INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN … · Sesuai amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Karawang sebagai Kepala Daerah mempunyai

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) ILPPD KAB. KARAWANG TAHUN 2019

Abstract [Penyampaian Informasi kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2019

1

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( ILPPD ) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Karawang sebagai Kepala Daerah mempunyai

kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Karawang Tahun 2019 kepada masyarakat.

Penyampaian ringkasan LPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Melalui Penyampaian Informasi kemajuan dan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2019 tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan dan saran untuk peningkatan kinerja

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat ke depan

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1.753,27 Km2 atau 175.327 Ha, dan laut seluas 4 Mil x 84,23 Km, dimana secara geografis terletak antara

1070,02’ - 1070,40’ BT dan 50,56’ - 60,34’ LS.

III. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN MISI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

Misi Pertama : “Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa”, bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, efisien dan bebas KKN, dengan sasaran meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Pada Tahun 2019 ini, Kabupaten

Karawang dalam bidang Pemerintahan :

• Nilai/Predikat SAKIP Tahun 2019 : B, (Sudah mencapai target).

• Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah : WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

• Nilai LPPD 2018 Sangat Tinggi.

• Indeks Reformasi Birokrasi Sangat Baik

2


Misi Kedua : “Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing” dengan tujuan mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan

meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran peningkatan kemandirian ekonomi. Pada Tahun 2019 ini, Kabupaten Karawang melalui :

• Bidang Pendidikan, Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan, Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang 58.27% (Sudah mencapai target).

Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 98,90.%. Angka Rata-rata lama sekolah 7.65%. Angka Partisipasi Murni SD 95,14%. Angka Partisipasi Murni

SMP 95,14%. Angka Partisipasi Kasar SD 104,82%. Angka Partisipasi Kasar SMP 110,01%.

• Bidang Kesehatan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang 79,41% (Sudah mencapai target).

Target persentase cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Karawang pada tahun 2019 adalah 100 %. Untuk realisasinya 100 %, sehingga

capaiannya 100 %. Dari 309 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang seluruhnya sudah desa/kelurahan aktif. Untuk stratanya sebagai

berikut : Strata pratama : 84 desa ( 27,18 %), Strata madya : 201 desa (65,05 %), Strata purnama : 18 desa (5,82 %) dan Strata mandiri : 6

desa (1,94 %)

• Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Meningkatnya pemberdayaan perempuan, Indeks Pembangunan Gender

(IPG) 90,45% (Sudah mencapai target). Meningkatnya perlindungan anak, Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak 729,86 (Sudah mencapai

target).

• Bidang Kependudukan, Terkendalinya pertumbuhan penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0.77% (Sudah mencapai target). Salah

satu produk unggulan dari Program Pencatatan Sipil yang sudah dimulai dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang adalah Pelayanan Akta

Kelahiran one-day service, pelayanan akta kelahiran di tempat/desa, yaitu berupa Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran satu hari selesai serta

pelayanan akta kelahiran online (melalui WhatsApp) dengan cara persyaratan boleh difoto atau di scan kirim ke nomor WhatsApp. Kutipan Akta

Kelahiran yang siap diambil akan diinformasikan melalui WA, masyarakat dapat mengambil Kutipan Akta Kelahiran dengan membawa

persyaratan fisiknya.

• Bidang Ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9,61%.

• Bidang Pertanian, Nilai Tukar Petani 107,82. Peningkatan produktivitas Tanaman Padi 74.53%. Skor Pola Pangan Harapan 89.5%. Persentase

Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan Rp. 1,83 (Sudah mencapai target). Peningkatan Pencapaian Skor PPH (Pola Pangan Harapan)

89,5%. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Karawang : 88,22 Ton. Pendapatan Masyarakat Perikanan (Rp/Tahun) : Rp. 19.144.482

dengan Prosentase Rata-rata kenaikan 1,83 %/Thn. Pada tahun 2018, pencapaian index nilai tukar petani ditargetkan rata-rata sebesar 107,82

3


dan hanya tercapai rata-rata sebesar 102,00 (BPS Kabupaten Karawang th. 2018). Meskipun target Index nilai tukar petani tidak tercapai,

petani masih mengalami surplus. Harga yang diterima petani masih lebih besar dari harga yang dibayar oleh petani, dengan demikian tingkat

kesejahteraan petani masih lebih baik. Produktivitas Padi tahun 2019 sebesar 74,53 kw/ha.

• Bidang Pariwisata, Jumlah wisatawan 9.951.723 orang (Sudah mencapai target).

• Bidang Perhubungan, Untuk sasaran strategis pertama, rasio jaringan trayek kabupaten karawang karena realisasinya mencapai 63,63 %.

• Bidang Penanaman Modal, Jumlah nilai investasi berskala nasional 24.296. Jumlah penerbitan ijin 10.565 ijin.

• Bidang Kopersi dan UKM, Jumlah Penerimaan Manfaat Kredit Modal Usaha 49.418 penerima.

• Bidang Sosial, Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama

(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 971.655

• Bidang Perdagangan dan Industri, Persentase Peningkatan Pertumbuhan Industri Formal 1,5%. Persentase Peningkatan Pertumbuhan

Industri Non Formal 1,5%.

Misi Ketiga : “Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum” dengan tujuan mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi

pembangunan wilayah dengan sasaran Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum daerah dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Pada Tahun 2018 ini, Kabupaten Karawang, :

• Indeks ketentraman dan ketertiban umum 100% (Sudah mencapai target)

• Angka partisipasi Pilpres 80.07%.(Sudah mencapai target)

Misi Keempat : “Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari” dengan tujuan Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan sasaran

meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten Karawang dan Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni. Pada Tahun

2018 ini, Kabupaten Karawang :

• Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik 77,17%.

• Persentase Saluran Irigasi Kabupaten yang kondisinya baik 53,84 % (Sudah mencapai target).

• Rasio rumah layak huni 64.99% (Sudah mencapai target).

• Penanganan Sampah Perkotaan 45.60% (Sudah mencapai target).

4


• Indeks kualitas lingkungan hidup 47.89% (Sudah mencapai target).

Misi Kelima : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa” dengan tujuan Mewujudkan kemandirian desa dengan sasaran

Pengentasan Desa sangat tertinggal. Pada Tahun 2018 ini, Kabupaten Karawang :

• Indikator Penurunan persentase desa dengan status desa tertinggal 0 Desa (mencapai target)

IV. PENGHARGAAN YANG DIRAIH

1. Juara II tanding kelas SMPN putra (pencak silat) Tingkat Internasional

2. Runner up (meritz) Thailand International Mathematical Olimpiad

3. Juara III seni tunggal SMP Putra (pencak silat) Tingkat Internasional

4. Juara 3 (bronze medals) Thailand internetional mathematical olimpiad

5. Piagam Penghargaan Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional

6. Anugrah Penggiat Pendidikan Keaksaraan Tingkat Nasional - Pecepatan Penutasan Buta Aksara

7. Sekolah adiwiyata Nasional 2019

8. Finalis kategori Pengelola TPA/KB/SPS Tingkat Nasional

9. Finalis Kategori Pendidik berpestasi dan Berdedikasi Tk. Nasional

10. Juara 1( gold medals) taekwondo championship KAPOLRI CUP Tingkat Nasional

11. Juara 1 SANDI jambore nasional

12. Juara II SHORINJI kepo "Monas Cup" Tingkat nasional

13. Juara 2 silat indonesia pusaka open tingkat nasional

14. Juara II Kategori Penilik PAUD Berprestasi dan Berdedikasi Tk Nasional

15. Kabupaten Layak Anak Dengan Predikat Pratama

16. Sekolah Adiwiyata Nasional

5


17. Penghargaan Tanda Penghormatan Satyalancana Pembangunan

18. Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “ Sangat Baik “ Tahun 2019

19. Judo Juara Sea Games International

20. Juara Terfavorit Festival Tari dan Budaya Nusantara, Nusa Dua Bali

21. Juara terbaik 1 koreografi pencak silat Pencak Malioboro Festifal 6, Yogyakarta

22. Juara sabet terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional, TMII

23. Rekor Muri Festival Goyang Karawang Internasional

24. Juara ke-3 Destinasi Wisata Belanja Terfavorit Kementrian Pariwisata RI

25. Juara 1 Tingkat Nasional Qasidah LASQI, Maluku Ambon

26. Penghargaan dari Menteri Perdagangan untuk 3 (tiga) Pasar Tertib Ukur yaitu Pasar Cikampek I, Pasar Cikampek II dan Pasar Telagasari

6


INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Tataran Pengambil Kebijakan

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN LPPD TAHUN 2019

NO

ASPE

K

FOKUS

NO

IK

K

RUMUS/ PERHIT

UNGAN

CAPAIAN

KINERJA

JENISDATA

KETERANGAN

(TAHUN2019)

(1) (2

) (3) (4) (5) (

6

)

(7) (8) (9

) 1 KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM DAERAH

Peraturan ttg Ketertiban

Umum

1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya.

1. PERDA No.08 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

2. PERDA No.07 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

No.08 Tahun 2013

Tentang Retribusi Perizinan

Tertentu

3. PERDA Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Adak Dasar Hukum: PP Nomor 36 Th 2005 (psl.

112) Permen PUPR

No.5 Tahun 2016 tentang

IMB Pasal 52

2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB dibagi

jumlah rumah1 seluruhnya

Jumlah rumah ber IMB sd. akhir

Tahun 2019, sebanyak 210.761

unit.

Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2019, sebanyak 590.382

Unit.

35,69 % Dasar Hukum: PP Nomor 36 Th 2005 (psl. 112)

Permen PUPR

No.5 Tahun 2016 tentang

IMB Pasal 52

3 Keberadaan PERDA

tentang Ketertiban Umum

Ada/tidak

ada PERDA Ketertiban

Umum

Sebutkan dasar hukumnya,

PERDA Nomor: 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban, Kebersihan dan

Keindahan

Ada/tidak Dasar Hukum:

Permendagri no 121 Tahun 2018

tentang SPM

Trantibum psl 1 nomor 5

7


Peraturan ttg kependudukan

4 Pengurusan E-KTP Jumlah penduduk yang

sudah terekam dalam E- KTP

dibagi Jumlah

penduduk yang wajib ber- KTP

Jumlah penduduk yang sudah

terekam dalam EKTP

1.679.709

Jumlah penduduk yang wajib

berKTP

1.701.741

98,71 % Permendagri Nomor 69

Tahun 2014 tentang

Perubahan atas

Permendagri Nomor 9 Tahun

2011 tentang Pedoman

Penerbitan Kartu Tanda

Penduduk

Berbasis Nomor Induk

Kependudukan secara Nasional

5 Pengurusan KIA Prosentase Anak yang sudah

memiliki KIA

Jumlah Anak yang sudah

memiliki KIA

31.296

Jumlah Anak yang seharusnya

memiliki KIA

622.106

5,03 % Permendagri Nomor 2 Tahun

2016 tentang

Kartu Identitas Anak

Personil Satpol PP

(Kebijakan Ketersediaan

apparat Trantibum)

6 Rasio personil SatpoL

PP terhadap jumlah penduduk

Jumlah personil

Satpol PP pada akhir tahun 2019

dibagi 10.000 penduduk x

100%

Personil Satpol PP (PNS) pada

Tahun 2019, sebanyak = 182

orang

Penduduk pada akhir tahun 2019, berjumlah = 2.323.738

orang

0,78 per

10.000 penduduk

Dasar Hukum:

Permen No. 121 Tahun 2018

tentang SPM Trantibum Pasal

3

Kebijakan bidang

Penanganan

Bencana

7 Keberadaan PERDA tentang

Penangangan Bencana

Ada atau tidak ada PERDA

Penangangan Bencana

Apabila ADA:

Sebutkan dasar hukumnya.

PERDA Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

Ada Dasar Hukum: Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penangangan

Bencana

8


Peraturan tentang

Kebersihan Kabupaten

8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan

Kabupaten

Ada atau tidak ada PERDA

Kebersihan Kabupaten

Apabila ADA:

Sebutkan dasar hukumnya,

PERDA Nomor :

1. Peraturan Daerah Kabupaten

Karawang Nomor 9 Tahun 2017

tentang Pengelolaan Sampah;

2. Peraturan Bupati Karawang

Nomor 72 Tahun 2018 tentang

Kebijakan Strategi kabupaten

Karawang Dalam Pengelolaan

Sampah dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga;

3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 77 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawng


Pengelolaan Sampah.

Ada

Dasar Hukum: Peraturan

Pemerintah Nomor 81 Tahun

2012 tentang

Pengelolaan Sampah

2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PEMERINTAH, SERTA ANTAR

PEMERINTAHAN DAERAH

DALAM RANGKA

PENGEMBANGAN OTONOMI

DAERAH

Penyampaian laporan kepada

pemerintah

9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD

berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019,

Tepat atau tidak tepat

penyampaian sesuai jadwal

yang telah

ditetapkan oleh peraturan

perundangan

Bukti Pengiriman: LPPD Tahun2019 disampaikan

pada tanggal----2020 sesuai surat pengantar Nomor-------

tanggal------2020.

Tepat

Dasar Hukum: PP No. 13

Tahun 2019 tentang

LEPPD

Pasal 11 Penyampaian

laporan keuangan dan

kinerja

10 Ketepatan waktu

penyampaian Laporan keuangan dan

Laporan kinerja berdasarkan PP

8/2008

Tepat atau tidak

tepat penyampaian

sesuai jadwal yang telah

ditetapkan oleh

peraturan perundangan

Bukti Pengiriman:

- Laporan Keuangan 2019,disampaikan pada tanggal-----2020 sesuai surat pengantar Nomor-----tanggal-------2020

- Laporan Kinerja tahun 2019. Disampaikan pada tanggal-----2020 sesuai surat pengantar Nomor------- tanggal------2020

Tepat

Dasar Hukum:

Permendagri No.

13 Tahun 2006 Pasal 296 ayat 1

dan

9


Implementasi Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

11 Pemerintah Daerah yang Memiliki

Peraturan tentang Penerapan SPM

Ada atau tidaknya Peraturan

tentang penerapan SPM

1. Peraturan Bupati karawang

Nomor 51 Tahun 2019

tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan;

2. Peraturan Bupati Karawng

Nomor 52 Tahun 2019

tentang Penerapan dan

Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal Sub

urusan Kebakaran Daerah


nomor 53 Tahun 2019


Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal Bidang

Pendidikan;


Nomor 54 Tahun 2019


encapaian Standar

Pelayanan Minimal di Bidang

Sosial;


nomor 55 Tahun 2019


Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal Sub

Urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum;


Nomor 56 Tahun 2019

tentang Penerapa dan

Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal Bidang

Permukiman Rakyat;


Nomor 58 Tahun 2019


Ada

Dasar Hukum : PERMENDAGRI

No. 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan SPM

Pasal 15 dan 16

10


ASPEK

FOKUS

NO

IK

K

RUM

US/ PERHIT

UNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA

KETERAN

GAN (TAHUN2019)

Hubungan antar daerah

12 Kerjasama dengan daerah lain

Jumlah MOU yang masih

berlaku pertahun 2019

Jumlah MOU yang masih

berlaku pada tahun 2019,

sebanyak 52 MOU yang

terdiri dari:

MOU dengan Kejaksaan

Negeri Karawang tentang

kerjasama Kesepakatan

Bersama Penanganan

Masalah HukumBidang

Perdata dan Tata Usaha

Negara sebanyak 35 naskah

kesepakatan bersama

MOU dengan Badan Pusat

Statistik tentang kerjasama

bersama kestatistikan di Kab

Karawang

MOU dengan Direktorat

Jenderal Minyak tentang

kesepakatan bersama penyediaan dan

pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi

gas bumi untuk rumah

tangga di wilayah kabupaten karawang

52 MOU Sumber Hukum : PP No.28 Tahun

2018 tentang Kerjasama Daerah

Pasal 3

3 KESELARASAN ANTARA

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi

Pelaksanaan pembangunan

nasional dan daerah

13 Kesesuaian

prioritas pembangunan

Jumlah

prioritas pembangunan

daerah dibagi Jumlah

prioritas

pembangunan nasional2

Prioritas pembangunan daerah

(RKPD) mendukung prioritas

pembangunan nasional,

sebanyak5 prioritas.

Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5

Program/agenda prioritas.

100 % Sumber Hukum :

Lampiran Permenda

gri 38

Tahun 2018

tentang Pedoman

Penyusunan APBD

Tahun

2019,

11


ASPEK

FOKUS

NO

IK

K

RUM

US/ PERHIT

UNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA

KETERAN

GAN (TAHUN2019)

Kewenangan 14 Urusan wajib yang diselenggarakan

daerah

Jumlah urusan yang

dilaksanakan daerah dibagi

24 (Jumlah

urusan wajib di UU23/2014) X

100%

Urusan Wajib yang dilaksanakan

pada Tahun 2019 SEBANYAK 6

urusan.

6/24 x 100

25 %

Keuangan 15 Waktu penetapan PERDA APBD 2019

Tepat atau tidak tepat

waktu penetapan

PERDA APBD 2019

Apabila TEPAT:

Sebutkan dasar hukumnya.

PERDA Nomor : 1 Tahun 2018

tentang

APBD 2018. (Paling lambat

tanggal 31 Desember 2018).

Tepat

16 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan

keuangan daerah berdasarkan PP

58/2005

Ada atau tidak adanya

PERDA ttg pengelolaan

keuangan daerah

Apabila ADA:

Sebutkan legal formalnya.

PERDA Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

Ada

Dasar Hukum :

PP Nomor 58

Tahun 2005

tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Pasal 151) 17 Belanja untuk

pelayanan dasar

Jumlah

belanja untuk pelayanan

dasar dibagi

Jumlah total belanja X

100%

Total belanja pelayanan dasar

Rp. 2.147.513.512.420,00,-

Total belanja APBD Tahun 2019,

sebesar Rp.

4.987.193.761.184,-

43,06 % Dasar Hukum : Lampiran


2018 tentang Pedoman APBD

Tahun 2019

(hal.25)

18 Belanja untuk

urusan pendidikan

dan kesehatan

Jumlah

belanja untuk

kesehatan dan

pendidikan dibagi Jumlah

total belanja

X 100%

Belanja Pendidikan dan

Kesehatan APBD Tahun 2019,

Rp. 1.136.650.065.460

Total Belanja APBD tahun 2019,

sebanyak Rp 4.987.193.761.184

22,79 % Dasar Hukum : Lampiran


2018 tentang

Pedoman APBD Tahun 2019

(hal.25)

12


ASPEK

FOKUS

NO

IK

K

RUM

US/ PERHIT

UNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA

KETERAN

GAN (TAHUN2019)

Pelayanan Publik 19 Keberadaan PERDA

tentang Standar

Pelayanan Publik3sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan

Ada atau

tidak adanya

standar pelayanan

publik

Peraturan Daerah Kabupaten

Karawang Nomor 15 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten

Karawang Nomor 17 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan PerizinanTerpadu ;

Peraturan Bupati Karawang


Pelayanan Perizinan Secara

Elektronik;



Petunjuk Pelaksanaan

Penyelenggaraan Standar

Pelayanan Minimal Desa;



Pengembangan Sistem

Pelayanan Uji Kir Terpadu;

Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2018 tentang

Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat.

Ada

Dasar Hukum:

UU No 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik

(Pasal 20), dan PP. Nomor 96 Tahun

2012 tentang Pelaksanaan UU

No. 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik

(Pasal 27).

Kepegawaian 20 Ratio PNS terhadap penduduk

Jumlah PNS Kabupaten

dibagi jumlah penduduk

- Jumlah PNS Kabupaten tahun

2019 sebanyak = 10.942 orang

- Jumlah penduduk kabupaten

tahun 2019 sebanyak = 2.316.702 orang

0,47% Dasar Hukum :

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

(Pasal 56).

13


ASPEK

FOKUS

NO

IK

K

RUM

US/ PERHIT

UNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA

KETERAN

GAN (TAHUN2019)

21 Rasio PNS Memiliki Kualifkasi Pendidikan

Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk

Guru dan Tenaga

Tesehatan)

Jumlah PNS Memiliki

Kualifikasi Pendidikan

Tinggi Minimal D

III dibagi Jumlah PNS dikali 100%

Jumlah PNS Kabupatern tahun

2019 yang memiliki Kualifikasi

Pendidikan Tinggi Minimal DIII

(Diluar Guru dan Tenaga

Kesehatan)... 2.237 /3.086 orang

72,49 %

Dasar Hukum :

UU Nomor 5

Tahun 2014

tentang ASN (Pasal 62).

Kelembagaan 22 Penataan Perangkat Daerah

Jumlah pembentukan

Perangkat Daerah

berdasarkan PP

18/2016

Jumlah Perangkat Daerah, sbb:

Bagian (Setda) = 12 unit

Dinas = 22 unit

Badan = 5 unit

Kantor = 1 unit

Rumah Sakit = 1 unit

Lembaga Teknis lainya = 3 unit

Kecamatan/Distrik = 30

unit Jumlah Perangkat Daerah

= 61 unit)

61 unit Dasar Hukum : PP 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah

(Pasal 2 dan 3)

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN

DPRD

Produk peraturan perundangan

23 PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang ditetapkan

dalam tahun

2019

PERDA yang ditetapkan

dalam Tahun 2019, sebanyak

19 Perda ( Daftar terlampir)

19 PERDA Dasar Hukum:

Permendagri No 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan

Produk Hukum

Daerah psl 1 point 4

14


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA

KETERANGAN (TAHUN2019)

RAPERDA yang

diajukan tahun

berjalan

24 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019

Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun

2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan

tahun 2019

RAPERDA yang disetujui

tahun 2019, sebanyak

10 RAPERDA. Yaitu :

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 1 Tahun 2019

tentang Retribusi

Pengujian Kendaraan

Bermotor tanggal 14

januari 2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 2 Tahun 2019

tentang Pengelolaan

Penerangan Jalan

Umum tanggal 14

Januari 2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 3 Tahun 2019

tentang Izin

Penyelenggara Reklame

tanggal 8 Maret 2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 4 Tahun 2019

52,63 % Dasar Hukum:

Permendagri No 80

Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Pasal 16

ayat 1)

15


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


tentang Desa tanggal 12

Maret 2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 5 Tahun 2019

tentang Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah

Terhadap Pegawai

Negeri Bukan

Bendahara Atau Pejabat

Lain tanggal 9 Mei

2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 6 Tahun 2019

tentang Retribusi Jasa

Usaha tanggal 20 Mei

2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 7 Tahun 2019

tentang

Penyelenggaraan

Keolahragaan tanggal

23 Mei 2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

16


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


Nomor 8 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

Kabupaten Karawang

Tahun 2016-2021

tanggal 23 Mei 2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 9 Tahun 2019

tentang Fasilitasi

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekusor

Narkotika tanggal 14

Juni

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 10 Tahun 2019

tentang Pembentukan

Lembaga Penyiaran

Publik Lokal Sturada

17


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


Pangkal Perjuangan

tanggal 2 juli 2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 11 Tahun 2019

tentang

Penyelenggaraan

Kearsipan tanggal 2 Juli

2019;Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 12 Tahun 2019

tentang

Penyelenggaraan

Penanggulangan

Bencana tanggal 2 Juli

2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 13 Tahun 2019

tentang

Penyelenggaraan

Perpustakaan tanggal

14 Agustus 2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 14 Tahun 2019

tentang

Pertanggungjawaban

18


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


Pelaksanaan Angga ran

Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran

2019tanggal 16 Agustus

2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019

tanggal 28 Oktober

2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 16

Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020

tanggal 31 Desember

2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 17 Tahun 2019

19


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


tentang

Penanggulangan dan

Pengendalian Human

Immunodeficiency Virus

dan Acquired Immune

Deficiency Syndrome

tanggal 31 Desember

2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 18

Tahun 2019 tentang

Organisasi

Kemasyarakatan tanggal

31 Desember 2019;

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 19

Tahun 2019 tentang

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Pendidikan tanggal 31

Desember 2019

RAPERDA yang di

usulkan DPRD tahun

20


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


2019, sebanyak 24 RA

PERDA yaitu :

Raperda tentang

Perubahan Kedua Atas

Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun

2014 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu;

Raperda tentang

Penyelenggaraan

Penanggulangan

Bencana;

Raperda tentang

Penyelenggaraan

Perpustakaan;

Raperda tentang

Pencegahan dan

Penanggulangan Human

Immunodeficiency Virus

(HIV) dan Acquired

Immune Deficiency

Syndrome (AIDS);

Raperda tentang

Pembentukan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal

21


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


Sturada Pangkal

Perjuangan FM

Kabupaten Karawang;

Raperda tentang

Penyelenggaraan

Pendidikan;

Raperda tentang

Perubahan Atas

Peraturan Daerah

kabupaten Karwang

Nomor 9 Tahun 2009

tentang Penyerahan

Prasarana, Sarana dan

Utilitas Perumahan dan

Permukiman;

Raperda tentang

Penyelenggaraan

Kearsipan;

Raperda tentang

Perubahan Atas

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 4 Tahun 2011

tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan

Bangunan;

22


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


Raperda tentang

Pengarusutamaan

Gender;

Raperda tentang

Penyelenggaraan

Perhubungan;

Raperda tentang Desa

Wisata;

Raperda tentang Garis

Sempadan;

Raperda tentang

Perubahan Atas

Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 11 Tahun 2018

tentang Kerjasama

Daerah;

Raperda tentang

Pencabutan Peraturan

Daerah

Kabupaten Karawang

Nomor 8 Tahun 2013

tentang Izin Lokasi;

Raperda tentang

Pengelolaan Zakat;

23


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


Raperda tentang

Perlindungan Pekerja

Migran Daerah;

Raperda tentang

Perlindungan dan

Pemberdayaan Pelaku

Usaha Perikanan;

Raperda tentang

Penyelenggaraan

Ketentraman dan

Ketertiban Umum;

Raperda tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan dan

Belanaja daerah Tahun

Anggaran 2018;

Raperda tentang

Perubahan Anggaran

Pendapatan

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019;

Raperda tentang

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

24


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


Raperda tentang

Organisasi

Kemasyarakatan;

Raperda tentang

Fasilitasi Pencegahan

dan Penanggulangan

Narkotika dan

Psikotropika dan Zat

Adiktif Lainnya

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN

KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAKLANJUT

PELAKSANAAN

KEPUTUSAN

Keputusan DPRD yang

ditindaklanjuti

25 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.

Jumlah keputusan DPRD yang

ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah

keputusan DPRD yang

dihasilkan dalam tahun 2019 x 100%

Keputusan DPRD yang

ditindaklanjuti oleh DPRD

dalam tahun 2019, sebanyak

28 keputusan.

Keputusan DPRD dalam

tahun 2019, sebanyak

28 keputusan.

100 % Dasar Hukum:

Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah psl 1

point 9

6 EFEKTIVITASPROSES

PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH

KEPALA DAERAH BESERTA TINDAKLANJUT

PELAKSANAAN

KEPUTUSAN

Tindaklanjut

keputusan Walikabupaten

26 Keputusan kabupaten

yang ditindaklanjuti

Jumlah keputusan yang

ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan

walikabupaten dalam tahun 2019 x1 00%

Keputusan Bupati yang

ditindaklanjuti tahun 2019,

sebanyak 973 keputusan.

Keputusan Bupati tahun 2019

yang di usulkan, sebanyak 973 keputusan.

0 % Dasar Hukum:


Pembentukan Produk

Hukum Daerah psl 1 point 9

Tindaklanjut Peraturan

Walikabupaten

27 Peraturan kabupaten yang ditindaklanjuti

Jumlah Peraturan kabupaten yang

ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan

kabupaten dalam tahun

2019 x 100%

Peraturan Bupati yang

ditindaklanjuti tahun 2019,

sebanyak 67 Peraturan

Bupati.

Peraturan Bupati dalam

tahun 2019 sebanyak 67

Peraturan Bupati.

100 % Dasar Hukum:


Pembentukan Produk Hukum Daerah psl 1

point 5

25


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

PERDAyang dibatalkan

28 Jumlah PERDA yang dibatalkan

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah

PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk

dievaluasi x 100%

Perda yang dibatalkan,

sebanyak 0 , yang terdiri

dari:

Perda yang dikirimkan untuk

dievaluasi oleh Pemerintah

sebanyak 6 Raperda yaitu :

Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor;

Retribusi Jasa Usaha

Perubahan Atas Peraturan

Daerah kabupaten Karawang

Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

Kabupaten Karawang Tahun

2016-2021;

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran



2019;

Perubahan Anggaran



2019;

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

0 % Dasar Hukum:

Permendagri No 80

Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Pasal

128 s/d 156)

8 INTENSITASDAN EFEKTIVITASPROSES

KONSULTASIPUBLIK

ANTARAPEMERINTAHAN DAERAHDENGAN

MASYARAKATATAS PENETAPANKEBIJAKAN

PUBLIKYANGSTRATEGIS DANRELEVANUNTUK

DAERAH

PERDA tentang konsultasi publik

29 Ada atau tidaknya kegiatan konsultasi

publik

Ada atau tidaknya Peraturan Daerah Kabupaten


2017 tentang Keterbukaan

Infornasi Publik tanggal 29

Desember 2017;


Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten

Karawang tanggal 11 Maret

2019

Ada

Permenpan Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Forum Konsultasi Publik

Media informasi pemda yang

dapat diakses

oleh publik

30 Adanya media informasi pemda yang

dapat diakses oleh

publik (website Kabupaten, pos, bag

humas, leaflet/brosur)

Ada atau tidak ada media Informasi yang

ditetapkan dengan

Perkada

Apabila ADA,

Sebutkan Nama Medianya :

jdih.karawangkab.go.id

Ada

Sumber data dari Dinas Kominfo

26


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


Sebutkan Peraturan Bupati


2019

Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Kabupaten Karawang tanggal 11 Maret

2019 Karawangkab.go.id

9 TRANSPARANSI DALAM

PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN

PENYERAPAN DAU,DAK

DAN BAGI HASIL

Serapan dana

perimbangan

31 Dana perimbangan

yang terserap disbanding yang

direncanakan

Jumlah dana

perimbangan yang terserap dibagi jumlah

dana perimbangan x

100%

Dana perimbangan yang

terserap Tahun 2019 sebesar

Rp. 2.138.791.255.642

Dana perimbangan yang

direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar

Rp. 2.262.590.416.700

94,53 % % PP Nomor 55 Tahun

2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1

Nomor 8 (Dana

Perimbangan) Permendagri no 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah pasal 27

Alokasi Belanja

pada APBD dari DAU

32 Belanja Publik terhadap

DAU

Jumlah belanja publik

dibagi DAUx 100% Realisasi Belanja langsung

APBD tahun 2019, sebesar

Rp. 2.375.127.288.052

DAU Tahun 2019, sebesar

Rp. 1.325.136.134.000

179,24 % Permendagri no 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah pasal 36 ayat 3

AlokasiBelanja

padaAPBD

33 Belanja Langsung

terhadap total APBD

Total realisasi belanja

Langsung dibagi

APBDx100%

Total realisasi Belanja

langsung APBD tahun 2019,

sebesar Rp.

2.375.127.288.052 Total

realisasi Belanja APBD Tahun

2019, Sebesar Rp.

4.987.193.761.184

47,62 % Sumber data berasal dari

Realisasi Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

27


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


10 INTENSITAS,EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI

PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD DAN

PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH

Besaran Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

34 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan

dlm APBD (Realisasi)

Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan

APBD (realisasi) X 100%

PAD APBD (Realisasi) Tahun

2019, sebesar Rp.

1.356.345.814.910

Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019,

sebesar Rp. 4.678.958.402.056

28,99 % Sumber data berasal dari Realisasi Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

11 EFEKTIVITAS

PERENCANAAN, PENYUSUNAN,

PELAKSANAAN TATA

USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN

PENGAWASAN APBD

Kewajaran

Laporan Keuangan

(Lapkeu)

35 Opini BPK terhadap

LapKeu Daerah

Jenis opini BPK terhadap

Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun

terakhir

Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK RI Tahun 2018,

dengan opini: WTP

Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK RI Tahun 2019,

dengan opini: WTP

Opini tahun

2018 = WTP

Opini tahun

2019 = WTP

BesaranSILPA 36 Persentase SILPA thdp

total pendapatan

Besaran SILPA

dibagi jumlah

pendapatan x 100%

SILPA Tahun 2019, sebesar

Rp. 162.880.971.920

Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019,

sebesar Rp.

4.679.958.402.058

3,48. % Sumber data berasal dari

Realisasi Laporan

Pertanggung jawaban Keuangan (BPKAD).

Realisasibelanja 37 Persentase realisasi

belanja thdp anggaran belanja

Realisasi belanja dibagi

total anggaran belanja APBD X 100%

Realisasi belanja Tahun

2019, sebesar Rp.

4.672.971.900.655

Total Anggaran Belanja

dalam APBD Tahun 2019,

sebesar

Rp. 4.987.193.761.184

93,70 %

28


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


Pengawasan Inspektorat

Kabupaten

38 Persentase temuan BPKRI yang

ditindaklanjuti

Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan

akhir Tahun 2019

Temuan BPK RI yang

ditindaklanjuti sampai

dengan Tahun 2019,

sebanyak

783 temuan.

Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019

sebanyak 1008 temuan.

77,68 % Sumber data dari Inspektorat. Data

merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang

sudah ditindaklanjuti.

12 PENGELOLAANPOTENSI

DAERAH

Peta potensi

daerah

39 Persentase realisasi

PAD 2019 terhadap

potensi PAD4

Jumlah realisasi PAD

2019 dibagi dengan

potensi PAD X100%

Realisasi PAD Tahun 2019,

sebesar

Rp.1.356.345.814.910

Potensi PAD pada APBD

Tahun 2019

APBD Rp 1.114.831.000.000

121.66 % Sumber data dari BPKAD

(target tahunan dalam

RPJMD)

40 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD

dibagi PAD tahun lalu x 100%

(PAD 2019-PAD 2018):

PAD 2018 X100%

Total PAD pada Tahun 2019

sebesar

Rp. 1.356.345.814.910,25

Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.169.569.261.195,82

15,97 % Sumber data dari BPKAD

13 TEROBOSAN/INOVASI BARU DALAM

PENYELENGGRAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Penghargaan 41 Penghargaan dari pemerintah yang

diterima oleh Pemda

dalam tahun 2019.

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang

diterima oleh Pemerintah

Daerah dalam Tahun 2019

Penghargaan yang diterima,

sebanyak 39 buah yang

terdiri dari

1) Kabupaten Sehat (Predikat

Wistara)

2) Desa Sadar Hukum

3) Kerjasa Antar Daerah

4) Dst .

39 Penghargaan

Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat

Daerah yang menerima

penghargaan

Pengadaan

barang dan jasa

42 Keberadaan

E-procurement

Ada/Tidak Apabila ADA

Sebutkan Penerapan

Eprocurement mulai operasi

pada bulan Januari tahun

2011

Ada

Sumber data dari ULP.

Data berupa proses E- procurement

29


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

JENISDATA


Daya saing daerah

43 Jumlah persetujuan investasi

Jumlah ijin investasi dalam tahun 2019

Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak

4.673 ijin

4.673 ijin PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin

Berusaha Terintegrasi psl 18 (PMDN dan PMA)

30

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN (IKK III)

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSANWAJIB

1 Pendidikan 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan

PAUD 46.145/87.860 x 100%

Jumlah anak usia 5-6 tahun pada

kabupaten yang bersangkutan

52,52 % Dasar Hukum: Permendikbud No 32 Tahun

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan (Pasal 6 Ayat 1

huruf a),

2 Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

bidang pendidikan anak usia dini,

kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini

Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan

sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD

179/5.637 x100% Jumlah Pendidik PAUD

3,18 % UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen psl 8 sd 13

3 Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Terakreditasi

Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

yang terakreditasi

332/ 1.579x100% Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

21,03 % PP Nomor 17 Tahun

2010 tentang

Pengelolaan Penyelenggaraan

Pendidikan psl 12

4 Penduduk yang berusia> 15 tahun melek huruf

(tidak buta aksara)

Jumlah Penduduk usia 15 thn keatas dapat

baca tulis

1.702.676 / 1.718.334 x100% Jumlah penduduk usia 15th

keatas

99,09 %

5 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12

tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan

dasar

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang

sudah tamat atau sedang belajar di

sekolah dasar

236.519 /241.649 x 100 %

Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan

97,88 %

Dasar Hukum:

Permendikbud No 32 Tahun

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan (Pasal 6 Ayat 1 huruf b),


tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama



sekolah menengah pertama

91,55 %

Dasar Hukum:

Permendikbud No 32 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Pelayanan Minimal

31


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

91.159 / 99.578 x 100 %

Jumlah anak usia 13-15 tahun pada

kabupaten yang bersangkutan

Pendidikan (Pasal 6 Ayat 1

huruf b),

7 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah putus sekolah pd

tingkat & jenjang SD/MI 178 / 254.854 x100%

Jumlah siswa pd tingkat yg

sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya

0,07 %

8 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah putus sekolah pd tingkat& jenjang SMP/MTs

61 / 105.008 x 100%

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pd tahun ajaran

sebelumnya

0,06 %

9 Persentase pendidik pada jenjang sekolah

dasar yang memiliki ijazah diploma empat

(D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik

Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar

yang memiliki Ijazah

(D IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan Sekolah Dasar

4.840 / 8.796 x100% Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar

55,03 % UU Nomor 14 Tahun

2005 tentang Guru dan

Dosen psl 8 sd 13

10 Persentase pendidik pada jenjang sekolah

menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan

sertifikat pendidik

Jumlah Pendidik Jenjang Menengah

Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru

Pendidikan Menengah Pertama 1.414 / 3.284 x100%

Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama

43,06 % UU Nomor 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen psl 8 sd 13

11 Persentase SD dan SMP Terakreditasi Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi

1.071 / 1.079 x100% Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP

99,26 % PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Penyelenggaraan

Pendidikan psl 12

32


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

12 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI

40.973 / 41.159 x100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada

jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya

99,55 %

13 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs

34.955 / 35.414 x100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada

jenjangSMP/MTs pada tahun

ajaran sebelumnya

98,70 %

14 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang

SMP/MTs 39.077 / 40.973 x 100%

Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI

tahun ajaran sebelumnya

95,37 %


tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam

pendidikan kesetaraan



pendidikan kesetaraan

13.096 / 159.205 x 100 %

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan dasar dan

menengah pada kabupaten yang bersangkutan

8,23 % Dasar Hukum:

Permendikbud No 32 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan (Pasal 6 Ayat 1 huruf c),

2 Kesehatan 16 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk

Jumlah daya tampung rumah sakit

rujukan

2.599/2.353.915 x 100 %

Jumlah Penduduk di Kabupaten

0,11 %

Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas

Kesehatan (RS milik Pemda

dan Swasta ????)

17 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten

yang terakreditasi Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi

minimal tingkat utama

21 / 21 x 100 %

Jumlah RS di Kabupaten

100 % UU Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit psl 40

(RS Milik Pemda)

33


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

18 Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah

Penduduk Kabupaten Jumlah Tenaga kesehatan

5.895 / 2.353.915 x 100%

Jumlah Penduduk Kabupaten

0.25 % Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan psl 11

(Tenaga Kesehatan PNS dan non PNS ???)

19 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan

kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

44.535 / 45.032 x 100 %

Jumlah ibu hamil di Kabupaten

98,90 % Permenkes Nomor 4 Tahun

2019 tentang Standar Pelayanan Minimal

Kesehatan psl 2 ayat 3

20 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Jumlah ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan persalinan

43.939/ 42.985 x 100 %

Jumlah ibu bersalin di Kabupaten

102,22 % Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar

Pelayanan Minimal Kesehatan psl 2 ayat 3

21 Persentase bayi baru lahir mendapatkan

pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang

mendapatkan layanan kesehatan

sesuai standar

44.047 / 40.938 x 100 %

Jumlah bayi baru lahir diKabupaten

107,59% Permenkes Nomor 4 Tahun

2019 tentang Standar


22 Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai

standar Jumlah balita yang mendapatkan

layanan kesehatan sesuai standar

135.643 / 161.496 x 100 %

Jumlah balita di Kabupaten




23 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

Jumlah anak usia pendidikan dasar

yang mendapatkan layanan

kesehatan sesuai standar

77.442/80.393 x 100 %

Jumlah anak usia pendidikan dasar di

Kabupaten


Pelayanan Minimal


34


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

24 Persentase orang usia 15-59 tahun

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Jumlah orang usia 15-59 tahun yang

mendapatkan skrining kesehatan

sesuai standar

62.235/ 1.492.130 x 100 %

Jumlah orang usia 15-59 tahun di

kabupaten




25 Persentase warga negara usia 60 tahun ke

atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Jumlah warga negara usia 60 tahun

yang mendapatkan skrining


148.231 / 291.281 x 100 %

Jumlah orang warga negara usia 60

tahun di Kabupaten




26 Persentase penderita hipertensi yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

Jumlah penderita hipertensi yang

mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar

116.345 / 606.949 x 100 %

Jumlah penderita hipertensi di

Kabupaten




27 Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

Jumlah penderita Diabetes Mellitus

yang mendapatkan pelayanan


37.346 / 149.537 x 100 %

Jumlah penderita DM di Kabupaten



28 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah penderita ODGJ yang


sesuai standar

1.404 / 3.295 x 100 %

Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten




35


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

29 Persentase orang terduga TBC mendapatkan

pelayanan TBC sesuai standar Jumlah penderita TBC yang


sesuai standar

8.843 /20.783 x 100 %

Jumlah penderita TBC di Kabupaten




30 Persentase orang dengan resiko terinfeksi

HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi

HIV yang mendapatkan pelayanan

deteksi dini HIV sesuai standar

18.793 / 50.432 x 100 %

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi

HIV di Kabupaten

37.26 % Permenkes Nomor 4 Tahun



31 Persentase Desa/kelurahanUniversal Child

Immunization(UCI)

Jumlah Kelurahan UCI

300 / 309 x 100% Jumlah Seluruh Kelurahan

97.09 % Perpres Nomor 59 Tahun

2007 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan

32 Presentase Balita Gizi Buruk dan Stunting yg

mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan

Jumlah balita gizi buruk dan stunting

mendapat perawatan disarana Pelay. Kes. Disatuwil Kerja pd kurun wkt tertentu

------------------------------------------------

x100% Jumlah seluruh balita gizi buruk

dan stunting yang ditemukan Disatu wilayah kerja dalam waktu yang

sama

289/289

(100%)

Perpres Nomor 59 Tahun

2007 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan

33 Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatuwil. Kerja selama 1thn

199 / 199 x 100 %

x100%

Jumlah penderita DBD yang ditemukan

100 % Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang

Penanggulangan Penyakit Menular psl 4 ayat 4

36


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

disatu wilayah dalam Kurun wkt yang

sama

34 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran

Hidup

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

45 / 44.489 x 100.000

Jumlah Ibu Melahirkan 0.10 %


2007 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

3 Pekerjaan Umum

dan Penataan

Ruang

35 Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi

mantap (baik dan sedang)

1.812,12 / 1.937,53 x 100% Panjang seluruh jalan Kabupaten

didaerah tersebut

93,53%

Pembilang dan Penyebut

berasa ldari Dinas

Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh

panjang jalan)

36 Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di

rehabilitasi/direkonstruksi

Panjang jalan Kabupaten yang

direhabilitasi/direkonstruksi 12,342 / 1.937,53 x 100%

Panjang Jalan Kabupaten yang

seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi

9,84 %

PP nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan psl 97 ayat 3

37 Persentase luas kawasan permukiman rawan

banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan

Kabupaten

Luas kawasan permukiman rawan banjir

yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan

Kabupaten (ha)

0,147 KM2 / 17,83 KM2 x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir

di WS Kewenangan Kabupaten (ha)

0,82 %

38 Persentase luas kawasan permukiman

sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan

akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan

Kabupaten

Luas kawasan permukiman sepanjang

pantai rawan abrasi, erosi dan akresi

yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan

Kabupaten (m) 3 KM / 20 KM x 100 %

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan

Kabupaten (m)

15 %

37


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

39 Persentase jumlah rumah tangga yang

mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan

jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten

Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah

tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.

581.618 / 754.792 x 100 %

Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.

77,06 % Permen PU PR Nomor 29

Tahun 2018 tentang SPM Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat psl 5 ayat 2

40 Persentase jumlah rumah yang memperoleh

layanan pengolahan air limbah domestik

Jumlah rumah yang memiliki akses

pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah

di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya

diolah di IPALD 457.633 / 590.382 x 100 %

Jumlah rumah di Kabupaten

77.51 %

Permen PU PR Nomor 29


Perumahan Rakyat psl 5 ayat 2

41 Persentase tenaga operator/teknisi/analisis

yang memiliki sertifikat kompetensi

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang

terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan

operator dan teknis/analis

40/ 40 x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan

teknis/analis di wilayah Kabupaten

100 %

UU no 2 Tahun 2017

tentang Jasa Konstruksi psl 17

42 Persentase proyek yang menjadi kewenangan

pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Jumlah proyek yang menjadi

kewenangan pengawasannya yang

terjadi kecelakaan konstruksi --------------- x 100%

Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya

................%

Permen PUPR Nomor 21

Tahun 2019 tentang

Pedoman Manajemen Keselamatan Konstruksi

43 Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah rumah tangga bersanitasi

452.453 / 754.792 x 100% Jumlah seluruh rumah tangga

59,94 % Peraturan Presiden Nomor

185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi

44 Rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

587.792 / 754.792 x 100%

77,87 % Peraturan Presiden Nomor

185 Tahun 2014 tentang

38


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah seluruh rumah tangga Percepatan Penyediaan Air

Minum dan Sanitas

45 Kawasan Kumuh Luas kawasan kumuh

27,5 / 63,89 x 100 %

• Luas Wilayah

43,04 % PP Nomor 88 Tahun 2014

tentang Pembinaan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman

46 Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah

Luas ruang terbuka hijau

140,62 Ha / 215,02 x 100%

Luas wilayah

65,40 % Undang-undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang

47 Persentase luas daerah irigasi kewenangan

kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

Luas irigasi kewenangan kabupaten yang

dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),

direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara

(ha) di tahun eksisting 8.957 / 9.792 x 100 %

luas daerah irigasi kewenangan kabupaten

91,47 %

4 Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman

48 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni

bagi korban bencana kabupaten • Jumlah unit rumah korban bencana yang

ditangani pada tahun n

• 0 / 24 x 100 %

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan

ditangani pada tahun n

0 % Permen PU PR Nomor 29


Perumahan Rakyat psl 10

ayat 2

49 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program

pemerintah kabupaten

• Rumah Tangga Penerima Fasilitasi

Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah

Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima

Penyediaan Rumah Layak Huni

• 0 / 0 x 100 %

• Jumlah total rumah tangga terkena

relokasi program Pemerintah Daerah

100 %

Permen PU PR Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat psl 10

ayat 2

39


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

yang memenuhi kriteria penerima

pelayanan

50 Persentase kawasan permukiman kumuh

dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani

Luas kawasan permukiman kumuh dibawah

10 ha yang ditangani (ha)

46,5 / 63,18 x 100 %

• Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha

73,60%

Permen PU PR nomor 2

tahun 2016 tentang

Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh psl 15

51 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni

2.254 / 590.382 x 100 %

Jumlah total unit rumah Kabupaten

0,38%

Permen PU PR nomor 2 tahun 2016 tentang

Penanganan Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh

52 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU

2.533 x 24.584 100 %

Jumlah unit rumah kabupaten

10,30 % UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman

53 Rumah layak huni Jumlah rumah layak huni

588.128 / 590.382 x100% Jumlah seluruh rumah diwilayah pemda

ybs.

99,62 %

5 Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat

54 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Jumlah pengaduan yang ditangani 51 / 51 x 100 %

Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk

100 %

Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang SPM

Trantibum Linmas

55 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Perda/Perkada yang memuat

sanksiyang ditegakkan 6 / 6 x 100%

Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi

100 %

Permendagri nomor 121

tahun 2018 tentang SPM Trantibum Linmas

56 Jumlah warga negara yang memperoleh

layanan informasi rawan bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh

layanan informasi rawan bencana 18.027 orang


tahun 2018 tentang SPM Bencana Daerah psl 3

57 Jumlah warga negara yang memperoleh

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

18.027 orang


tahun 2018 tentang SPM Bencana Daerah psl 3

40


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

58 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban

bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi

korban bencana

3.365 orang Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang SPM

Bencana Daerah psl 3

59 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan

terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas

Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di

kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk

dan/atau di bawah pembinaan Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

100 / 272 x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten

36,76 %

Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang SPM

Kebakaran psl 3

60 Waktu tanggap (response time) penanganan

kebakaran

Waktu tanggap (response time)

penanganan kebakaran 15-30 menit


tahun 2018 tentang SPM Kebakaran psl 3

61 Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS

5 / 182 x 100 %

Jumlah Personil Satpol PP

2,75 %

PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP psl 9

6 Sosial 62 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan

gelandangan pengemisyang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan

gelandangan pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti

3.268 / 13.131 x 100 %

Populasi penyandang disabilitas terlantar,

anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis

24,89 % Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM Bidang

Sosial Prov/Kab Kabupaten

psl 26

41


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

63 Persentase korban bencana alam dan sosial

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

kabupaten

Jumlah korban bencana alam dan sosial

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran

6.018 / 6.018 x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial

di daerah Kabupaten yang membutuhkan

perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat

bencana daerah Kabupaten

100 %

Permensos Nomor 9 Tahun

2018 tentang SPM Bidang Sosial Prov/Kab Kabupaten

psl 26

64 Persentase rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar

dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan

gepeng

Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai

standar 1 / 39 x100%

Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan

gepeng

2.56 %

Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM Bidang

Sosial Prov/Kab Kabupaten psl 42

65 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng

yang direunifikasi dengan keluarga

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng

yang direunifikasi dengan keluarga 31 / 39 x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga

79,49 %

Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM Bidang

Sosial Prov/Kab Kabupaten psl 34

66 Persentase pekerja sosial professional dan/atau

TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan

Jumlah pekerja sosial profesional dan

atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada

1.277 / 3.268 x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar,

anak terlantar, lanjut usia terlantar dan

gepeng yang dibina

39,08 %

Permensos Nomor 9 Tahun

2018 tentang SPM Bidang Sosial Prov/Kab Kabupaten

psl 40

7 Tenaga Kerja 67 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang

mengacu ke rencana tenaga kerja

Jumlah kegiatan keseluruhan yang

dilaksanakan yang mengacu ke RTKD 27 / 3.042 x 100%

Jumlah kegiatan keseluruhan yang

dilaksanakan di Kabupaten

0,89 %

PP Nomor 15 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Perencanaan Naker

42


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

68 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat

Kompetensi

Jumlah tenaga kerja yang memiliki

sertifikat kompetensi 1.314 / 214.760 x 100%

Jumlah tenaga kerja keseluruhan

0.61 %

Permenaker Nomor 2

Tahun 2016 tentang Standarisasi Kompetensi

Kerja Nasional

69 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)

159.186.823,5 / 214.760 Jumlah tenaga kerja

74,123.13 %

70 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata

kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta

BPJS Ketenagakerjaan).

Jumlah Perusahaan yang menerapkan

tata kelola kerja yang layak 2.693 / 2.693 x 100%

Jumlah Perusahaan

100 %

UU Nomor 13 Tahun 2003

tentang Tenaga Kerja psl 50, psl 67 – 101,

71 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan

(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten

Jumlah pencaker (pencari kerja) yang

ditempatkan 36.380 / 42.558 x 100%

Jumlah pencaker yang terdaftar

85,48 %

Permenaker Nomor 39

Tahun 2016 tentang Penempatan Naker

72 Persentase perselisihan hubungan industrial

yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama

oleh Mediator Hubungan Industrial

Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial

yang diselesaikan Melalui Perjanjian

Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial

54 / 139 x 100% Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial

38,85 %

Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

73 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi

Jumlah Instruktur Bersertifikat

Kompetensi 4 / 13 x 100%

Jumlah Instruktur

30,77 %

PNS dan non PNS

74 Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang

memiliki perizinan

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang

memiliki perizinan

107 / 107 x 100% Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja

100 %

Permenaker Nomor 17

tahun 2016 tentang Tata

Cara Pendaftaran dan Perizinan LPK psl 3

8 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

75 Persentase ARG pada belanja langsung APBD Jumlah ARG pada blanja langsung APBD

21.885.201.900 / 2.552.623.854 x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD

0,85 %

Permendagri Nomor 15

Tahun 2008 tentang

43


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Anak

Pedoman

Pengarusutamaan Gender

76 Persentase anak korban kekerasan yang

ditangani instansi terkait Kabupaten

Jumlah anak (penduduk usia kurang dari

18 tahun) korban kekerasan yang

ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi

55 / 798.256 x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari

18 tahun)

0,01 %

UU nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak

(psl 15, psl 20

77 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk

perempuan)

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan

78/1.139.317 x 100.000 Jumlah penduduk perempuan

0,01 % UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga

78 Persentase korban kekerasan perempuan yang

terlayani

Jumlah korban kekerasan terhadap

perempuan yang terlayani 78 / 78 x 100%

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan

100%


tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga psl 13

79 Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah partisipasi Angkatan kerja

perempuan 333.935 / 369.982 x 100%

Jumlah angkatan kerja perempuan

90,26%

9 Pangan 80 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya

cadangan beras dan atau jagung sesuai

kebutuhan)

Jumlah cadangan pangan

269.825.887 / 304.409.678 x 100%

Jumlah kebutuhan pangan

88,64 %


tentang Pangan psl 27

81 Tersedianya infrastruktur pergudangan dan

sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan

GBB Pangulah Utara GBB Adiarsa GBB Palumbonsari GSP Tegalwaru GSP Jatiragas GSP Purwasari I GBB Purwasari II GSP Cikarang GBB Amansari KWT Asih Munggaran Poktan Berkah Jaya Poktan Ganda Mekar

Ada


2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang

Kebutuhan Pokok Dan

Barang Penting

44


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Poktan Srimulya II Poktan Sari Jaya Poktan Sri Asih Poktan tani Bakti Poktan Karya Jati KWT Silih Asih

10 Pertanahan 82 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai

dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi

dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi

183.591,29 m2 / 13.824,493 m2 x 100%

seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi

1,33 % Permen Agraria TR BPN

Nomor 5 Tahun 2015

tentang Izin Lokasi psl 9

83 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

Jumlah penetapan tanah untuk

pembangunan fasilitas umum

0/0 x 100%

Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

100 % UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

bagi Pembangunan

Kepentingan Umum

84 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.

Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai

dengan peruntukannya di atas izin lokasi

183.591.29m2 / 13.824.493m2 x 100%

Luas izin lokasi yang diterbitkan

1,33 % Permen Agraria TR BPN Nomor 5 Tahun 2015

tentang Izin Lokasi psl 2

ayat 1

85 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL)

yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah

Absentee

Jumlah luas Tanah Obyek Landreform

(TOL);

0/0 (todak ada tanah absentee) x 100%

Jumlah penerima tanah obyek

landreform

100 % PP Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Penetapan dan Pendayagunaan Tanah

Terlantar pasal 5

86 Luas lahan bersertifikat Luas lahan bersertifikat di suatu daerah

2.046.954 / 17.232.523,07x 100 %

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat

di suatu daerah

11,86 % PP Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah Psl 31

87 Tersedianya tanah untuk masyarakat. Luas tanah yang telah dimanfaatkan

berdasarkan Izin Membuka Tanah

0/0 x 100%

100 % PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Psl 13

45


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Luas Izin Membuka Tanah yang

diterbitkan

88 Penangan sengketa tanah garapan yang

dilakukan melalui mediasi

Jumlah sengketa tanah garapan yang

ditangani

12 / 12 x 100%

jumlah pengaduan sengketa tanah

garapan

100 % Permen Agraria Nomor 11

Tahun 2016 tentang

Penyelesaian Kasus Pertanahan psl 37

11 Lingkungan Hidup 89 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kabupaten

1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air

(30%)

2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara (30%)

3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)

40,22

68,58

38,13

47,89

Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor

115 Tahun 2003 tentang Penentuan Status mutu air,

dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 45 Tahun 1997

tentang Indeks Standar Pencemaran udara

90 Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah

Kabupaten

Total Vol sampah yang dapat ditangani

471.272/1.033.404 x 100%

Total vol timbunan sampah Kabupaten

45.60 % PP Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah

91 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten

Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan

Pemerintah Kabupaten

7/41 x 100%

Usaha dan/atau kegiatan dilakukan

pemeriksaan

17,07 % UU Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH pasal 63

ayat 1 huruf o

12 Administrasi

Kependudukan

dan Catatan Sipil

92 Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang

Mempunyai Akte Kelahiran

Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun

yang memiliki akte kelahiran

601.140/671.756 x 100%

Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun

89.49 % UU Nomor 24 Tahun 2013

tentang Administrasi

Kependudukan psl 27

46


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

93 Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke

atas yang mempunyai KTP Elektronik

Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke

atas yang memiliki KTP

1.630.034/1.701.741 x 100%

Jumlah penduduk 17 tahun ke atas

95,79 % UU Nomor 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan psl 63

13 Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

94 Persentase pengentasan desa tertinggal

Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun

berdasarkan Indeks Desa Membangun per

tahun

21/33 x 100%

Jumlah desa tertinggal (perawal thun n)

63,64 % Permen Desa PDTT nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa psl 9 dan 18 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016

95 Persentase peningkatan status desa mandiri

Jumlah desa tertinggal yang memenuhi

kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan

Indeks Desa Membangun per tahun

55/203 x 100%

Jumlah desa berkembang (perawal tahun n)

27,09 % Permen Desa PDTT nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa psl 9 dan 18, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016

96 PKK aktif Jumlah PKK aktif

6.809/6.809 x 100 %

Jumlah PKK

100 % Perpres No 99 Tahun 2017

tentang Gerakan PKK

97 Posyandu Jumlah Posyandu Aktif

2.021/2.021 x 100 %

Total Posyandu

100 %

14 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga

Berencana

98 TFR (Angka Kelahiran Total)

Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-49 tahun)

12.223 / 523.800 x 100

Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -49 tahun)

0,02

99 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-19 tahun)

187.957 / 91.785

2,05 kelahiran

47


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -19

tahun)

100 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern

(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Jumlah peserta KB Aktif Modern

387.644 / 523.800 x 100%

Jumlah Pasangan Usia Subur

74.01 %

101 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (unmet need)

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak

terlayani 56.151 / 523.800 x 100%

Jumlas Pasangan Usia Subur

10,72 %

15 Perhubungan 102 Rasio konektivitas Kabupaten

Rasio konektvitas Kabupaten 1,56

103 Kinerja lalu lintas Kabupaten V/C Ratio di Jalan Kabupaten

0.77

16 Komunikasi dan

Informatika

104 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Jumlah PD yang terhubung dengan akses

internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

30/62 x 100%

Jumlah PD

48,39 %

105 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan

terintegrasi

6/10 x 100%

Jumlah Layanan Publik

60 %

106 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui

kebijakan dan program prioritas pemerintah

dan pemerintah daerah kabupaten

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui

kebijakan dan program prioritas pemerintah

dan pemerintah daerah kabupaten

189.345 / 2.323.738 x 100%

Jumlah penduduk

8.15 %

107 Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah

terkait implementasi e-government

Tersedianya peraturan daerah atau

peraturan kepala daerah terkait

Tersedia

48


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

implementasi egovernment

Perda No.16/2018 tentang Penyelenggaraan SPBE

108 Persentase ASN pengelola TIK yang

tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo

Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi

Kompetensi

4/5 x 100%

Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi

80 %

17 Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

109 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya

berdasarkan RAT, volume usaha dan asset

200 /1.595 x 100%

Jumlah seluruh koperasi

12,54 % Permenkop Nomor 9 tahun

20018 tentang Penyelenggaraan dan

Pembinaan Koperasi psl 146 dan 147

110 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi

wirasausaha

Jumlah usaha mikro yang menjadi

wirausaha

2.457

---------------- x 100%

35.726

Jumlah usaha mikro keseluruhan

6,88 %

111 Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi

produk usaha

Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk

usaha

3.093

---------------- x 100%

35.726

Jumlah usaha kecil keseluruhan

8,66 %

112 Koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif

1.086

------------------ x 100%

68,09 %

49


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.595

Jumlah seluruh koperasi

18 Penanaman

Modal

113 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Presentase Peningkatan Investasi

= 24.296 − 20.023

20.023

= 21

121,34 %


tentang Penanaman Modal

19 Kepemudaan dan Olahraga

114 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Jumlah pemuda (1630 tahun) yang berwirausaha di kabupaten

470 /562.612 x 100%

Jumlah pemuda (umur 1630 tahun) di kabupaten

0,08 %

UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan psl

17

115 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial

kemasyarakatan

Jumlah pemuda (1630 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi

kepemudaan dan organisasi social

kemasyarakatan di kabupaten 26.386 / 562.612 x 100%

jumlah pemuda (umur 1630 tahun) di kabupaten

4,69 %

UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan psl

40

116 Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event

olahraga nasional dan internasional 38 68

117 Presentase Jumlah pelatih olah raga yang

memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan

Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki

Kompetensi di satuan Pendidikan 92 / 660 x 100%

jumlah Pelatih Olah Raga yang

seharusnya Memiliki Kompetensi

13,94 %

20 Statistik 118 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Jumlah OPD yang menggunakan data

statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

62 / 62 x 100%

jumlah OPD

100 %

119 Persentase OPD yang menggunakan data

statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Jumlah OPD yang menggunakan data

statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

62 / 62 x 100%

Jumlah OPD

100 %

50


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

21 Persandian 120 Tingkat keamanan informasi pemerintah Jumlah nilai per area keamanan

informasi (206 : 5) x 100%

Jumlah area penilaian

4120 %

ISO/IEC 27001 tentang

SMKI

22 Kebudayaan 121 Terlestarikannya Cagar Budaya

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

417/417 x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata

100 %


tentang Cagar budaya psl 3

122 Penyelenggaraan festifal seni & budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni

dan budaya 99 kali

23 Perpustakaan 123 Nilai Budaya Baca Nilai budaya baca

44,37

UU No 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan psl 8 dan psl 48

124 Persentase naskah kuno dan koleksi budaya

etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan

x = a′+b′/a+b × 100%

x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan a' = naskah

kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks) b' = koleksi budaya etnis nusantara yang

dikelola dan dilestarikan (eks)

a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di

wilayahnya (eks) b = koleksi budaya etnis nusantara yang

tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di

wilayahnya (eks) 1. Naskah Ciranggon 4 naskah

2. Naskah Cikampek Pusaka 1 naskah 3. Naskah Gempol Kolot 1 naskah

4. Naskah Wadas 2 naskah 5. Naskah Sukaharja 1 naskah

6/6 x 100 %

100 %

UU No 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan psl 10

125 Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah

12.524/21.637 x 100% Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di

perpustakaan daerah

57,88%

UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan psl 8

51


NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

CAPAIAN

KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

24 Kearsipan 126 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U

43/2009)

1. T = (a + i + s + j)/4

T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah

dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah

dibuatkan daftar arsip s = persentase

arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

80+95+80+5=65%

4

65 %


tentang Kearsipan

127 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip

sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

untuk kepentingan negara, pemerintahan,

pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

T = (m + b + g + a + c + i)/6

T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan

pertanggungjawaban

m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK

b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip

dari bencana dengan NSPK

g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah

provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah

Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan

autentikasi arsip statis dan arsip hasil

alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan

pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan

penerbitan izin penggunaan arsip yang

bersifat tertutup dengan NSPK 70+80+0+80+90+90= 68.33%

6

68.33 %


tentang Kearsipan

52


25 Kelautan dan Perikanan

128 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten

(sumber data: one data KKP)

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data:

one data KKP) Budi Daya 44.477,89 Ton

Tangkap 8.981,98 Ton

53.459,87

Ton

Sumber data dari Dinas KKP

129 Persentase Tempat Pelelangan Ikan

yang operasional

Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang

Operasional

11/13 x 100 %

Jumlah Tempat Pelelangan Ikan

84,62%

Permen KKP Nomor 26

Tahun 2016 tentang Pedoman PD Bidang

KKP Psl 18

26 Pariwisata 130 Persentase pertumbuhan jumlah

wisatawan mancanegara per kebangsaan

(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah

wisatawan tahun n1)

1,126 - 820

x 100 %

820

Jumlah wisatawan tahun n1

.37,31 %

131 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke

kabupaten

(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah

wisatawan tahun n1)

9.951.723 - 7.975.473

x 100%

7.975.473

Jumlah wisatawan tahun n1

124,78 %

132

Tingkat hunian akomodasi

Jumlah kamar yang terjual

6.800

x 100%

6.800

Jumlah kamar yang tersedia

100 %

133 Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB harga berlaku

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor

pariwisata

146.906.661.373,00

0,007 %

53


x 100%

217.000.000.000.000,00

Jumlah total PDRB

134 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD


pariwisata

146.906.661.373,00

x 100%

1.335.353.962.130.25,00

Jumlah total PAD

7,48

%

27 Pertanian 135 Produktivitas pertanian per hektar

per tahun

Jumlah produksi pertanian pangan per

hektar per tahun

1.409.790,66/189.150 x 100%

Luas Panen

745,33 %

atau 7,4 Ton/Ha

Sumber data dari Dinas

Pertanian

136 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019


pertanian

6.951.403 / 217.404.170,9 x 100%

Jumlah total PDRB

3,2 % Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku

PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)

137 Persentase Penurunan kejadian dan

jumlah kasus penyakit hewan menular

Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun

berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya

(t1)

90/392 x 100%

Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular

tahun sebelumnya (t1)

-77,04 % PP Nomor 47 Tahun 2014

tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Hewan psl 2,

28 Energi Sumber Daya Mineral

138

Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di

kab/kabupaten

Jumlah perusahaan pemanfaatan panas

bumi yang memiliki ijin

0/0 x 100%

Jumlah perusahaan

pemanfaatan panas bumi

100 %

54


29 Perdagangan 139 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019


perdagangan

Jumlah total PDRB

21.248.054.000

-------------------------- X 100 %

217.404.171.000

9.77 %

140 Persentase pelaku usaha yang

memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat

Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP

Toko Swalayan)

Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki

izin sesuai ketentuan

Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten

494

------------- x 100 %

494

100 % Permendag No 36 Tahun

2007 tentang SIUP

141 Persentase kinerja realisasi pupuk

Realisasi RDKK

97.096,95

--------------------- x 100 %

127.206,11

76,33 % Permendag No 7 Tahun 2009 tentang Pupuk Subsidi psl 3

ayat 6 dan 8

142 Persentase alat – alat ukur, takar,

timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang

berlaku pada tahun berjalan

jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan

tera ulang di wilayah kabupaten

2.365.006

--------------------------- X 100 %

3.094.954

76.41% Permendag No 68 tahun 2018

tentang Tera, Tera Ulang, Alat Ukur psl 3

30 Perindustrian 143 Pertambahan jumlah Industri kecil dan

Menengah di kabupaten

(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun

n – Jumlah industri kecil dan menengah

tahun n1)

27

----------- x 100 %

1,04 % Permen nomor 6 Tahun

2016 tentang Besaran

Jumlah Naker dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi

Usaha Industri

55


673 Jumlah industri besar tahun n1

144 Persentase pencapaian sasaran

pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri

dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang

ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)

Jumlah Jenis Industri Prioritas Kabupaten 8 / 10 x 100%

Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional


tentang RIPIN psl 4

145 Persentase jumlah hasil pemantauan

dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri

Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Jumlah izin yang dipantau dan

dianalisis dalam laporan hasil

pemantauan

15 ----------- x 100 %

48

Jumlah izin yang dikeluarkan

31, 25 % Permendag No 36 Tahun

2007 tentang SIUP psl 17

146

Persentase jumlah hasil pemantauan

dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan

Industri Menengah yang dikeluarkan

oleh instansi terkait


dianalisis dalam laporan hasil

pemantauan

0 / 0 x 100%


100% Permen nomor 6 Tahun 2016

tentang Besaran Jumlah Naker dan Nilai Investasi

untuk Klasifikasi Usaha

Industri

147 Persentase jumlah hasil pemantauan

dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin

Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang

lokasinya di Daerah Kabupaten


dianalisis dalam laporan hasil pemantauan

2 2 / 2x 100%



Tentang Kawasan Industri

31 Transmigrasi 148 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi

yang difasilitasi pembangunannya dan

pembinaannya

Jumlah satuan pemukiman transmigrasi

yang difasilitasi pembangunannya dan

pembinaannya 0 / 0

100 % UU nomor 29 Tahun 2009

tentang Perubahan UU

Transmigrasi psl 13

56


FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1 Sistem Informasi Manajemen

Pemerintahan Kabupaten

Menunjukkan jumlah Sistem Informasi

Manajemen Pemerintahan Kabupaten

ada

2 Penjabaran program RPJMD dalam

RKPD

Penjabaran program RPJMD dalam RKPD

197/197 x 100 %

Jumlah program RPJMD yang harus

dilaksanakan tahun berkenaan

100 %

3 Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Jumlah belanja pegawai diluar guru dan

tenaga kesehatan

1.710.562.328.878

------------------------------- X 100%

1.356.345.814.910,25

Jumlah APBD

53,12 %

4 Persentase PAD Jumlah PAD

1.356.292.614.417,25

------------------------------------ X 100%

4.619.431.416.312,25

Jumlah PDRB non migas

29,36 %

5 Persentase Belanja Urusan

Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

Jumlah belanja urusan pemerintahan –

transfer expenditures

2.375.127.288.052,299

X 100%

4.987.193.761.183,8203

jumlah belanja APBD

38,05 %

6 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan

Laporan Hasil Quality Assurance (QA)

yang dikeluarkan oleh BPKP

Level 2

57


7 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan

Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

Level 3

8 Persentase jumlah total proyek

konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada

kuartal pertama

jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai

besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal

pertama tahun n 0 / 24.853.440.845.987 X 100%

jumlah kontrak keseluruhan tahun n

0 %

9 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

312.027.058.854 / 140.221.068.973 X

100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa

metode kompetitif

222,53 %

10 Persentase nilai belanja yang dilakukan

melalui pengadaan

Jumlah nilai belanja langsung yang

melalui pengadaan

Rp. 452.248.127.827 /

Rp.2.375.127.288.052.2998X 100%

Total belanja langsung

19,05%

11 Persentase Pegawai Fungsional

terhadap Seluruh Jumlah Pegawai

Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar

guru dan tenaga kesehatan)

420 / 3.086 X 100%

Seluruh jumlah pegawai pemerintah

(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

13,61 %

12 Persentase Jabatan Fungsional

bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Jumlah pegawai Fungsional yang

memiliki sertifikat kompetensi

420 / 80 X 100%

525 %

58


Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga

kesehatan)

13 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam

APBD

Nilai absolut dari Total belanja dalam

realisasi

4.987.193.761.183,8203

X 100%

4.987.193.761.182.,8203

Total belanja APBD dikurangi satu

100 %

14 Assets management 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)

2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)

3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)

4. Apakah nilai asset tercantum dalam

laporan anggaran? (Ya/Tidak)

Ya

Ya Ya

Ya

15 Cash Management: Persentase

anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Nilai Realisasi SiLPA

161.909.372.125,77

X 100%

4.315.267.288.954,00

Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya

3,75 %

16 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information

on resources available to frontline

service delivery units)

Belanja anggaran untuk unit pelayanan

dapat diakses di website Pemda

259.749.358,795 : 2.534.377.854,542 X

100%

Realisasi belanja untuk unit pelayanan

dapat diakses di website Pemda

10,25 %

59


17 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to

fiscal information)

Jumlah dokumen yang dipublikasikan di

website Pemda

260/260 X 100%

total jumlah dokumen yang telah dirinci

100%

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1 Kegiatan pembinaan politik di daerah Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik

2 Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat

Daerah yg menangani

2 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP

Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP

4 Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat

Daerah yg menangani

PENUTUP

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 juga dapat dilihat pada website www.karawangkab.go.id.

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat melalui

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803, Fax (0267) 411923

Karawang, Maret 2020

BUPATI KARAWANG

dr. CELLICA NURRACHADIANA

http://www.karawangkab.go.id/

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN … · Sesuai amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Karawang sebagai Kepala Daerah mempunyai

Documents