IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh:DR. SUHAJAR DIANTORO M.SISTAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHANJakarta, Kamis 25 Februari 2016

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN

DAERAH

PRESIDEN

BUPATI/WALIKOTA

GUBERNUR

Kementerian/LPNKKORBINWASKORBINWAS Sebagian

Urusan

Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan

NASIONAL

LOKAL

Psl 17 UUD 1945

PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1)

UUD 1945

THE ULTIMATE RESPONSIBILITY LIES UPON THE PRESIDENT

REGIONAL WAKIL PEMERINTAH PUSATDPRD PROV

DPRD KAB/KOTA

Unsur Penyelenggara

Unsur Penyelenggara

Unsur Penyelenggara

Unsur Penyelenggara

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

• MENINGKATKAN KUALITAS DAN MEMPER-CEPAT DEMOKRATISASI DI DAERAH

• MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMERINTAHAN

• MEMPERPENDEK RENTANG PELAYANAN PADA MASYARAKAT.

• MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH RESPONSIF DAN AKUNTABEL

TUJUAN OTONOMI DAERAH

ADMINIS-TRASI

POLITIK

TUJUAN OTDA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

4

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran UU

sehingga memberikan status otonomi yang lebih

kuat kepada daerah otonom;

Ditentukan suatu pola pembagian

urusan pemerintahan

antar tingkatan/susunan

pemerintahan sehingga terhindar

dari tumpang tindih dan

ketidakjelasan kewenangan;

Terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan

kriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan;

Urusan yang mempunyai

dampak ekologis yang serius hanya

diotonomikan sampai ke daerah

provinsi (kehutanan, kelautan dan

pertambangan) sehingga relatif

mudah dikendalikan.

Memperkuat status urusan otonomi daerahmencegah tumpang tindih kewenangan

KONKURENABSOLUT

1.PERTAHANAN

2.KEAMANAN3.AGAMA4.YUSTISI

5. POLITIK LUAR NEGERI

6. MONETER & FISKAL

PILIHAN

Pertambangan, Perdagangan, dll.

Kes, Pendidik, PU, dll.

WAJIB

PELAYANAN DASAR

NON PELAYANAYAN DASAR

S P M

PEMBAGIAN URUS AN PEMER INTAHAN DAERAH

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

PEMERINTAHAN UMUM

MEMPERSIAPKAN LANGKAH TINDAK DALAM MENYIKAPI PERUBAHAN KEWENANGAN DALAM

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

SERAH TERIMA PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMENTASI

(P3D)

- 1 -

TUGAS MENDESAK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH

Kewenangan yang berdampak pegalihan P3D

• Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara• Pelaksanaan perlindungan hutan di KPHL dan KPHP• Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan• Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Propinsi

Perlu di Identifikasi Kondisi Eksisting P3D

Diklarifikasi dan di Validasi Keberadaannya

Diserah Terimakan sesuai kewenangannya

Waktu Penyelesaian• Perlu di Identifikasi Kondisi

Eksisting P3D

• Diklarifikasi dan di Validasi Keberadaannya

• Diserah Terimakan sesuai kewenangannya

Max. 31 Maret 2016Sebagai Bahan perencanaan dan anggaran 2017

Maret s/d September 2016Bahan penyiapan Serah-terima P3D

2 Oktober 2016Serah-terima P3D

• Pemberlakuan Efektif Tmt. 1 Januari 2017

MEMEPERSIAPKAN KELEMBAGAAN DAERAH UNTUK MENGOPTIMALKAN SKPD

PENYELENGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Revisi PP No 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah

TUGAS MENDESAK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH

- 2 -

Langkah - Langkah

Penyiapan Indikator dan Variabel Teknis

Pemetaan Tipologi Dinas skenario nasional

Penyiapan Pedoman penyusunan Nomenklatur dan Unit Kerja PD

MEMEPERSIAPKAN PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN

UNTUK MENGOPTIMALKANPENYELENGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Revisi • PP No 38 Tahun 2007

• Permendagri No 54 Tahun 2010

TUGAS MENDESAK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH

- 3 -

Langkah - Langkah• Perumusan Nomenklatur Program/Kegiatan

• Indikator Kinerja Kunci program/kegiatan

• Kebutuhan Data dan Informasi Sektoral

• Pola pendekatan pencapaian target program dan kegiatan

• Kebutuhan NSPK untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

• Kebutuhan Produk Hukum Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

13

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

14

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

15

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

16

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

17

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

18

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANANSUB URUSAN PERENCANAAN HUTANPemerintah Pusat1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan.2. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. 3. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan.4. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.5. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.

SUB URUSAN PERENCANAAN HUTAN

Pemerintah Pusat1. Penyelenggaraan tata hutan.2. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. 3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.4. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.5. Penyelenggaraan perlindungan hutan.6. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan. 7. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

19

SUB URUSAN PERENCANAAN HUTAN

Pemerintah Provinsi1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan

konservasi (KPHK).2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan

pengelolaan hutan konservasi (KPHK).3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:

1) Pemanfaatan kawasan hutan;2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;3) Pemungutan hasil hutan;4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan

karbon. 4. Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara.5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun8. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

20

21

Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepuluan Riau, 02 mei 1964 Jabatan Sekarang : Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Pj. Gubernur BengkuluNIP : 19640502.198702.1.005Pangkat/Gol. : Pembina Utama, IV/e

Riwayat Pendidikan APDN Riau 1987 S1  Ilmu Sosial Politik IIP Jakarta 1990 S2  Universitas Airlangga Surabaya 2003 S3  Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan, PPs Universitas Padjadjaran Bandung 2011

Curriculum Vitae

22

Riwayat pekerjaan:1. Staf Protokol Gub Riau 1987-19882. Staf Biro Kepegawaian Prov.Riau, 19903. Sekwilcam Karimun, Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1991-1993 4. Camat Serasan Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1993-19955. Camat Kundur Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau 1996-19996. Camat Karimum, Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1999-20007. Kadispenda Kab.Karimun, Prov.Riau 2000-20048. Kepala Bappeda Kab.Karimun, Prov. Kepulauan Riau , 2004-20079. Kepala Badan Kepegawaian Prov.Kepulauan Riau, 2007-200810. Kepala Bappeda Prov.Kepulauan Riau, 2008-201011. Sekretaris Daerah Prov.Kepulauan Riau, 2010-201312. Rektor IPDN, 2013-201513. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, 2015 (Sejak Juli 2015)14. Penjabat Gubernur Bengkulu (2 Desember 2015-15 Februari 2016)

Organisasi:1. Ketua Yayasan pendidikan Prov.Kepulauan Riau, 2007-2012 (sampai

penegrian universitas maritim raja ali haji)2. Ketua Kwarda Prov.Kepulauan Riau3. Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prov.Kepulauan Riau4. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan

(IKAPTK) Prov.Kepulauan Riau

23

S U M AT E R A K A L IM A N TA N

JAVA

IR IA N JAYA

TERIMA KASIH