PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG SPM KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Disampaikan Oleh: LILY LATUL, SE., MPA KASUBDIT SOSIAL DAN BUDAYA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Surabaya, 4 September 2018
30
Embed
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN …dinsos.jatimprov.go.id/Materi/Sosialisasi APBN 2019/MATERI SPM... · PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL BERDASARKAN PP
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENERAPAN STANDAR PELAYANANMINIMAL URUSAN SOSIAL
BERDASARKANPP NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG SPM
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
D i s a m p a i k a n O l e h :L I L Y L A T U L , S E . , M P A
K A S U B D I T S O S I A L D A N B U D A Y AD I T J E N B I N A P E M B A N G U N A N D A E R A H
K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
Surabaya, 4 September 2018
DASAR HUKUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
UUD 1945 Psl 5 Ayat (2)
“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untukmenjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”
UU No. 23 Tahun 2014 Psl 18 Ayat (3)
“Ketetapan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan PP”
PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Urusan berbasis ekosistemUrusan berbasis ekosistem
URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENURUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL
PENANGANAN WARGANEGARA MIGRAN KORBAN
TINDAK KEKESASAN
REHABILITASI SOSIAL
SERTIFIKASI & AKREDITASI
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah
PENANGANAN BENCANA
TAMAN MAKAM PAHLAWAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERLINDUNGAN DANJAMINAN SOSIAL
PP No 2/2018) tentang SPM
1. Ditetapkan Tanggal 4 Januari 20182. Diundangkan Tanggal 5 Januari 2018
KETENTUAN PENUTUP(Pasal 25 & 26 PP No 2/2018)
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkanpaling lama tanggal 1 Januari 2019
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEMATIKA PENGATURAN
PRINSIP(Pasal 2)
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
a. Kesesuaian kewenangan;b. Ketersediaan;c. Keterjangkauan;d. Kesinambungan;e. Keterukuran;f. Ketepatan Sasaran;
a. Kesesuaian kewenangan;b. Ketersediaan;c. Keterjangkauan;d. Kesinambungan;e. Keterukuran;f. Ketepatan Sasaran;
Pasal 3 Ayat 3 PP No 2 / 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
KETENTUAN UMUM (Pasal 1 PP 2/2018)
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan MutuPelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yangberhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhandasar Warga Negara
Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaanbarang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh olehsetiap Warga Negara secara minimal.
Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaanbarang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh olehsetiap Warga Negara secara minimal.
Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barangdan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimaldalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barangdan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimaldalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
1
2
3
4 SPM
Ketentuan ttg jenis dan mutu Yandas yangmerupakan Urusan Pemerintahan Wajibyang berhak diperoleh oleh setiap WNsecara minimal;Jenis Yandas adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang/jasa kebutuhandasar yang berhak diperoleh setiap WNsecara minimal;Mutu Yandas adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang/jasa serta pemenuhannyasecara minimal sesuai strandar teknis;Ditetapkan dan diterapkan berdasarkan
Ketentuan ttg jenis dan mutu Yandas yangmerupakan Urusan Pemerintahan Wajibyang berhak diperoleh oleh setiap WNsecara minimal;Jenis Yandas adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang/jasa kebutuhandasar yang berhak diperoleh setiap WNsecara minimal;Mutu Yandas adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang/jasa serta pemenuhannyasecara minimal sesuai strandar teknis;Ditetapkan dan diterapkan berdasarkan
SPM SOSIALKABUPATEN / KOTA (Pasal 10 Ayat 3 PP No 2 / 2018)
SPM SOSIALKABUPATEN / KOTA (Pasal 10 Ayat 3 PP No 2 / 2018)
PenetapanStandar Teknis
Ketentuan lebih lanjut mengenaistandar teknis di atur denganPeraturan Menteri yangmenyelenggarakan urusanpemerintahan wajib yg terkaitpelayananan dasar yang ditetapkansetelah dikoordinasikan dengankementerian yangmenyelenggarakan urusanpemerintahan dalam negeri dankementerian/lembaga pemerintahnonkementerian terkait.
Permensos No. 9Tahun 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Yang dilakukan Kemendagri1. SE Mendagri kepada Gubernur Nomor: 440/867/Bangda tanggal 13Februari 2018 perihal pelaksanaan SPM;2. SE Mendagri kepada Bupati dan Walikota Nomor: 440/868/Bangdatanggal 13 Februari 2018 perihal pelaksanaan SPM;3. Sosialisasi PP No. 2/2018 kepada seluruh OPD pengampu SPM, BiroPemerintahan dan Bappeda seluruh Indonesia.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Yang dilakukan K/LSosialisasi Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada SPMbidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI