Indonesia pada Awal Kemerdekaan sampai 1950

Indonesia pada Awal Kemerdekaan sampai 1950

Proklamasi.flv

A. Upaya mempersiapkan kemerdekaan

Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang dikuasainya termasuk Indonesia agar mereka membantu Jepang melawan Sekutu

Untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubugan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI pada 28 Mei 1945

Dalam sidang pertama 29 Mei 1945 BPUPKI merumuskan dasar negara yang diusulkan oleh Moh. Yamin, Soepomo dan Soekarno

1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan Pancasila yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila

Sidang I BPUPKI tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau rumusan, maka dibentuklah Panitia Kecil yang kemudian berhasil membuat rumusan gambaran maksud dan tujuan pembentukan Indonesia merdeka yang disebut dengan Jakarta Charter pada 22 Juni 1945

Pada 10 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang II merumuskan rancangan UUD negara. Jakarta Charter menjadi mukadimah UUD negara tetapi ada perubahan pada sila pertama karena keanekaragaman masyarakat Indonesia.

7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI menggantikan BPUPKI dan diresmikan pada 9 Agustus 1945.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki landasan dasar agar kelak di kemudian hari dapat dipertahankan.

Landasan dasar nasional: Pembukaan UUD 1945: landasan dasar internasional: Atlantic Charter dan Piagam San Fransisco.

Dengan landasan dasar tersebut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki kedudukan yang kuat baik secara nasional maupun internasional.

B. Peristiwa seputar proklamasi

14 Agustus 1945 setelah Hirosima dan Nagasaki dibom atom Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Mendengar berita tersebut para pemuda segera bereaksi agar proklamasi dilaksanakan secepatnya.

Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan pemuda mengenai mekanisme kemerdekaan Indonesia.

Golongan Pemuda berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak perlu bergantung pada negara/bangsa lain

Golongan Tua berpendapat bahwa kemerdekaan harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir, untuk itu perlu dibicarakan dalam rapat PPKI 18 Agustus 1945.

Perbedaan pendapat inilah yang mendorong golongan pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok karena golongan tua tidak bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesuai desakan golongan muda.

Soekarno-Hatta terpaksa dibawa ke Rengasdengklok untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang.

Rengasdengklok dipilih untuk mengamankan mereka karena letaknya yang terpencil dan meruupakan markas tentara PETA

Golongan Tua akhirnya sepakat dengan golongan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tetapi dengan syarat mereka kembali dulu ke Jakarta.

Atas jaminan dari Ahmad Subardjo dari golongan tua bahwa kemerdekaan akan diproklamasikan pada esak hari 17 Agustus 1945 akhirnya mereka kembali ke Jakarta dan merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jl. Imam Bonjol No. 1

Dengan bantua Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo, Soekarno menyiapkan teks yang ditulis dengan pensil pada sehelai kertas. Setelah melalui perdebatan kecil antara golongan tua dan golongan pemuda akhirnya disepakati teks proklamasi yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik.

Atas usul Sukarni teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Direncanakan proklamasi akan dibacakan di Lapangan Ikada (Lap. Monas) tetapi karena rencana tersebut sudah terdengar oleh Jepang dan mereka menjaga ketat Lapangan Ikada maka untuk menghindari bentrokkan fisik akhirnya proklamasi dibacakan di depan kediaman Soekarno Jl. Pegangsaan Timur No. 56 jakarta pusat.

Berita proklamasi disebarkan ke seluruh penjuru tanah air dan dunia melalui berbagai media seperti:

Surat kabar (Djahaja dan Soeara Asia) Selebaran Stasiun kereta Radio Utusan dari daerah-daerah yang

menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan langsung pelaksanaan proklamasi

C. Kebijakan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia menghadapi berbagai permasalahan domestik dalam penerapan kebijakan perekonomian dan keuangan, diantaranya:

Tingginya inflasi karena masih beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali

Kondisi kas negara yang kosong karena belum dapat ditarik pajak dan bea masuk

Status perdagangan ekspor yang macet karena blokade laut Belanda dan maklumat panglima AFNEI yang tetap memberlakukan mata uang NICA di wilayah yang diduduki Sekutu.

Untuk menghadapi berbagai permsalahan ekonomi dan keuangan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan:

Pada 5 Juli 1946 menetapkan peraturan tentang pembentukan Bank Negara Indonesia (BNI’46). Berdasarkan PP pengganti UU No. 2 tahun 1946, Bank Negara 1946 menjadi bank umum pertama milik pemerintah RI.

Pada 1 Oktober 1946 mengeluarkan UU No. 17 tahun 1946 tentang pemberlakuan ORI yang diperkuat dengan UU No. 19 tahun 1946 tentang penukaran mata uang Jepang terhadap ORI

Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kewajiban menabung bagi seluruh penduduk Jawa dan Madura

Pada 15 Desember 1951 pemerintah mengeluarkan UU No. 24 tahun 1951 tentang nasionalisasi de Javasche Bank N.V. menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di Indonesia. UU ini diperkuat dengan UU No. 11/1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang berisi tentang restrukturisasi tatanan pejabat keuangan dan moneter Indonesia.

Pada 19 Januari 1947 Pemerintah meresmikan pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang bertugas menyusun rencana pembangunan perekonomian selama dua sampai 3 tahun.

Menteri Urusan Bahan Pangan menggulirkan rencana untuk melakukan swasembada beras pangan beras yang dikenal dengan Kasimo Plan.

Pemerintah menyusun kebijakan perekonomian Sistem Ekonomi Gerakan Benteng yang digagas oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan diterapkan pada masa Kabinet Natsir. Program ini dimaksudkan untuk menghidupkan industri-industri kecil sebagai kekuatan utama ekonomi nasional.

Program Benteng tidak berhasil mencapai tujuannya dilanjutkan dengan kebijakan Indonesianisasi

Kebijakan ekonomi-keuangan internasional

Pada awal kemerdekaan permasalahan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan ekonomi-keuangan internasional adalah adanya blokade laut oleh Belanda yang membuat aktivitas ekonomi dan diplomasi internasional menjadi terhambat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menerapkan strategi diplomasi melalui jalur politik dan ekonomi

Melalui jalur politik pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Strategi ini memiliki makna politis, yaitu telah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa blokade laut Belanda tidak memiliki implikasi apa-apa terhadap jalur lalu-lintas pelayaran internasional Indonesia. Selain itu juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki strategi yang jitu untuk mendapatkan dukungan dari India dalam berbagai forum internasional untuk memaksa Belanda mencabut aksi blokade lautnya terhadap Indonesia.

Melalui jalur ekonomi, pemerintah membuat sebuah kontak dagang langsung dengan negara asing seperti Singapura, Malaya dan Amerika Serikat

Indonesia mendirikan badan perdagangan Banking and Trading Corporation (BTC)

Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan dagang di Singapura yang bernama Indonesia Office (Indoff) yang bertugas menjalankan diplomasi ekonomi untuk kepentingan luar negeri Indonesia

Dengan strategi ekonomi ini Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara patner dagang untuk mencabut blokade laut Belanda dengan alasan kelancaran kepentingan ekonomi dan perdagangan mereka

Kebijakan Birokrasi Pemerintahan Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah pada

awal kemerdekaan di bidang birokrasi adalah membentuk sistem birokrasi Indonesia agar dapat menjalankan good govermance.

Maka pada 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang pertama dan menghasilkan kesepakatan:

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD RI 1945 (UUD 1945) yang berisi 37 pasal.

2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden RI dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI

3. Membentuk Komite Nasional Indonesia (MPR & DPR) untuk membantu tugas Presiden.

Pada keesokan harinya, 19 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang yang kedua dan berhasil membentuk 12 departemen dan 4 menteri negara tanpa portofolio sebagai badan eksekutif, serta membagi wilayah administratif pemerintahan menjadi 8 propinsi beserta gubernurnya.

Kebijakan lainnya adalah dikeluarkannya maklumat pada 16 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa KNIP memiliki kewenangan eksekutif dan legislatif, serta memiliki hak menyusun GBHN

Pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat Politik 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik di Indonesia.

Kebijakan dalam Bidang Militer Untuk memelihara keselamatan negara dan

bangsa, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang beranggotakan mantan pasukan rekrutan Jepang seperti Heiho, Peta, Seinendan dan Keibodan.

Karena dinilai BKR tidak cukup solid menghadapi provokasi pasukan Belanda, pada 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang berdirinya TKR.

Pada Januari 1946 TKR diubah menjadi TRI dan kemudian pada 3 Juni 1947 dirubah lagi menjadi TNI dengan Jend. Sudirman sebagai Panglima Tertingginya.

D. Perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia di awal kemerdekaan

Perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP dan dikeluarkannya Maklumat Politik 3 Nopember 1945

Dikeluarkannya Maklumat Politik 3 Nopember 1945 mendorong munculnya partai-partai politik dengan berbagai ideologi yang mempunyai arah dan metode pergerakan yang berbeda-beda.

Partai politik berhaluan nasionalis: PNI, SRI dan GRI Partai politik berhaluan agama: Masyumi, NU,

Parkindo dan PKRI. Partai politik berhaluan sosial-komunis: PKI, Permai,

PBI, PSI, PRS dan PRJ.

4 januari 1946 ibu kota negara untuk sementara waktu dipindah ke Yogyakarta karena Jakarta rawan teror dan intimidasi pihak asing. Yogyakarta dipilih karena terdapat markas besar tentara pasukan Laskar Hizbullah Sabilillah dan Laskar Mataram pimpinan Sri Sultan HB IX yang siap tempur bila keadaan genting. Selain itu Yogyakarta juga memiliki letak strategis untuk perjuangan diplomasi dan bersenjata.

Tugas KNIP adalah membantu dan menjadi pengawas kinerja Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan mempunyai wewenang memberikan usulan kebijakan kepada Presiden.

KNID bertugas membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran yang lebih rendah dari presiden seperti gubernur dn bupati.

See u at…www.asmarahistory.wordpress.com