INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS PELAYANAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG “MAJAPAHIT GIS” PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO) TESIS Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik Oleh : MARATUS SOLIHAH 21802091006 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG TAHUN 2021
31
Embed
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS PELAYANAN SISTEM INFORMASI PENATAAN
RUANG “MAJAPAHIT GIS” PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO)
TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
Oleh :
MARATUS SOLIHAH 21802091006
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TAHUN 2021
ix
RINGKASAN
MARATUS SOLIHAH, Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Website (Studi Kasus Pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang “Majapahit Gis” Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto) Tahun 2020; Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang; Komisi Pembimbing Utama Dr. Drs. Slamet Muchsin, MSi, Pembimbing kedua Dr. Rulam Achmadi, MPd.
Inovasi dalam pelayanan publik sangat diperlukan bagi instansi pemerintah
sebagai penyelenggara pelayanan publik agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan di masyarakat serta memudahkan pencapaian tujuan berbagai pihak. Inovasi merupakan salah satu wujud upaya reformasi pelayanan publik agar dapat menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance. Salah satu wujud inovasi adalah penggunaan e-government dalam pelayanan publik, sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto melalui inovasi pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) berbasis website “Majapahit GIS” yang telah digagas sejak akhir Tahun 2017.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan inovasi pelayanan berbasis website (e-government) pada pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumen
Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah : 1) Penerapan inovasi pelayanan berbasis website meliputi : efektivitas inovasi, keberhasilan penerapan e-government, dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik; 2) Faktor pendorong dan penghambat; 3) Strategi mengatasi hambatan dalam inovasi pelayanan. Teknik analisis data menggunakan interactive model analysis dari Miles, Huberman and Saldana (2014).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan berbasis website Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto telah berjalan cukup efektif dan telah memenuhi prinsip-prinsip aksestabilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, dan akuntabilitas. namun belum berhasil optimal dalam mewujudkan “one database system” atau sistem layanan terintegrasi yang dapat menyediakan seluruh data untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Mojokerto. Faktor pendorong dalam inovasi ini adalah komitmen pimpinan, sumber daya manusia, sarana prasarana serta dukungan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi : kurangnya tenaga ahli di bidang IT, akses yang lamban karena aplikasi menggunakan jaringan internet terbuka, menu dialog publik yang belum efektif untuk konsultasi, kurangnya data pendukung, kurangnya dukungan pemerintah daerah dan sistem reward and punishment yang mendukung pelaksanaan kebijakan “one database system”. Strategi untuk mengatasi hambatan dalam inovasi ini meliputi : 1) penggunaan jaringan fiber optic yang disediakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesepatan akses pelayanan online; 2) Optimalisasi fungsi menu dialog publik; 3) Menjalin kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan tenaga ahli di bidang IT. Kata kunci : inovasi, efektivitas, e-government, informasi tata ruang
x
Executive Summary
MARATUS SOLIHAH, Postgraduate Programme University of Islam Malang, December 2020. Public Service Inovation Based on Website (The study of “Majapahit GIS” Geo Spatial Information System Service on Regional Development Planning Agency Mojokerto Local Government); Supervisor : Dr. Drs. Slamet Muchsin MSi, Co-supervisor : Dr. Rulam Achmadi, MPd.
Innovation in public services is one of major thing to do by all of
government agencies as providers of public services in order to adapt the environmental changes in society and facilitate the achievement of the goals of various sides. Innovation is one of public service reform efforts in order to create effective, efficient, transparent and accountable services in the context of realizing good governance. One of the form of innovation is e-government implementation in public services, as has been done by the Regional Development Planning Agency or called Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) in Mojokerto local government through the service innovation based on website that is “Majapahit GIS” Geospacial Information System which has been initiated since the end of 2017.
The purpose of this research is to analyze the implementation of website-based service innovation (e-government) at the “Majapahit GIS” Geospatial Information System service at BAPPEDA Mojokerto local government. This research method is a descriptive research with qualitative approach. The data collection techniques are by using deep interviews, observation and document study.
Meanwhile, the focus of this research are : 1) The implementation of website- based service innovation includes: innovative effectiveness, successful implementation of e-government, and application of public service principles; 2) encouraging and inhibiting factors; 3) Strategies to overcome barriers in service innovation. Data analyzing techniques that is used in this research is interactive modeling techniques by Miles, Huberman and Saldana (2014).
The result of this research shows that the service innovation based on the website of the „Majapahit GIS” Geospatial Information System at BAPPEDA Mojokerto Regency has been running quite effective and has implementing the principle of accessibility, continuity, technicality, profitability, and accountability. The encouraging factors are : leaders commitment, humas resources capability, public services facilites, and also top down policies or regulations factors. While the inhibiting factors are : lack of IT experts, the internet sources problem, ineffectivity function of public dialog menu on the system for consulting services, lack of supporting data, lack of local government support and also there is no reward and punishment policy for “one database system” goals. The strategic policy that has been improved to overcome this barries are utilization of fiber optic network which is by local government to increase the speed of access to online services; 2) Optimalization of public dialog menu function on the system; 3) private sectors partnership on providing IT experts. But so far it has not succeeded optimally to reach “one database system” goals or an integrated service system that can provide all data comprehensively to support the regional development planning in Mojokerto local government.
Keywords: Innovation, effectiveness, e-government, geospatial information system
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi birokrasi yang sudah menjadi tuntutan terhadap sistem
pemerintahan saat ini, menjadi agenda prioritas yang harus dilaksanakan
oleh pemerintah. Tuntutan ini berawal dari banyaknya sorotan terhadap
kinerja pelayanan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan
masyarakat. Keluhan terhadap kinerja birokrasi yang dinilai lamban,
berbelit-belit, tidak efektif, inefisien serta jauh dari transparan seakan telah
melekat di mata masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, pemerintah
dianggap belum mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas
sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan
masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
Dalam kaitan dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pun,
kondisinya masih banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan, dalam kondisi
yang lebih parah, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja
pemerintah pun dapat dikatakan menurun dengan banyaknya kasus korupsi,
penyalahgunaan wewenang, mal praktik dalam pelayanan publik, serta
patologi birokrasi lainnya yang sering terungkap di hadapan publik.
Pemerintah sebagai unsur utama penyelenggara negara memiliki
kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Negara
hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang/jasa melalui
sebuah layanan publik. Sebagaimana asumsi dasar dalam teori stewardship
bahwa manajemen pemerintah yang diasumsikan sebagai steward (pelayan)
2
dituntut untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan rakyat atau
principal. Dengan demikian, pemerintah harus dapat
mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada principal. (Kaihatu,
2006)
Perkembangan masyarakat yang sedemikian pesatnya, menuntut
pemerintah untuk dapat mengimbangi pelayanan publik yang diberikan
dengan tuntutan yang ada. Administrasi publik harus selalu memodernisasi
dirinya, menemukan strategi dan pendekatan yang lebih jitu agar dapat
mengimbangi tuntutan perkembangan peradaban tersebut. Birokrasi yang
lamban dan berbelit-belit akan menghambat publik untuk melaksanakan
aktivitas serta mencapai urusan-urusannya. Birokrasi harus adaptif terhadap
setiap perubahan masyarakat.
Dalam kondisi demikian, maka inovasi menjadi sebuah kebutuhan
bahkan pilihan yang wajib dilakukan oleh birokrasi di semua sektor
khususnya dalam pelayanan publik. Bahkan Tri Widodo W Utomo (1996)
mengatakan bahwa inovasi merupakan jawaban terhadap setiap
permasalahan yang dihadapi sektor publik. Inovasi adalah langkah
melakukan proses pembaharuan/ pemanfaatan/pengembangan dengan
menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Damanpour
(1991) dalam Tjahjadi B, dkk (2017) menjelaskan bahwa sebuah inovasi
dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang
baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota
organisasi. Dengan demikian inovasi ini merupakan sebuah langkah
pembaharuan terhadap ide, sistem, prosedur, administrasi, atau produk/jasa
3
yang dihasilkan organisasi. Pembaharuan tersebut tidak harus berupa karya
cipta yang baru, tapi dapat merupakan pengembangan dari sesuatu hal yang
sudah ada sebelumnya.
Sedemikian pentingnya arti sebuah inovasi dalam birokrasi, bahkan
Said Mas’ud (2012), dalam tulisannya menyampaikan bahwa dalam tren
aplikasi e-government dalam pemerintahan serta hasil yang di capai oleh
beberapa negara maju mengesankan bahwa negara yang ingin memperbaiki
pelayanan publiknya, sedikit atau banyak ia harus berani berinovasi dalam
manajemen pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan publiknya. Dengan
kata lain seolah ada adagium : “ Tidak akan ada perbaikan mutu pelayanan
publik tanpa inovasi. Tidak ada inovasi tanpa aplikasi IT dalam birokrasi.
Atau dengan kata lain tidak ada pelayanan yang baik tanpa e-government”.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu wujud inovasi yang
dapat dilakukan yaitu melalui penerapan e-government dalam birokrasi.
Electronic Government atau yang biasa kita kenal dengan istilah e-
government merupakan perkembangan baru dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan untuk peningkatan layanan publik yang berbasis pada
teknologi informasi dan komunikasi sehingga aktivitas birokrasi akan lebih
cepat dan mudah, layanan publik menjadi lebih transparan,akuntabel, efektif
dan efisien. Menurut Indrajit (2002 : 36), E-government merupakan suatu
mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan
kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan
teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu
(kualitas) pelayanan. E-government adalah penyelenggaraan
4
kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan
publik secara efektif, efisien, akuntabel dan interaktif. Dimana pada intinya E-
government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat
meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk,
pengusaha, maupun instansi lain).
E-government menjadi salah satu pilihan bagi pemerintah untuk
melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Terkait hal tersebut, pemerintah
menetapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-government.
Sejalan dengan kebijakan strategis nasional tersebut di atas, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, perlu didukung
dengan pemberian dukungan informasi melalui suatu sistem informasi yang
bersifat nasional, yang berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal
dari penyelenggara pada setiap tingkatan. Penyediaan informasi kepada
masyarakat tersebut harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses.
Praktik inovasi birokrasi melalui penerapan e-government telah banyak
dilakukan oleh pemerintah, baik di sektor pelayanan publik maupun dalam
administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya dalam era revolusi
industri 4.0 saat ini, dimana teknologi informasi menduduki peran yang
sangat besar bahkan telah banyak menggantikan fungsi manusia pada
beberapa pekerjaan teknis. Telah banyak sistem aplikasi berbasis
information technology (IT) dalam pemerintahan yang dikembangkan.
Penggunaan information technology (IT) dalam pelayanan publik pun telah
5
menjadi pilihan masyarakat karena sifatnya yang lebih mudah, cepat dan
memiliki jangkauan akses yang sangat luas.
Salah satu wujud inovasi pelayanan publik melalui e-government
dalam birokrasi pemerintahan yaitu inovasi pelayanan Sistem informasi
Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. pelayanan
Sistem informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” ini merupakan
sebuah pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat tentang
peruntukan lahan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032. Customer dari pelayanan Sistem
Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” ini, sebagian besar
adalah masyarakat yang memiliki kepentingan atau rencana untuk
menggunakan lahan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sebelum mereka
melakukan investasi, maka lahan yang akan mereka gunakan tersebut
harus dipastikan kesesuaian peruntukannya dengan ketentuan yang berlaku.
Pelayanan ini merupakan tahap awal sebelum investor melakukan proses
perijinan baik untuk perindustrian, bisnis property atau keperluan lainnya.
Berdasarkan informasi awal yang didapatkan melalui wawancara
pada tanggal 9 Juli Tahun 2020 dengan Bapak Mochammad Yusuf Ma’arif,
Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan dan Penataan Ruang BAPPEDA
Kabupaten Mojokerto selaku pejebat yang menangani pelayanan SIPR
“Majapahit GIS” didapatkan keterangan bahwa pada era sebelum Tahun
2017, penyelenggaraan pelayanan informasi tata ruang di Badan
6
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dilaksanakan
secara offline atau manual. Artinya, pengguna layanan dalam hal ini
masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tata ruang, harus datang
secara langsung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto, menemui petugas yang menangani untuk
mendapatkan layanan informasi yang diinginkan.
Sistem pelayanan secara manual seperti ini, telah berjalan selama
bertahun-tahun. Sistem dan prosedur kerja berjalan apa adanya tanpa ada
ketentuan yang baku. Pejabat atau petugas yang menangani berjumlah 1
(satu) orang dan 1 (satu) staf pendukung, serta dilengkapi dengan 1 (satu)
perangkat komputer yang mendukung software aplikasi informasi tata ruang.
Kondisi pelayanan yang seperti ini, menyebabkan pelayanan berjalan lebih
lama, berbelit-belit dan kurang transparan. Tidak jarang customer harus
beberapa kali datang ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto karena petugas yang menangani sedang dinas luar
daerah atau sedang melaksanakan tugas lain.
Selanjutnya, dengan dilatarbelakangi berbagai kelemahan tersebut,
juga seiring dengan perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan prima yang cepat, dan efisien, maka pada
akhir Tahun 2017 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto mencetuskan inovasi pelayanan informasi tata ruang
berbasis website yang diwujudkan melalui aplikasi Sistem Infomasi
Penataan Ruang (SIPR) bertajuk “Majapahit GIS”. Majapahit GIS ini adalah
suatu sistem informasi berbasis website yang memuat informasi spasial
7
khususnya terkait dengan rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten
Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah. Pelayanan ini bermanfaat bagi masyarakat
yang ingin mengetahui ketentuan peruntukan dan pemanfaatan lahan
khususnya untuk kegiatan investasi, serta kegiatan lainnya.
Kelebihan atau keunikan dari inovasi pelayanan Sistem Informasi
Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” ini dibandingkan dengan aplikasi
lainnya yaitu aplikasi SIPR ini merupakan sistem aplikasi yang berisikan
informasi tata ruang yang disajikan secara spasial dengan menggunakan
metode Global Positioning System (GPS) dan diolah dengan teknologi
Geographic Information System (GIS) sehingga dapat disajikan dalam
bentuk peta.
Dengan menggunakan sistem pelayanan berbasis online ini, aplikasi
Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” dapat di akses
secara online oleh seluruh masyarakat yang ingin mencari informasi
peruntukan lahan di Kabupaten Mojokerto, melalui website
https://sipr.mojokertokab.go.id. Apabila masyarakat hanya ingin mencari
informasi tata ruang (peruntukan lahan) saja, maka layanan dapat di akses
secara mandiri melalui website dimaksud. Hal tersebut dapat dilakukan
cukup dengan melihat fitur peta rencana tata ruang yang telah disiapkan
dalam aplikasi. Selanjutnya akan didapatkan informasi terkait peruntukan
lahan yang dimaksud apakah untuk perumahan, industri, perdagangan, dan
sebagainya. Namun, apabila masyarakat ingin mendapatkan bukti cetak
Surat Informasi Tata Ruang, maka mereka diharuskan datang secara
Anatan, Lina dan Ellitan, Lena. 2009. Manajemen Inovasi (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia). Bandung. CV. Alfabeta
Conyers, D. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
Damanpour, F.1991. Organizational Innovation : A meta-Analysis of Effects of Determinats and Moderators. Academy of Management Journal, Vol 34, No. 3 dalam Tjahjadi B, Arfati R, Puryantini N. 2017. Pengaruh Knowledge Management Terhadap Kinerja Organisasi Dimediasi Inovasi di Organisasi Penelitian Pemerintah. Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02, No. 02
Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta. UGM Press
Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok. PT. Raja Grafindo Persada
Hasibuan, Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Bumi Aksara
Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta. Penerbit Andi
Islamy, Muhammad I. 1999. Reformasi Pelayanan Publik. Makalah Pelatihan Strategi. Malang
Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta. Universitas Indonesia UI Press.
Lijan, Poltak Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta. Bumi Aksara Makmur & Rohana, Thahir. 2012. Inovasi dan Kreativitas Manusia Dalam
Administrasi dan Manajemen. Bandung. Refika Aditama. Miles, M.B, Huberman, A.M dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A
Methods Sourcebook,. Edition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta. UI Press.
Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Offset
178
Muluk, M.R. Khairul.2008. Knowledge Management (Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah). Malang. Banyumedia
Osborn, Stephen P & Brown, Kerry. 2005. Managing Change and Innovation in Public Service Organization. New York. Routledge dalam Pratama, M.R. 2013. Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Nilai Tambah (Value Added) Inovasi Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat di Kota Kediri. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 1, No. 2
Rianto, Budi dkk. 2012. Polri dan Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik. Surabaya. Putra Media Nusantara
Riyadi, Bratakusumah. 2004.Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Tama
Rogers, M. Everett. 2003. Diffusion of Innovation 5th Edition. Free Press. New York dalam Rahim, Abdur. 2019. Difusi Inovasi Bekasi Smart City. Jurnal D1216002. www.jurnalkommas.com
Rohman, Ahmad A dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Malang. Averroes Press.
Said, M. Mas’ud. 2009. Menggagas Innovative Bureaucracy Dalam Pemerintahan Indonesia. Malang. UMM Press
Said, M. Mas’ud. 2012. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang. UMM Press
Salam, Dharma S. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Penerbit Djambatan
Sangkala. 2013. Innovative Government : Konsep dan Aplikasi. Surabaya. Capriya Publishing
Saud, Udin Syaefuddin. 2009. Inovasi Pendidikan. Bandung. Alphabeta
Siagian, Sondang P. 2004. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Cetakan ke 3. Jakarta. Rineka Cipta
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Taufiqurokhman dan Satispi, E. 2018. Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. Tangerang Selatan. UMJ Press.
Tjokroaminoto, B. 1995. Perencanaan Pembangunan. Jakarta. PT. Gunung Agung
Utomo, Tri Widodo W. 1996. Inovasi Harga Mati : Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara. Jakarta. Rajawali Press.
Aprilia S.N, Wijaya A.F, dan Suryadi. 2014. “Efektivitas Website Sebagai Media e-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)”. Indonesian Journal of Social and Humaniora Study. http://wacana.ub.ac.id//, Vol. 17, No. 2
Atthahara, A. 2018. “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi OGAN LOPIAN Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta”. Jurnal Politikom Indonesia, Vol 3, No 1
Dewi, Bella Puspita. 2020. Penerapan Electronic Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. eJurnal Pemerintahan Integratif, Vol 7.
Donaldson, L & Davis, J.H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16 : 49 – 64.
Irman, J. 2016. Ruang Terbuka Hijau. http://www.penataan ruang.com//ruang-terbuka-hijau-html.
Kaihatu, T. S. 2006. Good Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No. 1 : 1-9
Morgan, Robert M and Hunt, Shelby D. 1994. The Commitment- Trust Theory of Relationship Marketing. Jurnal of Marketing, Vol. 58 No.3
Slyke, David M.V. 2006 Agents or Stewards : Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship. Journal of Public Administration Research and Theory, No. 17.
Sutrisno R.D.S, Zauhar S, Said A. “Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Layanan Cetak Tiket Mandiri di Stasiun Besar Malang)”. Jurnal Administrasi Publik, Vol.3, No. 11, http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id
Widodo N. 2016. “Pengembangan E-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Malang)”. Journal Ilmiah Administrasi Publik, Vol 2. No. 4
Dokumen Pendukung Lainnya
Bappeda Kabupaten Mojokerto. 2019. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Mojokerto Tahun 2019.
Bappeda Kabupaten Mojokerto. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016- 2021.
Bappeda Kabupaten Mojokerto. 2020. Risalah Budaya Kerja Kelompok Budaya Kerja “Majapahit GIS”
Bappeda Kabupaten Mojokerto. 2019. Kerangka Acuan Kerja Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2019.
Bappeda Kabupaten Mojokerto. 2020. Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
Nurdin, Z. 2016. Inovasi Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Skripsi. Makasar. Universitas Hasanuddin.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Prov. Jatim Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
Saenab. 2017. “Inovasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Program Home Care (Dottorotta) di Kota Makassar”. Tesis. Administrasi pembangunan - Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik – Universitas Hasanuddin. Makassar.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik