PEMBANGUNAN ZI-WBK - BADAN KETAHANAN PANGANbkp.pertanian.go.id/storage/app/uploads/public/5d3/... · Perundangan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan Peningkatan Pelayanan

Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

INSPEKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM

PADA BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Oleh Drs. Sotarduga Hutabarat, Ak., CFE., C.fRa., CA.(INSPEKTUR INVESTIGASI)

Disampaikan Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi BersihMelayani (ZI-WBK/WBBM) di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Depok, 29 – 31 Juli 2019


Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersihdan Bebas dari KKN

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi

Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012 tentang Stranas_PPK Jangka Menengah 2012 –2014 dan Jangka Panjang 2012 – 2025 Jo Prepres No.54 Tahun 2018 Stranas-PK

Peraturan Menteri PAN & RB No. 52 Tahun 2014 tentang PedomanUmum Pembangunan ZI-WBK/WBBM


Mengapa Harus WBK…?

3

WBK berkorelasi positif dengan Kesejahteraan Pegawai Kementan (Tukin)

WBK sebagai miniature dan show windows pelaksanaan reformasi birokrasi (RB)

WBK untuk menjaga martabat pegawai dan instansi Kementan

WBK untuk Mewujudkan Clean Government danGood Governance di Kementan


Apa itu ZI-WBK/WBBM..?(Permenpan dan RB No.52 Tahun 2014)

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai KOMITMEN untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.


Korelasi WBK dengan Reformasi Birokrasi

#8AREA PERUBAHAN

ManajemenPerubahan

PenataanTatalaksana

PengembanganSDM

Organisasi

Hukum danPerundangan

PenguatanAkuntabilitas Kinerja

PenguatanPengawasan

Peningkatan Pelayanan Publik

#6AREA PERUBAHAN

ManajemenPerubahan

PenataanTatalaksana

PengembanganSDM

AkuntabilitasKinerja

PenguatanPengawasan

Penguatan Pelayanan

5


KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN UNIT KERJA ZI MENUJU WBK/WBBM

6


KORELASI ANTARA SPI, WBK DAN RB

6 AREA WBK

•MANAJEMEN PERUBAHAN

•PENATAAN TATALAKSANA

•PENATAAN SDM

•PENGUATAN TAAKUNTABILITAS

•PENGUATAN PENGAWASAN

•PELAYANAN MASYARAKAT (PUBLIK)

PENERAPAN SPI KEGIATAN & LAYANAN

• KEBIJAKAN SPI

• PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

• PENILAIAN RISIKO

• SOSIALISASI/INTERNALISASI

• MONEV IMPLEMENTASI SPI

8 AREA RB

•MANAJEMEN PERUBAHAN

•HUKUM & PERUNDANGAN

•PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI

•PENATAAN TATALAKSANA

•PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

•PENATAAN AKUNTABILITAS

•PENGUATAN PENGAWASAN

•PELAYANAN MASYARAKAT (PUBLIK)

7

PENGUATAN PENGAWASAN

PEN

GU

ATA

N P

ENG

AW

ASA

N

MATURITAS SPI



Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id10


INDIKATOR DAN KRITERIA WBK/WBBM

#PERMENPANRB NOMOR 52 TAHUN 2014

11

Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id12

WBK

WBBM

Manajemen Perubahan

Penataan Tatalaksana

Penataan Manajemen SDM

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kulitas Yanblik

Peningkatan Yanblik

Bersih dan Bebas KKN

IndikatorPengungkit/Proses

Indikator Hasil

I N O V A S I

I N O V A S I

4 indikator

3 indikator

6 indikator

2 indikator

5 indikator

3 indikator

2 indikator

1 indikator


LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM

13


Langkah-Langkah Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Membentuk Tim Pembangunan ZI

Menyusun Rencana Pembangunan ZI

Launching/Komitmen Bersama Rencana Pembangunan ZI

Pelaksanaan Pembangunan ZI

Pemantauan Pelaksanaan

Pembangunan ZI

Evaluasi Pembangunan ZI

TindaklanjutPerbaikan

14


UNSUR PENTING DALAM MEMBANGUN WBK

WBK

KOMITMEN

PERSISTEN

MIND SET & CULTURE SET SDM

INOVASI PELAYANAN

KONSISTEN

15

PERSISTEN

MIND SET & CULTURE SET SDM

INOVASI TEKNOLOGI & LAYANAN

KOMITMEN

KONSISTEN


REKAN JEJAK (EVIDENCE) PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM

6 AREA

PERUBAHAN

PLAN

DO

CHECK

ACT

16

EVIDENCE

Tim Kerja/ Kebijakan/Regulasi

RencanaPembangunan WBK/WBBM

Laporan Bulanan, Triwulan, Semester & Tahunan

Laporan MONEV

Laporan Tindaklanjut


HASIL PENILAIAN WBK

INTERNAL

BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

17

2017 75,53

201878,52


Kelemahan Mendasar Pembangunan ZI-WBK di BKP

Komitmen pimpinan terhadap pengelolaan & pelaporan Gratifikasi

Mitigasi risiko kegiatan pokok dan kegiatan pengendaliannya

Kemudahan Layanan/Inovasi Layanan

Monitoring dan Evaluasi, terhadap:

• Implementasi kebijakan dan SOP Program/Layanan BKP

• Program yang menyentuh masyarakat

• Pembangunan ZI-WBK

Manajemen Media dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

18


LIMA LANGKAH STRATEGI PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM

19


EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM

Internalisasi/Pemahamam Menyeluruh mengenai Pembangunan ZI-WBK mulai dari Pimpinan dan seluruh pegawai serta seluruh

Stakeholders;

Membangun komunikasi yang efektif terkait Standar PelayananPublik (SPP) dengan Pengguna Layanan (Stakerholder) untuk

meningkatkan indeks persepsi antikorupsi;

Membangun attribute (banner, spanduk, media) Pembangunan ZI-WBK/WBBM berbasis Teknologi Informasi (TI)

20


APA YANG HARUS DILAKUKAN BKP KE DEPAN…???

MEMBANGUN KOMITMEN

KONSISTEN & PESISTEN

KONSOLIDASI

MEBANGUN INFORMASI

DAN KOMUNIKASI

SALING MENGUATKAN

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM BKP


INSPEKTORAT JENDERAL

TERIMA KASIH

PEMBANGUNAN ZI-WBK - BADAN KETAHANAN PANGANbkp.pertanian.go.id/storage/app/uploads/public/5d3/... · Perundangan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan Peningkatan Pelayanan

Documents