INDEKS KETAHANAN PANGANbkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Bahan 2020/IKP 2019 FINAL.pdf1 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi 2 ... telah dikembangkan suatu sistem penilaian

INDEKS KETAHANAN PANGAN

INDONESIA

2019

Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian

Indeks Ketahanan Pangan ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR iii DAFTAR LAMPIRAN iii PENDAHULUAN 1 KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGAN 2 HASIL INDEKS KETAHANAN PANGAN 7 KESIMPULAN 18 REFERENSI 19

Indeks Ketahanan Pangan iii

DAFTAR TABEL

1 Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan Expert Judgement 5

2 Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert Judgement 6

3 Cut off point Indeks Ketahanan Pangan 7

4 Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 2019 8

5 Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 2019 13

6 Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2019 14

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi 2

2 Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2019 15

3 Distribusi IKP Kabupaten dan Kota 2019 16

4 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2019 17

5 Distribusi IKP Provinsi 2019 17

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan

dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten 21


dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota 33


dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Provinsi 37

Indeks Ketahanan Pangan 1

INDEKS KETAHANAN PANGAN

PENDAHULUAN

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan

baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang

Pangan dan PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun,

menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Informasi ini sangat penting untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para pembuat

keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat

pusat dan daerah.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan

pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator.

Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan

pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2019 menyusun IKP Nasional dengan unit analisis

tingkat kabupaten/kota sebagai pemutakhiran IKP 2018 dan untuk melengkapi penyusunan

IKP 2019 disusun juga unit analisis tingkat provinsi. Penyusunan IKP mengadopsi

pengukuran indeks global dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan

ketersediaan data dan informasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKP ini juga

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

(Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA), karena indikator yang digunakan dalam IKP

merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hal ini

dilakukan agar hasil IKP sejalan dengan hasil FSVA Nasional. IKP Nasional memiliki peran

yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu

wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan

prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan

tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan

provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan

wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan

provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan

intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

2 Indeks Ketahanan Pangan

KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGAN

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara

sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan

ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan;

tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro,

tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan

yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan

dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin

stabitas pasokan dan harga pangan (Gambar 1).

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor

pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang

mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem

ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan

Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada

berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sembilan indikator yang

digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan,

yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang

digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan

global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii)

keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin

untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan

provinsi.

Gambar 1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi


Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsi

normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Ketersediaan bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer,

penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan, sedangkan konsumsi normatif

ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi

jalar menggunakan angka tetap 2018 dari BPS dan Kementerian Pertanian.

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini

menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar

minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang

individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak

memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga

akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi et al.

2014; Riyadi et al. 2011; Ramli et al. 2009; Lubis 2010; Sofiati 2009; dan Misselhorn

2005). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari

Susenas 2018, BPS.

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65

persen terhadap total pengeluaran. Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total

pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori

Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran

rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Pengeluaran pangan

merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan

(Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara,

maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer

1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2018, BPS.

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Tersedianya fasilitas listrik di suatu

wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Hal ini

merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya

berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi et al. 2014;

Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Rasio rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan

berpengaruh positif terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah

tangga yang tidak memiliki akses listrik berasal dari Susenas 2018, BPS.

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Rata-rata lama sekolah

perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15

tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan

terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan

gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai

penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan

penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999;


dan Mahmood et al. 1991). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas

2018, BPS.

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Persentase rumah tangga tanpa

akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air

minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung

dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal

10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk

pencapaian ketahanan pangan karena di daerah yang akses terhadap air bersihnya

rendah ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009).

Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi

masalah penyakit secara khusus diare, sehingga memperbaiki status gizi melalui

peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT et

al. 2015; Kavosi et al. 2014; Khan danGill 2009; Burger and Esrey 1995; dan Thomas

dan Strauss 1992). Sumber data berasal dari data Susenas 2018, BPS.

7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan

penduduk. Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter

spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga

keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatan

penduduk. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010 dan Sofiati

2009). Data tenaga kesehatan bersumber dari Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2018, Kementerian Kesehatan.

8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). Balita stunting

adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2

SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi

badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005). Status gizi balita

merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan

pangan (Pemprov NTT et al. 2015; DKP dan WFP 2009; Sabarella 2005). Data stunting

diperoleh dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, Kementerian

Kesehatan.

9. Angka harapan hidup pada saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir

dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan

hidup merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat. Angka harapan

hidup saat lahir berasal dari Data Susenas 2018, BPS.


Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif

indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam

penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan

GFSI (EIU 2018 dan 2019) dan GHI (IFPRI 2018 dan 2019). Goodridge (2007) menyatakan

jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan

secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan

dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui expert

judgement (Tabel 1). Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau

pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kabupaten dan Provinsi.

Tabel 1. Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan Expert Judgement

No Indikator Bobot

ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN

1. Rasio kosumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari 0,30

Sub Total 0,30

ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN

2. Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan 0,15

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan

lebih dari 65% terhadap total pengeluaran

0,075

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 0,075

Sub Total 0,30

ASPEK PEMANFAATAN PANGAN

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 0,05

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 0,15

7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat

kepadatan penduduk

0,05

8. Prevalensi balita stunting 0,05

9. Angka harapan hidup pada saat lahir 0,10

Sub Total 0,40

Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan (8) indikator dari aspek

keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat

perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal

dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap

ketersediaan bersih adalah nol karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspek

ketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian

dialihkan kepada 8 indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek.

Besaran bobot yang digunakan untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau

pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kota (Tabel 2).


Tabel 2. Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert Judgement

No Indikator Bobot

ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN

1. Rasio kosumsi normatif terhadap keteresediaan bersih per kapita per hari -

Sub Total -

ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN

2. Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan 0,20

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan

lebih dari 65% terhadap total pengeluaran

0,125

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 0,125

Sub Total 0,45

ASPEK PEMANFAATAN PANGAN

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 0,08

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 0,18

7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat

kepadatan penduduk

0,08

8. Prevalensi balita stunting 0,08

9. Angka harapan hidup pada saat lahir 0,13

Sub Total 0,55

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100)

2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah

distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

𝒀(𝒋) = ∑ 𝒂𝒊𝑿𝒊𝒋𝟗

𝒊=𝟏

Dimana:

i : Indikator ke-1, 2, 3, … 7, 8, dan 9

j : Kabupaten ke-1, 2, 3, … 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, … 96, 97, dan 98

Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j

ai : Bobot masing-masing indikator ke-i

Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan

pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap

kerawanan pangan.

3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam

kelompok berdasarkan cut off point IKP (Tabel 3). Cut off point IKP merupakan hasil


penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off

point indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100). Wilayah

yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung

memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok

di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi

yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Tabel 3. Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP Kabupaten Kota Provinsi

1 <= 41,52 <= 28,84 <= 37,61

2 > 41,52 – 51,42 > 28,84 – 41,44 > 37,61 – 48,27

3 > 51,42 – 59,58 > 41,44 – 51,29 > 48,27 – 57,11

4 > 59,58 – 67,75 > 51,29 – 61,13 > 57,11 – 65,96

5 > 67,75– 75,68 > 61,13 – 70,64 > 65,96– 74,40

6 > 75,68 > 70,64 > 74,40

HASIL INDEKS KETAHANAN PANGAN

Hasil perhitungan IKP 2019 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator

untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan memberikan gambaran

peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan wilayah (kabupaten, kota dan provinsi)

dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat

memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur.

Lima kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Tabanan (90,05), Gianyar (89,76) dan

Badung (89,01) di Provinsi Bali; Sukoharjo (87,89) dan Wonogiri (86,55) di Provinsi Jawa

Tengah. Sedangkan lima kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua,

yaitu Nduga (10,56), Puncak (12,26), Mamberamo Tengah (16,34), Intan Jaya (16,62) dan

Yahukimo (16,99). Peringkat dan IKP kabupaten secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.


Tabel 4. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 2019

Peringkat Nama Kabupaten Skor


1 Tabanan 90,05

42 Tapin 83,16

2 Gianyar 89,76

43 Konawe/Kab Kendari 83,16

3 Badung 89,01

44 Batang 83,16

4 Sukoharjo 87,89

45 Pringsewu 83,13

5 Wonogiri 86,55

46 Grobogan 82,98

6 Bantaeng 86,53

47 Maros 82,84

7 Kudus 86,49

48 Mojokerto 82,78

8 Kolaka Timur 86,47

49 Pesisir Selatan 82,77

9 Gresik 86,34

50 Bulukumba 82,73

10 Karanganyar 86,16

51 Mamuju Utara 82,68

11 Pati 86,05

52 Toba Samosir 82,61

12 Semarang 85,94

53 Purworejo 82,60

13 Demak 85,91

54 Pangandaran 82,56

14 Tanah Datar 85,22

55 Poso 82,56

15 Magetan 85,05

56 Agam 82,49

16 Minahasa 85,03

57 Takalar 82,49

17 Bekasi 85,01

58 Madiun 82,45

18 Lamongan 84,80

59 Cilacap 82,45

19 Sidenreng Rappang 84,64

60 Halmahera Utara 82,42

20 Kendal 84,55

61 Barito Utara 82,31

21 Sragen 84,52

62 Tulang Bawang 82,29

22 Kutai 84,51

63 Bone 82,29

23 Ponorogo 84,49

64 Jombang 82,18

24 Penajam Paser Utara 84,26

65 Sumbawa Barat 82,17

25 Luwu Timur 84,25

66 Sidoarjo 82,05

26 Barru 84,22

67 Pinrang 82,03

27 Berau 84,19

68 Klaten 81,93

28 Blora 84,10

69 Subang 81,81

29 Gowa 84,04

70 Mesuji 81,78

30 Tulungagung 83,94

71 Sumedang 81,73

31 Jepara 81.32

72 Kerinci 81,70

32 Minahasa Utara 81.30

73 Aceh Besar 81,67

33 Banggai 83,75 74 Indramayu 81,59

34 Rembang 83,70 75 Konawe Selatan 81,53

35 Boyolali 83,62 76 Karo 81,49

36 Karawang 83,61 77 Lamandau 81,49

37 Bolaang Mongondow 83,48 78 Blitar 81,46

38 Soppeng 83,39 79 Banyuwangi 81,46

39 Wajo 83,37 80 Tuban 81,45

40 Sleman 83,34 81 Tanah Bumbu 81,45

41 Deli Serdang 83,17 82 Karangasem 81,44




83 Kolaka 81,38 126 Purbalingga 79,20

84 Morowali 81,26

127 Buol 79,09

85 Jembrana 81,22

128 Padang Pariaman 79,06

86 Bojonegoro 81,21

129 Bantul 79,00

87 Ngawi 81,17

130 Lampung Selatan 78,99

88 Kulon Progo 81,08

131 Luwu Utara 78,98

89 Bombana 81,02

132 Mamuju Tengah 78,97

90 Tanah Laut 81,00

133 Buru 78,97

91 Serdang Bedegai 80,95

134 Wonosobo 78,94

92 Minahasa Selatan 80,78

135 Gorontalo 78,89

93 Temanggung 80,76

136 Cirebon 78,88

94 Sinjai 80,67

137 Lampung Tengah 78,88

95 Gunung Kidul 80,65

138 Toraja Utara 78,80

96 Pohuwato 80,65

139 Buleleng 78,77

97 Kuningan 80,61

140 Nunukan 78,73

98 Simalungun 80,60 141 Hulu Sungai Tengah 78,66

99 Jeneponto 80,59 142 Kediri 78,64

100 OKU Timur 80,49 143 Solok 78,60

101 Klungkung 80,33 144 Morowali Utara 78,47

102 Minahasa Tenggara 80,29 145 Enrekang 78,42

103 Bulungan 80,28 146 Balangan 78,27

104 Bolmong Timur 80,28 147 Merauke 78,25

105 Sumbawa 80,23 148 Ngada 78,24

106 Luwu 80,23 149 Buton 78,20

107 Tabalong 80,20 150 Pulau Morotai 78,17

108 Solok Selatan 80,13 151 Lumajang 78,09

109 Bolmong Utara 80,12 152 Mamuju 77,97

110 Pulang Pisau 80,02 153 Serang 77,95

111 Pacitan 80,01 154 Hulu Sungai Utara 77,89

112 Nganjuk 79,96 155 Purwakarta 77,82

113 Ciamis 79,91 156 Nageko 77,82

114 Barito Kuala 79,87 157 Kapuas 77,79

115 Banjar 79,85 158 Gorontalo Utara 77,73

116 Malang 79,77 159 Banyuasin 77,71

117 Wakatobi 79,76 160 Dompu 77,67

118 Kota Baru 79,56 161 Bone Bolango 77,63

119 Majalengka 79,52 162 Toli-Toli 77,63

120 Magelang 79,51 163 Dharmas Raya 77,61

121 Limapuluh Koto 79,40 164 Kebumen 77,51

122 Tulang Bawang Barat 79,28 165 Tegal 77,46

123 Pasaman 79,28 166 Lampung Timur 77,38

124 Banyumas 79,27 167 Sawah Lunto/Sijunjung 77,35

125 Muna Barat 79,20 168 Musi Rawas 77,34




169 Hulu Sungai Selatan 77,33 212 Bandung Barat 75,14

170 Aceh Tamiang 77,20

213 Flores Timur 75,11

171 Dairi 77,18

214 Brebes 75,09

172 Pasaman Barat 77,17

215 Aceh Timur 75,08

173 Malinau 77,11 216 Batu Bara 74,94

174 Trenggalek 77,08 217 Konawe Utara 74,92

175 Bandung 77,05 218 Sumenep 74,90

176 Garut 76,96 219 Aceh Barat 74,90

177 Katingan 76,89 220 Ogan Ilir 74,88

178 Pemalang 76,87 221 Tojo Una-Una 74,87

179 Pidie Jaya 76,81 222 Halmahera Timur 74,84

180 Labuhan Batu Utara 76,80 223 Batanghari 74,77

181 Aceh Jaya 76,79 224 Humbang Hasundutan 74,70

182 Pesawaran 76,74 225 Lampung Barat 74,62

183 Siak 76,60 226 Manggarai Barat 74,61

184 Ogan Komering Ilir 76,59 227 Jember 74,55

185 Tana Toraja 76,59 228 Sukabumi 74,50

186 Pasuruan 76,57 229 Sikka 74,32

187 Sigi 76,56 230 Gayo Lues 74,18

188 Tanggamus 76,55 231 Tasikmalaya 74,11

189 Kuantan Sengingi 76,48 232 Aceh Tengah 74,05

190 Boalemo 76,43 233 Tapanuli Selatan 73,81

191 Banjarnegara 76,43 234 Aceh Utara 73,77

192 Kotawaringin Timur 76,42 235 Merangin 73,74

193 Buton Tengah 76,35 236 Nagan Raya 73,73

194 Bireuen 76,35 237 Samosir 73,65

195 Langkat 76,29 238 Sanggau 73,63

196 Barito Timur 76,23 239 Parigi Moutong 73,60

197 Kepulauan Talaud 76,11 240 Piddie 73,47

198 Muna 76,07 241 Tebo 73,19

199 Tapanuli Utara 75,99 242 Polewali Mamasa 73,11

200 Musi Banyuasin 75,94 243 Tana Tidung 73,11

201 Cianjur 75,86 244 Bondowoso 73,07

202 Tangerang 75,54 245 Bengkulu Tengah 73,03

203 Bengkayang 75,52 246 Kolaka Utara 72,98

204 Bangli 75,49 247 Manggarai 72,88

205 Pangkajene Kepulauan 75,49 248 Muara Enim (Liot) 72,84

206 Bima 75,45 249 Bengkulu Selatan 72,44

207 Situbondo 75,34 250 Way Kanan 72,37

208 Aceh Tenggara 75,28 251 Kepahiang 72,36

209 Lombok Tengah 75,26 252 Asahan 72,29

210 Muara Jambi 75,21 253 Pasir 72,25

211 Bolmong Selatan 75,19 254 Lebong 72,19




255 Donggala 72,14 298 Manokwari 68,80

256 Pesisir Barat 71,98 299 Pelalawan 68,62

257 Bungo 71,91 300 Ketapang 68,56

258 OKU Selatan 71,88 301 Sarolangun 68,48

259 Pontianak/ Mempawah 71,84 302 Barito Selatan 68,46

260 PALI 71,72 303 Buton Selatan 68,12

261 Lebak 71,67 304 Siau Tagulandang Biaro 67,99

262 Halmahera Tengah 71,52 305 Sambas 67,98

263 Rokan Hilir 71,42 306 Kapuas Hulu 67,94

264 Mamasa 71,38 307 Ende 67,76

265 Lampung Utara 71,35 308 Seluma 67,55

266 Pandeglang 71,14 309 Lembata 67,48

267 Kayong Utara 71,13 310 Indragiri Hilir 67,08

268 Bangkalan 71,12 311 Pakpak Barat 67,04

269 Pamekasan 71,10 312 Padang Lawas 66,93

270 Landak 70,99 313 Kutai Barat 66,85

271 Rejang Lebong 70,93 314 Bengkulu Utara 66,85

272 Pekalongan 70,92 315 Empat Lawang 66,75

273 Mukomuko 70,84 316 Labuhan Batu 66,75

274 Lombok Barat 70,75 317 Seruyan 66,66

275 Simeulue 70,59 318 Lombok Utara 66,63

276 Aceh Barat Daya 70,53 319 Ogan Komering Ulu 66,54

277 Timor Tengah Utara 70,49 320 Bangka Selatan 66,52

278 Lombok Timur 70,36 321 Mandailing Natal 65,83

279 Buton Utara 70,34 322 Maluku Tengah 65,12

280 Bangka 70,29 323 Sumba Timur 64,89

281 Kaur 70,06 324 Tapanuli Tengah 64,71

282 Aceh Selatan 70,06 325 Sumba Barat 64,67

283 Sukamara 70,06 326 Kampar 63,97

284 Sekadau 69,78 327 Selayar 63,60

285 Halmahera Selatan 69,64 328 Kotawaringin Barat 62,97

286 Sampang 69,58 329 Padang Lawas Utara 62,47

287 Kubu Raya 69,56 330 Manggarai Timur 62,44

288 Tanjung Jabung Barat 69,54 331 Alor 62,30

289 Rote Ndao 69,40 332 Bangka Barat 62,07

290 Belu 69,31 333 Nias Selatan 62,01

291 Bogor 69,11 334 Maluku Tenggara 61,91

292 Halmahera Barat 69,10 335 Musi Rawas Utara 61,49

293 Probolinggo 69,04 336 Nabire 61,12

294 Tanjung Jabung Timur 68,96 337 Sumba Tengah 60,98

295 Kupang 68,95 338 Timor Tengah Selatan 60,97

296 Lahat 68,94 339 Sintang 60,93

297 Malaka 68,94 340 Sorong 60,64




341 Seram Bagian Barat 60,50 379 Nias Barat 48,50

342 Bengkalis 60,36 380 Maybrat 48,12

343 Indragiri Hulu 60,14 381 Fak-Fak 47,74

344 Nias 59,70 382 Murung Raya 47,73

345 Belitung Timur 59,66 383 Yapen Waropen/ Yapen 47,61

346 Buru Selatan 59,28 384 Kaimana 46,40

347 Belitung 59,22 385 Aceh Singkil 45,88

348 Maluku Barat Daya 59,18 386 Melawai 44,99

349 Mimika 58,83 387 Biak Namfor 44,88

350 Mahakam Ulu 58,73 388 Pulau Taliabu 44,16

351 Banggai Kepulauan 58,17 389 Boven Digoel 44,13

352 Majene 58,14 390 Raja Ampat 44,02

353 Bangka Tengah 57,60 391 Sorong Selatan 41,90

354 Kutai Timur 57,58 392 Teluk Bintuni 41,47

355 Natuna 57,26 393 Pegunungan Bintang 41,34

356 Karimun 57,25 394 Sarmi 40,69

357 Konawe Kepulauan 57,20 395 Kepulauan Aru 40,10

358 Bener Meriah 56,73 396 Kepulauan Mentawai 38,86

359 Nias Utara 56,38 397 Manokwari Selatan 36,33

360 Sumba Barat Daya 55,89 398 Waropen 35,45

361 Bintan 55,35 399 Tambrauw 35,14

362 Kepulauan Sula 54,96 400 Supiori 34,01

363 Keerom 54,41 401 Yalimo 28,67

364 Rokan Hulu 54,25 402 Mappi 28,03

365 Kep. Seribu 53,29 403 Teluk Wondama 27,34

366 Kep.Sangihe Talaud 52,89 404 Tolikara 24,98

367 Maluku Tenggara Barat 52,68 405 Deiyai 24,86

368 Seram Bagian Timur 52,16 406 Puncak Jaya 23,69

369 Kepulauan Meranti 52,07 407 Pegunungan Arfak 23,40

370 Gunung Mas 51,93 408 Asmat 22,85

371 Paniai 51,75 409 Dogiyai 22,60

372 Jayawijaya 51,72 410 Lanny Jaya 20,64

373 Labuhan Batu Selatan 51,02 411 Membramo Raya 18,45

374 Jayapura 50,66 412 Yahukimo 16,99

375 Kepulauan Anambas 50,39 413 Intan Jaya 16,62

376 Banggai Laut 50,24 414 Mamberamo Tengah 16,34

377 Sabu Raijua 49,80 415 Puncak 12,26

378 Lingga 49,71 416 Nduga 10,56


Lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (89,84), Balikpapan (88,74), Jakarta

Selatan (88,56), Bukit Tinggi (88,02) dan Jakarta Timur (87,31). Sedangkan lima kota

dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (17,40), Gunung Sitoli (37,46), Pagar Alam

(41,64), Tual (42,72) dan Lubuk Linggau (51,06). Peringkat dan IKP kota secara lengkap

dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 2019

Peringkat Nama Kota Skor Peringkat Nama Kota Skor

1 Denpasar 89,84 36 Tarakan 80,44

2 Balikpapan 88,74 37 Banjarmasin 80,21

3 Jakarta Selatan 88,56 38 Tegal 80,18

4 Bukit Tinggi 88,02 39 Padang Panjang 80,01

5 Jakarta Timur 87,31 40 Pare Pare 79,40

6 Jakarta Pusat 87,10 41 Magelang 79,28

7 Bandung 86,87 42 Palu 78,43

8 Bekasi 86,85 43 Binjai 78,33

9 Jakarta Barat 86,42 44 Mojokerto 78,19

10 Semarang 86,40 45 Palangka Raya 78,16

11 Tangerang Selatan 86,39 46 Tomohon 77,81

12 Solok 85,40 47 Surakarta 76,66

13 Pekan Baru 85,38 48 Pematang Siantar 76,45

14 Pangkal Pinang 85,37 49 Metro 75,85

15 Bontang 85,34 50 Jambi 75,74

16 Samarinda 85,19 51 Kotamobago 75,54

17 Kendari 85,11 52 Tanjung Pinang 74,81

18 Ternate 84,89 53 Ambon 74,53

19 Banda Aceh 84,79 54 Palembang 74,36

20 Salatiga 84,79 55 Batu 74,30

21 Jakarta Utara 84,19 56 Bogor 74,07

22 Manado 83,68 57 Cilegon 73,78

23 Depok 83,67 58 Bandar Lampung 73,49

24 Makasar 83,54 59 Mataram 73,44

25 Padang 83,33 60 Kupang 73,24

26 Yogyakarta 82,80 61 Cirebon 72,32

27 Gorontalo 82,62 62 Blitar 72,18

28 Madiun 82,53 63 Palopo 72,14

29 Malang 82,36 64 Langsa 71,95

30 Batam 82,14 65 Lhokseumawe 71,33

31 Surabaya 81,67 66 Probolinggo 71,26

32 Tangerang 81,53 67 Pariaman 71,04

33 Medan 80,91 68 Bau-Bau 70,90

34 Cimahi 80,68 69 Dumai 69,95

35 Payakumbuh 80,66 70 Bitung 69,35


Peringkat Nama Kota Skor Peringkat Nama Kota Skor

71 Sabang 68,85 85 Bima 63,52

72 Jayapura 68,55 86 Prabumulih 63,21

73 Sungai Penuh 68,37 87 Banjar 61,66

74 Kediri 67,94 88 Serang 61,40

75 Banjar Baru 67,06 89 Tidore Kepulauan 59,95

76 Bengkulu 66,48 90 Padang Sidempuan 59,75

77 Tebing Tinggi 66,16 91 Tasikmalaya 58,14

78 Sawah Lunto 65,89 92 Singkawang 55,98

79 Pontianak 65,83 93 Tanjung Balai 52,19

80 Sukabumi 65,78 94 Lubuk Linggau 51,06

81 Pasuruan 65,71 95 Tual 42,72

82 Sibolga 65,23 96 Pagar Alam 41,64

83 Sorong 65,12 97 Gunung Sitoli 37,46

84 Pekalongan 64,69 98 Subulussalam 17,40

Lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Bali (85,15), DI Yogyakarta (83,63),

Sulawesi Utara (81,44), Jawa Tengah (78,85) dan Sulawesi Selatan (78,69). Sedangkan

lima provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (25,13), Papua Barat (30,12), Nusa

Tenggara Timur (50,69), Maluku (52,35) dan Kalimantan Barat (55,17). Peringkat dan IKP

provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2019

Peringkat Nama Provinsi Skor Peringkat Nama Provinsi Skor

1 Bali 85,15 18 Gorontalo 69,06

2 DI Yogyakarta 83,63 19 Jambi 68,23

3 Sulawesi Utara 81,44 20 Sulawesi Tengah 68,17

4 Jawa Tengah 78,85 21 DKI Jakarta 66,87

5 Sulawesi Selatan 78,69 22 Maluku Utara 66,58

6 Sulawesi Tenggara 76,99 23 Aceh 66,22

7 Kalimantan Timur 76,90 24 Nusa Tenggara Barat 62,43

8 Jawa Barat 76,44 25 Riau 62,37

9 Sumatera Barat 75,43 26 Bengkulu 61,78

10 Kalimantan Selatan 74,71 27 Sulawesi Barat 60,37

11 Banten 74,47 28 Kepulauan Riau 59,26

12 Jawa Timur 73,71 29 Kep. Bangka Belitung 56,03

13 Kalimantan Utara 73,12 30 Kalimantan Barat 55,17

14 Kalimantan Tengah 71,57 31 Maluku 52,35

15 Lampung 71,36 32 Nusa Tenggara Timur 50,69

16 Sumatera Utara 69,81 33 Papua Barat 30,12

17 Sumatera Selatan 69,30 34 Papua 25,13


IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam enam kelompok

berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah

kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada

kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6

merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Sebaran IKP

Kabupaten dan Kota berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2019

Sebanyak 71 kabupaten atau 17,1% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendah

dengan sebaran sebagai berikut: 25 kabupaten (6%) masuk kelompok 1, 19 kabupaten

(4,6%) masuk kelompok 2 dan 27 kabupaten (6,5%) masuk kelompok 3. Dari 25 kabupaten

kelompok 1, sebanyak 18 kabupaten berada di Provinsi Papua, 5 kabupaten di Provinsi

Papua Barat, 1 kabupaten di Provinsi Maluku dan 1 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan pada wilayah kota, terdapat 1 kota (1%) yang masuk kelompok 1 yaitu Kota

Subulussalam di Aceh, 1 kota (1%) masuk kelompok 2 yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera

Utara, dan 3 kota (3,1%) yang masuk kelompok 3, yaitu Kota Pagar Alam dan Lubuk

Linggau di Sumatera Selatan, dan Kota Tual di Maluku (Gambar 3).


Gambar 3. Distribusi IKP Kabupaten dan Kota 2019

Kabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan pangan kelompok 1-3 (71 kabupaten)

diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per

kapita, ii) tingginya prevalensi balita stunting, dan iii) tingginya penduduk miskin. Rata-rata

rasio konsumsi terhadap produksi pangan di daerah rentan pangan kelompok 1-3 adalah

4,27. Kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada supply pangan dari wilayah

lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Rata-rata persentase balita stunting pada daerah rentan pangan adalah 33,58 persen.

Namun demikian, angka tersebut tidak berbeda jauh dengan angka stunting di kabupaten

tahan pangan yaitu 33,36. WHO mengklasifikasikan wilayah dengan persentase balita

stunting 30-40 persen dikategorikan sebagai wilayah dengan kategori buruk (WHO 2000).

Melihat kondisi tersebut, maka penanganan stunting harus menjadi fokus tidak hanya di

kabupaten rentan pangan tetapi juga di kabupaten tahan pangan. Rata-rata angka

kemiskinan di kabupaten rentan pangan sebesar 22,91 persen. Angka ini jauh di atas rata-

rata angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,82 persen (Susenas Maret 2018).

Sementara kota-kota di kelompok 1-3 (5 kota) diindikasikan oleh: i) tingginya prevalensi

balita stunting, ii) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, iii) tingginya penduduk

miskin. Kota rentan pangan memiliki rata-rata pengeluaran pangan >65% masih tinggi yaitu

sebesar 17,41 persen; rata-rata 37,21 persen penduduknya memiliki akses yang terbatas

terhadap infrastruktur dasar air bersih dan rata-rata stunting pada balita sebesar 36,96

persen.

Wilayah provinsi juga dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point

IKP provinsi. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah provinsi yang cenderung

memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi, sebaliknya wilayah pada kelompok 6

2519

27

38

106

201

Kabupaten

Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3


11

35

20

68

Kota




merupakan provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Sebaran IKP provinsi

berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar 4.

Gambar 4. Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2019

Ada 6 provinsi atau 17,6% dari 34 provinsi memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran

sebagai berikut: 2 provinsi (5,9%) masuk kelompok 1 dan 4 provinsi (11,7%) masuk

kelompok 3. Provinsi yang masuk kedalam kelompok 1 adalah Papua dan Papua Barat.

Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Barat dan Kep. Bangka

Belitung masuk dalam kelompok 3 (Gambar 5).

Gambar 5. Distribusi IKP Provinsi Tahun 2019

24

5

12

11

Provinsi




Provinsi-provinsi dalam kelompok rentan pangan kelompok 1-3 (6 provinsi) diindikasikan

oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya

prevalensi balita stunting, dan iii) tingginya penduduk miskin.

KESIMPULAN

Indeks Ketahanan Pangan Nasional (IKP) disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan

pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dengan

mempertimbangkan ketersediaan data sampai dengan tingkat kabupaten. IKP

dikelompokkan lebih lanjut ke dalam 6 kelompok ketahanan pangan dengan kelompok 1

sebagai wilayah yang paling rentan pangan. IKP yang disusun merupakan bagian dari Peta

Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), sehingga hasil IKP sejalan dengan hasil peta

FSVA. IKP dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan penyusunan program

dan intervensi kegiatan oleh para pemangku kepentingan baik di level nasional maupun

daerah.

Berdasarkan nilai IKP, 71 kabupaten (17,1%), 5 kota (5,1%) dan 6 provinsi (17,6%) perlu

mendapatkan prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif. Namun

demikian, nilai IKP bersifat dinamis sehingga pembaharuan akan dilakukan setiap tahun

untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh suatu wilayah sebagai hasil dari

intervensi program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah.


REFERENSI

[DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. Peta

Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan

dan World Food Programme.

__________. 2013. Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Indonesia. Jakarta (ID): Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.

[EIU] The Economist Intelligence Unit. 2016. Global Food Security Index 2016 an Annual

Measure of The State of Global Food Security. Dupont (GB): London.

___________. 2017. Global Food Security Index 2017, Measuring Food Security and The

Impact of Resources Risks. Dupont (GB): London.

[FAO] Food Agriculture Organization. 2015. The causes of food insecurity in rural areas.

http://www.fao.org/docrep/003/x8406e/ X8406e02.htm.

[IFPRI] International Food Policy Research Institute. 2014. Global Hunger Index: The

Inequalities of Hunger. Washington DC (US): IFPRI.

Goodridge P. 2007. Method explained index number, economic and labour. Market Review.

1(3): 54-57.

Khan REA and Gill AR. 2009. Determinants of food securityin ruralareas of Pakistan. MPRA

Paper No. 17146.

Lubis R. 2010. Analisis wilayah rawan pangan dan gizi dalam perspektif perencanaan

wilayah (studi kasus Bogor). Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Mahmood S., Sheikh KH, Mahmood T and Malik MH. 1991. Food poverty and its causes in

Pakistan. The Pakistan Development Review. 30(4):821-834.

Molnar J. 1999. Sound policies for food security: the role of culture and social organization.

Review of Agricultural Economics. 1(2):489-98.

Misselhorn AA. 2005. What drives food insecurity in Southern Africa? a meta-analysis of

household economy studies. Global Environmental Change. 15:33–43.

Nurdin Rahman, Muhammad Ryman Napirah, Devi Nadila and Bohari. 2017. Determinants

of Stunting among Children in Urban Families in Palu, Indonesia. Pakistan Journal of

Nutrition, 16: 750-756.

[Pemprov NTT, DKP, WFP] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan

Pangan, dan World Food Programme. 2015. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015. Jakarta: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme.


Sánchez MV dan Sbrana G. 2010. Determinants of education attainment and development

goals in Yemen. UNDP/UN-DESA/World Bank project

Schultz P. 1999. Helath and schooling investments in Africa. Journal of Economic

Perspectives, 13 (3): 67-88

Sabarella. 2005. Model persamaan struktural kerawanan pangan. Bogor: Institut Pertanian

Bogor.

Sofiati EL. 2010. Analisis kerawanan pangan di tingkat kecamatan Bogor. Bogor: Institut

Pertanian Bogor.

Suhardjo. 1996. Pengertian dan kerangka pikir ketahanan pangan rumah tangga. Makalah

disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga, 20 – 30 Mei 1996,

Yogyakarta.

Syngenta and Frontier Strategy Group. 2016. Rice Bowl Index 2016: Collective

Responsibility. Singapore: Syngenta Asia Pacific Pte Ltd and Frontier Strategy Group.

Thomas D and Strauss J. 1992. Prices, infrastructure, household characteristics and child

height. J Dev Econ. 39(2):301-331.

Torlesse H, Cronin AA,Sebayang SK,and Nandy R. 2016. . Determinants of stunting in

Indonesian children: evidence from a cross-sectional survey indicate a prominent role for

the water, sanitation and hygiene sector in stunting reduction. BMC Public 16:669

[WHO] World Health Organization. 2000. Classification of severity of malnutrition in a

community for children under 5 years of age from the management of nutrition in major

emergencies. Genewa: WHO.

Wiranthi PE, Suwarsinah HK and Adhi AK. 2002. Determinants of household food security: a

comparative analysis of Eastern and Western Indonesia. Indones J Agric Sci.15(1):17-28.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torlesse%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27472935

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cronin%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27472935

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sebayang%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27472935

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nandy%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27472935


Lampiran 1. Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan

Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten

No. Kabupaten Indeks Ketersediaan

(IK)

Indeks Keterjangkauan

(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

Aceh

1 Simeulue 84,88 65,52 63,69 70,59

2 Aceh Singkil 0,00 68,95 62,98 45,88

3 Aceh Selatan 87,63 71,27 55,98 70,06

4 Aceh Tenggara 93,28 72,23 64,07 75,28

5 Aceh Timur 92,99 73,80 62,60 75,08

6 Aceh Tengah 83,61 74,87 66,28 74,05

7 Aceh Barat 87,76 68,59 69,97 74,90

8 Aceh Besar 91,79 75,54 78,69 81,67

9 Piddie 94,99 65,02 63,68 73,47

10 Bireuen 91,16 72,30 68,27 76,35

11 Aceh Utara 95,35 65,59 63,72 73,77

12 Aceh Barat Daya 94,55 66,66 55,43 70,53

13 Gayo Lues 92,64 70,79 62,89 74,18

14 Aceh Tamiang 81,05 78,03 73,69 77,20

15 Nagan Raya 88,53 69,94 65,47 73,73

16 Aceh Jaya 91,68 72,11 69,14 76,79

17 Bener Meriah 31,02 70,80 65,46 56,73

18 Pidie Jaya 95,39 65,24 71,55 76,81

Sumatera Utara

19 Nias 84,26 59,51 41,42 59,70

20 Mandailing Natal 83,10 74,68 46,23 65,83

21 Tapanuli Selatan 91,00 74,87 60,11 73,81

22 Tapanuli Tengah 69,94 70,65 56,33 64,71

23 Tapanuli Utara 92,78 75,33 63,90 75,99

24 Toba Samosir 96,82 79,54 74,25 82,61

25 Labuhan Batu 49,08 82,39 68,28 66,75

26 Asahan 58,38 82,21 75,29 72,29

27 Simalungun 93,77 81,24 70,25 80,60

28 Dairi 92,47 76,26 66,40 77,18

29 Karo 93,58 77,98 75,06 81,49

30 Deli Serdang 77,65 91,69 80,93 83,17

31 Langkat 78,27 81,27 71,08 76,29

32 Nias Selatan 75,42 65,03 49,69 62,01

33 Humbang Hasundutan 93,33 79,12 57,41 74,70

34 Pakpak Barat 80,11 77,57 49,34 67,04



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

35 Samosir 90,67 70,25 63,43 73,65

36 Serdang Bedegai 96,30 82,30 68,43 80,95

37 Batu Bara 79,66 76,40 70,31 74,94

38 Padang Lawas Utara 56,09 76,49 56,73 62,47

39 Padang Lawas 67,34 78,59 57,87 66,93

40 Labuhan Batu Selatan 0,00 80,51 67,18 51,02

41 Labuhan Batu Utara 84,51 78,82 69,50 76,80

42 Nias Utara 70,51 50,23 50,39 56,38

43 Nias Barat 49,55 53,69 43,81 48,50

Sumatera Barat

44 Kepulauan Mentawai 0,00 62,42 50,33 38,86

45 Pesisir Selatan 94,15 84,49 72,96 82,77

46 Solok 93,43 79,35 66,93 78,60

47 Sawah Lunto/Sijunjung 86,84 84,07 65,19 77,35

48 Tanah Datar 95,72 86,60 76,31 85,22

49 Padang Pariaman 92,40 82,37 66,57 79,06

50 Agam 93,93 84,83 72,16 82,49

51 Limapuluh Koto 95,18 83,25 64,68 79,40

52 Pasaman 95,97 81,01 65,48 79,28

53 Solok Selatan 94,14 85,87 65,32 80,13

54 Dharmasraya 78,60 88,39 68,79 77,61

55 Pasaman Barat 90,95 83,01 62,45 77,17

Riau

56 Kuantan Sengingi 76,30 84,00 70,98 76,48

57 Indragiri Hulu 11,91 90,17 73,80 60,14

58 Indragiri Hilir 78,91 81,74 47,22 67,08

59 Pelalawan 40,46 86,60 76,26 68,62

60 Siak 55,58 92,11 80,73 76,60

61 Kampar 33,04 84,75 71,58 63,97

62 Rokan Hulu 0,00 82,55 73,72 54,25

63 Bengkalis 17,66 90,38 69,86 60,36

64 Rokan Hilir 66,37 85,43 64,69 71,42

65 Kepulauan Meranti 54,39 59,84 44,50 52,07

Jambi

66 Kerinci 94,63 85,79 68,95 81,70

67 Merangin 77,98 84,56 62,45 73,74

68 Sarolangun 59,02 83,87 64,03 68,48

69 Batanghari 82,70 80,86 64,26 74,77

70 Muara Jambi 66,63 87,99 72,05 75,21



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

71 Tanjung Jabung Timur 91,11 78,44 45,23 68,96

72 Tanjung Jabung Barat 83,32 76,86 53,70 69,54

73 Tebo 70,51 85,78 65,75 73,19

74 Bungo 62,35 86,69 68,00 71,91

Sumatera Selatan

75 Ogan Komering Ulu 53,74 79,92 66,10 66,54

76 Ogan Komering Ilir 93,81 77,08 63,31 76,59

77 Muara Enim (Liot) 74,72 79,33 66,56 72,84

78 Lahat 85,08 74,13 52,93 68,94

79 Musi Rawas 92,73 81,59 62,62 77,34

80 Musi Banyuasin 87,87 77,23 66,03 75,94

81 Banyuasin 98,40 82,56 58,56 77,71

82 Ogan Komering Ulu Selatan

87,29 76,22 57,06 71,88

83 Ogan Komering Ulu Timur 97,83 82,72 65,82 80,49

84 Ogan Ilir 93,63 78,29 58,26 74,88

85 Empat Lawang 85,26 75,81 46,09 66,75

86 Penukal Abab Lematang Ilir

75,98 81,01 61,57 71,72

87 Musi Rawas Utara 61,32 68,60 56,29 61,49

Bengkulu

88 Bengkulu Selatan 92,36 71,52 58,18 72,44

89 Rejang Lebong 83,48 74,47 58,85 70,93

90 Bengkulu Utara 68,67 79,09 56,31 66,85

91 Kaur 87,90 69,98 56,75 70,06

92 Seluma 85,05 69,72 52,81 67,55

93 Mukomuko 71,83 81,06 62,42 70,84

94 Lebong 86,74 75,36 58,90 72,19

95 Kepahiang 79,19 79,15 62,14 72,36

96 Bengkulu Tengah 77,56 83,78 61,58 73,03

Lampung

97 Lampung Barat 85,97 78,35 63,31 74,62

98 Tanggamus 85,92 80,37 66,66 76,55

99 Lampung Selatan 93,66 75,68 70,48 78,99

100 Lampung Timur 98,69 77,36 61,40 77,38

101 Lampung Tengah 98,24 79,36 63,99 78,88

102 Lampung Utara 99,17 67,39 53,46 71,35

103 Way Kanan 96,00 76,66 51,42 72,37

104 Tulang Bawang 97,20 84,06 69,79 82,29

105 Pesawaran 92,67 73,46 67,26 76,74



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

106 Pringsewu 90,97 83,19 77,21 83,13

107 Mesuji 91,86 87,65 69,82 81,78

108 Tulang Bawang Barat 99,48 87,71 57,82 79,28

109 Pesisir Barat 91,72 72,32 56,91 71,98

Kepulauan Bangka Belitung

110 Bangka 38,10 92,40 77,85 70,29

111 Belitung 0,00 90,95 79,84 59,22

112 Bangka Barat 15,36 95,16 72,28 62,07

113 Bangka Tengah 0,00 90,88 75,84 57,60

114 Bangka Selatan 37,60 91,57 69,43 66,52

115 Belitung Timur 0,00 90,30 81,42 59,66

Kepulauan Riau

116 Karimun 0,00 89,62 75,91 57,25

117 Bintan 0,00 90,77 70,31 55,35

118 Natuna 0,00 91,75 74,33 57,26

119 Lingga 0,00 80,02 64,25 49,71

120 Kepulauan Anambas 0,00 89,02 59,22 50,39

DKI Jakarta

121 Kep. Seribu 0,00 70,52 80,32 53,29

Jawa Barat

122 Bogor 53,09 84,97 69,23 69,11

123 Sukabumi 86,39 80,69 60,95 74,50

124 Cianjur 90,13 78,71 63,02 75,86

125 Bandung 64,42 86,85 79,19 77,05

126 Garut 91,91 76,19 66,32 76,96

127 Tasikmalaya 91,10 75,63 60,24 74,11

128 Ciamis 88,85 86,45 68,31 79,91

129 Kuningan 92,18 73,90 76,96 80,61

130 Cirebon 87,35 77,41 73,62 78,88

131 Majalengka 94,02 76,75 70,73 79,52

132 Sumedang 91,88 82,80 73,31 81,73

133 Indramayu 96,90 75,08 74,99 81,59

134 Subang 95,68 82,13 71,16 81,81

135 Purwakarta 84,57 85,72 66,83 77,82

136 Karawang 93,70 83,90 75,83 83,61

137 Bekasi 77,76 92,09 85,14 85,01

138 Bandung Barat 72,85 81,90 71,79 75,14

139 Pangandaran 94,46 85,84 71,16 82,56



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

Jawa Tengah

140 Cilacap 93,92 82,33 73,93 82,45

141 Banyumas 83,53 79,98 75,54 79,27

142 Purbalingga 85,86 76,14 76,51 79,20

143 Banjarnegara 83,64 75,85 71,47 76,43

144 Kebumen 92,79 72,69 69,68 77,51

145 Purworejo 92,94 80,43 76,46 82,60

146 Wonosobo 85,23 73,86 78,05 78,94

147 Magelang 84,35 82,16 73,90 79,51

148 Boyolali 90,33 86,45 76,47 83,62

149 Klaten 91,02 77,15 78,70 81,93

150 Sukoharjo 92,38 87,91 84,51 87,89

151 Wonogiri 98,54 81,71 81,20 86,55

152 Karanganyar 91,19 83,57 84,33 86,16

153 Sragen 96,17 79,75 79,37 84,52

154 Grobogan 96,17 75,53 78,68 82,98

155 Blora 96,83 80,02 77,62 84,10

156 Rembang 93,82 77,49 80,77 83,70

157 Pati 95,91 84,23 80,01 86,05

158 Kudus 86,60 91,43 82,71 86,49

159 Jepara 88,38 84,23 80,17 83,85

160 Demak 95,72 80,61 82,53 85,91

161 Semarang 84,39 90,02 84,04 85,94

162 Temanggung 78,80 85,17 78,92 80,76

163 Kendal 87,49 84,59 82,32 84,55

164 Batang 87,16 83,38 79,99 83,16

165 Pekalongan 55,98 81,98 73,83 70,92

166 Pemalang 88,72 70,18 73,01 76,87

167 Tegal 76,02 84,42 73,33 77,46

168 Brebes 88,60 72,93 66,59 75,09

DI Yogyakarta

169 Kulon Progo 87,70 72,89 82,25 81,08

170 Bantul 72,32 82,65 81,28 79,00

171 Gunung Kidul 97,24 73,24 73,76 80,65

172 Sleman 71,74 90,34 86,78 83,34

Jawa Timur

173 Pacitan 93,69 76,12 72,68 80,01

174 Ponorogo 96,72 81,89 77,27 84,49

175 Trenggalek 90,88 78,92 65,35 77,08



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

176 Tulungagung 90,27 87,67 76,39 83,94

177 Blitar 88,91 84,85 73,34 81,46

178 Kediri 85,73 80,68 71,78 78,64

179 Malang 83,51 82,73 74,73 79,77

180 Lumajang 91,35 80,38 66,43 78,09

181 Jember 91,09 78,98 58,82 74,55

182 Banyuwangi 91,56 85,53 70,84 81,46

183 Bondowoso 93,00 71,82 59,07 73,07

184 Situbondo 91,25 75,07 63,62 75,34

185 Probolinggo 84,98 66,81 58,74 69,04

186 Pasuruan 87,49 80,27 65,62 76,57

187 Sidoarjo 67,50 92,39 85,21 82,05

188 Mojokerto 90,92 83,69 75,99 82,78

189 Jombang 92,35 81,97 74,72 82,18

190 Nganjuk 93,58 75,63 72,99 79,96

191 Madiun 96,03 78,44 75,28 82,45

192 Magetan 95,75 81,65 79,59 85,05

193 Ngawi 97,82 75,42 73,00 81,17

194 Bojonegoro 96,08 76,66 73,46 81,21

195 Tuban 96,04 74,58 75,67 81,45

196 Lamongan 97,27 79,23 79,62 84,80

197 Gresik 89,46 82,61 86,80 86,34

198 Bangkalan 89,53 64,98 61,90 71,12

199 Sampang 88,20 58,63 63,84 69,58

200 Pamekasan 79,71 72,65 63,49 71,10

201 Sumenep 90,06 64,95 71,00 74,90

Banten

202 Pandeglang 91,85 77,98 50,48 71,14

203 Lebak 89,39 78,07 53,58 71,67

204 Tangerang 57,01 90,92 77,90 75,54

205 Serang 88,51 86,39 63,71 77,95

Bali

206 Jembrana 84,19 90,61 71,94 81,22

207 Tabanan 92,64 93,70 85,36 90,05

208 Badung 78,82 98,85 89,27 89,01

209 Gianyar 85,03 97,34 87,62 89,76

210 Klungkung 74,71 88,06 78,74 80,33

211 Bangli 64,26 91,55 71,86 75,49

212 Karangasem 84,96 89,71 72,60 81,44

213 Buleleng 72,46 87,73 76,78 78,77



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

Nusa Tenggara Barat

214 Lombok Barat 81,21 69,45 63,88 70,75

215 Lombok Tengah 92,56 71,92 64,79 75,26

216 Lombok Timur 86,71 67,82 60,01 70,36

217 Sumbawa 97,40 75,94 70,57 80,23

218 Dompu 97,85 73,91 65,36 77,67

219 Bima 94,05 70,54 65,19 75,45

220 Sumbawa Barat 94,94 75,29 77,75 82,17

221 Lombok Utara 84,78 54,37 62,22 66,63

Nusa Tenggara Timur

222 Sumba Barat 93,91 47,30 55,77 64,67

223 Sumba Timur 90,95 50,78 55,92 64,89

224 Kupang 88,61 60,04 60,88 68,95

225 Timor Tengah Selatan 89,82 43,59 52,36 60,97

226 Timor Tengah Utara 91,47 53,97 67,13 70,49

227 Belu 88,29 68,23 55,89 69,31

228 Alor 81,99 54,30 53,54 62,30

229 Lembata 83,86 57,17 62,94 67,48

230 Flores Timur 81,92 77,05 68,54 75,11

231 Sikka 86,68 72,43 66,48 74,32

232 Ende 73,81 59,09 69,73 67,76

233 Ngada 93,93 77,13 67,30 78,24

234 Manggarai 89,80 63,07 67,54 72,88

235 Rote Nda 89,78 55,95 64,21 69,40

236 Manggarai Barat 95,05 68,00 64,24 74,61

237 Sumba Tengah 90,87 37,00 56,55 60,98

238 Sumba Barat Daya 89,43 39,75 42,84 55,89

239 Nageko 89,75 77,17 69,35 77,82

240 Manggarai Timur 91,88 42,94 54,99 62,44

241 Sabu Raijua 56,19 42,46 50,50 49,80

242 Malaka 91,78 66,69 53,50 68,94

Kalimantan Barat

243 Sambas 86,89 84,39 41,50 67,98

244 Bengkayang 90,52 81,59 59,70 75,52

245 Landak 89,22 74,06 55,01 70,99

246 Pontianak/ Mempawah 85,85 84,53 51,80 71,84

247 Sanggau 75,45 90,65 59,49 73,63

248 Ketapang 74,58 80,67 54,97 68,56

249 Sintang 42,99 81,31 59,11 60,93



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

250 Kapuas Hulu 60,88 81,80 62,84 67,94

251 Sekadau 74,32 79,44 59,13 69,78

252 Melawai 0,00 75,60 55,77 44,99

253 Kayong Utara 92,11 80,69 48,22 71,13

254 Kubu Raya 76,28 89,50 49,56 69,56

Kalimantan Tengah

255 Kotawaringin Barat 12,31 94,28 77,47 62,97

256 Kotawaringin Timur 81,09 89,14 63,38 76,42

257 Kapuas 98,87 86,57 55,39 77,79

258 Barito Selatan 58,54 88,79 60,65 68,46

259 Barito Utara 88,00 89,46 72,67 82,31

260 Sukamara 38,10 93,79 76,23 70,06

261 Lamandau 84,89 92,43 70,74 81,49

262 Seruyan 37,59 88,16 72,34 66,66

263 Katingan 89,39 87,51 59,54 76,89

264 Pulang Pisau 96,76 88,18 61,35 80,02

265 Gunung Mas 0,00 85,57 65,66 51,93

266 Barito Timur 82,83 88,22 62,30 76,23

267 Murung Raya 0,00 84,44 56,01 47,73

Kalimantan Selatan

268 Tanah Laut 93,67 91,35 63,75 81,00

269 Kota Baru 84,84 90,78 67,18 79,56

270 Banjar 90,54 93,40 61,68 79,85

271 Barito Kuala 97,28 88,92 60,01 79,87

272 Tapin 96,86 90,47 67,40 83,16

273 Hulu Sungai Selatan 93,67 85,18 59,18 77,33

274 Hulu Sungai Tengah 94,66 84,58 62,23 78,66

275 Hulu Sungai Utara 86,68 89,67 62,45 77,89

276 Tabalong 86,75 87,88 69,53 80,20

277 Tanah Bumbu 82,23 93,00 72,20 81,45

278 Balangan 84,94 87,57 66,29 78,27

Kalimantan Timur

279 Pasir 53,68 86,93 75,17 72,25

280 Kutai Barat 36,15 87,62 74,31 66,85

281 Kutai 85,80 89,96 79,46 84,51

282 Kutai Timur 0,00 88,45 77,61 57,58

283 Berau 81,51 94,06 78,80 84,19

284 Penajam Paser Utara 86,85 90,85 77,38 84,26

285 Mahakam Ulu 28,23 82,10 64,08 58,73



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

Kalimantan Utara

286 Malinau 73,88 91,12 69,04 77,11

287 Bulungan 84,11 88,26 71,42 80,28

288 Tana Tidung 61,20 94,14 66,26 73,11

289 Nunukan 77,73 89,38 71,50 78,73

Sulawesi Utara

290 Bolaang Mongondow 98,55 87,75 68,99 83,48

291 Minahasa 89,40 88,54 79,12 85,03

292 Kep.Sangihe Talaud 0,00 77,25 74,29 52,89

293 Kepulauan Talaud 68,36 84,47 75,65 76,11

294 Minahasa Selatan 93,59 80,00 71,76 80,78

295 Minahasa Utara 89,38 87,32 76,89 83,76

296 Bolaang Mongondow Utara 96,34 82,40 66,24 80,12

297 Kep. Siau Tagulandang Biaro 53,41 84,00 66,93 67,99

298 Minahasa Tenggara 88,63 75,55 77,59 80,29

299 Bolaang Mongondow Selatan 84,66 76,12 67,40 75,19

300 Bolaang Mongondow Timur 89,86 88,67 66,79 80,28

Sulawesi Tengah

301 Banggai Kepulauan 35,59 72,55 64,31 58,17

302 Banggai 93,75 86,97 73,82 83,75

303 Morowali 91,56 80,63 74,00 81,26

304 Poso 94,10 76,27 78,61 82,56

305 Donggala 90,41 70,64 59,56 72,14

306 Toli-Toli 92,43 78,32 66,02 77,63

307 Buol 91,60 75,29 72,54 79,09

308 Parigi Moutong 94,88 72,89 58,18 73,60

309 Tojo Una-Una 84,24 70,76 70,92 74,87

310 Sigi 96,20 77,47 61,15 76,56

311 Banggai Laut 0,00 71,73 71,79 50,24

312 Morowali Utara 92,85 73,15 71,68 78,47

Sulawesi Selatan

313 Selayar 41,26 76,96 70,32 63,60

314 Bulukumba 96,38 85,47 70,43 82,73

315 Bantaeng 97,70 86,44 78,22 86,53

316 Jeneponto 98,39 76,13 70,58 80,59

317 Takalar 94,92 87,84 69,15 82,49

318 Gowa 96,70 88,81 70,97 84,04



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

319 Sinjai 94,81 85,77 66,23 80,67

320 Maros 96,18 86,31 70,24 82,84

321 Pangkajene Kepulauan 92,72 78,79 60,08 75,49

322 Barru 97,26 87,74 71,81 84,22

323 Bone 99,15 85,62 67,14 82,29

324 Soppeng 98,97 86,85 69,11 83,39

325 Wajo 100,00 88,06 67,38 83,37

326 Sidenreng Rappang 99,60 89,51 69,77 84,64

327 Pinrang 99,42 85,44 66,44 82,03

328 Enrekang 94,90 80,96 64,16 78,42

329 Luwu 96,37 78,14 69,70 80,23

330 Tana Toraja 92,87 78,54 62,92 76,59

331 Luwu Utara 95,28 82,06 64,44 78,98

332 Luwu Timur 95,65 90,02 71,39 84,25

333 Toraja Utara 93,64 80,10 66,70 78,80

Sulawesi Tenggara

334 Buton 85,38 80,37 71,20 78,20

335 Muna 72,32 81,60 74,73 76,07

336 Konawe/Kab Kendari 96,15 81,60 74,58 83,16

337 Kolaka 85,53 83,63 76,59 81,38

338 Konawe Selatan 91,15 84,42 72,15 81,53

339 Bombana 91,95 84,65 70,10 81,02

340 Wakatobi 92,54 80,31 69,76 79,76

341 Kolaka Utara 67,34 80,36 71,66 72,98

342 Buton Utara 55,37 78,96 75,11 70,34

343 Konawe Utara 84,49 80,21 63,78 74,92

344 Kolaka Timur 96,11 82,97 81,87 86,47

345 Konawe Kepulauan 25,84 79,49 64,02 57,20

346 Muna Barat 86,66 81,63 71,79 79,20

347 Buton Tengah 65,96 79,74 81,61 76,35

348 Buton Selatan 74,50 80,40 54,13 68,12

Gorontalo

349 Boalemo 96,42 71,29 65,30 76,43

350 Gorontalo 95,58 77,84 67,16 78,89

351 Pohuwato 97,61 74,56 72,48 80,65

352 Bone Bolango 83,25 77,75 73,32 77,63

353 Gorontalo Utara 96,59 74,36 66,10 77,73

Sulawesi Barat

354 Majene 40,45 75,84 58,14 58,14



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

355 Polewali Mamasa 93,27 72,20 58,69 73,11

356 Mamasa 93,72 76,32 50,92 71,38

357 Mamuju 92,97 85,23 61,27 77,97

358 Mamuju Utara 93,19 90,70 68,78 82,68

359 Mamuju Tengah 95,65 89,56 58,53 78,97

Maluku

360 Maluku Tenggara Barat 31,41 56,07 66,08 52,68

361 Maluku Tenggara 47,93 70,55 65,91 61,91

362 Maluku Tengah 61,84 71,53 62,77 65,12

363 Buru 92,89 76,59 70,30 78,97

364 Kepulauan Aru 0,00 55,53 58,60 40,10

365 Seram Bagian Barat 59,77 63,72 58,63 60,50

366 Seram Bagian Timur 45,07 60,58 51,17 52,16

367 Maluku Barat Daya 70,05 55,35 53,89 59,18

368 Buru Selatan 39,79 72,01 64,36 59,28

Maluku Utara

369 Halmahera Barat 65,23 86,79 58,73 69,10

370 Halmahera Tengah 73,84 80,57 62,99 71,52

371 Kepulauan Sula 28,27 82,09 54,62 54,96

372 Halmahera Selatan 66,60 89,20 57,24 69,64

373 Halmahera Utara 88,04 91,26 71,58 82,42

374 Halmahera Timur 91,97 78,97 58,88 74,84

375 Pulau Morotai 95,32 85,98 59,44 78,17

376 Pulau Taliabu 0,00 80,16 50,29 44,16

Papua Barat

377 Fak-Fak 0,00 64,55 70,93 47,74

378 Kaimana 0,00 70,08 63,43 46,40

379 Teluk Wondama 0,00 42,53 36,46 27,34

380 Teluk Bintuni 0,00 57,68 60,41 41,47

381 Manokwari 64,75 69,95 70,98 68,80

382 Sorong Selatan 0,00 68,10 53,67 41,90

383 Sorong 67,68 58,46 57,00 60,64

384 Raja Ampat 0,00 68,05 59,02 44,02

385 Tambrauw 29,57 41,88 34,27 35,14

386 Maybrat 37,77 52,97 52,24 48,12

387 Manokwari Selatan 0,00 51,40 52,27 36,33

388 Pegunungan Arfak 0,00 25,58 39,32 23,40

Papua

389 Merauke 94,40 84,00 61,82 78,25



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

390 Jayawijaya 77,98 44,96 37,10 51,72

391 Jayapura 1,02 78,49 67,01 50,66

392 Nabire 43,51 62,88 73,00 61,12

393 Yapen Waropen/ Kep. Yapen 10,74 58,13 67,37 47,61

394 Biak Namfor 0,00 67,03 61,93 44,88

395 Paniai 94,74 37,04 30,54 51,75

396 Puncak Jaya 0,00 20,86 43,59 23,69

397 Mimika 0,00 82,83 84,95 58,83

398 Boven Digoel 17,44 66,71 47,22 44,13

399 Mappi 0,00 42,47 38,23 28,03

400 Asmat 0,00 54,38 16,33 22,85

401 Yahukimo 0,00 13,97 32,00 16,99

402 Pegunungan Bintang 57,06 35,04 34,28 41,34

403 Tolikara 0,00 39,39 32,92 24,98

404 Sarmi 0,00 72,40 47,42 40,69

405 Keerom 24,96 78,01 58,80 54,41

406 Waropen 0,00 52,96 48,90 35,45

407 Supiori 0,00 46,07 50,47 34,01

408 Membramo Raya 0,00 36,44 18,79 18,45

409 Nduga 0,00 24,38 8,10 10,56

410 Lanny Jaya 0,00 32,05 27,55 20,64

411 Mamberamo Tengah 0,00 23,36 23,33 16,34

412 Yalimo 0,00 40,17 41,55 28,67

413 Puncak 0,00 6,43 25,82 12,26

414 Dogiyai 0,00 41,09 25,68 22,60

415 Intan Jaya 0,00 26,35 21,80 16,62

416 Deiyai 0,00 42,64 30,18 24,86

Keterangan:

- Jumlah Kabupaten adalah 416

- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik

- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik

- IKP Kabupaten dihitung dengan memperhitungkan IK, IA dan IP

- Bobot IK = 0,30; IA = 0,30; dan IP= 0,40



Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota


(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

Aceh

1 Kota Banda Aceh 0,00 85,33 84,35 84,79

2 Kota Sabang 0,00 62,12 74,36 68,85

3 Kota Langsa 89,64 77,07 67,76 71,95

4 Kota Lhokseumawe 93,14 67,78 74,23 71,33

5 Kota Subulussalam 86,27 34,46 3,43 17,40 Sumatera Utara

6 Kota Sibolga 0,00 60,89 68,78 65,23

7 Kota Tanjung Balai 7,55 48,30 55,38 52,19

8 Kota Pematang Siantar 94,86 69,80 81,89 76,45

9 Kota Tebing Tinggi 92,89 66,68 65,73 66,16

10 Kota Medan 0,00 79,18 82,33 80,91

11 Kota Binjai 89,51 81,64 75,61 78,33

12 Kota Padang Sidempuan 97,90 70,60 50,88 59,75

13 Kota Gunung Sitoli 92,95 28,70 44,63 37,46 Sumatera Barat

14 Kota Padang 94,06 86,57 80,69 83,33

15 Kota Solok 98,63 85,26 85,52 85,40

16 Kota Sawah Lunto 98,35 76,11 57,53 65,89

17 Kota Padang Panjang 95,88 81,92 78,45 80,01

18 Kota Bukit Tinggi 93,04 88,61 87,54 88,02

19 Kota Payakumbuh 98,91 77,81 82,99 80,66

20 Kota Pariaman 98,79 75,16 67,68 71,04 Riau

21 Kota Pekan Baru 14,76 90,51 81,18 85,38

22 Kota Dumai 67,73 83,87 58,57 69,95 Jambi

23 Kota Jambi 77,03 76,38 75,23 75,74

24 Kota Sungai Penuh 100,00 84,17 55,44 68,37 Sumatera Selatan

25 Kota Palembang 75,63 74,48 74,27 74,36

26 Kota Prabumulih 81,89 73,80 54,56 63,21

27 Kota Pagar Alam 98,51 63,85 23,47 41,64

28 Kota Lubuk Linggau 89,80 60,58 43,27 51,06 Bengkulu

29 Kota Bengkulu 89,08 59,56 72,15 66,48



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

Lampung

30 Kota Bandar Lampung 1,52 75,24 72,06 73,49

31 Kota Metro 98,99 78,94 73,32 75,85 Kep. Bangka Belitung

32 Kota Pangkal Pinang 0,00 90,21 81,42 85,37 Kepulauan Riau

33 Kota Batam 0,00 85,83 79,11 82,14

34 Kota Tanjung Pinang 0,00 82,64 68,40 74,81 DKI Jakarta

35 Kota Jakarta Selatan 0,00 94,63 83,59 88,56

36 Kota Jakarta Timur 0,00 91,40 83,96 87,31

37 Kota Jakarta Pusat 0,00 87,50 86,77 87,10

38 Kota Jakarta Barat 0,00 87,67 85,40 86,42

39 Kota Jakarta Utara 0,00 83,29 84,93 84,19 Jawa Barat

40 Kota Bogor 8,23 82,07 67,53 74,07

41 Kota Sukabumi 92,57 68,49 63,56 65,78

42 Kota Bandung 0,00 92,15 82,55 86,87

43 Kota Cirebon 0,00 70,60 73,73 72,32

44 Kota Bekasi 0,00 91,00 83,45 86,85

45 Kota Depok 0,00 96,18 73,43 83,67

46 Kota Cimahi 0,00 81,76 79,81 80,68

47 Kota Tasikmalaya 95,74 54,71 60,94 58,14

48 Kota Banjar 98,76 65,65 58,39 61,66 Jawa Tengah

49 Kota Magelang 48,93 77,17 81,00 79,28

50 Kota Surakarta 0,00 79,64 74,22 76,66

51 Kota Salatiga 88,82 89,57 80,87 84,79

52 Kota Semarang 76,47 91,13 82,53 86,40

53 Kota Pekalongan 87,75 72,17 58,58 64,69

54 Kota Tegal 67,88 82,31 78,44 80,18 DI Yogyakarta

55 Kota Yogyakarta 0,00 86,06 80,14 82,80 Jawa Timur

56 Kota Kediri 94,65 78,27 59,49 67,94

57 Kota Blitar 93,45 81,38 64,65 72,18

58 Kota Malang 73,45 92,27 74,25 82,36

59 Kota Probolinggo 93,53 86,77 58,57 71,26

60 Kota Pasuruan 95,52 68,38 63,53 65,71



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

61 Kota Mojokerto 90,75 85,64 72,09 78,19

62 Kota Madiun 93,09 90,00 76,43 82,53

63 Kota Surabaya 24,91 84,53 79,33 81,67

64 Kota Batu 92,09 83,65 66,65 74,30 Banten

65 Kota Tangerang 0,00 89,00 75,43 81,53

66 Kota Cilegon 84,41 88,83 61,47 73,78

67 Kota Serang 97,38 74,25 50,89 61,40

68 Kota Tangerang Selatan 0,00 98,52 76,47 86,39 Bali

69 Kota Denpasar 84,41 94,25 86,23 89,84 Nusa Tenggara Barat

70 Kota Mataram 89,37 74,14 72,87 73,44

71 Kota Bima 97,79 68,86 59,15 63,52 Nusa Tenggara Timur

72 Kota Kupang 54,16 73,97 72,65 73,24 Kalimantan Barat

73 Kota Pontianak 0,00 86,70 48,76 65,83

74 Kota Singkawang 93,76 79,27 36,91 55,98 Kalimantan Tengah

75 Kota Palangka Raya 0,00 91,65 67,11 78,16 Kalimantan Selatan

76 Kota Banjarmasin 62,33 86,02 75,45 80,21

77 Kota Banjar Baru 85,47 77,35 58,65 67,06 Kalimantan Timur

78 Kota Balikpapan 44,26 97,64 81,46 88,74

79 Kota Samarinda 73,70 92,44 79,26 85,19

80 Kota Bontang 0,00 92,30 79,63 85,34 Kalimantan Utara

81 Kota Tarakan 57,12 88,67 73,70 80,44 Sulawesi Utara

82 Kota Manado 45,25 88,27 79,92 83,68

83 Kota Bitung 86,37 74,06 65,49 69,35

84 Kota Tomohon 96,74 83,53 73,12 77,81

85 Kota Kotamobago 99,20 86,07 66,93 75,54 Sulawesi Tengah

86 Kota Palu 62,89 88,14 70,48 78,43 Sulawesi Selatan

87 Kota Makasar 56,91 89,21 78,90 83,54



(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

88 Kota Pare Pare 94,75 87,28 72,96 79,40

89 Kota Palopo 97,87 78,78 66,71 72,14 Sulawesi Tenggara

90 Kota Kendari 71,27 89,92 81,17 85,11

91 Kota Bau-Bau 94,16 80,00 63,46 70,90 Gorontalo

92 Kota Gorontalo 91,22 90,66 76,04 82,62 Maluku

93 Kota Ambon 36,17 81,59 68,74 74,53

94 Kota Tual 66,47 35,04 48,99 42,72 Maluku Utara

95 Kota Ternate 0,00 94,30 77,18 84,89

96 Kota Tidore Kepulauan 65,13 87,06 37,78 59,95 Papua Barat

97 Kota Sorong 19,84 66,80 63,74 65,12 Papua

98 Kota Jayapura 87,67 71,21 66,38 68,55

Keterangan:

- Jumlah Kota adalah 98



- IKP Kota dihitung dengan memperhitungkan IA dan IP. Sedangkan IK tidak

dimasukkan dalam perhitungan IKP

- Bobot IA = 0,45 dan IP= 0,55



Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Provinsi

No. Provinsi Indeks Ketersediaan

(IK)


(IA)

Indeks Pemanfaatan

(IP)

Indeks Ketahanan

Pangan (IKP)

1 Aceh 93,75 54,41 54,44 66,22

2 Sumatera Utara 85,10 70,41 57,90 69,81

3 Sumatera Barat 94,25 78,47 59,03 75,43

4 Riau 45,97 82,01 59,95 62,37

5 Jambi 81,57 75,87 52,49 68,23

6 Sumatera Selatan 94,64 69,88 49,87 69,30

7 Bengkulu 82,69 62,36 45,67 61,78

8 Lampung 99,89 67,76 52,67 71,36

9 Kep. Bangka Belitung 0,00 92,68 70,56 56,03

10 Kepulauan Riau 0,00 93,29 78,17 59,26

11 Dki Jakarta 0,00 96,55 94,75 66,87

12 Jawa Barat 88,09 76,21 67,87 76,44

13 Jawa Tengah 94,26 72,05 72,39 78,85

14 Di Yogyakarta 90,94 76,52 83,48 83,63

15 Jawa Timur 93,87 69,42 61,82 73,71

16 Banten 76,37 85,75 64,57 74,47

17 Bali 81,92 95,51 79,80 85,15

18 Nusa Tenggara Barat 94,88 51,64 46,17 62,43

19 Nusa Tenggara Timur 91,35 26,96 38,00 50,69

20 Kalimantan Barat 78,72 75,37 22,37 55,17

21 Kalimantan Tengah 93,25 85,81 44,63 71,57

22 Kalimantan Selatan 92,70 87,67 51,50 74,71

23 Kalimantan Timur 60,90 94,56 75,64 76,90

24 Kalimantan Utara 69,18 90,97 62,68 73,12

25 Sulawesi Utara 92,46 81,38 73,22 81,44

26 Sulawesi Tengah 94,25 65,71 50,46 68,17

27 Sulawesi Selatan 100,00 81,45 60,63 78,69

28 Sulawesi Tenggara 89,75 78,89 66,00 76,99

29 Gorontalo 97,92 67,39 48,65 69,06

30 Sulawesi Barat 94,78 67,31 29,36 60,37

31 Maluku 58,97 58,51 42,77 52,35

32 Maluku Utara 78,06 85,40 43,86 66,58

33 Papua Barat 3,56 44,23 39,46 30,12

34 Papua 62,64 9,34 8,84 25,13


Keterangan:

- Jumlah Provinsi adalah 34



- IKP Provinsi dihitung dengan memperhitungkan IK, IA dan IP.

- Bobot IK = 0,30; IA = 0,30; dan IP= 0,40

Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan

Jakarta 12550 Indonesia

Telp. (021) 7805035, 7805641

Fax. (021) 78846536

INDEKS KETAHANAN PANGANbkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Bahan 2020/IKP 2019 FINAL.pdf1 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi 2 ... telah dikembangkan suatu sistem penilaian

Documents