INSTITUSI PAJAK KITA Menyatukan Hati, Membangun Negeri KANTOR PUSAT Jl. GATOT SUBROTO Kav. 40-42, JAKARTA BAPAK DIRJEN PAJAK SIAPAKAH DIA..???
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
INSTITUSI PAJAK KITAMenyatukan Hati, Membangun Negeri
KANTOR PUSAT
Jl. GATOT SUBROTO
Kav. 40-42, JAKARTA
BAPAK DIRJEN PAJAK
SIAPAKAH DIA..???
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PUSAT DJP Sekretariat Direktorat Jenderal,Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan,
Direktorat Peraturan Perpajakan I (PP I)Direktorat Peraturan Perpajakan II, (PP II)Direktorat Keberatan dan Banding,Direktorat Ekstensifikasi & Penilaian,Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat,Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,Direktorat Intelijen dan Penyidikan,Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi,Direktorat Transformasi Proses Bisnis.Direktorat Kepatuhan Internal& Transformasi Sumber Daya Aparatur,
(KITSDA)Pusat Pengolahan Data dan Dukumen Perpajakan
Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan PerpajakanTenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi PerpajakanTenaga Pengkaji bidang Pengawasan & Penegakan Hukum PerpajakanTenaga Pengkaji bidang Pembinaan & Penertiban Sumb Daya Manusia
Seksi Pelayanan Seksi PenagihanSeksi
Pemeriksaan
Seksi Pengolahan
Data & Informasi
Kantor Pelayanan
Pajak (KPP)
Sub Bagian UmumKelompok Jabatan
Fungsional
Seksi Pengawas
& Konsultasi I
Seksi Pengawas
& Konsultasi IISeksi Pengawas
& Konsultasi IIISeksi Pengawas
& Konsultasi IV
Unit Eselon III
Unit Eselon IV
Unit Fungsional
ADA YANG KENAL..????
HUKUM
HUKUM PERDATA HUKUM PUBLIK
- Hk Tata Negara
- Hk Tata Usaha
- HUKUM PAJAK
- Hk Pidana
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK
HUKUM FORMAL HUKUM MATERIAL
- UU KUP
- UU PPSP
- UU PP
- UU PPh
- UU PPN/PPn BM
- UU PBB
- UU BPHTB
- UU Bea Meterai
- UU PDRD
Pembedaan Hukum Pajak
HUKUM PAJAK
1. HUKUM PAJAK FORMAL
MEMUAT TATACARA UNTUK MEWUJUDKAN HK. MATERIAL
MENJADI KENYATAAN
A. TATA CARA PENETAPAN UTANG PAJAK
B. HAK FISKUS
C. KEWAJIBAN WP (HAK KEBERATAN DAN BANDING
2. HUKUM PAJAK MATERIAL
MEMUAT NORMA YG MENERANGKAN KEADAAN, PERBUATAN,
OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, BERAPA BESAR TAX YG
DIKENAKAN, HUB. HK ANTARA FISKUS DAN WP
DASAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG PAJAK KITA …..?????
1. UU KUP
2. UU PPH
3. UU PPN
4. UU PBB
5. UU BM
6. UU BPHTB
7. UU PPSP
8. UU PP
Dasar Hukum :
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
SISTEMATIKA UU KUP
Bab 1 : Ketentuan Umum (Ps 1)
Bab 2 : NPWP, Pengukuhan PKP, SPT, dan Tata Cara Pemby.(Ps. 2 sd Ps 11)
Bab 3
:
Penetapan dan Ketetapan Pajak (Ps 12 sd Ps 17)
Bab 4
:
Penagihan Pajak (Ps 18 sd Ps 24)_
Bab 5
:
Keberatan dan Banding (Ps 25 sd Ps 27)
Bab 6
:
Pembukuan dan Pemeriksaan (Ps 29 sd Ps 31)
Bab 7
:
Ketentuan Khusus (Ps 32 sd Ps 37)
Bab 8
:
Ketentuan Pidana (Ps 38 sd Ps 43)
Bab 9:
Penyidikan (Ps 44 sd Ps Ps 44B)
Bab 10
:
Ketentuan Peralihan (Ps 45 sd Ps 47)
Bab 11
:
Ketentuan Penutup (Ps 48 sd Ps 49)
DASAR HUKUM
KETENTUAN UMUM
DAN
TATA CARA PERPAJAKAN
UU Nomor 6 Tahun 1983
Perpu Nomor 5 Tahun 2008
UU Nomor 28 Tahun 2007
UU Nomor 16 Tahun 2000
UU Nomor 9 Tahun 1994
UU Nomor 16 Tahun 2009
HIRARKI PERATURAN PAJAK KITA ….??????
Pajak itu apa sih
sebenarnya?
T’rus, kenapa saya
harus bayar pajak?
UU KUP Pasal 1 Point 1
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badanyang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluannegara bagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat.
PENGERTIAN PAJAK
APBN YANG SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUKMEMBIAYAI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN
Posyandu, Imunisasi
Pendidikan
Fasilitas & Infrastruktur
Transportasi masal
Pertahanan & Keamanan
Kelestarian LHPenanggulan
BencanaKelestarian
Budaya
Pelayanan kesehatan
Penegakan Hukum
Subsidi Pangan & BBM Dana Alokasi Umum
PEMILIHAN UMUM
JENIS – JENIS PAJAK
MENURUT SIFATNYA:
1. PAJAK LANGSUNG (Ex: PPH)
2. PAJAK TIDAK LANGSUNG (Ex: PPN, PPnBM)
MENURUT SASARANNYA:
1. PAJAK OBJEKTIF (Ex: PPN, PBB)
2. PAJAK SUBJEKTIF (Ex: PPH)
MENURUT LEMBAGA PEMUNGUTNYA:
1. PAJAK PUSAT
PAJAK YG DIPUNGUT DJPPAJAK YG DIPUNGUT BEA CUKAI
2. PAJAK DAERAH
KEWAJIBAN PAJAK
1. PAJAK MASA
APA AJA…?????
2. PAJAK TAHUNANAPA AJA…????
TERHUTANG KEPADA SIAPAKAH PAJAK-PAJAK TERSEBUT….??????
(Lihat Pengertian PAJAK)
1. Terutang kepada OP
OP sebagaia Karyawan/i
OP sebagai Pek. Bebas/Usaha
2. Terutang kepada BADAN
Kewajiban pajak Pusat
Kewajiban pajak Cabang
20
Kewajiban PerpajakanORANG PRIBADI sbg KARYAWAN
Melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Untuk istri (Sebagai karyawati) digabung dengan SPT Suami
Menggunakan SPT 1770 SS
Tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Ps 25
21
Kewajiban PerpajakanOP Pek.Bebas/Usaha = Perusahaan
Pusat
- SPT tahunan PPh Badan
- SPT Masa PPh Ps 25
- SPT Masa PPh Ps 21
- SPT Masa PPN
- SPT Masa PPh Ps 22/23/4(2)
Cabang
- SPT Masa PPh Ps 21
- SPT Masa PPh Ps 22/23/4(2)
- SPT Masa PPN
Wajib Pajak
Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Ps. 1 UU KUP
Orang Pribadi
adalah orang pada umumnya
- tidak memandang jenis kelamin
- tidak memandang usia
- termasuk pula warisan yang belum terbagi
yang menggantikan yang berhak
Badan
Contoh :
PT, CV, BUMN / BUMD, firma, koperasi, dana
pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk
badan lainnya
sekumpulan orang dan atau modal
yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha
PERPAJAKAN DI INDONESIA
Self Assessment
System
Official Assessment
System1983
1983
Wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terhutang ada pada pihak
aparat pajak.
Wajib pajak bersifat pasif.
Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan
Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.
Wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terhutang ada pada wajib pajak
sendiri.
Wajib pajak aktif.
Pihak aparat perpajakan tidak ikut
campur melainkan hanya mengawasi.
Sistem Pemungutan Pajak
Withholding system
kewenangan untuk menentukan besarnya
pajak terhutang ada pada pihak ketiga
yang bukan wajib pajak dan bukan aparat
pajak
SELF ASSESSMENT SYSTEM
1. Mendaftar dan Melaporkan USAHA /PH
= NPWP/NPPKP
2. Melakukan penghitungan = Pajak Terutang
3. Memperhitungkan Pajak yang di Pot/Put
= Kredit Pajak
4. Melakukan pembayaran/Penyetoran Pajak
= SSP
5. Melakukan Pelaporan Pajak = SPT
6. Melakukan pendokumntasian (filling)
WP dituntut AKTIF untuk:
Self Assessment ke-1
NPWP /NPPKP
UU KUP Pasal 2 Ayat 1
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan wajib
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
diberikan NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP).
KEP 701/PJ./2001
YANG DIMAKSUD TEMPAT TINGGAL /
TEMPAT KEDUDUKAN
ORANG PRIBADI:
1. RUMAH TINGGAL SEBENARNYA, SESUAI KTP
2. RUMAH>1, PUSAT KEPENTINGAN PRIBADI&EKONOMI
DILAKUKAN
3. RUMAH LEBIH LAMA DITINGGALI
4. DITENTUKAN OLEH DJP, DALAM DIATAS TIDAK DAPAT
DITENTUKAN
BADAN:
1. KANTOR PIMPINAN&PUSAT ADMIN SERTA KEUANGAN (AKTE)
2. KANTOR PIMPINAN BERADA
3. DITENTUKAN DJP – DALAM HAL KANTOR PIMPINAN BERADA
DIBEBERAPA TEMPAT
WAJIB PAJAK
Wajib mendaftarkan diri
untuk memperoleh NPWP
KEWAJIBAN
OBJEKTIF
KEWAJIBAN
SUBJEKTIF
KEWAJIBAN SUBJEKTIF/OBJEKTIF! (Ps 2)
a. SUBJEKTIF DALAM NEGERI (DN):
Mulia ; - Pada waktu dilahirkan diwilayah Indonesia,
- Pada waktu seseorang menetap di Indonesia
Berakhir ; - Pada waktu seseorang meninggal dunia
- Pada waktu meninggalkan Indo selamanya
b. SUBJEKTI LUAR NEGERI (LN):
Mulai ; - Pada waktu dilahirkan di Indo dan mempunyai
hub. ekonomis dgn Indo menurut UU Pajak
- Menetap di LN tetapi mempunyai hub ekonomis
Berakhir; - Hubungan ekonomis terputus.
- Menetap di indonesia
- Meninggal dunia
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
a. ORANG PRIBADI yang :
- Bertempat tinggal di Indonesia,
- Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan, atau
- Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b. BADAN yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia;
c. WARISAN yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.
ORANG PRIBADI yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau beradadi Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
BADAN yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,yang :
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesiaatau
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia.
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
PH > PTKP
Keterangan
PTKP LAMA PTKP BARU Mulai 1-1-2013
SETAHUN(Rp)
SEBULAN(Rp)
SETAHUN(Rp)
SEBULAN(Rp)
WP 15.840.000,- 1.320.000,- 24.300.000,- 2.025.000,-
WP KAWIN 1.320.000,- 110.000,- 2.025.000,- 168.750,-
ISTERI BEKERJA 15.840.000,- 1.320.000,- 24.300.000,- 2.025.000,-
TANGGUNGAN(Max 3 orang)
1.320.000,- 110.000,- 2.025.000,- 168.750,-
KEWAJIBAN OBJEKTIF! (Ps 2)
Ps. 7 UU PPh
FUNGSI NPWP
• SEBAGAI IDENTITAS WP
• MENJAGA KETERTIBAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI
• UNTUK KEPERLUAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERPAJAKAN
• MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP
dibandingkan Tarif NPWP
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
20% lebih tinggi
100% lebih tinggi
100% lebih tinggi
• Mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain mis :
- Transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan
- Pengajuan kredit ke bank
• Tahun 2009, tidak bayar Fiskal Luar Negeri dan tdk
dikenakan tarif yg lebih tinggi seperti tabel di bawah
ini :
MANFAAT NPWP
07 . 234 . 567 . 8 - 051 . 000
Kode Cabang
Kode KPP
Kode Wajib Pajak
FORMAT NPWP / NPPKP
Siapa yang wajib NPWP?
WPOP
Tidak menjalankan usaha/
pek bebas tapi penghasilan
pd suatu bulan > PTKP
Wanita Kawin HB/PH/MT
Menjalankan usaha/
pekerjaan bebas
WP Badan
WP Pemungut/
Pemotong pajak
Wanita kawin dapat
mendaftar atas
namanya sendiri
PER-20/PJ/2013
Kapan mendaftar (NPWP)
1 bulan setelah
Saat usaha
Mulai dijalankan
atau didirikan
WPOP yg tdk menjalankan
usaha/pek bebas tapi peng
sd suatu bulan > PTKP
WP Badan
WPOP yang menjalankan
usaha/pekerjaan bebas
Paling lambat
Pada akhir bln
Berikutnya pengh
Telah melebihi
PTKP
WP Pemungut/
Pemotong pajak
Sebelum saat
Terutang PPhPER-20/PJ/2013
Persyaratan NPWP
WP ORANG PRIBADI (OP)YANG MENJALANKAN USAHA /PEKERJAAN BEBAS
WP OPYANG TIDAK MENJALANKAN USAHA /PEK.BEBAS, YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DIATAS PTKP.
WP BADAN
KTP (WNI),
Paspor, Kitas, Kitap (WNA)
Ijin Usaha dr Instansi
NB:
WANITA KAWIN YG INGIN MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI – PH/MT
: Copy NPWP Suami, KK, Perjanjian PH/MT
KTP --- (WNI),
Paspor, Kitas, Kitap --- (WNA)
Akte Pendirian,
Copy NPWP/Paspor Pengurus,
Ijin Usaha dr Instansi terkait
PER-20/PJ/2013
Tempat Pendaftaran NPWP
• KPP YANG WILAYAH KERJANYA
MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU
TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS.
• DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI
BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB
MENDAFTARKAN DIRI KE KPP
YANG WILAYAH KERJANYA
MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT
KEGIATAN USAHA WP;
• DALAM HAL TEMPAT TINGGAL
ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP
BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH
WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR
JENDERAL PAJAK DAPAT
MENETAPKAN KPP TEMPAT WP
TERDAFTAR.
E-Registration
TEMPAT PENDAFTARAN WP TERTENTU
KPP BUMN
KPP PMA I-VI
KPP Badora I-II
KPP PMB
KPP WP Besar I-II & WP Besar OP
KPP Madya
1. SECARA LANGSUNG / MANUAL
2. MELALUI KANTOR POS
3. E-REGISTRATION INTERNET
4. POJOK – POJOK PAJAK
5. MOBIL PAJAK
6. KPP PEMBERI KERJA – SECARA KOLEKTIF
BAGAIMANA PENDAFTARAN NPWP
Kapan direspon?
Berkas diterima lengkap
Paling lambathari kerja berikutnya
Pendaftaran NPWP Pengukuhan PKP
Paling lambat 5hari kerja berikutnya
Kartu NPWP
Surat KeteranganTerdaftar
SuratPengukuhan
PKP73/PMK.03/2012
SIAPA YANG WAJIB DIKUKUHKAN
sebagai PKP
WPOP
WP Badan
Yang memenuhi ketentuan
sebagai Pengusaha yang dikenakan
PPN sesuai UU PPN
Wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP
Untuk mengetahui identitas PKP melaksanakan hak dan
kewajiban di bidang PPN
KAPAN MELAPORKAN USAHA
(Pengukuhan PKP)
Sblm melakukan
penyerahan
BKP/JKP
Pengusaha Kecil
WP Badan
WPOP yang menjalankan
usaha/pekerjaan bebas
Paling lambat
Pada akhir masa
Pajak berikutnya
Setelah omzet
> 4,8M juta
Pengusaha Kecil
Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha
PENERBITAN NPWP & PKP SECARA JABATAN
NPWP dan/atau
pengukuhan PKP
secara Jabatan
WP telah menenuhi persyaratan
objektif dan subjektif namun
tidak mau mendaftar
Pengusaha yang dikenai PPN
namun tidak melaporkan
usahanya
Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum
diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.
SYARAT NPWP DAPAT DIHAPUSPsl 2 (6) UU KUP
WPOP
WP Badan
BUT
Dilikuidasi karena penghentian ataupenggabungan usaha
Menghentikan kegiatan usahanyadi Indonesia
Diajukan permohonan oleh WP/Ahli Waris apabila WP tdk lagi memenuhi persyaratan Objektif dan/subjektif
Atau ….Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak
Krn tdk memenuhi syaratObjektif dan subjektif (jabatan)
PER-20/PJ/2013 – Ps 9(4)
a. WP OP yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
b. WP bendahara pemerintah yang tidak lagi melakukan pembayaran;
c. WP OP yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
d. WP yang memiliki lebih dari 1 NPWP
e. WP OP yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang
saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui
pemberi kerja/bendahara pemerintah dan PH neto < PTKP;
f. Warisan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
g. Wanita Menikah yg telah memiliki NPWP tanpa perjanjian PH/MT
h. Wanita Kawin yg memiliki NPWP beda dgn suami – PH GABUNG
i. Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP;
j. WP BUT yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
k. WP badan dengan status tidak aktif (non efektif)
PER-20/PJ/2013 – Ps 9(4)
SYARAT NPWP DAPAT DIHAPUS
PERMOHONAN WP / Secara JABATAN:
Penghapusan NPWP/PKP
Permohonan
Penghapusan
NPWP
Permohonan
Pencabutan
PKP
Pemeriksaan
oleh DJP
P.L 6 bulan untuk
WP OP
P.L 12 bulan untuk
WP Badan
Paling lambat
6 bulan
Penghapusan NPWP/PKP
Dapat dilakukan secara jabatan
atau
SANKSI
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP
atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
pidana penjara
6 bulan - 6 tahun
menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
denda 2 – 4 kali jumlah
pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar
*Berdasarkan Pasal 39 UUKUP
Latihan I
Lenny adalah seorang karyawati yang baru bekerja sejak 5 Juli 2010 sebagai sekretaris dengan gaji per bulan yang telah melampaui batas PTKP. Lenny tinggal bersama keluarga di sebuah perumahan di kawasan Kelapa Gading. Pada tanggal 08 Agustus 2011 Lenny melepas masa lajangnya setelah dipersunting oleh seorang pria idaman hatinya.
Pertanyaan : Bagaimana Lenny melaksanakan kewajiban pajaknya, khususnya dalam hal pendaftaran sebagai WP.
KEWAJIBAN WAJIB PAJAKSELAIN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMILIKI NPWP, APA?
3 MMenghitung
Pajak
Terutang
Melapor
Membayar
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN(Pasal 1 angka 29)
Pembukuan
proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
data & informasi keuangan
Jumlah Harga Perolehan & Penyerahan Barang/Jasa
harta
ph & biaya modal
kewajiban
laporan keuangan
neraca
laporan laba rugi
YG WAJIB PEMBUKUAN(Pasal 28)
WPOP yang melakukan
kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas * PEMBUKUAN
WP Badan
WAJIB
*) PENGECUALIAN:
WPOP yang diperbolehkan
menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto
WPOP yang mempunyai
peredaran brutonya dlm 1 th
< 4,8M
Ketentuan-ketentuan Pembukuan(Pasal 28)
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya
diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel
akrual dan stelsel kas
harus diselenggarakan di Indonesia
menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang
rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam
bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu
Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus
mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak
Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan:
PEMBUKUAN DALAM MATA UANG ASING DAN RP
196/PMK.03/2007
Jo 24/PMK.11/2012
WP dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS:
WP dalam rangka PMA
Bentuk Usaha TetapWP Kontraktor KKS
WP dalam rangka
Kontrak Karya
Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
WP yg mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek LN
$
WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri
ARTI PENCATATAN(Pasal 28)
Terdiri atas
data yang dikumpulkan
secara teratur ttg
peredaran atau
penerimaan bruto
dan/atau ph bruto sbg
PENCATATAN
dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk ph yang
bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final
(Bentuk dan tatacara Pencatatan diatur dgn PMK)
KETENTUAN MENGENAI PENCATATAN
(3) harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
(4) harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa
Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
Pasal 28 UU KUP
PEMBAYARAN PAJAK (SSP)
Self Assessment ke-3
PER 38/PJ/2009 Jo. PER 23/PJ/2010 Jo. PER 24/PJ/2013
Lembar ke 1
Lembar ke 2
Lembar ke 3
Lembar ke 4
MAP / KJS
TAMPILAN SSP :
Sarana & Tempat Pembayaran Pajak
(psl 10)SSP Standar SSP Khusus
Offline :
Kantor Pos
Bank BUMN/BUMD
Bank yang ditunjuk DJA
Loket pembayaran di
pelabuhan untuk FLN
Online :
Teller PT.Pos Indonesia
Teller Bank Persepsi
ATM atau Internet Banking
Batas Waktu Pembayaran Pajak
(pasal 9 (2))SPT Masa PPh Pasal 21/26
SPT Masa PPh Pasal 23/26
SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2
SPT Masa PPh Pasal 15
SPT Masa PPh Pasal 22 Badan Tertentu
SPT Masa PPh Pasal 25SPT Masa PPN/PPnBM incl WAPU non Bdhwn
SPT Tahunan/PPh Pasal 29
Max tgl 10 setelah
akhir masa pajak
Max tgl 15 setelah
Akhir masa pajak
Max tgl 25 bln ketiga
stlh tahun pajak
SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan
SPT Masa PPN/PPnBM, PPh PAsal 22 Bea Cukai
Hari yang sama
Sehari setelah pemungutan
SPT Masa PPN/PPnBM Bendaharawan Max tgl 7 setelah akhir
masa pajak
Sebelum SPT PPh
disampaikan
Batas Waktu Pembayaran Pajak Pajak – (cont)
STP, SKPKB, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, Putusan PK harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggalditerbitkan (Psl 9 – 3)
Bagi WP usaha kecil dan WP didaerah tertentu – dapat diperpanjangp.l. 2 bulan (Psl 9-3a)
Atas permohonan WP, DJP dapat memberikan persetujuan untukmengangsur atau menunda pembayaran pajak termasukkekurangan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan paling lama 12 bulan.
Sanksi keterlambatan pembayaran
pajak
Tanggal Jatuh Tempo
bertepatan dengan hari libur
Hari Kerja
berikutnya
Sabtu/ hari libur nasional termasuk hari Pemilu yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama
dilakukan di Kantor Pos /
bank yang ditunjuk oleh
Menkeu
Jatuh Tempo Pembayaran Pada Hari Libur
PMK NOMOR 184PMK.03/2007 Jo. 80/PMK.03/2010
Penyimpanan Dokumen Pembukuan
*Berdasarkan Pasal 28 UUKUP
Buku, catatan,
dan dokumen
termasuk hasil
pengolahan data
dasar
pembukuan/
pencatatan
10 tahun
di Indonesia
SANKSI-SANKSI
*Berdasarkan Pasal 39 UUKUP
menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
memperlihatkan pembukuan atau
pencatatan yang palsu
tidak menyimpan buku, catatan, atau
dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan
tidak menyelenggarakan pembukuan
atau pencatatan di Indonesia
tidak memperlihatkan atau tidak
meminjamkan buku, catatan, atau
dokumen lain
Setiap orang yang dengan sengaja:
dipidana dengan pidana penjara
6 bulan - 6 tahun
dan denda 2-4x jumlah pajak
terutang yang tidak/kurang dibayar
Self Assessment ke-4
PELAPORAN PAJAK
SPT
Surat Pemberitahuan (Pasal 3)Self Assessement System
MenghitungMemperhitungkanMembayarmelaporkan
Pajak Terutang
SPT
Tahunan
Masa
Manual
Elektronik
Psl 12(1)
SETIAP WAJIB PAJAK WAJIB MENGISI SPT dengan:
a. BENARBenar dlm perhitungan, penerapan ketentuan perpajakan, dlm
penulisan, dan sesuai dgn keadaan sebenarnya
b. LENGKAPMemuat semua unsur-unsur yg berkaitan dgn objek pajak dan unsur lain
yg hrs dilaporkan dlm SPT
c. JELASMelaporkan asal-usul / sumber dr objek pajak dan unsur lain yg hrs
dilaporkan dlm SPT
SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT)
SPT MASA SPT TAHUNAN
Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan
Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak,
Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak,
dan atau Harta dan Kewajiban
UNTUK SUATU
MASA PAJAK
UNTUK SUATU
TAHUN PAJAK ATAU
BAGIAN TAHUN PAJAK
PPh (Umum) Bagi PKP Bagi Pemotong/Pemun
gut Melaporkan dan mempertanggungjawbkan penghitungan jumlah pajak terutang dan melaporkan :pembayaran pajak tahun berjalanPemotongan pajak oleh pihak lainpenghasilan yang mrpkn Obyek Pajak – bukan obyek pajakHarta dan kewajiban
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN & PPnBM yang terutang dan melaporkan:
Pengkreditan PM-PKPembayaran sendiri maupun melalui pihak lain dalam satu masa pajak
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya
JENIS SPT
SPT Tahunan
SPT Masa
PPh Pasal 21 dan Pasal 26
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23 dan Pasal 26
PPh Pasal 4 ayat 2
PPh Pasal 15
PPh Pasal 25
PPN (form 1111)
PMK NOMOR 181/PMK.03/2007
SPT
Formulir kertas
(hardcopy)
e-SPT
Secara langsung
ditempat yang
ditetapkan DJP
Secara langsung / cara lain yaitu
mengunduh format SPT /
aplikasi e-SPT di situs DJP
Wajib ditandatangani
WP atau Kuasa WP
1. Tanda tangan biasa
2. Tanda tangan stempel
3. Tanda tangan elektronik/digital
Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik/digital mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa
Cara Pengambilan Formulir dan
Penandatanganan SPT
SPT
Secara langsung
Via Pos
Cara lain Jasa ekspedisi
e-filing
Tanda penerimaan surat
Bukti pengiriman surat
Bukti Penerimaan Elektronik
BUKTIPENERIMAANSPT
PMK NOMOR 181/PMK.03/2007
Cara Penyampaian SPT
SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
Tidak ditandatangani;
Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen;
SPT LB disampaikan setelah 3 tahun dan telah ditegur secara tertulis;
Disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
Pasal 3 (7) UU KUP
WP PPh tertentu adalah WP yang
memenuhi kriteria :
WP orang pribadi yang dalam satu
Tahun Pajak menerima/memperoleh
penghasilan neto tidak melebihi PTKP
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak
menjalankan kegiatan usaha atau tidak
melakukan pekerjaan bebas.
Dikecualikan dari
menyampaikan SPT
Masa PPh 25 dan SPT
Tahunan OP
Dikecualikan dari
menyampaikan SPT
Masa PPh 25
PMK NOMOR 183/PMK.03/2007
WP Tidak Wajib Lapor SPT
Batas Waktu Penyampaian SPT
Pasal 3 (3) dan 3 (4)
Jenis SPT Batas Waktu Pelaporan
SPT Masa PPh Pasal 21/26SPT Masa PPh Pasal 22 /pemungut lainnyaSPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 15SPT MasaPPh Pasal 25SPT Masa PPN (form 1195 & 1101 WAPU)SPT Masa PPn BM (form 1101BM)
Max 20 hari setelahakhir masa pajak
PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBMOleh Bea Cukai
Max 7 hari setelahPenyetoran
PPN/PPnBM & PPh Psl 22 oleh Bendaharawan
Max tgl 14 setelahakhir masa pajak
SPT Tahunan PPh OP Max 3 bulan setelah akhir thn pajak, dpt diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan tertulis p.l 2 bulan
SPT Tahunan PPh Badan Max 4 bulan setelah akhir thn pajak, diperpanjang p.l 2 bulan
SANKSI KETERLAMBATAN PELAPORAN
SANKSI KETERLAMBATAN TIDAK DIKENAKAN UNTUK :
WP OP yang telah meninggal dunia
WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas
WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia
BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia
Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
WP yang terkena bencana (diatur dgn Permenkeu)
WP lain (diatur dengan Permenku)
WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum
dibubarkan.
SANKSI ADMINITRASI BERUPA DENDA :
Rp. 500.000,- untuk SPT Masa PPN
Rp. 100.000,- untuk SPT Masa lainnya
Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh OP
Rp. 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan
WP lainWP yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka
waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain:
1. Kerusuhan massal;
2. Kebakaran;
3. Ledakan bom atau aksi terorisme;
4. Perang antarsuku; atau
5. Kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara/perpajakan
Penetapan WP lain dilakukan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak
WP LAIN YANG TIDAK DIKENAKAN
SANKSI (denda)
PMK NOMOR 186/PMK.03/2007
SPT Masa atau
laporan hasil
pemungutan
KPPdisampaikan
Batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur
(Sabtu/ hari libur nasional termasuk hari Pemilu yang
ditetapkan oleh Pcmerintah dan cuti bersama)
Hari Kerja
berikutnya
PMK NOMOR 184/PMK.03/2007 Jo. PMK 80/PMK.03/2010
Jatuh Tempo Pelaporan Pada Hari Libur
Studi Kasus I
PT Mau Enak Terus menyampaikan SPT Masa PPhPasal 21 Masa Pajak Januari 2012 pada tanggal 23Februari 2012. Atas KB sebesar 10 juta rupiah telahdibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 18Februari 2012.
Jelaskan sanksi perpajakan yang dapat dikenakankepada Wajib Pajak tersebut!
Studi Kasus II
PT Ogah Rugi menyampaikan SPT Tahunan PPh BadanTahun Pajak 2009 pada tanggal 28 Juni 2010. Tahun BukuWajib Pajak adalah Januari – Desember. Wajib Pajak tidakmenyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPTTahunan. Atas kurang bayar sebesar 50 juta rupiah telahdibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 05 Mei 2010.
Jelaskan sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepadaWajib Pajak tersebut!
Pembetulan SPT (Pasal 8)
Pembetulan SPT (Pasal 8)-
cont.Pasal Ketentuan/Kondisi Syarat Konsekuensi
8(3) WP sudah diperiksa
tapi blm dilakukan
penyidikan
Dengan kemauan
sendiri mengungkapkan
ketidakbenaran
perbuatannya
Membayar kekurangan
pajak terutang
tidak dilakukan
penyidikan
dikenakan
sanksi 150 %
dari jumlah KB
8 (4) dan
8(5)
WP sudah diperiksa
tetapi blm diterbitkan
surat ketetapan pajak
Dengan kemauan
sendiri mengungkapkan
pengisian SPT
Dilakukan dalam
laporan tersendiri
Harus mencerminkan
keadaan yang
sebenarnya
jika ada KB
ditambah sanksi
50 %
Harus dilunasi
sebelum laporan
tersendiri
disampaikan
Pemeriksaan
tetap dilanjutkan
8(6) Lihat UU Lihat UU Lihat UU
PEMBETULAN SPT
syarat
1. belum dilakukan pemeriksaan
2. jika menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan
disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa
penetapan
jika menjadi kurang bayar
sanksi : 2% / bulan
sejak jt penyampaian SPT (SPT Tahunan); atau
sejak jt pembayaran (SPT Masa)
s.d. tanggal pembayaran
PEMBETULAN SPT
(WP melanggar Ps 38 UU KUP dan sudah diperiksa)
syarat
1. mengungkapkan sendiri ketidakbenaran
perbuatannya
2. melunasi kekurangan pembayaran pajaknya
3. membayar sanksi denda 150 %
terhadap WP ini tidak akan dilakukan penyidikan
PEMBETULAN SPT
(telah/sedang diperiksa, belum terbit skp)
syarat
1. dengan kesadaran sendiri
2. mengakibatkan :
a. pajak menjadi lebih besar/kecil; atau
b. rugi menjadi lebih besar/kecil; atau
c. jumlah harta menjadi lebih besar/kecil; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar/kecil.
3. melunasi sendiri pokok + sanksi 50%
Pemeriksaan tetap dilanjutkan
PEMBETULAN SPT
(Rugi Fiskal Berbeda)
WP dapat membetulkan SPT
dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan KembaliTahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya,
yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut
dalam jangka waktu 3 bulan
dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
MODEL TANDA TANGAN
1. SECARA BIASA ATAU TANDA
TANGAN “BASAH”
2. TANDA TANGAN STEMPEL
3. TANDA TANGAN ELEKTRONIK
ATAU DIGITAL
PMK 181/PMK.03/2007
BUNGA 2%
SEBULAN
Max 24 Bln
(b) SPT tidak
disampaikan dalam
jangka waktu yg
ditentukan dalam
surat tegoran
© Berdasarkan hasil
pemeriksaan, PPN/PPn
BM:
- tidak seharusnya
dikompensasikan
- tidak seharusnya
dikenakan tarip 0%
(d) Kewajiban:
Ps 28 & Ps 29 tidak
Dipenuhi, shg Pajak
Terutang tidak diketahui
PPh /PPN / PPn BM
PPh Sendiri
PPh Sendiri
KENAIKAN 50% KENAIKAN
100%
KENAIKAN
100%
KENAIKAN
50% Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) aPsl. 13 (3) b
Psl. 13 (2)
(a) Berdasarkan hasil
pemeriksaan/ket. lain
pajak yg terutang
tidak/kurang dibayar
PPh PEMOTONG/
PEMUNGUTAN
PPN /PPn.BM
PPh PEMOTONG/
PEMUNGUTAN
KENAIKAN
100%Psl. 13 (3) c
KUP 47
(e) WP diterbitkan
NPWP/NPPKP
secara jabatan
cfm (Pasal 2 (4.a)
PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar
Kurang
bayar
karena
salah tulis /
salah
hitung
WP Dikenakan
Sanksi Adminis
trasi berupa
denda dan atau
bunga
PKP tidak
membuat FP,
atau
membuat FP
tetapi tidak
tepat waktu
PKP tidak mengisi FP secara lengkap
PKP melaporkan FP tidak sesuai dgn masa penerbitan FP
Bunga 2% paling lama 24 bulanPsl 14 (3)
Denda 2 % x DPPPsl 14 (4)
Psl 14 (1) a Psl14(1) e-fPsl 14 (1) dPsl 14 (1) b
Psl 14 (1) c
Catatan: (Pasal 14 (2)
STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp
STP (UU KUP Baru)dapat diterbitkan dalam hal :
PKPyg gagalberproduksidan telahdiberikanpengembalian PM cfmPsl 9 (6.a)UU PPN
Psl14(1) g
Bunga 2 %
per bulan
See You to the Next Session
.. TERIMAKASIH ..
Related Documents
