INFOBPJS · 2020. 1. 8. · pelayanan kesehatan kepada peserta, BPJS Kesehatan ... Secara khusus, program ini diberikan kepada mitra BPJS Kesehatan untuk membantu mempercepat penerimaan

K E S E H A T A NI N F O B P J S

MEDIA BPJS KESEHATAN EDISI 77

Bantu Jaga Likuiditas Rumah SakitPROGRAM SCF

Ceo Note

Sebagaimana kita ketahui bersama, Program JKN-KIS telah beroperasi lebih dari lima tahun dalam memberikan akses finansial (pembiayaan) kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Program ini telah menjadi Program Jaminan Kesehatan terbesar di dunia dengan jumlah kepesertaan mencapai lebih dari 223 juta jiwa penduduk Indonesia per Agustus 2019.

Sejak hadirnya program ini, masyarakat sangat terbantu dalam memulihkan kesehatan dan mencegah akibat fatal dari penyakit yang mereka alami, sehingga mereka dapat tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Hadirnya Program JKN-KIS tentu membuka akses masyarakat terhadap jaminan pembiayaan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tercatat selama tahun 2018, pemanfaatan JKN-KIS di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan atau rata-rata 640.765 pemanfaatan per hari kalender. Dari angka tersebut, tercatat ada 76,7 juta kunjungan di poliklinik rawat jalan rumah sakit serta 9,6 juta kasus rawat inap di rumah sakit.

Besarnya jumlah pemanfaatan jaminan kesehatan di seluruh layanan fasilitas kesehatan tidak menyurutkan komitmen kami untuk memberikan layanan berkualitas tanpa diskriminasi bagi peserta maupun fasilitas kesehatan. Salah satu komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan kepada peserta dan faskes adalah dengan memastikan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi likuiditas finansial rumah sakit agar dapat tetap menjalankan operasional pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS dengan baik.

Untuk itu, dalam rangka membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan serta untuk membantu likuiditas rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta, BPJS Kesehatan kemudian meningkatkan kerja sama dengan perbankan opsi pilihan melalui program Supply Chain Financing

(SCF). Program ini diharapkan dapat menjaga pemenuhan kebutuhan belanja di rumah sakit, seperti belanja obat, alat medis, jasa medis dan operasional lainnya, sehingga pelayanan kepada peserta tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa terkendala persoalan finansial.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada berbagai pihak, baik itu Pemerintah Daerah yang mendukung Program SCF dan khususnya rumah sakit yang telah memanfaatkan program ini, sehingga kita dapat bersama-sama bergotong royong memberikan pelayanan yang berkesinambungan kepada masyarakat. Ucapan terima kasih tak lupa juga kami sampaikan kepada pihak perbankan yang telah bekerja sama menyukseskan program SCF ini sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak rumah sakit untuk menjaga likuiditas finansialnya. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjaga karena pada akhirnya, upaya kita untuk bergotong royong adalah demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, salah satunya adalah melalui jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama Fachmi Idris

Supply Chain Financing (SCF), Bantu Rumah Sakit Berikan Kesinambungan Layanan Kesehatan pada Peserta

KILAS & PERISTIWA

5

FOKUS 6

PELANGGAN

12

JAGA LIKUIDITAS FINANSIAL DI ERA JKN RS HARUS BEBENAH

14

BENEFIT

18INSPIRASI

19

SEHAT & GAYA HIDUP

SALAM REDAKSI

PERSEPSI

DAFTAR ISI

BINCANG

10 20

BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940

TESTIMONI 16

TRANSPLANTASI GINJAL DIJAMIN BPJS KESEHATAN

PROGRAM SCF BANTU JAGA LIQUIDITAS RUMAH SAKIT

BERUNTUNG ADA JKN-KIS, GINJAL SAYA BERFUNGSI KEMBALI

PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Mira Anggraini PEMIMPIN UMUM Irfan Humaidi PENASIHAT Nasihin Masha PEMIMPIN REDAKSI M.Iqbal Anas Ma’ruf SEKRETARIAT Rini Rahmitasari, Paramita Suciani REDAKTUR Elsa Novelia, Widianti Utami, Sri Wahyuningsih, Deded Chandra S, Upik Handayani, Angela Dian, Tati Haryati Denawati, Juliana Ramdhani, Diah Ismawardani, Ranggi Larissa Izzati, Darusman Tohir, Alhafiz DISTRIBUSI & PERCETAKAN Gusti Ngurah Catur Wiguna, Erry Endri, Asto Bawono, Muhammad Arsyad, Imam Rahmat Muhtadin, Eko Yulianto

Pembaca Setia Media Info BPJS Kesehatan,

Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat kini menjadi tantangan bersama. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mendukung dan menjaga Program JKN-KIS yang kehadirannya dirasakan manfaatnya bagi sebagian besar masyarakat. Perbankan dalam hal ini telah membuka program SCF bagi mitra faskes BPJS Kesehatan merupakan layanan pembiayaan oleh bank.

Secara khusus, program ini diberikan kepada mitra BPJS Kesehatan untuk membantu mempercepat penerimaan pembayaran klaim JKN-KIS. Caranya, dengan pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. Diharapkan melalui SCF Fasilitas kesehatan dapat lebih leluasa mengatur likuiditas keuangannya, sambil menunggu klaim Program JKN-KIS. Seperti apa mekanisme dan pengalaman rumah sakit dalam menggunakan Program SCF ini, dalam Media Info BPJS Kesehatan ini akan lengkap dibahas.

Kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas informasi yang ada dalam media ini kami masih membutuhkan masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada pembaca yang budiman, atas atensi dan masukan membangun sehingga diharapkan media ini terus menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat serta pembaca sekalian. Selamat beraktivitas.

Redaksi

Pemberdayaan SCF Dukung Likuiditas Faskes

AMANKAN ASET DATA, BPJS KESEHATAN TEKEN KERJA SAMA DENGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

tAK PERLU RESAH BPJS Kesehatan Sediakan Banyak Kanal Pengelolaan Penanganan Pengaduan

Yunita Donorkan Satu Ginjalnya Demi Kesembuhan Sang Suami

Benarkah Pasien Terlantar Karena Putus Kontrak

JAGA FUNGSI GINJAL dengan Pola Hidup Sehat

INFO BPJS KESEHATANEDISI 77 5

KILAS & PERISTIWA

Jakarta – Sebagai pemilik data peserta program jaminan kesehatan terbesar di dunia, BPJS Kesehatan berupaya memproteksi aset datanya dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

“Ada lebih dari 200 juta data peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang tersimpan dalam masterfile. Tak hanya itu, bahkan data perorangan yang spesifik seperti riwayat kesehatannya, rekam medik, pernah berobat ke mana saja, itu kita miliki juga karena berkaitan dengan verifikasi pembayaran klaim. Karena data yang kami miliki sangat kompleks dan bervariasi, tentu upaya pengamanannya juga harus maksimal sehingga kami membangun sinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara,” terang Direktur Utama BPJS Kesehatan usai acara tersebut.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pengamanan teknologi dan sumber daya, pertukaran informasi, dan pemanfaatan lainnya yang disepakati kedua belah pihak. Menurut Fachmi, BPJS Kesehatan harus bijak dalam mengelola permintaan informasi yang keluar. Untuk itu, selain mengembangkan sistem pengamanan data, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan data sampel sebagai penggunaan big data dalam pengembangan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy).

“Kami melihat data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan evidence based policy dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Hal ini juga sebagai salah satu wujud transparansi BPJS Kesehatan dalam memberikan informasi pada publik,” ucap Fachmi.

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, pihaknya siap membantu mendukung upaya pengamanan data BPJS Kesehatan demi berjalannya Program JKN-KIS secara optimal.

"Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini, kami siap menjaga keamanan data BPJS Kesehatan," tegasnya.

BPJS KESEHATAN SIAPKAN PENGHARGAAN BAGI FASILITAS KESEHATAN TERBAIKJakarta – BPJS Kesehatan akan memberikan apresiasi kepada sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terbaik. BPJS akan mengapresiasi fasilitas kesehatan yang dinilai optimal dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS. Penghargaan tersebut akan diberikan pada bulan Agustus 2019 mendatang.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, di tingkat FKTP penghargaan akan diberikan kepada kepada masing-masing satu FKTP terbaik dari lima kategori, yaitu kategori Puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri, dokter gigi, dan apotek Program Rujuk Balik (PRB). Sementara di tingkat FKRTL, penghargaan akan diberikan kepada 4 rumah sakit dari masing-masing kelas rumah sakit, yakni rumah sakit kelas A, B, C, dan D.

“Sekarang masih proses penyaringan secara bertahap. Semua FKTP dan rumah sakit yang lolos seleksi awal tersebut nantinya harus melalui berbagai tahapan seleksi

lanjutan yang cukup ketat. Di tingkat FKTP, kita libatkan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) untuk menjadi tim penilai, sedangkan untuk rumah sakit, kita ajak Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) untuk ikut menilai. Kita juga lakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat langsung kondisi riilnya,” kata Iqbal, Jumat (21/06).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-51 yang jatuh pada 15 Juli 2019 mendatang. Ia berharap, penghargaan ini dapat memacu fasilitas kesehatan di Indonesia untuk semakin giat memberikan layanan yang berkualitas kepada peserta JKN-KIS dan mengembangkan beragam inovasi mengikuti teknologi terkini.

“Bicara soal inovasi, berbagai layanan digital yang tumbuh di era JKN-KIS akan membawa revolusi besar dalam tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal tersebut harus mulai diadaptasi oleh peserta, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan hingga seluruh pemangku kepentingan,” tandas Iqbal.

AMANKAN ASET DATA, BPJS KESEHATAN TEKEN KERJA SAMA DENGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

INFO BPJS KESEHATAN EDISI 776

F O K U S

Rumah Sakit (RS) berperan penting dalam memberikan layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). RS memberikan pelayanan

kesehatan sesuai kebutuhan medis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat melayani peserta JKN-KIS, RS terlebih dulu harus menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan, baik RS milik pemerintah maupun milik swasta.

Tapi perlu diingat, dalam kondisi gawat darurat peserta JKN-KIS bisa langsung mendatangi RS terdekat, sekalipun RS tersebut bukan mitra BPJS Kesehatan. “Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” begitu bunyi pasal 23 ayat (2) UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Selain itu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengatur bahwa besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan

(faskes) untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. BPJS Kesehatan wajib membayar faskes atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari sejak permintaan pembayaran diterima.

Ketentuan mengenai pembayaran klaim ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Regulasi ini mengamanatkan Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) mengajukan klaim kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap.

BPJS Kesehatan harus mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan FKRTL dan diterima BPJS Kesehatan. Jika BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan berita acara tersebut dalam waktu 10 hari, maka berkas klaim yang diajukan FKRTL dinyatakan lengkap.

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mewajibkan BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKRTL

Bantu Jaga Likuiditas Rumah SakitPROGRAM SCF


FOKUSberdasarkan klaim yang diajukan dan diverifikasi paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim. Jika BPJS Kesehatan dalam waktu 15 hari tersebut tidak melakukan pembayaran, dikenakan denda sebesar 1 persen dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap satu bulan keterlambatan. BPJS Kesehatan membayar denda ini kepada RS yang bersangkutan.

Atas ketentuan proses klaim yang ditetapkan pada Perpres 82 tahun 2018 tersebut, dibutuhkan rentang waktu untuk proses verifikasi. Adakalanya dalam kurun waktu tersebut, RS mengalami kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan untuk membiayai kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti kebutuhan untuk belanja obat, alat medis, jasa medis dan operasional lainnya dengan segera. Untuk itu, mitra perbankan BPJS Kesehatan memberikan dukungan dalam mengatasi kesulitan likuiditas RS dimaksud, dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) khusus bagi RS Provider BPJS Kesehatan.

Direktur RS Khusus Mata Regina Eye Center Padang, Eddy Martadinata, mengatakan sangat penting untuk menjaga likuiditas RS karena bersinggungan langsung dengan operasional pelayanan terhadap pasiennya. Sejumlah kegiatan kebutuhan operasional itu antara lain membeli obat, dan alat kesehatan, membayar gaji karyawan, dan jasa medis dokter, dan lain-lain.

Eddy menyebut RS yang dipimpinnya itu melakukan berbagai upaya untuk menjaga likuiditasnya, seperti membuat prioritas utama mana yang harus dibayar dan melakukan pendekatan kepada dokter, distributor obat dan alat kesehatan.

“Tagihan kami setiap bulan sekitar Rp1,5 milyar. Pembayaran klaim BPJS Kesehatan pada masa awal kerjasama selalu tepat waktu, tapi memang belakangan

ada keterlambatan,” katanya kepada Media Info BPJS Kesehatan.

Eddy juga menyatakan bahwa RS Regina Eye Center memanfaatkan fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) atau dikenal juga dengan istilah Invoice Financing melalui bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, untuk menjaga likuiditasnya.

Program SCF ini merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan faskes mitra BPJS Kesehatan, melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. Eddy menyebut sejak Desember 2018 RS yang dikelolanya sudah menggunakan SCF. “Kami sudah memanfaatkan dana SCF sebesar Rp5,2 milyar,” ujarnya.

Untuk mengakses program SCF ini tidak sulit, Eddy mengatakan ada pihak bank yang menyambangi RS Regina Eye Center untuk melakukan sosialisasi program tersebut. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memanfaatkan program SCF antara lain surat permohonan penarikan, promissory note, daftar klaim berupa Form Pengajuan Klaim (FPK) yang disebut juga sebagai accepted invoice ataupun Berita Acara Kelengkapan Berkas klaim, yang disebut sebagai pre- accepted invoice.

Program SCF sangat membantu RS untuk menjaga likuiditas, sehingga operasional RS dapat berjalan lancar dan gaji karyawan serta jasa medis dokter bisa dibayar tepat waktu. “Kami menginginkan program SCF dapat berjalan lancar untuk membatu RS dan BPJS Kesehatan,” harapnya.

RS khusus mata Regina Eye Center menjadi mitra BPJS Kesehatan sejak 1 Juli 2017. RS yang berlokasi di kota Padang, Sumatera Barat, itu mau melayani peserta


F O K U S

JKN-KIS untuk mendukung dan membantu program pemerintah di bidang kesehatan. Hal ini selaras mandat UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang RS yang mewajibkan RS antara lain melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan.

Sedikitnya ada 2 strategi RS Regina Eye Center untuk menghadapi era JKN-KIS. Pertama, menjalankan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dan BPJS Kesehatan. Kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN-KIS. “Tantangan yang dihadapi di era JKN-KIS ini yaitu menjalankan komitmen yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta,” urainya.

RS lain di kota Padang yang pernah memanfaatkan SCF yakni RSI Ibnu Sina Padang. Direktur RSI Ibnu Sina Padang, Erlinengsih, mengatakan RS yang dipimpinnya memanfaatkan SCF sebagai upaya untuk menjaga likuiditas RS. Apalagi ketika pembayaran klaim membutuhkan waktu lebih lama, pemanfaatan program SCF membantu operasional RS. “Upaya yang kami lakukan untuk menjaga likuiditas finansial antara lain menggunakan SCF atau dana talangan dari bank,” urainya.

Erlinengsih menyebut RS yang dipimpinnya menggunakan SCF sejak April 2018. Tidak ada kesulitan untuk mengakses SCF karena banyak bank mitra BPJS Kesehatan yang menawarkan program ini ke RS. Dia berharap ke depan program SCF lebih disempurnakan. Tercatat tagihan klaim RS Ibnu Sina kota Padang kepada BPJS Kesehatan setiap bulan sekitar Rp5 milyar.

Manfaat program SCF juga dirasakan RS Murni Teguh Memorial Hospital yang terletak di Kota Medan,

Sumatera Utara. Direktur Pelayanan Murni Teguh Memorial Hospital, Jong Khai menyampaikan, SCF dapat membantu likuiditas rumah sakit. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka pendek agar alur kas terjaga, dan operasional rumah sakit tidak terganggu.

"SCF ini sebagai salah satu upaya untuk 'memperpanjang napas' karena ada klaim yang masih diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Ini seperti jalan pintas agar kita bisa tetap survive," kata Jong Khai.

Murni Teguh Memorial Hospital merupakan salah satu rumah sakit di Medan yang memiliki keunggulan dalam pelayanan onkologi atau kanker dan jantung. Setiap bulannya, rumah sakit ini melayani sekitar 15.000 kunjungan rawat jalan dan 1.200 sampai 1.500 rawat inap. "Untuk klaim biaya kesehatan yang kami ajukan ke BPJS Kesehatan, dalam sebulan nilainya sekitar Rp 15 miliar," ungkap Jong Khai.

Agar operasional rumah sakit tetap berjalan dengan baik saat BPJS Kesehatan masih melaksanakan proses verifikasi klaim yang diajukan, Murni Teguh Memorial Hospital ikut program pembiayaan dari Bank Mandiri.

"Melalui cara ini, tagihan kami ke BPJS Kesehatan bisa dijaminkan dulu untuk operasional rumah sakit. Ini cukup membantu untuk jangka pendek. Tentu harapan kami ke depannya proses pembayaran klaim ini bisa berjalan dengan lebih lancar," ujar Jong Khai.

Mengenai besaran bunga dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri, menurut Jong Khai besarnya di bawah 10 persen per tahun. "Untuk bunga bank, ini hasil negosiasi kami dengan Bank Mandiri. Mereka kan juga melihat track record rumah sakit kami. Jadi, setiap


FOKUSrumah sakit bisa jadi dapat bunga yang berbeda-beda. Kalau kami dapat bunga di bawah 10 persen setahun," terangnya.

Berdasarkan informasi dari Kedeputian Treasury dan Investasi BPJS Kesehatan, per akhir Juni 2019, tercatat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Bank dan Lembaga Pembiayaan Non Bank telah memberikan manfaat pembiayaan tagihan pelayanan kesehatan melalui SCF kepada faskes dan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk konfirmasi keabsahan tagihan faskes dimaksud, yang terdiri dari : 9 Bank Konvensional, 3 Bank Syariah, 11 Bank Daerah, 2 Lembaga Pembiayaan Non Bank dan 2 Koperasi.

Fasilitas SCF dari Bank dan Lembaga Pembiayaan Non Bank tersebut dilaporkan per 30 April 2019 telah diberikan kepada 728 fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total plafon Rp6,6 triliun Diharapkan fasilitas SCF ini dapat dikembangkan terus oleh bank atau lembaga pembiayaan, agar lebih banyak lagi RS yang dapat memanfaatkan fasilitas SCF, bahkan bila perlu termasuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Bersama dengan bank/lembaga pembiayaan yang bekerja sama, BPJS Kesehatan tengah menyiapkan infrastruktur IT (web service) untuk pengiriman data tagihan yang telah disetujui atau dibayar. Secara teknis, faskes akan mengajukan tagihan klaim dan BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi untuk memberikan persetujuan pembayaran. Setelah BPJS Kesehatan menerima tagihan dan memberikan persetujuan atas tagihan tersebut, bank dapat mencairkan pinjaman kepada faskes yang telah memenuhi syarat pengajuan klaim.

Dukungan Bank

Senior Vice President Government & Institutional 2 Group Bank Mandiri, Teddy Y. Danas, mengatakan produk SCF yang ditawarkan Bank Mandiri memiliki sejumlah keunggulan yakni kemudahan persyaratan dan keragaman fiturnya. Bank Mandiri juga memiliki platform yang memudahkan RS memonitor fasilitas

pembiayaannya termasuk tagihan klaim ke BPJS Kesehatan secara otomatis.

Solusi pembiayaan yang dirancang oleh Bank Mandiri ini dimaksudkan untuk membantu permasalahan cashflow bagi RS rekanan BPJS Kesehatan dengan melibatkan tiga pihak utama yaitu RS, BPJS Kesehatan dan Bank Mandiri.

“Kami sangat mendukung BPJS Kesehatan dalam melaksanakan Program JKN-KIS yang merupakan program pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Teddy kepada Media Info BPJS Kesehatan.

Selain program SCF, selama ini Bank Mandiri telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menyediakan solusi dan saluran untuk memudahkan masyarakat membayar iuran. Program SCF ini sekaligus melengkapi solusi penerimaan iuran peserta yang selama ini telah berjalan baik. Bank Mandiri berharap melalui SCF, pelayanan RS kepada masyarakat tidak terganggu karena persoalan cashflow RS.

“Ini merupakan dukungan dari Bank Mandiri untuk BPJS Kesehatan dalam melaksanakan Program JKN-KIS termasuk untuk rumah sakit mitra BPJS Kesehatan,” urai Teddy.

Terhitung sampai saat ini lebih dari 250 RS sudah memanfaatkan program SCF Bank Mandiri dengan total fasilitas lebih dari Rp2 triliun. Bank Mandiri telah menjadikan fokus untuk solusi di industri kesehatan sejak tahun 2014. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program SCF terkait sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada RS agar bisa memanfaatkan program ini.

Selain itu ke depannya diharapkan proses verifikasi klaim BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara daring sehingga pencairan SCF untuk RS bisa dilakukan lebih cepat. “Kami juga berharap farmasi bisa berpeluang memanfaatkan program ini,” pungkasnya.


B I N C A N G

Pakar Manajemen RS Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia , Jaslis Ilyas

Jaga Likuiditas Finansial di Era JKN,

RS Harus Berbenah


BINCANG

Fasilitas kesehatan (faskes) merupakan mitra strategis BPJS Kesehatan dalam menjalankan program

Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebagaimana UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), faskes berperan penting memberikan pelayanan kesehatan untuk peserta JKN-KIS.

Setelah faskes menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada peserta, UU SJSN memerintahkan BPJS Kesehatan untuk membayar faskes paling lambat 15 hari sejak permintaan pembayaran diterima. Melalui ketentuan ini UU SJSN berupaya untuk menjamin pembayaran klaim faskes agar tepat waktu.

Pembayaran klaim itu dibutuhkan faskes untuk membiayai kegiatan operasional. Oleh karena itu penting bagi RS di era JKN-KIS ini untuk menjaga likuiditas finansialnya agar operasional bisa terus berjalan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Hal apa saja yang perlu diperhatikan manajemen RS untuk menjaga likuiditas finansial? Berikut ini hasil wawancara Info BPJS Kesehatan dengan pakar Manajemen RS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Jaslis Ilyas.

Pemasukan yang diperoleh BPJS Kesehatan dari iuran peserta belum optimal. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan BPJS Kesehatan untuk membayar klaim yang diajukan RS. Oleh karena itu apa yang perlu dilakukan RS untuk menjaga likuiditas finansial?

Saat ini RS tipe C yang bermitra dengan BPJS Kesehatan melayani sekitar 70 persen pasien JKN-KIS yang membutuhkan rawat jalan. Sisanya sebanyak 30 persen yakni pelayanan rawat jalan pasien non JKN-KIS. Pelayanan untuk rawat inap juga tidak jauh berbeda, RS tipe C lebih banyak melayani pasien yang merupakan peserta JKN-KIS.

Kondisi ini mempengaruhi likuiditas finansial karena RS lebih banyak melayani peserta JKN-KIS daripada pasien umum. Selain itu

mekanisme pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan harus melewati berbagai proses yang tidak sebentar. Berbeda dengan pasien umum yang membayar biaya pelayanan kesehatan secara tunai. Jumlah pasien BPJS Kesehatan yang dilayani RS makin meningkat, dengan tarif yang ada sekarang ini maka RS harus melakukan perubahan dan berbenah.

Apa yang bisa dilakukan RS agar mampu mengumpulkan dokumen dan berkas secara cepat dan lengkap untuk selanjutnya ditagihkan kepada BPJS Kesehatan?

RS membutuhkan ‘uang segar’ setiap bulan untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya seperti membayar gaji dokter, tenaga medis, peralatan dan obat-obatan. Beban bertambah karena di era JKN-KIS ini RS dituntut untuk memiliki sistem teknologi dan informasi yang memadai sehingga semua proses dan kegiatan dapat dipantau dengan cepat dan tepat.

Tidak mudah bagi RS untuk memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai karena biayanya tergolong mahal mencapai milyaran rupiah. Tapi kebutuhan ini sangat penting karena mempengaruhi kecepatan RS untuk mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan. Tanpa sistem ini, RS akan kesulitan untuk menyusun berkas dan dokumen klaim. Sistem ini sekaligus membantu manajemen RS untuk menjaga agar segala proses di RS dapat dipantau secara transparan guna mencegah kebocoran.

RS juga perlu memiliki SDM yang mampu menjalankan sistem informasi dan teknologi tersebut. Perawatan berkala juga diperlukan agar sistem ini dapat berjalan baik.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk membantu RS agar memiliki sistem informasi dan teknologi yang baik sehingga bisa mendorong peningkatan pelayanan kepada peserta JKN-KIS?

Mengingat biayanya yang mahal,

Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan perlu mencari cara untuk membantu RS agar memiliki sistem informasi dan teknologi tersebut. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah misalnya, ada salah satu RS swasta mitra BPJS Kesehatan yang berlokasi di Tangerang memiliki sistem informasi dan teknologi yang cukup bagus. Pemerintah bisa membeli sistem itu dan menerapkannya di seluruh RS. Melalui upaya itu biaya yang dikeluarkan RS untuk membeli sistem informasi dan teknologi menjadi lebih murah.

BPJS Kesehatan telah berupaya membantu RS untuk menjaga likuiditas finansial, antara lain melalui program Supply Chain Financing (SCF). Apakah SCF dapat membantu RS mengatasi persoalan likuditias finansial?

Untuk kondisi darurat, program SCF yang digulirkan BPJS Kesehatan dengan sejumlah bank relatif bisa membantu RS. Selain itu untuk menjaga likuiditas finansial, RS perlu menyusun strategi untuk meningkatkan potensi pemasukan yang bisa memberikan ‘dana segar.’ Misalnya, membangun poliklinik khusus untuk melayani pasien umum. Pelayanan yang diberikan di poliklinik itu juga harus di atas standar. Melalui cara itu diharapkan RS bisa mendapat pemasukan yang lebih besar dari pasien umum.


B E N E F I T

12

Pelayanan kesehatan untuk penyakit ginjal tergolong berbiaya mahal. Data BPJS Kesehatan menunjukkan gagal ginjal termasuk dalam 10 penyakit katastropik yang menyerap anggaran

terbesar dalam Program JKN-KIS. Di tahun 2018, gagal ginjal menempati urutan ketiga setelah penyakit jantung dan kanker dengan biaya sebesar Rp2,3 triliun. Salah satu penanganan penyakit ginjal yang menelan biaya mahal adalah transplantasi atau cangkok ginjal.

Di tahun 2015 ada sebanyak 46 kasus cangkok ginjal yang menghabiskan biaya Rp11,1 miliar. Angka ini meningkat di tahun 2016 sebanyak 51 kasus cangkok ginjal dengan biaya Rp13,5 miliar. Di tahun 2017 ada sebanyak 52 kasus cangkok ginjal dengan biaya mencapai Rp19,7 miliar. Total kasus cangkok ginjal dari tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 149 kasus dengan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan mencapai Rp44,3 miliar.

Mahalnya pengeluaran untuk biaya cangkok ginjal ini tidak menyebabkan Program JKN-KIS membatasi manfaat kesehatan bagi peserta. Manfaat Program JKN-KIS sangat luas, tidak melihat biaya yang harus dibayarkan oleh program akan tetapi melihat kebutuhan medis pasien. Pelayanan berbiaya mahal ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperpanjang usia hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kini masyarakat yang menderita gagal ginjal tidak perlu lagi risau atau pesimis untuk bisa sembuh. Sebab, cangkok ginjal sudah menjadi bagian dari manfaat yang dijamin dalam program JKN-KIS di rumah sakit. Jaminan Program

JKN-KIS bukan hanya untuk pasien yang akan menerima cangkok ginjal namun juga pelayanan kesehatan bagi yang memberikan donor ginjal.

Untuk mendapatkan manfaat ini, harus dipastikan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan aktif baik pendonor maupun penerima donor. Artinya keduanya telah terdaftar sebagai peserta dan tidak menunggak iuran bulanan. Peserta cukup membawa kartu BPJS Kesehatan sudah mendapatkan layanan yang dibutuhkan sesuai indikasi medis. Mulai dari pemeriksaan, transplantasi, penyembuhan, kontrol dan obat-obatan semua dijamin. Biaya yang dijaminkan oleh BPJS Kesehatan untuk pasien yang membutuhkan cangkok ginjal berbeda-beda tergantung pada kelas perawatan dan kelas rumah sakit. Namun pelayanan transplantasi ginjal hanya dapat diberikan oleh beberapa rumah sakit karena membutuhkan kompetensi dan sarana prasana khusus. Oleh karena itu peserta harus memastikan rumah sakit yang akan melayani telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan khusus yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan, untuk menghindari permasalahan penjaminan oleh JKN-KIS dalam proses pelayanan.

Biaya cangkok ginjal untuk peserta JKN-KIS ini diatur dalam Permenkes 64 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkes 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN. Biaya yang dijamin BPJS Kesehatan pada cangkok ginjal yakni pendonor dan resipien atau penerima

Dijamin BPJS KesehatanTransplantasi Ginjal


BENEFIT

13

ginjal yang termasuk dalam kepesertaan JKN-KIS. Jika pendonor bukan peserta JKN-KIS, maka biaya pendonor tidak dijamin BPJS Kesehatan alias bayar sendiri.

Mengacu Permenkes 64 tahun 2016, besaran biaya transplantasi ginjal yang dijamin berdasarkan kelas rumah sakit dan ruang perawatan. Di rumah sakit pemerintah kelas B, biaya transplantasi ginjal baik itu ringan, sedang, maupun berat pada saat rawat inap di ruang perawatan kelas 3, maka biaya dijaminkan sebesar Rp170,1 juta, kelas 2 sebesar Rp204,1 juta, dan kelas 1 sebesar Rp238 juta. Sedangkan di rumah sakit swasta kelas B biaya yang dijaminkan BPJS Kesehatan lebih besar. Di ruang perawatan kelas 3 baik transplantasi ringan maupun berat biaya yang dijamin sebesar Rp175,2 juta, kelas 2 sebesar Rp210 juta, dan kelas 1 adalah Rp245 juta. Sedangkan rumah sakit kelas A dengan ruang perawatan kelas 1 sebesar Rp390 juta per orang, kelas 2 sekitar Rp340 juta, kelas 3 Rp283 juta. Ini semua adalah biaya tindakan transplantasi ginjal bagi yang penerima donor.

Sedangkan untuk pendonor, semua biaya operasi dibiayai oleh BPJS Kesehatan dengan biaya seperti tarif pengangkatan ginjal umumnya. Setelah operasi, pendonor akan mendapat surat keterangan sebagai pendonor yang ditandatangani oleh penanggung jawab transplantasi ginjal. Layanan pasca-transplantasi yang dilakukan secara rutin baik rawat jalan maupun rawat inap juga dijamin BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 12 tahun 2013 dan Permenkes Nomor 71 tahun 2013.

Transplantasi ginjal dilakukan pada pasien gagal ginjal kronis tahap akhir, di mana fungsi ginjal sudah sangat menurun dan sudah terjadi penumpukkan racun di dalam tubuh. Beberapa evaluasi akan dilakukan oleh dokter ginjal dan tim dokter di rumah sakit sebelum prosedur transplantasi ginjal dilakukan, seperti menanyakan riwayat penyakit yang diderita, obat-obatan yang dikonsumsi, dan adanya riwayat alergi terhadap obat bius dan obat imonusupresan.

Setelah itu, dokter akan memeriksa kondisi pasien melalui pemeriksaan fisik, tes darah, pencitraan (seperti Rontgen, CT Scan atau MRI), hingga pemeriksaan psikologi untuk memastikan kesiapan pasien. Proses ini memerlukan waktu beberapa hari. Setelah calon donor ginjal ada, serangkaian tes akan dilakukan. Mulai dari

tes darah untuk memastikan golongan darah pasien dan pendonor cocok. Hal ini dilakukan untuk menekan potensi penolakan tubuh terhadap organ ginjal baru.

Dilanjutkan dengan pemeriksaan jaringan untuk mencocokan jaringan pendonor dengan resipien. Akan dilakukan pemeriksaan human leukocyte antigen (HLA), yaitu membandingkan gen pendonor dengan resipien. Jika cocok, maka potensi penolakan terhadap organ donor akan menurun. Lalu ada tes kecocokan darah (crossmatch). Dalam tes terakhir ini, kedua darah pendonor dan resipien akan dicampurkan di laboratorium untuk memeriksa adanya reaksi antara darah resipien dengan pendonor. Diharapkan hasilnya cocok (compatible) untuk mengurangi risiko penolakan organ. Jika donor dan resipien telah siap dan telah ditentukan tanggal untuk operasi transplantasi ginjal, baik pendonor atau resipien akan diminta untuk berpuasa sebelum prosedur transplantasi ginjal dilakukan.

Setelah efek anestesi mulai menurun, pasien akan merasakan nyeri pada bagian sayatan. Dokter akan memberikan obat pereda nyeri untuk meringankan rasa sakit. Pasien perlu dirawat setidaknya seminggu di rumah sakit untuk observasi dan memastikan tidak ada efek atau komplikasi tertentu pasca transplantasi. Setelah pulang, pasien akan diminta untuk beristirahat di rumah selama 3-8 minggu sebelum diperbolehkan melakukan aktivitas kembali seperti biasa. Pasien akan diminta untuk menghindari aktivitas fisik berat atau mengangkat benda berat, hingga dokter mengizinkan.

Untuk menekan potensi penolakan organ ginjal donor, pasien akan diberikan obat imunosupresan, seperti ciclosporin, kortikostreoid, azathioprine, mycophenolate mofetil, atau tacrolimus. Imunosupresan merupakan obat yang menekan sistem kekebalan tubuh. Bila tidak ditekan, sistem kekebalan tubuh dapat menyerang organ ginjal donor yang dianggapnya sebagai benda asing. Kontrol rutin perlu dilakukan, sambil terus mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan. Tentu saja walaupun biaya transplantasi dijamin oleh JKN-KIS, BPJS Kesehatan sangat mengharapkan peserta tidak sampai ke tahapan ini. Terpenting tentunya menjaga kesehatan ginjal karena merupakan salah satu organ tubuh vital dalam memastikan keberlangsungan hidup


P E L A N G G A N

Sebagai lembaga pelayanan publik yang diberi amanat melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu menempatkan

kepuasan peserta sebagai fokus utama. Misalnya saja terkait pemberian informasi dan penanganan pengaduan yang menjadi perhatian serius BPJS Kesehatan.

Bentuk keseriusan BPJS Kesehatan dalam penanganan pengaduan yaitu dengan membangun sistem penanganan pengaduan yang andal. Dimulai dari inisiatif strategis (komitmen Top Manajemen); penyusunan kebijakan-kebijakan organisasi terkait penanganan pengaduan; membentuk struktur organisasi khusus baik di lingkup pusat, wilayah, dan daerah; serta pemenuhan sumber daya manusia yang khusus bertanggung jawab dalam rangka penanganan pengaduan.

Sejak tahun 2016, penanganan pengaduan peserta JKN-KIS telah diintegrasikan dengan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR!. BPJS Kesehatan telah memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai salah satu kanal pengelolaan penanganan pengaduan hingga saat ini.

Di samping itu, ada banyak kanal yang dikembangkan sendiri oleh BPJS Kesehatan dalam upaya memenuhi kepuasan peserta, antara lain melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400. Dari sambungan telepon, peserta dapat menyampaikan pengaduannya dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan seputar Program JKN-KIS. Layanan informasi terpusat ini bisa diakses kapanpun dan di manapun selama 24 jam.

Fasilitas pengaduan juga bisa disampaikan melalui aplikasi Mobile JKN. Peserta yang sudah mengunduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau Apple Store dapat menyampaikan permintaan informasi dan pengaduan secara tertulis melalui aplikasi ini di fitur “Pengaduan Keluhan”.

Optimalisasi PIPP

BPJS Kesehatan saat ini juga telah mengoptimalkan pelayanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit bagi pasien JKN-KIS. Fungsi ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan Unit Pengaduan Rumah Sakit melalui penempatan Staf Penanganan Pengaduan Peserta (P3) secara on site maupun mobile,

BPJS Kesehatan Sediakan Banyak Kanal Pengelolaan Penanganan

Pengaduan

Tak Perlu Resah,


PELANGGAN

15

dengan dukungan aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP) yang terkoneksi nasional secara online realtime.

Aplikasi SIPP ini digunakan oleh petugas rumah sakit untuk mencatat permintaan informasi atau penanganan pengaduan yang disampaikan peserta JKN-KIS di rumah sakit, serta melakukan eskalasi apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan kepada petugas BPJS Kesehatan.

Aplikasi SIPP juga akan dimonitor oleh petugas, apa saja pengaduan yang butuh penyelesaian atau tindak

lanjut. Agar prosesnya berjalan lancar, setiap Kantor Cabang BPJS Kesehatan sudah menetapkan Person in Charge (PIC) dari tiap-tiap rumah sakit. Dengan demikian, permintaan informasi dan penanganan pengaduan dapat direspon bersama oleh rumah sakit dan BPJS Kesehatan secara cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan baik.

Setiap permintaan informasi atau penanganan pengaduan juga memiliki Service Level Agreement (SLA) atau kesepakatan batas maksimum layanan kapan pengaduan tersebut harus diselesaikan. Bila sudah terselesaikan, nantinya petugas rumah sakit sebagai garda terdepan yang akan menyampaikan tindak lanjut dan informasi yang dibutuhkan kepada peserta.

Aplikasi SIPP juga bisa dimanfaatkan langsung oleh peserta Progam JKN-KIS untuk menyampaikan informasi dan pengaduan. Caranya dengan mengakses website https://sipp.bpjs-kesehatan.go.id.

Jemput Bola

Inovasi lainnya yang dihadirkan BPJS Kesehatan adalah Mobile Customer Service (MCS), yaitu layanan gerak yang mengusung konsep “jemput bola” dengan menggunakan kendaraan roda empat yang bersifat mobile. Tujuannya untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN-KIS pada daerah yang memiliki akses jauh dari Kantor Cabang/Kantor Kabupaten/Kota.

Selain melayani pendaftaran peserta dan juga perubahan data kepesertaan, Mobile Customer Service ini juga menyediakan layanan informasi seputar Program JKN-KIS, serta penyampaian pengaduan. Pengoperasian MCS ini dijadwalkan secara rutin setiap harinya dengan mengunjungi tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian, sehingga bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat atau peserta JKN-KIS.


T E S T I M O N I

Ginjal adalah sepasang organ yang berfungsi menyaring darah dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Ginjal mengirimkan racun

ke kandung kemih kemudian dikeluarkan tubuh melalui urine saat buang air kecil. Setiap hari, kedua ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah, dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urine.

Namun, pada penderita gagal ginjal, kemampuan ginjal untuk menyaring zat sisa dari darah ini tidak berjalan baik. Akibatnya kotoran menumpuk dalam darah dan dapat mengakibatkan komplikasi pada tubuh. Transplantasi ginjal adalah salah satu penanganan terbaik untuk penderita gagal ginjal kronik tahap akhir di samping cuci darah. Melalui metode ini, dokter akan melakukan pembedahan untuk mengganti ginjal yang telah rusak dengan ginjal sehat dari pendonor. Sayangnya biaya cangkok ginjal ini sangat mahal, dan bagi sebagian besar pasien tidak mampu untuk membiayai sendiri.

Beruntunglah cangkok ginjal kini menjadi bagian dari manfaat Program JKN-KIS yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Taufik (43 tahun), salah satu peserta JKN-KIS yang berdomisili di Dusun Senggotan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, ikut merasakan manfaat program pemerintah ini. Pria berusia 43 tahun itu baru saja menjalani cangkok ginjal dari isterinya.

Kepada Media Info BPJS Kesehatan, Taufik menceritakan, awalnya ia tidak menyadari jika dirinya menderita penyakit ginjal. Kencing darah sebenarnya sudah pertanda awal

adanya infeksi ginjal yang dialami Taufik sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Namun gejala ini diabaikan begitu saja karena minimnya pengetahuan, bahkan ketika dia sudah bekerja di unit hemodialisis di sebuah rumah sakit di Bantul. Hingga suatu saat Taufik harus dilarikan ke rumah sakit karena pingsan.

Dari hasil pemeriksaan dokter diketahui terjadi pembengkakan ginjal sebelah kanan. Ini diduga akibat penumpukkan urine, di mana urin tidak bisa mengalir dari ginjal ke kandung kemih. Masuk keluar rumah sakit dan minum obat saja ternyata tidak membawa perbaikan pada ginjalnya. Tahun 2012 dia divonis menderita gagal ginjal. Ia diharuskan menjalani cuci darah dua kali dalam seminggu karena ginjalnya tak lagi berfungsi dengan baik. Selama enam tahun Taufik menjalani rutinitas cuci darah yang sangat melelahkan, meskipun semua biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Ginjal Saya Berfungsi KembaliBeruntung Ada JKN-KIS,


TESTIMONI

Peserta JKN-KIS Taufik

Sebelum jadi peserta BPJS Kesehatan, Taufik dan keluarga terdaftar sebagai peserta Jamkesda di Bantul. Taufik tidak membayar iuran bulan, namun ia harus membayar selisih Rp200.000 setiap kali cuci darah. Di tahun 2013, kebijakan membayar selisih biaya dihapus, namun suntikan Hemapo yang selama ini diperoleh Taufik ditiadakan.

Begitu Program JKN-KIS hadir di bulan Januari 2014, satu bulan setelahnya Taufik langsung mendaftarkan diri, isteri dan dua anaknya menjadi peserta. Mereka mendaftar sebagai peserta mandiri kelas III dengan iuran awalnya sebesar Rp25.500 per orang per bulan. Total yang harus dibayarkan Taufik setiap bulannya untuk iuran JKN-KIS sebesar Rp102.000.

Meski membayar sendiri, besaran iuran bulanan tidak memberatkan dan menjamin sekaligus empat anggota keluarga. Kala itu JKN-KIS menjamin seluruh manfaat tanpa batas, kecuali untuk tujuan kosmetik/estetika.

“Dulunya kami jadi peserta bukan karena pikir akan sakit, tetapi memang waktu itu dikasih tahu bahwa ini program wajib untuk semua warga, dan selain itu meskipun kami sehat dan tidak memanfaatkannya tetapi ada orang lain yang sakit dan butuh. Tetapi ternyata saya yang sakit,” ujar Taufik.

Singkat cerita, Taufik dan keluarga memutuskan untuk melakukan transplantasi ginjal. Beruntungnya, Taufik tidak perlu menunggu lama untuk itu, karena istrinya Kristian Dini (44 tahun) bisa mendonorkan ginjalnya. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan oleh tim dokter, Dini dinyatakan sehat dan siap untuk mendonorkan ginjalnya kepada sang suami. Pada bulan Juli 2018, Taufik menjalani operasi cangkok ginjal. Biaya untuk proses transplantasi diperkirakan lebih dari Rp300 juta. Semua dibiayai oleh BPJS Kesehatan, termasuk biaya operasi ginjal sang istri.

Taufik mengaku tak percaya bisa menjalani transplantasi dengan biaya semahal ini. Apalagi dengan kondisi dirinya tak lagi bekerja sejak jatuh sakit, dan hanya mengandalkan isterinya yang berdagang dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulannya.

“Beruntungnya kami sekeluarga sudah jadi peserta. Saya tidak pernah membayangkan untuk sampai cangkok ginjal, rasanya tidak mungkin saya mampu bayar kalau tidak ada BPJS Kesehatan. Sekarang ginjal saya berfungsi kembali. Terima kasih JKN-KIS,” ujar Taufik.

Setelah transplantasi, kondisi kesehatan Taufik kini makin membaik. Paling tidak terlihat dari wajahnya yang dulunya pucat, kini kembali segar dan bersemangat. Hanya, Taufik masih mengantisipasi beberapa efek samping dengan minum obat teratur dari dokter dan menjaga pola hidup sehari-hari agar lebih sehat. Setelah cangkok ginjal, status kepesertaan Taufik dan keluarga dari awalnya peserta mandiri kini menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di mana iuran tiap bulannya dibayarkan oleh negara.


I N S P I R A S I

Peserta JKN-KIS Yuanita dan Suami

Untuk keluarga atau orang yang paling dicintai, apapun akan diberikan. Bahkan organ tubuhnya sendiri demi bisa menyelamatkan

hidup orang yang dicintainya itu. Pengorbanan ini tergambar dari apa yang dilakukan Yunita kepada suaminya, Yusuf

Sejak 2015, Yusuf telah didiagnosa mengalami gagal ginjal kronik akibat penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sudah lama dideritanya. Fungsi ginjal Yusuf ketika penyakitnya itu terdeteksi hanya tinggal 12%.

Berbagai pengobatan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup Yusuf, mulai dari cuci darah hingga suntik stem cell. Namun, upaya yang dilakukan tersebut tak juga memberikan hasil yang memuaskan. Tubuh Yusuf semakin melemah dengan fungsi ginjal yang terus menurun hingga tinggal 8%. Semangat hidupnya pun terus menurun. Yusuf bahkan nyaris putus asa.

Solusi terbaik untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan transplantasi ginjal. Namun, sangat sulit mencari orang yang bersedia mendonorkan ginjalnya. Kalaupun ada, ginjal yang diberikan pendonor belum tentu cocok.

Tak tega melihat suaminya menanggung beban penyakitnya itu sendirian, Yunita lalu memutuskan untuk mendonorkan satu ginjalnya bagi sang suami. Meskipun ada yang menentang keputusannya itu, tekad Yunita sudah bulat. Ia ingin memberikan kehidupan yang baru untuk suaminya, kehidupan yang lebih baik dan sehat.

"Kondisi Pak Yusuf waktu itu semakin memburuk. Dengan menjadi pendonor, saya rasa ini solusi terbaik supaya bapak bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik, agar kami bisa terus bersama-sama menjalani kehidupan ini," ungkap Yunita.

Operasi transplantasi ginjal ini dilakukan bulan April 2019 lalu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Yunita bersyukur karena ternyata ginjal miliknya itu cocok dengan tubuh sang suami.

"Setelah menjadi pendonor, gaya hidup saya harus sehat. Kalau tidak, nantinya saya juga bisa terkena penyakit gagal ginjal. Saya pikir ini tidak sulit karena memang semua orang harus melakukannya. Dengan kehidupan yang baru ini, saya dan bapak akan saling mengingatkan dan terus menguatkan," ungkapnya.

Sebagai peserta mandiri program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Yunita juga sangat bersyukur karena biaya operasi transplantasi ginjal yang dijalaninya bersama sang suami dijamin oleh program JKN-KIS. Kalau saja harus menanggung sendiri dengan biaya yang mencapai ratusan juta rupiah, Yunita merasa sangat berat. Apalagi ia dan suaminya sudah menginjak usia 56 tahun dan telah memasuki masa pensiun.

"Dengan melakukan transplantasi ginjal, Pak Yusuf punya semangat hidup kembali, dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupannya di keluarga serta lingkungan sekitar. Saya dan suami berterima kasih sekali kepada program JKN-KIS. Mulai dari cuci darah sampai dengan operasi transplantasi ginjal, semuanya dijamin," ucap Yunita penuh syukur.

Yunita Donorkan Satu Ginjalnya Demi Kesembuhan Sang Suami


P E R S E P S I

Untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan memastikan semua fasilitas

kesehatan yang bermitra sudah memenuhi persyaratan, termasuk akreditasi. Akreditasi juga diwajibkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui UU 44 tahun 2009. Pasal 40 UU ini menyebutkan akreditasi wajib dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali. Selanjutnya Kementerian Kesehatan membuat Permenkes 99 tahun 2015 yang mengamanatkan seluruh rumah sakit (RS) yang bekerja sama BPJS Kesehatan harus untuk akreditasi.

Pada kenyataannya sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu Desember 2018, cukup banyak RS yang belum akreditasi. BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan sekali lagi kepada RS tersebut untuk melakukan pendaftaran akreditasi sampai 30 Juni 2019. Namun sampai batas waktunya masih ada yang belum mengurus akreditasi atau pun akreditasi ulang (reakreditasi). Terhadap RS yang tidak memenuhi ketentuan, BPJS Kesehatan menghentikan kerja sama.

Sebelum itu, terlebih dahulu BPJS Kesehatan mengingatkan RS untuk memenuhi kewajibannya. Tiga bulan sebelum habis masa kontrak, BPJS Kesehatan sudah mengingatkan. Kalau pun tetap tidak patuh, BPJS Kesehatan terpaksa menghentikan kerja sama, yang artinya RS tersebut tidak lagi melayani pasien JKN-KIS. Pemutusan kontrak kerja sama bukan hanya karena akreditasi, tetapi juga persyaratan lain yang tidak dipenuhi seperti surat ijin operasional, surat penetapan kelas RS, dan lain-lain.

Tapi benarkah pasien terlantar karena pemutusan kontrak kerja sama ? Dalam mengambil keputusan BPJS Kesehatan sangat berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal, terutama akses peserta terhadap layanan kesehatan. Sebagai lembaga publik, BPJS Kesehatan

memastikan agar pelayanan terhadap masyarakat berjalan baik. Kalau pun ada permasalahan, BPJS Kesehatan tentu berusaha memberikan solusi terbaik.

Sebelum menghentikan kerja sama, BPJS Kesehatan memastikan bahwa peserta JKN-KIS tidak terlantar. Ada beberapa RS yang dikecualikan, misalnya jika RS tersebut satu-satunya di wilayah itu. Pelayanan tertentu juga tetap diberikan di RS tersebut, seperti pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan untuk pasien yang sudah terjadwal rutin dan tidak dapat ditunda atau tidak mungkin dialihkan ke RS lain karena akan menyulitkan akses dan membahayakan keselamatan pasien. Misalnya, pasien hemodialisis, kemoterapi dan radioterapi. Layanan-layanan tertentu untuk pasien JKN-KIS ini tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan melalui kontrak kerja sama terbatas.

BPJS Kesehatan juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menyiapkan RS cadangan atau RS lain di wilayah yang sama untuk menjaga akses masyarakat. Bagi pasien yang sedang dalam perawatan saat kontrak kerja sama RS dengan BPJS Kesehatan berakhir, masih tetap dilanjutkan perawatannya karena sudah masuk dalam satu paket manfaat INA-CBG’s yang dibiayai BPJS Kesehatan.

Untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga tidak perlu khawatir. Sistem rujukan terkoneksi antara FKTP dengan RS secara online melalui Primary Care (P-Care). RS yang tidak lagi bekerja sama BPJS Kesehatan otomatis terkunci di sistem P-Care, jadi FKTP tidak mungkin merujuk pasien ke RS tersebut. Mengenai RS yang akan putus kerja sama, BPJS Kesehatan juga menginformasikannya kepada masyarakat baik lewat fasilitas kesehatan, kantor BPJS Kesehatan di berbagai daerah, dan sosial media. Jadi, kecil kemungkinan pasien terlantar akibat pemutusan hubungan kerja sama BPJS Kesehatan dengan faskes mitra.

Benarkah Pasien Terlantar karena Putus Kontrak?


S E H A T & G A Y A H I D U P

Penyakit gagal ginjal kronik masih menjadi masalah kesehatan paling serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Begitu juga dalam pembiayaan Program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS), penyakit ini termasuk yang menyedot biaya paling besar.

Seperti halnya kanker, penyakit gagal ginjal kronik juga merupakan silent disease pada tahap-tahap awal, di mana sebagian besar penderitanya tidak mengalami gejala klinis pada stadium ringan-sedang. Akibatnya, penderita gagal ginjal kronik sering tidak menyadari kondisinya tersebut. Gejalanya baru disadari ketika sudah masuk stadium akhir, di mana pengobatannya menjadi lebih sulit dan memerlukan terapi pengganti fungsi ginjal seperti hemodialisis hingga transplantasi ginjal.

Karenanya, penting sekali untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin agar masalah yang muncul bisa cepat terdeteksi, terutama untuk orang-orang yang memiliki faktor risiko terkena gagal ginjal kronik.

Hipertensi Pemicu Gagal Ginjal

Dokter spesialis penyakit dalam di Siloam Hospitals, Tunggul Situmorang menyampaikan, dari beberapa

faktor risiko yang bisa menyebabkan masalah pada ginjal, tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyebab yang paling sering menghantui. Masalah tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal, sehingga akhirnya menghambat proses penyaringan dalam ginjal bekerja dengan baik.

"Hipertensi merupakan suatu gangguan di mana semua organ yang memiliki pembuluh darah akan terdampak, mulai dari jantung, otak, hingga ginjal. Akibat tekanan darah yang terus menerus, dinding pembuluh darahnya akan menebal. Kondisi ini menyebabkan aliran darah di ginjal jadi berkurang, sehingga fungsi ginjal menjadi terganggu," ungkap Tunggul Situmorang.

Faktor risiko lainnya adalah diabetes mellitus. Seperti halnya hipertensi, Tunggul Situmorang menyampaikan faktor risiko ini juga erat kaitannya dengan pola makan dan gaya hidup yang dijalani.

Yang memprihatinkan, ada anggapan kalau penyakit gagal ginjal kronik sebenarnya timbul akibat mengonsumsi obat hipertensi dan diabetes mellitus dalam jangka panjang. Padahal justru obat-obatan tersebut untuk mencegah terjadinya komplikasi penyakit hipertensi maupun diabetes mellitus.

dengan Pola Hidup SehatJAGA FUNGSI GINJAL


SEHAT & GAYA HIDUP

"Ini anggapan yang keliru. Obat hipertensi dan diabetes mellitus justru bisa membantu melindungi fungsi ginjal. Bila kedua penyakit ini tidak bisa dikontrol dengan baik akibat tidak disiplin minum obat, yang terjadi malahan akan merusak fungsi ginjal," katanya mengingatkan.

Gaya Hidup Sehat

Untuk menjaga fungsi ginjal agar tetap sehat, hal penting yang harus dilakukan adalah mengenali faktor-faktor risiko penyakit tersebut. "Prinsipnya adalah menjaga pola hidup sehat, kontrol kadar gula darah dan juga tekanan darah agar tetap stabil," kata Tunggul Situmorang.

Pemeriksaan urin untuk mengetahui fungsi ginjal juga sangat penting dilakukan, meskipun ginjal Anda masih tergolong normal. Apabila memiliki keturunan hipertensi dan diabetes mellitus, pemeriksaan fungsi ginjal ini harus lebih sering dilakukan. Sehingga apabila nantinya terdeteksi ada gangguan pada fungsi ginjal, pengobatan bisa segera dilakukan untuk memperlambat kerusakan fungsi ginjal agar tidak sampai harus melakukan cuci darah.

Gaya hidup sehat lainnya yang harus dilakukan seperti menjaga berat badan ideal, menghindari rokok, makan makanan sehat dan bergizi, serta rutin berolah raga. Tunggul juga mengingatkan agar tidak sembarangan mengonsumsi obat-obatan, apalagi obat herbal yang belum berbasis bukti ilmiah atau evidence based.

"Jangan sembarangan minum jamu atau obat herbal yang belum terbukti secara ilmiah dan hanya

berdasarkan pengalaman saja. Kita tidak tahu efek jangka panjangnya akan seperti apa. Begitu juga dengan obat-obatan anti nyeri. Harus dengan resep dokter dan hindari mengkonsumsinya dalam jangka panjang," pesan Tunggul.

Hal penting lainnya adalah dengan menjaga asupan air, sebab kerusakan fungsi ginjal juga bisa disebabkan oleh kebutuhan cairan yang kurang atau dehidrasi. Namun, asupannya juga tidak boleh berlebihan.

"Prinsipnya itu cukup minum, bukan banyak minum. Kebutuhan cairan kita itu sekitar 30 cc per kilogram berat badan. Jadi misalkan berat badannya 60 kilogram, kira-kira kebutuhannya 1.800 cc atau sekitar delapan gelas per hari. Tetapi kebutuhannya akan bertambah apabila kita banyak mengeluarkan keringat, misalnya habis berolahraga," jelas Tunggul.


KO N S U LTA S I

J A W A B :

J A W A B :

01

02

Saya sudah menikah tapi belum sempat urus KK, apakah saya bisa daftar BPJS Kesehatan yang bayar sendiri dengan KK saya yang masih tergabung dengan orang tua?Via instagram @diahsetiaxxxxxxxx

Jika sudah menikah, sebaiknya pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) terbaru. Hal ini nantinya juga akan memudahkan Anda apabila hendak mengurus pendaftaran anak Anda di kemudian hari. Untuk itu, kami sarankan silakan dapat memperbarui data KK terlebih dulu.

Saya dapat BPJS Kesehatan dari perusahaan. Bisakah saya ubah sendiri FKTP saya tanpa harus melalui HRD perusahaan atau datang ke Kantor BPJS Kesehatan?Via instagram @ekha_permanaxxxxxxx

Anda bisa melakukan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh secara gratis melalui Playstore maupun Appstore. Caranya, klik pendaftaran pengguna Mobile, lalu isi data diri Anda. Selanjutnya, log in dengan menggunakan nomor kartu/username/email dan password yang Anda buat. Pilih menu ‘Ubah Data Peserta’, lalu pilih Faskes 1 untuk mengubah lokasi FKTP sesuai pilihan Anda. Jika sudah selesai, klik simpan.

INFOBPJS · 2020. 1. 8. · pelayanan kesehatan kepada peserta, BPJS Kesehatan ... Secara khusus, program ini diberikan kepada mitra BPJS Kesehatan untuk membantu mempercepat penerimaan

Documents