MASA REFORMASI dan DAMPAK NYA BAGI MASYARAKAT INDO NESIA
MASA REFORMASIdan DAMPAKNYA BAGI
MASYARAKAT
INDONESIA
Indonesia Masa Pemerintahan
ABDURRAHMAN WAHID (20 oktober 1999-
23 Juli 2001)
Membentuk Kabinet Persatuan Nasional 28
Oktober 1999
Membentuk dewan keamanan ekonomi (DEN)
dipimpin Prof. Emil Salim, wakil Subiyakto
Cakra Cakrawerdaya, sekretaris Dr. Sri
Mulyani Indrawati. Tujuan memperbaiki
ekonomi yang belum pulih pasca krisis
Merestrukturisasi lembaga pemerintahan
Meneruskan kehidupan yang demokratis
seperti pemerintahan sebelumnya.
• Banyak bermunculannya gerakan-gerakan
separatisme yang berkembang di Aceh, Maluku,
dan Papua.
• Banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang
ditentang oleh MPR/DPR.
• Terjadinya skandal Buloggate dan Bruneigate.
• Terhentinya pemeriksaan terhadap mantan
presiden Soeharto atas dugaan kasus korupsi.
• Terjadinya berbagai kerusuhan dan peristiwa
pemboman, seperti kerusuhan Poso dan Bom
Kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta.
• Kekerasan antar etnis Dayak dan Madura di
Kalimantan.
• Pemberlakuan Hari Imlek bagi etnis Tionghoa.
• Etnis Tionghoa diberikan kebebasan sama
seperti halnya warga negara lainnya.
• Tanggal 29 Januari 2001, ribuan demonstran
berkumpul di Gedung DPR/MPR menuntut
turunnya Presiden Abdurrahman Wahid.
Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan
yang harmonis dengan TNI-Polri
Masalah dana non-budgeter Bulog dan
Bruneigate yang dipermasalahkan oleh
anggota DPR sehingga mengeluarkan
Memorandum I (1 Februari 2001),
memorandum II (30 April 2001)
Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang
berisikan pembekuan DPR dan MPR serta
pembubaran Golkar.
Dan sidang istimewa MPR 23 Juli 2001
menuntutnya diturunkan dari jabatan.
Indonesia Masa Pemerintahan
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI23 Juli 2001 – 20 September 2004
Meminta penundaan pembayaran utang luar negeri
sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan Paris Club 3
tanggal 12 April 2002
Memutuskan kerjasama dengan IMF
Melakukan kebijakan pemulihan keamanan untuk
menarik investor ke Indonesia
Menekan inflasi dan menumbuhkan perekonomian
dengan melakukan privatisasi BUMN dengan menjual
Indosat tahun 2003. hasil penjualan berhasil
meningkatkan pertumbuhakn ekonomi menjadi 4,1%,
sehingga nilai inflasi hanya 5,06%
Memperbaiki kinerja Ekspor
Melakukan pemberantasan korupsi dengan
membentuk KPK
Pemilu 2004 dilaksanakan dua tahap. Pertama,
memilih anggota legislatif tanggal 5 April 2004 dan
diikuti 24 partai politik. Kedua, Pemilihan presiden
dan wakil presiden langsung oleh rakyat 5 juli 2004.
pesertanya yaitu:Megawati – Hasim Muzadi diusung PDIP
Wiranto – Solehuddin Wahid diusung Golkar
Amien Rais – Siswono Yudohusodo diusung PAN
Hamzah Haz – Agum Gumelar diusung PPP
SBY – Jusuf Kalla diusung Partai Demokrat
Pemilu ini dimenangkan pasangan Mega – Hasim
dan SBY – kala. Karena tidak ada yang berhasil
mencapai 50% dilakukan putaran kedua tanggal 20
September 2004 dan dimenangkan oleh pasangan
SBY - Kalla
Peristiwa Bom Bali
Perebutan pulan Ligitan dan Sipadan
Indonesia Masa Pemerintahan
SOESILO BAMBANG YUDHOYONO
Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi
20% dari keseluruhan APBN.
Konversi minyak tanah ke gas
Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
Pelayanan Usaha Kecil Menengah bagi rakyat
kecil
Mengurangi Subsidi BBM dgn menaikan harga
BBM
Pemberantasan korupsi melalui KPK
Melakukan penjadwalan pembayaran utang
luar negeri maret 2005, karena penundaan
Paris Club 3 berakhir
Meningkatkan Volume ekspor dan impor
Masalah pembangunan ekonomi yang ala
kadarnya
Penanganan bencana alam yang datang
bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat
tidak profesional
Masalah korupsi, mulai dari dasar
hukumnya sampai proses peradilan, terjadi
perdebatan yang semakin mempersulit
pembersihan Republik Indonesia dari
koruptor-koruptor perampok kekayaan
bangsa Indonesia
• Pemerintahan orde baru jatuh dan
muncul era reformasi
• Rakyat sulit membedakan apakah
sang pejabat bertindak sebagai
eksekutif
• Banyak kasus muncul ke permukaan
• Pemerintah tidak lagi otoriter dan
terjadi demokratisasi di bidang
politik
• Peranan militer di dalam bidang
politik pemerintahan terus dikurangi
Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan Republik
Indonesia, memerlukan
penyelesaian secara bertahap
berdasarkan skala prioritas.
Pemerintah hendaknya juga
memperhatikan kondisi pendidikan
Indonesia
…APA YANG BISA
KITA LAKUKAN…
LAKUKAN !
SEMUA DEMI TUHAN
DAN