INDEKS INVESTASI HIJAU - programsetapak.org · and informed consent (FPIC) dan memiliki divisi khusus untuk menilai resiko lingkungan dan sosial dalam membiayai sektor kehutanan,

INDEKS INVESTASI HIJAU Sektor Industri Berbasis Lahan

Tim Penulis : Richard Sahetapy Willem PattinasaranyFrans R. SiahaanMarius Gunawan Panca Pramudya Anita

Penyunting: Frans R. SiahaanWillem Pattinasarany

Buku ini diterbitkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) atas dukungan The Asia Foundation (TAF). Isi dan pendapat dalam buku merupakan tanggung jawab sepenuhnya INFID/IWGFF dan bukan merupakan pandangan dan pendapat TAF.

©2018

INFID - IWGFFJl. Jatipadang Raya Kav.3 No. 105 Pasar Minggu - Jakarta Selatan, 125040

Phone 021-7819743, 7819735, 78840497 .Ex. 107. Fax. 021 – 78844703

Email : [email protected], Website: www.forestfinance.org

i

Ringkasan Eksekutif

Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kepedulian global dari industri jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, untuk lebih peduli terhadap dampak lingkungan dan sosial

dari investasi dan pinjaman yang diberikan untuk membiayai pem-bangunan dan industri. Hal ini dilatarbelakangi oleh penurunan kualitas lingkungan akibat dari pembiayaan bank terhadap aktivitas pembangunan dan industri tersebut. Kepedulian sektor perbankan ini ditunjukkan dengan adanya inisiatif untuk mulai memastikan investasi dan pinjaman yang diberikan tidak merusak lingkungan dan lebih ramah lingkungan. Secara internal, kepedulian ini juga ditunjukkan bank dengan cara menggunakan hemat energi dan energi terbarukan di kantor bank, mengurangi penggunaan kertas (paperless) dalam transaksi, menggunakan transaksi secara on line, membayar tagihan secara on line, dsb. Praktik semacam ini sering disebut dengan praktik perbankan hijau (green banking).

Perbankan hijau merupakan konsep bisnis berkelanjutan di sektor perbankan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan/ekologi dan sosial. Perbankan hijau merupakan istilah yang populer saat ini di sektor perbankan mengingat praktik perbankan hijau di banyak nega-ra terbukti bisa berkontribusi untuk mencegah kerusakan lingkungan dan membuat planet ini lebih layak huni. Salah satu komponen yang menjadi ukuran seperti apa praktik perbankan hijau di suatu bank adalah sudah sejauh mana bank tersebut mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam investasinya atau sering disebut dengan investasi hijau (green investment). Dengan demikian investasi hijau tidak hanya investasi yang mempertimbang-kan profit (keuntungan) semata, tapi pada saat yang bersamaan juga mempertimbangkan 2P lainnya, yakni people (manusia) dan planet (bumi).

Di Indonesia praktik investasi hijau relatif baru seiring dengan dilun-curkannya peta jalan (roadmap) keuangan berkelanjutan pada De-sember 2014 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian,

iiiii

Kata Pengantar

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada akhirnya kami dapat menyelesaikan penelitian pengukuran indeks investasi hijau (green investment index) terhadap

beberapa bank di Indonesia. Kami menyadari bahwa penelitian indeks ini memiliki tantangan tersendiri mengingat isu investasi hijau dan pendanaan yang ramah lingkungan masih membutuh-kan waktu untuk menjadi perhatian utama lembaga jasa keuangan saat ini. Meskipun demikian, penelitian ini mencoba untuk melihat sejauh mana lembaga jasa keuangan, khususnya bank-bank yang beroperasi di Indonesia, mengimplementasikan prinsip keberlan-jutan (sustainability) dalam konteks pelaksanaan investasi hijau ke dalam bisnis inti perbankan.

Penelitian ini menghasilkan peringkat indeks investasi hijau 12 bank berdasarkan metodologi yang kami kembangkan. Namun, urutan peringkat indeks investasi hijau tersebut tidak bermaksud untuk menempatkan rating satu bank di atas bank lainnya dan tidak bermaksud untuk mempengaruhi reputasi bank yang ber-sangkutan sebagai lembaga jasa keuangan, terutama bank-bank yang dinilai dalam penelitian pengukuran indeks investasi hijau ini, dimana bank-bank tersebut memainkan peranan penting da-lam mendukung pembangunan nasional. Justeru kami berharap melalui penelitian ini, kami sebagai masyarakt sipil dapat mem-berikan kontribusi pemikiran positif kepada regulator keuangan maupun industri perbankan itu sendiri tentang pentingnya peran lembaga jasa keuangan, khususnya bank, dalam upaya melindungi lingkungan dan sumber daya alam.

Sebagai permulaan dari suatu penelitian yang mencoba mengukur indeks investasi hijau bank, kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Pengukuran indeks investasi hijau dalam penelitian ini didasarkan pada laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainable re-port) bank, khususnya laporan tahun 2016, sehingga indeks yang dihasilkan adalah indeks investasi hijau tahun 2016. Oleh karena

pemerintah dan OJK telah dan terus mendorong agar bank dapat mempraktik-kan konsep investasi hijau. IWGFF/INFID juga berkontribusi untuk mendorong praktik investasi hijau di Indonesia dengan mengembangkan metodologi pe-nilaian praktik investasi hijau melalui pendekatan indeks. Metodologi dibangun berdasarkan empat prinsip keuangan berkelanjutan yang diterbitkan OJK. Em-pat prinsip ini selanjutnya diturunkan menjadi 14 indikator dan 37 sub-indika-tor sebagai alat ukur untuk menilai indeks investasi hijau bank. Bank-bank yang dipilih untuk dinilai indeksnya adalah bank-bank yang memiliki aset terbesar; yang mendanai sektor industri berbasis lahan seperti kehutanan, perkebu-nan sawit dan pertambangan; serta yang telah berkomitmen dalam kebijakan keuangan berkelanjutan yang diterbitkan oleh OJK.

Dengan menggunakan metode skoring dan expert judgment, hasil pengukuran indeks investasi hijau menunjukkan bahwa dari 12 bank yang dinilai tak satu pun bank yang masuk dalam kategori sangat bagus dalam mengimplemen-tasikan investasi hijau. Sementara itu hanya ada dua bank yang dikategorikan bagus, yakni Citibank dan Rabobank. Faktor yang menyebabkan Citibank dan Rabobank memiliki skor indeks yang lebih tinggi dibandingkan 10 bank lainnya adalah, kedua bank tersebut telah mengadopsi dan mempraktikkan free, prior, and informed consent (FPIC) dan memiliki divisi khusus untuk menilai resiko lingkungan dan sosial dalam membiayai sektor kehutanan, perkebunan sawit dan pertambangan. Hasil pengukuran indeks juga menunjukkan bahwa umum-nya bank nasional seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, dan Panin, serta satu bank asing yakni Sumitomo, masuk dalam kategori cukup dalam praktik investasi hijau. Sedangkan dua bank lainnya yang masuk dalam kategori kurang dalam praktik investasi hijau adalah Bank DBS dan Danamon.

Melihat fakta bahwa masih banyak bank di Indonesia yang belum menjadikan ke-bijakan investasi hijau sebagai prioritas dalam pembiayaan sektor industri ber-basis lahan, maka bank-bank tersebut perlu didorong untuk segera mengadopsi dan mengimplementasikan praktik investasi hijau sebagai bagian dari praktik perbankan hijau yang saat ini menjadi arus utama global perbankan dalam men-dukung keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya alam. Untuk mendukung praktik investasi hijau bank ini, di ranah regulator, yakni OJK, perlu menerbitkan pedoman teknis bagi bank-bank dalam mengimplementasikan praktik investasi hijau, sekaligus meningkatkan kapasitas bank dalam mengimplementasikannya.

viv

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif ....................................................................... i

Kata Pengantar ................................................................................. iii

Daftar Isi ............................................................................................. v

Daftar Singkatan .............................................................................. vii

Daftar Gambar .................................................................................. ix

Daftar Tabel ....................................................................................... xBAGIAN 1: PERBANKAN HIJAU ............................................... 1 Inisiatif Global Perbankan Hijau ...................................... 2 Kerangka Inisiatif Global Mekanisme Perbankan Hijau ...................................................................... 3 Inisiatif Perbankan Hijau di Indonesia .......................... 6 Kerangka Regulasi Perbankan Hijau di Indonesia ............................................................................... 7 Investasi Hijau dalan Konteks Perbankan Hijau ............................................................................................. 7 Mengukur Indeks Investasi Hijau .................................... 8

BAGIAN 2: MEMERINGKATKAN INDEKS INVESTASI HIJAU BANK ............................................................. 9 Alat Pemeringkatan ............................................................... 11 Memilih bank yang akan diukur indeks-nya ............... 13 Indeks investasi hijau dua belas bank terpilih ........... 14 Keterbatasan Penelitian ....................................................... 15

BAGIAN 3: BANK ASING MASIH TERATAS ........................... 17 Mengapa Bank Asing? ........................................................... 17 Bank Dalam Penerapan Prinsip Investasi Hijau ........ 22

itu, dengan terbitnya buku ini, kami sangat berharap ke depannya ada per-baikan terhadap penelitian indeks seperti ini, termasuk melanjutkan peneli-tian pengukuran nilai indeks investasi hijau untuk tahun-tahun selanjutnya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku indeks investasi hijau ini, terutama tim penulis dan tim kerja IWGFF-INFID dalam Program Setapak yang didukung oleh The Asia Foundation. Kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi secercah harapan bagi upaya perlindungan serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia.

Jakarta, 28 Juni 2018

Hormat kami,

Willem PattinasaranyKordinator IWGFF

Sumber gambar: www.pexels.com

viivi

Daftar Singkatan

BAGIAN 4: INDEKS DAN ASPEK PERBAIKAN ..................... 31 Aspek Regulasi ......................................................................... 31 Aspek Insentif dan dis-Insentif ......................................... 34 Aspek Peningkatan Kapasitas dan Inovasi Produk Perbankan.................................................................. 35

BAGIAN 5: KESIMPULAN, SARAN & REKOMENDASI ....... 37 Saran Dan Rekomendasi ...................................................... 38

Referensi ............................................................................................. 41

Lampiran ............................................................................................ 43Lampiran 1. Tabel Matriks Presentase Bobot kepada Prinsip, Indikator dan Sub Indikator............................................... 43Lampiran 2. Tabel Hasil Penilaian Indeks Investasi Hijau .............. 48

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan BCB : Bank Central BrazilBEI : Banking Environment InitiativeBNI 46 : Bank Negara Indonesia – 46 BCA : Bank Central Asia BRI : Bank Rakyat Indonesia BPS : Badan Pusat Statistik BUMN : Badan Usaha Milik Negara BI : Bank IndonesiaCGF : Consumer Good ForumCBRC : China Banking Regulatory CommissionCSR : Corporate Social ResponsibilityCIMB : Commerce International Merchant BankersDPNP : Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan DBS : Development Bank of Singapore EP : Equator Principles FEBRABAN : Federasi Brazilian of BankFPIC : Free and Prior Informed ConsentHTI : Hutan Tanaman Industri HCV : High Conservation ValueIWGFF : Indonesian Working Group on Forest Finance INFID : Internasional NGO Forum on Indonesian Development ISPO : Indonesian Sustainable Palm Oil KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi KUR : Kredit Usaha Rakyat KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LST : Lingkungan, Sosial dan Tatakelola LJK : Lembaga Jasa Keuangan LBI : Land Based Industry Minerba : Mineral dan Batubara

Sumber gambar: i.ytimg.com

ixviii

Daftar Gambar

OJK : Otoritas Jasa Keuangan PBOC : People’s Bank of ChinaPRI : Principles for Responsible InvestmentPBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa3 P, : Profit, People and PlanetPBI : Peraturan Bank Indonesia PDB : Produk Domestik Bruto PNBP : Pendapatan Negara Bukan Pajak POJK : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan PROPER : Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup RRT : Repoblik Rakyat TiongkokRPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalRPJPMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RSPO : Roundtable on Sustainable Palm Oil 3 R : Reduce, Reused, RecycleSE BI : Surat Edaran Bank Indonesia SDM : Sumber Daya Manusia SCC : Commodities CompactSDA : Sumber Daya AlamSOP : Standard Operating Procedure SVLK : Sistem Verivikasi dan Legalitas Kayu UN : United Nation UU-PPLH : Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupWWF : World Wide Fund for Nature/World Wildlife Fund

Gambar 1. Pertumbuhan Aset Bank (Rp Trilyun)

Gambar 2. Protofolio Bank-Bank dalam Penyaluran Investasi ke Sektor Hutan, HTI dan Tambang

Gambar 3. Indeks investasi hijau masing-masing bank berdasarkan penilaian empat prinsip

Gambar 4. investasi hijau bank berdasarkan penilaian prinsip I dengan indikator 1-3

Gambar 5. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan penilaian prinsip II dengan indikator 1-2

Gambar 6. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan prinsip III dengan indikator 1-5

Gambar 7. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan prinsip IV dengan indikator 1-4


1x

Daftar Tabel Bagian 1:PERBANKAN HIJAU

Institusi keuangan, khususnya sektor perbankan memiliki peran penting di masyarakat. Lewat produk dan layanannya, perbank-an mempengaruhi arah dan laju pembangunan ekonomi suatu

negara untuk jangka pendek dan jangka panjang. Sektor ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan berbagai industri, seperti pembangunan infrastuktur, pembangunan sumber energi, industri semen, bahan kimia, baja, kertas, pupuk, perkayuan (logging), tambang batubara, perkebunan sawit dsb. Banyak orang berpikir bahwa aktivitas perbankan tidak terkait sama sekali dengan penurunan kualitas lingkungan, namun faktanya tidaklah de-mikian. Harus diakui, lewat produk dan layanan perbankan, seperti pemberian kredit untuk membiayai aktivitas pembangunan dan industri seperti di atas, sedikit banyak telah berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan.

Merespon penurunan kualitas lingkungan tersebut, dalam dekade terakhir muncul kepedulian global dari sektor perbankan untuk lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari investa-si dan pinjaman yang bank berikan ke pembiayaan pembangunan dan industri. Kepedulian ini ditunjukkan dengan adanya inisiatif dari beberapa bank untuk mendorong investasi ramah lingkungan lewat pemberian prioritas investasi dan pinjaman kepada industri yang sudah menerapkan praktik hijau atau yang sedang mencoba untuk tumbuh hijau.

Istilah praktik “hijau” (green) dalam perbankan atau dikenal deng-an perbankan hijau (green banking) bisa diartikan sebagai kegiatan perbankan yang mendorong praktik ramah lingkungan melalui berbagai aktivitas perbankan. Praktik perbankan hijau saat ini di- praktikkan dalam berbagai bentuk, seperti menggunakan transaksi secara on line atau bukan lewat perbankan cabang, membayar tagihan secara on line, bukan mengirimkannya lewat pos; mengurangi penggunaan kertas (paperless) dalam transaksi, penggunaan hemat energi dan energi terbarukan di kantor bank, memberi pinjaman

Table 1. Bobot Prisnsip, Indikator, dan Sub Indikator

Table 2. Kategorisasi Penilaian Investasi Hijau

Table 3. Hasil pengukuran indeks investasi hijau 12 bank

Table 4. Peringkat indeks investasi hijau 12 bank dan penjelasan indeks

Table 5. Temuan penilaian investasi hijau 12 bank

Sumber gambar: www.dailyasianage.com


32

Indeks Investasi Hijau | Sektor Berbasis LahanIndeks Investasi Hijau | Sektor Berbasis Lahan

bagi perusahaan yang mempraktik-kan kepedulian lingkungan, dsb.

Dalam pelaksanaanya perbankan hi-jau beroperasi seperti bank normal, hanya saja pertimbangan utama bu-kan lagi semata-mata keuntungan (profit), tetapi juga pertimbangan lingkungan/ekologi dan sosial untuk melindungi keberlanjutan lingkung-an dan melestarikan sumber daya alam. Bank seperti ini tetap diken- dalikan oleh otoritas manajemen yang sama, hanya saja ada agenda tambahan untuk menjaga lingkungan/ habitat/ sumberdaya alam. Bank yang mempertimbangkan as-pek lingkungan/ekologi dan sosial semacam ini disebut sebagai bank yang beretika (ethical bank) atau bank yang berkelanjutan (sustain-able bank).

Seperti disebutkan di banyak literatur, istilah perbankan hijau sangat popu-ler sekarang ini di seluruh dunia mengingat penerapan perbankan hi-jau bisa berkontribusi untuk mence-gah kerusakan lingkungan dan mem-buat planet ini layak huni. Perbankan hijau signifikan untuk mendorong praktik ramah lingkungan dan men-gurangi emisi karbon. Praktik per-bankan hijau juga mempromosikan tanggung jawab sosial perbankan dimana bank penting mempertim-bangkan aspek lingkungan sebelum memutuskan membiayai proyek yang ramah lingkungan dan yang memiliki implikasi lingkungan di masa depan (Bihari, 2011).

INISIATIF GLOBAL PERBANKAN HIJAUKonsep perbankan hijau pertama kali dimunculkan tahun 1980 oleh Bank Triodos di Belanda, dimana

sejak hari pertama beroperasi bank tersebut sudah memulai bisnisnya dengan pertimbangan keberlanjutan lingkungan (Shaumya dan Arulrajah, 2017). Sejak Tahun 1990 bank ini telah meluncurkan “dana hijau” un-tuk melakukan pendanaan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan dan demikian seterusnya untuk ta-hun-tahun berikutnya (Dash, 2008). Setelah apa yang dilakukan Bank Triodos, bank-bank lain di seluruh dunia terinspirasi untuk melaku-kan inisiaif perbankan hijau, baik itu yang difasilitasi pemerintah, organi-sasi perbankan, maupun atas inisiatif bank itu sendiri

Di Brazil misalnya, difasilitasi oleh Federasi Perbankan Brasil (Brazil-ian Federation of Bank, FEBRABAN), pada tahun 2008 mengadopsi pro-tokol hijau secara voluntary per-tama kalinya oleh lima Bank milik negara yang kemudian diikuti oleh bank-bank komersial lain pada tahun 2009. Pada tahun 2014, Bank Sen-tral Brasil (BCB) mempublikasikan sebuah resolusi mandatory 4, 327 mengenai tanggung jawab lingku-ngan dan sosial untuk institusi keua-ngan di negara tersebut. Sebuah stu-di yang diadakan pada tahun 2013 memperkirakan bahwa sudah 11% nilai kredit perbankan diarahan un-tuk investasi “energi terbarukan” dan pertanian ramah lingkungan (IFC, 2007).

Di Tiongkok, Bank Rakyat Tiong-kok (People’s Bank of China/PBOC), Komisi Pengatur Bank China (China Banking Regulatory Commission/CBRC), dan Kementerian Perlindu- ngan Lingkungan pada tahun 2007 secara bersama-sama menerbit-kan kebijakan kredit hijau dan pe-domannya dalam bentuk pedoman

pengelolaan resiko lingkungan dan sosial. Pelaksanaan kebijakan terse-but menunjukkan kemajuan yang signifikan, yakni berdasarkan data statistik yang diterbitkan CBRC tahun 2015 ada sebanyak 21 bank terbe-sar di RRT dengan aset sekitar 80% dari total aset seluruh bank di negara tersebut, mayoritas bank yang telah mengadopsi pedoman pengelolaan resiko lingkungan dan sosial dan Kredit Hijau sudah mencapai sekitar 10% dari portofolio bank-bank (IFC, 2007).

Di Amerika Serikat telah ada regulasi Green Bank Act 2017 yang memberikan dukungan pendanaan berupa pinjaman, loan guarantee, sekuritisa-si utang, asuransi dan berbagai ben-tuk fasilitas manajemen risiko untuk proyek-proyek energi bersih dan e- nergi efisien kepada negara bagian, kotapraja, dan green bank di tingkat regional. Namun jauh sebelumnya sejak tahun 2011 sudah ada 6 negara bagian yang mendirikan green bank. Keenam negara bagian tersebut ialah Connecticut, New York, California, Vermont, Hawaii, and Rhode Island. Connecticut Green Bank sudah mela-hirkan rata-rata $6 investasi privat untuk tiap $1 biaya publik yang dike-luarkan, menciptakan hampir 13.000 lapangan kerja, memproduksi energi terbarukan $1 milyar, serta mengu-rangi emisi CO2 lebih dari 2,6 juta ton (IFC, 2007).

Bangladesh merupakan salah satu negara pionir di Asia Selatan untuk praktik perbankan hijau. Bangladesh Bank telah menerbitkan surat edaran mengenai Panduan Kebijakan untuk Green Banking pada tahun 2011 da-lam rangka menumbuhkan norma

bagi perlindungan lingkungan hi-dup dan memastikan praktik-praktik perbankan yang sustainable (Ahmad et.al., 2013). Dengan adanya surat edaran ini, semua bank mengambil inisiatif untuk merumuskan kebijakan perbankan hijau menuju peng-gunaan sumber daya alam secara lebih optimum dan meningkatkan ak-tivitas-aktivitas yang ramah lingkun-gan. Bangladesh Bank mendorong dengan aktif berbagai bank komer-sial untuk mengimplementasikan perbankan hijau, termasuk mengem-bangkan sanksi untuk menghindari pendanaan proyek-proyek yang po-tensial merusak lingkungan hidup (Alam et.al., 2017).

Negara lain seperti India, Turki, Ru-mania, dan Yunani juga sudah me-nerapakan perbankan hijau lewat dukungan pendanaan terhadap proyek-royek hijau dan pengembangan produk perbankan hijau.

KERANGKA INISIATIF GLOBAL MEKANISME PERBANKAN HIJAUBeberapa Insiatif global yang menja-di kerangka tanggung jawab lingku-ngan dan sosial sektor perbanakan dari lembaga keuangan.

Secara ringkas, governansi interna-sional ini dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Soft Commodities Compact (SCC)1, adalah inisiatif unik yang di- prakarsai oleh client Consumer Good Forum (CGF) yang bertu-juan untuk memobilisasi industri perbankan secara keseluruhan

1https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-initiative/pdfs/the-bei-and-cgfs-soft-commodities-compact.pdf

54


untuk berkontribusi dalam me- ngubah rantai pasok komoditas dalam rangka membantu client mencapai nol deforestasi pada tahun 2020. Ini adalah salah satu dari alur kerja utama dari Bank-ing Environment Initiative (BEI). SCC ini beranggotakan sekitar 400 institusi yang memiliki por-tofolio keuangan sekitar $ 3 tri-lyun. Untuk saat ini bank-bank yang telah mengadopsi SCC ini diperkirakan meliputi 50% per- dagangan keuangan secara glo-bal.

2. Equator Principles (EP)2, adalah adalah seperangkat pedoman untuk menentukan, menilai, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam pembiayaan proyek. EP ini bersifat sularela, khusus disiapkan untuk menyediakan suatu standar minimum dalam proses uji tuntas (due diligence) guna mendukung kebijakan pengelolaan risiko secara bertang-gung jawab. EP telah diterapkan di seluruh dunia, yang meliputi semua sektor industri yang ma-suk dalam empat produk keuangan yaitu, a) Jasa Konsultan Pem-biayaan Proyek (Project Finance Advisory Services); b) Proyek Pembiayaan (Project Finance); c) Pinjaman Perusahaan Terkait Proyek (Project-Related Corpo-rate Loans); dan d) Pinjaman Penghubung (Bridge Loans). Saat ini terdapat 80 Lembaga Keua-ngan Equator Principles (EP-FIs) yang ada di 34 negara telah mengimplementasikan EP yang mencakup lebih dari 70 pers-en Proyek Pembiayaan Kredit

yang saat ini beroperasi pada pasar-pasar yang sedang berkem-bang pesat

3. UN Principles for Responsible Investment (PRI)3, ini adalah serangkaian prinsip yang menjadi standar global untuk investa-si yang bertanggungjawab dalam kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan, sosial dan kebijakan perusahaan. Tujuan utama dari prinsip-prinsip ini adalah mem-pertemukan komitmen kegiatan investasi kepada para penerima manfaat utama dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih luas. Keenam prinsip terse-but didasarkan pada kepentingan jangka panjang terbaik bagi para investor, pasar keuangan, ekonomi, lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) mendukung prinsip-prin-sip tersebut di mana pelaksa-naannya diawasi oleh organisasi terpisah secara independen. Or-ganisasi yang mau mengadopsi prinsip ini yang biasa disebut se-bagai “penandatangan” harus se-cara terbuka berkomitmen untuk mengadopsi dan menerapkan PRI yang sesuai dengan prinsip-prin-sip dalam PRI yang telah mereka tandatangani. Adapun ke enam prinsip itu secara umum adalah sbb:

a) Memasukkan isu lingkungan, sosial dan tata kelola peru-sahaan mengenai Lingku-ngan, Sosial, Tatakelola (LST) ke dalam analisis investa-si dan proses pengambilan

keputusan. Penandatangan dapat mengikuti prinsip per-tama dengan mendukung pengembangan alat, met-rik dan analisis terkait ESG, serta mendorong penelitian dan analisis oleh penyedia layanan juga para akademisi mengenai isu-isu terkait LST.

b) Secara aktif memasukkan isu LST ke dalam kebijakan dan praktik kegiatan institusi. Penandatangan dapat mengi-kuti prinsip kedua dengan mempromosikan dan melindungi hak pemegang saham dan dengan melibatkan pe-rusahaan mengenai masalah LST.

c) Secara aktif mencari dan mengevaluasi secara tepat mengenai isu-isu LST pada nasabah tempat institusi ber-investasi. Organisasi dapat meminta perusahaan untuk mengintegrasikan isu-isu LST ke dalam laporan keuangan tahunan mereka dan meminta pelaporan standar mengenai isu-isu LST melalui alat-alat seperti Global Reporting Ini-tiative - sebuah upaya pelaporan keberlanjutan yang mewajibkan organisasi untuk mengungkapkan dampaknya terhadap perubahan iklim, hak asasi manusia, korupsi, dan isu keberlanjutan lain-nya.

d) Mempromosikan peneri-maan dan penerapan prin-sip-prinsip dalam industri investasi. Penanda tangan

dapat mengkomunikasikan harapan LST mereka dengan penyedia layanan dan menin-jau kembali hubungan dengan nasabah-nasabah yang tidak mematuhi pedoman LST.

e) Bekerja sama untuk mening-katkan keefektifan kegiatan dalam menerapkan prin-sip-prinsip PRI. Institusi dapat berkolaborasi untuk menangani isu-isu baru dan mendukung inisiatif melalui berbagi informasi, alat-alat dan sumber daya.

f) Melaporkan kegiatan dan kemajuan dalam menerap-kan prinsip-prinsip tersebut. Melalui prinsip ini, institu-si mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran ten-tang prinsip-prinsip LST ke-pada lebih banyak pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

4. UN Global Compact4, adalah ini-siatif meyakini bahwa keber-lanjutan perusahaan dimulai de-ngan sistem nilai perusahaan dan pendekatan yang berintegri-tas untuk melakukan bisnis. Ini berarti bahwa perusahaan terse-but beroperasi dengan cara yang secara minimal memenuhi tanggung jawab mendasar di bidang hak asasi manusia, bu-ruh, lingkungan dan anti-korupsi. Bisnis yang bertanggung jawab menerapkan nilai dan prinsip yang sama di manapun mereka hadir dan melakukan kegiatan, dan mengetahui bahwa praktik

2http://www.equator-principles.com/3https://www.unpri.org/aboutn 4https://www.unglobalcompact.org/

76


yang baik di satu wilayah tidak menimbulkan resiko bagi orang lain. Dengan memasukkan prin-sip-prinsip Global Compact ke dalam strategi, kebijakan dan prosedur, dan membangun bu-daya integritas, perusahaan ti-dak hanya menegakkan tanggung jawab dasar mereka kepada umat manusia dan bumi, namun juga menetapkan keberadaan bisnis mereka untuk keberhasilan da-lam jangka panjang. Sepuluh Prin-sip PBB Global Compact berasal dari: Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Or-ganisasi Buruh Internasional ten-tang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pemba-ngunan, dan Konvensi Perserika-tan Bangsa-Bangsa Melawan Ko-rupsi.

INISIATIF PERBANKAN HIJAU DI INDONESIAKomitmen Indonesia dalam penera-pan perbankan hijau atau yang dalam terminologi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut keuangan berkelanjutan (sustainable finance) ditun-jukkan dengan diluncurkannya peta jalan (roadmap) keuangan berkelan-jutan pada Desember 2014. Road-map ini merupakan langkah strategis jangka panjang dan jangka menengah Pemerintah Indonesia untuk Lem-baga Jasa Keuangan (LJK) agar ber-peran aktif dan berkontribusi dalam proses pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJP) 2005-2025 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang bertumpu pada 3P, yaitu

Profit (keuntungan), People (manu-sia) dan Planet (bumi).

Dalam konteks keuangan berkelan-jutan, peta jalan ini menerapkan empat prinsip dasar, yakni, perta-ma, prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan tanggungjawab sosial dalam manajemen risiko LJK; kedua, prinsip pengem-bangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif; ketiga, prinsip tata kelola pada as-pek Lingkungan Hidup dan tanggu-ngjawab Sosial termasuk didalamnya adalah pelaporan berkelanjutan (sustainability report); dan keempat, prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif untuk men-ciptakan sinergi dalam implementasi keuangan berkelanjutan.

Dalam implentasinya peta jalan ini secara khusus ingin meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK sehing-ga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, Menye-diakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu ke-pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Me-nengah Nasional) yang bercirikan 3P (Profit, People, dan Planet) dan berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (global warming) melalui ak-tivitas bisnis yang bersifat pencega-han/mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif. Melalui peta jalan ini diharapkan akan terjadi peningkatan penyediaan pendanaan dari LJK bagi proyek-proyek hijau (green projects), peningkatan permintaan terhadap pro-

duk dan jasa keuangan hijau (green financial product and services) yang disertai dengan peningkatan penga-wasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.

KERANGKA REGULASI PERBANKAN HIJAU DI INDONESIAKerangka hukum untuk melihat praktik perbankan hijau bisa dilihat pada Pasal 67 UU No. 32/2009 ten-tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan "Setiap orang berke-wajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta me- ngendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lignkungan hidup”. Lebih lanjut dalam pasal 68 menyatakan bahwa Setiap orang yang melaku-kan usaha dan/atau kegiatan berke-wajiban (a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (b) Menjaga keberlan-jutan fungsi lingkungan hidup; dan (c) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban ini berlaku untuk siapa saja, termasuk sektor perbank-an, bukan hanya debitur selaku pihak pemohon kredit, tapi juga termasuk sektor perbankan selaku pihak pem-beri kredit.

Kewajiban di atas menjadi relevan bagi perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principles) dalam aktivitas perbank-an seperti diatur dalam Pasal 2, 8, dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU No.

7/1992 tentang perbankan jo Pasal 25 UU No. 23/1999 tentang Bank In-donesia. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap fak-tor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, dan kemam-puan membayar. Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam pasal 11 ayat 1 point e PBI yang menyatakan penilaian terhadap prospek usaha termasuk upaya yang dilakukan debitur da-lam rangka memelihara lingkungan hidup.

Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diatur pelaksanaannya dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal Penilaian Kua-litas Aset Bank Umum menyatakan bahwa “Dalam rangka penyaluran dana, Bank harus memperhatikan je-nis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana ditetapkan dalam Pera-turan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegia-tan yang Wajib Memiliki AMDAL”. Per-nyataan yang dicantumkan dalam SE BI tersebut merupakan pernyataan kesadaran dan pengakuan serta pen-egasan bahwa kewajiban yang ter-cantum dalam UUPPLH juga merupa-kan kewajiban yang harus dipatuhi oleh bank.

5Lihat https://www.oecd.org/finance/WP_24_Defining_and_Measuring_Green_Investments.pdf

98

Indeks Investasi Hijau | Sektor Berbasis Lahan

INVESTASI HIJAU DALAM KONTEKS PERBANKAN HIJAU Salah satu komponen yang menja-di ukuran apakah suatu bank sudah menerapkan praktik perbankan hi-jau atau belum adalah sudah sejauh mana bank mempertimbangkan ke-lestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam investasinya atau sering disebut dengan investasi hi-jau (green investment). Kata investa-si sudah sangat akrab di telinga kita, demikian juga kata hijau. Investasi hijau memiliki banyak definisi dan pengertian5 dan tidak ada defenisi tunggal tentang frase ini. Investasi hi-jau dalam konteks perbankan dapat didefinisikan sebagai upaya bank dalam mengelola isu lingkungan dan sosial dengan mengurangi dampak negatif dari kegiatan investasi ter-hadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian investasi hijau ti-dak hanya investasi yang memper-timbangkan profit (keuntungan) se-mata, tapi pada saat yang bersamaan juga mempertimbangkan 2P lainnya, yakni people (manusia) dan planet (bumi). Sejumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal telah dan se-dang menerapkan investasi hijau un-tuk menarik calon pemegang saham (Chariri, et. al, 2018). Hal ini dise-babkan oleh adanya kecenderungan global saat ini bahwa investasi hijau dapat meningkatkan daya saing, reputasi dan nilai (value) perusahaan.

Dalam tataran operasional, investa-si hijau yang dimaksud Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) dalam penelitian ini adalah (a) bank telah mengintegrasikan as-pek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko

bank; (b) bank telah memberikan dukungan pendanaan dalam kegia-tan usaha yang memberikan per-lindungan terhadap kawasan hutan; (c) bank telah mempraktikkan tata kelola lingkungan dan sosial yang baik dalam pendanaan industri ber-basis hutan dan lahan; dan (d) bank telah meningkatkan kapasitas staf dan penggunaan teknologi infor-masi untuk mendukung (a), (b) dan (c). Selanjutnya pengertian investa-si hijau di atas diturunkan menjadi seperangkat alat ukur seperti dijelas-kan pada bab 2 dan 3.

MENGUKUR INDEKS INVESTASI HIJAUIWGFF/INFID berinisiatif melakukan pengukuran investasi hijau dengan pendekatan indeks. Pengukuran in-deks ini merupakan upaya IWGFF/INFID untuk melihat sudah sejauh mana praktik dan komitmen investa-si hijau di bank-bank di Indonesia terhadap empat pengertian seperti dijelaskan di atas. Indeks ini merupa-ka kontribusi masyarakat sipil untuk mendorong penerapan investasi hi-jau yang lebih baik di Indonesia.

Secara umum, tujuan dari mengukur investasi hijau ini adalah, perta-ma, menilai komitmen lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan baik bank nasional maupun bank asing yang beroperasi di Indonesia dalam mendukung investasi hijau di Indonesia; kedua, mendorong upaya perbaikan kebijakan pada lembaga jasa keuangan khususnya perbank-an di Indonesia dalam upaya pen-erapan investasi hijau di Indonesia melalui peta jalan (roadmap) keua-ngan berkelanjutan 2015-2019 yang sudah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014.

Bagian 2:MEMERINGKATKAN INDEKS INVESTASI HIJAU BANK

Dalam penyusunan indeks ini, IWGFF/INFID melakukan pe-nilaian investasi hijau terhadap bank-bank yang mengucur-kan dananya untuk mendanai industri berbasis lahan, yakni

sektor kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan mineral dan batubara (minerba). Sektor ini dipilih karena kegiatan operasional mereka selama ini berdampak terhadap deforetasi dan degradasi lingkungan.

Sebagai pemilik luas hutan ketiga terbesar di dunia, Hutan Indo-nesia merupakan bagian terpenting dari lanskap alam global dan mempunyai nilai tinggi bagi pembangunan perekonomian nasional. Bisnis di sektor kehutanan di Indonesia merupakan suatu ke-niscayaan bagi kalangan bisnis di Indonesia. Dalam periode tahun 1970an sampai akhir 1990an sektor ini menjadi peringkat teratas kedua setelah migas sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara. Namun demikian seiring menjadi tumpuan devisa negara, masalah deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia menjadi an-caman serius bagi kelestaraian sumberdaya hutan

Berdasarkan analisis yang dilakukan Forest Watch Indonesia (FWI) dan Globa Forest Watch (GFW) menunjukan bahwa laju deforestasi Indonesia telah mencapai 1,7 juta hektar/tahun pada awal 1990-an, bahkan mencapai 2 juta hektar per tahun pada tahun 1996 (FWI/GFW, 2001). Di periode selanjutnya, laju deforestasi mengalami penurunan menjadi 1,5 juta hektar/tahun dalam kurun waktu 2009 – 2013 (FWI, 2014). Menurut data statistik Kemen- terian Kehutanan tahun 2011, laju deforestasi di Indonesia pada periode 2000-2010 mencapai hingga 1,2 juta hektar hutan alam setiap tahun6. Angka laju deforestasi ini turun menjadi 479 ribu hektar per tahun sepanjang periode Juli 2016-Juni 20177. Terlepas

6https://www.wwf.or.id/program/reduksi_dampak_lingkungan/kehutanan/7http://www.menlhk.go.id/siaran-78-angka-deforestasi-tahun-20162017-menurun.html

Sumber gambar: www.bankofhope.com

1110


dari perbedaan angka laju deforesta-si di atas, baik data versi pemerintah maupun organisasi non pemerintah menunjukan masih tingginya laju de-forestasi di Indonesia.

Sampai tahun 2015, seluas 19,6 juta hektar kawasan hutan telah diberi-kan untuk 269 perusahaan Hak Pe- ngusahaan Hutan (HPH) dan 10,7 juta hektar untuk 280 perusahaan ta-naman industri (HTI) (KLHK, 2015). Portofolio bank-bank di Indonesia dalam memberikan kredit untuk sektor kehutanan yang digabung de-ngan sektor pertanian dan perburu-an sampai pada Juni 2017 mencapai Rp. 296. 65 Trilyun8.

Untuk sektor perkebunan kelapa sa-wit, data Ditjen Perkebunan, Kemen-terian Pertanian, 2017, menyebut-kan, bahwa luas kebun sawit nasional mencapai angka sebesar 12,3 juta hektar, sedangkan luas kebun sawit rakyat sebesar 4,7 juta hektar9. Luas kebun sawit tersebut telah diberikan untuk 1.412 perusahaan perkebu-nan sawit (Ditjen Perkebunan, 2017). Ekspansi perkebunan sawit telah berdampak siginifikan terhadap kerusakan hutan (deforestasi) di Indo-nesia. Data Greenpeace menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah berdampak terhadap deforestasi dengan luas sebesar 300 ribu hektar pada periode 2009-201110. Ekspan-si perkebunan sawit ini juga telah memunculkan konflik agraria yang

sangat serius. Data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menun-jukkan bahwa sepanjang tahun 2017, ada sebanyak 208 kejadian konflik agraria di sektor perkebunan sawit11. Terlepas dari dampak negatif tersebut, di sisi lain GAPKI (Gabungan Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia) menyebutkan industri perkebunan sawit telah berdampak positif terha-dap perekonomian nasional dan men-jadi salah satu penyumbang devisa negara, yakni mencapai 23 milyar dol-lar di tahun 201712.Portofolio bank-bank di Indonesia dalam memberikan kredit untuk sektor perkebunan ke-lapa sawit sangat besar. Sebagai con-toh, untuk Bank Mandiri saja, bank ini telah menyalurkan kredit ke sektor perkebunan kelapa sawit sebesar RP. 48,97 triliun atau sebesar 8,54 persen dari protofolio kreditnya13.

Untuk sektor pertambangan, data kementerian ESDM menyebutkan jumlah izin industri pertambangan di Indonesia mencapai 9721 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Jumlah IUP ini jauh berkurang dibandingkan dengan jumlah IUP tahun 2014, yak-ni mencapai 10.918 IUP. Penurunan jumlah IUP ini sebagai akibat dari penataan izin pertambangan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberatasan Korupsi lewat Koordinasi dan Super-visi (Korsup) Pertambangan.

Sektor mineral dan batubara (Mi- nerba) memiliki peran penting dalam

penerimaan negara. Sepanjang tahun 2017, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari minerba mencapai Rp. 40,6 triliun14. Angka ini turun 14% dari realisa-si PNBP tahun sebelumnya yang mencapai Rp35,371 triliun. Sekali-pun kontribusinya besar terhadap pendapatan negara, namun sektor minerba juga menimbulkan keru-sakan lingkungan yang sangat serius, termasuk membiarkan lubang tam-bang tetap terbuka pasca tambang yang mengakibatkan 27 anak tewas tenggelam di Kalimantan Timur15. Portofolio bank-bank di Indonesia dalam memberikan kredit untuk industri pertambangan mencapai Rp. 122,47 Trilyun sepanjang tahun 201716.

ALAT PEMERINGKATANUntuk memeringkatkan bank-bank mana saja yang sudah mempertim-bangkan investasi hijau, IWGFF/INFID menggunakan empat prinsip keuangan berkelanjutan seperti yang disebutkan dalam roadmap keuangan berkelanjutan 2015-2019 OJK ,yakni (1)Prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan tanggungjawab sosial dalam manajemen risiko LJK; (2) Prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanju-tan yang bersifat inklusif; (3) Prinsip tata kelola pada aspek lingkungan hidup dan tanggungjawab sosial, ter-masuk didalamnya adalah pelaporan berkelanjutan (sustainability report);

dan (4) Prinsip peningkatan kapasi-tas dan kemitraan kolaboratif untuk menciptakan sinergi dalam imple-mentasi keuangan berkelanjutan. Empat prinsip Keuangan Berkelan- jutan tersebut merupakan empat pilar yang saling mendukung satu dengan yang lain dalam penerapan kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang di telah diterbitkan oleh OJK da-lam roadmap. Empat prinsip terse-but kemudian dikembangkan menja-di empat prinsip operasional sesuai dengan kebutuhan penilaian indeks investasi hijau terhadap bank-bank yang akan dinilai. Keempat prinsip operasional tersebut adalah:

Prinsip 1:

Bank mengintegrasikan aspek per-lindungan lingkungan hidup dan so-sial dalam manajemen risiko.

Prinsip 2:

Bank memberikan dukungan beru-pa pendanaan secara inklusif dalam kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan perlindungan ka-wasan hutan.

Prinsip 3:

Bank mempraktikkan tata kelola lingkungan dan sosial yang baik da-lam skema pendanaan sektor industri berbasis lahan (land-based industry)

Prinsip 4:

Bank mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi informasi untuk men-

8Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 20179Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2015-2017, Direktorat Jenderal Perkebunan, Ke-menterian Pertanian, 201710Izin Untruk Memusnahkan: “Bagaimana deforestasi dari perkebunan kelapa sawit mendorong harimau Sumatera menuju kepunahan”, Greenpeace Indonesia, 201311http://www.mongabay.co.id/2017/12/31/konflik-agraria-masih-tinggi-pada-2017-kriminalisasi-war-ga-terus-terjadi/12https://gapki.id/news/4355/rekor-devisa-sawit-indonesia-terbaru-capai-rp-300-triliun13https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/09/124500926/bank.mandiri.salurkan.kredit.ke.sektor.kelapa.sawit.rp.48.97.triliun

14https://finance.detik.com/energi/d-3810432/penerimaan-negara-2017-dari-minerba-rp-406-triliun15https://www.jatam.org/2017/11/20/daftar-anak-anak-korban-meninggal-di-lubang-tambang-batu-bara-kaltim/16Laporan Prifil Industri Perbankan Triwulan II 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017

1312


dikator dapat dilihat pada lampiran 1.

MEMILIH BANK YANG AKAN DIUKUR INDEKS-NYAPada pengukuran indeks ini, IWGFF/INFID memilih beberapa bank untuk dinilai indeks investasi hijaunya ber-dasarkan tiga pertimbangan utama, yakni:

Pertama, bank-bank yang telah ber-komitmen di dalam penerapan kebi-jakan keuangan berkelanjutan seper-ti yang diterbitkan oleh OJK17.

Kedua, bank-bank yang memiliki aset yang cukup besar sehingga cukup signifikan dalam mempengaruhi as-pek pembiayaan. Adapun bank-bank yang mempunyai protofolio dan aset seperti tampak pada gambar 1.

Ketiga, hasil studi IWGFF/INFID tahun 2014 tentang lansekap pen-

danaan di sektor kehutanan dan perkebunan menunjukkan bahwa portofolio bank-bank tersebut dalam penyaluran investasi ke sektor ke-hutanan dan perkebunan cukup be-sar. Hal ini diperkuat oleh presentasi KPK18 pada tahun 2017 yang menun-jukkan portofolio bank-bank terse-but dalam penyaluran dana kepada industri HTI dan tambang seperti terlihat pada gambar 2 di bawah.

Berdasarkan tiga pertimbangan tersebut, maka IWGFF/INFID memi-lih 12 bank yang akan diukur indeks investasi hijaunya. Kedua belas bank tersebut adalah: 1) Bank Negara In-donesia (BNI 46), 2) Bank Rakyat In-donesia (BRI), 3) MANDIRI, 4) BCA, 5) Danamon, 6) Panin Bank, 7) CIMB Niaga, 8) Citibank, 9) Permata, 10) Rabobank, 11) Bank Sumitomo, 12) DBS Bank.

Metode penilaian ke 12 tersebut se-mata-mata didasarkan pada laporan

Gambar 1. Pertumbuhan Aset Bank (Rp Trilyun)

dukung tiga prinsip di atas (Pengelo-laan resiko, tata kelola, dan Pengem-bangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan).

Empat prinsip di atas selanjutnya di-

turunkan menjadi 14 indikator dan 37 sub-indikator sebagai alat ukur untuk menilai indeks investasi hijau perbankan. Selengkapnya rumusan 4 prinsip, 14 indikator, dan 37 sub-in-

Gambar 2. Protofolio Bank-Bank dalam Penyaluran Investasi ke Sektor Hutan, HTI dan Tambang

17http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/berita/berita-nasional/Pages/8-Bank-Ini-Berkomitmen-Terap-kan-Keuangan-Berkelanjutan.aspx, diakses pada 29/11/2017, jam 13.0018Presntasi KPK, 2017, Sumber daya alam Indonesia di bawah cengkraman mafia hutan.

1514


tahunan (annual repot) dan laporan keberlanjutan (sustainable report) ta-hun 2016. Dengan demikian, indeks investasi hijau ke 12 bank ini adalah indeks investasi hijau untuk periode laporan tahun 2016.

INDEKS INVESTASI HIJAU DUA BELAS BANK TERPILIHMelalui metode expert judgment dengan meminta penilaian dari ahli perbankan, akademisi, pengusaha, ahli statistik dan peneliti indeks dari berbagai lembaga penelitian, maka setiap prinsip, indikator, dan sub in-dikator diberi bobot untuk menen-tukan indeks investasi hijau. Untuk prinsip, keempat prinsip ini diang-gap memiliki kontribusi yang sama dalam penentuan indeks investasi hi-jau, sehingga keempat prinsip dibe-

Table 1. Bobot Prisnsip, Indikator, dan Sub Indikator19

rikan nilai bobot yang sama, yakni masing-masing 25%.

Untuk menentukan bobot indika-tor, diperoleh dari nilai bobot masing-masing prinsip dibagi dengan jumlah indikator setiap prinsip. Sedangkan bobot sub indikator di-tentukan berdasarkan bobot setiap indikator dibagi dengan jumlah sub- indikator. Selengkapnya penentuan bobot prinsip, indikator dan sub indikator dapat dilihat pada tabel 1.

Petunjuk perhitungan dalam menen-tukan bobot prinsip, bobot indikator dan bobot sub-indikator adalah se-bagai berikut:

Bobot Prinsip= (100%)/ (Jumlah Prinsip )

Bobot Indikator= (Bobot Prinsip)/ (Jumlah Indikator)

Table 2. Kategorisasi Penilaian Investasi Hijau

Bobot Sub-Indikator= (Bobot Indikator)/ (Jumlah Sub-Indikator)

Nilai Indeks= Jumlah Bobot Sub-In- dikator dari masing-masing bank

Penentuan kelas peringkat, disusun berdasarkan 5 (lima) kategori mulai dari yang tertinggi sampai terendah yakni: Sangat Bagus, Bagus, Cukup, Kurang, Sangat Kurang. Selengkap-nya kelas kategori seperti terlihat pada table 2.

Berdasarkan prinisp, indikator dan sub-indikator yang sudah diberikan bobot selanjutnya digunakan sebagai panduan untuk menilai indeks kedua belas bank seperti ditunjukan pada lampiran 1.

19Karena prinsip yang digunakan adalah 4 prinsip maka masing-masing prinsip berbobot 25%. Misalkan untuk prinsip 1 ada 3 indikator, maka masing-masing indikator berbobot 25% : 3 = 08.33%. Selanjutnya untuk menentukan bobot sub-indikator adalah: karena Indikator 1 memeliki 3 sub-indikator maka prosen-tase bobot dalam Indikator bersangkutan adalah: 8,33% : 3 = 2,78%

KETERBATASAN PENELITIANPengukuran indeks 12 bank ini hanya didasarkan pada laporan tahunan (annual report) dan atau laporan keberlanjutan (sutainabi- lity report) tahun 2016 yang telah dipublikasikan oleh masing-ma-sing bank. Kedua laporan ini merupakan dokumen resmi bank yang mencerminkan informasi tentang kinerja, kebijakan bank, dan or-ganisasi dari bank yang dinilai.

Dalam pengukuran indeks ini ti-dak dilakukan verifikasi langsung kepada bank-bank yang bersangkutan dan inilah yang menjadi keterbatasan penelitian ini.

Sumber gambar: www.woodwoerkingnetwork.com

17

Bagian 3:BANK ASING MASIH TERATAS

Pengukuran indeks investasi hijau yang dilakukan IWGFF/IN-FID dengan mempertimbangkan bobot dalam setiap prinsip, indikator dan sub-indikator seperti dijelaskan dalam Bagian

2 menunjukkan bahwa kisaran skor indeks investasi hijau bank mulai dari skor terendah sebesar 37,04 hingga skor tertinggi sebe-sar 79,08. Skor indeks 37,04 ini masuk dalam rentang skor indeks 21-40 atau dikategorikan kurang dalam mempraktikkan investa-si hijau. Sementara skor indeks 79,08 masuk dalam rentang skor indeks 61-80 atau dikategorikan bagus dalam mempraktikkan in-vestasi hijau.

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah, hasil pengukuran indeks investasi hijau terhadap 12 bank menunjukkan bahwa tidak satu pun bank yang masuk dalam kategori sangat bagus atau skor indeksnya berada di rentang skor 81–100. Bank–bank yang masuk dalam kategori bagus dalam praktik investasi hijau adalah bank yang indeksnya berada di rentang skor 61-80, yakni hanya Citiban dan Rabobank. Sementara bank-bank yang masuk dalam kategori cukup dalam praktik investasi hijau atau berada di rentang skor indeks 21-40 terdiri dari delapan bank, yakni Bank Mandi-ri, BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, dan Bank Sumitomo. Sedangkan bank yang berada dalam kategori kurang dalam praktik investasi hijau atau berada di rentang skor 21-40, adalah Bank Danamon dan DBS. Selengkapnya peringkat skor indeks investasi hijau 12 bank serta penjelasan indeks dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

MENGAPA BANK ASING?Seperti disebutkan di atas, hasil pengukuran indek investasi hijau untuk 12 bank menunjukkan bahwa Citibank dan Rabobank sebagai bank asing memperoleh skor indeks yang lebih tinggi dibandingkan

Sumber gambar: www.sutterstock.com

1918


10 bank lainnya atau masuk dalam kategori bagus dalam praktik investa-si hijau. Hal ini disebabkan kontribu-si skor prinsip I (pengelolaan risiko) terhadap indeks agregat, khususnya untuk indikator II (adanya pertimban-gan terhadap konflik atau klaim dari masyarakat sekitar yang terdampak dalam pemberian kredit) dan ind-ikator 3 (adanya penerapan konsep FPIC/ free prior informed consent da-lam assessment sebelum pemberian kredit). Dua indikator ini sudah dit-erapkan oleh 2 bank tersebut sebagi kebijakan bank dan kedua bank su-dah menandatangani prinsip ekuator (equator principles) dan menjadikan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai panduan ke-bijakan investasi hijau terhadap nasa-bah. Walaupun dua indikator tersebut sudah dipenuhi Citibank dan Rabo-bank, namun di internal kedua bank tersebut belum ada unit khusus untuk penanganan pengaduan (complaint handling) terkait konflik dan FPIC.

Prinsip berikutnya yang berkontri-busi signifikan terhadap indeks agre-gat Citibank dan Rabobank adalah prinsip IV (peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif), khusus-nya indikator 1 (adanya divisi inter-nal untuk menilai kelayakan aspek risiko lingkungan dan sosial), dimana dua bank tersebut telah menunjuk-kan komitmennya terhadap investa-si hijau lewat serangkaian pelatihan khusus untuk peningkatan kapasitas stafnya dalam menilai manajemen risiko lingkungan dalam pemberian kredit. Sementara 10 bank lainnya, terutama bank-bank nasional, belum memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kapasitas semcam ini.

Selain prinsip I dan IV, prinsip II (pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan) juga berkontribusi signifikan terha-dap indeks investasi hijau Citibank dan Rabobank, terutama indikator 1 (adanya dukungan pendanaan secara langsung dan inklusif un-

Table 3. Hasil pengukuran indeks investasi hijau 12 bank

Tabl

e 4.

Per

ingk

at in

deks

inve

stas

i hija

u 12

ban

k da

n pe

njel

asan

inde

ks

No

Ban

kIn

deks

Skor

Inde

ksK

ateg

ori

Pen

jela

san

1Ci

tiban

k79

,08

61-8

0B

agus

Citib

ank

deng

an in

deks

79,

08 k

aren

a m

empe

role

h ni

lai y

ang

cuku

p te

rtin

ggi d

ari b

ank

yang

la

in m

isal

nya

pada

pri

nsip

I -I

ndik

ator

3 d

enga

n ni

lai b

obot

4,1

6%, P

rins

ip II

-in

dika

tor

1 da

n 2

deng

an n

ilai b

obot

mas

ing-

mas

ing

yang

dip

erol

eh 1

2,50

%, P

rins

ip II

I -in

dika

tor

3 de

ngan

nila

i bob

ot 3

,34%

dan

pri

nsip

IV -

indi

kato

r 1

deng

an n

ilai b

obot

6,2

6%.

2R

abob

ank

75,9

561

-80

Bag

usR

abob

ank

yang

mem

iliki

ind

eks

75,

95, p

ada

pada

das

arny

a ha

mpi

r sa

ma

deng

an C

itiba

nk,

hany

a pa

da p

rins

ip IV

-In

dika

tor

3 ni

lai b

obot

yan

g di

pero

leh

adal

ah 3

,13%

yan

g ar

tinya

m

emili

ki s

elis

ih p

oint

3,1

3% d

enga

n Ci

tiban

k ya

ng m

empe

role

h ni

lai b

obot

6,2

6%.

3B

CA57

,27

41-6

0Cu

kup

Dal

am p

enila

ian

ini t

erlih

at b

ahw

a B

CA d

enga

n ni

lai i

ndek

s 57

,27

han

ya m

emili

ki n

ilai b

obot

ya

ng s

igni

fikan

8,3

3% p

ada

Prin

sip

I -In

dika

tor

1, s

edan

gkan

pad

a in

dika

tor-

indi

kato

r ya

ng

lain

mem

iliki

nila

i bob

ot y

ang

ham

pir

beri

mba

ng d

enga

n ba

nk-b

ank

yang

ber

kate

gori

cuk

up

yang

lain

.

4CI

MB

Nia

ga54

,49

41-6

0Cu

kup

CIM

B N

iaga

den

gan

inde

ks 5

4,49

yan

g m

ana

mem

iliki

nila

i bob

ot 3

,34%

lebi

h tin

ggi d

ari B

NI,

Man

diri

dan

BR

I kar

ena

pada

Pri

nsip

III i

ndik

ator

3 m

empe

role

h ni

lai b

obot

3,3

4%

diba

ndin

gkan

den

gan

ke-3

ban

k te

rseb

ut.

5B

NI

51,1

541

-60

Cuku

pB

NI,

Man

diri

dan

BR

I nam

pak

mem

iliki

ind

eks

yang

sam

a ya

itu 5

1,15

kar

ena

ketig

anya

be

rim

bang

dal

am m

emen

uhi n

ilai b

obot

pad

a tia

p in

dika

tor.

Nam

un k

e-3

bank

ini m

emili

ki

nila

i bob

ot y

ang

agak

ting

gi y

aitu

1,6

7 pa

da P

rins

ipII

-Ind

ikat

or 2

jika

dib

andi

ngka

n de

ngan

ke

- 3 b

ank

lain

nya

yang

mem

elik

i ka

tego

ri c

ukup

di b

awah

ini (

Sum

itom

o, P

erm

ata

dan

Pani

n B

ank.

)

6M

andi

ri51

,15

41-6

0Cu

kup

BN

I, M

andi

ri d

an B

RI n

ampa

k m

emili

ki i

ndek

s ya

ng s

ama

yaitu

51,

15%

kar

ena

ketig

anya

be

rim

bang

dal

am m

emen

uhi n

ilai b

obot

pad

a tia

p in

dika

tor.

Nam

un k

e-3

bank

ini m

emili

ki

nila

i bob

ot y

ang

agak

ting

gi y

aitu

1,6

7 pa

da P

rins

ipII

-Ind

ikat

or 2

jika

dib

andi

ngka

n de

ngan

ke

- 3 b

ank

lain

nya

yang

mem

elik

i ka

tego

ri c

ukup

di b

awah

ini (

Sum

itom

o, P

erm

ata

dan

Pani

n B

ank.

)

7B

RI

51,1

541

-60

Cuku

pB

NI,

Man

diri

dan

BR

I nam

pak

mem

iliki

ind

eks

yang

sam

a ya

itu 5

1,15

kar

ena

ketig

anya

be

rim

bang

dal

am m

emen

uhi n

ilai b

obot

pad

a tia

p in

dika

tor.

Nam

un k

e-3

bank

ini m

emili

ki

nila

i bob

ot y

ang

agak

ting

gi y

aitu

1,6

7 pa

da P

rins

ipII

-Ind

ikat

or 2

jika

dib

andi

ngka

n de

ngan

ke

-3 b

ank

lain

nya

yang

mem

elik

i ka

tego

ri c

ukup

di b

awah

ini (

Sum

itom

o, P

erm

ata

dan

Pani

n B

ank.

)

8Su

mito

mo

49,6

941

-60

Cuku

pB

ank

Sum

itom

o de

ngan

inde

ks 4

9,69

juga

mem

enuh

i nila

i bob

ot y

ang

ham

pir

seim

bang

pad

a tia

p in

dika

tor,

nam

un d

isin

i ter

lihat

bah

wa

bank

Sum

itom

o m

emili

ki p

oint

per

ingk

at 6

,74%

le

bih

tingg

i dar

i Per

mat

a B

ank,

hal

ini d

ikar

enak

an b

ahw

a ba

nk S

umito

mo

mem

enuh

i nila

i bo

bot y

ang

sedi

kit l

ebih

ting

gi d

ari B

ank

Perm

ata

deng

an n

ilai b

obot

pad

a Pr

insi

p I -

Indi

kato

r 2

(5,5

2%),

Prin

sip

III-

Indi

kato

r 1

(3,3

4%)

dan

Prin

sip

III-

Indi

kato

r 2

(3,3

4%).

9Pe

rmat

a42

,95

41-6

0Cu

kup

Ban

k Pe

rmat

a de

ngan

inde

ks 4

2,95

, nam

un p

ada

prin

sip

IV -

Indi

kato

r 3

nila

i bob

ot y

ang

dim

iliki

ole

h ba

nk p

erm

ata

adal

ah 6

,26%

sed

angk

an P

anin

Ban

k ha

nya

mem

pero

leh

nila

i bo

bot 3

.13%

wal

aupu

n ki

ta m

elih

at p

ada

Prin

sip

III i

ndik

ator

1, t

erlih

at b

ahw

a Pa

nin

Ban

k m

emili

ki n

ilai b

obot

3,3

4% d

an B

ank

Perm

ata

mem

iliki

nila

i bob

ot 1

,37

% n

amun

hal

ini

tidak

mem

buat

nila

i per

ingk

at b

ank

perm

ata

turu

n, k

aren

a di

peng

aruh

i pad

a ni

lai b

obot

yan

g di

dap

at p

ada

Prin

sip

IV -

Indi

kato

r 3

di a

tas.

10Pa

nin

Ban

k 41

,49

41-6

0Cu

kup

Pani

n B

ank

yang

men

dudu

ki p

osis

i kun

ci d

alam

kat

egor

i Cuk

up d

enga

n in

deks

41,1

0 in

i m

emili

ki s

elis

ih in

deks

1,6

7 d

ari D

BS

yang

mas

uk d

alam

kat

egor

i Kur

ang

deng

an in

deks

39

,82%

. Sel

isih

nila

i dip

enga

ruhi

pad

a Pr

insi

p II

I-In

dika

tor

1, d

iman

a pa

nin

Ban

k m

emili

ki

nila

i bob

ot 3

,34%

sed

angk

an D

BS

hany

a m

emili

ki n

ilai b

obot

1,6

7%. s

edan

gkan

unt

uk

indi

kato

r ya

ng la

in k

edua

ban

k in

i ber

imba

ng.

11D

BS

39,8

221

-40

Kur

ang

DB

S ya

ng m

asuk

dal

am k

ateg

ori k

uran

g de

ngan

inde

ks39

,82

mem

iliki

sel

isih

inde

ks 2

,78

dari

ban

k D

anam

on. H

al in

i dip

enga

ruhi

ole

h ni

lai b

obot

pad

a pr

insi

p I -

Indi

kato

r 2

sebe

sar

2,78

% y

ang

dim

iliki

ole

h D

BS

seda

ng D

anam

on ti

dak

mem

eilik

i ni

lai b

obot

.

12D

anam

on37

,04

21-4

0K

uran

gD

anam

on y

ang

men

dudu

iki p

osis

i kun

ci d

ari h

asil

pem

erin

gkat

an in

i den

gan

mem

iilik

i in

deks

37

,04

pada

beb

erap

a in

dika

tor

mem

iliki

nila

i bob

ot y

ang

beri

mba

ng d

enga

n ke

-11

bank

la

inny

a na

mun

Dan

amon

tida

k m

emili

ki n

ilai b

obot

pad

a Pr

insi

p I-

Indi

kato

r 2,

Pri

nsip

I -

Indi

kato

r 3,

pri

nsip

III-

Indi

kato

r 2

dan

prin

sip

IV-I

ndik

ator

1. h

al in

ilah

yang

san

gat

mem

peng

aruh

i ind

eks

Dan

amon

.

2120


tuk memberikan perlindungan ka-wasan). Implementasi prinsip ini ditunjukkan dengan disediakannya pendanaan hijau (green funding) oleh kedua bank tersebut. Bank-bank lain yang juga dinilai pada pengukuran indeks ini umumnya juga sudah menunjukkan perhatian pada isu lingkungan dan sosial da-lam program-program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka, namun belum sampai pada tahap penyediaan dana khusus untuk pen-danaan berkelanjutan secara inklus-if. Dapat dikatakan bahwa Citibank dan Rabobank ini sudah memiliki produk-produk keuangan (financial products) yang terintegrasi pada nilai-nilai investasi hijau baik secara internal maupun eksternal. Terkait pendanaan inklusif ini, perlu diberi

catatan khusus bahwa bank-bank pemerintah seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri sudah mulai memberikan pendanaan inklusif pada tahun 2017 untuk program perhutanan sosial (social forestry) dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR)20, sebagai bentuk layanan bank untuk men-dukung program pemerintah da-lam memajukan perhutanan sosial. Namun, karena penilaian terhadap bank didasarkan kepada laporan tahunan dan atau laporan berkelan-jutan bank untuk Tahun 2016, maka KUR perhutanan sosial pada Tahun 2017 tidak masuk dalam penilaian indeks investasi hijau ini. Gambar 3 di bawah menunjukan indeks in-vestasi hijau masing-masing bank berdasarkan penilaian empat prin-sip investasi hijau.

Gambar 3. Indeks investasi hijau masing-masing bank berdasarkan penilaian empat prinsip

20http://sp.beritasatu.com/home/dukung-program-perhutanan-sosial-mandiri-revitalisasi-lahan-tam-bak-muara-gembong/121220 ; http://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/3152/bni-mendukung-penuh-program-perhutanan-sosial; diakses pada tanggal 28/11/2017, jam 06.54; https://kumparan.com/wiji-nurhayat/bri-siap-berikan-kur-bagi-penerima-program-perhutanan-sosial; https://ekbis.sindonews.com/read/1254516/178/bri-siapkan-layanan-perbankan-bagi-penerima-sk-hutan-so-sial-1509805226 ; Diakses pada tanggal 28/11/2017, jam 06.48; http://wartabank.com/bank-bumn-siap-kucurkan-kur-proyek-perhutanan-sosial/; diakses 28/11/2017, jam 07.04

No

Bank

IndeksSkor Indeks

Kategori

Penjelasan

1Citibank

79,0861-80

Bagus

Citibank dengan indeks 79,08 karena mem

peroleh nilai yang cukup tertinggi dari bank yang lain m

isalnya pada prinsip I -Indikator 3 dengan nilai bobot 4,16%, Prinsip II -indikator 1

dan 2 dengan nilai bobot masing-m

asing yang diperoleh 12,50%, Prinsip III -indikator 3

dengan nilai bobot 3,34% dan prinsip IV

-indikator 1 dengan nilai bobot 6,26%.

2R

abobank75,95

61-80B

agusR

abobank yang mem

iliki indeks 75,95, pada pada dasarnya hampir sam

a dengan Citibank, hanya pada prinsip IV

-Indikator 3 nilai bobot yang diperoleh adalah 3,13% yang artinya

mem

iliki selisih point 3,13% dengan Citibank yang m

emperoleh nilai bobot 6,26%

.

3B

CA57,27

41-60Cukup

Dalam

penilaian ini terlihat bahwa B

CA dengan nilai indeks 57,27 hanya m

emiliki nilai bobot

yang signifikan 8,33% pada Prinsip I -Indikator 1, sedangkan pada indikator-indikator yang

lain mem

iliki nilai bobot yang hampir berim

bang dengan bank-bank yang berkategori cukup yang lain.

4CIM

B N

iaga54,49

41-60Cukup

CIMB

Niaga dengan indeks 54,49 yang m

ana mem

iliki nilai bobot 3,34% lebih tinggi dari B

NI,

Mandiri dan B

RI karena pada Prinsip III indikator 3 m

emperoleh nilai bobot 3,34%

dibandingkan dengan ke-3 bank tersebut.

5B

NI

51,1541-60

CukupB

NI, M

andiri dan BR

I nampak m

emiliki indeks yang sam

a yaitu 51,15 karena ketiganya berim

bang dalam m

emenuhi nilai bobot pada tiap indikator. N

amun ke-3 bank ini m

emiliki

nilai bobot yang agak tinggi yaitu 1,67 pada PrinsipII-Indikator 2 jika dibandingkan dengan ke-3 bank lainnya yang m

emeliki kategori cukup di baw

ah ini (Sumitom

o, Permata dan Panin

Bank.)

6M

andiri51,15

41-60Cukup

BN

I, Mandiri dan B

RI nam

pak mem

iliki indeks yang sama yaitu 51,15%

karena ketiganya berim

bang dalam m



emiliki



ah ini (Sumitom


Bank.)

7B

RI

51,1541-60

CukupB

NI, M

andiri dan BR

I nampak m

emiliki indeks yang sam

a yaitu 51,15 karena ketiganya berim

bang dalam m



emiliki



ah ini (Sumitom


Bank.)

8Sum

itomo

49,6941-60

CukupB

ank Sumitom

o dengan indeks 49,69 juga mem

enuhi nilai bobot yang hampir seim

bang pada tiap indikator, nam

un disini terlihat bahwa bank Sum

itomo m

emiliki point peringkat 6,74%

lebih tinggi dari Perm

ata Bank, hal ini dikarenakan bahw

a bank Sumitom

o mem

enuhi nilai bobot yang sedikit lebih tinggi dari B

ank Permata dengan nilai bobot pada Prinsip I -

Indikator 2 (5,52%), Prinsip III-Indikator 1 (3,34%

) dan Prinsip III-Indikator 2 (3,34%).

9Perm

ata42,95

41-60Cukup

Bank Perm

ata dengan indeks 42,95, namun pada prinsip IV

-Indikator 3 nilai bobot yang dim

iliki oleh Bank Perm

ata adalah 6,26% sedangkan Panin B

ank hanya mem

peroleh nilai bobot 3.13%

walaupun kita m

elihat pada Prinsip III indikator 1, terlihat bahwa Panin B

ank m

emiliki nilai bobot 3,34%

dan Bank Perm

ata mem

iliki nilai bobot 1,37 % nam

un hal ini tidak m

embuat nilai peringkat bank perm

ata turun, karena dipengaruhi pada nilai bobot yang di dapat pada Prinsip IV

-Indikator 3 di atas.

10Panin B

ank 41,49

41-60Cukup

Panin Bank yang m

enduduki posisi kunci dalam kategori Cukup dengan indeks

41,10 ini m

emiliki selisih indeks 1,67 dari D

BS yang m

asuk dalam kategori K

urang dengan indeks 39,82%

. Selisih nilai dipengaruhi pada Prinsip III-Indikator 1, dimana panin B

ank mem

iliki nilai bobot 3,34%

sedangkan DB

S hanya mem

iliki nilai bobot 1,67%. sedangkan untuk

indikator yang lain kedua bank ini berimbang.

11D

BS

39,8221-40

Kurang

DB

S yang masuk dalam

kategori kurang dengan indeks39,82 m

emiliki selisih indeks 2,78

dari bank Danam

on. Hal ini dipengaruhi oleh nilai bobot pada prinsip I -Indikator 2 sebesar

2,78% yang dim

iliki oleh DB

S sedang Danam

on tidak mem

eiliki nilai bobot.

12D

anamon

37,0421-40

Kurang

Danam

on yang menduduiki posisi kunci dari hasil pem

eringkatan ini dengan mem

iiliki indeks 37,04 pada beberapa indikator m

emiliki nilai bobot yang berim

bang dengan ke-11 bank lainnya nam

un Danam

on tidak mem

iliki nilai bobot pada Prinsip I-Indikator 2, Prinsip I -Indikator 3, prinsip III-Indikator 2 dan prinsip IV

-Indikator 1. hal inilah yang sangat m

empengaruhi indeks D

anamon.

2322


BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP INVESTASI HIJAUHasil pengukuran indeks terhadap 12 bank berdasarkan penilaian laporan tahunan dan atau laporan berkelan-jutan bank Tahun 2016 menunjukan bahwa secara umum bank-bank yang dinilai sedang bergerak ke arah in-vestasi hijau. Hal ini ditunjukkan de-ngan dipenuhinya satu atau dua ind-ikator di masing-masing prinsip dari empat prinsip yang dinilai, walau tak satu pun bank yang dapat memenuhi semua indikator di masing-masing prinsip. Untuk prinsip I misalnya, yakni prinsip pengelolaan risiko, ha-sil penilaian menunjukkan bahwa untuk indikator 1 (adanya aturan kebijakan yang mengintegrasikan as-pek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko), hampir semua bank telah memiliki aturan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko yang ditu-angkan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) serta telah mengimplementasikannya dalam operasional masing-masing bank. Selengkapnya hasil penilaian empat prinsip dalam investasi hijau dapat dilihat pada penjelasan sebagai beri-kut:

Prinsip I: Pengelolaan risikoPrinsip pengeloaan risiko terbagi da-lam 3 indikator dan 12 sub-indikator penilaian yang dapat dijelaskan se-bagai berikut:

Indikator 1: Adanya aturan kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko.

Sebelas Bank dari dua belas bank yang dinilai memenuhi pertanyaan sub-Indikator 3 dengan nilai bobot 5,56%. Hanya BCA yang memenuhi pertanyaan sub-Indikator 4 dengan nilai bobot 8,33%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 11 bank dari 12 bank yang dinilai telah memiliki atur-an kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko yang dituangkan dalam SOP dan telah mengimplementasikannya dalam aktifitas masing-masing bank. Namun, berdasarkan penilaian doku-men hanya BCA yang memiliki SOP dan divisi khusus dalam mengimple-mentasikannya.

Indikator 2: Adanya pertimbangan terhadap konflik atau klaim dari masyarakat sekitar yang terdampak dalam pemberian kredit.

Ada sembilan bank yang memenuhi pertanyaan sub-indikator 3 yang mempertimbangkan konflik atau klaim dari masyarakat terdampak yang dituangkan dalam mekanisme atau SOP guna menilai proposal yang diajukan oleh debitur, dengan nilai bobot 5,56%. Sedangkan untuk Per-mata Bank, Panin Bank dan DBS ha-nya memiliki mekanisme SOP, namun tidak sampai pada tahap implemen-tasi penilaian pengajuan kredit oleh debitur, dengan nilai bobot 2,78%. Dari indikator 2 ini terlihat bahwa 12 bank yang dinilai belum sampai pada melakukan verifikasi lapangan ter-kait konflik atau klaim masyarakat terdampak dalam menilai proposal yang diajukan debitur.

Indikator 3: Adanya penerapan kon-sep FPIC dalam assessment pemberi-an kredit

Hanya Citibank dan Rabobank yang mengadopsi/ mempraktikkan dan menyusun summary report pelaksa-naan FPIC, seperti ditunjukan pada pertanyan sub-indikator 3 dengan nilai bobot 4,16 %. Sedangkan 10 bank yang lain berdasarkan pe-nilaian dokumen laporan tahunan dan atau laporan berkelanjutan bank untuk Tahun 2016 menunjukkan belum mengadopsi FPIC sama seka-li. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan penilaian prinsip I de-ngan indikator 1-3 ditunjukan pada Gambar 4.

Prinsip II: Pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan.Prinsip II ini terdiri dari 2 indikator dan 6 sub-indikator yang hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator 1: Adanya dukungan pen-danaan secara langsung dan inklusif untuk memberikan perlindungan ka-wasan.

Sebanyak 10 bank dari 12 bank yang dinilai sudah mengalokasikan dana CSR untuk mendanai kegiatan usaha yang berkelanjutan guna memberikan perlindungan kawasan hutan, seperti ditunjukan pada pertanyaan sub-indikator 2, dengan nilai bobot 6,25%. Citibank dan Rabobank mem-beri dukungan pendanaan secara langsung dan inklusif untuk untuk memberikan perlindungan kawasan dengan mengalokasikan dana CSR dan pinjaman lunak pendanaan hi-jau (green funding) untuk mendanai kegiatan usaha yang berkelanjutan dalam rangka perlindungan kawasan hutan, dengan nilai bobot 12,50%.

Indikator 2: Adanya alokasi pen-danaan secara tidak langsung untuk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat dalam rangka mencegah kerusakan hutan

Ada 10 bank yang mengalokasikan dana CSR untuk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat guna mencegah kerusakan hutan, dengan

Gambar 4. investasi hijau bank berdasarkan penilaian prinsip I dengan indikator 1-3

2524


nilai bobot 6,25%. Sedangkan Citi-bank dan Rabobank mengalokasikan dana CSR dan pinjaman lunak untuk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat seperti koperasi dan ke-giatan alternative income lainnya, dengan nilai bobot 12,50%. Pelaksa-naan investasi hijau bank berdasar-kan prinsip II dengan indikator 1-2 ditunjukan pada Gambar 5.

Prinsip III: Tatakelola lingkungan sosial dan pelaporan.Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang dikembangkan menjadi 5 indikator dan 19 sub-indikator da-lam menilai 12 bank yang dijelaskan sebagai berikut:

Indikator 1: Adanya informasi pen-danaan untuk sektor industri berba-sis lahan (land-based industries) yang transparan.

Bank Permata, Danamon, dan DBS memiliki informasi pendanaan yang

tidak terpilah untuk sektor industri berbasis lahan, dengan nilai bobot 1,67%. Sedangkan sembilan bank lain memberikan informasi umum dan terpilah tentang besaran nilai inverstasi yang dikucurkan untuk sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, dengan nilai bobot 3,34%.

Indikator 2: Adanya mekanisme penanganan pengaduan (complaint handling) terhadap dampak pen-danaan atau investasi di sektor in-dustri berbasis lahan.

Permata Bank, Panin Bank, Danamon, dan DBS tidak memiliki informasi terkait mekanisme penanganan pengaduan terhadap dampak pen-danaan investasi di sektor industri berbasis lahan. Sedangkan Bank Mandiri, BNI dan BRI sudah memi-liki mekanisme penanganan pengaduan khusus mengenai konflik atau klaim dari masyarakar sekitar dan masyarakat terdampak dalam pemberian kredit dan hibah, dengan

nilai bobot 1,67%. Sementara BCA, Citibank, CMB Niaga, Rabobank, dan Bank Sumitomo telah menerapkan mekanisme penanganan pengaduan dan menunjuk staf untuk menangani pengaduan tersebut, dengan nilai bo-bot 3,34%.

Indikator 3: Adanya mekanisme au-dit internal untuk melakukan review rencana pendanaan di sektor indus-tri berbasis lahan.

BCA, Citibank, CIMB Niaga, dan Ra-bobank memiliki staff yang bertang-gung jawab untuk menjalankan SOP mekanisme audit internal dalam rencana pendanaan di sektor indus-tri berbasis lahan sesuai pertanyaan sub-indikator 3, dengan nilai bobot 3,34%. Sedangkan delapan bank lain-nya hanya memiliki staff tetapi belum memiliki SOP mekanisme audit inter-nal untuk melakukan review rencana pendanaan di sektor industri berbasis lahan, dengan nilai bobot 1,67%.

Indikator 4: Adanya penilaian terha-dap legalitas debitur dalam rencana pendanaan di sektor industri berba-sis lahan.

Gambar 5. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan penilaian prinsip II dengan indikator 1-2

Sebanyak 10 bank telah melakukan kegiatan check dan review terha-dap izin usaha pendanaan sektor kehutanan, perkebunan, dan per-tambangan, tanpa melakukan pe-meriksaan lapangan terhadap lokasi usaha, dengan nilai bobot 1,67%. Se-dangkan Citibank dan Rabobank me-menuhi pertanyaan sub-indikator 3, dengan melakukan check dan review serta melakukan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi usaha.

Indikator 5: Adanya penilaian terha-dap peraturan perundang-undangan dalam rencana pendanaan di sektor industri berbasis lahan.

Seluruh bank yang dinilai dapat me-menuhi pertanyaan sub-indikator 2, yakni memiliki laporan dari pihak yang berwenang terhadap kepatuhan debitur mengenai peraturan perundang-undangan terkait sektor industri berbasis lahan, namun 12 bank tersebut belum melakukan au-dit kepatuhan debitur. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan prinsip III dengan indikator 1-5 di-tunjukan pada Gambar 6.

Gambar 6. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan prinsip III dengan indikator 1-5

2726


Prinsip IV: Peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif.Prinsip IV ini telah dikembangkan menjadi 4 indikator dan 9 sub-in-dikator sebagai alat untuk menilai implementasi investasi hijau bank. Hasil penilaian untuk 12 bank adalah sebagai berikut:

Indikator 1: Adanya divisi internal untuk menilai aspek risiko lingku-ngan dan sosial.

Sebanyak 10 bank belum memben-tuk divisi internal untuk menilai aspek risiko lingkungan dan sosial dari suatu investasi. Hanya Citibank dan Rabobank yang telah melakukan program pelatihan dan penugasan terkait dengan peningkatan staf/sumberdaya manusia internal untuk menilai manajemen risiko lingku-ngan dan sosial dalam pemberian kredit, dengan nilai bobot 6,26%.

Indikator 2: Adanya penggunaan teknologi informasi untuk menerima pengaduan.

Delapan bank telah menggunakan teknologi informasi berupa web-site, email, kotak saran call center,

dan juga menyediakan form khusus untuk menerima pengaduan ma-syarakat terhadap aktivitas bank yang terkait dengan investasi di sektor industri berbasis lahan, dengan nilai bobot 4,16%. Sedangkan 4 bank lainnya sudah menggunakan teknologi informasi, namun belum menyediakan form khusus untuk menerima pengaduan masyarakat, dengan nilai bobot 2,08%.

Indikator 3: Adanya penggu-naan teknologi informasi untuk mempublikasikan laporan tahunan (annual report) dan laporan berkelanjutan (sustainable report) sehubungan dengan pengelolaan risiko tata kelola dan pengembangan sektor ekonomi prioritas.

Dengan nilai bobot 3,13%, sebanyak 5 bank memiliki laporan ser-ta telah mempublikasikan laporan tahunannya di Tahun 2016 terkait dengan pengelolaan risiko, tata kelola dan pengembangan sek-tor ekonomi prioritas berkelan-jutan. Sementara 7 bank lainnya dengan nilai bobot 6,26%, selain telah memiliki mempublikasikan laporan tahunannya, juga 7 bank tersebut telah mempublikasikan

Gambar 7. Pelaksanaan investasi hijau bank berdasarkan prinsip IV dengan indikator 1-4

laporan berkelanjutan Tahun 2016 dalam rangka pengelolaan risiko, tata kelola dan pengembangan sek-tor ekonomi prioritas berkelanjutan.

Indikator 4: Adanya penggu-naan teknologi informasi untuk mempublikasikan profil investasi yang berhubungan dengan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan.

Seluruh bank telah menggunakan teknologi informasi untuk mempub-likasikan profil investasi yang ber-hubungan dengan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, khususnya di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, dengan nilai bo-bot 6,26%. Pelaksanaan investasi hi-jau bank berdasarkan prinsip IV den-gan indikator 1-4 ditunjukan pada Gambar 7 di bawah.


2928


Table 5. Temuan penilaian investasi hijau 12 bank

Temuan atau hasil penilaian investasi hijau berdasarkan em

pat prinsip untuk 12 bank yang dinilai dapat dilihat di Tabel 5 di bawah.

Prinsip

No

Pertanyaan

untukIndikator

Pengelolaanresiko

Definisioperasional:

Bank m

engintegrasikanaspek

perlindunganlingkungan

hidupdan sosialdalam

manajem

enrisiko.

P1.1A

pakahbank m

emiliki

SOP kebijakan

yang mengintegrasikan

aspekperlindungan

lingkunganhidup

dan sosialdalamm

anajemen

risiko?

Temuan:

Pada umum

nyabank-bank dalam

studisudahm

empunyaikebijakan

yang menaruh

perhatianterhadap

lingkunganhidup

dan sosialdalam

manajem

enresiko

mereka, w

alaukebanyakan

masih

dalamtahap

umum

saja. Hal itu

tercermin

denganbelum

terakomodasi

dalamstruktur

managem

en, seperti:�

belumada

divisi khususyang m

enganiisulingkungan

dan sosial�

belumada

staff senior yang ditunjukuntuk

menanganidivisi tersebut.

P1.2A

pakahbank sudah

mem

pertimbangkan

konflikatau

klaimdarim

asyarakatsekitardalam

pemberian

kreditdan hibah?

Temuan:

Secaraum

umbank-bank dalam

studibelumsecara

eksplisitmenyatakan

halinidalamkebijakan

mereka. M

emang

selaluada

pernyataanm

engenaipentingnyaaspek

legalitasdalam

pertimbangan, nam

unpenyelesaian

konflikatau

klaimdarim

asyarakatsekitar

yang dijadikansyaratdalam

pemberian

kreditatauhibah

pada nasabahbelum

tercantumsecara

jelas.

P1.3A

pakahbank m

enerapkanprinsip

FPIC dalamassessm

entsebelum

pemberian

kredit?

Temuan:

PrinsipFPIC inibelum

diterapakanoleh bank yang ditelaah

dalamstudi, kecualioleh 2 bank internasionalyakniCity B

ank dan Rabo

Bank. K

eduabank tersebutsecara

eksplisitmenyatakan

bahwa

mereka

telahm

enandatanganidan menerapkan

konvensi-konvensiInternasionaldan m

ensyaratkansertifikasidi m

ana FPIC adalahm

erupakanbagian

darikonvensidan sertifikasitersebut.

Pengembangan

sektorekonom

iprioritasberkelanjutan


Bank m

emberikan

dukunganberupa

pendanaansecara

inklusifdalam

kegiatanusaha

yang berkelanjutanuntuk

mem

berikanperlindungan

kawasan

hutan

P2.1A

pakahbank m

emberikan

dukunganberupa

pendanaansecara

inklusifuntukkegiatan

usahayang berkelanjutan

untukm

emberikan

perlindungankaw

asan? (Hutan

Adat/ Perhutanan

Sosial)

Temuan:

Secaraum

umbank dalam

studibelumm

enyediakandana khusus

dan inklusifuntuk

kegiatanperlindungan

kawasan, sepertiuntuk

hutanadatdan Perhutanan

Sosial. Mem

angpada tahun

2017 ini, dengandukungan

kebijakandan politik

dariPresidenIndonesia

bank-bank pemerintah

(bank BU

MN

) secarakhusus

menyediakan

dana untukPerhutanan

sosiallewatprogram

produkK

reditusahaR

akyat (KU

R). N

amun

karenayang m

enjadibahanreview

adalahlaporan

tahunan2016, m

akakegiatan

inibelumbisa

dimasukkan

dalamproses indeks.

P2.2A

pakahbank m

enyediakandana kredit/hibah

kepadam

asyarakatuntukusaha-usaha

yang melindungidan atau

mencegah

kerusakanhutan?Tem

uan:U

mum

nyabank m

emberikan

dana hibahatau

CSR kepada

masyarakatuntuk

mengem

bangansosialekonom

imasyarakat. K

egiatanini

secaralangsung

maupun

taklangsung

dapatdikategorikansebagaikegiatan

bank untukm

endukungpendapatan

alternatifagar m

asyarakattidakm

erambah

hutan. Masih diperlukan

adanyainovasiproduk

finansialyang khususdirancang

untuktujuan

ini.

Tata kelolalingkungan

sosialdan pelaporan

DefinisiO

perasional: B

ank mem

praktikkantata

kelolalingkungan

dan sosialyang baik

dalamskem

apendanan

sektorLand B

ased Industry (LB

I)

P3.1A

pakahbank m

empublikasikan

pendanaannyauntuk

sektorLand B

ased Industry (LBI)?

Temuan:

Um

umnya

bank-bank yang direviewm

empublikasikan

pendanaannyauntuk

sektorLB

I ini, walau

belumsecara

rinciapakahpendanaan

itudiprioritaskan

pada nasabahyang m

emang

sudahm

emenuhisyaratdariaspek

lingkungandan sosialsepertikonsep

Green Banking.

P3.2A

pakahbank m

engembangkan

mekanism

ekom

plainterhadap

dampak

pendanaan/investasidi sektorLB

I?

Temuan:

Semua

bank dalamstudim

emiliki

mekanism

ekom

plainw

alaubelum

secaraeksplisitada

mekanism

ekhusus

yang terhadapdam

pakpendanaan/investasidi sektor

LBI

P3.3A

pakahbank m

emiliki

mekanism

em

elibatkanauditor internal untuk

melakukan

review rencana

pendanaandi sektor

LBI ?

Temuan:

Ham

pirsem

uabank m


melakukan

setiapproduk

pendanaan, termasuk

di sektorLB

I.P3.4

Apakah

bank mem

perhatikanlegalitas

debiturdalam

rencanapendanaan

di sektorLB

I?

Temuan:

Ham

pirsem

uabank m

emperhatikan

legalitasdibitur

dalamrencanapendanaan

mereka

termasuk

di sektorLB

I. P3.5

Apakah

bank mem

perhatikankepatuhan

terhadapperaturan

perundang-undanganterkaitdalam

rencanapendanaan

di sektorLB

I?

Temuan:

Semua

bank yang direviewsecara

kebijakanm

emperhatikan

kepatuhanterhadap

peraturanpenundang-undangan

terkaitrencanadi

sektorLB

I denganm

erujukperaturan

dan Undang-undang

yang berkaitandengan

halitu.

Peningkatankapasitas

dan kemitraan

kolaboratif


Bank m

engembangkan

kapasitasSD

M dan teknologi

informasiuntuk

mendukung

tigaprinsip

di atas(Pengelolaan

resiko, tata kelola, dan Pengem

bangansektor

ekonomiprioritas

berkelanjutan).

P4.1A

pakahbank m

emiliki

divisi internal untukm

enilaikelayakanaspek

resikolingkungan

sosial?

Temuan:

Ham

pirsem

uabank yang direview

mem

ilikidivisi internal untuk

menilaikelayakan

aspekresiko, term

asukresiko

lingkungandan

sosial.

P4.2A

pakahbank m

enggunakanteknologiinform

asiuntukm

enerima

komplain?

Temuan:

Semua

bank studimenggunakan

teknologiinformasiuntuk

menerim

akom

plain.

P4.3A

pakahbank m


asiuntukm

empublikasikan

Sustainable Report dan Annual Rerportsehubungan

denganPengelolaan

Resiko, Tata K

eloladan Pengem

banganSektor

EkonomiPrioritas

Berkelanjutan

?Tem

uan:Sem

uabank m


asiuntukm

empublikasikan

Sustainable Report dan Annual Rerportsehubungandengan

PengelolaanR

esiko, Tata Kelola

dan Pengembangan

SektorEkonom

iPrioritasB

erkelanjutan.

P4.4A

pakahbank m


asiuntukm

empublikasikan

profilinvestasiyang berhubungandengan

SektorEkonom

iPrioritas

Berkelanjutan?

Temuan:

Semua

bank yang direviewm


asiuntukm

empublikasikan


SektorEkonom

iPrioritasB

erkelanjutan.

Pri

nsip

No

Per

tany

aan

untu

kIn

dika

tor

Peng

elol

aan

resi

ko

Def

inis

iope

rasi

onal

: B

ank

men

gint

egra

sika

nas

pek

perl

indu

ngan

lingk

unga

nhi

dup

dan

sosi

alda

lam

man

ajem

enri

siko

.

P1.1

Apa

kah

bank

mem

iliki

SOP

kebi

jaka

nya

ng m

engi

nteg

rasi

kan

aspe

kpe

rlin

dung

anlin

gkun

gan

hidu

pda

n so

sial

dala

mm

anaj

emen

risi

ko?

Tem

uan:

Pada

um

umny

aba

nk-b

ank

dala

mst

udis

udah

mem

puny

aike

bija

kan

yang

men

aruh

perh

atia

nte

rhad

aplin

gkun

gan

hidu

pda

n so

sial

dala

mm

anaj

emen

resi

kom

erek

a, w

alau

keba

nyak

anm

asih

dala

mta

hap

umum

saja

. Hal

itu

terc

erm

inde

ngan

belu

mte

rako

mod

asi

dala

mst

rukt

urm

anag

emen

, sep

erti:

�be

lum

ada

divi

si k

husu

sya

ng m

enga

niis

ulin

gkun

gan

dan

sosi

al�

belu

mad

ast

aff s

enio

r ya

ng d

itunj

ukun

tuk

men

anga

nidi

visi

ter

sebu

t.

P1.2

Apa

kah

bank

sud

ahm

empe

rtim

bang

kan

konf

likat

aukl

aim

dari

mas

yara

kats

ekita

rda

lam

pem

beri

ankr

edit

dan

hiba

h?

Tem

uan:

Seca

raum

umba

nk-b

ank

dala

mst

udib

elum

seca

raek

splis

itm

enya

taka

nha

lini

dala

mke

bija

kan

mer

eka.

Mem

ang

sela

luad

ape

rnya

taan

men

gena

ipen

tingn

yaas

pek

lega

litas

dala

mpe

rtim

bang

an, n

amun

peny

eles

aian

konf

likat

aukl

aim

dari

mas

yara

kat

seki

tar

yang

dija

dika

nsy

arat

dala

mpe

mbe

rian

kred

itat

auhi

bah

pada

nas

abah

belu

mte

rcan

tum

seca

raje

las.

P1.3

Apa

kah

bank

men

erap

kan

prin

sip

FPIC

dal

amas

sess

men

tse

belu

mpe

mbe

rian

kred

it?

Tem

uan:

Prin

sip

FPIC

inib

elum

dite

rapa

kan

oleh

ban

k ya

ng d

itela

ahda

lam

stud

i, ke

cual

iole

h 2

bank

inte

rnas

iona

lyak

niCi

ty B

ank

dan

Rab

oB

ank.

Ked

uaba

nk te

rseb

utse

cara

eksp

lisit

men

yata

kan

bahw

am

erek

ate

lah

men

anda

tang

anid

an m

ener

apka

nko

nven

si-k

onve

nsi

Inte

rnas

iona

ldan

men

syar

atka

nse

rtifi

kasi

di m

ana

FPIC

ada

lah

mer

upak

anba

gian

dari

konv

ensi

dan

sert

ifika

site

rseb

ut.

Peng

emba

ngan

sekt

orek

onom

ipri

orita

sbe

rkel

anju

tan

Def

inis

iope

rasi

onal

: B

ank

mem

beri

kan

duku

ngan

beru

pape

ndan

aan

seca

rain

klus

ifda

lam

kegi

atan

usah

aya

ng b

erke

lanj

utan

untu

km

embe

rika

npe

rlin

dung

anka

was

anhu

tan

P2.1

Apa

kah

bank

mem

beri

kan

duku

ngan

beru

pape

ndan

aan

seca

rain

klus

ifun

tuk

kegi

atan

usah

aya

ng b

erke

lanj

utan

untu

km

embe

rika

npe

rlin

dung

anka

was

an?

(Hut

anA

dat/

Per

huta

nan

Sosi

al)

Tem

uan:

Seca

raum

umba

nk d

alam

stud

ibel

umm

enye

diak

anda

na k

husu

sda

n in

klus

ifun

tuk

kegi

atan

perl

indu

ngan

kaw

asan

, sep

erti

untu

khu

tan

adat

dan

Perh

utan

anSo

sial

. Mem

ang

pada

tahu

n20

17 in

i, de

ngan

duku

ngan

kebi

jaka

nda

n po

litik

dari

Pres

iden

Indo

nesi

a ba

nk-b

ank

pem

erin

tah

(ban

k B

UM

N)

seca

rakh

usus

men

yedi

akan

dana

unt

ukPe

rhut

anan

sosi

alle

wat

prog

ram

pro

duk

Kre

ditu

saha

Rak

yat (

KU

R).

Nam

unka

rena

yang

men

jadi

baha

nre

view

ada

lah

lapo

ran

tahu

nan

2016

, mak

ake

giat

anin

ibel

umbi

sadi

mas

ukka

nda

lam

pros

es in

deks

.P2

.2A

paka

hba

nk m

enye

diak

anda

na k

redi

t/hi

bah

kepa

dam

asya

raka

tunt

ukus

aha-

usah

aya

ng m

elin

dung

idan

ata

um

ence

gah

keru

saka

nhu

tan?

Tem

uan:

Um

umny

aba

nk m

embe

rika

nda

na h

ibah

atau

CSR

kep

ada

mas

yara

katu

ntuk

men

gem

bang

anso

sial

ekon

omim

asya

raka

t. K

egia

tan

ini

seca

rala

ngsu

ngm

aupu

nta

kla

ngsu

ngda

patd

ikat

egor

ikan

seba

gaik

egia

tan

bank

unt

ukm

endu

kung

pend

apat

anal

tern

atif

agar

m

asya

raka

ttid

akm

eram

bah

huta

n. M

asih

dip

erlu

kan

adan

yain

ovas

ipro

duk

finan

sial

yang

khu

sus

dira

ncan

gun

tuk

tuju

anin

i.

Tata

kel

ola

lingk

unga

nso

sial

dan

pela

pora

n

Def

inis

iOpe

rasi

onal

: B

ank

mem

prak

tikka

nta

ta

kelo

lalin

gkun

gan

dan

sosi

alya

ng b

aik

dala

msk

ema

pend

anan

sekt

orLa

nd B

ased

In

dust

ry (L

BI)

P3.1

Apa

kah

bank

mem

publ

ikas

ikan

pend

anaa

nnya

untu

kse

ktor

Land

Bas

ed In

dust

ry (L

BI)

?Te

mua

n:U

mum

nya

bank

-ban

k ya

ng d

irev

iew

mem

publ

ikas

ikan

pend

anaa

nnya

untu

kse

ktor

LBI i

ni, w

alau

belu

mse

cara

rinc

iapa

kah

pend

anaa

nitu

dipr

iori

task

anpa

da n

asab

ahya

ng m

eman

gsu

dah

mem

enuh

isya

ratd

aria

spek

lingk

unga

nda

n so

sial

sepe

rtik

onse

pGr

een

Ban

king

.

P3.2

Apa

kah

bank

men

gem

bang

kan

mek

anis

me

kom

plai

nte

rhad

apda

mpa

kpe

ndan

aan/

inve

stas

idi s

ekto

rLB

I?

Tem

uan:

Sem

uaba

nk d

alam

stud

imem

iliki

mek

anis

me

kom

plai

nw

alau

belu

mse

cara

eksp

lisit

ada

mek

anis

me

khus

usya

ng te

rhad

apda

mpa

kpe

ndan

aan/

inve

stas

idi s

ekto

rLB

I P3

.3A

paka

hba

nk m

emili

kim

ekan

ism

em

elib

atka

nau

dito

r in

tern

al u

ntuk

mel

akuk

anre

view

ren

cana

pend

anaa

ndi

sek

tor

LBI ?

Tem

uan:

Ham

pir

sem

uaba

nk m

elib

atka

nau

dito

r in

tern

al u

ntuk

mel

akuk

anse

tiap

prod

ukpe

ndan

aan,

term

asuk

di s

ekto

rLB

I.P3

.4A

paka

hba

nk m

empe

rhat

ikan

lega

litas

debi

tur

dala

mre

ncan

ape

ndan

aan

di s

ekto

rLB

I?

Tem

uan:

H

ampi

rse

mua

bank

mem

perh

atik

anle

galit

asdi

bitu

rda

lam

renc

anap

enda

naan

mer

eka

term

asuk

di s

ekto

rLB

I. P3

.5A

paka

hba

nk m

empe

rhat

ikan

kepa

tuha

nte

rhad

appe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

ante

rkai

tdal

amre

ncan

ape

ndan

aan

di s

ekto

rLB

I?

Tem

uan:

Sem

uaba

nk y

ang

dire

view

seca

rake

bija

kan

mem

perh

atik

anke

patu

han

terh

adap

pera

tura

npe

nund

ang-

unda

ngan

terk

aitr

enca

nadi

se

ktor

LBI d

enga

nm

eruj

ukpe

ratu

ran

dan

Und

ang-

unda

ngya

ng b

erka

itan

deng

anha

litu

.

Peni

ngka

tan

kapa

sita

sda

n ke

mitr

aan

kola

bora

tif

Def

inis

iope

rasi

onal

:

Ban

k m

enge

mba

ngka

nka

pasi

tas

SDM

dan

tekn

olog

iin

form

asiu

ntuk

men

duku

ngtig

apr

insi

pdi

ata

s(P

enge

lola

anre

siko

, tat

a ke

lola

, dan

Pen

gem

bang

anse

ktor

ekon

omip

rior

itas

berk

elan

juta

n).

P4.1

Apa

kah

bank

mem

iliki

divi

si in

tern

al u

ntuk

men

ilaik

elay

akan

aspe

kre

siko

lingk

unga

nso

sial

?

Tem

uan:

Ham

pir

sem

uaba

nk y

ang

dire

view

mem

iliki

divi

si in

tern

al u

ntuk

men

ilaik

elay

akan

aspe

kre

siko

, ter

mas

ukre

siko

lingk

unga

nda

n so

sial

.

P4.2

Apa

kah

bank

men

ggun

akan

tekn

olog

iinf

orm

asiu

ntuk

men

erim

ako

mpl

ain?

Tem

uan:

Sem

uaba

nk s

tudi

men

ggun

akan

tekn

olog

iinf

orm

asiu

ntuk

men

erim

ako

mpl

ain.

P4.3

Apa

kah

bank

men

ggun

akan

tekn

olog

iinf

orm

asiu

ntuk

mem

publ

ikas

ikan

Sust

aina

ble

Repo

rt d

an A

nnua

l Rer

port

sehu

bung

ande

ngan

Peng

elol

aan

Res

iko,

Tat

a K

elol

ada

n Pe

ngem

bang

anSe

ktor

Ekon

omiP

rior

itas

Ber

kela

njut

an?

Tem

uan:

Sem

uaba

nk m

engg

unak

ante

knol

ogii

nfor

mas

iunt

ukm

empu

blik

asik

anSu

stai

nabl

e Re

port

dan

Ann

ual R

erpo

rtse

hubu

ngan

deng

anPe

ngel

olaa

nR

esik

o, T

ata

Kel

ola

dan

Peng

emba

ngan

Sekt

orEk

onom

iPri

orita

sB

erke

lanj

utan

.

P4.4

Apa

kah

bank

men

ggun

akan

tekn

olog

iinf

orm

asiu

ntuk

mem

publ

ikas

ikan

prof

ilin

vest

asiy

ang

berh

ubun

gan

deng

anSe

ktor

Ekon

omi

Prio

rita

sB

erke

lanj

utan

? Te

mua

n:Se

mua

bank

yan

g di

revi

ewm

engg

unak

ante

knol

ogii

nfor

mas

iunt

ukm

empu

blik

asik

anpr

ofil

inve

stas

iyan

g be

rhub

unga

nde

ngan

Sekt

orEk

onom

iPri

orita

sB

erke

lanj

utan

.

3130


Bagian 4:INDEKS DAN ASPEK PERBAIKAN

Dengan memperhatikan hasil dari penilain indeks di atas, ada beberapa aspek yang masih perlu diperdalam dan diskusikan guna menelaah hal-hal penting dalam penera-

pan investasi hijau di Indonesia. Hal ini diperlukan karena selain memang dituntut keseriusan dan komitmen dari bank-bank (dalam kasus studi ini komitmen dari bank-bank yang dinilai) untuk sung-guh menerapkan prinsip-prinsip investasi hijau, maka ada hal-hal yang memang harus dilihat dalam konteks yang lebih mendasar dan serius agar penerapan investasi hijau ini dapat benar-benar terwujud.

Beberapa aspek tersebut telah terlihat dalam proses review doku-men laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dimana temuan temuan yang dihasillkan dalam menilai prinsip, indikator, dan sub indikator serta hasil pemringkatan/indeks yang di peroleh antara lain menggambarkan sebagai berikut:

ASPEK REGULASIAspek Regulasi sebenarnya mencakup semua prinsip yang telah dikemukan di atas namun dalam paling jelas terdapat pada Prinsip I penilaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan regulasi dalam penerapan aspek Lingkungan dan Sosial.

Temuan penilaian terhadap prinsip ini menunjukkan bahwa ke-bijakan bank pada umumnya mulai memperhatikan hal ini namun belum sampai pada tingkat operasional yang jelas dan rinci. Hal itu tercermin dengan belum terakomodasi dalam struktur managemen, seperti: belum ada divisi khusus yang menangani isu lingkungan dan sosial serta belum ada staf senior yang ditunjuk untuk menangani divisi tersebut. Hal ini bisa disebabkan beberapa kondisi. Dalam

Sumber gambar: www.atozwatchrepair.com

Prinsip

No

Pertanyaan

untukIndikator

Pengelolaanresiko


Bank m

engintegrasikanaspek

perlindunganlingkungan

hidupdan sosialdalam

manajem

enrisiko.

P1.1A

pakahbank m

emiliki

SOP kebijakan


aspekperlindungan

lingkunganhidup

dan sosialdalamm

anajemen

risiko?

Temuan:

Pada umum

nyabank-bank dalam

studisudahm

empunyaikebijakan

yang menaruh

perhatianterhadap

lingkunganhidup

dan sosialdalam

manajem

enresiko

mereka, w

alaukebanyakan

masih

dalamtahap

umum

saja. Hal itu

tercermin

denganbelum

terakomodasi

dalamstruktur

managem

en, seperti:�

belumada

divisi khususyang m

enganiisulingkungan

dan sosial�

belumada

staff senior yang ditunjukuntuk

menanganidivisi tersebut.

P1.2A

pakahbank sudah

mem

pertimbangkan

konflikatau

klaimdarim

asyarakatsekitardalam

pemberian

kreditdan hibah?

Temuan:

Secaraum

umbank-bank dalam

studibelumsecara

eksplisitmenyatakan

halinidalamkebijakan

mereka. M

emang

selaluada

pernyataanm

engenaipentingnyaaspek

legalitasdalam

pertimbangan, nam

unpenyelesaian

konflikatau

klaimdarim

asyarakatsekitar

yang dijadikansyaratdalam

pemberian

kreditatauhibah

pada nasabahbelum

tercantumsecara

jelas.

P1.3A

pakahbank m

enerapkanprinsip

FPIC dalamassessm

entsebelum

pemberian

kredit?

Temuan:

PrinsipFPIC inibelum

diterapakanoleh bank yang ditelaah

dalamstudi, kecualioleh 2 bank internasionalyakniCity B

ank dan Rabo

Bank. K

eduabank tersebutsecara

eksplisitmenyatakan

bahwa

mereka

telahm

enandatanganidan menerapkan

konvensi-konvensiInternasionaldan m

ensyaratkansertifikasidi m

ana FPIC adalahm

erupakanbagian

darikonvensidan sertifikasitersebut.

Pengembangan

sektorekonom

iprioritasberkelanjutan


Bank m

emberikan

dukunganberupa

pendanaansecara

inklusifdalam

kegiatanusaha

yang berkelanjutanuntuk

mem

berikanperlindungan

kawasan

hutan

P2.1A

pakahbank m

emberikan

dukunganberupa

pendanaansecara

inklusifuntukkegiatan

usahayang berkelanjutan

untukm

emberikan

perlindungankaw

asan? (Hutan

Adat/ Perhutanan

Sosial)

Temuan:

Secaraum

umbank dalam

studibelumm

enyediakandana khusus

dan inklusifuntuk

kegiatanperlindungan

kawasan, sepertiuntuk

hutanadatdan Perhutanan

Sosial. Mem

angpada tahun

2017 ini, dengandukungan

kebijakandan politik

dariPresidenIndonesia

bank-bank pemerintah

(bank BU

MN

) secarakhusus

menyediakan

dana untukPerhutanan

sosiallewatprogram

produkK

reditusahaR

akyat (KU

R). N

amun

karenayang m

enjadibahanreview

adalahlaporan

tahunan2016, m

akakegiatan

inibelumbisa

dimasukkan

dalamproses indeks.

P2.2A

pakahbank m

enyediakandana kredit/hibah

kepadam

asyarakatuntukusaha-usaha

yang melindungidan atau

mencegah

kerusakanhutan?Tem

uan:U

mum

nyabank m

emberikan

dana hibahatau

CSR kepada

masyarakatuntuk

mengem

bangansosialekonom

imasyarakat. K

egiatanini

secaralangsung

maupun

taklangsung

dapatdikategorikansebagaikegiatan

bank untukm

endukungpendapatan

alternatifagar m

asyarakattidakm

erambah

hutan. Masih diperlukan

adanyainovasiproduk

finansialyang khususdirancang

untuktujuan

ini.

Tata kelolalingkungan

sosialdan pelaporan

DefinisiO

perasional: B

ank mem

praktikkantata

kelolalingkungan

dan sosialyang baik

dalamskem

apendanan

sektorLand B

ased Industry (LB

I)

P3.1A

pakahbank m

empublikasikan

pendanaannyauntuk

sektorLand B

ased Industry (LBI)?

Temuan:

Um

umnya

bank-bank yang direviewm

empublikasikan

pendanaannyauntuk

sektorLB

I ini, walau

belumsecara

rinciapakahpendanaan

itudiprioritaskan

pada nasabahyang m

emang

sudahm

emenuhisyaratdariaspek

lingkungandan sosialsepertikonsep

Green Banking.

P3.2A

pakahbank m

engembangkan

mekanism

ekom

plainterhadap

dampak

pendanaan/investasidi sektorLB

I?

Temuan:

Semua

bank dalamstudim

emiliki

mekanism

ekom

plainw

alaubelum

secaraeksplisitada

mekanism

ekhusus

yang terhadapdam

pakpendanaan/investasidi sektor

LBI

P3.3A

pakahbank m

emiliki

mekanism

em


melakukan

review rencana

pendanaandi sektor

LBI ?

Temuan:

Ham

pirsem

uabank m


melakukan

setiapproduk

pendanaan, termasuk

di sektorLB

I.P3.4

Apakah

bank mem

perhatikanlegalitas

debiturdalam

rencanapendanaan

di sektorLB

I?

Temuan:

Ham

pirsem

uabank m

emperhatikan

legalitasdibitur

dalamrencanapendanaan

mereka

termasuk

di sektorLB

I. P3.5

Apakah

bank mem

perhatikankepatuhan

terhadapperaturan

perundang-undanganterkaitdalam

rencanapendanaan

di sektorLB

I?

Temuan:

Semua

bank yang direviewsecara

kebijakanm

emperhatikan

kepatuhanterhadap

peraturanpenundang-undangan

terkaitrencanadi

sektorLB

I denganm

erujukperaturan

dan Undang-undang

yang berkaitandengan

halitu.

Peningkatankapasitas

dan kemitraan

kolaboratif

Definisioperasional :

Bank m

engembangkan

kapasitasSD

M dan teknologi

informasiuntuk

mendukung

tigaprinsip

di atas(Pengelolaan

resiko, tata kelola, dan Pengem

bangansektor

ekonomiprioritas

berkelanjutan).

P4.1A

pakahbank m

emiliki

divisi internal untukm

enilaikelayakanaspek

resikolingkungan

sosial?

Temuan:

Ham

pirsem

uabank yang direview

mem

ilikidivisi internal untuk

menilaikelayakan

aspekresiko, term

asukresiko

lingkungandan

sosial.

P4.2A

pakahbank m


asiuntukm

enerima

komplain?

Temuan:

Semua

bank studimenggunakan

teknologiinformasiuntuk

menerim

akom

plain.

P4.3A

pakahbank m


asiuntukm

empublikasikan

Sustainable Report dan Annual Rerportsehubungan

denganPengelolaan

Resiko, Tata K

eloladan Pengem

banganSektor

EkonomiPrioritas

Berkelanjutan

?Tem

uan:Sem

uabank m


asiuntukm

empublikasikan

Sustainable Report dan Annual Rerportsehubungandengan

PengelolaanR

esiko, Tata Kelola

dan Pengembangan

SektorEkonom

iPrioritasB

erkelanjutan.

P4.4A

pakahbank m


asiuntukm

empublikasikan


SektorEkonom

iPrioritas

Berkelanjutan?

Temuan:

Semua

bank yang direviewm


asiuntukm

empublikasikan


SektorEkonom

iPrioritasB

erkelanjutan.

3332


kondisi yang sekarang ada di Indo-nesia, penerapan yang sesuai dengan norma-norma investasi hijau membu-tuhkan kejelasan dan kepastian hu-kum serta perbaikan regulasi.

Kejelasan regulasi dalam pengatur-an investasi hijau sangat diperlukan karena dapat membuat kejelasan yang hakiki dan tidak samar dalam pengaturannya, sehingga urgensi in-vestasi hijau dapat segera terpecah-kan dan memiliki kepastian dalam mencapai sasaran yang dituju. Se-dangkan dalam hal substansi atau perundang-undangan, misalnya la-hirnya Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan berkelanjutan diharapkan dapat memicu adanya penyesuaian dari peraturan yang selaras dengan kebi-jakan keuangan berkelanjutan seper-ti aturan turunan dari UU PPLH, UU Kehutanan, UU Pertanian dan Perke-bunan, dan UU Minerba.

Bank Indonesia juga telah mener-bitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam pasal 11 ayat 1 point e PBI yang menyatakan penilaian terha-dap prospek usaha termasuk upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Pera-turan Bank Indonesia tersebut telah diatur pelaksanaannya dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal Penilaian Kua-litas Aset Bank Umum menyatakan bahwa “Dalam rangka penyaluran dana, Bank harus memperhatikan je-nis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AM-DAL sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Negara Lingku-ngan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL”. Pernyataan yang dicantum-kan dalam SE BI tersebut merupakan pernyataan kesadaran dan penga-kuan serta penegasan bahwa kewa-jiban yang tercantum dalam UUPPLH juga merupakan kewajiban yang ha-rus dipatuhi oleh bank.

Pernyataan yang dicantumkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia terse-but merupakan pernyataan kesada-ran dan pengakuan serta penegasan bahwa kewajiban yang tercantum dalam UUPPLH juga merupakan ke-wajiban bank yang harus dipatuhi. Ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingku-ngan, haruslah mendapatkan izin dari Pemerintah sebelum melakukan kegiatan usahanya. Izin ini pulalah yang harus dimintakan oleh bank se-belum menyetujui kreditnya.

Tanggung jawab hukum yang ter-dapat dalam Pasal 87 ayat (1) Un-dang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelo-laan Lingkungan Hidup (UUPPLH): “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum beru-pa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbul-kan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tin-dakan tertentu.”

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pence-maran dan/atau kerusakan lingku-ngan dianggap sebagai perbuatan

melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbul-kan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau pe-rusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (liability based on faults) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (liability without faults/strict liability).

Terdapat juga beberapa ketentu-an dalam UUPPLH yang dapat dijadikan landasan bagi peran dan tang-gung jawab bank dalam pelaksanaan Green Banking dalam hukum per-kreditan di Indonesia, antara lain Pasal 22, Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pence-maran akibat usaha industri, dapat mengadukan atau menyampaikan in-formasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perenca-naan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencema-ran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Kebijakan dari pemerintah dalam bidang perbankan yang mendorong di tingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, antara lain dari UU Perbankan pada Penjelasan Umum Angka 5 Pa-

sal 8 ayat (1). Sikap tanggap per-bankan Indonesia tersebut ditujukan pada pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana diatur da-lam UUPPLH sehingga peran dan tanggung jawab bank dalam penega-kan hukum lingkungan menjadi jelas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peran dan tanggung jawab per-bankan dalam pelaksanaan hukum perkreditan berwawasan lingku-ngan, bank perlu melakukan anti-sipasi terhadap potensi kerusakan lingkungan dalam kegiatan usaha calon nasabah debitur. Dalam hal ini setidaknya karena tiga hal, yaitu: se-bagai pemegang kredit, ikut dalam manajemen dan demi keamanan atau kelancaran pembayaran kredit itu sendiri.

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada pada posisi yang sangat penting dalam memberikan pedoman bagi bank-bank pem-bangunan dan lembaga keuangan bukan bank untuk mendorong bah-kan mewajibkan bank-bank melak-sanakan secara konsekwen pedoman tersebut. Alasannya adalah karena lembaga perbankan menempati po-sisi yang strategis dalam “memaksa” kalangan usaha peduli pada aspek perlindungan daya dukung lingkun-gan, keselamatan, serta kesejahte- raan orang banyak.

Pencantuman klausul-klausul lingku-ngan hidup bukan saja dimaksudkan sebagai pelaksana kewajiban pe-ran serta bank dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana di-tuntut oleh Pasal 67 UUPPLH. Tetapi juga hal tersebut perlu untuk melindungi bank atau kreditnya sehubungan dengan sanksi yang ditetapkan oleh Pasal 84 sampai dengan Pasal

35


34


120 UUPPLH.

Bank akan menderita kerugian berkenaan dengan kredit yang dibe- rikannya bila debitur lalai menjaga kelestarian fungsi lingkungan hi-dup. Risiko kerugian tersebut dapat ditekan, apabila bank sebelum dan selama perjanjian kredit berlangsung mengambil langkah-langkah pence-gahan dengan melakukan pemerik-saan pendahuluan, melakukan au-dit lingkungan dan mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur dalam hubungannya dengan perlindungan lingkungan hidup dalam perjanjian kredit dan dokumen-dokumen lainnya. Dengan demikian penegakan hukum lingku-ngan oleh bank melalui pelaksanaan audit lingkungan sangat penting un-tuk dilaksanakan demi keamanan kredit itu sendiri.

Semua ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga perlu ditingkat-kan. Penegakan hukum atas pelang-garan undang-undang dan peraturan akan menjadi efek jera terhadap para pelaku yang melanggarnya. Harus dikatakan bahwa aspek ini masih cukup lemah diimplementasikan dan tidak tergambar dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan da-lam penilaian indeks ini.

ASPEK INSENTIF DAN DIS-INSENTIF Jika dilihat, umumnya bank-bank yang dinilai masih sangat sedikit menyiapkan dana kredit hijau dalam rangka penerapan investasi hijau. Selain aspek regulasi, implementa-si yang konsekuen dan penegakkan hukum, masih ada aspek lain yang diperlukan, yakni insentif dan pen-ingkatan sumber daya manusia. Ti-

dak adanya insentif dalam hal penyaluran kredit hijau akan menyebabkan bank hanya akan memprioritaskan debitur yang bernilai bisnis murni saja. Ketentuan penerapan insentif dan/atau disinsentif sebenarnya su-dah terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) UPPLH.

Keuntungan insentif bagi perusa-haan yang melaksanakan pengatur-an investasi hijau adalah sebagai berikut : 1). Suku bunga yang lebih rendah / premium; 2). Fasilitas / keringanan pajak; 3). Reward / pro-gram pemerintah, misalnya Program Penilaian Peringkat Kinerja Peru-sahaan dalam Pengelolaan Lingku-ngan Hidup (PROPER) yang diter-bitkan oleh KLHK; 4). Prioritas jika akan mengajukan kredit kembali. Mekanisme insentif keuangan dari Lembaga keuangan bagi pelaku usa-ha yang mampu menerapkan konsep hijau dalam bisnisnya secara umum tekah diatur dalam UU 32/2009 ten-tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada pasal 42 ayat 2 poin c.

Pemerintah dapat memberikan in-sentif bagi bank dan pelaku bisnis yang juga berorientasi lingkungan dan masyarakat. Sebaliknya, guna mendorong pelaku bisnis menerapkan konsep investasi hijau dalam operasional bisnisnya, pemerintah juga perlu memberikan disinsentif bagi kalangan bisnis yang merusak lingkungan. Beberapa bentuk dis-insentif misalnya adalah; penge-naan pajak yang tinggi, pengenaan kompensasi, pengenaan penalty, dsb.

Insentif dan disinsentif ini tidak ter-gambar sama sekali dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dinilai dalam pengukuran in-deks ini.

ASPEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN INOVASI PRODUK PERBANKANUntuk pihak perbankan sendiri juga dibutuhkan pembenahan dari da-lam dan peningkatan kapasitas staf-nya. Pembenahan dari dalam beru-pa pembentukan divisi khusus yang menangani masalah lingkungan dan sosial. Divisi khusus tersebut diper-lengkapi dengan dengan kewena- ngan dan SOP dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk penanga-nan debitur yang melakukan peru-sakan lingkungan. Sejalan dengan pembentukan divisi khusus tersebut, maka dibutuhkan keahlian-kehalian khusus yang sebelumnya tidak di-miliki oleh staf perbankan. Keahlian khusus tersebut didapatkan lewat seri peningkatan kapasitas, seperti pengenalan investasi hijau, sehingga perbankan bisa melahirkan inovasi produk-produk hijau perbankan. Ha-

nya dengan perbaikan seperti inilah maka bank sungguh-sungguh mau mengarusutamakan investasi hijau di bank mereka.

Seringkali pihak perbankan kebe- ratan dengan upaya-upaya perbaikan ini dan biasanya karena alasan penambahan pembiayaan. Namun seperti telah diungkapkan di atas, jika perbankan menyadari penga- rusutamaan investasi hijau dalam ke-bijakan kreditnya, maka sebenarnya hal ini merupakan upaya pihak per-bankan untuk menyelamatkan dan mengembangkan bisnisnya, mengingat kecenderungan yang ada saat ini sektor perbankan sudah mulai mempertimbangkan keberkelanju-tan dan penyelamatan lingkungan.

Namun sayangnya dari 12 bank yang dinilai berdasarkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan 2016 ha-nya dua bank yang membentuk divisi khusus yang terkait dengan lingku-ngan dan sosial.


37

Bagian 5:KESIMPULAN, SARAN & REKOMENDASI

Dalam melakukan pengukuran indeks ini, IWGFF/INFID memilih 12 bank untuk di nilai indeks investasi hijaunya. Pertimbangan memilih 12 bank ini adalah, pertama beber-

apa dari 12 bank tersebut telah berkomitmen dalam menerapkan keuangan berkelanjutan; kedua, 12 bank ini memiliki aset terbe-sar; ketiga, 12 bank memiliki portofolio cukup bersar dalam pem-biayaan di sektor kehutanan, perkebunan sawit dan pertambangan.

Dengan menggunakan metode skoring dan, hasil pengukuran in-deks menunjukan bahwa dari 12 bank yang diukur tak satu pun bank yang masuk dalam kategori sangat bagus dalam mengimple-mentasikan investasi hijau dan hanya ada dua bank yang dikate-gorikan bagus, yakni Citibank dan Rabobank, yang keduanya mer-upakan bank asing. Sementara untuk kategori cukup, umumnya didominasi oleh delapan bank nasional, yakni Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, Bank Sumitomo, Bank Permata, Panin Bank. Sedangkan yang dikategorikan kurang ditempati oleh Danamon dan DBS. Faktor yang menyebabkan Rabobank dan Citibank memi-liki skor indeks yang relative lebih tinggi dibandingkan 10 bank lainnya sehingga dikategorikan bagus adalah, kedua bank tersebut telah mengadopsi dan mempraktikkan FPIC dan memiliki divisi khusus untuk menilai kelayakan risiko lingkungan dan sosial da-lam pembiayaan sektor kehutanan, perkebunan sawit dan pertam-bangan. Sedangkan 10 bank lainnya sama sekali tidak mengadopsi FPIC dan tidak memiliki divisi khusus tersebut.

Penilaian terhadap 12 bank juga menunjukkan bahwa sebagian be-sar bank belum sepenuhnya memasukkan aspek lingkungan dan sosial dalam pembiyaan sector kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Bahkan penilalian ini menunjukan bahwa umum-nya bank-bank nasional belum cukup kuat komitmennya dalam mempertimbangankan aspek investasi hijau. Hal ini dikonfirmasi

Sumber gambar: www.panoramio.com

3938


dari laporan tahunan dan laporan ke-berlanjutan tahun 2016, dimana as-pek lingkungan dan sosial yang men-jadi indikator investasi hijau sangat kurang dibahas dalam laporan terse-but, namun lebih fokus pada aspek perbankan yang merupakan bisnis inti dari bank. Kurangnya pembaha-san investasi hijau ini juga menunjukan bahwa bank belum pedulli atau mengabaikan pentingnya menginte-grasikan keberlanjutan (sustainabili-ty) dalam pembiyaan industri berba-sis lahan.

SARAN DAN REKOMENDASIMelihat fakta bahwa bank-bank na-sional masih dikategorikan cukup dalam pengukuran indeks investasi hijau atau belum menjadian kebija-kan investasi hijau sebagai prioritas dalam pembiyaan sektor kehutanan, perkebunan sawit dan pertambangan, maka bank-bank tersebut perlu segera mengadopsi dan mengimple-mentasikan praktik investasi hijau sebagai bagian dari praktik perbank-an hijau yang saat ini menjadi arus utama global perbankan dalam men-dukung keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya alam. Langkah kon-krit yang dapat dilakukan bank-bank nasional adalah mengadopsi dan

mengimplementasi FPIC serta mem-bentuk divisi khusus dalam penilaian risiko lingkungan. Divisi khusus ini diperkuat dan didorong keterlibatan-nya dengan perkembangan isu-isu ke-berlanjutan (sustainability), misalnya penerapan pendekatan tata kelola in-ternasional seperti ISO 26000, penerapan standard nasional seperti ISPO dan SVLK, penerapan standard inter-nasional seperti RSPO, atau berbagai perkembangan isu terbaru lainnya seperti, HCV dan lainnya.

Di ranah regulator, perlu menerbit-kan kebijakan yang menjadi pedoman teknis bagi bank-bank dalam mengim-plementasikan praktik investasi hi-jau, dan juga meningkatkan kapasi-tas bank dalam mengimplentasikan praktik investaasi hijau, sekaligus memonitor kepatuhan bank-bank terhadap pedoman tersebut, hingga memberikan insentif dan disinsentif. Regulator juga memfasilitasi bank dalam melakukan updating dan link-aging terhadap isu-isu terbaru di isu pembangunan berkelanjutan, serta best practices yang sudah dikembang-

kan serta praktik-praktik kebijakan yang bisa dijadikan contoh.

Masih diperlukan kepastian hukum dan revisi regulasi agar landasan im-plementasi investasi hijau di sektor finansial semakin kokoh. Kejelasan dan kepastian hukum dalam penga-turan investasi hijau sangat diperlu-kan karena dapat membuat kejelasan yang hakiki dan tidak samar dalam pengaturannya, sehingga urgensi in-vestasi hijau dapat segera terpecah-kan dan memiliki kepastian dalam mencapai sasaran yang dituju. Imple-mentasi berdasarkan peraturan dan regulasi yang sudah ada juga layaknya diperkuat, termasuk usaha penega-kan hukumnya.

Sejalan dengan roadmap OJK, IWGFF/INFID mengusulkan beberapa prin-sip investasi hijau perlu diterapkan oleh bank. Untuk pengelolaan risiko, bank diharapkan mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko- nya. Kemudian untuk pengembangan sektor eknomi prioritas berkelanju-tan, bank perlu memberikan dukungan berupa pendanaan secara in-klusif dalam kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan perlindungan kawasan hutan. Untuk tatak kelola lingkungan, sosial dan pelaporan, bank mempraktikkan tata kelola lingkungan dan sosial yang baik dalam skema pendanan sektor indus-tri berbasis lahan (land based industry/LBI). Sedangkan untuk meningkatkan

kapasitas dan kemitraan kolaboratif, bank perlu mengembangkan kapasi-tas SDM dan teknologi informasi un-tuk mendukung pengelolaan risiko, tata kelola, dan pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan.

Seperti disebutkan di bagian 1, pengukuran investasi hijau dengan pendekatan indeks ini merupakan inisiatif masyarakat sipil untuk me-lihat sejauh mana praktik investasi hijau diimplementasikan oleh bank-bank yang beroperasi di Indonesia berdasarkan laporan tahunan (an-nual repot) dan laporan keberlanju-tan (sustainable report) tahun 2016. Pengukuran indeks ini juga sekaligus sebagai upaya masyarakat sipil untuk mendorong bank-bank yang belum mempraktikkan investasi hijau agar segera mengimplementasikannya da-lam rangka ikut berkontribusi untuk mencegah kerusakan lingkungan dan membuat planet ini layak huni. Un-tuk itu, inisiatif pengukuran indeks investasi hijau ini perlu dilakukan ke depannya secara berkala atau diukur setiap tahunnya untuk melihat ke-cenderungan (trend) praktik investasi hijau di 12 bank yang sama disertai dengan verifikasi kepada bank yang bersangkutan.


4140

Referensi

Ahmad, Fayez, Nurul Mohammad Zayed, and Md Harun. (2013), Factors Behind the Adoption of Green Banking by Bangladeshi Commercial Banks." ASA University Re-view 7, No. 2

Alam K, T., Julker N. M., Rashedul, I., Khadiza, B. (2017). Green Banking Bangladeh Perspective and International Experiences, in Russian Journal of Agricultural and socio –Economic Science, Vol. 6 (1), pages 10-16

Bihari, S.C. (2011). Green Banking: Toward Socially Responsible Banking in India International Journal of Business in-sights & Transformation, 4(1), pages 82-87

Dash, R. N. (2008). Sustainable Green’Banking: The Story of Trio-dos Bank. Cab Calling: pages 26-29.

IFC. (2007). Banking on Sustainability: Financing Environmen-tal and Social Opportunities in Emerging Markets

Masukujjaman, Md, and Serena Aktar. (2014). Green Banking in Bangladesh: A Commitment towards the Global ini-tiatives." Journal of Business and Technology (Dhaka) 8, No. 1-2: pages 17-40

Nath, Vikas, Nitin Nayak, and Ankit Goel. (2014). Green Banking Practices, A Review. International Journal of Re-search in Business Management (IMPACT: IJRBM) Vol. 2, Issue 4, pages 45-62

Otoritas Jasa Keuangan/OJK. (2014). Roadmap for Sustainable Fi-nance in Indonesia 2015-2019,

Papastergiou, Angelos, and George Blanas. (2011). Sustainable Green Banking: The Case of Greece." In Management of International Business and Economics Systems (MIBES) Conference.

4342

Raad Mozib Lalon. (2015). Green Banking: Going Green. International Jour-nal of Economics, Finance and Management Sciences. Vol. 3, No. 1: pages 34-42.

Saaty, Thomas L. (1988). What is the Analytic Hierarchy Process?." In Math-ematical Models for Decision Support, pages 109-121. Springer, Berlin, Heidelberg.

Savu, Ioana Florentina. (2012). It’s Time for Green Banking Management in Romania. Acta Universitatis Danubius. Economica 8, No. 2.

Shaumya, K. and Arulrajah, A. (2017). Green Banking: Measuring Green Banking. LAMBERT Academic Publishing.

Simangunsong, Bintang C.H., (2017). Panduan Pembiayaan Hutan Tanaman Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan. (Belum Dipub-likasikan).

Singhal, Komal. (2014). Green Banking: An Overview. Asian Journal of Multi-disciplinary Studies 2, No. 6.

Tara, Kanak, Saumya Singh, and Ritesh Kumar. (2015). Green Banking for En-vironmental Management: A Paradigm Shift." Curr World Envi-ron.

Yudawinata, Rizkiasari. OJK. (Tanpa Tahun) Panduan Pembiyaan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Web Site:http:// www. cwejournal. org

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/587a700047f4b31baa63ff299ede9589/Roadmap+Keuangan+Berkelanjutan.pdf?MOD=AJPERES

https://www.oecd.org/finance/WP_24_Defining_and_Measuring_Green_Invest-ments.pdf

http://documents.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pd-f/114278-WP-REVISED-PUBLIC-Environmental-and-Social-Framework.pdf

http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/panduan/Pages/Road-map-Keuangan-Berkelanjutan.aspx

https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-envi-ronment-initiative/programme/sustainable-agri-supply-chains/soft-commodi-ties

http://www.equator-principles.com/

https://www.unpri.org/aboutn

Lam

pira

n

Lam

pira

n 1.

Tab

el M

atri

ks P

rese

ntas

e B

obot

kep

ada

Prin

sip,

Indi

kato

r da

n Su

b In

dika

tor

Pri

nsi

p%

Bob

otN

oIn

dik

ator

%B

obot

No

Sub

Ind

ikat

or%

Bob

ot

I. P

enge

lola

an R

esik

o

Def

inis

i op

eras

ion

al :

Ban

k m

engi

nte

gras

i-ka

n a

spek

p

erli

nd

un

gan

lin

gku

nga

n h

idu

p d

an

sosi

al d

alam

m

anaj

emen

risi

k

25I.1

Ada

nya

atur

an k

ebija

kan

yang

men

gint

egra

sika

n as

pek

perl

indu

ngan

lin

gkun

gan

hidu

p da

n so

sial

da

lam

man

ajem

en r

isik

o

08,3

3I.1

.1Ti

dak

Ada

-

I.1.2

Ada

nya

pena

nggu

ngja

wab

/sta

ff/p

elak

sana

SO

P/m

ekan

ism

e ke

bija

kan

yang

m

engi

nteg

rasi

kan

aspe

k pe

rlin

dung

an li

ngku

ngan

hid

up d

an s

osia

l dal

am

man

ajem

en r

isik

o.

2,78

I.1.3

Ada

nya

pena

nggu

ng ja

wab

dan

impl

emen

tasi

terk

ait S

OP/

mek

anis

me

kebi

jaka

n ya

ng m

engi

nteg

rasi

kan

aspe

k pe

rlin

dung

an li

ngku

ngan

hid

up d

an s

osia

l dal

am

man

ajem

en r

isik

o.

2,78

I.1.4

Ada

nya

pena

nggu

ngja

wab

, im

plem

enta

si d

an d

ivis

i khu

sus

untu

k m

endu

kung

SO

P ke

bija

kan

yang

men

gint

egra

sika

n as

pek

perl

indu

ngan

ling

kung

an h

idup

dan

so

sial

dal

am m

anaj

emen

ris

iko.

2,78

I.2A

dany

a pe

rtim

bang

an

terh

adap

kon

flik

atau

kla

im

dari

mas

yara

kat s

ekita

r ya

ng

terd

ampa

k da

lam

pe

mbe

rian

kre

dit

08,3

3I.2

.1Ti

dak

Ada

-

I.2.2

Ada

nya

SOP/

mek

anis

me

untu

k m

empe

rtim

bang

kan

pem

beri

an k

redi

t ter

kait

peng

adua

n da

n kl

aim

mas

yara

kat t

erda

mpa

k2,

78

I.2.3

Ada

nya

SOP/

mek

anis

me

dan

peni

laia

n te

rhad

ap p

ropo

sal y

ang

dim

iliki

ole

h de

bitu

r2,

78

I.2.4

Ada

nya

SOP/

mek

anis

me,

pen

ilaia

n da

n fie

ld a

sses

smen

t/ v

erifi

kasi

ter

kait

kebe

nara

n pr

opos

al2,

78

I.3A

dany

a pe

nera

pan

kons

ep

FPIC

dal

am a

sses

smen

t se

belu

m p

embe

rian

kre

dit

08,3

3I.3

.1Ti

dak

Ada

-I.3

.2A

dany

a ad

opsi

/pra

ktek

FPI

C da

n re

ncan

a pe

rusa

haan

ser

ta k

emun

gkin

an

dam

pakn

ya b

agi m

asya

raka

t2,

78

I.3.3

Ada

nya

adop

si/p

rakt

ek d

an s

umm

ary

repo

rt F

PIC

dala

m la

pora

n2,

78

I.3.4

Ada

nya

adop

si/p

rakt

ek, a

dops

i/pr

akte

k da

n fo

llow

up/

tinda

kan

(kre

dit d

itola

k,

ditu

nda,

dis

etuj

ui)

berd

asar

kan

lapo

ran

FPIC

2,78

II. P

enge

mba

nga

n S

ekto

r Ek

onom

i Pri

orit

as B

erke

lan

juta

n

Def

inis

i op

eras

ion

al :

Ban

k m

embe

rika

n

du

kun

gan

ber

up

a p

end

anaa

n s

ecar

a in

klu

sif d

alam

ke

giat

an u

sah

a ya

ng

berk

elan

juta

n u

ntu

k m

embe

rika

n

per

lin

du

nga

n

kaw

asan

hu

tan

25II

.1A

dany

a du

kung

an

pend

anaa

n se

cara

lang

sung

da

n in

klus

if u

ntuk

unt

uk

mem

beri

kan

perl

indu

ngan

ka

was

an (s

eper

ti pe

mbe

rian

bi

bit d

an p

enan

aman

)

12,5

0II

.1.1

Tida

k A

da-

II.1

.2A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R u

ntuk

men

dana

i keg

iata

n us

aha

yang

ber

kela

njut

an

untu

k m

embe

rika

n pe

rlin

dung

an K

awas

an6,

25

II.1

.3A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R d

an p

inja

man

luna

k (g

reen

fund

ing)

unt

uk m

enda

nai

kegi

atan

usa

ha y

ang

berk

elan

juta

n un

tuk

mem

beri

kan

perl

indu

ngan

kaw

asan

6,25

II.2

Ada

nya

alok

asi p

enda

naan

se

cara

tida

k la

ngsu

ng u

ntuk

pe

ngem

bang

an e

kono

mi

berb

asis

mas

yara

kat

dala

m

rang

ka m

ence

gah

keru

saka

n hu

tan

(sep

erti

kope

rasi

dan

ke

giat

an a

ltern

arif

inco

me)

12,5

0II

.2.1

Tida

k A

da-

II.2

.2A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R u

ntuk

pen

gem

bang

an e

kono

mi b

erba

sis

mas

yara

kat

untu

k m

ence

gah

keru

saka

n hu

tan

(sep

erti

kope

rasi

dan

keg

iata

n al

tern

arif

inco

me)

6,25

II.2

.3A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R d

an p

inja

man

luna

k (g

reen

fund

ing)

unt

uk

peng

emba

ngan

eko

nom

i ber

basi

s m

asya

raka

t unt

uk m

ence

gah

keru

saka

n hu

tan

(sep

erti

kope

rasi

dan

keg

iata

n al

tern

arif

inco

me)

6,25

III.

Tat

akel

ola

Lin

gku

nga

n S

osia

l dan

Pel

apor

an

Def

inis

i Op

eras

ion

al :

Ban

k m

emp

rakt

ikka

n

tata

kel

ola

lin

gku

nga

n

dan

sos

ial y

ang

baik

d

alam

ske

ma

pen

dan

an s

ekto

r La

nd

Bas

ed I

nd

ust

ry (

LBI)

25II

I.1A

dany

a in

form

asi

pend

anaa

nnya

unt

uk s

ekto

r La

nd B

ased

Indu

stry

(LB

I)

yang

tran

spar

an

05,0

0II

I.1.1

Tida

k A

da

-II

I.1.2

Ada

nya

info

rmas

i pen

dana

an u

ntuk

sek

tor

berb

asis

laha

n da

n hu

tan

yang

tida

k te

rpila

h1,

67

III.1

.3A

dany

a in

form

asi u

mum

dan

info

rmas

i ter

pila

h m

enge

nai b

esar

an n

ilai i

nves

tasi

(b

esar

an k

redi

t) u

ntuk

sek

tor

huta

n, ta

mba

ng d

an p

erke

buna

n se

cara

khu

sus.

1,

67

III.1

.4A

dany

a in

form

asi u

mum

, ter

pila

h be

rdas

arka

n se

ktor

dan

terp

ilah

deng

an n

ama

debi

tur

sert

a ni

lai i

nves

tasi

nya

1,87

III.2

Ada

nya

mek

anis

me

kom

plai

n te

rhad

ap d

ampa

k pe

ndan

aan/

inve

stas

i di

sekt

or L

BI

05,0

0II

I.2.1

Tida

k A

da-

III.2

.2A

dany

a m

ekan

ism

e pe

ngad

uan

khus

us m

enge

nai k

onfli

k/kl

aim

dar

i mas

yara

kat

seki

tar

yang

terd

ampa

k da

lam

pem

beri

an k

redi

t dan

hib

ah1,

67

III.2

.3A

dany

a m

ekan

ism

e da

n or

ang

yang

ditu

njuk

unt

uk m

enja

lank

an m

ekan

ism

e ko

mpl

ain

terh

adap

dam

pak

pend

anaa

n/in

vest

asi d

i sek

tor

LBI y

ang

tela

h di

siap

kan

1,67

III.2

.4A

dany

a m

ekan

ism

e, o

rang

yan

g di

tunj

uk d

an m

enin

dakl

anju

ti la

pora

n m

ekan

ism

e ko

mpl

ain

terh

adap

dam

pak

pend

anaa

n/in

vest

asi d

i sek

tor

LBI

1,67

III.3

Ada

nya

mek

anis

me

audi

t in

tern

al u

ntuk

mel

akuk

an

revi

ew r

enca

na p

enda

naan

di

sek

tor

LBI

05,0

0II

I.3.1

Tida

k A

da-

III.3

.2A

dany

a pe

nang

gung

jaw

ab p

elak

sana

mek

anis

me

audi

t int

erna

l unt

uk m

elak

ukan

re

view

ren

cana

pen

dana

an d

i sek

tor

LBI

1,67

III.3

.3A

dany

a pe

nang

gung

jaw

ab d

an im

plem

enta

si te

rkai

t SO

P m

ekan

ism

e au

dit

inte

rnal

unt

uk m

elak

ukan

rev

iew

ren

cana

pen

dana

an d

i sek

tor

LBI

1,67

III.3

.4A

dany

a pe

nang

gung

jaw

ab, i

mpl

eman

tasi

dan

div

isi k

husu

s un

tuk

men

duku

ng

SOP

mek

anis

me

audi

t int

erna

l unt

uk m

elak

ukan

rev

iew

ren

cana

pen

dana

an d

i se

ktor

LB

I

1,67

III.4

Ada

nya

peni

laia

n te

rhad

ap

lega

litas

deb

itur

dala

m

renc

ana

pend

anaa

n di

se

ktor

LB

I

05,0

0II

I.4.1

Tida

k A

da-

III.4

.2A

dany

a ke

giat

an c

heck

and

rev

iew

terh

adap

izin

usa

ha p

enda

naan

sek

tor

LBI

(hut

an, t

amba

ng, p

erke

buna

n)1,

67

III.4

.3A

dany

a ke

giat

an c

heck

and

rev

iew

dan

fie

ld a

sses

smen

t ter

hada

p lo

kasi

izin

us

aha

pend

anaa

n se

ktor

LB

I (hu

tan,

tam

bang

, per

kebu

nan)

1,67

III.4

.4A

dany

a ke

giat

an c

heck

and

rev

iew

, fie

ld a

sses

smen

t, da

n fo

llow

up

terh

adap

le

galit

as u

saha

pen

dana

an s

ekto

r LB

I (hu

tan,

tam

bang

, per

kebu

nan)

1,67

III.5

Ada

nya

peni

laia

n te

rhad

ap

kepa

tuha

n te

rhad

ap

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

terk

ait d

alam

re

ncan

a pe

ndan

aan

di

sekt

or L

BI

05,0

0II

I.5.1

Tida

k A

da-

III.5

.2A

dany

a la

pora

n da

ri p

ihak

yan

g be

rwen

ang

terh

adap

kep

atuh

an d

ebitu

r m

enge

nai p

erat

uran

per

unda

ng-u

ndan

gan

terk

ait s

ekto

r LB

I1,

67

III.5

.3A

dany

a la

pora

n da

n au

dit t

erha

dap

kepa

tuha

n de

bitu

r m

enge

nai p

erat

uran

pe

rund

ang-

unda

ngan

terk

ait s

ekto

r LB

I1,

67

IV. P

enin

gkat

an K

apas

itas

dan

Kem

itra

an K

olab

orat

if

Def

inis

i op

eras

ion

al :

Ban

k m

enge

mba

ngk

an

kap

asit

as S

DM

dan

te

knol

ogi i

nfo

rmas

i u

ntu

k m

end

uku

ng

tiga

pri

nsi

p d

i ata

s (P

enge

lola

an r

esik

o,

tata

kel

ola,

dan

P

enge

mba

nga

n s

ekto

r ek

onom

i pri

orit

as

berk

elan

juta

n)

25IV

.1A

dany

a di

visi

inte

rnal

unt

uk

men

ilai k

elay

akan

asp

ek

resi

ko li

ngku

ngan

sos

ial

06,2

5IV

.1.1

Tida

k ad

a-

IV.1

.2A

dany

a pe

latih

an k

husu

s un

tuk

men

ingk

atka

n SD

M in

tern

al te

ntan

g m

anaj

emen

ri

siko

ling

kung

an3,

13

IV.1

.3A

dany

a pe

latih

an d

an p

enug

asan

terk

ait d

enga

n pe

ning

kata

n SD

M in

tern

al u

ntuk

m

enila

i man

ajem

en r

isik

o lin

gkun

gan

dala

m p

embe

rian

kre

dit

3,13

IV.2

Ada

nya

peng

guna

an

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

m

ener

ima

kom

plai

n

06,2

5IV

.2.1

Tida

k A

da-

IV.2

.2A

dany

a m

edia

unt

uk m

ener

ima

com

plai

n da

ri m

asya

raka

t2,

08

IV.2

.3A

dany

a m

edia

dan

form

com

plai

n un

tuk

mas

yara

kat

2,08

IV.2

.4A

dany

a m

edia

, for

m c

ompl

ain

dan

tinda

klan

jut

peny

eles

aian

com

plai

n da

ri

mas

yara

kat

2,08

IV.3

Ada

nya

peng

guna

an

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

m

empu

blik

asik

an

Sust

aina

ble

Rep

ort d

an

Ann

ual R

erpo

rt s

ehub

unga

n de

ngan

Pen

gelo

laan

Res

iko,

Ta

ta K

elol

a da

n Pe

ngem

bang

an S

ekto

r Ek

onom

i Pri

orita

s B

erke

lanj

utan

06,2

5IV

.3.1

Tida

k A

da-

IV.3

.2A

dany

a la

pora

n da

n pu

blik

asi A

nnua

l Rep

ort s

ehub

unga

n de

ngan

Pen

gelo

laan

R

esik

o, T

ata

Kel

ola

dan

Peng

emba

ngan

Sek

tor

Ekon

omi P

rior

itas

Ber

kela

njut

an3,

13

IV.3

.3A

dany

a la

pora

n da

n pu

blik

asi a

nnua

l rep

ort d

an S

usta

inab

le R

epor

t seh

ubun

gan

deng

an P

enge

lola

an R

esik

o, T

ata

Kel

ola

dan

Peng

emba

ngan

Sek

tor

Ekon

omi

Prio

rita

s B

erke

lanj

utan

3,13

IV.4

Ada

nya

peng

guna

an

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

m

empu

blik

asik

an p

rofil

in

vest

asi y

ang

berh

ubun

gan

deng

an S

ekto

r Ek

onom

i Pr

iori

tas

Ber

kela

njut

an?

06,2

5IV

.4.1

Tida

k A

da-

IV.4

.2A

dany

a pe

nggu

naan

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

mem

publ

ikas

ikan

pro

fil in

vest

asi

yang

ber

hubu

ngan

den

gan

Sekt

or E

kono

mi P

rior

itas

Ber

kela

njut

an s

ecar

a um

um3,

13

IV.4

.3A

dany

a pe

nggu

naan

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

mem

publ

ikas

ikan

pro

fil in

vest

asi

yang

ber

hubu

ngan

den

gan

Sekt

or E

kono

mi P

rior

itas

Ber

kela

njut

an s

ecar

a kh

usus

men

gena

i sek

tor

LBI (

huta

n, ta

mba

ng, p

erke

buna

n)

3,13

Jum

lah

bob

ot (

%)

4544

Prin

sip%

Bobot

No

Ind

ikator%

Bobot

No

Sub In

dikator

%B

obot

I. Pen

gelolaan R

esiko

Defin

isi operasion

al : B

ank m

engin

tegrasi-kan

aspek

perlin

du

ngan

lingku

ngan

hid

up

dan

sosial dalam

m

anajem

enrisik

25I.1

Adanya aturan kebijakan


aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam

manajem

en risiko

08,33I.1.1

Tidak Ada

-I.1.2

Adanya penanggungjaw

ab/staff/pelaksana SOP/m

ekanisme kebijakan yang

mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam

m

anajemen risiko.

2,78

I.1.3A

danya penanggung jawab dan im

plementasi terkait SO

P/mekanism

e kebijakan yang m

engintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam

manajem

en risiko.

2,78

I.1.4A

danya penanggungjawab, im

plementasi dan divisi khusus untuk m

endukung SO

P kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan

sosial dalam m

anajemen risiko.

2,78

I.2A

danya pertimbangan

terhadap konflik atau klaim

dari masyarakat sekitar yang

terdampak dalam

pem

berian kredit

08,33I.2.1

Tidak Ada

-I.2.2

Adanya SO

P/mekanism

e untuk mem

pertimbangkan pem

berian kredit terkait pengaduan dan klaim

masyarakat terdam

pak2,78

I.2.3A

danya SOP/m

ekanisme dan penilaian terhadap proposal yang dim

iliki oleh debitur

2,78

I.2.4A

danya SOP/m

ekanisme, penilaian dan field assessm

ent/ verifikasi terkait kebenaran proposal

2,78

I.3A

danya penerapan konsep FPIC dalam

assessment

sebelum pem

berian kredit

08,33I.3.1

Tidak Ada

-I.3.2

Adanya adopsi/praktek FPIC dan rencana perusahaan serta kem

ungkinan dam

paknya bagi masyarakat

2,78

I.3.3A

danya adopsi/praktek dan summ

ary report FPIC dalam laporan

2,78

I.3.4A

danya adopsi/praktek, adopsi/praktek dan follow up/tindakan (kredit ditolak,

ditunda, disetujui) berdasarkan laporan FPIC2,78

II. Pen

gemban

gan Sektor Ekon

omi P

rioritas Berkelan

jutan

Defin

isi operasion

al : B

ank m

emberikan

d

uku

ngan

berup

a p

end

anaan

secara in

klusif d

alam

kegiatan u

saha yan

g berkelan

jutan

un

tuk

mem

berikan

perlin

du

ngan

kaw

asan h

utan

25II.1

Adanya dukungan

pendanaan secara langsung dan inklusif untuk untuk m

emberikan perlindungan

kawasan (seperti pem

berian bibit dan penanam

an)

12,50II.1.1

Tidak Ada

-II.1.2

Adanya alokasi dana CSR

untuk mendanai kegiatan usaha yang berkelanjutan

untuk mem

berikan perlindungan Kaw

asan6,25

II.1.3A

danya alokasi dana CSR dan pinjam

an lunak (green funding) untuk mendanai

kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk mem

berikan perlindungan kawasan

6,25

II.2A

danya alokasi pendanaan secara tidak langsung untuk pengem

bangan ekonomi

berbasis masyarakat dalam

rangka m

encegah kerusakan hutan (seperti koperasi dan kegiatan alternarif incom

e)

12,50II.2.1

Tidak Ada

-

II.2.2A

danya alokasi dana CSR untuk pengem

bangan ekonomi berbasis m

asyarakat untuk m


e)

6,25

II.2.3A


an lunak (green funding) untuk pengem


asyarakat untuk mencegah kerusakan hutan

(seperti koperasi dan kegiatan alternarif income)

6,25

III. Tatakelola Lingku

ngan

Sosial dan

Pelap

oran

Defin

isi Op

erasional :

Ban

k mem

praktikkan

tata kelola lin

gkun

gan

dan

sosial yang baik

dalam

skema

pen

dan

an sektor Land

B

ased In

du

stry (LBI)

25III.1

Adanya inform

asi pendanaannya untuk sektor Land B

ased Industry (LBI)

yang transparan

05,00III.1.1

Tidak Ada

-III.1.2

Adanya inform

asi pendanaan untuk sektor berbasis lahan dan hutan yang tidak terpilah

1,67

III.1.3A

danya informasi um

um dan inform

asi terpilah mengenai besaran nilai investasi

(besaran kredit) untuk sektor hutan, tambang dan perkebunan secara khusus.

1,67

III.1.4A

danya informasi um

um, terpilah berdasarkan sektor dan terpilah dengan nam

a debitur serta nilai investasinya

1,87

III.2A

danya mekanism

e kom

plain terhadap dampak

pendanaan/investasi di sektor LB

I

05,00III.2.1

Tidak Ada

-

III.2.2A

danya mekanism

e pengaduan khusus mengenai konflik/klaim

dari masyarakat

sekitar yang terdampak dalam

pemberian kredit dan hibah

1,67

III.2.3A

danya mekanism

e dan orang yang ditunjuk untuk menjalankan m

ekanisme

komplain terhadap dam

pak pendanaan/investasi di sektor LBI yang telah

disiapkan

1,67

III.2.4A

danya mekanism

e, orang yang ditunjuk dan menindaklanjuti laporan

mekanism

e komplain terhadap dam

pak pendanaan/investasi di sektor LBI

1,67

III.3A

danya mekanism

e audit internal untuk m

elakukan review

rencana pendanaan di sektor LB

I

05,00III.3.1

Tidak Ada

-

III.3.2A

danya penanggungjawab pelaksana m

ekanisme audit internal untuk m

elakukan review

rencana pendanaan di sektor LBI

1,67

III.3.3A

danya penanggungjawab dan im


P mekanism


elakukan review rencana pendanaan di sektor LB

I1,67

III.3.4A

danya penanggung jawab, im

plemantasi dan divisi khusus untuk m

endukung SO

P mekanism

e audit internal untuk melakukan review


I

1,67

III.4A

danya penilaian terhadap legalitas debitur dalam


I

05,00III.4.1

Tidak Ada

-

III.4.2A

danya kegiatan check and review terhadap izin usaha pendanaan sektor LB

I (hutan, tam

bang, perkebunan)1,67

III.4.3A

danya kegiatan check and review dan field assessm

ent terhadap lokasi izin usaha pendanaan sektor LB

I (hutan, tambang, perkebunan)

1,67

III.4.4A

danya kegiatan check and review, field assessm

ent, dan follow up terhadap

legalitas usaha pendanaan sektor LBI (hutan, tam


III.5A

danya penilaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dalam


I

05,00III.5.1

Tidak Ada

-

III.5.2A

danya laporan dari pihak yang berwenang terhadap kepatuhan debitur

mengenai peraturan perundang-undangan terkait sektor LB

I1,67

III.5.3A

danya laporan dan audit terhadap kepatuhan debitur mengenai peraturan

perundang-undangan terkait sektor LBI

1,67

IV. Pen

ingkatan

Kap

asitas dan

Kem

itraan K

olaboratif

Defin

isi operasion

al : B

ank

men

gemban

gkan

kapasitas SD

M d

an

teknologi in

formasi

un

tuk m

end

uku

ng

tiga prin

sip d

i atas (P

engelolaan

resiko, tata kelola, d

an

Pen

gemban

gan sektor

ekonom

i prioritas

berkelanju

tan)

25IV.1

Adanya divisi internal untuk

menilai kelayakan aspek

resiko lingkungan sosial

06,25IV.1.1

Tidak ada-

IV.1.2A

danya pelatihan khusus untuk meningkatkan SD

M internal tentang m

anajemen

risiko lingkungan3,13

IV.1.3A

danya pelatihan dan penugasan terkait dengan peningkatan SDM

internal untuk m

enilai manajem

en risiko lingkungan dalam pem

berian kredit3,13

IV.2A

danya penggunaan teknologi inform

asi untuk m

enerima kom

plain

06,25IV.2.1

Tidak Ada

-

IV.2.2A

danya media untuk m

enerima com

plain dari masyarakat

2,08

IV.2.3A

danya media dan form

complain untuk m

asyarakat2,08

IV.2.4A

danya media, form

complain dan tindaklanjut penyelesaian com

plain dari m

asyarakat2,08

IV.3A


asi untuk m

empublikasikan

Sustainable Report dan

Annual R

erport sehubungan dengan Pengelolaan R

esiko, Tata K

elola dan Pengem

bangan Sektor Ekonom

i Prioritas B

erkelanjutan

06,25IV.3.1

Tidak Ada

-

IV.3.2A

danya laporan dan publikasi Annual R

eport sehubungan dengan Pengelolaan R

esiko, Tata Kelola dan Pengem

bangan Sektor Ekonomi Prioritas B

erkelanjutan3,13

IV.3.3A

danya laporan dan publikasi annual report dan Sustainable Report sehubungan

dengan Pengelolaan Resiko, Tata K

elola dan Pengembangan Sektor Ekonom

i Prioritas B

erkelanjutan

3,13

IV.4A


asi untuk m

empublikasikan profil

investasi yang berhubungan dengan Sektor Ekonom

i Prioritas B

erkelanjutan?

06,25IV.4.1

Tidak Ada

-

IV.4.2A

danya penggunaan teknologi informasi untuk m

empublikasikan profil investasi

yang berhubungan dengan Sektor Ekonomi Prioritas B

erkelanjutan secara umum

3,13

IV.4.3A




erkelanjutan secara khusus m

engenai sektor LBI (hutan, tam

bang, perkebunan)

3,13

Jum

lah bobot (%

)

Pri

nsi

p%

Bob

otN

oIn

dik

ator

%B

obot

No

Sub

Ind

ikat

or%

Bob

ot

I. P

enge

lola

an R

esik

o

Def

inis

i op

eras

ion

al :

Ban

k m

engi

nte

gras

i-ka

n a

spek

p

erli

nd

un

gan

lin

gku

nga

n h

idu

p d

an

sosi

al d

alam

m

anaj

emen

risi

k

25I.1

Ada

nya

atur

an k

ebija

kan

yang

men

gint

egra

sika

n as

pek

perl

indu

ngan

lin

gkun

gan

hidu

p da

n so

sial

da

lam

man

ajem

en r

isik

o

08,3

3I.1

.1Ti

dak

Ada

-

I.1.2

Ada

nya

pena

nggu

ngja

wab

/sta

ff/p

elak

sana

SO

P/m

ekan

ism

e ke

bija

kan

yang

m

engi

nteg

rasi

kan

aspe

k pe

rlin

dung

an li

ngku

ngan

hid

up d

an s

osia

l dal

am

man

ajem

en r

isik

o.

2,78

I.1.3

Ada

nya

pena

nggu

ng ja

wab

dan

impl

emen

tasi

terk

ait S

OP/

mek

anis

me

kebi

jaka

n ya

ng m

engi

nteg

rasi

kan

aspe

k pe

rlin

dung

an li

ngku

ngan

hid

up d

an s

osia

l dal

am

man

ajem

en r

isik

o.

2,78

I.1.4

Ada

nya

pena

nggu

ngja

wab

, im

plem

enta

si d

an d

ivis

i khu

sus

untu

k m

endu

kung

SO

P ke

bija

kan

yang

men

gint

egra

sika

n as

pek

perl

indu

ngan

ling

kung

an h

idup

dan

so

sial

dal

am m

anaj

emen

ris

iko.

2,78

I.2A

dany

a pe

rtim

bang

an

terh

adap

kon

flik

atau

kla

im

dari

mas

yara

kat s

ekita

r ya

ng

terd

ampa

k da

lam

pe

mbe

rian

kre

dit

08,3

3I.2

.1Ti

dak

Ada

-

I.2.2

Ada

nya

SOP/

mek

anis

me

untu

k m

empe

rtim

bang

kan

pem

beri

an k

redi

t ter

kait

peng

adua

n da

n kl

aim

mas

yara

kat t

erda

mpa

k2,

78

I.2.3

Ada

nya

SOP/

mek

anis

me

dan

peni

laia

n te

rhad

ap p

ropo

sal y

ang

dim

iliki

ole

h de

bitu

r2,

78

I.2.4

Ada

nya

SOP/

mek

anis

me,

pen

ilaia

n da

n fie

ld a

sses

smen

t/ v

erifi

kasi

ter

kait

kebe

nara

n pr

opos

al2,

78

I.3A

dany

a pe

nera

pan

kons

ep

FPIC

dal

am a

sses

smen

t se

belu

m p

embe

rian

kre

dit

08,3

3I.3

.1Ti

dak

Ada

-I.3

.2A

dany

a ad

opsi

/pra

ktek

FPI

C da

n re

ncan

a pe

rusa

haan

ser

ta k

emun

gkin

an

dam

pakn

ya b

agi m

asya

raka

t2,

78

I.3.3

Ada

nya

adop

si/p

rakt

ek d

an s

umm

ary

repo

rt F

PIC

dala

m la

pora

n2,

78

I.3.4

Ada

nya

adop

si/p

rakt

ek, a

dops

i/pr

akte

k da

n fo

llow

up/

tinda

kan

(kre

dit d

itola

k,

ditu

nda,

dis

etuj

ui)

berd

asar

kan

lapo

ran

FPIC

2,78

II. P

enge

mba

nga

n S

ekto

r Ek

onom

i Pri

orit

as B

erke

lan

juta

n

Def

inis

i op

eras

ion

al :

Ban

k m

embe

rika

n

du

kun

gan

ber

up

a p

end

anaa

n s

ecar

a in

klu

sif d

alam

ke

giat

an u

sah

a ya

ng

berk

elan

juta

n u

ntu

k m

embe

rika

n

per

lin

du

nga

n

kaw

asan

hu

tan

25II

.1A

dany

a du

kung

an

pend

anaa

n se

cara

lang

sung

da

n in

klus

if u

ntuk

unt

uk

mem

beri

kan

perl

indu

ngan

ka

was

an (s

eper

ti pe

mbe

rian

bi

bit d

an p

enan

aman

)

12,5

0II

.1.1

Tida

k A

da-

II.1

.2A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R u

ntuk

men

dana

i keg

iata

n us

aha

yang

ber

kela

njut

an

untu

k m

embe

rika

n pe

rlin

dung

an K

awas

an6,

25

II.1

.3A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R d

an p

inja

man

luna

k (g

reen

fund

ing)

unt

uk m

enda

nai

kegi

atan

usa

ha y

ang

berk

elan

juta

n un

tuk

mem

beri

kan

perl

indu

ngan

kaw

asan

6,25

II.2

Ada

nya

alok

asi p

enda

naan

se

cara

tida

k la

ngsu

ng u

ntuk

pe

ngem

bang

an e

kono

mi

berb

asis

mas

yara

kat

dala

m

rang

ka m

ence

gah

keru

saka

n hu

tan

(sep

erti

kope

rasi

dan

ke

giat

an a

ltern

arif

inco

me)

12,5

0II

.2.1

Tida

k A

da-

II.2

.2A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R u

ntuk

pen

gem

bang

an e

kono

mi b

erba

sis

mas

yara

kat

untu

k m

ence

gah

keru

saka

n hu

tan

(sep

erti

kope

rasi

dan

keg

iata

n al

tern

arif

inco

me)

6,25

II.2

.3A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R d

an p

inja

man

luna

k (g

reen

fund

ing)

unt

uk

peng

emba

ngan

eko

nom

i ber

basi

s m

asya

raka

t unt

uk m

ence

gah

keru

saka

n hu

tan

(sep

erti

kope

rasi

dan

keg

iata

n al

tern

arif

inco

me)

6,25

III.

Tat

akel

ola

Lin

gku

nga

n S

osia

l dan

Pel

apor

an

Def

inis

i Op

eras

ion

al :

Ban

k m

emp

rakt

ikka

n

tata

kel

ola

lin

gku

nga

n

dan

sos

ial y

ang

baik

d

alam

ske

ma

pen

dan

an s

ekto

r La

nd

Bas

ed I

nd

ust

ry (

LBI)

25II

I.1A

dany

a in

form

asi

pend

anaa

nnya

unt

uk s

ekto

r La

nd B

ased

Indu

stry

(LB

I)

yang

tran

spar

an

05,0

0II

I.1.1

Tida

k A

da

-II

I.1.2

Ada

nya

info

rmas

i pen

dana

an u

ntuk

sek

tor

berb

asis

laha

n da

n hu

tan

yang

tida

k te

rpila

h1,

67

III.1

.3A

dany

a in

form

asi u

mum

dan

info

rmas

i ter

pila

h m

enge

nai b

esar

an n

ilai i

nves

tasi

(b

esar

an k

redi

t) u

ntuk

sek

tor

huta

n, ta

mba

ng d

an p

erke

buna

n se

cara

khu

sus.

1,

67

III.1

.4A

dany

a in

form

asi u

mum

, ter

pila

h be

rdas

arka

n se

ktor

dan

terp

ilah

deng

an n

ama

debi

tur

sert

a ni

lai i

nves

tasi

nya

1,87

III.2

Ada

nya

mek

anis

me

kom

plai

n te

rhad

ap d

ampa

k pe

ndan

aan/

inve

stas

i di

sekt

or L

BI

05,0

0II

I.2.1

Tida

k A

da-

III.2

.2A

dany

a m

ekan

ism

e pe

ngad

uan

khus

us m

enge

nai k

onfli

k/kl

aim

dar

i mas

yara

kat

seki

tar

yang

terd

ampa

k da

lam

pem

beri

an k

redi

t dan

hib

ah1,

67

III.2

.3A

dany

a m

ekan

ism

e da

n or

ang

yang

ditu

njuk

unt

uk m

enja

lank

an m

ekan

ism

e ko

mpl

ain

terh

adap

dam

pak

pend

anaa

n/in

vest

asi d

i sek

tor

LBI y

ang

tela

h di

siap

kan

1,67

III.2

.4A

dany

a m

ekan

ism

e, o

rang

yan

g di

tunj

uk d

an m

enin

dakl

anju

ti la

pora

n m

ekan

ism

e ko

mpl

ain

terh

adap

dam

pak

pend

anaa

n/in

vest

asi d

i sek

tor

LBI

1,67

III.3

Ada

nya

mek

anis

me

audi

t in

tern

al u

ntuk

mel

akuk

an

revi

ew r

enca

na p

enda

naan

di

sek

tor

LBI

05,0

0II

I.3.1

Tida

k A

da-

III.3

.2A

dany

a pe

nang

gung

jaw

ab p

elak

sana

mek

anis

me

audi

t int

erna

l unt

uk m

elak

ukan

re

view

ren

cana

pen

dana

an d

i sek

tor

LBI

1,67

III.3

.3A

dany

a pe

nang

gung

jaw

ab d

an im

plem

enta

si te

rkai

t SO

P m

ekan

ism

e au

dit

inte

rnal

unt

uk m

elak

ukan

rev

iew

ren

cana

pen

dana

an d

i sek

tor

LBI

1,67

III.3

.4A

dany

a pe

nang

gung

jaw

ab, i

mpl

eman

tasi

dan

div

isi k

husu

s un

tuk

men

duku

ng

SOP

mek

anis

me

audi

t int

erna

l unt

uk m

elak

ukan

rev

iew

ren

cana

pen

dana

an d

i se

ktor

LB

I

1,67

III.4

Ada

nya

peni

laia

n te

rhad

ap

lega

litas

deb

itur

dala

m

renc

ana

pend

anaa

n di

se

ktor

LB

I

05,0

0II

I.4.1

Tida

k A

da-

III.4

.2A

dany

a ke

giat

an c

heck

and

rev

iew

terh

adap

izin

usa

ha p

enda

naan

sek

tor

LBI

(hut

an, t

amba

ng, p

erke

buna

n)1,

67

III.4

.3A

dany

a ke

giat

an c

heck

and

rev

iew

dan

fie

ld a

sses

smen

t ter

hada

p lo

kasi

izin

us

aha

pend

anaa

n se

ktor

LB

I (hu

tan,

tam

bang

, per

kebu

nan)

1,67

III.4

.4A

dany

a ke

giat

an c

heck

and

rev

iew

, fie

ld a

sses

smen

t, da

n fo

llow

up

terh

adap

le

galit

as u

saha

pen

dana

an s

ekto

r LB

I (hu

tan,

tam

bang

, per

kebu

nan)

1,67

III.5

Ada

nya

peni

laia

n te

rhad

ap

kepa

tuha

n te

rhad

ap

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

terk

ait d

alam

re

ncan

a pe

ndan

aan

di

sekt

or L

BI

05,0

0II

I.5.1

Tida

k A

da-

III.5

.2A

dany

a la

pora

n da

ri p

ihak

yan

g be

rwen

ang

terh

adap

kep

atuh

an d

ebitu

r m

enge

nai p

erat

uran

per

unda

ng-u

ndan

gan

terk

ait s

ekto

r LB

I1,

67

III.5

.3A

dany

a la

pora

n da

n au

dit t

erha

dap

kepa

tuha

n de

bitu

r m

enge

nai p

erat

uran

pe

rund

ang-

unda

ngan

terk

ait s

ekto

r LB

I1,

67

IV. P

enin

gkat

an K

apas

itas

dan

Kem

itra

an K

olab

orat

if

Def

inis

i op

eras

ion

al :

Ban

k m

enge

mba

ngk

an

kap

asit

as S

DM

dan

te

knol

ogi i

nfo

rmas

i u

ntu

k m

end

uku

ng

tiga

pri

nsi

p d

i ata

s (P

enge

lola

an r

esik

o,

tata

kel

ola,

dan

P

enge

mba

nga

n s

ekto

r ek

onom

i pri

orit

as

berk

elan

juta

n)

25IV

.1A

dany

a di

visi

inte

rnal

unt

uk

men

ilai k

elay

akan

asp

ek

resi

ko li

ngku

ngan

sos

ial

06,2

5IV

.1.1

Tida

k ad

a-

IV.1

.2A

dany

a pe

latih

an k

husu

s un

tuk

men

ingk

atka

n SD

M in

tern

al te

ntan

g m

anaj

emen

ri

siko

ling

kung

an3,

13

IV.1

.3A

dany

a pe

latih

an d

an p

enug

asan

terk

ait d

enga

n pe

ning

kata

n SD

M in

tern

al u

ntuk

m

enila

i man

ajem

en r

isik

o lin

gkun

gan

dala

m p

embe

rian

kre

dit

3,13

IV.2

Ada

nya

peng

guna

an

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

m

ener

ima

kom

plai

n

06,2

5IV

.2.1

Tida

k A

da-

IV.2

.2A

dany

a m

edia

unt

uk m

ener

ima

com

plai

n da

ri m

asya

raka

t2,

08

IV.2

.3A

dany

a m

edia

dan

form

com

plai

n un

tuk

mas

yara

kat

2,08

IV.2

.4A

dany

a m

edia

, for

m c

ompl

ain

dan

tinda

klan

jut

peny

eles

aian

com

plai

n da

ri

mas

yara

kat

2,08

IV.3

Ada

nya

peng

guna

an

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

m

empu

blik

asik

an

Sust

aina

ble

Rep

ort d

an

Ann

ual R

erpo

rt s

ehub

unga

n de

ngan

Pen

gelo

laan

Res

iko,

Ta

ta K

elol

a da

n Pe

ngem

bang

an S

ekto

r Ek

onom

i Pri

orita

s B

erke

lanj

utan

06,2

5IV

.3.1

Tida

k A

da-

IV.3

.2A

dany

a la

pora

n da

n pu

blik

asi A

nnua

l Rep

ort s

ehub

unga

n de

ngan

Pen

gelo

laan

R

esik

o, T

ata

Kel

ola

dan

Peng

emba

ngan

Sek

tor

Ekon

omi P

rior

itas

Ber

kela

njut

an3,

13

IV.3

.3A

dany

a la

pora

n da

n pu

blik

asi a

nnua

l rep

ort d

an S

usta

inab

le R

epor

t seh

ubun

gan

deng

an P

enge

lola

an R

esik

o, T

ata

Kel

ola

dan

Peng

emba

ngan

Sek

tor

Ekon

omi

Prio

rita

s B

erke

lanj

utan

3,13

IV.4

Ada

nya

peng

guna

an

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

m

empu

blik

asik

an p

rofil

in

vest

asi y

ang

berh

ubun

gan

deng

an S

ekto

r Ek

onom

i Pr

iori

tas

Ber

kela

njut

an?

06,2

5IV

.4.1

Tida

k A

da-

IV.4

.2A

dany

a pe

nggu

naan

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

mem

publ

ikas

ikan

pro

fil in

vest

asi

yang

ber

hubu

ngan

den

gan

Sekt

or E

kono

mi P

rior

itas

Ber

kela

njut

an s

ecar

a um

um3,

13

IV.4

.3A

dany

a pe

nggu

naan

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

mem

publ

ikas

ikan

pro

fil in

vest

asi

yang

ber

hubu

ngan

den

gan

Sekt

or E

kono

mi P

rior

itas

Ber

kela

njut

an s

ecar

a kh

usus

men

gena

i sek

tor

LBI (

huta

n, ta

mba

ng, p

erke

buna

n)

3,13

Jum

lah

bob

ot (

%)

4746

Prin

sip%

Bobot

No

Ind

ikator%

Bobot

No

Sub In

dikator

%B

obot

I. Pen

gelolaan R

esiko

Defin

isi operasion

al : B

ank m

engin

tegrasi-kan

aspek

perlin

du

ngan

lingku

ngan

hid

up

dan

sosial dalam

m

anajem

enrisik

25I.1

Adanya aturan kebijakan


aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam

manajem

en risiko

08,33I.1.1

Tidak Ada

-I.1.2

Adanya penanggungjaw

ab/staff/pelaksana SOP/m

ekanisme kebijakan yang

mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam

m

anajemen risiko.

2,78

I.1.3A

danya penanggung jawab dan im


P/mekanism

e kebijakan yang m

engintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam

manajem

en risiko.

2,78

I.1.4A

danya penanggungjawab, im

plementasi dan divisi khusus untuk m

endukung SO

P kebijakan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan

sosial dalam m

anajemen risiko.

2,78

I.2A

danya pertimbangan

terhadap konflik atau klaim

dari masyarakat sekitar yang

terdampak dalam

pem

berian kredit

08,33I.2.1

Tidak Ada

-I.2.2

Adanya SO

P/mekanism

e untuk mem

pertimbangkan pem

berian kredit terkait pengaduan dan klaim

masyarakat terdam

pak2,78

I.2.3A

danya SOP/m

ekanisme dan penilaian terhadap proposal yang dim

iliki oleh debitur

2,78

I.2.4A

danya SOP/m

ekanisme, penilaian dan field assessm

ent/ verifikasi terkait kebenaran proposal

2,78

I.3A

danya penerapan konsep FPIC dalam

assessment

sebelum pem

berian kredit

08,33I.3.1

Tidak Ada

-I.3.2

Adanya adopsi/praktek FPIC dan rencana perusahaan serta kem

ungkinan dam

paknya bagi masyarakat

2,78

I.3.3A

danya adopsi/praktek dan summ

ary report FPIC dalam laporan

2,78

I.3.4A

danya adopsi/praktek, adopsi/praktek dan follow up/tindakan (kredit ditolak,

ditunda, disetujui) berdasarkan laporan FPIC2,78

II. Pen

gemban

gan Sektor Ekon

omi P

rioritas Berkelan

jutan

Defin

isi operasion

al : B

ank m

emberikan

d

uku

ngan

berup

a p

end

anaan

secara in

klusif d

alam

kegiatan u

saha yan

g berkelan

jutan

un

tuk

mem

berikan

perlin

du

ngan

kaw

asan h

utan

25II.1

Adanya dukungan

pendanaan secara langsung dan inklusif untuk untuk m

emberikan perlindungan

kawasan (seperti pem

berian bibit dan penanam

an)

12,50II.1.1

Tidak Ada

-II.1.2

Adanya alokasi dana CSR

untuk mendanai kegiatan usaha yang berkelanjutan

untuk mem

berikan perlindungan Kaw

asan6,25

II.1.3A


an lunak (green funding) untuk mendanai

kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk mem

berikan perlindungan kawasan

6,25

II.2A

danya alokasi pendanaan secara tidak langsung untuk pengem

bangan ekonomi

berbasis masyarakat dalam

rangka m


e)

12,50II.2.1

Tidak Ada

-

II.2.2A

danya alokasi dana CSR untuk pengem


asyarakat untuk m


e)

6,25

II.2.3A


an lunak (green funding) untuk pengem


asyarakat untuk mencegah kerusakan hutan

(seperti koperasi dan kegiatan alternarif income)

6,25

III. Tatakelola Lingku

ngan

Sosial dan

Pelap

oran

Defin

isi Op

erasional :

Ban

k mem

praktikkan

tata kelola lin

gkun

gan

dan

sosial yang baik

dalam

skema

pen

dan

an sektor Land

B

ased In

du

stry (LBI)

25III.1

Adanya inform

asi pendanaannya untuk sektor Land B

ased Industry (LBI)

yang transparan

05,00III.1.1

Tidak Ada

-III.1.2

Adanya inform

asi pendanaan untuk sektor berbasis lahan dan hutan yang tidak terpilah

1,67

III.1.3A

danya informasi um

um dan inform

asi terpilah mengenai besaran nilai investasi

(besaran kredit) untuk sektor hutan, tambang dan perkebunan secara khusus.

1,67

III.1.4A

danya informasi um

um, terpilah berdasarkan sektor dan terpilah dengan nam

a debitur serta nilai investasinya

1,87

III.2A

danya mekanism

e kom

plain terhadap dampak

pendanaan/investasi di sektor LB

I

05,00III.2.1

Tidak Ada

-

III.2.2A

danya mekanism

e pengaduan khusus mengenai konflik/klaim

dari masyarakat

sekitar yang terdampak dalam

pemberian kredit dan hibah

1,67

III.2.3A

danya mekanism

e dan orang yang ditunjuk untuk menjalankan m

ekanisme

komplain terhadap dam

pak pendanaan/investasi di sektor LBI yang telah

disiapkan

1,67

III.2.4A

danya mekanism

e, orang yang ditunjuk dan menindaklanjuti laporan

mekanism

e komplain terhadap dam

pak pendanaan/investasi di sektor LBI

1,67

III.3A

danya mekanism


elakukan review


I

05,00III.3.1

Tidak Ada

-

III.3.2A

danya penanggungjawab pelaksana m

ekanisme audit internal untuk m

elakukan review

rencana pendanaan di sektor LBI

1,67

III.3.3A

danya penanggungjawab dan im


P mekanism


elakukan review rencana pendanaan di sektor LB

I1,67

III.3.4A

danya penanggung jawab, im

plemantasi dan divisi khusus untuk m

endukung SO

P mekanism

e audit internal untuk melakukan review


I

1,67

III.4A

danya penilaian terhadap legalitas debitur dalam


I

05,00III.4.1

Tidak Ada

-

III.4.2A

danya kegiatan check and review terhadap izin usaha pendanaan sektor LB

I (hutan, tam


III.4.3A

danya kegiatan check and review dan field assessm

ent terhadap lokasi izin usaha pendanaan sektor LB

I (hutan, tambang, perkebunan)

1,67

III.4.4A

danya kegiatan check and review, field assessm

ent, dan follow up terhadap

legalitas usaha pendanaan sektor LBI (hutan, tam


III.5A

danya penilaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dalam


I

05,00III.5.1

Tidak Ada

-

III.5.2A

danya laporan dari pihak yang berwenang terhadap kepatuhan debitur

mengenai peraturan perundang-undangan terkait sektor LB

I1,67

III.5.3A

danya laporan dan audit terhadap kepatuhan debitur mengenai peraturan

perundang-undangan terkait sektor LBI

1,67

IV. Pen

ingkatan

Kap

asitas dan

Kem

itraan K

olaboratif

Defin

isi operasion

al : B

ank

men

gemban

gkan

kapasitas SD

M d

an

teknologi in

formasi

un

tuk m

end

uku

ng

tiga prin

sip d

i atas (P

engelolaan

resiko, tata kelola, d

an

Pen

gemban

gan sektor

ekonom

i prioritas

berkelanju

tan)

25IV.1

Adanya divisi internal untuk

menilai kelayakan aspek

resiko lingkungan sosial

06,25IV.1.1

Tidak ada-

IV.1.2A

danya pelatihan khusus untuk meningkatkan SD

M internal tentang m

anajemen

risiko lingkungan3,13

IV.1.3A

danya pelatihan dan penugasan terkait dengan peningkatan SDM

internal untuk m

enilai manajem

en risiko lingkungan dalam pem

berian kredit3,13

IV.2A


asi untuk m

enerima kom

plain

06,25IV.2.1

Tidak Ada

-

IV.2.2A

danya media untuk m

enerima com

plain dari masyarakat

2,08

IV.2.3A

danya media dan form

complain untuk m

asyarakat2,08

IV.2.4A

danya media, form

complain dan tindaklanjut penyelesaian com

plain dari m

asyarakat2,08

IV.3A


asi untuk m

empublikasikan

Sustainable Report dan

Annual R

erport sehubungan dengan Pengelolaan R

esiko, Tata K

elola dan Pengem

bangan Sektor Ekonom

i Prioritas B

erkelanjutan

06,25IV.3.1

Tidak Ada

-

IV.3.2A

danya laporan dan publikasi Annual R

eport sehubungan dengan Pengelolaan R

esiko, Tata Kelola dan Pengem

bangan Sektor Ekonomi Prioritas B

erkelanjutan3,13

IV.3.3A

danya laporan dan publikasi annual report dan Sustainable Report sehubungan

dengan Pengelolaan Resiko, Tata K

elola dan Pengembangan Sektor Ekonom

i Prioritas B

erkelanjutan

3,13

IV.4A


asi untuk m

empublikasikan profil

investasi yang berhubungan dengan Sektor Ekonom

i Prioritas B

erkelanjutan?

06,25IV.4.1

Tidak Ada

-

IV.4.2A




erkelanjutan secara umum

3,13

IV.4.3A




erkelanjutan secara khusus m

engenai sektor LBI (hutan, tam

bang, perkebunan)

3,13

Jum

lah bobot (%

)

Pri

nsi

p%

Bob

otN

oIn

dik

ator

%B

obot

No

Sub

Ind

ikat

or%

Bob

ot

I. P

enge

lola

an R

esik

o

Def

inis

i op

eras

ion

al :

Ban

k m

engi

nte

gras

i-ka

n a

spek

p

erli

nd

un

gan

lin

gku

nga

n h

idu

p d

an

sosi

al d

alam

m

anaj

emen

risi

k

25I.1

Ada

nya

atur

an k

ebija

kan

yang

men

gint

egra

sika

n as

pek

perl

indu

ngan

lin

gkun

gan

hidu

p da

n so

sial

da

lam

man

ajem

en r

isik

o

08,3

3I.1

.1Ti

dak

Ada

-

I.1.2

Ada

nya

pena

nggu

ngja

wab

/sta

ff/p

elak

sana

SO

P/m

ekan

ism

e ke

bija

kan

yang

m

engi

nteg

rasi

kan

aspe

k pe

rlin

dung

an li

ngku

ngan

hid

up d

an s

osia

l dal

am

man

ajem

en r

isik

o.

2,78

I.1.3

Ada

nya

pena

nggu

ng ja

wab

dan

impl

emen

tasi

terk

ait S

OP/

mek

anis

me

kebi

jaka

n ya

ng m

engi

nteg

rasi

kan

aspe

k pe

rlin

dung

an li

ngku

ngan

hid

up d

an s

osia

l dal

am

man

ajem

en r

isik

o.

2,78

I.1.4

Ada

nya

pena

nggu

ngja

wab

, im

plem

enta

si d

an d

ivis

i khu

sus

untu

k m

endu

kung

SO

P ke

bija

kan

yang

men

gint

egra

sika

n as

pek

perl

indu

ngan

ling

kung

an h

idup

dan

so

sial

dal

am m

anaj

emen

ris

iko.

2,78

I.2A

dany

a pe

rtim

bang

an

terh

adap

kon

flik

atau

kla

im

dari

mas

yara

kat s

ekita

r ya

ng

terd

ampa

k da

lam

pe

mbe

rian

kre

dit

08,3

3I.2

.1Ti

dak

Ada

-

I.2.2

Ada

nya

SOP/

mek

anis

me

untu

k m

empe

rtim

bang

kan

pem

beri

an k

redi

t ter

kait

peng

adua

n da

n kl

aim

mas

yara

kat t

erda

mpa

k2,

78

I.2.3

Ada

nya

SOP/

mek

anis

me

dan

peni

laia

n te

rhad

ap p

ropo

sal y

ang

dim

iliki

ole

h de

bitu

r2,

78

I.2.4

Ada

nya

SOP/

mek

anis

me,

pen

ilaia

n da

n fie

ld a

sses

smen

t/ v

erifi

kasi

ter

kait

kebe

nara

n pr

opos

al2,

78

I.3A

dany

a pe

nera

pan

kons

ep

FPIC

dal

am a

sses

smen

t se

belu

m p

embe

rian

kre

dit

08,3

3I.3

.1Ti

dak

Ada

-I.3

.2A

dany

a ad

opsi

/pra

ktek

FPI

C da

n re

ncan

a pe

rusa

haan

ser

ta k

emun

gkin

an

dam

pakn

ya b

agi m

asya

raka

t2,

78

I.3.3

Ada

nya

adop

si/p

rakt

ek d

an s

umm

ary

repo

rt F

PIC

dala

m la

pora

n2,

78

I.3.4

Ada

nya

adop

si/p

rakt

ek, a

dops

i/pr

akte

k da

n fo

llow

up/

tinda

kan

(kre

dit d

itola

k,

ditu

nda,

dis

etuj

ui)

berd

asar

kan

lapo

ran

FPIC

2,78

II. P

enge

mba

nga

n S

ekto

r Ek

onom

i Pri

orit

as B

erke

lan

juta

n

Def

inis

i op

eras

ion

al :

Ban

k m

embe

rika

n

du

kun

gan

ber

up

a p

end

anaa

n s

ecar

a in

klu

sif d

alam

ke

giat

an u

sah

a ya

ng

berk

elan

juta

n u

ntu

k m

embe

rika

n

per

lin

du

nga

n

kaw

asan

hu

tan

25II

.1A

dany

a du

kung

an

pend

anaa

n se

cara

lang

sung

da

n in

klus

if u

ntuk

unt

uk

mem

beri

kan

perl

indu

ngan

ka

was

an (s

eper

ti pe

mbe

rian

bi

bit d

an p

enan

aman

)

12,5

0II

.1.1

Tida

k A

da-

II.1

.2A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R u

ntuk

men

dana

i keg

iata

n us

aha

yang

ber

kela

njut

an

untu

k m

embe

rika

n pe

rlin

dung

an K

awas

an6,

25

II.1

.3A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R d

an p

inja

man

luna

k (g

reen

fund

ing)

unt

uk m

enda

nai

kegi

atan

usa

ha y

ang

berk

elan

juta

n un

tuk

mem

beri

kan

perl

indu

ngan

kaw

asan

6,25

II.2

Ada

nya

alok

asi p

enda

naan

se

cara

tida

k la

ngsu

ng u

ntuk

pe

ngem

bang

an e

kono

mi

berb

asis

mas

yara

kat

dala

m

rang

ka m

ence

gah

keru

saka

n hu

tan

(sep

erti

kope

rasi

dan

ke

giat

an a

ltern

arif

inco

me)

12,5

0II

.2.1

Tida

k A

da-

II.2

.2A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R u

ntuk

pen

gem

bang

an e

kono

mi b

erba

sis

mas

yara

kat

untu

k m

ence

gah

keru

saka

n hu

tan

(sep

erti

kope

rasi

dan

keg

iata

n al

tern

arif

inco

me)

6,25

II.2

.3A

dany

a al

okas

i dan

a CS

R d

an p

inja

man

luna

k (g

reen

fund

ing)

unt

uk

peng

emba

ngan

eko

nom

i ber

basi

s m

asya

raka

t unt

uk m

ence

gah

keru

saka

n hu

tan

(sep

erti

kope

rasi

dan

keg

iata

n al

tern

arif

inco

me)

6,25

III.

Tat

akel

ola

Lin

gku

nga

n S

osia

l dan

Pel

apor

an

Def

inis

i Op

eras

ion

al :

Ban

k m

emp

rakt

ikka

n

tata

kel

ola

lin

gku

nga

n

dan

sos

ial y

ang

baik

d

alam

ske

ma

pen

dan

an s

ekto

r La

nd

Bas

ed I

nd

ust

ry (

LBI)

25II

I.1A

dany

a in

form

asi

pend

anaa

nnya

unt

uk s

ekto

r La

nd B

ased

Indu

stry

(LB

I)

yang

tran

spar

an

05,0

0II

I.1.1

Tida

k A

da

-II

I.1.2

Ada

nya

info

rmas

i pen

dana

an u

ntuk

sek

tor

berb

asis

laha

n da

n hu

tan

yang

tida

k te

rpila

h1,

67

III.1

.3A

dany

a in

form

asi u

mum

dan

info

rmas

i ter

pila

h m

enge

nai b

esar

an n

ilai i

nves

tasi

(b

esar

an k

redi

t) u

ntuk

sek

tor

huta

n, ta

mba

ng d

an p

erke

buna

n se

cara

khu

sus.

1,

67

III.1

.4A

dany

a in

form

asi u

mum

, ter

pila

h be

rdas

arka

n se

ktor

dan

terp

ilah

deng

an n

ama

debi

tur

sert

a ni

lai i

nves

tasi

nya

1,87

III.2

Ada

nya

mek

anis

me

kom

plai

n te

rhad

ap d

ampa

k pe

ndan

aan/

inve

stas

i di

sekt

or L

BI

05,0

0II

I.2.1

Tida

k A

da-

III.2

.2A

dany

a m

ekan

ism

e pe

ngad

uan

khus

us m

enge

nai k

onfli

k/kl

aim

dar

i mas

yara

kat

seki

tar

yang

terd

ampa

k da

lam

pem

beri

an k

redi

t dan

hib

ah1,

67

III.2

.3A

dany

a m

ekan

ism

e da

n or

ang

yang

ditu

njuk

unt

uk m

enja

lank

an m

ekan

ism

e ko

mpl

ain

terh

adap

dam

pak

pend

anaa

n/in

vest

asi d

i sek

tor

LBI y

ang

tela

h di

siap

kan

1,67

III.2

.4A

dany

a m

ekan

ism

e, o

rang

yan

g di

tunj

uk d

an m

enin

dakl

anju

ti la

pora

n m

ekan

ism

e ko

mpl

ain

terh

adap

dam

pak

pend

anaa

n/in

vest

asi d

i sek

tor

LBI

1,67

III.3

Ada

nya

mek

anis

me

audi

t in

tern

al u

ntuk

mel

akuk

an

revi

ew r

enca

na p

enda

naan

di

sek

tor

LBI

05,0

0II

I.3.1

Tida

k A

da-

III.3

.2A

dany

a pe

nang

gung

jaw

ab p

elak

sana

mek

anis

me

audi

t int

erna

l unt

uk m

elak

ukan

re

view

ren

cana

pen

dana

an d

i sek

tor

LBI

1,67

III.3

.3A

dany

a pe

nang

gung

jaw

ab d

an im

plem

enta

si te

rkai

t SO

P m

ekan

ism

e au

dit

inte

rnal

unt

uk m

elak

ukan

rev

iew

ren

cana

pen

dana

an d

i sek

tor

LBI

1,67

III.3

.4A

dany

a pe

nang

gung

jaw

ab, i

mpl

eman

tasi

dan

div

isi k

husu

s un

tuk

men

duku

ng

SOP

mek

anis

me

audi

t int

erna

l unt

uk m

elak

ukan

rev

iew

ren

cana

pen

dana

an d

i se

ktor

LB

I

1,67

III.4

Ada

nya

peni

laia

n te

rhad

ap

lega

litas

deb

itur

dala

m

renc

ana

pend

anaa

n di

se

ktor

LB

I

05,0

0II

I.4.1

Tida

k A

da-

III.4

.2A

dany

a ke

giat

an c

heck

and

rev

iew

terh

adap

izin

usa

ha p

enda

naan

sek

tor

LBI

(hut

an, t

amba

ng, p

erke

buna

n)1,

67

III.4

.3A

dany

a ke

giat

an c

heck

and

rev

iew

dan

fie

ld a

sses

smen

t ter

hada

p lo

kasi

izin

us

aha

pend

anaa

n se

ktor

LB

I (hu

tan,

tam

bang

, per

kebu

nan)

1,67

III.4

.4A

dany

a ke

giat

an c

heck

and

rev

iew

, fie

ld a

sses

smen

t, da

n fo

llow

up

terh

adap

le

galit

as u

saha

pen

dana

an s

ekto

r LB

I (hu

tan,

tam

bang

, per

kebu

nan)

1,67

III.5

Ada

nya

peni

laia

n te

rhad

ap

kepa

tuha

n te

rhad

ap

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

terk

ait d

alam

re

ncan

a pe

ndan

aan

di

sekt

or L

BI

05,0

0II

I.5.1

Tida

k A

da-

III.5

.2A

dany

a la

pora

n da

ri p

ihak

yan

g be

rwen

ang

terh

adap

kep

atuh

an d

ebitu

r m

enge

nai p

erat

uran

per

unda

ng-u

ndan

gan

terk

ait s

ekto

r LB

I1,

67

III.5

.3A

dany

a la

pora

n da

n au

dit t

erha

dap

kepa

tuha

n de

bitu

r m

enge

nai p

erat

uran

pe

rund

ang-

unda

ngan

terk

ait s

ekto

r LB

I1,

67

IV. P

enin

gkat

an K

apas

itas

dan

Kem

itra

an K

olab

orat

if

Def

inis

i op

eras

ion

al :

Ban

k m

enge

mba

ngk

an

kap

asit

as S

DM

dan

te

knol

ogi i

nfo

rmas

i u

ntu

k m

end

uku

ng

tiga

pri

nsi

p d

i ata

s (P

enge

lola

an r

esik

o,

tata

kel

ola,

dan

P

enge

mba

nga

n s

ekto

r ek

onom

i pri

orit

as

berk

elan

juta

n)

25IV

.1A

dany

a di

visi

inte

rnal

unt

uk

men

ilai k

elay

akan

asp

ek

resi

ko li

ngku

ngan

sos

ial

06,2

5IV

.1.1

Tida

k ad

a-

IV.1

.2A

dany

a pe

latih

an k

husu

s un

tuk

men

ingk

atka

n SD

M in

tern

al te

ntan

g m

anaj

emen

ri

siko

ling

kung

an3,

13

IV.1

.3A

dany

a pe

latih

an d

an p

enug

asan

terk

ait d

enga

n pe

ning

kata

n SD

M in

tern

al u

ntuk

m

enila

i man

ajem

en r

isik

o lin

gkun

gan

dala

m p

embe

rian

kre

dit

3,13

IV.2

Ada

nya

peng

guna

an

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

m

ener

ima

kom

plai

n

06,2

5IV

.2.1

Tida

k A

da-

IV.2

.2A

dany

a m

edia

unt

uk m

ener

ima

com

plai

n da

ri m

asya

raka

t2,

08

IV.2

.3A

dany

a m

edia

dan

form

com

plai

n un

tuk

mas

yara

kat

2,08

IV.2

.4A

dany

a m

edia

, for

m c

ompl

ain

dan

tinda

klan

jut

peny

eles

aian

com

plai

n da

ri

mas

yara

kat

2,08

IV.3

Ada

nya

peng

guna

an

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

m

empu

blik

asik

an

Sust

aina

ble

Rep

ort d

an

Ann

ual R

erpo

rt s

ehub

unga

n de

ngan

Pen

gelo

laan

Res

iko,

Ta

ta K

elol

a da

n Pe

ngem

bang

an S

ekto

r Ek

onom

i Pri

orita

s B

erke

lanj

utan

06,2

5IV

.3.1

Tida

k A

da-

IV.3

.2A

dany

a la

pora

n da

n pu

blik

asi A

nnua

l Rep

ort s

ehub

unga

n de

ngan

Pen

gelo

laan

R

esik

o, T

ata

Kel

ola

dan

Peng

emba

ngan

Sek

tor

Ekon

omi P

rior

itas

Ber

kela

njut

an3,

13

IV.3

.3A

dany

a la

pora

n da

n pu

blik

asi a

nnua

l rep

ort d

an S

usta

inab

le R

epor

t seh

ubun

gan

deng

an P

enge

lola

an R

esik

o, T

ata

Kel

ola

dan

Peng

emba

ngan

Sek

tor

Ekon

omi

Prio

rita

s B

erke

lanj

utan

3,13

IV.4

Ada

nya

peng

guna

an

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

m

empu

blik

asik

an p

rofil

in

vest

asi y

ang

berh

ubun

gan

deng

an S

ekto

r Ek

onom

i Pr

iori

tas

Ber

kela

njut

an?

06,2

5IV

.4.1

Tida

k A

da-

IV.4

.2A

dany

a pe

nggu

naan

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

mem

publ

ikas

ikan

pro

fil in

vest

asi

yang

ber

hubu

ngan

den

gan

Sekt

or E

kono

mi P

rior

itas

Ber

kela

njut

an s

ecar

a um

um3,

13

IV.4

.3A

dany

a pe

nggu

naan

tekn

olog

i inf

orm

asi u

ntuk

mem

publ

ikas

ikan

pro

fil in

vest

asi

yang

ber

hubu

ngan

den

gan

Sekt

or E

kono

mi P

rior

itas

Ber

kela

njut

an s

ecar

a kh

usus

men

gena

i sek

tor

LBI (

huta

n, ta

mba

ng, p

erke

buna

n)

3,13

Jum

lah

bob

ot (

%)

48

Lampiran 2. Tabel Hasil Penilaian Indeks Investasi Hijau

INDEKS INVESTASI HIJAU - programsetapak.org · and informed consent (FPIC) dan memiliki divisi khusus untuk menilai resiko lingkungan dan sosial dalam membiayai sektor kehutanan,

Documents