenggaraan

penanganan

bencana

pemadaman

kebakaran

penanganan

bencana

pemadaman kebakaran

%

45

Dokumen

99,99%


176

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat digambarkan pada

tabel berikut :

Tabel 4.18.

Alokasi Anggaran SPM di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Paraja



Dukungan personil pada Satuan Polisi Pamong Paraja Provinsi Kalimantan

Timur dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun kondisi Sumber Daya

Manusia yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19.

Jumlah Dukungan Personil Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No Jumlah

Pegawai

Kualifikasi

Pendidikan

Pangkat /


1 171 Org SD : 0 Org I/a : 0 Org Eselon II/a : 1 Org

SMP : 2 Org I/b : 0 Org Eselon III/a : 1 Org

SMA : 131 Org I/c : 0 Org Eselon III/b : 0 Org

D1 : 0 Org I/d : 1 Org Eselon IV/a : 9 Org

D2 : 0 Org II/a : 0 Org Non Eselon : 10 Org

No Program/Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp)

Alokasi Realisasi

1

Penyelenggaraan penegakkan

produk hukum daerah

provinsi Kaltim.

370.447.500 339.056.200

2

Penyelenggaraan

ketentraman umum dan

ketertiban masyarakat

508.220.000 497.488.269

3 Penyelenggaraan

perlindungan masyarakat 269.920.000 247.962.800

4

Penyelenggaraan penanganan

bencana pemadaman

kebakaran

433.500.400 433.437.687


177

No Jumlah

Pegawai

Kualifikasi

Pendidikan

Pangkat /







III/c : 0 Org

III/d : 6 Org

IV/a : 6 Org

IV/b : 0 Org

IV/c : 1 Org

IV/d : 0 Org

IV/e : 0 Org


Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan

pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat antara lain :

a) Permasalahan

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi.

2. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan

penindakan pelanggaran PERDA.

3. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi

terkait.

b) Solusi

1. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam

upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan

tugas operasional

2. Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional

lapangan;


178

3. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna

mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan

Ketenteraman masyarakat.

4.6 Urusan Sosial


Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial untuk Provinsi terdiri

dari 5 (lima) atas :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam

Panti Sosial;

2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;

3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;

4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan

Pengemis di dalam Panti Sosial; dan

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap

Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Provinsi Bidang Sosial meliputi 2 (dua)

Program, yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial;

2. Program Perlindungan Jaminan Sosial.

Penetapan target jumlah sasaran pada tahun 2020 berdasarkan data

estimasi penduduk yang mengalami masalah rehabilitasi sosial dan

perlindungan jaminan sosial yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Timur. Adapun target pencapaian SPM terhadap masalah

sosial dapat digambarkan pada tabel indikator berikut berikut :


179

Tabel 4.20.

Target Pencapaian SPM di Bidang Sosial Dinas Sosial


A. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

POPULASI

1

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Dalam Panti

Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti

- Orang

2

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Panti

Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Telantar di dalam panti

160 Orang

3

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam Panti

Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia telantar di dalam panti

110 Orang

4

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti

Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti

- Orang

B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

5

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial

Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial provinsi

95.000 Orang

Berdasarkan tabel diatas, ditahun 2020 Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Timur memiliki target pada setiap jenis pelayanan dasar Bidang

Sosial, target Setandar Pelayanan Minimal yang menjadi target ialah

Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti

sebanyak 0 orang, Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak telantar di dalam panti

sebanyak 160 orang, Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia telantar di dalam

panti sebanyak 110 orang, Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan

Pengemis di dalam panti sebanyak 0 orang dan Terpenuhinya kebutuhan dasar

Korban Bencana alam dan sosial provinsi sebanyak 95.000 orang

4.6.3 Realisasi



Bidang Sosial di Kalimantan Timur oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

Timur, bisa dilihat dari tabel berikut :


180

Tabel 4.21.

Realisasi SPM di Bidang Sosial Dinas Sosial


e

r

d

a

Berdasarkan Tabel diatas, ditahun 2020 Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Timur Bidang Sosial di Kalimantan Timur memiliki capaian

realisasi sebanyak 91,72% Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di

dalam panti, 96,57% Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di

dalam panti, dan 94,48% Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat

dan setelah tanggap dadurat bencana bagi Korban Bencana daerah

provinsi


Alokasi anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang

Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada tetapan

No Jenis Pelayanan

Dasar

Layanan

Sosial yang

diterima

Jumlah

Sasaran Realisasi %

1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam panti

Kebutuhan Dasar

- - -

2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti

Kebutuhan Dasar

160 orang 92 orang 91,72

3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti

Kebutuhan Dasar

110 orang

107 orang 96,57

No Jenis Pelayanan

Dasar

Layanan

Sosial yang

diterima

Jumlah

Sasaran Realisasi %

4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti

Kebutuhan Dasar

- - -

5 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap dadurat bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi

Kebutuhan Dasar

95000 orang

90250 orang

94,48


181

Anggaran APBD dan APBN dengan jumlah anggaran yang dipergunakan

pada tahun 2020 untuk penerapan dan pencapaian SPM sebesar

Rp. 16,810,264,312 yang berasal dari anggaran APBD sebesar

Rp. 14,041,118,312 dan anggaran APBN sebesar Rp. 2,769,146,000

dengan rincian dibawah ini. Adapun alokasi anggaran terhadap isu SPM

Bidang Sosial dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.22.

Alokasi Anggaran Bidang Sosial

oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020


Dalam melaksanakan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial

di Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas sosial Provinsi Kalimantan

Timur sebagai pelaksana berasal dari personil PNS, Jabatan Fungsional,

non-PNS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti yang

tercantum pada table dibawah ini :

Tabel 4.23.

Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Jabatan

Jenis Kelamin Golongan Pendidikan

Laki-Laki Perempuan IV III II I Pasca

Sarjana Sarjana Dipl SLTA SLTP SD

Kepala Dinas 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Sekretaris 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

No. Program/Kegiatan/Sasaran


Alokasi Realisasi

1.

Rehabilitasi Sosial Dasar

Penyandang Disabilitas

Telantar Di Dalam Panti

-

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak

Telantar Di Dalam Panti 7,795,838,852 7,169,704,161

3. Rehabilitasi Sosial Dasar

Lanjut Usia Telantar Di Dalam

Panti 5,492,109,460 5,303,745,444

4. Rehabilitasi Sosial Dasar

Gelandangan Dan Pengemis

Di Dalam Panti

-

-

5. Perlindungan Sosial Korban

Bencana Alam Dan Sosial 753,170,000 711,625,470

6. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial 2,769,146,000 2,764,842,701


182

Jabatan

Jenis Kelamin Golongan Pendidikan

Laki-Laki Perempuan IV III II I Pasca

Sarjana Sarjana Dipl SLTA SLTP SD

Kepala Bidang

dan Kepala

Panti

6 4 7 3 0 0 7 3 0 0 0 0

Kepala Seksi 20 8 6 22 0 0 6 22 0 0 0 0

Staff PNS 102 51 0 74 66 13 1 51 5 81 8 7

Honorer / PTT 85 58 0 0 0 0 1 52 7 76 3 4

Jumlah PNS 122 58 16 85 66 13 16 62 5 80 8 9

Jumlah Honorer/PTT

85 58 0 0 0 0 1 52 7 76 3 4

Jumlah PNS + Honorer

/ PTT

207 116 16 85 66 13 17 114 12 156 11 13

JUMLAH

KESELURUAHAN 323 180 323

Tabel 4.24.

Jabatan Fungsional Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

No

Jenis PSKS

Jumlah Anggota

(Orang)

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 1.007

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

103

3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

55

4. Karang Taruna 72

5. Forum CSR Kesejahteraan Sosial 62

Tabel 4.25.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

No

Jabatan Fungsional Terterntu

Jenis Kelamin Jumlah

Pria Wanita

1 Pekerja Sosial 4 2 6

2 Penyuluh Sosial 2 2 4

3 Perawat 0 3 3

Jumlah 6 8 13


183

4.6.6 Pemasalahan dan Solusi

a) Permasalahan :

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) antara lain:

1. Provinsi Kalimantan Timur Belum terdapat panti sosial pemerintah untuk

menampung Penyandang Disabilitas Terlantar.

2. Provinsi Kalimantan Timur Belum terdapat panti sosial pemerintah untuk

menampung Gelandangan Dan Pengemis Terlantar.

3. Kurangnya aparatur pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

Timur.

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Perencanaan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun

2020–2022 belum disahkan (pergub masih dalam bentuk

rancangan/draft).

b) Solusi :

Adapun pemecahan masalah yang dapat diambil untuk mengatasi

permasalahan tersebut diatas diatas adalah :

1. Pada tahun 2021 melalui Bidang Pelayanan & Rehabilitasi Sosial

membuat kajian akademik sebagai landasan pembentukan peraturan

Gubernur tentang SOTK pendirian Panti Disabilitas & Panti

Gelandangan dan Pengemis;

2. Mengoptimalkan anggaran berdasarkan program-program skala

prioritas.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan

serta mengikut sertakan pegawai yang ada dilingkup dinas sosial Prov.

Kalimantan Timur pada setiap kegiatan pelatihan/diklat baik ditingkat

daerah maupun nasional.

4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi SPM bagi instansi sosial

se-Kalimantan Timur guna mempercepat penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) tingkat Kab/Kota.


184

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 :

1. Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya

Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Pendidikan dan

Pengembangan SDM Melalui Beasiswa

2. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan dengan

kegiatan :

1) Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB,

SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA.

2) Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi.

3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan

kegiatan :

1) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.

2) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan

bagi pendidik dan tenaga Pendidikan.

3) Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

(Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru).

4. Program Pendidikan Luar Biasa Program Pendidikan Luar Biasa

Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan kegiatan :

1) Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB (DAK)

2) Pembangunan Prasarana Belajar SLB (DAK).

3) Pengadaan Sarana Belajar SLB (DAK).

4) Pembinaan minat, bakan dan kreativitas siswa.

5) Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa.

5. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan kegiatan :

1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.

2) Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi.

3) Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA.

4) Pengadaan Meubelair.

5) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa.

6) Pembangunan Prasarana Belajar SMA.


185

7) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS

(DAK).

8) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah.

9) Pembangunan Pagar Sekolah.

10) Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA (DAK).

11) Pembangunan Prasarana Belajar SMA (DAK)

12) Pengadaan Sarana Belajar SMA (DAK)

13) Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA

(Afirmasi) (DAK)

6. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruaan dengan kegiatan :

1) Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan

Menengah

2) Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah.

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.

4) Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan.

5) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya

(DAK)

6) Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi (DAK)

7) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)

8) Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau

berat beserta perabotnya (DAK)

9) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau

berat beserta perabotnya.

4.7.2 Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2020 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat

Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran

2020. Dalam konteks pandemi COVID-19, menemukan, menguji, dan

mengisolasi kasus, pelacakan kasus dan karantina tetap menjadi langkah

utama dalam semua tahap respons. Demikian pula langkah-langkah untuk

memastikan perlindungan terhadap petugas kesehatan dan kelompok

rentan harus dipertahankan. Tergantung pada tingkat risiko, tindakan lain

seperti kegiatan di masyarakat, pembatasan pengumpulan massal, dan

langkah-langkah untuk mengurangi risiko terhadap paparan virus.


186

Kegiatan penemuan kasus di wilayah dapat dilakukan di fasyankes

maupun di masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan adanya

seseorang yang terindikasi COVID-19 yang harus segera direspon. Bentuk

respon berupa verifikasi, notifikasi, rujukan kasus dan respon

penanggulangan. Bentuk kegiatan verifikasi adalah penyelidikan

epidemiologi. Secara umum, penemuan kasus di wilayah dilakukan melalui

peningkatan kegiatan surveilans Influenza Like Illness (ILI) di fasilitas

kesehatan tingkat pertama, kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan

kesehatan dan laporan yang bersumber dari masyarakat. Adapun kegiatan

sebagai berikut :

1. Penemuan kasus baik di pintu masuk maupun wilayah.

2. Manajemen kesehatan masyarakat

Apabila menemukan kasus suspek maka dilakukan tata laksana sesuai

pedoman yakni :

Dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria sebagaimana berikut :

a) Isolasi dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kasus suspek.

Isolasi dapat dihentikan apabila telah memenuhi kriteria discarded.

Dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan skrining gejala harian.

Pada suspek yang melakukan isolasi mandiri di rumah, pemantauan

dilakukan oleh petugas Puskesmas dan berkoordinasi dengan dinas

kesehatan setempat. Pemantauan dapat dihentikan apabila hasil

pemeriksaan RT-PCR selama 2 hari berturut-turut dengan selang

waktu 224 jam menunjukkan hasil negatif.

b) Pengambilan spesimen untuk penegakan diagnosis.

Hasil penelusuran kontak erat di masyarakat dan fasyankes. Kontak

dapat terjadi pada keluarga atau rumah tangga, petugas kesehatan di

lingkungan rumah sakit, ruang kelas, tempat kerja dan sebagainya.

c) Pemantauan sejak mulai munculnya gejala.

Pemantauan terhadap suspek dilakukan berkala selama menunggu

hasil pemeriksaan laboratorium. Pemantauan dapat melalui telepon

atau melalui kunjungan secara berkala (harian) dan dicatat pada

formulir pemantauan harian.

d) Komunikasi risiko

Petugas kesehatan memberikan komunikasi risiko pada kasus

termasuk kontak eratnya berupa informasi mengenai COVID-19,


187

pencegahan penularan, tatalaksana lanjut jika terjadi perburukan, dan

lain-lain. Suspek yang melakukan isolasi mandiri harus melakukan

kegiatan sesuai dengan protokol isolasi mandiri

3. Penyelidikan epidemiologi

Penyelidikan epidemiotogi dilakukan sejak seseorang dinyatakan

sebagai suspek, termasuk dalam mengidentifikasi kontak erat.

4. Pelacakan kontak erat

5. Penilaian resiko

6. Pencatatan, pelaporan, distribusi data dan informasi Program

Standarisasi

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagaimana

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan

Timur Tahun Anggaran 2020 yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air

dengan kegiatan Pembangunan Prasarana Air Baku, pengendali banjir dan

pengaman pantai dan Perencanaan, pengawasan dan pengelolaan sumber

daya air.

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian

SPM pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah Program

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kegiatan :

1) Pembangunan Rumah Layak dan Prasarana, Sarana dan Utilitas

2) Pembangunan Sarana dan Prasaran Kawasan Kumuh

3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh

4.7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan


188

Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 :

Program :

a) Penegakkan Produk Hukum Daerah;

b) Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat;

c) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan;

d) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;

e) Pelayanan administrasi perkantoran;

f) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

g) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;

h) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah;

Kegiatan :

a) Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Produk Hukum Daerah;

b) Penyelengaraan Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

c) Peningkatan Pelaksanaan Operasional dan Pengendalian;

d) Peningkatan Pengamanan dan Pengawalan Protokoler;

e) Pelaksanaan Bina Potensi Masyarakat;

f) Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat;

g) Pencegahan dan Pengendalian Bidang Kebakaran;

h) Pelatihan dan Pembinaan Bidang Kebakaran.

i) Pelaksanaan Admimistrasi Perkantoran;

j) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana;

k) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana;

l) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;

m) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;


189

n) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran;

o) Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan;

4.7.6 Urusan Sosial

Program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2020 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan :

1) Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

2) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

3. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintahan daerah dengan

kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.

4. Program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan

Evaluasi penyelenggraan pemerintahan dengan kegiatan :

1) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

2) Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan

5. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan

kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.

6. Program pembinaan anak terlantar dengan kegiatan :

1) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

2) Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

7. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan

kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks

trauma.

8. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo dengan kegiatan :

1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti

asuhan/jompo

2) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo


190

9. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan kegiatan

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.

10. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan

kegiatan :

1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat

11. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial

dengan kegiatan :

1) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS

lainnya.

2) Pelaksanaan program keluarga harapan

3) Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

12. Program Penanggulangan Kemiskinan Korban Bencana dengan

kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban

Bencana dan Pemulangan, Permakanan Orang Terlantar.

13. Program pemeberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT)

dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya

dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasana bagi keluarga miskin.


191

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah telah menyusun Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020. ini merupakan tahun kedua dari

implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2019-2023, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas

pembantuan dan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Terjadinya pandemi Covid-19 yang berlangsung dari awal tahun 2020 hingga

saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penyelenggaraan

pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan capaian kinerja

urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang yang telah disampaikan dalam LPPD

Provinsi Kalimantan Timur ini sebagai landasan yang kuat untuk meraih kinerja dan

prestasi yang lebih baik dan optimal di masa yang akan datang. Kita harus terus

mengoreksi, mawas diri dan merapatkan barisan dalam membangun untuk kepentingan

kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur di tengah pandemi ini.

Patut kita syukuri dan sadari juga bahwa disamping kebehasilan yang sudah

dicapai, masih terdapat kekurangan dan tertundanya beberapa program pembangunan

yang menjadi pekerjaan rumah untuk dicarikan solusinya dan diselesaikan pada

periode tahun anggaran selanjutnya. Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik dan upaya lain yang dilakukan

adalah untuk terus meningkatkan pendapatan daerah didalam mendukung pelaksanaan

pembangunan daerah di semua sektor, terutama meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan sumber pandapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kesempatan yang baik ini, saya atas nama Gubernur Kalimantan Timur

memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Kepada Bupati/Walikota beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, yang telah

bekerjasama didalam mensinkronisasikan visi, misi dan program/kegiatan

pembangunannya serta melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai

peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan

dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota.


192

2. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur, atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai dan untuk itu agar

terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan layanan yang terbaik

bagi masyarakat serta melaksanakan tupoksinya dengan kerja keras, jujur, dan

ikhlas semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

3. Kepada seluruh stake holders dan publik, atas partisipasi dan dukungannya

didalam menciptakan situasi dan kondisi Kalimantan Timur yang aman dan damai

sehingga pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar

sebagaimana mestinya. Termasuk atas masukan dan kritikan yang membangun

atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan selama ini.

InsyaAllah dengan membangun kebersamaan, kekompakan dan sinergitas

bersama, maka dapat kita wujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Island of

Integrity yang penyelenggaraan Pemerintahannya terus meningkatkan kinerja dan

prestasinya yang terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),

serta penyelenggaraan Pembangunannya, hasilnya dapat merata, adil dan

mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur. Perwujudan penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Provinsi

Kalimantan Timur dapat kita wujudkan bersama.

Mengakhiri LPPD ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan

apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh

komponen kepentingan dan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sehingga situasi

dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses. Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan

masukan, saran dan kritiknya guna suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

1 2 5 6

416

77,065

79,521

64,845

41,661

4,591

4,779

4,841

5,136

1,649

1,619

1,688

Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA

Negeri terakreditasi

Jumlah pendidik pada jenjang sekolah

menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)

10

Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan

pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri

dan Swasta)

11

Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan

pada jenjang sekolah menengah kejuruan

(Negeri dan Swasta)

No. Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

4

Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah

menengah atas (Negeri dan Swasta) yang

menerima pembebasan biaya pendidikan

3

Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah

kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima

perlengkapan dasar peserta didik dari

Pemerintah Daerah

2

Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah

atas (Negeri dan Swasta) yang menerima

perlengkapan dasar peserta didik dari

Pemerintah Daerah

4

1

3

Tingkat partisipasi warga negara usia 16-

18 tahun yang berpartisipasi dalam

pendidikan menengah

1

PENDIDIKAN

7

Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada

jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan

Swasta)

6

Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada

jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan

Swasta)

8Jumlah pendidik pada jenjang sekolah

menengah atas (Negeri dan Swasta)

5

Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah

menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang

menerima pembebasan biaya pendidikan

12Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang

sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)

9

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

1 2 5 6


43

1,682

2,235

1,911

159

145

33

62

302

240

0

2,513

1,452

15


menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang

memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau

sarjana (S1) dan sertifikat pendidik

Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri

dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma

empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat

pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan calon kepala sekolah

13Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang

sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)

14


menengah atas (Negeri dan Swasta) yang

memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau

sarjana (S1) dan sertifikat pendidik

16

Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang

sekolah menengah kejuruan (Negeri dan

Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat

Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-

18 tahun penyandang disabilitas yang

berpartisipasi dalam pendidikan khusus

1Jumlah satuan pendidikan khusus yang

terakreditasi (Negeri dan Swasta)

19

21

17

Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan

(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1),

sertifikat pendidik dan surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

18

Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang


yang memiliki ijazah SMA/sederajat

Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop

pada jenjang sekolah menengah kejuruan


SMA/sederajat

2

Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri

dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar

peserta didik dari Pemerintah Daerah

20

Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang


yang memiliki ijazah SMA/sederajat

3

Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus

(Negeri dan Swasta) yang menerima

pembebasan biaya pendidikan

1 2 5 6


43

382

397

150

166

118

17

43

43

30

0

0

0

6Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan

pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)

7Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan

khusus (Negeri dan Swasta)

4Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada

pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)

5Jumlah pendidik pada pendidikan khusus

(Negeri dan Swasta)

1Rasio daya tampung rumah sakit rujukan

di Provinsi1

Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi

sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA)

sesuai standar

2Persentase RS rujukan Provinsi yang

terakreditasi 1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya

10

Jumlah tenaga penunjang lainnya pada

pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang

memiliki ijazah SMA/sederajat

8

Jumlah pendidik pada pendidikan khusus


diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan

sertifikat pendidik

9

Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus


diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1),

sertifikat pendidik dan surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

KESEHATAN

3

Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi

penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

3

Persentase pelayanan kesehatan bagi

penduduk terdampak krisisi kesehatan

akibat bencana dan/atau berpotensi

bencana

1Jumlah dukungan logistik kesehatan yang

tersedia

2

Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak

krisis kesehatan akibat bencana dan/atau

berpotensi bencana provinsi

1 2 5 6


43

0

0

Obat obatan 10

Alat Kesehatan 33 43

1,563

35 Ha

50 Hektar 50 Ha

2

6 6

Bangunan perkuatan tebing 0 m

Tanggul sungai 0 m

Kanal bajir 0 m

Pintu air/bendung pengendali banjir 0 Unit

Pompa banjir 0 Unit

Polder/Kolam Retensi 0 Unit

Breakwater 0 m

Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya 0 m

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

4

Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam

tim penanggulangan krisis kesehatan bagi

penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

1

Rasio luas kawasan pemukiman rawan

banjir yang terlindungi oleh infrastruktur

pengendalian banjir

1Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS

kewenangan provinsi (ha)35 Hektar

2Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam

Tim Gerak Cepat provinsi

3

Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi

terhadap data/informasi tentang kemungkinan

KLB lintas kabupaten/kota

5

Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko

krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di

wilayah berpotensi bencana

4

Persentase pelayanan kesehatan bagi

orang yang terdampak dan berisiko pada

situasi KLB Provinsi

1Jumlah dukungan logistik kesehatan yang

tersedia

PEKERJAAN UMUM

4

Panjang pantai di kawasan permukiman yg

rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan

provinsi (m)

5

Rencana Tata Pengaturan air dan tata

pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air

WS Kewenangan provinsi

2

2Panjang sungai di kawasan permukiman yang

rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)

3

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai

yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS

kewenangan provinsi (ha)

6

Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata


kewenangan provinsi

7Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan

sungai milik pemerintah provinsi

1 2 5 6


43

35 Ha

50 Ha

2

6

Bangunan perkuatan tebing 0 m

0 m

Kanal bajir 0 m

Pintu air/bendung pengendali banjir 0 Unit

Pompa banjir 0 Unit

Polder/Kolam Retensi 0 Unit

Breakwater 0 m

Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya 0 m

Panjang Jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) 1,305

X 100% = 21.88 %

Panjang jaringan irigasi primer (m) 5,965

Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) 1,200

X 100% = 22.18 %

Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 5,410

Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) 0

X 100%

Panjang jaringan irigasi tersier (m) 0

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

2Panjang sungai di kawasan permukiman yang

rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)

3

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai

yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS


50 Hektar

2

Rasio luas kawasan permukiman

sepanjang pantai rawan abasi, erosi, dan

akresi yang terlindungi oleh infrastruktur

pengaman pantai di WS kewenangan

Provinsi

1Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS


35 Hektar

6

Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata


kewenangan provinsi6

7Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan

sungai milik pemerintah provinsi

Tanggul sungai

4

Panjang pantai di kawasan permukiman yg

rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan

provinsi (m)

5

Rencana Tata Pengaturan air dan tata


WS Kewenangan provinsi

2

3Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam

kondisi baik-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Persentase kapasitas yang dapat terlayani

melalui penyaluran air minur curah lintas

kabupaten/kota terhadap kebutuhan

pemenuhan kapasitas yang memerlukan

pelayanan air minum curah lintas

kabupaten /kota

1Pemenuhan dokumen RISPAM lintas

kabupaten/kota

Ada

3Rasio luas daerah irigasi kewenangan

Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi1

Persentase panjang jaringan irigasi primer

dalam kondisi baik-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2Persentase panjang jaringan irigasi sekunder

dalam kondisi baik-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kewenangan

Kab/Kota

1 2 5 6


43

-

48 Badan Usaha 48

Ada Ada

Belum Ada

1000m3/hari 1,000 m3

0 m3/hari 0 m3

185 Unit

Ada

895.09 Bina Marga

Ada Bina Marga

15,814 km Bina Marga

123 m Bina Marga

4 km Bina Marga

Tidak Ada

Belum AdaRasio pelayanan pengolahan limbah

domestik oleh SPAL regional

4Jumlah izin yang diberikan kepada Badan

Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM

5

Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM

dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah

daerah lain.

2Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA

provinsiTidak ada

3Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi

penyelenggaran SPAM0 Unit

5

5Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi

Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)Ada

6 Rasio kemantapan jalan 1

Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan

kepala daerah dalam SK jalan kewenangan

provinsi

895.09

4Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan

limbah domestik185 Unit

2 Total kapasitas SPALD Regional

4 Panjang jembatan yg dibangun 123m

5 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 4 km

2Dokumen rencana induk pengembangan

jaringan jalan provinsiAda

3 Panjang jalan yang dibangun 15.814km

1 Jumlah SPALD Regional

3Total volume limbah yang masuk ke SPALD

Regional

1 2 5 6


43

0 unit Bina Marga

12,848 km

0 m Bina Marga

383,079 km

1,550.60 m

8

4,670 Org

1,552 Org

Ada

Tidak Ada

Ada Ada

Bina Marga dan UPTD

wilayah I,II,III

Bina Marga dan UPTD

wilayah I,II,III

Bina Marga dan UPTD

wilayah II

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

8 Panjang jembatan yang direhabilitasi 0m

9 Panjang jalan yang dipelihara 383079 km

6 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 0 unit

7Panjang jalan yang direkonstruksi atau

direhabilitasi12.848 km

2Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di

wilayah provinsi4.670 Orang

3Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang

tersertifikasi ahli di wilayah provinsi1.552 Orang

10 Panjang jembatan yang dipelihara 1550,6 m

7

Rasio tenaga kerja konsrtuksi yang telatih

di wilayah Provinsi yang dibuktikan

dengan sertifikat pelatihan ahli

1Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di

wilayah provinsi8 Pelatihan

6

Tersedianya data dan informasi potensi pasar

jasa konstruksi di wilayah provinsi yang

bersumber dari APBN

7



bersumber dari pendanaan lainnya

Tidak Ada

4

Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina

Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif

dengan data termutakhir

Tidak Ada

5



bersumber dari APBD provinsi

Ada

8Tersedianya data dan profil OPD sub urusan

jasa konstruksi provinsi

1 2 5 6


43

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

12

Tersedianya data dan informasi hasil

pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat,

klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau

kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa

konstruksi yang menjadi kewenangan

pengawasannya

10

Tersedianya data dan informasi tenaga kerja

konsruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang

dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

Ada

11

Tersedianya data dan informasi tenaga kerja

konsruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di

wilayah provinsi

Ada

9

Tersedianya data dan informasi Pelatihan

Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi

yang dilaksanakan sendiri atau melalui

kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan

Pelatihan Kerja (LPKK)

Ada

3Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang

rumahnya terkena bencana alam

1Persentase warga negara korban bencana

yang memperoleh rumah layak huni1

Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan

bencana dan rencana penanganannya

PERUMAHAN

Tidak Ada

14

Tersedianya data dan informasi hasil

pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat,

klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau

kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa

konstruksi yang menjadi kewenangan

pengawasannya

Tidak Ada

Tersedianya data dan informasi kecelakaan

konstruksi pada proyek yang menjadi

kewenangan pengawasannya

13

4Jumlah unit rumah korban bencana yang

direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi

5Jumlah unit rumah korban bencana yang

dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi

2 Jumlah rumah yang terkena bencana alam Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

1 2 5 6


43

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

10.97 Ha

600 Unit

7 Ha 7 Ha

3 Pemukiman 3

Surat Pernyataaan

600 unit

6

Jumlah unit rumah korban bencana yang

dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana

aksi

7

Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan

menjadi tempat tinggal sementara korban

bencana

10,97 Ha

3

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan

layanan yang telah mendapatkan penyediaan

rumah layak huni berdasarkan rencana

pemenuhan SPM

4

Jumlah rumah tangga penerima layanan yang

belum mendapatkan penyediaan rumah layak

huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM

2

Persentase warga negara yang terkena

relokasi akibat program Pemerintah

Daerah provinsi yang memperoleh

fasilitasi penyediaan rumah yang layak

huni

1

Jumlah rumah tangga penerima layanan yang

telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset

properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM

2

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan

layanan yang belum mendapatkan fasilitasi

penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan

berdasarkan rencana pemenuhan SPM

3Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur

kawasan kumuh

4Persentase satuan perumahan yang sudah

dilengkapi PSU1 Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU

2 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH

8Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang

terfasilitasi

3Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15

Ha yang ditangani 1

Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh

≥ 10-15 Ha

9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan

2 Jumlah pengembang yang tersertifikasi

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

1 2 5 6


43

Surat Pernyataaan

Surat Pernyataaan

42

856

14

5

16 SOP 16

1 Keg

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

1Persentase gangguan Trantibum yang

dapat diselesaikan 1

Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum

lintas Kab/Kota yang ditangani42 Pengaduan

4Jumlah pengembang yang mendapat

penyuluhan atau pelatihan

TRANTIBUMLINMAS

3 Jumlah pengembang yang teregistrasi

6Jumlah SOP dalam penegakkan Perda dan

Perkeda serta penanganan gangguan Trantibum

4 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 14 Perda/Perkada

5Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki

kualitas sebagai PPNS5 Personil

2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan

3 Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi 856

3Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana

kontijensi provinsi

4 Persentase penanganan pra bencana 1Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi

bencana provinsi dan kabupaten/kota

2Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana

penanggulangan bencana provinsi

3

Persentase penyelesaian dokumen

kebencanaan sampai dengan dinyatakan

sah/legal

1Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko

bencana provinsi

2

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam

perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan

bencana daerah kabupaten/kota

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

1 2 5 6


43

Ada

Ada

Ada

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Tidak Ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

4Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi

korban bencana provinsi

2Respon cepat penanganan darurat bencana

provinsi

3Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban

bencana provinsi

5Persentase penanganan tanggap darurat

bencana 1 Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi

3Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses

(Panti)

4 Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti

1

Persentase penyandang disabilitas

terlantar yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya di dalam panti

1

Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang

menerima paket permakanan dalam panti sesuai

dengan standar gizi

2Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang

menerima paket sandang di dalam panti

7Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan

ksehatan) yang disediakan di dalam panti

8Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di

dalam panti

5Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di

dalam panti

6Jumlah tenaga perawat yang disediakan di

dalam panti

9Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual,

dan social yang dilaksanakan dalam panti

SOSIAL

1 2 5 6


43

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

160

160

17

2

2

2

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

11Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan

sosial yang disediakan di dalam panti

12

Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang

difasilitasi pembuatan Nomor Induk

Kependudukan di dalam panti

10Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-

hari yang dilaksanakan di dalam panti

15

Jumlah penyandang disabilitas terlantar di

dalam panti yang mendapatkan pelayanan

reunifikasi keluarga

2Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di dalam panti1

Jumlah anak terlantar yang menerima paket

permakanan dalam panti sesuai dengan standar

gizi

13


dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan

Pendidikan dan Kesehatan dasar

14


dalam panti yang mendapatkan pelayanan

penelusuran keluarga


5Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan)


2Jumlah anak terlantar yang menerima paket

sandang di dalam panti

3Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses

(Panti)


dalam panti

7Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di

dalam panti

1 2 5 6


43

2

11

2

160

17

110

110

16

110

1

Tidak ada

Tidak ada8Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater,

peksos medis) yang disediakan di dalam panti 3 Orang

9

Jumlah pekerja sosial professional/tenaga

kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam

panti

12

Jumlah anak terlantar yang difasilitasi

pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan

kartu identitas anak di dalam panti

13

Jumlah anak terlantar di dalam panti yang

mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan

Kesehatan dasar

10Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual

dan social yang dilaksanakan di dalam panti



3

Persentase lanjut usia terlantar yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam

panti

1

Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima

paket permakanan dalam panti sesuai dengan

standar gizi

2Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima

paket sandang di dalam panti

14Jumlah anak terlantar di dalam panti yang

mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga

15Jumlah anak terlantar di dalam panti yang

mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga


dalam panti

3 Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses


Tidak ada

1 2 5 6


43

2

4

2

2

4

110

110

22

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada


dalam panti

9

Jumlah pekerja social professional/ tenaga


panti




dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti

8Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater,

peksos medis) yang disediakan di dalam panti

13Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang

mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga

14Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti

pelayanan reunifikasi keluarga

11Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi

Nomor Induk Kependudukan di dalam panti

12Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang

mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar

2Jumlah gelandangan dan pengemis yang

menerima paket sandang di dalam panti

3 Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses

15Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan

layanan pemulasaran

4

Persentase gelandangan dan pengemis

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di

dalam panti

1

Jumlah gelandangan dan pengemis yang

menerima paket permakanan dalam panti sesuai

dengan standar gizi


Tidak Ada

1 2 5 6


43

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

90,380

90,380

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

2Jumlah korban bencana yang menerima paket

sandang


dalam panti


dan social yang dilaksanakan di dalam panti


dalam panti




mendapat bimbingan keterampilan dasar

8Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater,

peksos medis) yang disediakan di dalam panti

9

Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga


panti

14

Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam

panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran

keluarga


mendapatkan layanan reunifikasi keluarga

12

Jumlah gelandangan dan pengemis yang

difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk

Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat

Nikah, dan/atau KIA di dalam panti

13

Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam

panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan

Kesehatan dasar

5

Persentase korban bencana alam dan

sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

pada saat dan setelah tanggap darurat

bencana provinsi

1 Jumlah korban bencana yang mendapat makanan

1 2 5 6


43

58

873

1 Perencanaan

60 % Perencanaan

Akurasi proyeksi

indikator dalam

RTKD Kab/Kota

Perencanaan

Perencanaan

Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n

X 100% Bidang Pengembangan

Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n

Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n 18

X 100% = 100.00 %

Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n 18

Jumlah instruktur pada tahun n 18

X 100% = 2.68 %

Jumlah peserta pelatihan pada tahun n 672

Jumlah peserta pelatihan pada tahun n 672

X 100% = BPS dan BRS

Jumlah pengangguran pada tahun n 124,880

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak ada

UPTD, BLKI Bontang,

Balikapapan

Tidak Ada

1Persentase kabupaten/kota yang

menyusun rencana tenaga kerja 1 Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi 1 Buku

5Jumlah korban bencana yang menerima

pelayanan dukungan psikososial

6

Jumlah pekerja social professional/tenaga

kesejahteraan social dan/atau relawan social

yang tersedia

3Jumlah tempat penampungan pengungsi yang

dimiliki

4Jumlah paket permakanan khusus bagi

kelompok rentan

2Persentase tenaga kerja bersertifikat

kompetensi 1

Persentase penerapan program PBK dengan

kualifikasi KKNI/okupasi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana

tenaga kerja

4Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina

dalam penyusunan RTK perusahaan

2Persentase akurasi proyeksi indikator dalam

rencana tenaga kerja

4 Persentase penganggur yang dilatih -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3Rasio jumlah instruktur terhadap peserta

pelatihan------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UPTD, BLKI Bontang,

Balikapapan

KETENAGAKERJAAN

1 2 5 6


43

Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n 1,533

X 100% = 97.77 % Bidang Pengembangan

Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n 1,568

Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n 685

X 100% = 0.54 % BPS dan BRS

Jumlah lulusan pada tahun n 126,372

Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n 96

X 100% = 31.79 % Bidang Pengembangan

Jumlah keseluruhan LPK pada tahun n 302

∑ CPMI dilatih

X 100% = Bidang Pengembangan

∑ CPMI terdaftar

Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n 365

X 100% = 4.52 %

Jumlah perusahaan pada tahun n 8,074

Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan

produktivitas pada tahun n 6

X 100% = 100 %

Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di Provinsi pada tahun n 6

Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n 115

X 100% = 16.79 % Bidang Hub Industrial

Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih 685

Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n 3


Jumlah perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh 34

Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah 125


Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB) 118

Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan 13,337

X 100% = 165.18 % Bidang Pengawasan

Jumlah perusahaan bersasarkan perusahaan wajib lapor 8,074

Jumlah perusahaan yang sudah membentuk LKS Bipartit 84

X 100% = 1.04 % Bidang Pengawasan

Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor 8,074

Tidak Ada

Tidak Ada

153

5 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon

tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang

diberikan pelatihan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran

Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia

(CPMI/CTKI)

6 Persentase penyerapan lulusan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Persentase LPK yang terakreditasi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Persentase perusahaan yang menerapkan

tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,

LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan

terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

1Persentase perusahaan yang telah memiliki

Peraturan Perusahaan (PP)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

2 Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 1Persentase perusahaan yang menerapkan

program peningkatan produktivitas-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Persentase lembaga pemerintah, swasta dan

pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan

produktivitas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5Persentase perusahaan yang telah terdaftar

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6Persentase perusahaan yang telah membentuk

LKS Bipartit -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat

pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n 153 Perusahaan

4Persentase perusahaan yang sudah Menyusun

struktur skala upah-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bidang

Pengembangan,

Perencanaan

1 2 5 6


43

Jumlah perusahaan yang berselisih 35


Jumlah perusahaan pada tahun n 8,074

Jumlah mogok kerja yang diberitahukan di dinas ketenagakerjaan pada tahun n. 5 Bidang Hub Industrial

Bidang Hub Industrial

5 Bidang Hub Industrial


Jumlah perselisihan antar SP/SB yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n. Bidang Hub Industrial


Bidang Hub Industrial Surat Pernyataan

Surat Pernyataan


1 SK Bidang Hub Industrial

Jumlah perjanjian bersama 7

X 100% = 20 % Bidang Hub Industrial

Jumlah kasus perselisihan 35

11

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

9 Jumlah penutupan perusahaan Jumlah penutupan perusahaan (lock out) yang diberitahukan di dinas ketenagakerjaan pada tahun n.

10 Jumlah perselisihan kepentingan Jumlah perselisihan kepentingan yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.

7 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Jumlah mogok kerja

13 Jumlah perselisihan PHK Jumlah perselisihan PHK yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.

14 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK karena adanya perselisihan PHK (per sektor) pada tahun n.

11 Jumlah perselisihan hak Jumlah perselisihan hak yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.

12 Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan

17Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundanganUMP yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang – Undangan.

18

Persentase perselisihan hubungan industrial

yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama

oleh Mediator Hubungan Internasional

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui

perundingan bipartitJumlah perselisihan yang diselesaiakan secara perundingn bipartit melalui fasilitasi Dinas pada tahun n.

16Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang

diberdayakanAda

5

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

(dalam dan luar negeri) melalui

mekanisme layanan antar kerja lintas

daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi

1

Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan

tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

yang diberikan oleh dinas provinsi

11 Tenaga Kerja

1 2 5 6


43

3

5,538

8071 Lowongan Kerja 8,071

86,969

1

14

Surat Pernyataan

5,538

∑ Fasilitasi PMI yang dipulangkan

X 100% = Surat Pernyataan

∑ PMI yang dipulangkan

∑ Izin yang diterbitkan


∑ Pengajuan izin kantor cabang

∑ Pos pelayanan yang terbentuk


∑ debarkasi/embarkasi

125

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

3Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung

oleh swasta dalam satu wilayah provinsi 5538 Tenaga Kerja

4Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam

satu wilayah provinsi

2

Jumlah surat persetujuan penempatan antar

kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam

satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh

dinas provinsi

3 Surat

7

Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari

Pemerintah Daerah Provinsi

14 LPTKS

8

Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja

Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan

izin dari Pemerintah Derah Provinsi

5Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu

provinsi 86.969 Orang

6 Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja 1 Orang

11

Jumlah ijin kantor cabang perusahaan

penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/

perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia

swasta (PPTKIS) yang diterbitkan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan

kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/

tenaga kerja Indonesia (TKI)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui

informasi pasar kerja (IPK) online/sistem

informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)

5.538 Tenaga Kerja

10

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi

kepulangannya

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6


peraturan perundang-undangan bidang

ketenagakerjaan

1Jumlah perusahaan yang menerapkan norma

kebebasan berserikat 125 Perusahaann

1 2 5 6


43

125 Perusahaan 125

125

50

125

172 Perusahaan 172

2

8,074

2

P2TP2A "Odah Etam" Kaltim 1

Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani 246

X 100% = 70.09 %

Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Provinsi 351

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan


pengupahan 125 Perusahaan


jaminan sosial 50 Perusahaan


waktu kerja dan waktu istirahat

1Persentase ARG pada belanja langsung

APBD 1

Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah

provinsi yang telah dilatih PUG

7Jumlah penyidikan tindak pidana

ketenagakerjaan 2 Perusahaan

8

Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib

Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)

online

8074 Perusahaan


kerja perempuan125 Perusahaan


keselamatan dan Kesehatan kerja

2Jumlah lembaga layanan anak yang telah

memiliki standar pelayanan minimal

3 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat

daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis

gender di tingkat provinsi

2Rasio kekerasan terhadap anak per

10.000 anak1

Jumlah media massa (cetak, elektronIk) yang

bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa)

untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan

terhadap anak

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1 2 5 6


43

10

P2TP2A "Odah Etam" Kaltim 1

2

Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan 387

X 100% = 73.85 %

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan 524

Ada

Ada

Ada

1 Kali

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

3Rasio kekerasan terhadap perempuan per

100.000 anak 1

Jumlah kebijakan/program pencegahan

kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi

2 Kebijakan

2Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan

hak perempuan yang telah terstandarisasi

4Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat

pelatihan

5

Jumlah lembaga layanan anak yang

mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh

Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)

5

Jumlah lembaga layanan perempuan yang

mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh

Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)

3Persentase korban kekerasan perempuan yang

terlayani-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4Jumlah lembaga layanan perempuan yang

mendapat pelatihan

3 Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi 195.420,51 kg cadangan beras sampai dengan buolan desember 2020

PANGAN

4Tersedianya harga referensi daerah untuk

pangan lokal

1 Persentase Cadangan Pangan 1

Tersedianya infrastruktur pergudangan dan

sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan

cadangan pangan

2Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok

dan pangan lainnya178.227,50 Kg

5Terpromosikannya target konsumsi pangan

sesuai dengan angka kecukupan gizi

6Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan

pangan provinsi

1 2 5 6


43

Ada

Kg

Kg

10

Jumlah SK Penetapan lokasi yang diterbitkan 4

X 100% = 100 %

Jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan 4

Jumlah masalah yang diselesaikan 75

X 100% =

Jumlah masalah terdaftar 75

Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin likasi setelah

melalui proses (ditolak seluruhnya) -

X 100% =

Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun -

Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun -

X 100% =

Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 tahun -

Hasil perhitungan provinsi terhadap :

a. Indeks kualitas air (IKA) IKA = Indeks Kualitas Air 53.70

b. Indeks Kualitas Udara (IKU) IKU = Indeks Kualitas Udara 89.06

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) IKL = Indeks Kualitas Lahan 79.76

d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) IKAL = Indeks Kualitas Air Laut 83.51

Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 30

X 100% = 100 %

Jumlah usulan permohonan yang terigestrasi 30

Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah

rawan bencana pangan

Tidak ada

Tidak ada

178,227.50

178,227.50

7

Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan

dan gizi provinsi

8 Tertanganinya kejadian kerawanan pangan

1

Persentase pemanfaatan tanah yang

sesuai dengan peruntukkan tanahnya

diatas izin lokasi dibandingkan dengan

luas izin lokasi yang diterbitkan

1Persentase Surat keputusan penetapan tanah

lokasi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

9

10Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di

pasar modern

PERTANAHAN

LINGKUNGAN HIDUP

4

Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan

tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan

penganggarannya

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan

tanah untuk pembangunan yang terselesaikan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH) Provinsi 1

2

Ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan terhadap izin

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Provinsi

1Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang

diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidak ada izin lokasi

di tahun 2020

Tidak ada izin lokasi

di tahun 2020

1 2 5 6


43

Jumlah PPLHD yang ada 4

X 100% = 2.52 %

Jumlah kegiatan dan atau usahan yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 159

Jumlah MHA yang diakui dengan Perda

X 100% =Surat Keterangan

Jumlah usulan MHA

Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan

X 100% =Surat Keterangan

Jumlah MHA yang ada

Pengaduan masyarakat yang ditangani 61

X 100% = 98.39 %

Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 62

Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun 10

X 100% = 100.00 %

Jumlah kabupaten/kota 10

Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun 10

X 100% = 100.00 %

Jumlah kabupaten/kota 10

19

19

30

30

2

Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD)

di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan,

izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh

pemerintah provinsi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

3

Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang

berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam

1 provinsi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

1Penyajian data kependudukan skala

Provinsi dalam satu tahun 1 Fasilitasi pelayanan Adminduk -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

2 Pemanfaatan data kependudukan 1 Fasilitasi pelayanan Adminduk

5

Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin

lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan

oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan

atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas

kabupaten/kota

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan

pengetahuan dan ketrampilan masyarakat

hukum adat terkait PPLH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

2

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar

desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang

melakukan kerja sama antar desa tahun

sebelumnya

3

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga

adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan

kapasitas dan diberdayakan

1 Persentase pengentasan desa tertinggal 1Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama

antar desa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4

Jumlah peningkatan desa yang lembaga

kemasyarakatan dan lembaga adatnya

melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan

pemberdayaan

Belum dilaksanakan

Belum dilaksanakan

1 2 5 6


43

126

126

30

30

10

20.10 %

48.5 %

ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15 -19 tahun

Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)

X 100% = 38.60 %

Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)

25

Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP 341

X 100%

Jumlah faskes 341

Jumlah peserta KB aktif 99,946

X 100% = 15.42 %

Jumlah PUS 648,042

Tidak Ada

2

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar

desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang

melakukan kerja sama antar desa tahun

sebelumnya

3

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga

adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan

kapasitas dan diberdayakan

2Persentase Peningkatan Status Desa

Mandiri1

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama

antar desa

1 TFR (Angka Kelahiran Total) 1

Tersedianya dokumen Grand Design

Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-

Perdakan

10 Kab/Kota

2Median Usia Kawin Pertama Perempuan

(MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun

4

Jumlah peningkatan desa yang lembaga

kemasyarakatan dan lembaga adatnya

melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan

pemberdayaan

5

Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan

mitra kerja (termasuk organisasi

kemasyarakatan) yang berperan serta aktif

dalam pengelolaan program KKBPK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia

dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan

perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas

di Indonesia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi

kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK

2

Persentase pemakaian kontrasepsi

Modern (Modern Contraceptive

Prevalence Rate/mCPR)

1Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang

siap melayani KB MKJP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun

(Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

4Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan

Program KKBPK (advokasi dan KIE)

2Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASFRi = 𝑏_𝑖/(𝑝_𝑖^𝑓 )×𝑘

1 2 5 6


43

5

Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern 26,980

X 100% = 45.81 %

Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan 58,893

12.20 %

Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI 64,964

X 100% 12.48 %

Jumlah Keluarga PBI 520,369

Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe B yang tersedia 7

X 100% = 25.93 % Dishub

Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar

pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan 27

Jumlah penetapan tarif 25

X 100% = 69.44 % Dishub

Jumlah trayek AKDP, angkutan perkotaan dan pedesaan 36

Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Provinsi 1,604

X 100% = 92.13 %

Target kebutuhan perlengkapan jalan Provinsi 1,741

Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau

menggunakan akses internet yang diamankan yang tersedia oleh dinas kominfo 24

X 100% = 64.86 %

Jumlah perangkat daerah 37

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang

disediakan dinas kominfo 24

X 100% = 64.86 %


Ya

4 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (unmet need)1

Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan

Kota dengan kesertaan rendah

3Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki

Kelompok Kerja KKBPK yang efektif5 Kab/Kota

1 Rasio konektivitas provinsi 1Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan

terminal penumpang angkutan tipe B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu

Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota

dengan persentase kesertaan KB paling rendah

PERHUBUNGAN

2

Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam

provinsi serta angkutan perkotaan dan

perdesaan yang melampaui 1 daerah

kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas

ekonomi

2Persentase kesertaan KB keluarga Penerima

Bantuan Iuran (PBI)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Persentase Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang terhubung dengan akses

internet yang disediakan oleh Dinas

Kominfo

1

Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di

Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan

akses internet yang diamankan yang disediakan

oleh Dinas Kominfo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

2

Persentase perangkat daerah yang menggunakan

akses internet yang berkualitas yang disediakan

Dinas Kominfo

2 V/C Ratio di Jalan Provinsi 1Persentase pelaksanaan manajemen dan

rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan provinsi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra

pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo

(berbasis suara, video, teks, data dan sinyal

lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra

pemerintah

Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks,

data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak)

1 2 5 6


43

Jumlah kegiatan (even), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah

yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi

penyelenggara negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015

1

X 100% = -

Jumlah kegiatan (even), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah

1

Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 36

X 100% = 97.30 %

Jumlah Perangkat Daerah 37

Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi

khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 24

X 100% = 64.86 %

Jumlah Perangkat Daerah 37

Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang tercantum

dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik 37

X 100% = 100 %

Jumlah layanan 37

Jumalah layanan SPBE (layanan publik dan layanan adminstrasi pemerintahan) yang

memanfaatkan sertifikat elektronik 37

X 100% = 100 %

Jumlah layanan 37

Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan -

X 100% = - % Surat Pernyataan

Jumlah sistem elektronik -

Jumlah layanan publik dan layanan adminsitrasi yang terintegrasi dengan sistem

penghubung layanan pemerintah 9

X 100% = 13.43 %

Jumlah layanan publik dan layanan administrasi 67

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 10

X 100% = 27.03 %


Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data dipusat 10

X 100% = 27.03 %

Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data dipusat 37

Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya 8

X 100% = 21.62 %


2Persentase perangkat daerah yang memiliki

portal dan situs web yang sesuai standar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Persentase perangkat daerah yang

mengimplementasikan layanan aplikasi umum

dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Persentase Layanan Publik yang

Diselenggarakan Secara Online Dan

Terintegrasi

1

Persentase kegiatan (event), perangkat daerah

dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah

yang dimanfaatkan secara daring dengan

memanfaatkan domain dan sub domain Instansi

Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan

Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Registrasi Nama Domain Instansi

Penyelenggara Negara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

6Persentase sistem elektronik yang terdaftar

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

Persentase layanan publik dan layanan

administrasi yang terintegrasi dengan sistem

penghubung layanan pemerintah ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Persentase layanan SPBE (layanan publik dan

layanan administrasi pemerintahan) yang

tercantum dalam dokumen proses bisnis yang

telah diimplementasikan secara elektronik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

5

Persentase layanan SPBE (layanan publik dan

layanan administrasi pemerintahan) yang

memanfaatkan sertifikat elektronik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10


memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data

(sesuai renstra kominfo)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8Persentase perangkat daerah yang menggunakan

layanan pusat data pemerintah ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9Persentase perangkat daerah yang menyimpan

data di pusat data pemerintah ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 5 6


43

Jumlah data yang dapat berbagi pakai 27

X 100% = 7.30 %

Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah 370

Jumnlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city -

X 100% = - % Surat Pernyataan


Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo 6

X 100% = 37.50 %

Jumlah ASN pengelola TIK 16

Ada

∑ Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah

menyebarkan infotmasi dan kebijakan pemerintah 41

X 100% = 6.94 %

∑ Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi 591

Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah

provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 300

X 100% = 85.71 %

∑ Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi 350

∑ Diseminasi dan layanan inforamsi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi

komunikasi (STRAKOM) dan SOP 4,866

X 100% = 243.30 %

∑ Diseminasi dan layanan informasi publik 2,000

Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan

X 100% =

Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam

Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha

simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan

X 100% =

Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas

usahan simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan

Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi 4

X 100% = 5.13 %

Jumlah koperasi yang ada 78

Tidak Ada

11 Persentase data yang dapat berbagi pakai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14Tersedianya peraturan daerah atau peraturan

kepala daerah terkait implementasi e-governmentada/tidak ada

3

Persentase Masyarakat Yang Menjadi

Sasaran Penyebaran Informasi Publik,

Mengetahui Kebijakan Dan Program

Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah

Daerah Provinsi

1

Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis

pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan

informasi dan kebijakan pemerintah dan

pemerintah provinsi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

12


mengimplementasi inovasi yang mendukung

smart city

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Persentase ASN pengelola TIK yang

tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan

Dinas Kominfo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 1

Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha

simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah

keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) daerah provinsi

2

Persentase konten informasi terkait program dan

kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi

sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Persentase diseminasi dan layanan informasi

publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi

komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah

ditetapkan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan

kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas

usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk

koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas

daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang

dilakukan untuk koperasi dengan wilayah



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidak Ada

1 2 5 6


43

Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya

X 100% =

Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada

Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 4

X 100% = 5.13 %


Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian 4

X 100% = 5.13 %

Jumlah anggota koperasi yang ada 78

Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

X 100% =

Jumlah Koperasi yang ada

Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya 13

X 100% = 16.67 %


Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan 1

X 100% = 1.28 %


Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran 1

X 100% = 1.28 %


Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha 10

X 100% = 12.82 %


Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraaan 1

X 100% = 1.28 %


4

Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi

yang dinilai kesehatannya untuk koperasi

dengan wilayah keanggotaan lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Persentase koperasi yang mengikuti

pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor

Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan

wilayah keanggotaan lintas daerah


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

Persentase koperasi yang diberikan dukungan

fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

Persentase jumlah anggota operasi yang telah

mengikuti pelatihan perkoperasian untuk

koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas

daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

Persentase koperasi yang telah

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12


fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi

pemasaran untuk koperasi dengan wilayah



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11


fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan

lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidak Ada

Tidak Ada

1 2 5 6


43

Jumlah pertumbuhan wirausaha baru 290

X 100% = 0.09 %

Jumlah wirausahan yang ada 307,343

Jumlah usaha kecil yang diimput ke dalam sistem data online (ODS) 9,440

X 100% = 100 %

Jumlah usaha kecil yang ada 9,440

Jumlah usaha kecil yang bermitra 31

X 100% = 0.33 %


Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi 10

X 100% = 0.11 %

Jumlah usaha kecil yang belu memiliki standaer dan sertifikasi produk 9,440

Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasiitasi pemasaran 89

X 100% = 0.94 %

Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran 9,440

Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 290

X 100% = 3.07 %


Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha 250

X 100% = 2.65 %


1

Ada

1. Kegiatan Sosialisasi Perka BKPM No 7 tahun 2018 ttng pedoman dan tata cara

pengendalian pelaksanaan penanaman modal

2. Rapat koordinasi dan sinkronisasi data LKPM tahun 2020

3. Rapat koordinasi program dan kegiatan DPMPTSP provinsi, kabupten dan kota

sekalimantan timur

4. Fokus group discussian (FGD) penyiapan proyek strategis daerah dan skema investasi

pra market sounding

5. FGD kemudahan berusaha

Tidak Ada

2Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi

wirausaha1

Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang

berskala kecil-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan

dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi

produk usaha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke

dalam sistem online data system (ODS)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5Persentase jumlah usaha kecil yang dberikan

dukungan fasilitasi pemasaran-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2Standar operasional prosedur pelaksanaan

pemberian fasilitas/insentif penanaman modalAda

3Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian

fasilitas/insentif penanaman modal

3 Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1Persentase peningkatan investasi di

provinsi1

PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif

penanaman modal yang menjadi kewenangan

daerah provinsi

Ada 1

6Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan

fasilitasi pelatihan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

Persentase usaha kecil yang diberikan

pendampingan

kelembagaan dan usaha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one

meeting

PENANAMAN MODAL

1 2 5 6


43

Pameran luar daerah 4

Pameran dalam daerah 1 5

1. Webinar road to indonesia investment day 2020

Ada

Jumlah Pengaduan = 15

12

Izin investasi sektor primer 554

685 8,003 Izin

Izin investasi sektor penanaman modal 6,764

PMDN = Rp. 25.934.008.800.000

PMA = Rp. 5.443.591.680.000

Penanam Modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal

1,175 LPKM

9

5

75

500 org

1,246 org

31,377,600,480,000

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 2. Kagiatas fasilitasi kerja sama investasi china railway liuyuan group

7Konsultasi perizinan dan non perizinan

penanaman modalStatus Penyelesaian Kasus =

5 Kegiatan pameran penanaman modal

10Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat

provinsi serta kabupaten/kota yang tercatat telah melaporkan berjumlah 1.175 LKPM

11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 9 Perusahaan

8Penerbitan perizinan dan non perizinan

penanaman modalIzin ivestasi sektor sekunder

3

Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader

pengembangan kepemimpinan, kepedulian,

kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda

500 orang

9 Laporan realisasi penanaman modal

2

Tingkat partisipasi pemuda dalam

organisasi kepemudaan dan organisasi

sosial kemasyarakatan

1

Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang

mendapat pelatihan manajemen organisasi

kepemudaan

1Tingkat partisipasi pemuda dalam

kegiatan ekonomi mandiri1

Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan

kewirausahaan75 Orang

2Jumlah pemuda yang mendapat bantuan

kewirausahaanTidak dilaksanakan

12

Tersedianya data dan informasi perizinan dan

non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi

5 Permohonan Informasi Publik

3 Peningkatan Prestasi Olahraga 1Jumlah pelatih olah raga yang memiliki

kompetensi di satuan2 pendidikan1246 Orang

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 2 5 6


43

SKO = 410

PPLP = 26 436 org

PPLM = 0

0

0

0

Ada

Tidak Ada Surat Pernyataan Belum dilaksankan




Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral

X 100% = Tidak Ada Surat Pernyataan Belum dilaksankan

Jumlah kegiatan statistik sektoral

Jumlah metadata indikator statistik sektoral

X 100% = Tidak Ada Surat Pernyataan Belum dilaksankan

Julah indikator statistik sektoral

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Tidak dilaksanakan3Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi

tingkat daerah

4Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam

pendidikan kepramukaan

2Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan

PPLM

1

Persentase Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang menggunakan data statistik

dalam menyusun perencanaan

pembangunan daerah

1 Tersedianya buku profil daerah

2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan

5Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang

difasilitasi dalam pengembangan organisasi

5Jumlah kompilasi statistik sektoral yang

mendapat rekomendasi dr BPS

STATISTIK

6Persentase kelengkapan metadata kegiatan

statistik sektoral

3Jumlah kompilasi statistik sektoral yang

dilakukan

4Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat

rekomendasi BPS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7Persentase kelengkapan metadata indikator

sektoral-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Persentase OPD yang menggunakan data

statistik dalam melakukan evaluasi

pembangunan daerah

1 2 5 6


43

Jumlah Kegiatan strategis teramankan -

X 100% = 0 Belum dilaksanakan

Jumlah kegiatan strategis yang ada -

Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian 84

X 100% = 65.12 %

Jumlah SE yang ada 129

Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah 74

X 100% = 57.36 %

Jumlah SE yang ada 129

Jumlah titik teramankan -

X 100% = 0 Belum dilaksanakan

Jumlah titik pada PHKS -

282

260

50

144

13

Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar 116

Tidak ada

1 Tingkat keamanan informasi pemerintah 1

Persentase kegiatan strategis yang telah

diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal

dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis

yang harus diamankan

4

Persentase titik yang diamankan dibanding

dengan jumlah seluruh titik pada pemerin

(PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah

berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSANDIAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Persentase sistem elektronik yang telah

menerapkan prinsip sistem manajemen yang

telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan

informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian

dibanding jumlah sistem elektronik yang ada

pada pemerintah daerah

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3Persentase sistem elektronik/asset informasi

yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang

dimanfaatkan (membangun karakter

bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat)

Jumlah objek dimanfaatkan

4

Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina

(peningkatan kompetensi, standarisasi dan

sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata

kelola)

Terlestarikannya Cagar Budaya 1


dilindungi (inventarisasi, pengamanan

pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)

Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)

2


dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian,

penayaan keberagaman

Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)

7Layanan perijzinan membawa cagar budaya

provinsi ke luar provinsi dengan dukungan dataJumlah CB diberikan izin ke luar provinsi

5

Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,

penetapan, pencatatan, pemeringkatan,

penghapusan)

Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan

6

Perlindungan cagar budaya provinsi

(penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan

pemugaran

KEBUDAYAAN

Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah

lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola

1 2 5 6


43

6

20

3,500

Jumlah pengunjung museum 30,000

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum 50,000

Tidak perlu

diisi

11

14

14

Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum 16

44 Org

7

9 Keg

8Pengembangan cagar budaya Provinsi

(penelitian, revitalisasi, adaptasi)Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)

11

Peningkatan akses masyarakat dalam

penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan

museum.

Peningkatan akses masyarakat dalam

pengelolaan sarana dan prasarana museum.

12Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan

pemanfaatan koleksi museumTidak Perlu di isi

9

Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal

agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan,

teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)

Jumlah CB dimanfaatkan

10Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan

pemanfaatan koleksi museumJumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)

15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya Jumlah ahli CB yang disertifikasi

16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman

13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk

14 Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi Jumlah pembentukan tim ahli CB

19Penyelenggaraan kegiatan museum yang

melibatkan masyarakatJumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat

17Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan

permuseumanJumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)

18Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran

cagar budaya dan permuseumanJumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)

1 2 5 6


43

Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) 208,214

X 100% = 5.52 %

Jumlah penduduk di wilayanya (dalam jiwa) 3,769,073

Jumlah kunjungan perpustakaan yang mananfaatkan perpustakaan baik secara online

maupun onsite 93,594

X 100% = 2.48 %

Jumlah penduduk di wilayahnya 3,769,073

Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya 1,389

X 100% = 0.04 %

Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 3,769,073

Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 72

X 100% = 3.44 %

Jumlah perpustakaan dari berbagai jhenis yang terdapat di wilayahnya 2,094

6 Keg

619

3,050

5

507

30 Judul 30

-

491

1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 1Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan

dengan penduduk-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh

masyarakat -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di

masyarakatAda 6 Kegiatan

6 Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun 619 Judul

3Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan

dengan penduduk-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4Persentase perpustakaan sesuai standar nasional

perpustakaan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9Jumlah terbitan yang terhimpun dalam

bibliografi Daerah507 Judul

2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 1

Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih

media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di

wilayahnya

7Jumlah judul yang tercantum dalam katalog

induk Daerah3050 eksemplar

8Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam

katalog induk daerah5 Perpustakaan

2Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan

dialih bahasaTidak ada naskah kuno

3

Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang

tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di

wilayahnya (item)

491 Judul

PERPUSTAKAAN

1 2 5 6


43

Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 46

X 100% = 0.23 %

Jumlah seluruh arsip aktif 19,908

Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip 4

X 100% = 0.12 %

Jumlah seluruh arsip inaktif 3,232

Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 3

X 100% = 0.07 %

Jumlah seluruh arsip statis 4,303

Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 538

X 100% = 100 %

Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi 538

16,991

3.484 berkas 3,484

Ada

Ada

WPPNRI 713 (Selat Makasar)

2 WPP

Tidak Ada

Belum pernah dilaksanakan Tidak Ada

2Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan

daftar arsip-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3Persentase arsip statis yang telah dibuatkan

sarana bantu temu balik-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah

dan pertanggungjawaban nasional) Pasal

40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

1Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan

daftar arsip-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat

bencana yang sesuai NSPKBelum pernah dilaksanakan

3

Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi

yang digabung dan atau dibubarkan dan

pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai

NSPK di provinsi

4Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam

SIKN melalui JIKN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip

sebagai bahan pertanggungjawaban

setiap aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara untuk kepetingan negara,

pemerintahan, pelayanan publik dan

kesejahteraan rakyat

1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 16.991 berkas

KEARSIPAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

1

Jumlah Total Produksi Perikanan

(Tangkap dan Budidaya) dari seluruh

kabupaten/kota di wilayah provinsi

(sumber data: one data KKP)

1

Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan

kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya

(wpp)

WPPNRI 716 (Laut Sulawesi)

6

Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat

tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan

daerah provinsi yang sesuai NSPK

4

5

Pencarian arsip statis yang pengelolaannya

menjadi kewenangan daerah provinsi yang

dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian

arsip yang sesuai NSPK

Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih

media yang dikelola oleh lembaga kearsipan

provinsi yang sesuai NSPK

1 2 5 6


43

SIUP 48

SIPI 94 216 Izin

SIKPI 66

SIPI ANDON 2

Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional 2

X 100% = 33 %

Jumlah seluruh pelabuhan perikanan 6

Laut 29,143

Umum 50,451

Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku 3,766,095

X 100% = 10 %

Luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki 37,662,295

Jumlah kawasan konservasi peraturan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau

kecil yang dikelola secara efektif 2

X 100% = 7.14 %

Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki 28

34 Unit

39 Izin

4 Unit

527Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam

mendukung pengawasan SDKP

2

Jumlah kawasan konservasi perairan atau

kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil

yang dikelola-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut

di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas

bumi) yang diperiksa kepatuhannya

(compliance) terhadap ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku

3Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki

standar operasional-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan

dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran

diatas 5-30 GT

3

Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang

diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku

2

Persentase kepatuhan pelaku usaha KP

terhadap ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku

1

Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang

dikelola sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk

kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT

5 Jumlah kapal yang terdaftar

6

Jumlah izin usaha perikanan di bidang

pembudidayaan ikan yang usahanya lintas

daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang

diterbitkan

5

Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil

perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha

perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya

(compliance) terhadap peraturan perundangan

yang berlaku.

4

Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai

izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan

kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap

ketentuan peraturan perundangan

Unit

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

79,594

1 2 5 6


43

40 Izin


4 Dinas Pariwisata

Sektor usaha :

1. Hotel dan restoran PMDN Rp 37,339,300,000

2. Transportasi PMA USD 25,181,800 Dinas Pariwisata

Sektor usaha :

1. Hotel dan restoran PMDN 128

2. Transportasi PMA 11 Dinas Pariwisata


2.00 hari BPS

1.72 hari BPS

19,786 Dinas Pariwisata

2,884,329 Dinas Pariwisata

4 Dinas Pariwisata

Tidak ada Dinas Pariwisata

11 Dinas Pariwisata

PARIWISATA

7Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat

hunian akomodasi

4Jumlah investasi per sektor usaha di bidang

pariwisata

5Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub

jenis usaha di provinsi

Persentase pertumbuhan jumlah

wisatawan mancanegara per kebangsaan1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi

2Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas

umum, dan fasilitas pariwisata

8

Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan

hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1

daerah provinsi yang diterbitkan

8 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

3Jumlah nilai realisasi investasi di bidang

pariwisata di tingkat provinsi

1

6 Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

9 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara

10Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di

dalam negeri

11 Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi

12

Jumlah industri pariwisata daerah yang

berpartisipasi pada event promosi pariwisata di

dalam negeri

1 2 5 6


43

Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi 221

X 100% = 7.49 % Dinas Pariwisata

Jumlah tenaga kerha pariwisata 2,950

Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan 814

X 100% = 100 % Dinas Pariwisata

Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan 814

6 Dinas Pariwisata

Jumlah Sarana Pertanian 7

Jumlah Prasarana Pertanian 4 11

83.269 Register 83,269

71,555

Jumlah prasaranan yang aktif digunakan 4

X 100% = 100 %

Jumlah prasaranan yang dibangun 4

Ha

Ha

53 Lembar 53

Jumlah saranan yang aktif digunakan 7

X 100% = 100 %

Jumlah saranan yang dibangun 7

Jumlah area yang dapat ditanggulangi 12,133.4

X 100% = 72.99 %

Luas area terkena bencana 16,624.1

Jumlah usulan yang difasilitasi 53

X 100% = 100 %

Jumlah usulan usaha pertanian 53

Persentase fasilitasi penganggulangan bencana -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun 1Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang

diberikan

13Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang

disertifikasi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14Persentase SDM peserta pembekalan sektor

kepariwisataan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan

masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha

masyarakat

6 Lokasi

2Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan

benih tanaman holtikultura

3 Dokumen pengawasan benih yang beredar 71.555 Register

4 Prasarana pertanian yang digunakan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5Pengendalian penganggulangan serangan

organisme pengganggu pertanian 25.613,88 Ha

10 Persentase jumlah usulan usaha pertanian -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6Luas areal pengendalian dan penganggulangan

bencana 16.624,11 Ha

7 Penerbitan izin usaha pertanian

8 Persentase sarana pertanian yang digunakan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

25,613.88

16,624.11

PERTANIAN

1 2 5 6


43

Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH 18

X 100% = 94.74 %

Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi 19

Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan 12

X 100% = 63.16 %

Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi 19

Jumlan dokumen rencanan pengelolaan hutan jangkak pendek yang disahkan 12

X 100% = 63.16 %

Jumlan total KPH dalam 1 Provinsi 19

Ha

Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi 1,015.47

X 100% = 0.01 %

Luas kawasan hutan di hutan lindungn dan hutan produksi 8,256,767

Luas hutan yang terganggu 6,994.74

X 100% = 0.08 %

Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi 8,256,767

Jumlah izin usahan industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang aktif 90

X 100% = 40.00 %

Jumlah izin yang ada 225

62 KTH

Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi

13 Kasus

Jumlah penyuluh kehutanan 43

X 100% = 45.26 %

Jumlah kecamatan 95

Jumlah sarpras yang ada 129

X 100% = 300 %

Jumlah penyuluh 43

1

Peningkatan akses legal kepada

masyarakat dalam pengelolaan hutan

melalui Perhutanan Sosial

1 Dokumen penataan hutan wilayah KPH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka

panjang dan jangka pendek

3 Luas lahan kritis yang direhabilitasi Jumlah lahan kristis yang direhabilitasi

4Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan

hutan produksi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Penurunan luas gangguan kawasan hutan

melalui operasi pengamanan hutan (illegal

logging dan perambahan)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil

hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per

tahun yang aktif

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan

8 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi

9 Pemulihan ekosistem pada Tahura

10 Menurunnya gangguan kawasan Tahura Rekapitulasi kehadian TIPIHUT secara periodik per tahun

11 Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12Jumlah sarana dan prasarana kegiatan

penyuluhan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38,737.80

KEHUTANAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidak Ada

Tidak Ada

1 2 5 6


43

Jumlah KTH yang diberikan diklat 91

X 100% = 60.67 %

Rencana atau target KTH yang akan diberikan diklat 150

20 LPS

Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas Daerah Kab/Kota dan

dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Provinsi

X 100% =

Jumla total DAS dalam 1 Provinsi

Jumlah forum komunikasi DAS yang ditetapkan

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Ada

13Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan

pelatihan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian

dan izin pengusahaan air tanah dalam area

provinsi

14Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha

pada kelompok perhutanan sosialJumlah kelompok yang terfasilitasi atau jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada

15Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas

daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16Terbentuknya forum komunikasi DAS yang

mendukung keterpaduan lintas sektor

2Persentase kerusakan hutan pertahun

(deforestrasi)

3Persentase Luas Lahan Kritis yang

Direhabilitasi

1

Persentase Usaha Tambang Sesuai

Kewenangan Provinsi yang Tidak

Melanggar Perda

1Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi

air tanah dalam daerah provinsi

2 Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi

3

Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian

dan izin pengusahaan air tanah dalam area

provinsi

5Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan

air tanahPergub Nomor 59 Tahun 2018

6Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah

RZWP3K dalam daerah provinsi

7Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral

bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

1 2 5 6


43

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Dinas ESDM

Pergub No. 24 Tahun 2017

Dinas ESDM


Dinas ESDM

Dinas ESDM

1.105.227 KK 1,105,227 KK

11Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1

tahun

8 Perda/Pergub terkait IUJP Pergub Nomor 23 Tahun 2020

9

Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan

mineral bukan logam dan batuan sesuai UU

28/2009

14Penerbitan izin operasi yang fasilitas

instalasinya dalam daerah provinsiPerda Kaltim No. 04 Tahun 2016

16

Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual

tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik,

penjualan kelebihan tenaga listrik dari

pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah provinsi

Keputusan Gubernur Kaltim terkait persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik (Excess Power)

15

Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga

listtik tenaga listrik pemegang izin yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi


17

Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga

listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas

sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam

negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan

pengujian di bidang tenaga istrik tegangan

rendah

Ada 37 Keputusan Gubernur Kaltim/Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim Tentang Jasa Usaha Penunjang

Tenaga Listrik

18

Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan

penyambungan listrik gratis bagi masyarakat

tidak mampu

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

10 Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan

12 SK izin usaha niaga bahan bakar nabati

13

Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga

listrik dalam daerah provinsi (tata cara

penerbitan, pembinaan dan pengawasan)

Perda Kaltim No. 04 Tahun 2016

2 Persentase Desa Yang Teraliri Listrik

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

1 2 5 6


43

Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dangang 6

X 100% = 23.08 %

Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dangang 26

Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk 6

X 100% = 23.08 %

Jumlah pelaku usaha membutuhkan fasilitasi promosi dangang 26

Jumlah pelaku usahan yang membutuhkan pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas

terkait ekspor 48

X 100% = 18.32 %

Jumlah pelaku usahan yang membutuhkan pelatihan dan fasilitas peningkatan kapasitas

terkait ekspor 262

Jumlah pelaku usahan yang menjadi eksportir baru 5 X 100% = 10.42 %

Jumlah pelaku usahan yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas

terkait ekspor 48

12 Pengaduan 12

Konsumen 613

Pelaku Usaha 109 722

2

Indeks Kinerha BPSMD = 4 + 0 + 1 = 5

5

Jumlah PMB = 10

Jumlah SIUP MBTBB yang terbit ≤5 hari kerja

X 100% = Tidak Ada Surat Keterangan

Jumlah permohonan SIUP MBTBB

Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang terbit ≤5 hari kerja 6

X 100% = 100 %

Jumlah permohonan rekomendasi SIUP MB bagi distributor 6

Jumlah SIUP bahan berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan ≤5 hari kerja 1

X 100% = 100 %

Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer 1

Jumlah SIUP Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman di tempat yang

terbit ≤5 hari kerja 1

X 100% = 100 %

Jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung

minuman di tempat 1

1 Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas 1Persentase pelaku usaha yang memperoleh

fasilitas promosi dagang -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Komoditi3Persentase komoditi potensial yang sesuai

dengan ketentuan berlaku

Indeks SDM = 4

4 Tertib Usaha 1

3

4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi

pengecer yang diterbitkan

4Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir

baru -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Jumlah penanganan pengaduan konsumen

Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C

untuk pengecer dan penjual langsung minum di

tempat

3

Persentase pelaku usaha yang memperoleh

pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait

ekspor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERDAGANGAN

2Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang

teredukasi

Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB)

bebas bea yang diterbitkan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah komoditi potensial yang dipantau1

2 Indeks Kinerja BPSMB

2Persentase penanganan pengaduan

konsumen

2Persentase pelaku usaha yang memperoleh

fasilitas pengembangan produk -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2Persentase rekomendasi SIUP MB bagi

Distributor yang diterbitkan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 5 6


43

Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1x24 jam) 18

X 100% = 100 %

Jumlah Permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan

benar 18

X = a/(b x c) x 100%

X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan

a = Jumlah pupuk yang disalurkan 50,258.13

b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar

(90% dari RDKK) 67,313.70 0.00001 %

c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) 74,793

18

-2.25

100 %

100 %

a. Tersusunnya naskah akademik 30 %

b. Tersusunnya Draft Raperda RPIP 20 %

c. Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat rekomendasi Kementerian

Perindustrian 25 %

d. Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda 15 %

e. Penetapan Perda RPIP 10 %

3

Persentase kinerja realisasi pupuk 1

Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap

pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk

bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi

5

Persentase pencapaian sasaran

pembangunan industri termasuk turunan

indikator pembangunan industri dalam

RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

1Persentase terselesaikannya dokumen RPIP

sampai dengan ditetapkannya menjadi perda

Tahapan

Persentase laporan harga harian melalui sistem

informasi harga Kemendag

PERINDUSTRIAN

Belum Ada

6

Persentase barang beredar yang diawasi

yang sesuai dengan ketentuan Perundang-

Undangan

1

1

Beroperasinya pusat distribusi yang melayani

wilayah provinsi

a. Tersedianya bangunan pusat distribusi

b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola

pusat distribusi

c. Beroperasinya pusat industri

d. Menguasai 20% pangsa pasar pada

komoditas yang ditangani

2 Persentase koefisien variasi harga antar waktu

2

7

Persentase stabilitas dan jumlah

ketersediaan harga barang kebutuhan

pokok

5 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persentase barang beredar yang diawasi yang

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan18 Barang

1 2 5 6


43

Jumlah realisasi izin yang diterbitkan 30

X 100% = 19.23 %

Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 156

Jumlah realisasi izin yang diterbitkan

X 100% =

Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk

Jumlah realisasi izin yang diterbitkan

X 100% =

Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk

Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kab/Kota di

SIINas

X 100% =

Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kab/Kota

1 Bidang Transmigrasi



Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi

penetapannya

Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang

difasilitasi pembinaannya1 Kimtrans

TRANSMIGRASI

4

Persentase jumlah hasil pemantauan dan

pengawasan dengan jumlah Izin

Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri

Besar yang dikeluarkan oleh instansi

terkait

1Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI)

bagi industri besar yang diterbitkan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5


pengawasan dengan jumlah Izin Usaha

Kawasan Industri (IUKI) dan Izin

Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang

lokasinya lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan

oleh instansi terkait

1

Persentase jumlah penetapan izin usaha

kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan

kawasan industri (IPKI) lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1 provinsi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6Tersedianya informasi industri secara

lengkap dan terkini 1

Persentase data perusahaan indusri besar dan

perusahaan kawasan industri lintas

kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas

terhadap total populasi perusahaan industri

besar dan perusahaan kawasan industri lintas

kab/kota

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1 Kimtrans

2Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang

difasilitasi pembangunannya1 Kimtrans

3

Belum ada

Tidak Ada

Tidak Ada

3


pengawasan dengan jumlah Izin Usaha

Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan

oleh instansi terkait

1Persentase jumlah izin usaha industri (IUI)

besar yang diterbitkan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

1 2 5 6

Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah

tamat atau sedang belajar di sekolah Menegah atas 156,586

X 100% = 97.04 %

Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada

Provinsi yang bersangkutan 161,362

Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang

disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar dipendidikan khusus 2,513

X 100% = 81.75 %

Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang

disabilitas pada Provinsi yang bersankutan 3,074

Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh Provinsi 6,058

X 100% = 0.1607 %

Jumlah Penduduk Provinsi 3,769,073

Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi 22

X 100% = 40.74 %

Jumlah RS Provinsi 54

Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi

bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun -

X 100% = - %

Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi

bencana dalam satu tahun yang sama -

Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan

kesehatan sesuai standar 160,237

X 100% = 97.87 %

Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB 163,724

Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrasrtuktur pengendalian

banjir di WS kewenangan Provinsi (ha) 35

X 100% = 23.65 %

Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Provinsi (ha) 148

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh

infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi (m) 50

X 100% = 29.41 %

Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Provinsi

(m) 170

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL


3

b.

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai

rawan abasi, erosi, dan akresi yang terlindungi

oleh infrastruktur pengaman pantai di WS

kewenangan Provinsi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pekerjaan Umum a.Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang

terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang

terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.

Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk

terdampak krisisi kesehatan akibat bencana

dan/atau berpotensi bencana

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 KesehatanRasio daya tampung rumah sakit rujukan di

Provinsi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikator Kinerja Kunci Hasil

a.

b.

a.

Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun

penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam

pendidikan khusus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun

yang berpartisipasi dalam pendidikan menengahPendidikan

4

No. Urusan Pemerintahan

3

1 2 5 6

Indikator Kinerja Kunci Hasil Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

4


3

Luas irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha),

ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) ditahun eksisting 3,396 Ha

X = 49.84 %

Luas daerah irigasi kewenangan Provinsi 6,814 Ha

Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah

lintas kabupaten/kota -

X 100% =

Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air

minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan -

Total volume limbah yang masuk dalam SPAL domestik regional -

X 100% =

Total kapasitas pengolahan limbah SPAL domestik regional 1,000 m3

Panjang jalan kewenangan Provinsi yang mantap 624.48 Km

X 100% = 69.77 %

Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi 895.09 Ha

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan

sertifikat pelatihan ahli 1,552

X 100% = 17.85 %

Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi 8,693

Jumlah unit rumah korban bencanan yang ditangani pada tahun n 0

X 100% = Belum Ada

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n 0

Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau

bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima

penyediaan rumah layak huni

0

X 100% = Belum Ada

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi

kriteria penerima pelayanan 0

Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani 7

X 100% = 63.81 %

Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha 10.97

Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU 3

X 100% = 100 %

Jumlah satuan perumahan 3

Jumlah pengaduan yang diselesaikan 42

X 100% = 100 %

Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 42

Belum Dilaksanakan

Belum Dilaksanakan

d.Persentase satuan perumahan yang sudah

dilengkapi PSU -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang

ditangani -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.

Persentase warga negara yang terkena relokasi

akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang

memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang

layak huni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Perumahan a.Persentase warga negara korban bencana yang

memperoleh rumah layak huni -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g.

Rasio tenaga kerja konsrtuksi yang telatih di

wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat

pelatihan ahli-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f. Rasio kemantapan jalan -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e.Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh

SPAL regional -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.

Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui

penyaluran air minur curah lintas kabupaten/kota

terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang

memerlukan pelayanan air minum curah lintas

kabupaten /kota

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi

yang dilayani oleh jaringan irigasi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Trantibumlinmas a.Persentase gangguan Trantibum yang dapat

diselesaikan -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 5 6


4


3

Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang tegakkan 14

X 100% = 64 %

Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi 22

Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun

X 100% = Tidak Ada

Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun

Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana 1

X 100% = 10 %

Jumlah Kabupaten/Kota di waliyah Provinsi 10

Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana 10

X 100% = 100 %

Jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang mengalami bencana 10

Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam

panti 3,887

X 100% = 49.25 %

Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan

rehabilitasi sosial dasar di dalam panti 7,893

Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 5,342

X 100% = 33.14 %

Jumlah anak terlantar di daerah Provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di

dalam panti 16,119

Jumlah lanjut usia di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1,468

X 100% = 37.00 %

Populasi lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial

dasar di dalam panti 3,968

Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya -

X 100% = 0 %

Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan

rehabilitasi sosial dasar di dalam panti 289

Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 90,380

X 100% = 95 %

Populasi korban bencana alam dan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana

daerah provinsi 95,000

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja 6

X 100% = 60 %

Jumlah Kabupaten/Kota 10

b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan

sampai dengan dinyatakan sah/legal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Persentase penanganan pra bencana -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. Persentase penanganan tanggap darurat bencana -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Sosial a.Persentase penyandang disabilitas terlantar yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di dalam panti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di dalam panti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.Persentase gelandangan dan pengemis yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e.

Persentase korban bencana alam dan sosial yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan

setelah tanggap darurat bencana provinsi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ketenagakerjaan a.Persentase kabupaten/kota yang menyusun

rencana tenaga kerja -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 5 6


4


3

Jumlah tenaga kerja yang memliki sertifikat kompetensi 1,533

X 100% = 97.77 %

Jumlah tenaga kerja keseluruhan 1,568

PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 472,864,886,000,000

X 100% = 27,933,955,775 %

Jumlah tenaga kerja 1,692,796

Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 13,666

X 100% = 169 %

Jumlah perusahaan 8,074

Jumlah pencari kerja (Pencaker) yang ditempatkan 5,538

X 100% = 68.62 %

Jumlah Pencaker yang terdaftar

8,071

∑ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada

tahun n 8,074

X 100% = 100 %

∑ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada

tahun n 8,074

Jumlah ARG pada belanja langsung APBD 882,805,065,500

X 100% = 19.47 %

Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi 4,534,885,375,417.18

Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani

instansi tingkat provinsi yang didampingi351

X 1000% = 0.27 %

Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 1,279,833

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 524

X 100% = 0.03 %

Jumlah penduduk perempuan di Provinsi 1,831,351

Jumlah cadangan pangan Provinsi 195,420.01

X 100% = 57.38 % Bidang Distribusi

Jumlah kebutuhan pangan Provinsi 340,590

Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi 296.50

X 100% = 33.17 %

Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi 894

Luas pengadaan tanah umntuk kepentingan umum selesai tepat waktu\ 104.65

X 100% = 100 %

Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum 104.65

10. Pertanahan a.

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan

peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi

dibandingkan dengan luas izin lokasi yang

diterbitkan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan

umum yang selesai tepat waktu-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000

anak -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Pangan a. Persentase Cadangan Pangan -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.Perlindungan Perempuan &

Perlindungan Anaka. Persentase ARG pada belanja langsung APBD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.

Persentase perusahaan yang menerapkan tata

Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,

Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS

Ketenagakerjaan)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e.

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam

dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar

kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f.


peraturan perundang-undangan bidang

ketenagakerjaan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 5 6


4


3

Luas pemenfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan

peruntukannya diatas izin lokasi lintas Kab/Kota 807.74

X 100% = 90.35 %

Luas izin yang diterbitkan 894

IKLH Provinsi = ( 0,340 x IKA) + ( 0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + ( 0,099 x IKAL)

IKA = Indeks Kualitas Air 53.70

IKU = Indeks Kualitas Udara 89.06

IKL = Indeks Kualitas Lahan 79.76

IKAL = Indeks Kualitas Air Laut 83.51

Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin

lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi 1

X 100% = 3.03 %

Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan 33

Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun 2

X 100% = 100 %

2 Kali 2

OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependududkan berdasarkan perjanjian

kerjasama 7

X 100% = 15.56 %

Seluruh OPD Provinsi 45

Jumlah desa tertinggal yangmemenuhi kriteria desa berkembang pertahun berdasarkan

indeks Desa Membangun per tahun 19

X 100% = 76.00 %

Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n) 25

Jumlah desa berkembang yang memenuhi kreiteria desa mandiri per tahun berdasarkan

indeks desa membangun per tahun 126

X 100% = 30.36 %

Jumlah desa berkembang (per awal tahun -n) 415

TFR

2.56 %

TFR = Angka Kelahiran Total

ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur

bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu

pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun

yang sama

i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,1=2 untuk kelompok umur

20-24,....., i = 7 untuk kelompok Umur 45-49

K = Bilangan Konstanta biasanya 1000

b. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencanaa. TFR (Angka Kelahiran Total)

b. Pemanfaatan data kependudukan-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Pemberdayaan Masyarakat

dan Desaa. Persentase pengentasan desa tertinggal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan

PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Provinsi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil a.

Penyajian data kependudukan skala Provinsi

dalam satu tahun

c.Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas

kabupaten/kota -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Lingkungan Hidup a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Provinsi 75.25 %

ASFRi= 𝑏_𝑖/(𝑝_𝑖^𝑓 )×𝑘

1 2 5 6


4


3

Jumlah peserta KB aktif modern 477,690

X 100% = 73.71 %

Jumlah pasangan usia subur 648,042

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani 94,959

X 100% = 12.20 %

Jumlah pasangan usia subur 648,042

Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan

sungai, danau dan penyeberangan

A. IK1 (Angkutan Jalan)

Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi/Jumlah kebutuhan trayek pada provinsi x

bobot trayek

25/36 x 0,8 = 0.55

Bobot angkutan jalan = 70

Dishub

B. IK2 (Angkutan SDP)

Jumlah lintasan penyebrangan yang beroperasi pada provinsi/Jumlah kebutuhan lintas

penyeberangan pada provinsi x bobot lintasan

48/56 x 0,8 = 0.69

Bobot angkutan SDP = 30

Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi 1,604

X 100% = 92.13 % Dishub

Target kebutuhan perlengkapan jalan provinsi 1,741

Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 24

X 100% = 64.86 %

Jumlah OPD 37

Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 51

X 100% = 77.27 %

Jumlah layanan publik 66

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui

kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya 2,891,544

X 100% = 111.47 %

Jumlah penduduk 2,594,123

Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset

X 100% = Tidak ada

Jumlah seluruh koperasi 78

Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha 250

X 100% = 2.65 %

jumlah usaha kecil keseluruhan 9,440

16.

15.

b.Persentase pemakaian kontrasepsi Modern

(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (unmet need)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikasi dan Informatika a.

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang terhubung dengan akses internet yang

disediakan oleh Dinas Kominfo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perhubungan a. Rasio konektivitas provinsi

b. V/C Ratio di Jalan Provinsi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan

Secara Online Dan Terintegrasi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.

Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran

Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui

Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan

Pemerintah Daerah Provinsi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.Koperasi dan Usaha Kecil

Menengaha. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi

wirausaha -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70.55

30.69

101.24 %

1 2 5 6


4


3

31.377.600.480.000 - 35.620.544.100.000 (4,242,943,620,000)

X 100% = (11.91) %

35,620,544,100,000 35,620,544,100,000

(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Provinsi 2,752

X 100% = 5.50 %

Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Provinsi 50,000

(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan

dan organisasi sosial kemasyarakatan di Provinsi 33,315

X 100% = 66.63 %

Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Provinsi 50,000

Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional 14

Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan

pembangunan daerah -

X 100% = Tidak Ada Belum dilaksanakan

Jumlah OPD 37

Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan

daerah -

X 100% = Tidak Ada

Jumlah OPD 37

Jumlah nilai per area keamanan informasi 222

X 100% = 4,440 %

Jumlah area penilaian 5

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 209

X 100% = 41.47 %

Jumlah cagar budaya yang ditetapkan 504

Nilai indeks pembangunan literasi masyarakt yang didapakan dengan metode sensus

dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek

masyarakat (AM)

UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan

UPLM 2 = Ketercukupan koleksi

UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan

UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan

UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP

UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan

UPLM 7 = Anggota perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =

∑ x 100

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian

kegemaran membaca masyarakatTidak Ada

Belum dilaksanakan

18. Penanaman Modal a. Persentase peningkatan investasi di provinsi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Peningkatan Prestasi Olahraga

19. Kepemudaan dan Olahraga a.Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan

ekonomi mandiri-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi

kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Kebudayaan a. Terlestarikannya Cagar Budaya -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Statistik a.

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang menggunakan data statistik dalam menyusun

perencanaan pembangunan daerah-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Persentase OPD yang menggunakan data statistik

dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Perpustakaan a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

21. Persandian a. Tingkat keamanan informasi pemerintah

1 2 5 6


4


3

T = (a + i + s + j)/4

T = (23,106% + 0,123% + 0,69%+100%) / 4

T = Tingkat ketersediaan arsip

a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 0.25

i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip

s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

T = (m + b + g + a + c + i)/6

T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban

m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK

b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari

bencana dengan NSPK 19,991

g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah

Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah

Kabupaten/Kota dengan NSPK

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh

kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) kg

Total produksi perikanan tangkap 74,595,181

Total produksi perikanan budidaya 82,283,755

100 + 100 + 28,21

3

Keterangan :

x = Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

ci = jumlah pelaku usaha KP yang patuh

si = jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa

i = jenis komponen pelaku usaha KP

n = jumlah komponen pelaku usaha KP

Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 (56,217)

X 100% = -73.97 % Dinas Pariwisata

Jumlah wisatawan tahun n-1 76,003

Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 (4,201,052)

X 100% = -59.29 % Dinas Pariwisata

Jumlah wisatawan tahun n-1 7,085,381

156,878,936

76.07 %

X

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan

pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal

59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai

bahan pertanggungjawaban setiap aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk

kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan

publik dan kesejahteraan rakyat

25. Kelautan dan Perikanan a.

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan

Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah

provinsi (sumber data: one data KKP)

b.Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

24. Kearsipan a.

b.

26. Pariwisata a.Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan

mancanegara per kebangsaan -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Persentase peningkatan perjalanan wisatawan

nusantara yang datang ke provinsi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 5 6


4


3

Jumlah kamar yang terjual 288,538

X 100% = 6.12 % Dinas Pariwisata

Jumlah kamar yang tersedia 4,712,760

6,413.50

X 100% 1.06 % BPS

607,320.78

Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun 65,235.50

X 100% = 75.39 %

Luas panen 86,532.70

Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit

hewan menular tahun sebelumnya 10

X 100% = 125 %

Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t - 1) 8

Jumlah kelompok tani hutan (KTH) yang diberikan akses legal 4

X 100% = 80 %

Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi 5

Jumlah hutan yang rusak 8,010.21

X 100% = 0.10 %

Jumlah hutan keseluruhan 8,256,767

Luas lahan kritis di Provinsi yang direhabilitasi (ha) 38,737.80

X 100% = 22.76 %

Luas lahan kritis di Provinsi (ha) 170,197.96

Jumlah usaha tambang yang sesuai kwewnangan Provinsi yang tidak melanggar Perda 608

X 100% = 43.34 %

Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi 1,403

Jumlah desa yang teraliri listrik 1,038

X 100% = 100 %

Jumlah desa 1,038

Nilai ekspor non migas tahun berjalan-nilai ekspor non migas tahun sebelumnya (2,282)

X 100% = -16.17 %

Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya 14,113.93

Jumlah pengaduan konsumen yang ditandatangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan

BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan 12

X 100% = 80 %

Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan 15

Jumlah sampel yang sesuai ketentuan 11

X 100% = 25.58 %

Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun 43

Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MBTBB 1

X 100% = 100 %

Jumlah pelaku usaha MBTBB 1

c. Tingkat hunian akomodasi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

harga berlakuSampai Triwulan ke IV

27. Pertanian a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus

Penyakit Hewan Menular -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. Kehutanan a.Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam

pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. Energi dan Sumber Daya

Minerala.

Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan

Provinsi yang Tidak Melanggar Perda -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Persentase Desa Yang Teraliri Listrik -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. Perdagangan a. Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Persentase penanganan pengaduan konsumen -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan

ketentuan berlaku-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Tertib Usaha -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 5 6


4


3

Realisasi 50,258

X 100% = 97.79 %

RDKK 51,393

Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan 17

X 100% = 89.47 %

Jumlah barang beredar yang diawasi 19

1.47

X 100% 1.47 %

36,515

KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu

Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember

P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember

Jumlah industri besar tahun n - Jumlah industri per tahun n -1 46

X 100% = 29.11 %

Jumlah indutri per tahun n -1 158

Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut

17.85 %

Nilai ekspor produk industri, Nilai akhir tidak dapat dihitung karena ada perbedaan

satuan perhitungan antara target, realisasi dan rumus (target nilai ekspor produk industri

non migas 12,41%, realisasi nilai ekspor produk industri 1.696,72 juta US$)

* Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai akhir tidak dapat dihitung karena ada

perbedaabn satuan perhitungan antara target, realisasi dan rumus (target tenaga kerja

sektor industri non migas : 92.992, realisasi target tenaga kerja sektor industri 128.721

orang* Nilai investor sektor industri, Nilai akhir tidak dapat dihitung karena ada perbedaaan

satuan perhitungan target, realisasi dan rumus, (target nilai investasi sektor industri non

migas

(Target nilai investasi sektor industri non migas) :

- PMA = 1,52 US$- PMDN = Rp. 15,13 Triliun

(Realisasi nilai investasi sektor industri)- PMA = 34,319 US$- PMDN = Rp. 1,817 Triliun

Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantaun 3

X 100% = 10 %

Jumlah izin yang dikeluarkan 30

Jumlah izin yang dipantau dan dianlisisi dalam laporan hasil pemantaun

X 100% = Tidak Ada

Jumlah izin yang dikeluarkan

Jumlah izin yang dipantau dan dianalisi dalam laporan hasil pemantauan

X 100% = Tidak Ada

Jumlah izin yang dikeluarkan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. Persentase kinerja realisasi pupuk -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.

Persentase pencapaian sasaran pembangunan

industri termasuk turunan indikator pembangunan

industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

* Konstribusi industri non migas terhadap PDRB (%) Nilai akhir = 8,24% : 9,23% x 20% = 17,85%

f.Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang

Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g.Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan

harga barang kebutuhan pokok

X 100%

* Pertumbuhan sektor industri non migas (%) , Nilai akhir = 1,43% : 3,5% x 20% = -8,17%

c.


pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri

(IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

d.


pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan

Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang

dikeluarkan oleh instansi terkait

e.


pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan

Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan

Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang

dikeluarkan oleh instansi terkait

31. Perindustrian

1 2 5 6


4


3

1) Keterkinian informasi industri :

- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)

- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)

- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)

2) Kelengkapan informasi industri meliputi : Tidak Ada

- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)

- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)

Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)

f.Tersedianya informasi industri secara lengkap dan

terkini

1 2 5 6

Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan 986,445,782,731.82

X 100% = 9.21 %

Jumlah APBD 10,706,850,002,651

Jumlah PAD 5,288,986,668,743.58

= 1

Jumlah PDRB Non Migas 506,051,630,000,000

Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures 4,447,686,483,495.88

X 100% = 47.68 %

Jumlah belanja APBD 9,328,251,817,708.25

Opini BPK Tahun 2010 WDP


Opini BPK Tahun 2012 WTP








Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil

Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil

Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

Jumlah Kontraktor infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal

yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n -

X 100% = - %

Jumlah kontrak keseluruhan tahun n 441

Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 441

X 100% = 6.30 %

Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 7,005

Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan 4,188,077,016,571

X 100% = 92.82 %

Total belanja langsung 4,511,956,372,766.18

Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas 2,821

X 100% = 127.19 %

Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah 2,218

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL FUNGSI PENUNJANG


c.Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui

pengadaan-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Kepegawaian a.

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan

Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru

dan tenaga kesehatan)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Pengadaan a.

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang

dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani

pada kuartal pertama -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan

Dengan Metode Kompetitif-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f.

e.

d. Opini Laporan Keuangan

b. Rasio PAD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. Fungsi Penujang Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Perencanaan dan Keuangan a.Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga

Kesehatan

Level 3

Level 3


3 4

c.Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum

(dikurangi transfer expenditures)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP)

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)

No. Fungsi Penujang Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) 473

X 100% = 9.39 %

Seluruh jumlah pegawai pemerintahan (PNS tidak termasuk furu dan tenaga kesehatan) 5,039

Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi 473

X 100% = 100 %

Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 473

Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi 9,328,251,817,708

X 100% = (99.24) %

total belanja APBD dikurangi satu 12,293,795,000,000

Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi 5,288,986,668,743.58

X 100% = (99.22) %

Total PAD dalam APBD dikurangi satu 6,779,773,440,883

Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)

Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)

Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 3

Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)

Nilai realisasi SiLPA 2,249,394,164,474.82

X 100% = 19.75 %

Total belanja anggaran tahun sebelumnya 11,387,618,509,350.60

Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda 797,492,600

X 100% = 92.14 %

Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda 865,492,600

Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda 10

X 100% = 83.33 %

Total jumlah dokumen yang telah dirinci 12

b.Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

(Public access to fiscal information) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5Transparansi dan Partisipasi

Publika.

Informasi tentang sumber daya yang tersedia

untuk pelayanan (Information on resources

available to frontline service delivery units)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Assets Management

d

Cash Management: Rasio Anggaran Sisa

Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun

Sebelumnya

4 Manajemen Keuangan a.Budget execution: Deviasi realisasi belanja

terhadap belanja total dalam APBD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD

terhadap anggaran PAD dalam APBD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak

termasuk guru dan tenaga kesehatan) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi

(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga

kesehatan)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

LPPD Provinsi Kalimantan Timur - PPID Kaltim

Documents