Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak UU 231

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERIDALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHDAERAH

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PILIHANKelautan Dan Perikanan;Pariwisata;Pertanian;Kehutanan;Energi Dan Sumberdaya Mineral;Perdagangan; Perindustrian; danTransmigrasi.Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan mumum dan penataan ruangPerumahan rakyat dan kawasn pemukiman;Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat;Sosial

WAJIBTenga kerja;Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;Pangan;Pertanahan;Lingkungan hidup;Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;Pemberdayaan masyarakat dan desa;Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;Perhubungan;Komunikasi dan informatika;Koperasi, usaha kecil, dan menengah;Penanaman modal;Kepemudaan dan olah raga;Statistik;Persandian;Kebudayaan;Perpusatakaan; dan kearsiapanTIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARUU 23/2014 pada Pasal 12

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

*********