IMPLEMENTASI SPM BIDANG KESEHATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN drg. Oscar Primadi, MPH Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
IMPLEMENTASI SPM BIDANG KESEHATAN
DALAM UPAYA
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
drg. Oscar Primadi, MPH
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Terdapat 6 urusan wajib pelayananan
dasar yang dilaksanakan berdasarkan
SPM, SPM menjadi perioritas baik
perencanaan maupun anggaran
Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang
jenis pelayanan, mutu pelayanan dan
penerima pelayanan dasar dan strategi
penerapannya
Secara teknis memuat tentang mekanisme
dan strategi penerapan SPM mulai dari
pengumpulan data, penghitungan
pemenuhan kebutuhan dasar,
perencanaan SPM dalam DOKREN, dan
pelaksanaan SPM, pelaporan dan evaluasi.
Secara teknis memuat tentang mekanisme
pemenuhan mutu pelayanan dasar pada
SPM bidang kesehatan
UU 23/2014
PASAL 12, PASAL 18 DAN
PASAL 298
PP 2/2018
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DASAR HUKUM
Permendagri 100/2018
PENERAPAN SPM
Permenkes 4/2019STANDAR TEKNIS PEMENUHAN
MUTU PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG KESEHATAN
PERMENKES NO 43 TH 2016
1. JENIS LAYANAN
DAN MUTU SPM :
12 Jenis layanan
mutu kab/Kota
2. MUATAN MATERI:
Berisi pentunjuk
teknis
PERMENKES NO 4 TH 2019
PERUBAHAN PERMENKES
1. JENIS LAYANAN DAN
MUTU :
• 2 Jenis Layanan dan
Mutu Propinsi
• 12 Jenis Layanan dan
Mutu Kab/Kota
2. MUATAN MATERI
• Standar Barang dan/atau
Jasa
• Standar SDM
• Petunjuk Teknis
JENIS LAYANAN SPM BIDANG KESEHATAN
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
1. Pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana
provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi
penduduk pada kondisi
kejadian luar biasa provinsi.
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes
melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan
gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga
tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi virus yang melemahkan
daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus),
Bersifat promotif dan preventif
MUTU PELAYANAN DASAR SETIAP JENIS PELAYANAN DASAR DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS, MEMUAT
1
2
3
Standar jumlah dan kualitas
barang dan/atau jasa
Standar jumlah dan kualitas
personel/sumber daya
manusia kesehatan
Petunjuk teknis atau tata
cara pemenuhan standar
1
2
3
PP 2 TAHUN 2018 TENTANG SPM
PERMENKES NO.4 TAHUN 2019
1. berpotensi bencana provinsi
2. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
3. ibu hamil
4. ibu bersalin
5. bayi baru lahir
6. balita
7. usia pendidikan dasar
8. usia produktif
9. usia lanjut
10. penderita hipertensi
11. penderita diabetes melitus
12. orang dengan gangguan jiwa berat
13. orang terduga tuberkulosis
14. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan
daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus)
PENERIMA PELAYANAN DASAR
UNTUK SETIAP JENIS PELAYANAN DASAR
a. Barang
b. Jumlah
c. Fungsi
Jenis Tenaga
Kesehatan
a. Pernyataan Standar
b.Pengertian
c. Mekanisme Pelayanan
d.Capaian Kinerja
e.Teknik Penghitungan
Pembiayaan
MUATAN MATERI PERMENKES SPM BIDANG KESEHATAN
Standar Jumlah dan
Kualitas Barang
dan/atau Jasa
Standar Jumlah dan
Kualitas Personil/Sumber
daya Manusia Kesehatan
Petunjuk Teknis atau
Tata Cara Pemenuhan
Standar
Mengingat SPM adalah
penyediaan kebutuhan
dasar secara minimal
bagi warga negara, maka
seluruh warga negara
penerima harus
memperolehnya
pelayanan minimal
bidang kesehatan
(100 %).
Dalam hal
ketersediaan layanan
tersebut belum
mencapai 100 %,
maka dalam evalusi
SPM dinyatakan
daerah tersebut
“belum memenuhi
capaian SPM”.
Dalam penganggaran
pemenuhan SPM
hendaknya tidak boleh
dibatasi oleh anggaran
(unconstrain budget).
Dengan demikian
penganggaran SPM harus
diprioritaskan terlebih
dahulu sebelum
memenuhi anggaran
lainnya.
PENERAPAN SPM
01 02 03
Perhitungan PembiayaanSPM Kesehatan
• Pengumpulan Data
• PerhitunganKebutuhanPemenuhan PelayananDasar
• Penyusunan RencanaPemenuhan PelayananDasar
• PelaksanaanPemenuhan PelayananDasarPermendagri
No.100/ 2018 (Psl 4) Penerapan SPM
•PerhitunganPembiayaanPelayanan Dasarpada SPM Kesehatanmemperhatikan: Sumber Pembiayaanagar tidak terjadiduplikasi Anggaran
Pasal 5/ PermenkesNo.4/2019
•Untukmempermudahpenghitunganpembiayaan SPM Bidang Kesehatandi daerahDiperlukan: SistemInformasi dalamperencanaanpelaksanaannya.Tools Costing
SPM Kesehatan
Mapping Pembiayaan “Agar tidak
ganda diperlukan integrasi kegiatan-kegiatan baik pada kegiatan SPM maupun kegiatan lainnya”
1. Merupakan Pelayanan Dasar Esensial Yang
Harus Diberikan Oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota
2. Melibatkan Lintas Sektor Dan Masyarakat/Swasta,
Untuk Mencapai Cakupan Maksimal
3. Cakupan Total (Univesal Coverage)
4. Menggunakan Sumber Daya Daerah Dan
Kebijakan Pemda
5. Pendekatan Keluarga Dan Germas
PENCAPAIAN SPM BIDANG
KESEHATAN
TAHAPAN PENERAPAN SPM
32 41
PENGUMPULAN
DATAPENGHITUNGAN
KEBUTUHAN
PEMENUHAN
PELAYANAN
DASAR
PENYUSUNAN
RENCANA
PEMENUHAN
PELAYANAN
DASAR
PELAKSANAAN
PEMENUHAN
PELAYANAN
DASAR
654
Membantu
peningkatan
kapasitas tenaga
kesehatan melalui
dana dekon
Meningkatkan
peran lintas
sektor
Koordinasi &
bimbingan:
rakerkesnas, binwil
terpadu, dll
Penyiapan
kebijakan/
pedoman
Mendukung
peningkatan sarana dan
prasarana melalui :
sarana fisik dan obat
melalui → dak fisik
operasional dilapangan
→ dak non fisik (bok)
Memenuhi kebutuhan
dokter spesialis dan
nakes dtpk (uu no. 23 th
2014)
PERAN PROVINSIPERMENDAGRI 100 TAHUN 2018BAB 3 PASAL 16
Menyusun rencana
aksi penerapan SPM
Menerima dan
menindaklanjuti
pengaduan masarakat
terkait penerapan SPM
Melakukan sosialisasi
penerapan SPM kepada
perwakilan masyarakat
sebagai penerima manfaat
Mengoordinasikan :
▪ Pendataan, pemuthakiran dan sinkronisasi terhadap
data secara periodik
▪ Integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran
▪ Perumusan strategi pembinaan teknis penerapan
SPM di Prov/Kab/Kota
▪ Pemantauan dan evaluasi SPM di daerah
Prov/Kab/kota
▪ Pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan
pemda Prov/Kab/kota
Melakukan koordinasi
dengan
kementerian/lembaga
pemerintah non
kementerian dalam
sosialisasi Standar Teknis
dan Penerapan SPM di
daerah Prov/Kab/Kota
Mengkonsolidasikan :
▪ Sumber pendanaan dalam pemenuhan anggaran
untuk penerapan SPM prov/Kab/Kota
▪ Laporan penerapan dan pencapaian SPM
Prov/Kab/Kota.
PERAN KAB/KOTAPERMENDAGRI 100 TAHUN 2018BAB 3 PASAL 18
Menyusun rencana aksi
penerapan SPM
Menerima dan
menindaklanjuti
pengaduan masarakat
terkait penerapan SPM
Melakukan sosialisasi
penerapan SPM kepada
perwakilan masyarakat
sebagai penerima
manfaat
Mengoordinasikan :
▪ Pendataan, pemuthakiran dan sinkronisasi
terhadap data secara periodik
▪ Integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran
▪ Perumusan strategi pembinaan teknis penerapan
SPM di Kab/Kota
▪ Pemantauan dan evaluasi SPM di daerah
Kab/kota
▪ Pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan
pemda Kab/kota
Melakukan koordinasi
dengan Perangkat
Daerah Pengampu SPM
Mengkonsolidasikan :
▪ Sumber pendanaan dalam pemenuhan anggaran
untuk penerapan SPM Kab/Kota
▪ Laporan penerapan dan pencapaian SPM
Kab/Kota.
STRATEGI PENCAPAIAN SPM DI DAERAH
SOSIALISASI DAN KOORDINASI
INTEGRASI DALAM DOKRENBANGDA
BIMBINGAN TEKNIS
MONITORING DAN EVALUASI
SPM
PENDIDIKAN
SPM
KESEHATAN
SPM
PEKERJAAN
UMUM
SPM
PERUMAHA
N RAKYAT
SPM
SOSIAL
SPM
TRANTIBUMLINMAS