Instalasi Farmasi rumah sakit menghadapi Asean Economic community

TUGASKESIAPAN RUMAH SAKIT KHUSUSNYA INSTALASIFARMASI RUMAH SAKIT MENGHADAPI AEC (ASEAN

ECONOMIC COMMUNITY)

Oleh :

Ersa Yuliza, S. Farm1441012011

Apoteker Angkatan III/201408 November 2014

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2014

KESIAPAN RUMAH SAKIT KHUSUSNYAINSTALASI FARMASI RUMAH SAKITMENGHADAPI AEC (ASEAN ECONOMIC

COMMUNITY)

I. PENDAHULUAN

A.Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara UmumKonsekuensi dari pelaksanaan MEA 2015 bagi Indonesia

adalah tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam

dalam pemasaran barang dan jasa, yang bermula dengan

penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang

implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari

1993 sampai dengan tahun 2002. AFTA ditujukan untuk

membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka

meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN

dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia

serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta

penduduknya.

Dalam menghadapi MEA 2015, Indonesia masih mengalami

beberapa permasalahan, antara lain adalah:

1) Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap

MEA 2015 di berbagai stakeholders, baik Pemerintah Pusat,

Daerah, pengusaha, akademisi, maupun masyarakat. Hasil

survei terhadap 399 responden menunjukkan bahwa mayoritas

(96 persen) responden mengetahui dan memahami ASEAN,

namun hanya 42 persen yang mengetahui tentang Masyarakat

ASEAN. Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya

sosialisasi tentang MEA baik di pusat maupun daerah.

2) Masih perlunya upaya untuk meningkatkan kesiapan

Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 secara terstruktur

dan komprehensif. Belum siapnya Indonesia menghadapi MEA

2015 salah satunya ditandai oleh masih banyaknya Pemda

yang belum menyiapkan kerangka regulasi, kebijakan

ataupun program untuk meningkatkan daya saing daerahnya

dalam menghadapi AEC. Sementara itu, koordinasi antara

pusat dan daerah maupun koordinasi antara pemerintah dan

swasta masih belum terlaksana secara optimal. Kurangnya

tingkat kesiapan Indonesia disebabkan oleh daya saing

daerah di Indonesia sebagian besar masih rendah, sehingga

belum siap untuk menghadapi persaingan global. Oleh sebab

itu, langkah-langkah strategis dan koordinatif merupakan

hal penting untuk dilaksanakan lebih lanjut.

3) Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam

menghadapi MEA 2015 adalah meningkatnya persaingan

perdagangan antar negara-negara ASEAN. Saat ini, intra

perdagangan kawasan ASEAN meningkat sangat tajam sejak

diberlakukannya AFTA. Indonesia hanya memberikan

kontribusi sebesar 14,6 persen terhadap ekspor intra

kawasan ASEAN (2011), lebih rendah dari kontribusi

Singapura, Malaysia dan Thailand. Namun dilain pihak,

pertumbuhan ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN terlihat

pada angka yang cukup tinggi, menunjukkan masih besarnya

peluang Indonesia ke depan untuk meningkatkan pangsa

ekspornya di kawasan ASEAN. Di sisi investasi langsung

yang masuk (FDI inflow) ke kawasan ASEAN, Indonesia

menjadi salah satu negara ASEAN kedua yang diminati oleh

investor, setelah Singapura. Dari total investasi

langsung yang masuk ke kawasan ASEAN pada tahun 2011,

16,3 persen ditujukan ke Indonesia; dimana proporsi ini

meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tantangan ke depan

adalah mempertahankan dan meningkatkan daya tarik

investasi.

4) Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah

menghadapi persaingan dengan negara sesama anggota ASEAN

di negara mitra ASEAN, seperti India dan Cina. Hal ini

terlihat dari perdagangan Indonesia dengan Cina pada

tahun 2012 mengalami defisit sebesar USD-7.824,7 dengan

kontribusi nonmigas yang defisit sebesar USD-8.100,0.

Defisit neraca perdagangan ini terjadi semenjak memasuki

kesepakatan ASEAN-China Free Trade Agreement. Dari sisi

sumber daya manusia tantangan terbesar bagi Indonesia

adalah kemampuan bersaing sumber daya manusia Indonesia

yang masih harus ditingkatkan baik secara formal maupun

informal, di samping masih rendahnya tenaga kerja

bersertifikat di Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu

meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga dapat

digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN untuk

mencegah serbuan tenaga kerja terampil dari luar.

B. Dunia Kesehatan (Rumah Sakit) terhadap Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA)

AFTA (ASEAN Free Trade Area) merupakan wujud dari

kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk

suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan

daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. AFTA

berpengaruh besar terhadap berbagai bidang. Bidang

kesehatan adalah yang paling terpengaruh oleh dampak

globalisasi, Pengaruh tersebut dapat dilihat di bidang

perumah sakitan, tenaga kesehatan, industri farmasi, alat

kesehatan, dan asuransi kesehatan.

Di bidang kesehatan, Indonesia mengupayakan dalam

kepentingan perdagangan internasional jasa melalui WTO

(World Trade Organization), CAFTA (China-ASEAN Free Trade

Agreement), AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) dan

perjanjian bilateral. Salah satu modal dalam pasokan

perdagangan jasa internasional adalah migrasi sumber daya

manusia. Dalam hubungan ini, melalui Sidang Umum

Kesehatan Sedunia Tahun 2010, Organisasi Kesehatan

Sedunia (WHO) telah mengadopsi Global Code of Practice on the

International Recruitment of Health Personnel. Walaupun bersifat

sukarela, Indonesia sebagai negara anggota WHO, perlu

ikut mendukung dan melaksanakan prinsip-prinsip dan

rekomendasi Global Code dalam migrasi internasional tenaga

kesehatan. Semua ini perlu dapat diakomodasikan dalam

Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan.

Indonesia memerlukan standarisasi pelayanan kesehatan

dalam meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan di

Indonesia dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan, untuk bersaing di AFTA 2010. Standar yang

diusulkan adalah sistem pelayanan terbaik, baik dari segi

Sumber Daya Manusia (SDM), administrasi, manajemen maupun

prinsip pelayanan dan sudah selayaknya orientasi sistem

pelayanan kesehatan di Indonesia tidak hanya untuk orang

sakit saja (kuratif) melainkan juga untuk pemeliharaan

kesehatan (preventif). Depkes RI menyatakan bahwa

kesehatan merupakan hak asasi manusia sehingga setiap

masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara

adil, merata, dan bermutu yang menjangkau seluruh

masyarakat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut di atas

dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah, maka berbagai upaya dilakukan

pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan

agar masyarakat dapat meningkatkan akses pelayanan dan

kualitas pelayanan kesehatan.

Saat ini daya apresiasi dan antisipasi bangsa

Indonesia terhadap tantangan global di sektor kesehatan,

khususnya di bidang pelayanan kesehatan, masih jauh dari

memadai. Padahal pengalaman mengajarkan bahwa membuka

pasar tanpa persiapan yang matang hanya akan membawa

lebih banyak dampak negatif dibanding manfaat positifnya.

Prasyarat penting untuk memenangkan persaingan dalam era

globalisasi adalah tersedianya institusi kesehatan yang

kuat, sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah yang

memadai, yang didukung oleh pembaharuan sistem kesehatan,

birokrasi pemerintah dan pengendalian atas pasar jasa

pelayanan kesehatan.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang

digunakan untuk upaya penyelenggaraan dan pembangunan

kesehatan harus dapat meningkatkan dan mempertahankan

mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada

tercapainya kepuasan pasien. Hal ini juga bertujuan untuk

mempertahankan eksistensi pelayanan kesehatan di rumah

sakit, sehingga mampu bersaing dengan rumah sakit lain

dalam era perdagangan bebas sekarang ini.

C. Perubahan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Globalisasi

Dengan demikian, untuk dapat berkompetisi dalam

globalisasi kita harus menerapkan rencana strategis untuk

meningkatkan SDM terutama dokter dan Apoteker dengan

tujuan mengubahnya menjadi faktor kekuatan (strength)

kompetitif. Sikap beraliansi dan bersinergi antara tenaga

kesehatan dan rumah sakit masih sangat perlu untuk

dikembangkan. Dalam menghadapi kompetisi global, para

ahli berpendapat, bahwa aliansi, sinergi, kompetisi, dan

ko-kreasi adalah kekuatan utama yang juga dapat menjadi

kunci keberhasilan dalam menghadapi globalisasi.

Selain itu, dalam menghadapi globalisasi, rumah sakit

harus siap untuk berbenah diri. Salah satunya rumah sakit

harus dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang menghambat

untuk dapat bersaing secara global, dengan cara-cara:

Menyempurnakan sistem-sistem di rumah sakit.

Menyempurnakan sarana untuk mendukung manusia dan

sistem.

Melakukan perubahan dalam manajemen rumah sakit.

Manajemen rumah sakit, dapat disempurnakan jika dalam

rumah sakit diterapkan Total Quality Management (TQM). TQM

adalah revolusi dalam falsafah dan konsep tentang

manajemen, khususnya tentang manajemen mutu. Tonggak-

tonggak dari TQM adalah:

1. Fokus dan tujuan akhir adalah kepuasan konsumen atau

pasien.

2. Dicapai dengan upaya berkelanjutan meningkatkan mutu,

dengan terus-menerus menyempurnakan proses-proses di

rumah sakit (Continuous Quality Improvement).

3. Dengan partisipasi dan keterlibatan setiap orang dan

satuan kerja dirumah sakit.

4. Menerapkan teknik-teknik dan cara-cara yang terbukti

efektif meningkatkan mutu.

Di samping itu, kita harus belajar dari pesaing. Ini

dinamakan benchmarking. Artinya kita mempelajari apa yang

dilakukan oleh pesaing. Jika semua hal di atas dapat

diterapkan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka rumah

sakit kita akan siap bersaing dalam menghadapi

globalisasi.

D. Konsep dan Kebijakan Rumah Sakit Pra dan Era Global

Pra Global:

RS adalah Lembaga Sosial

Anggaran dari Pemerintah

Pembayaran Langsung

Sistem Pembayaran fee for service

Upaya lebih ditekankan pada kuratif dan rehabilitatif

Terpisah dari sistem pelayanan medik wilayah Dati II

Kebijakan standar untuk semua RS

Manajemen mutu bukan inti kegiatan

Berorientasi pada dokter

Era Global:

RS adalah industri jasa

Anggaran dari masyarakat

Pembayaran dari masyarakat

Sistem pembayaran kapitasi

Upaya paripurna dari promotif sampai dengan

rehabilitatif

Merupakan bagian dari sistem pelayanan medik Dati II

Kebijakan standar berbeda untuk urban dan rural

Manajemen mutu menjadi inti kegiatan rumah sakit

Berorientasi pada konsumen

E. Tantangan Rumah Sakit dalam Menghadapi Globalisasi

Rumah Sakit masa kini menghadapi tantangan-tantangan

berat, termasuk menghadapi era globalisasi. Globalisasi

ekonomi dan liberalisasi perdagangan serta investasi

adalah lahan dasar untuk sistem pasar bebas. Pasar bebas

berarti persaingan bebas, termasuk persaingan bebas dalam

jasa pelayanan kesehatan.

Dalam persaingan secara umum, ada yang dinamakan segitiga

persaingan, yaitu:

1. Customer (Pelanggan/ Pasien)

Di dalam rumah sakit, tantangan itu muncul dari

konsumen atau pasien, sebab pemakai jasa sudah lebih

tinggi lagi tuntutan akan pelayanan yang baik dan

bermutu. Konsumen atau pasien sudah terbiasa “dimanjakan”

oleh industri barang atau jasa lain yang sudah terlebih

dahulu menempatkan “kepuasan pelanggan” sebagai fokus

utama dalam pelayanan. Selain itu, akibat globalisasi

konsumen juga dapat dengan mudah mendapatkan informasi

tentang pelayanan kesehatan dari luar negeri. Sehingga

mereka mudah untuk membanding-bandingkan. “Tjiptono

berpendapat bahwa citra pelayanan kesehatan Indonesia semakin hari

semakin menurun, hal ini dibuktikan dengan tingginya minat masyarakat

untuk berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura “.Alasan

masyarakat memilih jalan tersebut secara umum dikarenakan

oleh faktor kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan

yang diberikan telah memenuhi harapan pasien.

Jadi kita harus berani mengakui bahwa, tantangan pertama

bagi rumah sakit kita adalah bagaimana mengubah paradigma

kita menjadi lebih berfokus pada upaya sungguh sungguh

meningkatkan kepuasan konsumen. Ini berarti mengubah

sikap dan perilaku terhadap pasien.

2. Competitor (pesaing)

Selain itu, tantangan bagi rumah sakit adalah tantangan

untuk bersaing, baik dengan sesama pemberi pelayanan

kesehatan di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam arti

positif, kompetisi dalam industri kesehatan adalah

kemampuan memberikan konsumen barang atau jasa untuk

pemeliharaan kesehatan yang bermutu lebih baik, berharga

lebih rendah, pelayanan yang lebih sempurna, lebih mudah

terjangkau, memenuhi kebutuhan, tuntutan, harapan, dan

kepuasan konsumen.

Masuknya modal asing dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan seperti rumah sakit, dan tenaga kesehatan asing

perlu diwaspadai. Bentuk kewaspadaan antara lain

diperlukannya langkah-langkah nyata dalam mempersiapkan

diri khususnya di bidang kualitas, kecukupan dan

pemerataan SDM serta menyusun regulasi untuk mencegah

dampak negatif globalisasi terhadap pelayanan kesehatan

di dalam negeri Sedangkan dalam lingkup nasional antara

lain adalah upaya penerapan kebijakan pemerataan

pembangunan kesehatan secara lebih luas, yang didukung

dengan sumber daya yang cukup.

Arus tenaga asing yang bekerja di Indonesia semakin

meningkat. Hal ini terlihat pada awal September 1999 ini

diberitakan ada sebanyak 2500 perawat Filipina yang

mendaftarkan diri untuk dapat bekerja di rumah sakit-

rumah sakit di Indonesia dan umumnya mereka berpendidikan

setingkat S1, dengan status Registered Nurse (RNS) dan mampu

berbahasa Indonesia. Selain itu tenaga medis asing,

seperti dokter spesialis juga sudah banyak yang melamar

untuk bekerja di Indonesia, mereka berasal dari Filipina

dan Bangladesh yang jumlahnya mencapai ribuan. Mereka

mengetahui benar bahwa menjelang tahun 2003 akan banyak

rumah sakit di Indonesia yang membutuhkan tenaga mereka

karena jumlah dokter di Indonesia relatif sedikit sekali

dan banyak yang telah berusia pensiun atau kurang

produktif pada tahun 2003, serta produksi dokter

spesialis baru sangat rendah. Dokter spesialis asing yang

bekerja di Indonesia, sesuai dengan persyaratan Depkes

RI, akan berusia muda, yaitu 35-50 tahun, dan merupakan

lulusan dari Perguruan Tinggi yang mutunya diakui secara

internasional dan telah memperoleh relisensi di negara

asalnya.

Dokter spesialis yang pertama kali datang ke Indonesia

adalah yang dalam pekerjaannya tidak banyak berhubungan

langsung dengan pasien, yaitu dokter spesialis patologi,

laboratorium klinik, radiologi dan anestesi. Berikut ini

cara dokter asing dapat masuk untuk bekerja di Indonesia:

1. Sebagai staf medis di Rumah Sakit PMA.

2. Melamar menjadi staf medis di Rumah Sakit PMDN.

3. Staf Pengajar Rumah Sakit Swasta Filial Rumah Sakit

Pendidikan Cabang Fakultas Kedokteran Asing di Indonesia.

4. Sebagai Zending atau misi keagamaan.

5. Sebagai pribadi melamar ke rumah sakit di Indonesia

dengan pertimbangan .

Dengan melihat perkembangan menuju era pasar bebas yang

demikian cepat dan permasalahan kurangnya jumlah dan

rendahnya daya saing dokter spesialis di Indonesia

sehingga dokter spesialis asing akan mudah masuk ke

Indonesia, maka di dalam menghadapinya perlu dilakukan

upaya-upaya untuk mengantisipasi krisis ketenagaan dokter

spesialis di Indonesia menjelang tahun 2003. Dengan mulai

mengkaji berbagai masalah tentang dokter spesialis di

Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah

perkembangannya.

3. Corporate (rumah sakit itu sendiri)

Tantangan utama secara nasional atau makro adalah bahwa

kebutuhan akan kesehatan (health needs) secara kuantitatif

dan kualitatif sangat meningkat. Oleh karena

itu,dibutuhkan lebih banyak sumber daya kesehatan (health

resources) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

kesehatan yang meningkat itu. Sedangkan, sumber daya

untuk itu (SDM, dana, sarana, ilmu dan teknologi,

manajemen, material kesehatan, obat, dll) terbatas.

Sehingga kesenjangan antara kebutuhan dan sumber daya cenderung

menjadi semakin besar. Inilah yang menjadi masalah dan

tantangan bagi rumah sakit kita dalam globalisasi.

F. Peluang-Peluang dalam Era Globalisasi

Era globalisasi akan membuka berbagai peluang, baik

bagi profesi medis maupun bagi rumah sakit sendiri.

Informasi IPTEK dari berbagai negara maju akan cepat

dapat diterima dan dipelajari serta kemudian dapat

diterapkan secara tepat dan benar dalam pelayanan kepada

masyarakat. Alih ilmu dan teknologi, alih keterampilan

dari para pakar internasional kepada tenaga kesehatan

Indonesia semakin meningkat. Alih IPTEK dan keterampilan

dapat melalui berbagai kegiatan, seperti melalui kegiatan

di rumah sakit, pelatihan-pelatihan singkat, dalam

berbagai disiplin ilmu serta kegiatan seminar dan

simposium.

Dengan adanya AFTA yang sebentar lagi akan terbuka,

maka juga dapat menciptakan peluang untuk tenaga

kesehatan Indonesia dapat bersaing di luar negeri dan hal

tersebut akan membawa dampak yang baik bagi peningkatan

devisa negara. Penanam modal asing juga akan lebih

terbuka untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di

bidang kesehatan.

G. Legal Aspek Penggunaan Tenaga kerja Asing di Bidang

Kesehatan

Berdasarkan UU No.3 tahun 1958 tentang Penempatan

Tenaga Asing dan Keppres No.23 tahun 1974 tentang

Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

Pendatang, untuk penggunaan tenaga kerja asing di bidang

kesehatan telah diatur dalam dua Keputusan Menteri Tenaga

Kerja, yaitu:

a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.Kep.249/982 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan

Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor

kesehatan sub sektor pelayanan kesehatan.

b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.1 10/Mu 986

tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja

Wárga Negara Asing Pendatang di sektor kesehatan sub

sektor pengawasan obat dan makanan. Pada Keputusan

Menteri Tenaga Kerja pada sub sektor pelayanan kesehatan

mengatur 112 jabatan yang tertutup bagi tenaga kerja

asing, 105 jabatan yang terbuka untuk waktu tertentu yang

waktunya berkisar antara 12 bulan sampai dengan 60 bulan.

OIeh karena Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut

dikeluarkan tahun 1982 dengan sendirinya bagi perusahaan-

perusahaan khususnya Rumah Sakit telah dapat menggantikan

tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia.

Dalam zaman globalisasi sekarang ini, Keputusan

Menteri Tenaga kerja tersebut di Atas perlu dievaluasi

dan disempurnakan bersama antara Dirjen Teknis

(DepartemenKesehatan) dengan Dirjen Binapenta Depnaker

sesuai dengan perkembangan pasar kerja yang ada di dalam

negeri. Ditinjau dari jiwa dari dua Keputusan Menteri

Tenaga kerja tersebut sudah sesuai dengan tujuan nasional

yang tercantum datam UUD 1945, namun demikian secara

teknis perlu disesuaikan dengan Azas Perimbangan antara

apa yang diberikan oleh pihak asing dengan apa yang akan

kita berikan kepada pihak asing.

Di dalam peraturan-peraturan yang ada bahwa

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing

diwajibkan untuk mendidik tenaga kerja Indonesia untuk

menggantikan tenaga kerja asing yang bersangkutan. Oleh

karena itu dalam syarat-syarat perijinan ditetapkan

adanya tenaga kerja pendamping (counterpart) dan tenaga

kerja asing yang bersangkutan untuk keperluan alih

teknologi.

Dalam kenyataannya adalah tidak mudah, kebanyakan

tenaga kerja asing sulit memberikan teknologi/pengetahuan

kepada tenaga kerja Indonesia, oleh karena itu perlu

adanya taktik yang jitu untuk mendapatkan

teknologi/pengetahuan dari tenaga kerja asing.

Dalam rangka untuk menarik investasi dari luar negeri,

tanpa mengurangi prinsip kebijaksanaan penempatan tenaga

kerja asing, maka perlu diciptakan iklim investasi yang

sejuk, seperti:

1. Indonesia perlu menciptakan iklim politik yang stabil

dan kondusif bagi pembangunan ekonomi yang memiliki

wawasan global, baik dari segi pemasaran maupun

pemilikanmodal. Iklim politik ini perlu memiliki wawasan

ke masa depan yang jelas, memberikan kepastian dan

stabilitas yang dapat menjadi lahan yang subur bagi

tumbuhnya kepercayaan para penanam modal asing.

2. Para penanam modal perlu mendapat keyakinan bahwa

semua sistem pendukung yang diperlukan untuk melancarkan

produksi tersedia dalam jumlah yang mencukupi dan mutu

yang tinggi.

3. Para pemilik modal akan menanamkan modalnya di

Indonesia hanya bila mereka yakin bahwa kebijaksanaan

Pemerintah memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan

secara ekonomis dan finansial.

4.Kini kita telah memasuki era industrialisasi dengan

memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya teknologi

produksi. Namun perlu disadari bahwa teknologi canggih

pada dasarnya membuka prospek dan wawasan baru termasuk

penciptaan lapangan kerja baru. Memang harus benar-benar

diperhatikan supaya pemilihan suatu teknologi produksi

dapat memberikan keunggulan dalam penghematan biaya dan

keunggulan mutu, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan

dapat bersaing di pasar global. Bila keunggulan ini dapat

dicapai maka suatu industri dapat mendorong tumbuhnya

industry baru sehingga mampu menciptakan peluang kerja

yang lebih besar lagi.

H. Solusi yang dapat diterapkan Rumah Sakit dalam

Menghadapi Era Globalisasi

a. Aspek Sumber Daya Manusia dalam di Rumah Sakit

SDM adalah unsur utama kelemahan intern kita. Secara

khusus sumber daya tenaga kesehatan. Tenaga medis

Indonesia terlihat belum bisa ikut berperan dalam

globalisasi kesehatan karena dari data yang ada, hanya

sedikit sekali tenaga kesehatan yang dapat bekerja di

luar negeri. Dari data yang ada hanya baru perawat yang

mulai dapat tempat bekerja di luar negeri, itupun hanya

di beberapa negara dan meluas.

Hal ini harus menjadi pertanyaan bagi pemerintah dan

praktisi tenaga medis. Apa yang menjadi hambatan tenaga

medis Indonesia untuk dapat bersaing.

Sebagai akibat hal-hal di atas, kelemahan yang dapat

diamati pada banyak tenaga kesehatan muda kita secara

individual antara lain:

Berkurangnya kepercayaan diri dan harapan pada profesi

Keterbatasan penguasaan ilmu dan teknologi medis

Perilaku profesional yang tidak memadai

Keterbatasan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa

global

Harus ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatur

tentang tenaga medis yang akan bekerja di luar negeri dan

tenaga medis asing. Saat ini telah tersusun draft/konsep

Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Penggunaan Tenaga

Kesehatan Warga Negara Asing Pendatang. Sebelum konsep

tersebut menjadi peraturan yang resmi perlu dilakukan

pengkajian yang lebih mendalam dan melibatkan berbagai

pihak sehingga dicapai konsep yang baik dan matang, serta

terintegrasi dengan berbagai kebijakan yang bersifat

lintas sektoral dan berkaitan dengan hal tersebut.

Sedangkan Kebijakan untuk tenaga medis di Indonesia dapat

mengarah pada:

1. Kebijakan dan Manajemen SDM. Kesehatan Kebijakan dan

manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan diarahkan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan dan

pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Melalui

koordinasi lintas program dan lintas sektor.

2. Perencanaan sumber daya manusia kesehatan. Perencanaan

kebutuhan SDM Kesehatan disusun berdasarkan atas

kebutuhan infrastruktur upaya kesehatan, memeperhatihan

berbagai perubahan yang terjadi dan upaya kesehatan,

dalam menjawab tuntutan akibat perkembangan lingkungan

secara luas. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan

ditentukan oleh perkiraan (skenario) perkembangan

berbagai determinan kesehatan, serta perubahan pokok

program kesehatan sebagaimana yang tersebut pada Rencana

Pembangunan Kesehatan 2010.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan diarahkan

untuk mengatasi permasalahan baik di dalam negeri

(pemerataan, kualitas, efisiensi, dan migrasi tenaga

kesehatan termasuk penapisan tenaga kesehatan asing)

maupun ke luar negeri. Pengembangan jenis dan kompetensi

tenaga kesehatan ditentukan berdasarkan kebutuhan

masyarakat,

standar profesi dan standar global.

4. Pendidikan sumber daya manusia kesehatan. Pendidikan

tenaga kesehatan

diarahkan untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan

professional, sesuai dengan tuntutan pelayanan kesehatan,

IPTEK dan global melalui upaya akreditasi

institusi,standarisasi kompetensi dan kurikulum,

sertifikasi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan

prasarana pendidikan.

5. Pelatihan untuk sumber daya manusia kesehatan.

Pelatihan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

kompetensi dan menunjang pengembangan karier beorientasi

pada kebutuhan pengguna, menerapkan metodolgi dan

teknologi pelatihan melalui standarisasi, akreditasi

institusi diklat dan pelatihan, sertifikasi.

6. Pemberdayaan Profesi Kesehatan. Pemberdayaan Profesi

Kesehatan diarahkan

pada kemandirian profesi kesehatan, melalui proses

legislasi (registrasi, sertifikasi

dan lisensi). Selain itu perlu adanya inventaris jumlah

tenaga kesehatan dan fasilitas serta kemampuan pelayanan

serta mutunya. Hal ini dapat digunakan sebagai masukan

untuk. Perlu pula ditetapkan standar pelayanan/standar

profesi serta adanya akreditasi profesi. perencanaan

peningkatan mutu melalui pelatihan dan pendidikan yang

tepat.

7. Perlu pula ditetapkan ujian kompetensi untuk menjaga

mutu serta merupakan saringan bagi tenaga yang akan

memasuki sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pada

saat ini di tingkat internasional sedang digalakkan paham

bahwa pelayanan harus berpusat pada pasien (bukan

penyakit). Pasien harus diperlakukan sebagai manusia

seutuhnya dan perlu dibina dan dipelihara serta diberikan

pelayanan yang memuaskan. Dengan langkah langkah tersebut

diharapkan tenaga kesehatan di Indonesia tidak mudah

tersaingi oleh

tenaga kesehatan asing.

b. Dari segi barang dan produksi lokal, tingkatkan daya

saingnya. Buat sebagus dan sebersaing mungkin. Dari

kualitas tentu tidak boleh kalah dari produk-produk yang

sama dari negara ASEAN lainnya. Kalau perlu kita harus

segera memproduksi barang-barang alternatif yang

sekiranya belum ada atau belum terlalu banyak di pasaran.

Ini untuk mengisi kekosongan pasar dan meningkatkan daya

saing. Pasar yang disasar di ASEAN cukup menjanjikan,

sekitar 500 juta jiwa. Peran pemerintah harusnya makin

besar dan jelas. Karena apapun itu, maka campur tangan

pemerintah sangat dibutuhkan saat ini, bukan nanti. Kalau

pemerintah tidak mau tahu dan tidak mau terlibat, ini

akan berakibat fatal. Jangan sampai kita akan ‘gigit

jari’ nantinya. Dan jangan sampai pemerintah akan

menyesal setelah kita semua sudah jadi korban AFTA 2015.

Semoga kita akan semakin siap menyongsong berlakunya AFTA

2015. Semoga pasar bebas ini akan menguatkan kita, bukan

melemahkan.

Sampai saat ini rumah sakit di Indonesia belum mampu

bersaing dengan rumah sakit di luar negeri. Fokus dari

permasalahan yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah

pertama, masih kurangnya kesiapan Indonesia menghadapi

era globalisasi terutama dalam bidang kesehatan; kedua,

tingginya opportunity costs yang hilang; dan ketiga, adanya

krisis ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap mutu

pelayanan kesehatan dimana semakin seringnya muncul

dugaan malpraktik dan salah diagnosis oleh petugas

kesehatan. Tenaga medis yang pada saat ini terlihat kurang

kompeten dibandingkan tenaga medis asing. Sedangkan pada

pelayanan kesehatan, tenaga medis sangat berperan penting terhadap

kepuasan pasien.

II. INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT MENGHADAPI ERA

GLOBALISASI

Instalasi Farmasi Rumah Sakit ( IFRS ) merupakan satu-

satunya unit di rumah sakit yang mengadakan barang

farmasi, mengelola dan mendistribusikannya kepada pasien,

bertanggung jawab atas semua barang farmasi yang beredar

di rumah sakit, serta bertanggung jawab atas pengadaan

dan penyajian informasi obat siap pakai bagi semua pihak

di rumah sakit.

Dalam era perdagangan bebas, setiap perusahaan

termasuk rumah sakit menghadapi persaingan ketat.

Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing

juga menuntut manajemen untuk selalu memperhatikan

kebutuhan dan keinginan pasien serta berusaha memenuhi

apa yang mereka harapkan dengan cara yang lebih memuaskan

daripada yang dilakukan pesaing.

Perhatian tidak terbatas pada produk atau jasa yang

dihasilkan saja, tetapi juga pada aspek proses, sumber

daya manusia, dan lingkungan. Pada saat ini pasien

menghadapi beraneka ragam pilihan pelayanan kesehatan

termasuk pelayanan farmasi, mereka mempunyai posisi tawar

yang cukup kuat sehingga dalam memilih pelayanan tidak

hanya mempertimbangkan aspek produk pelayanannya saja,

tetapi juga aspek proses dan jalinan relasinya. Rumah

sakit yang mempunyai alat canggih dengan teknologi tinggi

namun tidak diimbangi dengan proses pelayanan yang

profesional, terlebih lagi bila tidak mampu melakukan

jalinan relasi dengan baik maka tidak akan mampu

memperoleh hasil yang optimal.

Faktor lingkungan mempunyai kekuatan dalam menentukan

pembelian, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar

daripada karakteristik individu. Hal ini menjadikan

prediksi perilaku lebih kompleks. Karakteristik individu

meliputi berbagai variabel seperti usia, jenis kelamin,

pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, saling

berinteraksi satu sama lain dan dengan faktor-faktor

pelayanan farmasi akan menentukan perilaku pembelian.

Pemahaman atas sikap manusia digunakan untuk menjelaskan

mengapa orang-orang berperilaku berbeda dalam situasi

yang sama.

Untuk membahas proses perubahan sikap diperlukan

pengetahuan tentang cara-cara Manipulasi atau

pengendalian situasi lingkungan supaya menghasilkan

perubahan kearah yang dikehendaki. Rendahnya perubahan

sikap yang terjadi disebabkan penolakan individu terhadap

persuasi yang bersumber dari orang yang tidak

dipercayainya, sehingga menuntut strategi persuasi yang

berbeda dari orang ke orang.

Peningkatan jumlah lembar resep yang masuk ke IFRS

merupakan indikasi adanya perbaikan mutu pelayanan.

Disamping itu peningkatan persepsi pasien terhadap IFRS

akan memberikan hasil positif bagi upaya peningkatan

pelayanan IFRS. Oleh karena itu faktorfaktor yang terkait

dengan persepsi pasien perlu memperoleh perhatian dalam

manajemen pelayanan farmasi.

III. SOLUSI IFRS MENGHADAPI TANTANGAN ERA GLOBALISASI

1) UPGRADE FORMULARIUM, RUJUKAN, DAN PEDOMAN

KEFARMASIAN

Demi menghadapi era globalisasi, maka IFRS seharusnya

mengupdate ulang formularium rumah sakit, atau rujukan

yang biasa digunakan dalam menyusun kebijakan,

disesuaikan dengan standar Asean/ Internasional.

2) LEGALITAS APOTEKER WARGA NEGARA ASING

Untuk meningkatkan dan menjamin mutu tenaga

kefarmasian dala melaksanakan pekerjaannya, telah

dibentuk Komite Farmasi Nasional (KFN) yang mempunyai

tugas melaksanakan registrasi, sertifikasi, pendidikan

dan pelatihan berkelanjutan, pembinaan dan pengawasan

apoteker berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi,

Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa rumah

sakit swasta telah mempekerjakan tenaga kesehatan warga

Negara asing (TKWNA). Sesuai peraturan dan ketentuan yang

berlaku, penggunaan TKWNA diperbolehkan hanya sebagai

konsultan. Namun pada kenyataannya di lapangan, dijumpai

TKWNA juga memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada

pasien. Dalam hubungan ini, pembinaan dan pengawasan

tenaga kesehatan belum berjalan dengan semestinya. Ke

depan sejalan dengan berlakunya pasar bebas, migrasi

TKWNA ke Indonesia tidak dapat dihindari. Dengan demikian

pembinaan dan pengawasan TKWNA dan dukungan regulasinya

perlu ditingkatkan agar Apoteker dalam negeri tidak

mengalami ketinggalan dengan masuknya Apoteker Warga

Negara Asing. Jangan sampai Orang-orang yang berada dalam

instalasi Farmasi mayoritas merupakan Apoteker warga

Negara asing.

3) PENGUATAN SUMBER DAYA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan dan

pemberdayaan Apoteker dilakukan melalui peningkatan

kapasitas SDM Kesehatan, penguatan sistem informasi

tenaga kesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan

fasilitas pendukung lainnya. Di era globalisasi dengan

berlakunya pasar bebas termasuk jasa di bidang kesehatan,

pendayagunaan tenaga kesehatan Warga Negara Asing, dapat

dilaksanakan.

Pendayagunaan tenaga kesehatan WNA ini harus benar-

benar memperhatikan kebutuhan dan diutamakan untuk jenis

tenaga kesehatan yang terbatas pengadaannya di dalam

negeri. Untuk menjamin mutu dari pendayagunaan tenaga

kesehatan Warga Negara Asing tersebut perlu dilakukan

pengawasan pemanfaatannya. Pembinaan tenaga kesehatan

sebagai individu dilakukan baik untuk tenaga kesehatan di

dalam negeri, tenaga kerja kesehatan Indonesia (TKKI)

yang bekerja di luar negeri, maupun tenaga kesehatan

warga negara asing (TKWNA) yang bekerja di Indonesia.

Untuk mengantisipasi diberlakukannya pasar bebas termasuk

dalam sektor jasa, diperlukan suatu institusi independen

yang berfungsi untuk membina dan mengawasi tenaga

kesehatan asing yang bekerja di Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum sesuai peraturan perundangan

yang berlaku, baik bagi pemenuhan hak-hak masyarakat akan

pelayanan kesehatan yang berkualitas, maupun untuk

pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan, perlu dikembangkan

dan ditingkatkan kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS), khususnya bagi tenaga kesehatan yang berstatus

Pegawai Negeri Sipil/PNS.

Hasil dari pembinaan untuk selanjutnya dipakai sebagai

bahan analisis guna penyusunan kebijakan baik untuk

memperbaiki kebijakan yang sudah ada atau menyusun

kebijakan baru sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi.

4) PENAMPILAN APOTIK/ SARANA YANG ADA DALAM IFRS

Penampilan apotek ditata sedemikian rupa sehingga

menarik perhatian pasien, dilengkapi dengan ruang tunggu

yang nyaman dan sarana pelengkap yaitu TV, koran, tempat

mainan anak, kantin, toilet/wc, bank, dimaksudkan untuk

memberi kenyamanan selama menunggu obat. Hal tersebut

sesuai dengan pendapat Engel.J. (1993) yang mengatakan

bahwa faktor penting yang terkait langsung dengan

keinginan pasien untuk membeli obat di IFRS adalah proses

yang berlangsung selama pelayanan dan kenyamanan dalam

menunggu, yaitu dengan penampilan fisik yang menarik dan

tersedianya sarana penunjang.

Diperlukan usaha untuk membuat pasien percaya,

karena dengan dasar kepercayaan maka sikap pasien

terhadap pelayanan farmasi dapat terbentuk. Tidak adanya

pengalaman sama sekali dengan IFRS cenderung akan

membentuk sikap negatif terhadap instalasi tersebut,

serta bagaimana manusia bereaksi terhadap pengalaman saat

ini jarang lepas dari penghayatannya terhadap pengalaman

masa lalu. Pasien membentuk harapan akan nilai nilai dan

bertindak berdasarkan hal tersebut. Kenyataan apakah

suatu penawaran memenuhi harapan akan mempengaruhi

kepuasan dan kemungkinan membeli kembali.

Diharapkan diketahui faktor pelayanan farmasi yang

memprediksi keputusan beli obat ulang sebagai landasan

menyusun program peningkatan pelayanan farmasi yang

memenuhi harapan, sehingga pasien tetap memilih IFRS

sebagai tempat untuk membeli obat. Selanjutnya diharapkan

pasien bersedia merekomendasikan kepada orang lain untuk

memanfaatkan fasilitas pelayanan IFRS. Hal ini penting

diperhatikan karena alasan terbanyak mengapa banyaknya

pasien berobat ke luar negeri atau rumah sakit asing

karena kenyamanan yang di inginkan oleh pasien.

5) PENINGKATAN SISTEM TEKNOLOGI IFRS

Dampak dari globalisasi terhadap sistem pelayanan

kesehatan akan positif apabila diarahkan pada terciptanya

pelayanan kesehatan yang bermutu tersedia merata di

seluruh pelosok tanah air dan dengan harga yang

terjangkau oleh masyarakat Indonesia.

Semakin mendesak waktunya, kita sebagai bangsa bangkit

dan melangkah maju menjauhi ketinggalan kita dari sesama

bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini. Dari sana melaju

mencapai kesejajaran dengan bangsa-bangsa lain. Singapura

membangun sistem teknologi informasi antara pelayanan

kesehatan dengan kementerian kesehatannya. Mereka punya

software untuk memberi peringatan dini misalnya satu

farmasi dengan melihat obat yang berinteraksi,

komputernya langsung kedap-kedip. Untuk alergi yang sudah

dimasukkan datanya bila obat tetap diberikan juga kedap-

kedip. Dunia sudah berubah maju, batas geografi mulai

dilanggar sehingga secara maya tidak ada lagi batas

antar-negara, antar-bangsa, terutama akibat kemajuan

teknologi yang tak seorang pun dapat membendungnya. RSUD

dr Soetomo Surabaya sedang menuju ke sistem pencatatan

medis tanpa kertas, dengan teknologi sistem informasi

berbasis elektronik. Layanan e-government sedang

dikembangkan di Palu, Sulawesi Tengah, di pemerintah

kabupaten/kota di NTB, NTT dan Papua. Teknologi Anjungan

Internet Mandiri (AIM) memberi kemudahan masyarakat

mengakses internet lewat saluran pita lebar berkapasitas

sampai 512 kpbs. Pengguna AIM baru ada di Surabaya ini

bisa siapa saja, hanya dengan membeli kartu prabayar yang

dijual murah di-outlet Bandara Juanda, rencananya akan

disebar ke beberapa tempat strategis seperti rumah sakit

di Jawa Timur. Pelayanan yang bagus justru membuat

hasilnya berlipat ganda dengan menjamin pelanggan yang

ada terpuaskan. AIM di RS perlu bagi pasien dan

masyarakat pelanggan yang membutuhkan informasi jenis

penyakit yang diderita pasien atau tentang jenis obat

yang diperlukan.

Meningkatkan pemanfaatan electronic Health (e-Health) atau

ubiquteous Health (u-Health) dalam mendukung pelayanan kesehatan

yang bermutu. Mengembangkan sistem hotline dan respon cepat

untuk mengawasi operasionalisasi pelaksanaan pelayanan

kesehatan

6) PENINGKATAN JUMLAH APOTEKER BERDASARKAN KUALITAS DAN

KEBUTUHAN

Oleh karena itu, dituntut kemampuan dan keterampilan

para penyedia layanan kesehatan agar dapat memenangkan

persaingan, yaitu dengan memberikan pelayanan yang

bermutu kepada stakeholder (Oktaviantari, 2012). Dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanannya, (contoh) Rumah

Sakit Bethesda mengembangkan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan bagi pasien dimana salah satunya

yaitu Instalasi Farmasi. Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Bethesda sebagai salah satu unit bisnis yang terdapat di

Rumah Sakit Bethesda, merupakan sarana penunjang medis

yang memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien

baik pasien gawat darurat, rawat jalan, maupun rawat

inap. Oleh karena itu, Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Bethesda merupakan salah satu bagian vital yang siap

melayani pasien 24 jam dalam satu hari.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Bethesda dalam

perkembangannya juga tidak lepas dari dampak persaingan

bisnis yang ketat, sehingga diperlukan upaya dari

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Bethesda untuk dapat

meningkatkan mutu pelayanannya secara berkelanjutan

(continuous improvement).

Pada kenyataannya, banyak masalah sering dijumpai

dalam pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Bethesda.

Berdasarkan hasil observasi awal, didapati stakeholder,

yaitu pasien yang berobat di Rumah Sakit Bethesda, dokter

untuk pasien rawat inap, dan perawat untuk pasien rawat

inap sering mengeluhkan pelayanan yang diberikan di

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Bethesda kurang memuaskan.

Salah satu hal yang sering dikeluhkan yaitu waktu tunggu

obat dari resep diserahkan dari bagian poliklinik sampai

obat disiapkan dan diserahkan kepada stakeholder masih

relatif lama. Hal ini sangat tampak pada jam-jam sibuk,

yaitu antara jam 10.00 WIB sampai 14.00 WIB. Pada jam jam

tersebut hampir semua dokter (dokter umum maupun dokter

spesialis) membuka praktek pada poliklinik Rumah Sakit

Bethesda. Kondisi inilah yang menyebabkan kebutuhan

stakeholder akan obat-obatan terkonsentrasi pada jam-jam

tersebut. Hal ini tentu saja akan berdampak pada

rendahnya penilaian stakeholder terhadap kualitas pelayanan

Instalasi Farmasi Rumah Sakit serta menurunnya kepuasan

stakeholder pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Sehingga

untuk menghadapi era globalisasi maka sebaiknya Instalasi

Farmasi Rumah Sakit meningkatkan tenaga apoteker seiring

dengan meningkatnya tuntutan pasien terhadap pelayanan

yang cepat, tepat dan lugas.

7) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan

keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta

menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

Dalam hal pengadaan obat, dengan adanya era

globalisasi kemungkinan masuknya perusahaan asing

industry obat membawa dampak positif dan negatif. Hal

yang kita takutkan adalah matinya industry farmasi dalam

negeri, meskipun sebenarnya industry-industri farmasi

dalam negeri pun sudah melakukan persiapan dalam

menghadapi era globalisai. Di pihak IFRS sendiri yang

merupakan pengkonsumsi dana rumah sakit hingga mencapai

30-60% demi pembelian obat dan alkes, perlunya manajemen

pintar,bijak dan tepat dalam melakukan pengadaan.

Usahakan tetap menggunakan industry farmasi dalam negeri

dengan tidak mengabaikan indutri farmasi asing

berdasarkan sepsifikasi yang sesuai standar. Karena IFRS

memiliki pengaruh penting dalam hidup dan matinya indutri

farmasi dalam negeri. IFRS harus pandai memilah-milah hal

yang penting dan menguntungkan dengan mulai menjalin Link

atau mencari tahu industry mana yang paling berkompeten.

Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan

obat melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas

serta pemberian dukungan untuk pengembangan industri

farmasi di dalam negeri sebagai upaya kemandirian di

bidang kefarmasian; penggunaan obat yang rasional dengan

pelayanan kefarmasian yang bermutu; menetapkan Harga

Eceran Tertinggi (HET), utamanya pada Obat Esensial

Generik untuk pengendalian harga obat; meningkatkan

pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mengembangkan

industri obat herbal Indonesia; memantapkan kelembagaan

dan meningkatkan koordinasi dalam pengawasan terhadap

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan untuk

menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dalam

rangka perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah

dan penyalahgunaan obat. Sediaan farmasi, alat kesehatan

dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu harus

tersedia secara merata serta terjangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat.

Upaya dalam meningkatkan ketersediaan tersebut,

dilakukan dengan upaya peningkatan manajemen,

pengembangan dan penggunaan teknologi di bidang sediaan

farmasi, alat kesehatan dan makanan serta pengawasan pre

market dan post market sediaan farmasi, alat kesehatan dan

makanan yang komprehensif.

Pengkajian harga sediaan farmasi dan alat kesehatan

dilakukan dalam kerangka meningkatkan keterjangkauan

masyarakat terhadap harga obat. Rasionalisasi harga obat

dapat dilaksanakan. Sarana distribusi sediaan farmasi dan

alat kesehatan sektor swasta ditingkatkan, dalam upaya

mendekatkan pelayanan obat kepada masyarakat dengan harga

yang terjangkau.

Fokus:

a. Mendorong upaya pembuatan obat dan produk

farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa

mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat

seperti yang telah dilakukan selama tiga tahun

terakhir.

b. Meningkatkan ketersediaan, dan

keterjangkauan obat, terutama obat esensial

generik.

c. Meningkatkan penggunaan obat rasional.

d. Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu

obat dan makanan yang beredar.

e. Mengembangkan peraturan dalam upaya

harmonisasi standar termasuk dalam

mengantisipasi pasar bebas.

f. Meningkatkan kualitas sarana produksi,

distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

g. Meningkatkan pelayanan kefarmasian yang

bermutu.

h. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan

pemanfaatan obat tradisional Indonesia.

i. Meningkatkan penelitian di bidang obat

dan makanan, kemandirian di bidang produksi

obat, bahan baku obat, obat tradisional,

kosmetika dan alat kesehatan;

j. Penguatan sistem regulatori pengawasan

obat dan makanan, sistem laboratorium obat

dan makanan serta peningkatan kemampuan

pengujian mutu obat dan makanan.

k. Peningkatan sarana dan prasarana

laboratorium pengujian serta penerapan standar

internasional laboratorium.

l. Penyusunan standar dan pedoman pengawasan

obat dan makanan dan peningkatan pemeriksaan

sarana produksi dan distribusi obat dan

makanan.

8) DIBUTUHKAN “MANPOWER” YANG MEMILIKI KOMPETENSI

STANDAR KUALITAS INTERNASIONALIFRS mulai mengikuti pelatihan-pelatihan yang berstandar

internasional demi meningkatkan kualitas kompetensi berstandar

internasional, hal ini sebaiknya di iringi rumah sakit yang

sebaiknya mulai berpedoman ke Rumah Sakit standar

internasional jadi komponen di dalam rumah sakit itu sendiri

akan ikut serta. Konsep pharmaceutical care sebaiknya benar-

benar dijalankan oleh tiap IFRS, karena Negara Asean yang

sudah lebih dulu menjalankan, tentu sudah lebih matang dan

kita harus mengejar ketinggalan.

Peningkatan kompetensi ini dapat dimulai dari hal yang

terkecil:

Kesadaran tiap calon Apoteker dan Apoteker

terhadap ancaman era global dengan cara

pengenalan sejak dini mengenai AFTA, era

global, tantangannya dan strategi

menghadapinya.

Kesadaran kita untuk menjadi bagian integral

dari jaringan global dalam bidang ekonomi

dan perdagangan dengan sendirinya akan

menyebabkan kita Iebih banyak bersentuhan

dengan sistem sosial budaya bangsa lain.

Mengahadapi kenyataan ini maka di Indonesia

perlu dikembangkan sikap toleran yang tinggi

tetapi sekaligus juga bersifat selektif di

dalam melakukan proses akulturasi

Meningkatkan kualitas fungsional berupa

pelaksanaan pelatihan terutama yang

berkaitan dengan hubungan manusia yaitu

mengenai sikap dan cara berkomunikasi yang

baik guna membentuk kepribadian yang

berkarakter pada sumber daya manusia dan

meningkatkan kedisiplinan dan komitmen dalam

bekerja pada seluruh petugas rumah sakit

baik medis maupun bukan medis agar bisa

memberikan pelayanan prima yang tepat,

cepat, akurat, dan dapat melaksanakan tugas,

fungsi serta perannya dengan baik sesuai

dengan visi dan misi rumah sakit.

Perkuat kemampuan berbahasa Inggris. Perkuat

kemahiran memakai dan menggunakan komputer,

khususnya program-program spesifik. Itu dari

segi sumber daya manusia.

Apoteker dan tenaga kesehatan Indonesia

segera melakukan kolaborasi untuk

penyelenggaraan sikap dan tindak di bidang

kesehatan. Tingkatkan kolaborasi secara

lintas sector untk mencapai tujuan

pembangunan kesehatan

Keterampilan personal meliputi kemandirian,

kemampuan komunikasi, keberanian, semangat,

kerjasama tim dan inisiatif. Fleksibilitas

dan motivasi untuk maju

IV. KESIMPULAN

1. IFRS PERLU MELAKUKAN UPGRADE ILMU, FORMULARIUM

MENYESUAIKAN DENGAN ERA GLOBALISASI AGAR TIDAK

KETINGGALAN.

2. IFRS MEMILIKI SDM YANG BERKOMPETENSI DENGAN

MENGIKUTI PELATIHAN-PELATIHAN STANDAR INTERNASIONAL,

DAN MENJALANKAN PHARMACEUTICAL CARE AGAR TIDAK KALAH

/ KETINGGALAN DARI FARMASIS WARGA ASING

3. APOTEKER RUMAH SAKIT MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM

BERBAHASA INGGRIS, KOMUNIKASI DAN TOLERAN DAN

EMPATI.

4. IFRS HARUS BERKOLABORASI DENGAN SEGALA KOMPONEN

RUMAH SAKIT AGAR TERBENTUKNYA PELAYANAN YANG TEPAT

DI RUMAH SAKIT

5. IFRS HARUS MEMPERHATIKAN “KENYAMANAN/KEPUASAN”

PASIEN DEMI MENGHINDARI LARINYA PELANGGAN/PASIEN KE

RUMAH SAKIT ASING

6. MEMILIKI PERATURAN YANG KUAT DALAM MEMBATASI

MASUKNYA FARMASIS WARGA ASING

7. MENYEDIAKAN OBAT DAN ALKES DENGAN TEPAT, MURAH, DAN

EFISIEN MELALUI INDUSTRI FARMASI YANG TERPERCAYA

DENGAN MENDAHULUKAN INDUSTRI FARMASI DALAM NEGERI.

RUJUKAN :Tulisan ini didapat dari berbagai sumber baik itu jurnal

penelitian, rencana kerja nasional pemerintahan, Thesis,

Permenkes, blog-blog yang ada di internet, wawancara

langsung dengan pihak-pihak yang di anggap terlibat

dengan topik seperti farmasis di rumah sakit, farmasis di

dinas kesehatan kab. Muara-enim Sumatera Selatan (namun

sayangnya, dari sumber diketahui bahwa belum adanya

pelatihan atau sosialisasi tentang pasar bebas itu

sendiri sehingga informasi yang di dapat pun sebatas

pendapat), dan pendapat pribadi penulis.

Analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja

dengan teknin work sampling menggunakan metode WISN

di unit farmasi rawat jalan Krakatau medika hospital

cilegon 2012. Syukraa HG

Analisis Faktor-faktor Pelayanan Farmasi Yang

Memprediksi Keputusan Beli Obat Ulang Dengan

Pendekatan Persepsi Pasien Klinik Umum Di Unit Rawat

Jalan Rs Telogorejo Semarang. C. Retno Purwastuti

Analisis Perspektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan

Dalam Mengukur Kinerja Instalasi Farmasi Rsud X

Dengan Pendekatan Balanced Score Card. Indriyati Hadi

Sulistyaningrum, Satibi , Dan Tri Murti Andayani

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889 / Menkes / Per / V/2011 Tentang Registrasi, Izin

Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Strategi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Dalam Menghadapi Pasar Bebas Asean 2015. Disajikan

Oleh : Kepala Pusat Perencanaan &Pendayagunaan Sdmk

Pada Rakornas Ismki 2014. Jakarta, 11 Oktober 2014

Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 –

2025, JAKARTA, 2011, Bakti Husada.

Kesiapan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Globalisasi

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

2008. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc, Ph.D

Rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan

2005-2025. Departemen kesehatan RI. Jakarta, 2009.

Pengembangan Indikator Efisiensi Pengelolaan Obat Di

Farmasi Rumah Sakit. Dra. Dwi Pudjaningsih, Apt.,

dr. Budiono Santoso. Yogyakarta

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan

Tahun 2010-2014. Kementerian kesehatan republic

Indonesia.