IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MASYARAKAT (PDPM GERBANG UTAMA) DI KECAMATAN BAROS SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Oleh Ulfah Fadilah NIM. 6661120307 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2017
320
Embed
IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN …repository.fisip-untirta.ac.id/899/1/IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH... · Anis Fuad, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK
MASYARAKAT (PDPM GERBANG UTAMA) DI
KECAMATAN BAROS
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
Ulfah Fadilah
NIM. 6661120307
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2017
ABSTRAK
Ulfah Fadilah, 6661120307, 2017. Implementasi Program Daerah
Pemberdayaan Masyarakat dan Gerakan Pembangunan Masyarakat
(PDPM GERBANG UTAMA) di Kecamatan Baros
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, Gandung Ismanto, S.Sos., MM (Pembimbing 1)
dan Titi Stiawati S.Sos., M.Si (Pembimbing 2)
Kata Kunci : Implementasi, PDPM GERBANG UTAMA
Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Pembangunan Untuk
Masyarakat (PDPM GERBANG UTAMA) sesuai dengan Peraturan Bupati
Serang Nomor 7 tahun 2015 adalah program untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan bertujuan agar
tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.
Masalah yang muncul dalam program ini adalah kurangnya kesadaran dari
masyarakat dalam pengembalian dana Simpan Piinjam Perempuan (SPP),
kurangnya kemampuan masyarakat dalam hal pelaporan administrasi, Sumber
Daya Kurang memadai, Keterlambatan dalam pencairan dana, kegiatan sarana
prasarana yang kualitasnya kurang bagus. Penelitian ini menggunakan teori
dari Van Metter dan Van Horn dalam Leo agustino (2006 : 161) , yang
mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik tersebut adalah yang
terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen
pelaksana, Sikap atau kecenderungan (Dispotition) para pelaku, komunikasi
antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil
temuan lapangan penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PDPM
GERBANG UTAMA di kecamatan Baros sudah berjalan dengan baik
meskipun masih terdapat masalah yang menghambat dalam pelaksanaan
kebijakannya. Saran dari peneliti adalah Ketegasan dalam penerapan sanksi
program PDPM Gerbang Utama perlu dipatuhi dan ditegakan oleh semua
pihak mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten dan
Pemerintah desa harus bisa memaksimalkan anggaran yang disediakan oleh
pemerintah kabupaten.
ABSTRACT
Ulfah Fadilah, 6661120307, 2017. Implementasi Program Daerah
Pemberdayaan Masyarakat dan Gerakan Pembangunan Masyarakat
(PDPM GERBANG UTAMA) di Kecamatan Baros
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, Gandung Ismanto, S.Sos., MM (Pembimbing 1)
dan Titi Stiawati S.Sos., M.Si (Pembimbing 2)
keywords : Implementation, PDPM GERBANG UTAMA
The Region Program Society Empowerment Development Movement for
Society (PDPM GERBANG UTAMA) based on the Serang Regent’s Rule No
7 year 2015 is a program that aimed to accelerate proverty tackling that all
integrated and sustainable aimed to achieve the prosperous and independently
of the poor people in the villages. There are some problems on this program
such as less awareness from the villagers to return the loan fund, less the
capability of the villagers to report the administration system, less resources,
delayed about the fund liquefaction so the quality of the infrastructure was
bad. This research is using the theory from Van Metter and Van Horn in Leo
Agustino (2006 : 161), the influence of public policy implementation consist
of the dimension and purpose of the policy, recources, characteristic of the
implementor, implementoor’s attitude or tendency, the communication
between organizations, the economical’s surrounding, social and political
situation. The method used descriptive method with qualitative approach. The
result of research concluded that the implementation of PDPM GERBANG
UTAMA in Baros Subdistrict already good but there is some problem that
obstruct on the implementation’s phase. Researcher’s advice is all people from
district until regency area must apply the punishment regulation based on the
Judgement and the village’s government have to maximize the fund that have
been prepared by the regency’s government.
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat
dan inayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi
yang berjudul Implementasi Program Daerah Pembertdayaan Masyarakat dan
Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat (PDPM GERBANG UTAMA) di
Kabupaten Serang tanpa menemukan hambatan dan kesulitan yang berarti.
Dalam skripsi ini penulis berusaha menyampaikan beberapa hal mengenai
deskripsi beberapa permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian, landasan
teori, dan metode penelitian yang tertuang dalam proposal skripsi ini. Ucapan
terimakasih juga peneliti sampaikan kepada pihak yang telah memberikan arahan,
bimbingan, pelajaran, serta motivasi dan dukungan dalam upaya penyusunan
proposal skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. DR. Agus Sjafari S.Sos M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
ii
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
7. Gandung Ismanto, S.Sos., MM selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang
selalu membimbing, memberikan ilmunya, memotivasi penulis serta
membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
Terimakasih atas ilmu dan bantuannya.
8. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang
selalu membimbing, memberikan ilmunya, serta memotivasi penulis
dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan
bantuannya.
9. Anis Fuad, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah
membimbing penulis dari awal hingga akhir.
10. Semua Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali
penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) Kabupaten Serang yang telah memberikan data dan informasi
kepada peneliti.
12. Pelaksana Program PDPM GERBANG UTAMA yang telah memberikan
data dan informasi kepada peneliti.
iii
13. Kedua orang tua yang selalu membimbing dan mengantarkan anaknya
sampai ke dalam tahap perguruan tinggi. Terimakasih banyak Mamah dan
Bapak. Dan kaka-kakaku Te wiwi, A eko, Bang Nurli.
14. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung yaitu Ngebet lulus, Scima,
Angels, dan sahabat yang sering menemani saat penelitian yaitu Glen,
Rahma, Andam, adiku Lita dan teman-teman seperjuangan Administrasi
Negara angkatan 2012. Semoga kami semua dapat berjuang dan sukses
bersama.
Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh
karena itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat
membangun. Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam
proposal skripsi ini terjadi kesalahpahaman yang kurang berkenan selama penulis
melakukan penelitian. Terimakasih.
Serang, Juni 2017
Ulfah Fadilah
iv
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL .............................................................................................. vii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ viii
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1
1.2 Identifikasi Masalah ...................................................................................... 19
1.3 Batasan Masalah ....................................................................................... 19
1.4 Rumusan Masalah ..................................................................................... 19
1.5 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 19
Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari PDPM
GERBANG UTAMA dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan
mendayagunakan pembangunan sumberdaya lokal sudah baik. Masyarakat Baros
ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa nya dan tidak membayar tenaga
ahli bangunan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan. Hal ini juga
diungkapkan oleh (I2-1) yakni sebagai berikut :
“memang dalam program ini mengutamakan sumberdaya yang ada di
Kecamatan Tersebut baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya materil,
namun karena implementor harus memiliki keahlian atau harus yang
berkompeten jadi di kecamatan baros memiliki implementor diluar daerah baros.
Untuk sumberdaya materil diutamakan dari baros, namun apabila masih
kekurangan mau tidak mau harus membeli diluar. (Wawancara : Selasa, 15
November 2016, 09.22 WIB Kantor Fasilitator Kabupaten Serang)
Dari pendapat diatas bahwa PDPM GERBANG UTAMA mengutamakan
sumberdaya yang ada di daerah lokal baik sumberdaya manusia, maupun
sumberdaya alam (material). Namun pada kenyataannya fasilitator kecamatan
bukan dari daerah Baros karena memang harus memiliki keahlian khusus. Dan
untuk sumberdaya material nya pun apabila tidak ada di daerah lokal mau tidak
120
mau harus membeli dari luar daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh (I1-2) sebagai
berikut :
“Dalam pengelolaan pembangunan semua masyarakat di Kecamatan
Baros terlibat, paling hanya tenaga ahli seperti fasilitator teknik dan fasilitator
kegiatan yang tidak berasal dari daerah Baros. Dari sumberdaya alamnya pun
sebagian memakai bahan material yang ada di Baros, namun pasti ada
kekurangan. Oleh karena itu membeli dari luar.” (Wawancara : Senin, 12
Oktober 2016, 01. 35 WIB Kantor Kecamatan Baros Kabupaten Serang).
Pendapat diatas juga mengungkapkan bahwa terdapat implementor dari
Baros yang bukan berasal dari Baros yaitu fasilitator Teknik dan Fasilitator
Kegiatannya. Dan untuk materialnya pun diutamakan mengambil dari daerah
lokal, tapi karena material tidak lengkap yang ada di Daerah lokal jadi membeli
dari luar Baros. Namun untuk yang melakukan pembangunan semua masyarakat
dari daerah Barosnya yang terlibat. Sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat
Baros nya sendiri (I3-1) yakni sebagai berikut :
“kami masyarakat ikut aktif terlibat dalam pembangunan, tidak membayar
tenaga kerja, disini seluruh masyarakat yang menjadi tenaga kerja nya.”
(Wawancara : Rabu, 5 Oktober 2016, 03.45 WIB Rumah Tokoh Masyarakat).
Pendapat diatas juga menjelaskan bahwa dalam pembangunan ini tidak
membayar tenaga kerja bangunan, pembangunan ini semua masyarakat lokal yang
berpartisipasi menjadi tenaga kerja.
Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan
Umum PDPM GERBANG UTAMA dalam mendorong kemandirian dalam
pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Di Baros ini belum
optimal pencapaian tujuan Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif
dengan mendayagunakan sumber daya lokal nya. Hal ini dapat dilihat dalam
121
wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan-informan yaitu sumberdaya
manusia untuk tenaga kerja dalam pembangunan memang dai daerah Baros nya
sendiri namun untuk sumberdaya manusia sebagai implementor berasal dari luar
daerah Baros. Dan untuk sumberdaya alamnya pun (material) tidak sepenuhnya
berasal dari Daerah Baros karena memang di Baros nya pun tidak lengkap semua
material ada.
4.5.3 Karakteristik agen pelaksana
Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang
tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks
kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana
yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang
demokratis dan persuasif.
Dalam Peraturan Bupati Serang ini terkait PDPM GERBANG UTAMA di
Kecamatan Baros ini, setiap implementor memiliki karakteristik yang berbeda,
namun para implementor sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini
sesuai dengan yang diungkapkan oleh (I2-1) yaitu sebagai berikut :
“Di kecamatan Baros ini karakteristiknya pelaksana programnya sudah
cukup baik dan bisa dilihat dari latarbelakang pendidikannya dan sudah sesuai
dengan bidangnya masing”. (Wawancara : Selasa, 15 November 2016, 09.22
WIB Kantor Fasilitator Kabupaten Serang).
Pendapat diatas mengungkapkan bahwa pelaksana program sudah
melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat dilihat dari latar belakang
pendidikan para implementor. Hal ini juga diungkapkan oleh (I2-4) yakni sebagai
berikut :
122
”kalau untuk pelaksana program disini saya rasa bisa dikatakan baik hal
ini dapat dilihat dari latarbelakang pendidikannya, meskipun keilmuannya tidak
sesuai dengan bidangnya, namun dibekali ilmu melalui pelatihan-pelatihan agar
jadi pelaksana kebijakan yang mempunya kinerja yang baik.” (Wawancara :
Kamis, 29 September 2016, 12.14 WIB Rumah Kediaman Bapak KPMD).
Pendapat diatas juga mengatakan bahwa implementor PDPM GERBANG
UTAMA kecamatan Baros sudah dikatakan baik. Meskipun keilmuannya ada
yang tidak sesuai dengan bidangnya namun terdapat pelatihan-pelatihan untuk
pelaksana kebijakan agar mampu melaksanakan tugas dengan baik.
Hal ini juga diperkuat oleh ungkapan dari (I2-3) yakni sebagai berikut :
“Pelaksana program bisa dikatakan baik dari segi disiplin dan
kepatuhannya terhadap prosedur yang ada. Dan memang disesuaikan dengan
bidangnya dan telah banyak pengalaman. (Wawancara : Senin, 12 Oktober 2016,
08.40 WIB Kantor UPK Kecamatan Baros).
Berdasarkan pendapat (I2-3) bahwa pelaksana Program sudah melaksanakan
tugasnya dengan baik sesuai topoksinya masing-masing. Pelaksana program sudah
baik dari segi kedisiplinan dan kepatuhannya terhadap prosedur. Kemudian
sebagian para implementor memang sudah memiliki banyak pengalaman dalam
program pemberdayaan.
Berbeda hal nya yang disampaikan oleh informan yang lainnya, bahwa
setiap stakeholder pasti memiliki paradigma yang berbeda-beda terkait kegiatan
pembangunan PDPM GERBANG UTAMA. Dalam kegiatan pembangunan masih
ada stakeholder yang mengutamakan pemberian dana kepada orang-orang
terdekat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh (I1-2) yakni sebagai berikut :
“Tentu ada perbedaan pendapat, keinginan dari setiap stakeholder.
Kemudian dari segi kemampuan dan pengetahuannya pun berbeda karena
dilatarbelakangi dari kultur dan pendidikan yang berbeda. Dari pandangan
saya, karena masih ada stakeholder yang mengutamakan pemberian dana
program ini kepada orang-orang terdekat. Jadi keluarga atau orang-orang
123
terdekat yang mendapatkan bantuan program terlebih dahulu. (Wawancara :
Senin, 12 Oktober 2016, 01. 35 WIB Kantor Kecamatan Baros Kabupaten
Serang).
Pendapat diatas menjelaskan bahwa setiap stakeholder pasti terdapat
perbedaan pendapat. Kemudian dari segi kemampuan dan pengetahuannya pun
berbeda karena dilatarbelakangi kultur dan pendidikan yang berbeda.
Berdasarkan informan masih ada stakeholder yang mengutamakan pemberian
dana program untuk orang-orang terdekat. karakteristik setiap orang
(implementor) pasti memiliki perbedaan karena sifat dan karakter setiap orang
berbeda jadi kadang terdapat selisih paham antara sesama stakeholder dalam
setiap pembangunan.
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan semua informan
karakteristik agen pelaksana kebijakan PDPM GERBANG UTAMA
kecamatan Baros sudah dikatakan baik hal ini dapat dilihat dari latar belakang
pendidikan setiap implementor. Meskipun keilmuannya ada yang tidak sesuai
dengan bidangnya namun terdapat pelatihan-pelatihan untuk pelaksana
kebijakan agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Para pelaksana
program juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Masih ada
stakeholder yang mementingkan diri sendiri, keluarga dan orang-orang terdekat
dalam hal pemberian dana PDPM GERBANG UTAMA.
Pelaksanaan PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini dapat dikatakan baik
dan sudah sudah sesuai dengan prosedur yang ada, tentunya mengacu pada
Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA.
Hal ini diungkapkan oleh (I2-2) yakni sebagai berikut :
124
“Sesuai, karena tidak mungkin menyalahi peraturan yang sudah
ditentukan. Pelaksanaan teknis para impelementor harus sesuai dengan
perbup. Kalau menyalahi aturan ya ada sanksi nya.” (Wawancara : Kamis, 29
September 2016, 04.35 WIB Rumah Bapak Latif).
Pendapat diatas mengungkapkan bahwa pelaksana kebijakan sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG
UTAMA. Karena apabila menyalahi aturan PERBUP akan mendapatkan
sanksi. Hal ini juga ungkapan dari (I1-1) yaitu :
“Tentunya harus sesuai, para pelaksana kebijakan atau para impelementor melaksanakan tugasnya memang mengacu pada Peraturan Bupati tersebut. Karena memang sebelumnya sudah diberikan pemahaman mengenai Perbup ini.” (Wawancara : Senin, 03 oktober 11.20 WIB Kantor BKBPMP Kabupaten Serang).
Pendapat diatas menjelaskan bahwa dalam setiap pelaksanaan kebijakan
para implementor harus mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015
tentang PDPM GERBANG UTAMA. Dan sebelumnya sudah diberikan
pemahaman tentang PERBUP tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan para informan-informan diatas dapat
disimpulkan bahwa pelaksaan kebijakan PDPM GERBANG UTAMA sudah
sesuai dengan prosedur yang ada yaitu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor
7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA. Dalam hal ini implementor
tidak boleh menyalahi atau melanggar PERBUP dalam pelaksanaan kebijakan
tersebut.
4.5.4 Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para Implementor
1. Pengangkatan birokrasi
Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan akan menimbulkan
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil
125
yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan oleh pejabat-pejabat tinggi.
Karena itu pemilihan atau pengangkatan pelaksana kebijakan haruslah orang-
orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih dalam hal
pelaksanaan kebijakan, memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah
ditetapkan, lebih khususnya lagi pada kepentingan masyarakat. Jadi dalam
pemilihan atau pengangkatan pelaksana kebijakan itu harus melalui seleksi
yang jelas agar kebijakan yang akan dijalankan berjalan dengan baik. Dalam
PDPM GERBANG UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang ini
pengangkatan atau pemilihan pelaksanaan kebijakannya sudah cukup baik
dikarenakan melalui tahap musyawarah dan dipilih berdasarkan kemampuan
dan pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh (I2-1) yakni
sebagai berikut :
“Dalam pengangkatan pelaksana kebijakan di PDPM GERBANG UTAMA
ini sebenarnya kebanyakan orang-orang yang sudah berpengalaman di
program sebelumnya yaitu PNPM Mandiri Pedesaan, adapaun cara
pengangkatan atau pemilihan nya dengan cara musyawarah dan ditunjuk
langsung dengan melihat kemampuan yang dimiliki sesuai dengan bidangnya.”
(Wawancara : Selasa, 15 November 2016, 09.22 WIB Kantor Faislitator
Kabupaten Serang).
Pendapat diatas menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan PDPM
GERBANG UTAMA memang kebanyakan adalah orang-orang yang
berpengalaman dalam program sebelumnya yang sama dalam hal
pemberdayaan masyarakat yaitu PNPM Mandiri Pedesaan. Adapun dalam
pengangkatan atau pemilihan personil pelaksana kebijakan adalah melalui
musyawarah desa dan ditunjuk langsung dengan melihat kemampuan yang
dimiliki sesuai dengan bidangnya. Hal ini juga diungkapkan oleh (I1-1) yaitu :
126
“Pelaksana program dipilih berdasarkan hasil keputusan masyarakat dan
memang hasil pertimbangan dan dilihat dari segi pengetahuan dan
kemampuannya tidak asal memilih.” (Wawancara : Senin, 03 oktober 11.20
WIB kantor BKBPMP Kabupaten Serang).
Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa pelaksana program
dipilih berdasarkan hasil keputusan masyarrakat melalui musywarah desa yang
dilihat dari hasil pertimbangan dan dilihat berdasarkan pengetahuan dan
kemampuannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (I2-5) yakni sebagai berikut:
“Kalau dari perangkat desa dipilih berdasarkan hasil keputusan
masyarakat di musyawarah desa. Dan kalau untuk fasilitator kabupaten itu
penunjukan langsung dari pemerintah Kabupaten dan tentunya sudah
dipertimbangkan berdasarkan kemampuan di bidangnya. Termasuk saya juga
ditunjuk langsung oleh pemerintah Kabupaten untuk menjadi fasilitator di
Kecamatan Baros.” (Wawancara : Kamis, 29 September 2016, 04.35 WIB
Rumah Bapak Latif).
Berdasarkan pernyataan informan diatas menyatakan bahwa untuk
perangkat desa dipilih berdasarkan hasil keputusan masyarakat di musyawarah
Desa. Tetapi ada juga pelaksana kebijakan yang diangkat dengan sistem
penunjukan langsung yang dipilih berdasarkan dilihat dari pengetahuan dan
kemampuannya. Hal ini juga diungkapkan oleh (I2-4) yakni sebagai berikut :
“Kalau untuk pemilihan pelaksana kebijakan perangkat desa dipilih pada saat
musyawarah desa.” (Wawancara : Kamis, 29 September 2016, 12.14 WIB
Rumah KPMD). Hal demikian juga disampaikan oleh (I2-3) yakni sebagai
berikut: “kalau saya dipilih pada saat musyawarah desa dan pelaksana
kebijakan yang lain pun dipilih pada saat musyawarah desa. Dan tentunya
dilihat dari pengetahuan dan kemampuannya.” (Wawancara: Senin, 12
Oktober 2016, 08.40 WIB Kantor UPK Kecamatan Baros Kabupaten Serang).
127
Berdasarkan pendapat kedua informan diatas dapat diketahui bahwa
pemilihan atau pengangkatan pelaksana kebijakan dipilih berdasarkan hasil dari
musyawarah Desa.
Berdasarkan wawancara dengan semua informan penelitian dapat
disimpulkan mengenai pengangkatan birokrat dalam PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang untuk perangkat Desa melalui
musyawarah Desa dan ada juga dengan penunjukan langsung yang dilihat dari
pengetahuan dan kemampuannya.
2. Partisipatif
Dalam pelaksanaannya, implementor harus mengetahui betul tentang
esensi yang terkandung dalam suatu kebijakan dengan memahami isi
kebijakannya sehingga para implementor dapat berpartisipasi sepenuhnya
dalam menjalankan kebijakannya, sehingga pelaksanaan kebijakan bisa
dipastikan berhasil dan tanpa mengalami kendala. Selain dari implementor,
partisipasi juga harusnya datang dari warga sekitar yang membantu dalam
pelaksanaannya. Seperti halnya dalam pembuatan kebijakan PDPM
GERBANG UTAMA seperti yang disampaikan oleh (I1-2) yaitu :
“sistematikanya bottom up yaitu sistematika usulan dari masyarakat.
Karena program ini melibatkan masyarakat dari proses perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan evaluasi.” (Wawancara : Senin, 12 Oktober 2016,
01. 35 WIB Kantor Kecamatan Baros Kabupaten Serang).
Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa pembuatan kebijakan
merupakan usulan dari masyarakat, program ini memiliki system bottom up
yang melibatkan masyarakat sebagai penerima program terlibat dalam proses
128
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Hal demikian juga
diungkapkan oleh (I1-3) yaitu : “Dari pendapat masyarakat, masyarakat yang
terlibat, yang berpendapat dan melaksanakan kegiatan juga.” (Wawancara :
kamis, 8 Oktober 2016, 09.50 WIB Kantor Kelurahan Curug Agung).
Pendapat diatas menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan PDPM
GERBANG UTAMA merupakan hasil dari pendapat masyarakat dan
masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal demikian juga
diungkapkan oleh (I2-1) yaitusebagai berikut :
“sistematika dari kebijakan program ini adalah bottom up planning,
maksudnya adalah kebijakan dari bawah keatas. Program ini mekanismenya
untuk usulan-usulan. Masyarakat dipersilahkan berpartisipasi langsung untuk
mengemukakan usulan-usulannya dalam musyawarah yang kemudian
dimusyawarahkan dampak dan tujuannya.” (Wawancara : Selasa, 15
November 2016, 09.22 WIB Kantor fasilitator Kabupaten Serang).
Hal serupa juga diungkapkan oleh (I1-4) yaitu : “pola di program ini yaitu
pola yang melibatkan masyarakat.” (Wawancara : Jumat, 30 september 01.50
WIB Kantor Kelurahan Baros Kecamatan Baros).
Pendapat kedua informan diatas menjelaskan bahwa sistematika kebijakan
PDPM GERBANG UTAMA ini adalah kebijakan dari bawah keatas.
Mekanismenya adalah usulan-usulan dari masyarakat. Masyarakat dilibatkan
dari mulai proses perencanaan yang membebaskan masyarakat untuk
mengemukakan pendapat atau usulannya mengenai apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat yang kemudian akan dimusyawarahkan mengenai
dampak dan tujuannya.
Berdasarkan wawancara dengan semua informan dapat disimpulkan
mekanisme kebijakan PDPM GERBANG UTAMA di Kecamatan Baros
129
Kabupaten Serang ini memiliki pola dari bawah ke atas. Maksudnya disini
adalah yang menajadi objek dalam kebijakan ini adalah masyarakat. Jadi
masyarakat dilibatkan dari mulai proses perencananaan, pelaksanaan,
pelestarian pembangunan dan sampai dengan evaluasi melibatkan perwakilan
dari masyarakat.
4.5.5 Komunikasi antar organisasi
Komunikasi yang baik akan mendapatkan suatu impelemntasi yang baik
pula. Komunikasi diperlukan agar para pelaksana kebijakan akan semakin
konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam
masyarakat. pelaksanaan kebijakan publik bisa berjalan dengan baik jika di
dalamnya terdapat kegiatan komunikasi yang lancar. Menurut Van Metter dan
Van Horn (dalam agustino 2012) kebijakan publik bisa berjalan dengan baik
dan efektif jika implementor bisa memahami standard dan tujuan dari
kebijakannya. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada
para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standard dan tujuan harus
konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Disamping itu
koordinasi juga merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi
kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang
terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil,
demikian sebaliknya.
Komunikasi antara para pelaksana kebijakan dengan masyarakat sudah
berjalan dengan baik. Karena dengan adanya komunikasi yang baik maka
130
pelaksana kebijakan akan paham apa yang harus mereka lakukan. Hal ini sesuai
dengan yang diungkapkan oleh (I1-2) yaitu :
“koordinasi nya baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat
desa. Koordinasi dilakukan oleh semua pelaksana kebijakan sesuai dengan
tupoksinya masing-masing. Koordinasi dilakukan ketika memang ada masalah
yang perlu diselesaikan, namun koordinasi rutin dilaksanakan pada saat
h. Apakah yang menjadi Faktor penghambat kebijakan?
Dalam program ini kan ada dana SPP, yang menjadi penghambatnya adalah
masyarakat yang kurang sadar dalam pengembaliannya.
i. Apakah strategi yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menghadapi hambatan
program tersebut?
Memberikan sanksi kepada kelompok SPP yang mengalami kemacetan dalam
pengembalian dengan tidak memberikan lagi dana nya.
2. Sumber Daya
a. Apakah Jumlah sumber daya manusia dari para implementor sudah sesuai dengan
tupoksinya?
Sudah sesuai, para implementor bekerja bekerja sesuai dengan tupoksinya dan memang
sudah ditempatkan di bidang nya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Hanya
saja di kecamatan baros terkadang ada pelaksana kebijakan yang mengundurkan diri
sebelum masa kerja nya habis.
b. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan Program (organisasi formal dan organisasi
informal)?
Semua terlibat baik dari masyarakat maupun pelaksana programnya, pelaksana
programnya pun diambil dari daerahnya sendiri karena mereka yang mengetahui apa
yang menjadi kebutuhan didaerahnya. Kalau organisasi formal saja yang menjalankan
program yang sudah disepakati dari hasil musyawarah desa.
c. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan terhadap pendamping maupun operator
PDPM GERBANG UTAMA?
Para pendamping kami berikan gaji sesuai dengan tugasnya, karena setiap pekerjaan
yang dilakukan harus ada imbalan agar kerjanya juga semangat.
d. Apakah Latar belakang pendidikan para implementor?
Kalau untuk tingkat pendidikan alhamdulilah dalam program ini sebagian lulusan
sarjana sebagian lagi lulusan sma, walaupun lulusannya tidak sesuai dengan
keilmuannya, namun ada pembinaan terhadap para pelaksana program, sehingga tidak
kesulitan dalam menjalankan program
e. Bagaimana kemampuan kinerja para implementor?
Kualitas para implementor sudah cukup baik, karena memang sudah dibekali ilmu
terkait pemahaman dalam menjalankan program PDPM GERBANG UTAMA ini.
f. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
Kami yang terus menerus mengajak masyarakat agar terlibat langsung baik dalam
pelaksanaan pembangunan maupun perencanaannya. Karena dalam program ini
masyarakat daerahnya sendiri yang melakukan pembangunan.
g. Bagaimana pemerintah mencukupi fasilitas (sarana/prasraana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut?
Tentunya kami sudah menyediakan fasilitas yang menjadi kebutuhan para pelaksana
program untuk menjalankan program dengan baik.
h. Bagaimana kecukupan waktu dalam menjalankan program?
Sudah cukup dan sudah dipikirkan waktu yang ditentukan untuk menjalankan program
i. Bagaimana pencapaian tugas dengan sumber daya yang tersedia?
Pelaksana program dalam menjalankan tugas sudah bagus berkualitas dan baik namun
harus terus belajar dan berlatih agar dapat menjalankan program lebih baik lagi.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Bagaimana karakteristik Stake holder (pelaksana program) dalam PDPM GERBANG
UTAMA?
Karakteristik stakeholder sudah cukup baik dan mampu menjalankan tugasnya sesuai
dengan prosedur.
b. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini?
Sejauh ini program terlaksana dengan baik dan lancar, semua berjalan sesuai dengan
PTO.
c. Apakah pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh para implementator sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA
tersebut?
Tentunya harus sesuai, para pelaksana kebijakan atau para impelementor
melaksanakan tugasnya memang mengacu pada Peraturan Bupati tersebut. Karena
memang sebelumnya sudah diberikan pemahaman mengenai Perbup ini.
4. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
a. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
Pelaksana program dipilih berdasarkan hasil keputusan masyarakat dan memang hasil
pertimbangan dan dilihat dari segi pengetahuan dan kemampuannya tidak asal memilih
b. Bagaimana sistematika pembuatan kebijakan pembinaan ini ? pola apa yang digunakan
? pola top down atau bottom up ?
Pola yang digunakan adalah bottom up, biasanya setiap kebijakan dibuat pola top down
yaitu dari atas kebawah. Namun dalam program ini menggunakan pola bottom up yaitu
dari bawah keatas, karena masyarakat yang mengetahui kebutuhannya jadi masyarakat
dilibatkan dari proses perencanaan sampai evaluasinya.
5. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
a. Bagaimana bentuk kordinasi yang terjalin antara pihak – pihak yang terlibat dalam
proses implementasi, siapa saja yang melakukan kordinasi, dan kapan kordinasi
dilakukan?
Koordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik. Baik koordinasi antar stakeholder
maupun koordinasi stakeholder dengan masyarakat.
b. Apakah dengan adanya koordinasi dan sosialisasi sudah sesuai dengan manfaat dan
tujuannya ?
Sangat bermanfaat, koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah sudah jelas mengenai
arahan PDPM GERBANG UTAMA ini
c. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
Sosialisasi sangat penting dilakukan, selain untuk pemahaman mengenai PDPM
GERBANG UTAMA juga untuk pendekatan antara stakeholder dengan stakeholder,
stakeholder dengan masyarakat.
d. Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
Iya tentunya harus rutin dilaksanakan, setiap tahun munsrenbang dilaksanakan untuk
menampung aspirasi-aspirasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar tercipta
pembangunan yang lebih baik dari segi ekonomi maupun sarana dan prasarana.
6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
a. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik sejauh ini sudah mendukung adanya
program, seperti halnya dari segi politik seperti anggota DPRD yang memang
mendukung program-program pemberdayaan masyarakat, karena memang untuk
kesejahteraan rakyat.
b. Bagaimana dukungan para partisipan Kebijakan Program PDPM GERBANG UTAMA
di Kecamatan Baros Kabupaten Serang (stakeholder), yakni menolak atau mendukung?
Tentunya semua sangat mendukung, sejauh ini tidak ada yang menentang atau menolak
program ini.
c. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Respon dari masyarakat sangat baik, apalagi program ini memang untuk
kepentingan masyarakat dan membantu kehidupan masyarakat.
Tanda Tangan
Epon, M.Si
MEMBER CHECK
Nama : Edi Sumardi S.Pd
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Desa
Waktu Wawancara : Senin, 12 Oktober 2016, 01. 35 WIB
Lokasi Wawancara : Kantor Kecamatan Baros Kabupaten Serang
Hasil Wawancara :
7. Ukuran dan Tinjauan Kebijakan
j. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA partisipasi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
meningkat?
masyarakat sangat berpartisipasi dalam program ini, baik dalam pengambilan
keputusan perencanaan terutama kelompok perempuan yang mendapat dana SPP
dilibatkan dalam perencanaan, dalam pelaksaannyapun Alhamdulillah keterlibatan
masyarakat di baros sangat berpartisipasi, misalnya dalam hal pembangunan sarana
dan prasarana mereka ikut bergotong royong dan perempuannya memberikan
makanan. Dan dalam pelestarian pembangunan tentu meningkat karena disini yang
membangun adalah masyarakatnya itu sendiri, jadi mereka merasa harus menjaganya”
(Wawancara: Kamis, 29 September 2016, 13.12 WIB. Kantor Kecamatan Baros Kabupaten Serang).
k. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesejahteraan masyarakat miskin
atau Rumah Tangga Miskin dipedesaan di Kecamatan Baros meningkat?
“kalau dikatakan kesejahteraan masyarakat miskin meningkat keselurahan, tidak bisa
dikatakan keseluruhan meningkat. Karena disini anggaran untuk dana SPP saja hanya
25% dan otomatis tidak semua masyarakat atau Rumah Tangga Miskin menerima dana
SPP tersebut.
l. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA pelembagaan dana bergulir
pelayanan sosial dasar (Simpan Pinjam Perempuan) dan ketersediaan akses ekonomi
terhadap rumah tangga miskin meningkat?
Jawab : “kalau untuk pelembagaan dana bergulir masyarakat di kecamatan Baros ini
kurang, masih banyak paradigma masyarakat yang menganggap dana tersebut tidak
usah dikembalikan karena dana tersebut adalah uang pemerintah, jadi dana bergulir
tersebut mandet.
m. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA sarana dan prasarana di Kabupaten
Serang menjadi lebih baik?
Jawab : “kalau dilihat dari anggaran yang berdasarkan perengkingan, skala prioritas
dari tiap-tiap desa. Kalau di PDPM Gerbang utama ini ada konsultannya yang
mengontrol pekerjaan fisik yaitu fasilitator teknik dan fasilitator kegiatan ditingkat
kecamatan, jadi sarana dan prasarananyapun menjadi lebih baik. Dari segi kualitas
dan segi waktu itu tepat sasaran, kalau dilihat dari anggaran tidak cukup namun karena
dari keterlibatan masyarakatnya tinggi jadi hasil sarana dan prasarananya pun
semakin bagus.
n. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesehatan dan pendidikan di
Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : “kalau dari sisi kesehatan dan pendidikan di kecamatan baros tidak ada
alokasi dana perencanaan anggaran untuk itu, karena anggarannya yang kurang.
o. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA dapat membangun dan
mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan
kegotongroyongan melalui kelompok dan pendampingan?
Jawab : “tentu, karena program PDPM GERBANG UTAMA ini melibatkan masyarakat
dai tahap perencanaan sampai pelestarian pembangunan. Jadi masyarakat pun percaya
dan bisa bekerja sama yang baik dengan para pendamping desa.
p. Apakah yang menjadi Faktor penghambat kebijakan?
Jawab : faktor penghambatnya hanya di anggaran saja, keterbatasan anggaran yang
kurang yang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginan masyarakat. Oleh
karena itu tidak semua desa mendapatkan dana dari PDPM ini, jadi hanya desa-desa
yang sudah layak juga mendapat rangking saja yang mendapatkan program bantuan
PDPM.
q. Apakah strategi yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menghadapi hambatan
program tersebut?
Jawab : Strategi untuk menutupi keterbatasan anggaran disini yaitu melibatkan semua
masyarakat, seperti pembangunan sarana dan prasarana masyarakat tidak mendapat
bayaran kecuali tenaga ahli nya saja. Jadi anggaran untuk kuli atau yang membangun
sarana dan prasarana bisa ditutupi.
8. Sumber Daya
j. Apakah Jumlah sumber daya manusia dari para implementor sudah sesuai dengan
tupoksinya?
Jawab : kalau di Kecamatan Baros ini kurang, seperti pegawai UPK pada tahun 2015 1,
dan tahun 2016 ini 2
k. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan Program (organisasi formal dan organisasi
informal)?
Jawab : semua terlibat dari masyarakat, organisasi yang dibentuk seperti UPK,
kelompok SPP Perempuan, karena program ini memang melibatkan semua masyarakat.
l. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan terhadap pendamping maupun operator
PDPM GERBANG UTAMA?
“Jawab : bentuk dukungannya ya berupa finansial, para pendamping diberikan gaji.
Gaji nya itu sesuai kinerja, kalau memang kinerja nya tepat waktu maka akan diberikan
gaji nya. Kalau kinerja belum selesai, gaji nya pun di pending
m. Apakah Latar belakang pendidikan para implementor?
“Jawab : Bermacam-macam, ada yang SLTA, yang sarjana juga sudah banyak seperti
fasilitator teknik, fasilitator kegiatan itu kan harus yang kompeten yang memiliki
kemampuan dalam mengontrol setiap kegiatan.
n. Bagaimana kemampuan kinerja para implementor?
Jawab : tugas dan wewenang yang diberikan kepada para implementor sudah
dilaksanakan dengan baik
o. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
Jawab : Dalam pengelolaan pembangunan semua masyarakat di Kecamatan Baros
terlibat, paling hanya tenaga ahli seperti fasilitator teknik dan fasilitator kegiatan yang
tidak berasal dari daerah Baros. Dari sumberdaya alamnya pun sebagian memakai
bahan material yang ada di Baros, namun pasti ada kekurangan. Oleh karena itu
membeli dari luar.
p. Bagaimana pemerintah mencukupi fasilitas (sarana/prasraana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut?
Jawab : fasilitas sudah ada dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-
masing Desa
q. Bagaimana kecukupan waktu dalam menjalankan program?
Jawab : kalau waktu sebenarnya cukup dalam setahun, namun keterlambatan dalam
menjalankan program memang terjadi, misalnya pembangunan jalan karena
permasalahan cuaca, akibatnya proses pembangunan terhambat.
r. Bagaimana pencapaian tugas dengan sumber daya yang tersedia?
Jawab : pencapaian tugas masih kurang dalam hal administrasi, sering terjadi
keterlambatan pelaporan. Ini terjadi karena sumberdaya manusia yang sering berganti
diwaktu yang belum ditentukan.
9. Karakteristik Agen Pelaksana
d. Bagaimana karakteristik Stake holder (pelaksana program) dalam PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : “Tentu ada perbedaan pendapat, keinginan dari setiap stakeholder. Kemudian
dari segi kemampuan dan pengetahuannya pun berbeda karena dilatarbelakangi dari
kultur dan pendidikan yang berbeda. Dari pandangan saya, karena masih ada
stakeholder yang mengutamakan pemberian dana program ini kepada orang-orang
terdekat. Jadi keluarga atau orang-orang terdekat yang mendapatkan bantuan program
terlebih dahulu.
e. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini?
Jawab : sejauh ini pelaksanaan program PDPM GERBANG UTAMA dalam hal
kegiatan sarana dan prasarana cukup baik, dan dalam pemeliharaan dana bergulir
memang belum ada kesadaran masyarakat yang baik dalam hal pengembalian dana
bergulir.
f. Apakah pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh para implementator sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA
tersebut?
Jawab : sudah sesuai, karena setiap pelaksanaan mengacu pada Peraturan Bupati
tersebut.
10. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
c. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
Jawab : pengangkatan atau pemilihan para pelaksana program ada yang dipilih melalui
musyawarah Desa untuk tingkat Desa, ada yang melalui penunjukan langsung oleh
pemerintah yang berwenang namun penunjukan langsung tersebut didasari pada
kemampuan para pelaksana program.
d. Bagaimana pemahaman para implementor mengenai isi kebijakan PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : sudah paham pastinya tentang isi kebijakan, karena memang setiap kegiatan
yang dilakukan harus berpacu pada kebijakan tersebut.
e. Bagaimana sistematika pembuatan kebijakan pembinaan ini ? pola apa yang digunakan
? pola top down atau bottom up ?
Jawab : sistematikanya bottom up yaitu sistematika usulan dari masyarakat. Karena
program ini melibatkan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai
dengan evaluasi.
11. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
e. Bagaimana bentuk kordinasi yang terjalin antara pihak – pihak yang terlibat dalam
proses implementasi, siapa saja yang melakukan kordinasi, dan kapan kordinasi
dilakukan?
Jawab : koordinasi nya baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa.
Koordinasi dilakukan oleh semua pelaksana kebijakan sesuai dengan tupoksinya
masing-masing. Koordinasi dilakukan ketika memang ada masalah yang perlu
diselesaikan, namun koordinasi rutin dilaksanakan pada saat musyawarah desa.
f. Apakah dengan adanya koordinasi dan sosialisasi sudah sesuai dengan manfaat dan
tujuannya ?
Jawab : tentu sangat sesuai dengan manfaatnya, karena sosialisasi dan koordinasi
penting untuk menjalankan program agar sesuai dengan apa yang diharapkan.
g. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
Jawab : tentu ada sosialisasi untuk pemahaman terhadap isi kebijakan program agar
program berjalan optimal, pihak yang terlibat yaitu dari pemerintah kabupaten,
kecamatan, pelaksana program dan masyarakat.
h. Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
Jawab : rutin, dilaksanakan satu tahun sekali untuk membahas permasalahan-
permasalahan yang ada di masyarakat agar bisa terselesaikan.
12. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
d. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di Kecamatan Baros sejauh ini
sudah mendukung adanya program. Dari segi ekonomi memang tidak terlalu banyak
oleh karena itu tidak semua desa di kecamatan baros merasakan program ini.
e. Bagaimana dukungan para partisipan Kebijakan Program PDPM GERBANG UTAMA
di Kecamatan Baros Kabupaten Serang (stakeholder), yakni menolak atau mendukung?
Jawab : tentunya sangat mendukung, karena program ini adalah untuk mensejahterakan
masyarakat.
f. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : Masyarakat sangat senang dan berpartisipasi terhadap program
PDPM GERBANG UTAMA. Karena program ini melibatkan masyarakat
dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Tanda Tangan
Edi Sumardi,
S.Pd
MEMBER CHECK
Nama : Suhaeli
Jabatan : Kepala Desa Curug Agung
Waktu Wawancara : kamis, 8 Oktober 2016, 09.50 WIB
Lokasi Wawancara : Kantor Desa Curug Agung
Hasil Wawancara :
13. Ukuran dan Tinjauan Kebijakan
r. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA partisipasi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
meningkat?
Ya masyarakat disini sangat berpartisipasi dan kami yang terus menerus mengajak
masyarakat agar terlibat langsung baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun
perencanaannya.”
s. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesejahteraan masyarakat miskin
atau Rumah Tangga Miskin dipedesaan di Kecamatan Baros meningkat?
Alhamdulillah dengan adanya program gerbang utama ini, khususnya di desa curug
agung jadi ada perubahan walaupun tidak meningkat yang tinggi sekali.
t. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA pelembagaan dana bergulir
pelayanan sosial dasar (Simpan Pinjam Perempuan) dan ketersediaan akses ekonomi
terhadap rumah tangga miskin meningkat?
kalau sampai saat ini program spp sangat membantu masyarakat, karena jadi ada
penambahan modal untuk yang mempunyai usaha. Program spp pun ada beberapa
kelompok yang mandet untuk pengembaliannya
u. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA sarana dan prasarana di Kabupaten
Serang menjadi lebih baik?
alhamduliilah meningkat, misalnya sarana jalan yang tadinya tidak bisa dilewati roda
dua jadi bisa dilewati karena sudah layak.
v. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesehatan dan pendidikan di
Kecamatan Baros meningkat?
kelurahan curug agung pernah mengajukan untu pembangunan sekolah PAUD, namun
tidak terealisasi. Karena dana memprioritaskan yang lainnya.
w. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA dapat membangun dan
mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan
kegotongroyongan melalui kelompok dan pendampingan?
itu pasti membangun kepercayaan, karena sekarang kalau tidak ada keterbukaan
masyarakat itu masyarakat sulit percaya dan diajak bekerjasama dengan pemerintah.
Tapi karena program ini melibatkan asyarakat dan sifatnya terbuka jadi menumbuhkan
kepercayaan masyarakat.
x. Bagaimana kesesuaian kebijakan dengan kondisi pelaksanan kebijakan?
bisa dikatakan hamper sesuai, namun disetiap pelaksanaan kan pasti ada saja
kendalanya tidak mungkin berjalan dengan mulus saja
y. Apakah yang menjadi Faktor penghambat kebijakan?
keterlambatan dalam pencairan dana
z. Apakah strategi yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menghadapi hambatan
program tersebut?
kalau strategi demi kelancaran kegiatan memilih orang-orang yang bisa diandalkan
14. Sumber Daya
s. Apakah Jumlah sumber daya manusia dari para implementor sudah sesuai dengan
tupoksinya?
Semua sudah bekerja dengan tupoksinya masing-masing
t. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan Program (organisasi formal dan organisasi
informal)?
semua organiusasi yang sudah dibentuk sesuai dengan PTO itu yang terlibat
menjalankan program.
u. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan terhadap pendamping maupun operator
PDPM GERBANG UTAMA?
Dukungan dari segi ilmu berupa pelatihan dan berupa finansial untuk para pelaksana
kebijakan
v. Apakah Latar belakang pendidikan para implementor?
tergantung, dilihat dari tugasnya kalau untuk fasilitator harus yang mempunyai
kemampuan yang lebih, jadi ada yang memang sarjana, SLTA, bahkan SLTP kalau
ditingkat desa
w. Bagaimana kemampuan kinerja para implementor?
para pelaksana kebijakan pasti bekerja dengan baik, karena kalau tidak bisa bekerja
tidak akan dipilih jadi pelaksana kebijakan
x. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
untuk sumberdaya manusia dalam pembangunan sarana dan prasarana melibatkan
seluruh warga kampung setempat, namun untuk material membeli dari luar karena
tidak ada disini.
y. Bagaimana pemerintah mencukupi fasilitas (sarana/prasraana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut?
fasilitas sudah cukup menunjang untuk menjalankan program
z. Bagaimana kecukupan waktu dalam menjalankan program?
biasanya kalau waktu pelaksanaan sudah sesuai dan tepat dalam menjalankan kegiatan
paling kelebihan waktu 2-3 hari. Itu dari keterlambatan bahan material jika habis dan
cuaca
aa. Bagaimana pencapaian tugas dengan sumber daya yang tersedia?
karena semua masyarakat aktif terlibat dalam menjalankan kegiatan, jadi pencapaian
tugas dijalankan dengan baik
15. Karakteristik Agen Pelaksana
g. Bagaimana karakteristik Stake holder (pelaksana program) dalam PDPM GERBANG
UTAMA?
karena setiap manusia mempunyai karakter dan sifat yang berbeda, jadi ada saja selisih
faham dari setiap pelaksana kegiatan.
h. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini?
Alhamdulillah untuk sejauh ini berjalan dengan baik walaupun tidak terlalu mulus,
karena pasti ada saja kendalanya.
i. Apakah pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh para implementator sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA
tersebut?
sudah sesuai ya memang tidak boleh menyalahi peraturan bupati
16. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
f. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
ada yang penunjukan langsung diberi SK, ada juga yang dipilih dari hasil musyawarah
desa.
g. Bagaimana pemahaman para implementor mengenai isi kebijakan PDPM GERBANG
UTAMA?
pasti memahami karena memang sudah dibekali ilmu-ilmu terkait tugas para
implementor sebelumnya.
h. Bagaimana sistematika pembuatan kebijakan pembinaan ini ? pola apa yang digunakan
? pola top down atau bottom up ?
dari pendapat masyarakat, masyarakat yang terlibat, yang berpendapat dan
melaksanakan kegiatan juga
.
17. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
i. Bagaimana bentuk kordinasi yang terjalin antara pihak – pihak yang terlibat dalam
proses implementasi, siapa saja yang melakukan kordinasi, dan kapan kordinasi
dilakukan?
semua pelaksana kebijakan melakukan koordinasi sesuai dengan tugasnya masing-
masing dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten.
j. Apakah dengan adanya koordinasi dan sosialisasi sudah sesuai dengan manfaat dan
tujuannya ?
pasti bermanfaat, koordinasi itu penting untuk mengetahui apa yang belum
terselesaikan dan mengetahui apa yang menjadi kekurangan agar dapat diselesaikan
bersama.
k. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
sosialisasi dilakukan oleh pihak kabupaten kepada para pelaksana kebijakan
sekecamatan dan perwakilan masyarakat
l. Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
iya rutin karena dari musrenbang bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dan yang
harus diutamakan.
18. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
g. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
kondisi ekonomi memang belum kondusif, karena memang jumlah bantuan dana harus
dibatasi. Untuk kondisi social maupun poliitk sudah berjalan kondusif.
h. Bagaimana dukungan para partisipan Kebijakan Program PDPM GERBANG UTAMA
di Kecamatan Baros Kabupaten Serang (stakeholder), yakni menolak atau mendukung?
Sebetulnya bukan penolakan pada dasarnya tidak ada yang menentang, sejauh ini para
stakeholder mendukung dan setuju dengan program yang ada.
i. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
pada dasarnya tidak ada yang menentang, sejauh ini masyarakat
mendukung dan setuju dengan program ini.
Tanda Tangan
Suhaeli
MEMBER CHECK lurah baros
MEMBER CHECK
Nama : Ahmad Suparlan
Jabatan : Lurah Baros
Waktu Wawancara : Jumat, 30 september 01.50 WIB
Lokasi Wawancara : Kantor Kelurahan Baros
Hasil Wawancara :
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
aa. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA partisipasi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
meningkat?
meningkat tentunya, masyarakat sangat antusias dalam mengikuti musyawarah
perencanaan untuk program PDPM GERBANG UTAMA ini ada semua terutama
kelompok perempuan yang mendapat dana spp”
bb. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesejahteraan masyarakat miskin
atau Rumah Tangga Miskin dipedesaan di Kecamatan Baros meningkat
alhamdulilah, program ini kita mengutamakan yang sangat membutuhkan. Program ini
kan tidak lepas dari program SPP untuk bantuan masyarakat.
cc. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA pelembagaan dana bergulir
pelayanan sosial dasar (Simpan Pinjam Perempuan) dan ketersediaan akses ekonomi
terhadap rumah tangga miskin meningkat?
ada perubahan yang diharapkan semakin meningkat, di desa baros ini sekarang sudah
lancar untuk program SPP nya.
dd. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA sarana dan prasarana di Kabupaten
Serang menjadi lebih baik?
kalau meningkat tidak, karena tidak sebanding dana yang diberikan dengan luas
wilayah.
ee. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesehatan dan pendidikan di
Kecamatan Baros meningkat?
idak ada pengajuan di pendidikan dan kesehatan.
ff. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA dapat membangun dan
mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan
kegotongroyongan melalui kelompok dan pendampingan?
sifatnya disini gotong royong, masyarakat terlibat dari awalnya sampai akhir jadi pasti
tingkat kepercayaannya juga semakin baik karena sifatnya terbuka.
gg. Bagaimana kesesuaian kebijakan dengan kondisi pelaksanan kebijakan?
disini kebijakan dari peraturan bupati itu sudah sesuai, misalnya di program spp kalau
spp macet diberi sanksi tidak akan diberikan lagi. Jadi sudah sesuai mengikuti
kebijakan yang ada.
hh. Apakah yang menjadi Faktor penghambat kebijakan?
menurut saya, berbelit-belit dalam hal administrasi. Memang bagus administrasi agar
jelas, namun untuk menjalankan programnya jadi terhambat karena harus menunggu
persetujuan dari administrasi yang banyak tangan.
ii. Apakah strategi yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menghadapi hambatan
program tersebut?
mengikuti prosedur yang ada saja, tidak ada strategi.
2. Sumber Daya
bb. Apakah Jumlah sumber daya manusia dari para implementor sudah sesuai dengan
tupoksinya?
sudah sesuai, sudah memegang masing-masing pekerjaannya sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
cc. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan Program (organisasi formal dan organisasi
informal)?
organisasi ada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) itu dibentuknya sekampung dan
lain-lain. Itu dibentuk oleh masyarakat dan hasil musyawarah juga
dd. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan terhadap pendamping maupun operator
PDPM GERBANG UTAMA?
mendapatkan gaji tergantung tugas dan fungsinya
ee. Apakah Latar belakang pendidikan para implementor?
sudah banyak yang sarjana, ada SLTA juga, walaupun SLTA tetap memiliki kemampuan
karena ada pembinaan sebelumnya.
ff. Bagaimana kemampuan kinerja para implementor?
sudah bekerja dengan bagus, karena sudah berpengalaman dari PNPM. Kebanyakan
implementornya lanjutan dari program PNPM
gg. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
iya memang yang bisa digunakan di daerah baros ya pastinya menggunakan
sumberdaya yang ada di baros, kalau memang tidak ada harus membeli dari luar.
hh. Bagaimana pemerintah mencukupi fasilitas (sarana/prasraana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut?
Pemerintah sudah menyediakan fasilitas apa saja yang menjadi kebutuhan masing-
masing kelurahan
ii. Bagaimana kecukupan waktu dalam menjalankan program?
sudah cukup kalau waktunya, hanya itu tadi karena administrasi yang banyak tangan
jadi lambat untuk menjalankan programnya.
jj. Bagaimana pencapaian tugas dengan sumber daya yang tersedia?
Jawab : tugas terlaksana dengan baik dengn sumberdaya yang ada
3. Karakteristik Agen Pelaksana
j. Bagaimana karakteristik Stake holder (pelaksana program) dalam PDPM GERBANG
UTAMA?
paradigma setiap orang pasti berbeda, ada yang suka dan tidak suka setiap adanya
pembangunan. Misalnya dalam setiap membangun sarana dan prasarana ada saja yang
saling menyalahkan.
k. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini?
sejauh ini dilaksanakan dengan bagus, para pelaksana bekerja dengan bagus dasn
bertanggung jawab
l. Apakah pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh para implementator sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA
tersebut?
sesuai, tidak boleh keluar dari peraturan bupati tersebut. Harus mengikuti prosedurnya
.
4. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
i. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
untuk perekrutan pegawai di desa semuanya tergantung pada saat musyawarah Desa.
Yang penting perekrutannya harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan yang
dimilikinya asal jangan asal merekrutnya.”
j. Bagaimana pemahaman para implementor mengenai isi kebijakan PDPM GERBANG
UTAMA?
sudah paham pastinya karena adanya sosialisasi terhadap para pelaksana kebijakan
k. Bagaimana sistematika pembuatan kebijakan pembinaan ini ? pola apa yang digunakan
? pola top down atau bottom up ?
pola di program ini yaitu pola yang melibatkan masyarakat
5. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
m. Bagaimana bentuk kordinasi yang terjalin antara pihak – pihak yang terlibat dalam
proses implementasi, siapa saja yang melakukan kordinasi, dan kapan kordinasi
dilakukan?
setiap pelaksana kebijakan mempunyai tupoksinya masing-masing dan koordinasinya
juga sesuai dengan PTO, siapa harus berkoordinasi dengan siapa. Koordinasi
dilakukan saat laporan pekerjaan dari pelaksana kebijakan dari tingkat desa sampat
pelaksana kebijakan tingkat kabupaten
n. Apakah dengan adanya koordinasi dan sosialisasi sudah sesuai dengan manfaat dan
tujuannya ?
karena memang harus ada komunikasi yang baik untuk menjalankan kegiatan, jadi pasti
bermanfaat.
o. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
ada sosialisasi dari pihak kabupaten melakukan sosialisasi kepada para pelaksana
kebijakan dan masyarakat
p. Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
rutin, karena menyangkut permasalahan desa. Agar mengetahui apa yang dibutuhkan
dan harus diutamakan
6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
j. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
kondisi masyrakat yang kondusif baik itu dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik
sangat mempengaruhi kebijakan ini.
k. Bagaimana dukungan para partisipan Kebijakan Program PDPM GERBANG UTAMA
di Kecamatan Baros Kabupaten Serang (stakeholder), yakni menolak atau mendukung?
semua mendukung, karena mensejahterakan semuanya.
l. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
masyarakat menerima dengan baik dan merasa senang karena ingin
pembangunan yang lebih baik.
Tanda Tangan
Ahmad Suparlan
MEMBER CHECK Fasilitator Kegiatan
Nama : Usep dadang S.T
Jabatan : coordinator Fasilitator kegiatan Kabupaten Serang
Waktu Wawancara : Selasa, 15 November 2016, 09.22 WIB
Lokasi Wawancara : Kantor Fasilitator Kabupaten
Hasil Wawancara :
1. Ukuran dan Tinjauan Kebijakan
a. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA partisipasi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan di
Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : dalam program ini memang masyarakat adalah sebagai pelaku pembangunan.
Maksudnya adalah masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan pelestarian pembangunan. Maka dari itu partisipasi masyarakat miskin,
kelompok perempuan pun meningkat. Karena program ini membuka usulan-usulan
masyarakat agar mengemukakan apa yang menjadi kebutuhannya.
b. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesejahteraan masyarakat miskin
atau Rumah Tangga Miskin dipedesaan di Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : “kalau untuk ukuran kesejahteraan masyarakat memang tidak dapat diukur dari
satu faktor saja, namun dilihat dari berbagai faktor. PDPM GERBANG UTAMA dalam
upaya mensejahterakan masyarakat diantaranya meningkatkan sarana dan prasarana
dalam rangka mendukung masyarakat dalam memfasilitasi pembangunan diidesanya
misalnya pembangunan jalan yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lainnya,
dalam bidang kesehatan dengan mnyediakan air bersih. Dan yang kedua yaitu dengan
memberikan dana bergulir kepada masyarakat untuk modal usaha. Jadi harapan program
memang meningkat.
c. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA pelembagaan dana bergulir
pelayanan sosial dasar (Simpan Pinjam Perempuan) dan ketersediaan akses ekonomi
terhadap rumah tangga miskin di Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : Pelembagaan dana begulir memang memiliki tujuan agar akses ekonomi
terhadap rumah tinggi miskin meningkat, dengan memberikan modal dan masyarakat
bisa mempunyai modal tambahan untuk usahanya. Walaupun tidak semua rumah tangga
miskin di Baros mendapatkannya karena anggaran dana yang terbatas.
d. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA sarana dan prasarana di
Kecamatan Baros Kabupaten Serang menjadi lebih baik?
Jawab : sudah pasti dengan adanya pembangunan akan menjadi lebih baik,
meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung masyarakat dalam
memfasilitasi pembangunan didesanya misalnya pembangunan jalan yang
menghubungkan satu desa dengan desa yang lainnya, dalam bidang kesehatan dengan
menyediakan air bersih dan pembangunan yang lainnya.
e. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA dapat membangun dan
mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan
kegotongroyongan melalui kelompok dan pendampingan?
Jawab : sudah pasti, karena program ini memang melibatkan masyarakat dari proses
perencanan hingga evaluasi, maka dari itu tingkat transparansi dan kegotoongroyongan
pun lebih baik. Masyarakat harus
f. Bagaimana kesesuaian kebijakan dengan kondisi pelaksanan kebijakan di Kecamatan
Baros?
Jawab : secara keseluruhan sudah sesuai, hanya saja dalam pengumpulan dokumen
sering terlambat tidak sesuai waktu yang sudah ditentukan Petunjuk Teknis
Operasional.
g. Bagaimana pemerintah mencukupi fasilitas (sarana/prasraana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut?
Jawab : Pemerintah membantu menyediakan fasilitas dari segi mencukupi alat
pendukung yang dibutuhkan pelaksana program, dan fasilitas yang disediakan sudah
cukup untuk lancarnya dalam menjalankan program.
h. Apakah yang menjadi Faktor penghambat kebijakan?
Jawab : sebetulnya kebijakan ingin memberikan kelancaran dalam memberikan
program, yang sering menjadi kendala itu paradigma atau cara berpikir baik
pemerintahan desa maupun masyarakat yang diantaranya masih ada yang berpikir kalau
bantuan dari pemerintah tidak usah dikembalikan.
i. Apakah strategi yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menghadapi hambatan
program tersebut?
Jawab : PDPM GERBANG UTAMA ini memiliki konsultan atau fasilitator yang
memang memiliki tugas untuk mensosialisasikan bahwa program ini bukan hanya miliki
elit-elit politik saja, bukan hanya milik pemerintah baik dari tingkat desa sampai
kabupaten saja, namun program ini adalah program yang mengharuskan masyarakat
harus terlibat dalam pembangunan agar program ini berjalan optimal. Strategi yang lain
adalah musyawarah melalui pendekatan religi yaitu apabila hutang tetap hutang sampai
kapanpun harus dibayar.
2. Sumber Daya
a. Apakah Jumlah sumber daya manusia dari para implementor sudah sesuai dengan
tupoksinya?
Jawab : Implementor sudah sesuai dengan tupoksinya, namun karena pertengahan
jabatan ada yang berhenti sebelum waktunya, akibatnya ada implementor yang kosong
atau tidak ada.
b. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan Program (organisasi formal dan organisasi
informal)?
Jawab : kalau dalam menjalankan program hanya organisasi yang sudah dibentuk saja
dalam hal ini organisasi formal sesuai Petunjuk Teknis Operasional.
c. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan terhadap pendamping maupun operator
PDPM GERBANG UTAMA?
Jawab : “semua implementor atau pelaksana kegiatan mendapat gaji dalam hal ini
dukungan finansial yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d. Apakah Latar belakang pendidikan para implementor?
“Jawab : “latar belakang pendidikan untuk yang ditingkat desa itu memang banyak yang
hanya lulusan SLTA, tetapi untuk ditingkat kabupaten, kecamatan, dan fasilitator yang
memang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam hal melaksanakan
program tentunya berlatar belakang sarjana.”
e. Bagaimana kemampuan kinerja para implementor?
Jawab : kemampuan kinerja para implementor sudah tidak diragukan lagi, karena
memang para implementor mendapatkan pembinaan untuk menjalankan program juga
kebanyakan para implementor berpengalaman dalam program-program seperti PDPM
GERBANG UTAMA ini.
f. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
Jawab : memang dalam program ini mengutamakan sumberdaya yang ada di Kecamatan
Tersebut baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya materil, namun karena
implementor harus memiliki keahlian atau harus yang berkompeten jadi di kecamatan
baros memiliki implementor diluar daerah baros. Untuk sumberdaya materil diutamakan
dari baros, namun apabila masih kekurangan mau tidak mau harus membeli diluar.
g. Bagaimana kecukupan waktu dalam menjalankan program?
Jawab : kalau waktu dalam setahun itu sudah efisien dan memang sudah diperhitungkan
agar program berjalan dengan baik.
h. Bagaimana pencapaian tugas dengan sumber daya yang tersedia di Kecamatan Baros?
Jawab : pencapaian tugas dalam sarana dan prasarana sudah tepat waktu. Namun dalam
pencapaian tugas dalam hal pelaporan tidak tepat waktu ini karena adanya pergantian
pengurus yang mengakibatkan dokumen tidak utuh dan lambat dalam pengumpulan
dokumen.
4. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Bagaimana karakteristik Stake holder (pelaksana program) dalam PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros?
Jawab : Di kecamatan Baros ini karakteristiknya pelaksana programnya sudah cukup
baik dan bisa dilihat dari latarbelakang pendidikannya dan sudah sesuai dengan
bidangnya masing”.
b. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini di Kecamatan
Baros?
Jawab : sejauh ini pelaksanaan program PDPM GERBANG UTAMA di Kecamatan
Baros, memang belum terlalu optimal. Seperti dalam hal pelaporan, kelengkapan
dokumen sangat lambat. Ini dikarenakan sering adanya pergantian petugas sebelum
masa jabatannya habis. Dalam hal pengembalian dana nya pun di Kecamatan Baros
masih kurang, masih sering terjadi penunggakan.
c. Apakah pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh para implementator sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA
tersebut?
Jawab : iya, sudah sesuai karena para implementor melaksanakan tugasnya sesuai
dengan Petunjuk Teknis Operasional.
4. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
a. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
Jawab : Dalam pengangkatan pelaksana kebijakan di PDPM GERBANG UTAMA ini
sebenarnya kebanyakan orang-orang yang sudah berpengalaman di program sebelumnya
yaitu PNPM Mandiri Pedesaan, adapaun cara pengangkatan atau pemilihan nya dengan
cara musyawarah dan ditunjuk langsung dengan melihat kemampuan yang dimiliki
sesuai dengan bidangnya.
b. Bagaimana pemahaman para implementor mengenai isi kebijakan PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : para implementor dipilih tidak sembarangan terutama dipihak Kabupaten,
tentunya orang-orangnya memang sudah memiliki pengalaman dan paham terhadap isi
kebijakan PDPM GERBANG UTAMA. Juga terdapat pembinaan terhadap para
implementor tentang isi daroi kebijakan program.
c. Bagaimana sistematika pembuatan kebijakan pembinaan ini ? pola apa yang digunakan
? pola top down atau bottom up ?
Jawab : sitematika dari kebijakan program ini adalah bottom up planning, maksudnya
adalah kebijakan dari bawah keatas. Program ini mekanismenya untuk usulan-usulan.
Masyarakat dipersilahkan berpartisipasi langsung untuk mengemukakan usulan-
usulannya dalam musyawarah yang kemudian dimusyawarahkan dampak dan tujuannya.
5. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
a. Bagaimana bentuk kordinasi yang terjalin antara pihak – pihak yang terlibat dalam
proses implementasi, siapa saja yang melakukan kordinasi, dan kapan kordinasi
dilakukan?
Jawab : koordinasi antara para impelementor kebijakan lancar, karena memang sudah
diatur sedemikian rupa melalui petunjuk teknis operasional sesuai dengan tupoksinya
masing-masing. Menyelesaikan masalah yang ada secara berjenjang, kalau memang
permasalahan kecil masih bisa diselesaikan diitngkat desa, cukup koordinasi ditingkat
desa, kalau memang tidak bisa naik ke tingkat kecamatan, dan kalau tidak bisa
diselesaikan di kecamatan diselesaikan diitingkat kabupaten.
b. Apakah dengan adanya koordinasi dan sosialisasi sudah sesuai dengan manfaat dan
tujuannya ?
Jawab : koordinasi dan sosialisasi dalam program PDPM GERBANG UTAMA ini
sudah terjadwalkan dengan baik melalui Rencana Kegiatan Tindak Lanjut (RKTL), jadi
sudah ada alur-alurnya.
c. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
Jawab : sosialisasi itu menjadi rencana kegiatan tindak lanjut dalam program ini.
sosialisasi untuk pemahaman terhadap isi kebijakan program agar program berjalan
sesuai dengan yang diharapkan. Semua pihak terlibat terutama masyarakat, karena
program ini menjadikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai evaluasi.
Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
Jawab : pastinya harus rutin, karena memang setiap permasalahan yang ada harus
dimusyawarahkan yang kemudian masyarakat bisa usulkan apa yang menjadi kebutuhan
dari desanya. Yang kemudian bisa dimusyawarahkan usulan mana yang harus
diutamakan.
6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
a. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di Kecamatan Baros sejauh ini
sudah kondusif. Mengenai unsur politik semua program pasti akan melewati politis,
karena pasti dalam anggaran harus disetujui oleh pihak legislative yaitu DPRD yang
menyetujui anggaran yang harus dilkeluarkan untuk mendukung adanya program ini.
b. Bagaimana dukungan para partisipan Kebijakan Program PDPM GERBANG UTAMA
di Kecamatan Baros Kabupaten Serang (stakeholder), yakni menolak atau mendukung?
Jawab : pastinya semua pihak mendukung program yang memang untuk kesejahteraan
masyarakat.
c. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : sejauh ini saya lihat respon masyarakat sangat baik terhadap
program ini, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang baik.
Tanda Tangan
Usep Dadang S.T
MEMBER CHECK
Nama : Badri
Jabatan : Kepala UPT Desa Curug Agung Kecamatan Baros
Waktu wawancara : Kamis, 8 oktober 2016, 11.20 WIB
Hasil Wawancara :
1. Ukuran dan Tinjauan Kebijakan
a. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA partisipasi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
meningkat?
Jawab : iya, karena dalam program ini masyarakat dilibatkan dari awal
b. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesejahteraan masyarakat miskin
atau Rumah Tangga Miskin dipedesaan di Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : dikatakan kesejahteraan meningkat yang mendapat dana spp pasti ada
perbedaan sebelum mendapatkan dana tersebut misalnya yang punya warung jadi penuh
barang jualannya.
c. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA pelembagaan dana bergulir
pelayanan sosial dasar (Simpan Pinjam Perempuan) dan ketersediaan akses ekonomi
terhadap rumah tangga miskin meningkat?
Jawab : untuk dana SPP dikecamatan baros ini masih kurang lancar dalam
pengembaliannya
d. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA sarana dan prasarana di Kabupaten
Serang menjadi lebih baik?
Jawab : pastinya menjadi lebih baik karena ada pembangunan
e. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesehatan dan pendidikan di
Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : kalau dana untuk kesehatan dan pendidikan tidak menjadi pengajuan di
kecamatan baros ini.
f. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA dapat membangun dan
mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan
kegotongroyongan melalui kelompok dan pendampingan?
Jawab : iya, karena kegiatannya melibatkan masyarakat lebih terbuka
g. Bagaimana kesesuaian kebijakan dengan kondisi pelaksanan kebijakan?
Jawab : sejauh ini sudah sesuai
h. Apakah yang menjadi Faktor penghambat kebijakan?
Jawab : hanya di keterlambatan dalam pengembalian dana SPP saja sejauh ini
i. Apakah strategi yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menghadapi hambatan
program tersebut?
Jawab : ada sanksi yang diberikan kepada anggota penerima bantuan dana SPP
2. Sumber Daya
a. Apakah Jumlah sumber daya manusia dari para implementor sudah sesuai dengan
tupoksinya?
Jawab : iya, saya sudah lama di TPK sejak program PNPM, kerjanya bagus dan bareng-
bareng
b. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan Program (organisasi formal dan organisasi
informal)?
Jawab : organisasi yang sudah diformalkan oleh pemerintah saja.
c. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan terhadap pendamping maupun operator
PDPM GERBANG UTAMA?
“Jawab : mendapat gaji, agar yang bekerja semangat
d. Apakah Latar belakang pendidikan para implementor?
“Jawab : ada yang SMA ada juga yang sarjana, tapi kalau fasilitator memang sarjana
karena harus memiliki ilmu yang sesuai dengan bidangnya.
e. Bagaimana kemampuan kinerja para implementor?
Jawab : bekerja dengan baik karena saya dan teman-teman pelaksana yang lain
kebanyakan memang sudah berpengalaman dari program sebelumnya yaitu PNPM MPd.
f. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
Jawab : untuk pembangunan sarana dan prasarana semua masyarakat di Kecamatan
Baros bergotong royong, tenaga ahli seperti fasilitator teknik dan fasilitator kegiatan
yang tidak berasal dari daerah Baros. Dari sumberdaya alam ada yang dari baros ada
yang dari luar, kalau dari luar semacam beli batu, pasir, sewa molen.
g. Bagaimana pemerintah mencukupi fasilitas (sarana/prasraana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut?
Jawab : fasilitas sudah ada, tinggal digunakan saja
h. Bagaimana kecukupan waktu dalam menjalankan program?
Jawab : waktu yang ditentukan sudah pas untuk menjalankan program
i. Bagaimana pencapaian tugas dengan sumber daya yang tersedia?
Jawab : sudah baik, sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Bagaimana karakteristik Stake holder (pelaksana program) dalam PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : karakteristik setiap orang-orang pastinya tidak akan sama dan pasti ada
perbedaan pendapat. Juga akan lebih mengutamakan diri sendiri dan orang-orang
terdekatnya.
b. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini?
Jawab : sudah baik dan lancar
c. Apakah pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh para implementator sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA
tersebut?
Jawab : tentunya harus sesuai tidak boleh keluar dari aturan kebijakan yang sudah
ditentukan
4. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
a. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
Jawab : dipilih pada saat musyawarah
b. Bagaimana pemahaman para implementor mengenai isi kebijakan PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : sudah memahami karena isi kebijakannya juga tidak beda jauh dengan program
sebelumnya.
5. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
a. Bagaimana bentuk kordinasi yang terjalin antara pihak – pihak yang terlibat dalam
proses implementasi, siapa saja yang melakukan kordinasi, dan kapan kordinasi
dilakukan?
Jawab : koordinasi berjalan dengan baik dari pihak kabupaten sampai desa
b. Apakah dengan adanya koordinasi dan sosialisasi sudah sesuai dengan manfaat dan
tujuannya ?
Jawab : sudah pasti, tanpa koordinasi dan sosialisasi yang baik, program tidak akan
berjalan dengan baik
c. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
Jawab : ada, sosialisasi untuk pembinaan kepada para pelaksana kebijakan
d. Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
Jawab : rutin, karena penting untuk menampung aspirasi masyarakat
6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
a. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : ekonomi, social dan politik sudah mendukung adanya program
d. Bagaimana dukungan para partisipan Kebijakan Program PDPM GERBANG UTAMA
di Kecamatan Baros Kabupaten Serang (stakeholder), yakni menolak atau mendukung?
Jawab : sangat mendukung
e. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : kalau ada bantuan tentunya masyarakat sangat menerima dengan
senang
Tanda Tangan
Badri
MEMBER CHECK
Nama : Bustomi S.Pd
Jabatan : Ketua UPK Kecamatan Baros
Waktu wawancara : Senin, 12 oktober 2016, 08.40 WIB
Hasil Wawancara :
1. Ukuran dan Tinjauan Kebijakan
a. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA partisipasi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
meningkat?
Jawab :“Iya pasti melibatkan masyarakat, dalam kebijakan ini masyarakat berperan
dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
b. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesejahteraan masyarakat miskin
atau Rumah Tangga Miskin dipedesaan di Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : iya pasti meningkat kalau dana bergulir atau SPP lancar berarti ada peningkatan
karena pengembaliannya lancar dan otomatis usaha yang dijalankan juga ada
peningkatan.
c. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA pelembagaan dana bergulir
pelayanan sosial dasar (Simpan Pinjam Perempuan) dan ketersediaan akses ekonomi
terhadap rumah tangga miskin meningkat?
Jawab : untuk dana bergulir di kecamatan baros ini masih ada beberapa kelompok yang
tidak tepat waktu dalam pengembaliannya. Karena masih banyak yang berpikir uang
pemerintah memang untuk membantu masyarakat dan tidak dikembalikanpun tidak
masalah.
d. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA sarana dan prasarana di Kabupaten
Serang menjadi lebih baik?
Jawab : iya menjadi lebih baik, sayangnya tidak menyeluruh karena keterbatasan
anggaran.
e. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesehatan dan pendidikan di
Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : tidak ada alokasi untuk kesehatan atapun pendidikan, pernah ada pengajuan
pembangunan PAUD namun tidak disetujui karena ada pembangunan yang memang
harus diutamakan.
f. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA dapat membangun dan
mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan
kegotongroyongan melalui kelompok dan pendampingan?
Jawab : masyarakat baros memang pernah dikecewakan karena pernah ada
penyelewengan pada saat program sebelumnya yaitu PNPM. Namun dalam program ini
karena sifatnya terbuka diharapkan masyarakat bisa kembali percaya kepada
pemerintah. Dan sifat gotong royong Alhamdulillah masyarakat disini sangat
bekerjasama dalam pembangunan untuk daerahnya.
g. Bagaimana kesesuaian kebijakan dengan kondisi pelaksanan kebijakan?
Jawab : iya sudah sesuai, pelaksanaan mengikuti prosedur yang ada.
h. Apakah yang menjadi Faktor penghambat kebijakan?
Jawab : anggaran yang minim, akibatnya yang mendapat dana untuk SPP khususnya
tidak semua.
i. Apakah strategi yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menghadapi hambatan
program tersebut?
Jawab : iya paling dananya digilir setiap tahunnya, agar semuanya kebagian.
2. Sumber Daya
a. Apakah Jumlah sumber daya manusia dari para implementor sudah sesuai dengan
tupoksinya?
Jawab : Di UPK ini sekarang sudah 3 orang, ketua, bendahara dan sekretaris. Pada tahun
2015 pernah hanya satu orang dan itu yang menyebabkan keterlambatan dalam
pelaporan karena pekerjaan dilakukan sendiri. namun akhirnya bertambah jadi dua
orang dan Alhamdulillah sekarang sudah 3 orang.
Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan Program (organisasi formal dan organisasi
informal)?
Jawab : hanya organisasi yang sudah diformalkan saja pada saat musyawarah desa dan
sudah ada di PTO.
b. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan terhadap pendamping maupun operator
PDPM GERBANG UTAMA?
Jawab : adanya pelatihan, pembinaan, sosialisasi dan pemahaman mengenai program
PDPM GERBANG UTAMA
c. Apakah Latar belakang pendidikan para implementor?
Jawab : sudah banyak yang sarjana dan pastinya memiliki kemampuan dibidangnya
masing-masing. Kalau di UPK ini saya sendiri sarjana pendidikan, bendaharanya sarjana
ekonomi dan sekretarisnya sedang kuliah SI jurusan bahasa inggris.
d. Bagaimana kemampuan kinerja para implementor?
Jawab : “kalau untuk pegawai disini saya rasa bisa dikatakan baik hal ini dapat dilihat
dari latarbelakang pendidikannya, meskipun keilmuannya tidak sesuai, paling tinggal
butuh pelatihan-pelatihan agar jadi implementor yang sesuai dengan yang diharapkan.”
e. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
Jawab : untuk sumberdaya manusia memang rata-rata asli daerah baros, namun
fasilitator teknik dan fasilitator kegiatannya bukan dari daerah baros. Tapi kalau untuk
pembangunan tidak memakai tenaga kerja dari luar karena semua masyarakat baros
bergotong royong
f. Bagaimana pemerintah mencukupi fasilitas (sarana/prasraana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut?
Jawab : “Disini untuk fasilitas sudah memadai, kami punya komputer, printer jadi saya
rasa untuk sarana dan prasarana sudah mendukung untuk kebijakan ini.”
g. Bagaimana kecukupan waktu dalam menjalankan program?
Jawab : sebenarnya waktu yang ditentukan dalam menjalankan program sudah cukup,
namun pernah ada keterlambatan dalam pelaporan karena kekurangan sumberdaya
manusia.
h. Bagaimana pencapaian tugas dengan sumber daya yang tersedia?
Jawab : kalau untuk pencapaian tugas karena sekarang sudah ada 3 orang pegawai di
UPK semoga tidak ada keterlambatan lagi.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Bagaimana karakteristik Stake holder (pelaksana program) dalam PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : “Pelaksana program bisa dikatakan baik dari segi disiplin dan kepatuhannya
terhadap prosedur yang ada. Dan memang disesuaikan dengan bidangnya dan telah
banyak pengalaman.
b. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini?
Jawab : semakin kesini semakin baik dari implementornya, masyarakatnya juga.
c. Apakah pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh para implementator sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA
tersebut?
Jawab : sudah sesuai mengacu pada Peraturan Bupati tersebut.
4. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
a. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
Jawab : kalau saya dipilih pada saat musyawarah desa dan pelaksana kebijakan yang
lain pun dipilih pada saat musyawarah desa. Dan tentunya dilihat dari pengetahuan dan
kemampuannya.
b. Bagaimana pemahaman para implementor mengenai isi kebijakan PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : sudah memahami karena diadakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan
tentang PDPM GERBANG UTAMA.
5. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
a. Bagaimana bentuk kordinasi yang terjalin antara pihak – pihak yang terlibat dalam
proses implementasi, siapa saja yang melakukan kordinasi, dan kapan kordinasi
dilakukan?
Jawab : “Komunikasi kita berjalan dengan baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat
desa, adapun komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi atau pelatihan
yang diberikan kepada perangkat desa selaku implementor utama dalam kebijakan ini.”
b. Apakah dengan adanya koordinasi dan sosialisasi sudah sesuai dengan manfaat dan
tujuannya ?
Jawab : “sudah ada manfaatnya dengan melakukan sosialisasi, para implementor akan
melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan isi kebijakan.
c. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
Jawab : sosialisasi dilakukan oleh fasilitator dari kabupaten dan semua pelaksana
kebijakan tingkat desa, kecamatan mengikutinya.
d. Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
Jawab : Alhamdulillah rutin untuk membahas masalah bersama dan tentunya untuk
pemecahan masalah
6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
a. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab: kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan
ini dan di Kecamatan Baros masyarakatnya dalam segi ekonomi belum terlalu kondusif,
misalnya masih banyak kelompok SPP yang lambat dalam pengembalian dana. keadaan
sosial dan politik karena dapat dilihat dari dukungan masyarakat kepada kami dalam
setiap kebijakan atau program yang akan kami jalankan semua masyarakat sangat
mendukung.”
b. Bagaimana dukungan para partisipan Ke\]\bijakan Program PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang (stakeholder), yakni menolak atau
mendukung?
Jawab : sejauh ini tidak ada yang menolak, semua mendukung karena ini bersifat positif
c. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : ”apapun kebijakannya kalau untuk kebaikan dan kesejahteraan
masyarakat pasti dukung sepenuhnya”
Tanda Tangan
Bustomi, S.Pd
MEMBER CHECK
Nama : Abdul Latif
Jabatan : Fasilitator kegiatan Kecamatan Baros
Waktu Wawancara : kamis, 29 September 2016, 04.35 WIB
Lokasi Wawancara : Rumah kediaman Bapak abdul latif
Hasil Wawancara :
1. Ukuran dan Tinjauan Kebijakan
a. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA partisipasi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
meningkat?
Jawab : “iya masyarakat dilibatkan dengan mengikuti musrenbang yang mana disitu
seluruh aspirasi masyarakat bisa ditampung, dan masyarakat baros sangat berpartisipasi
dalam pembangunan daerahnya.”
b. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesejahteraan masyarakat miskin
atau Rumah Tangga Miskin dipedesaan di Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : lebih cocoknya dikatakan ada perubahan pastinya dari sebelumnya.
c. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA pelembagaan dana bergulir
pelayanan sosial dasar (Simpan Pinjam Perempuan) dan ketersediaan akses ekonomi
terhadap rumah tangga miskin meningkat?
Jawab : iya ada perubahan ketersediaan akses ekonomi tentunya, bisa dikatakan
meningkat atau ada perubahan kalau memang kelompok perempuan itu lancar dalam
pengembalian, berarti usaha yang dijalani juga lancar.
d. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA sarana dan prasarana di Kabupaten
Serang menjadi lebih baik?
Jawab : tentunya menjadi lebih baik karena ada pembangunan walaupun tidak semua
sarana dan prasarana yang masyarakat ajukan dapat dipenuhi.
e. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesehatan dan pendidikan di
Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : sepertinya tidak ada dana untuk kesehatan ataupun pendidikan yang menjadi
skala prioritas utama di baros ini.
f. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA dapat membangun dan
mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan
kegotongroyongan melalui kelompok dan pendampingan?
Jawab :
g. Bagaimana kesesuaian kebijakan dengan kondisi pelaksanan kebijakan?
Jawab : kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di musrenbang,
seperti pembangunan yang semula sudah disepakati begini pada hasil akhirnya malah
tidak sesuai.
h. Apakah yang menjadi Faktor penghambat kebijakan?
Jawab : system pencairan dana yang diakhir, jadi kami harus menyediakan material
menggunakan uang yang ada di desa terlebih dahulu kemudian dana baru disalurkan.
i. Apakah strategi yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menghadapi hambatan
program tersebut?
Jawab : paling hanya sebisa mungkin mempunyai anggaran desa yang cukup untuk
membeli kebutuhan material dan yang lainnya.
2. Sumber Daya
a. Apakah Jumlah sumber daya manusia dari para implementor sudah sesuai dengan
tupoksinya?
Jawab : Di Baros ini tidak ada fasilitator teknik dikarenakan fasilitator teknik
mengundurkan diri sebelum waktunya. Jadi masih belum lengkap impelementornya dan
otomatis harus dilimpahkan kepada fasilitator Kabupaten
b. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan Program (organisasi formal dan organisasi
informal)?
Jawab : hanya organisasi yang sudah tertera di PTO saja yang terlibat menjalankan
program.
c. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan terhadap pendamping maupun operator
PDPM GERBANG UTAMA?
Jawab : dukungan berupa ilmu pemahaman mengenai PDPM GERBANG UTAMA,
pelatihan, dan dukungan berupa finansial tentunya untuk meningkatkan semangat kerja
d. Apakah Latar belakang pendidikan para implementor?
Jawab : berbeda-beda, ada yang hanya tamatan SLTA kalau untuk impelementor
ditingkat desa, namun sudah banyak yang sarjana dan sesuai dengan bidangnya masing-
masing. Seperti saya fasilitator berlatar pendidikan teknik sipil kan sesuai dengan bidang
yang saja kerjakan.
e. Bagaimana kemampuan kinerja para implementor?
Jawab : “kalau untuk implementor disini saya rasa bisa dikatakan sudah menjalankan
tugasnya dengan baik. hal ini dapat dilihat dari latarbelakang pendidikannya, meskipun
keilmuannya ada yang tidak sesuai dengan bidangnya, namun impelementor dibekali
pelatihan-pelatihan agar jadi pelaksana kebijakan yang sesuai dengan yang diharapkan.”
f. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
Jawab : Dalam program PDPM ini memang bertujuan meningkatkan partisipatif
masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap prosesnya. Dan untuk
pembangunan di daerah baros ini tidak membayar atau memakai tenaga ahli bangunan,
semua masyarakat baros yang ikut dalam pembangunan di desa nya.
g. Bagaimana pemerintah mencukupi fasilitas (sarana/prasraana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut?
Jawab : fasilitas yang dibutuhkan sudah cukup untuk menjalankan program
h. Bagaimana kecukupan waktu dalam menjalankan program?
Jawab : sudah sangat cukup waktu yang sudah ditentukan untuk menjalankan program.
Hanya tinggal sumberdaya manusianya saja yang memang harus tepat waktu agar
program berjalan sesuai yang ditentukan.
i. Bagaimana pencapaian tugas dengan sumber daya yang tersedia?
Jawab : pencapaian tugas masih kurang dalam hal administrasi, sering terjadi
keterlambatan pelaporan. Ini terjadi karena sumberdaya manusia yang sering berganti
diwaktu yang belum ditentukan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Bagaimana karakteristik Stake holder (pelaksana program) dalam PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : “pelaksana program sudah bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya
masing-masing. Mereka sudah memiliki kemampuan dibidangnya karena memang
banyak pelaksana program yang sudah berpengalaman dalam program yang sama
mengenai pemberdayaan.
b. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini?
Jawab : untuk pembangunan berjalan lancar sebagaimana mestinya, meski ada yang
tidak sesuai dengan perencanaan namun bisa diselesaikan. Dan terdapat masalah di
program dana bergulir (SPP) kecamatan baros ini termasuk yang rendah dalam
pengembalian dana yang tepat waktu.
c. Apakah pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh para implementator sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA
tersebut?
Jawab : sesuai, karena tidak mungkin menyalahi peraturan yang sudah ditentukan.
Pelaksanaan teknis para impelementor harus sesuai dengan perbup. Kalau menyalahi
aturan ya ada sanksi nya.
4. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
a. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
Jawab : kalau dari perangkat desa dipilih berdasarkan hasil keputusan masyarakat di
musyawarah desa. Dan kalau untuk fasilitator kabupaten itu penunjukan langsung dari
pemerintah Kabupaten dan tentunya sudah dipertimbangkan berdasarkan kemampuan di
bidangnya. Termasuk saya juga ditunjuk langsung oleh pemerintah Kabupaten untuk
menjadi fasilitator di Kecamatan Baros.
b. Bagaimana pemahaman para implementor mengenai isi kebijakan PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : karena dari awal sudah diberikan pelatihan dan pemahaman mengenai kebijakan
PDPM GERBANG UTAMA pastinya mereka sudah paham. dan diberikan buku
panduan kebijakan, agar para implementor lebih memahaminya.
5. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
a. Bagaimana bentuk kordinasi yang terjalin antara pihak – pihak yang terlibat dalam
proses implementasi, siapa saja yang melakukan kordinasi, dan kapan kordinasi
dilakukan?
Jawab : sejauh ini komunikasi atau koordinasi antara stakeholder berjalan dengan baik.
Apalagi jaman sekarang sudah modern jadi tidak sulit untuk komunikasi.
b. Apakah dengan adanya koordinasi dan sosialisasi sudah sesuai dengan manfaat dan
tujuannya ?
Jawab : sudah sesuai, dengan adanya koordinasi dan sosialisasi selain memahami antar
stakeholder juga memudahkan kebijakan berjalan sebagaimana mestinya.
c. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
Jawab : saat sosialisasi semua perangkat desa harus mengikutinya, pemerintah
kabupaten dan fasilitator kabupaten yang mengarahkan sosialisasi.
d. Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
Jawab : rutin, dan memang sudah ada di Rencana Pembangunan jangka Menengah
daerah Kabupaten.
6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
a. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : kondisi sosial, dan politik sejauh ini sudah kondusif. Pemerintah dan masyarakat
bekerjasama dengan baik untuk keberhasilan kebijakan. Namun kondisi ekonomi belum
terlalu mencukupi dan menyeluruh.
b. Bagaimana dukungan para partisipan Kebijakan Program PDPM GERBANG UTAMA
di Kecamatan Baros Kabupaten Serang (stakeholder), yakni menolak atau mendukung?
Jawab : sejauh ini tidak ada yang menentang ataupun menolak terhadap program ini.
Masyarakat dan stakeholder sangat berpartisipasi dalam program ini.
c. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : tentunya masyarakat sangat abntusias mengenai program
pemberdayaan, karena memang program ini untuk membantu
kesejahteraan masyarakat.
Tanda Tangan
Abdul Latif
MEMBER CHECK
Nama : Edi Supriyadi
Jabatan : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD
Waktu Wawancara : kamis, 29 September 2016, 12.14 WIB
Lokasi Wawancara : Rumah kediaman Bapak Edi
Hasil Wawancara :
1. Ukuran dan Tinjauan Kebijakan
a. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA partisipasi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
meningkat?
Jawab : “Sangat meningkat, masyarakat Rumah Tangga Miskin dan Kelompok
Perempuan ada dan berpartisipasi dalam proses perencanaan karena setiap kampung
ingin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di kampungnya .”
b. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesejahteraan masyarakat miskin
atau Rumah Tangga Miskin dipedesaan di Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : kalau dilihat dari aspek pembangunan ada perubahan, itu kan bisa termasuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana membangun yang menjadi
kebutuhan masyarakat, untuk dana SPP pun walaupun tidak semua yang mendapatkan
pasti ada perubahan pada masyarakat nya.
c. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA pelembagaan dana bergulir
pelayanan sosial dasar (Simpan Pinjam Perempuan) dan ketersediaan akses ekonomi
terhadap rumah tangga miskin meningkat?
Jawab : menurut saya biasa saja, karena memang yang mendapatkan dana SPP tidak
semua masyarakat miskin medapatkannya. Dan kelompok yang mendapatkan dana SPP
tidak digilir, seharusnya kelompok yang sudah pernah mendapatkan tidak
mendapatkannya lagi, bergilir dengan ibu-ibu yang lain.
d. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA sarana dan prasarana di Kabupaten
Serang menjadi lebih baik?
Jawab : iya kalau ada pembangunan tentunya menjadi lebih baik, namun kadang
pembangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan.
e. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesehatan dan pendidikan di
Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : Di Kecamatan Baros tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan atau
pun pendidikan.
f. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA dapat membangun dan
mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan
kegotongroyongan melalui kelompok dan pendampingan?
Jawab : karena masyarakat terlibat dalam setiap proses dari PDPM ini maka menurut
saya membangun sifat kegotongroyongan, tingkat kepercayaan nya pun menjadi lebih
percaya karena sifatnya terbuka.
g. Bagaimana kesesuaian kebijakan dengan kondisi pelaksanan kebijakan?
Jawab : sejauh ini sudah sesuai dengan kebijakan
h. Apakah yang menjadi Faktor penghambat kebijakan?
Jawab : keterbatasan anggaran yang membuat pembangunan dilakukan tidak
menyeluruh
i. Apakah strategi yang digunakan pelaksana kebijakan dalam menghadapi hambatan
program tersebut?
Jawab : dengan merengking dan mengutamakan desa yang memang benar-benar sangat
membutuhkan
2. Sumber Daya
a. Apakah Jumlah sumber daya manusia dari para implementor sudah sesuai dengan
tupoksinya?
Jawab : implementor sudah bekerja sudah sesuai dengan tupoksinya namun jumlah
implementor di Baros masih ada yang kosong dan otomatis dibebankan kepada yang
lain.
b. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan Program (organisasi formal dan organisasi
informal)?
Jawab : yang terlibat hanya organisasi formal yang sudah tercantum dalam PTO.
c. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan terhadap pendamping maupun operator
PDPM GERBANG UTAMA?
Jawab : diberikan sosialisasi pemahaman dan pelatihan tentang PDPM GERBANG
UTAMA agar para implementor bekerja dengan baik.
d. Apakah Latar belakang pendidikan para implementor?
Jawab : untuk implementor perangkat desa memang banyak yang hanya lulusan SLTA,
dan untuk implementor tingkat kecamatan dan kabupaten memang memiliki gelar
sarjana.
e. Bagaimana kemampuan kinerja para implementor?
Jawab : para implementor sejauh ini bekerja dengan baik, kemampuannya sudah tidak
diragukan lagi karena memang sebelumnya sudah dibekali pelatihan dan sosialisasi
pemahaman kebijakan.
f. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
Jawab : dalam program ini memang mmeberdayakan sumberdaya lokal baik dalam
sumberdaya manusia, sumberdaya material, kalau untuk pembangunan semua
masyarakat baros yang terlibat dalam pembangunan, kami tidak membayar tenaga ahli
bangunan, namun untuk material karena tidak ada di Baros otomatis harus membeli dari
luar untuk kelengkapan bahan material.
g. Bagaimana pemerintah mencukupi fasilitas (sarana/prasraana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut?
Jawab : fasilitas sudah ada dari pemerintah dan tidak ada masalah
h. Bagaimanana kecukupan waktu dalam menjalankan program?
Jawab : sudah cukup waktu yang ditentukan
i. Bagaimana pencapaian tugas dengan sumber daya yang tersedia?
Jawab : kurang tepat waktu, karena keterlambatan dalam administrasi. Karena untuk
pengajuan pembangunan harus ada dokumen pengajuan terlebih dahulu, dan semakin
cepat proses administrasi maka semakin cepat untuk persetujuan pembangunan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Bagaimana karakteristik Stake holder (pelaksana program) dalam PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : ”kalau untuk pelaksana program disini saya rasa bisa dikatakan baik hal ini
dapat dilihat dari latarbelakang pendidikannya, meskipun keilmuannya tidak sesuai
dengan bidangnya, namun dibekali ilmu melalui pelatihan-pelatihan agar jadi pelaksana
kebijakan yang mempunya kinerja yang baik.
b. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini?
Jawab : sejauh ini program sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan
misalnya dalam hal keterlambatan administrasi tadi, keterlambatan dalam pengembalian
dana SPP.
c. Apakah pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh para implementator sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang PDPM GERBANG UTAMA
tersebut?
Jawab : memang harus sesuai dan tidak boleh ada yang melaksanakan kegiatan apapun
diluar peraturan Bupati tersebut. Karena Perbup tersebut sebagai acuan dari pelaksanaan
kebijakan
4. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
a. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
Jawab : kalau untuk pemilihan pelaksana kebijakan perangkat desa dipilih pada saat
musyawarah desa.
b. Bagaimana pemahaman para implementor mengenai isi kebijakan PDPM GERBANG
UTAMA?
Jawab : kalau mengenai pemahaman terhadap kebijakan sudah tidak diragukan lagi
karena memang sudah ada sosialisasi dan pelatihan yang berguna untuk pemahaman
para implkementor terhadap isi kebijakan.
5. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
a. Bagaimana bentuk kordinasi yang terjalin antara pihak – pihak yang terlibat dalam
proses implementasi, siapa saja yang melakukan kordinasi, dan kapan kordinasi
dilakukan?
Jawab : komunikasi sudah berjalan dengan baik, karena memang harus terjalin
komunikasi yang baik agar program tersebut berjalan dengan semestinya.
b. Apakah dengan adanya koordinasi dan sosialisasi sudah sesuai dengan manfaat dan
tujuannya ?
Jawab : sangat bermanfaat, karena tanpa adanya sosialisasi dan koordinasi tidak akan
ada hubungan yang baik antara para pelaksana kebijakan, antara pemerintah dengan
pelaksana kebijakan, dan pemerintah dengan masyarakat
c. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
Jawab : pasti ada sosialisasi untuk pemahaman kepada para pelaksana kebijakan juga
masyarakat.
d. Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
Jawab : tentu, untuk pendekatan antara pemerintah dengan masyarakat salah satunya
melalui musrenbang. Karena pemerintah bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan
masyarakat.
6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
a. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : kondisi ekonomi belum menyeluruh semua desa mendapatkan dana, dan untuk
kondisi social dan politik sudah mendukung adanya program dan berjalan dengan
kondusif.
b. Bagaimana dukungan para partisipan Kebijakan Program PDPM GERBANG UTAMA
di Kecamatan Baros Kabupaten Serang (stakeholder), yakni menolak atau mendukung?
Jawab : tidak ada yang menolak, semua mendukung program ini untuk kesejahteraan
masyarakat
c. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : ”kami sangat mendukung, asal sosialisai kepada kaminya benar-
benar sampai kami memahami isi kebijakan tersebut jangan hanya sekali
atau dua kali tapi sampai kami memahami agar kami dapat melaksanakan
kebijakan dengan baik.”
Tanda tangan
Edi supriyadi
MEMBER CHECK
Nama : Erwin Setiawan
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Waktu Wawancara : Senin, 03 oktober 03.45 WIB
Lokasi Wawancara : Rumah kediaman Bapak Erwin
Hasil Wawancara :
1. Ukuran dan Tinjauan Kebijakan
a. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA partisipasi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
meningkat?
Jawab : Ya kami ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh desa
baik dalam perencanaan di musyawarah desa, aspirasi kami ditampung dan dalam
pembangunannyapun kami dilibatkan.
b. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesejahteraan masyarakat miskin
atau Rumah Tangga Miskin dipedesaan di Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : saya tidak merasa kesejahteraan perekonomian saya meningkat, karena saya
tidak menerima dana apapun, istri sayapun tidak mendapat dana dari program tersebut.
Namun kesejahteraan kan tidak dilihat dari program SPP saja, dilihat dari sarana dan
prasrana yang diperbaiki pun menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
c. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA sarana dan prasarana di
Kecamatan Baros Kabupaten Serang menjadi lebih baik?
Jawab : iya kalau ada pembangunan ya pasti menjadi lebih baik dari sebelumnya,
misalnya jalan yang tadinya rusak jadi lebih bagus.
d. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesehatan dan pendidikan di
Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : kalau dari musyawarah desa yang saya ikuti, tidak ada dana untuk pendidikan
ataupun kesehatan. Sempat ada yang mengajukan untuk pembangunan PAUD namun
ada pembangunan lain yang lebih diutamakan.
e. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA dapat membangun dan
mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan
kegotongroyongan melalui kelompok dan pendampingan?
Jawab : dikatakan percaya sepenuhnya sih tidak, namun program ini sifatnya terbuka
dari anggaran yang digunakan untuk apa saja. Jadi menumbuhkan rasa kepercayaan
masyarakat.
2. Sumber Daya
a. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
Jawab : kami masyarakat ikut aktif terlibat dalam pembangunan, tidak membayar tenaga
kerja, disini seluruh masyarakat yang menjadi tenaga kerja nya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini?
Jawab : lancar-lancar saja yang saya ketahui, dari pembangunannya pun tidak ada
hambatan apapun. Dana yang ada juga digunakan dengan transparan.
4. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
a. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
Jawab : Dipilih saat musyawarah Desa, ada juga yang dipilih secara penunjukan
langsung, mendapat SK untuk menjadi pelaksana kebijakan.
5. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
a. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
Jawab : sosialisasi ada dilakukan, waktu itu pun saya mendapat undangan
pemberitahuannya, hanya saja tidak bisa hadir dalam sosialisasi tersebut.
b. Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
Jawab : kalau musenbang rutin dilaksanakan dan memang penting untuk menampung
aspirasi seluruh masyarakat.
c. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
a. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : “Yang pasti saya sebagai masyarakat disini mendukung program
pemerintah asalkan programnya sesuai dengan yang dibutuhkan dan
tujuannya baik untuk kesejahteraan masyarakat”
Tanda Tangan
Erwin Setiawan
MEMBER CHECK
Nama : Shalihah
Jabatan : Masyarakat
Waktu Wawancara : Rabu, 05 Oktober 2016, 12.25
Lokasi Wawancara : Rumah kediaman Bapak ErwinIbu Shalihah
Hasil Wawancara :
19. Ukuran dan Tinjauan Kebijakan
jj. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA partisipasi seluruh masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
meningkat?
Jawab : “Ya kami dilibatkan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh desa baik itu
dalam perencenaan maupun saat pembangunan. Walaupun perempuan kami juga turut
membantu bapak-bapak yang sedang melakukan pembangunan dengan menyiapkan
makan, minum.
kk. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesejahteraan masyarakat miskin
atau Rumah Tangga Miskin dipedesaan di Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : kalau dikatakan meningkat tidak juga, Cuma ada perubahan saja dilihat dari
sarana dan prasarana ada yang diperbaiki yang mempermudah akses masyarakat
misalnya jalan.
ll. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA pelembagaan dana bergulir
pelayanan sosial dasar (Simpan Pinjam Perempuan) dan ketersediaan akses ekonomi
terhadap rumah tangga miskin meningkat?
Jawab : kalau saya pribadi sebagai ketua kelompok SPP, ibu-ibu yang mendapat dana
spp ada yang lancar ada juga yang tidak lancar dalam pengembaliannya, kadang saya
juga bingung harus bertanggung jawab, tapi dari masyarakatnya mungkin usahanya
kurang lancar, makanya tidak lancar dalam pengembaliannya.
mm. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA sarana dan prasarana di
Kecamatan Baros Kabupaten Serang menjadi lebih baik?
Jawab : biasa saja, karena tidak keseluruhan juga dilakukan pembangunan.
nn. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA kesehatan dan pendidikan di
Kecamatan Baros meningkat?
Jawab : yang saya ketahui tidak ada bantuan dana untuk kesehatan dan pendidikan.
oo. Apakah dengan adanya PDPM GERBANG UTAMA dapat membangun dan
mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan
kegotongroyongan melalui kelompok dan pendampingan?
Jawab : iya, jadi lebih percaya karena kami terlibat langsung dari mulai perencanaan
sampai evaluasi nya. Jadi kami mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja.
20. Sumber Daya
kk. Bagaimana pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal?
Jawab : iya disini semua masyarakat barosnya sendiri yang bergotongroyong dalam
membangun sarana dan prasarana yang ada di Baros.
21. Karakteristik Agen Pelaksana
m. Bagaimana Pelaksanaan dari PDPM GERBANG UTAMA sejauh ini?
Jawab : sejauh ini tidak ada masalah yang serius, kalau dulu saat program PNPM
sebelum PDPM GERBANG UTAMA pernah ada penyelewengan. Dana SPP yang
dibawa kabur oleh pendamping lokalnya.
22. Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor
a. Bagaimanakah pemerintah mengangkat/ memilih pelaksana kebijakan untuk diberi
wewenang melaksanakan kebijakan?
Jawab : dipilih pada saat musyawarah desa, karena saya pun dipilih menjadi ketua
kelompok SPP pada saat musyawarah Desa.
23. Komunikasi antar organisai dan aktivitas pelaksana
q. Bagaimana bentuk kordinasi yang terjalin antara pihak – pihak yang terlibat dalam
proses implementasi, siapa saja yang melakukan kordinasi, dan kapan kordinasi
dilakukan?
Jawab : kalau saya melakukan koordinasi dengan UPK untuk melaporkan dan menyetor
uang SPP.
r. Apakah dengan adanya koordinasi dan sosialisasi sudah sesuai dengan manfaat dan
tujuannya ?
Jawab : “sudah ada manfaatnya dengan melakukan koordinasi, agar mengetahui yang
menajdi hambatan dalam SPP ini.
s. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Bagaimana sosialisai yang dilakukan, siapa
pihak yang terlibat dalam sosialisai, dan kapan sosialisasi dilakukan?
Jawab : diadakan sosialisasi dari pemerintah menjelaskan tentang program ini
t. Apakah Musrenbang rutin dilaksanakan?
Jawab : iya, setahun sekali saya mengikuti musrenbang. Karena saya ingin
menyampaikan aspirasi saya, apa yang menjadi kebutuhan di desa saya.
24. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
a. Bagaimana Sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi PDPM GERBANG
UTAMA di Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
Jawab : “Disini masyarakatnya sangat mendukung setiap kebijakan atau
kegiatan yang dilakukan desa untuk kebaikan masyarakat.”
Tanda Tangan
Shalihah
1
BAB. I
KEBIJAKAN POKOK
1.1. LATAR BELAKANG
Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program berbasis
pemberdayaan masyarakat, karena kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang
mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik,
terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar
masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan
untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Seiring dengan itu pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Serang melaksanakan Program
Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PDPM-MPd) dilaksanakan di 15
kecamatan yang tidak mendapatkan bantuan Program PNPM-MPd, sebagai inisiatif lokal
untuk mendorong percepatan dalam pembangunan perdesaan yang berbasis pemberdayaan
masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan secara partisipatif, dimana
masyarakat perdesaan diberikan hak dan keleluasaan dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan di desa.
Kabupaten Serang sama dengan daerah lain memiliki persoalan kemiskinan dan
pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan
alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran
lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di
perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin
yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang benar harus memadukan aspek-
aspek penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.
Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah Daerah, penguatan kelembagaan
masyarakat, keberlanjutan pendampingan masyarakat, integrasi program dan mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik, maka Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Serang
melaksanakan kembali Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Gerakan
Pembangunan Untuk Masyarakat (PDPM GERBANG UTAMA). PDPM Gerbang Utama
adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan, sebagai reflikasi dari PNPM MPd yang selama ini pelaksanaan di Kabupaten
Serang dinilai berhasil. Di antara keberhasilan PNPM MPd adalah penyediaan lapangan
kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan serta
menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat.
Sejalan dengan Visi PNPM MPd maka visi PDPM GERBANG UTAMA adalah tercapainya
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri
untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber
daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah
kemiskinan. Misi PDPM GERBANG UTAMA adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat
dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan
fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana
sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; serta (5) pengembangan jaringan kemitraan
dalam pembangunan.
2
Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PDPM GERBANG UTAMA, strategi yang
dikembangkan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran,
menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja
sama antar desa. Dari visi, misi, dan strategi maka PDPM GERBANG UTAMA berupaya
menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih yaitu
menuntaskan tahapan pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, setelah tahapan
inisiasi dan internalisasi telah selesai dilakukan oleh PPK dan PNPM MPd.
1.2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Yang Berkeadilan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
12. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
16. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
3
Kecamatan 17. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. 1.3. ACUAN TEKNIS
1. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan.
3. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/8509/PMD tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN TA. 2014.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa dan kelurahan.
1.4. PENGERTIAN
1. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
5. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya.
6. Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB-Desa, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
4
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
11. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
12. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD kabupaten pada tahun anggaran berikutnya.
13. Partisipasi adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
14. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.
15. Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme reguler.
16. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.
17. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
18. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan desa/daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
25. Setrawan adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata keperintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
26. Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat.
27. Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi.
30. NPBSD adalah Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah
1.5. TUJUAN
Tujuan Umum PDPM GERBANG UTAMA adalah meningkatnya kesejahteraan dan
kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam
pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
Tujuan khususnya meliputi:
a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau
kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan pelestarian pembangunan,
b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber
daya lokal,
c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan
pembangunan partisipatif,
d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh
masyarakat,
e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir,
f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa.
g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan perdesaan.
1.6. KELUARAN PROGRAM
a. Terjadi peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan
mulai perencanaan sampai dengan pelestarian,
6
b. Terlembagakannya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa,
c. Terjadi peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan
partisipatif,
d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PDPM GERBANG UTAMA bagi
masyarakat,
e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar
dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM,
f. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan,
g. Terjadi peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam
upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.
1.7. PRINSIP DASAR PDPM GERBANG UTAMA
PDPM GERBANG UTAMA mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi
landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan
diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PDPM GERBANG UTAMA. Nilai-nilai dasar
tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PDPM GERBANG UTAMA. Prinsip-
prinsip itu meliputi:
a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada
pembangunan manusia adalah masyarakat lebih memilih kegiatan yang berdampak
langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan
kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi
negatif dari luar.
c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih
luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan
kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kapasitas masyarakat.
d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada
masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat
miskin.
e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif
dalam setiap tahapan proses, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran, dana, waktu
maupun barang.
f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender
adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam
perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan
pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat
situasi konflik.
g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan
pembangunan secara musyarawah dan mufakat.
h. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah
masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan
keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan
dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
7
i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang
diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk
pengentasan kemiskinan.
j. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap
pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan
sistem pelestariannya.
1.8. SASARAN PDPM GERBANG UTAMA
1.8.1. Lokasi Sasaran :
Seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Serang yang selanjutnya ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati serta lokasi penetapan desa berdasarkan hasil
pemrioritasan pada Musyawarah Antar Desa ditetapkan dengan Surat
Penetapan Camat (SPC)
1.8.2. Kelompok Sasaran :
a. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan,
b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
c. Kelembagaan pemerintahan lokal./desa
1.9. PENDANAAN
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PDPM GERBANG UTAMA pada setiap
kecamatan ditentukan sebagai berikut :
1.9.1. Alokasi pada masing-masing Kecamatan ditetapkan berdasarkan tingkat
kemiskinan di masing-masing Kecamatan dan Desa serta disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.
1.9.2. Data yang dipergunakan untuk menilai proporsi BLM Kecamatan adalah :
a. Hasil pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang
menjadi dasar penentuan tingkat kemiskinan setiap kecamatan yang
dikeluarkan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan).
b. Hasil Rekapitulasi Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten Serang Tahun
2013 yang dikeluarkan oleh BKBPMP.
1.9.3. Perhitungan persentase penduduk miskin yaitu :
% Penduduk Miskin :
∑ Penduduk Miskin + Penduduk Sangat Miskin (PPLS 2011)
∑ Penduduk Kecamatan (Pendataan Keluarga 2013 BKBPMP)
1.9.4. Klasifikasi Tingkat Kemiskinan untuk lokasi PDPM GERBANG UTAMA
ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
8
% Penduduk Miskin
Tingkat kemiskinan
< 10 %
Tidak Miskin
10 % - 20 %
Sedang
20 % - 30 %
Miskin
< 30 %
Sangat Miskin
1.9.5. Alokasi BLM GERBANG UTAMA ditentukan berdasarkan kriteria sebagai
berikut :
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Tingkat Kemiskinan
Alokasi BLM (Rp)
< 40.000
Tidak Miskin
Sedang
Miskin
Sangat Miskin
400.000.000,-
500.000.000,-
600.000.000,-
700.000.000,-
40.000 – 60.000
Tidak Miskin
Sedang
Miskin
Sangat Miskin
425.000.000,-
525.000.000,-
625.000.000,-
725.000.000,-
60.000 – 70.000
Tidak Miskin
Sedang
Miskin
Sangat Miskin
450.000.000,-
550.000.000,-
650.000.000,-
750.000.000,-
> 70.000
Tidak Miskin
Sedang
Miskin
Sangat Miskin
475.000.000,-
575.000.000,-
675.000.000,-
775.000.000,-
1.9.6. Ketentuan penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat terdiri dari :
a. Maksimal 25 % untuk kegiatan penguatan usaha ekonomi melalui
pinjaman bergulir Kelompok SPP.
b. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas
hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan), dan peningkatan
kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang mendukung
terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, melalui Indikator
Daya Beli Masyarakat dan Tujuan MDGs untuk goal kemiskinan dan
kelaparan.
9
c. Peruntukkan BOP Tingkat Kecamatan yang dikelola oleh UPK sebesar
3% dari BLM dengan rincian sebagai berikut :
Honor Pengelola Dana Program sebesar Rp. 850.000,- selama tujuh
bulan
Pendamping Lokal (PL) sebesar Rp. 700.000,- selama tujuh bulan
Verifikasi Usulan sebesar Rp. 2.000.000,-
MAD Penetapan Usulan sebesar Rp. 2.000.000,-
Operasional lainnya disesuaikan dengan sisa alokasi BOP 3%
d. Peruntukan BOP Tingkat Desa yang dikelola oleh TPK sebesar 3 % dari
BLM yang diterima Desa, dengan rincian sebagai berikut :
Honor Pengurus TPK
Desain RAB dan SPPB
Biaya Laporan
Biaya Laporan Akhir
e. Besaran dana APBD yang disalurkan ke masyarakat, dikenakan pajak
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.9.7. Dana BOP Satker Kabupaten akan diatur melalui Belanja Langsung pada
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
melalui kegiatan Fasilitasi pemberdayaan masyarakat PDPM Gerbang
Utama, yang diarahkan untuk :
Honor-honor Tim Kabupaten
Biaya-biaya Pelatihan
Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Biaya perjalanan dinas dalam rangka Monev dan supervisi
Dana BLM ini harus mampu meningkatkan swadaya masyarakat minimal
10 % dari total BLM dalam bentuk Tenaga, Material, Bahan, dan Hibah
tanah yang dikonversi.
1.10. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BLM PDPM GU
Mekanisme Pencairan Dana BLM APBD GERBANG UTAMA dibagi dalam 2 (Dua)
Tahapan, yang ditransfer melalui rekening kolektif yang ada di UPK dengan nama
“Bantuan PDPM Gerbang Utama Kec......” pada Bank pemerintah termasuk Bank
Pemerintah Daerah yang ada atau terdekat dengan lokasi kecamatan sesuai
keputusan masyarakat. Rekening tersebut dibuka dengan specimen Tanda Tangan:
(1). Ketua UPK; (2). Sejumlah dua orang fasilitator kecamatan yang bertugas sebagai
fasilitator kecamatan pemberdayaan dan fasilitator kecamatan teknik; dan (3). Salah
satu wakil masyarakat yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).
Apabila terjadi pergantian fasilitator kecamatan, maka sambil menunggu penetapan
dapat dilakukan pergantian specimen sementara dengan mengalihkannya kepada
fasilitator kabupaten. Selanjutnya Nomor Rekening Dilaporkan kepada Satker
Kabupaten Serang melalui Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada
BKBPMP Kabupaten Serang.
10
1.10.1 Mekanisme Pencairan dana
Pencairan dana BLM dari Kas Daerah ke rekening bersama yang dikelola oleh
UPK dilakukan melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut:
a. Tahap pertama 50 %, dengan cara : UPK bersama PJOK mengajukan
surat permohonan kepada Satker Kabupaten, yang ditandatangani oleh
PJOK dan diketahui oleh Camat dengan melampirkan Proposal
Pengajuan Dana Pencairan yang berisi :
Ringkasan kontrak
Surat Perjanjian Pendanaan
Berita Acara Penggunaan Dana
Berita Acara Pembayaran
Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana
Rencana Penggunaan Dana
Surat Penetapan Camat (SPC) tentang Alokasi Desa dan Dana
Nomor Rekening Bersama
Kwitansi
Contoh Specimen tanda tangan
Copy Surat Keputusan Pengurus UPK
Copy Surat Penetapan PJOK
Berita Acara MAD Penetapan Pendanaan dan Daftar Hadir
NPBSD (Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah)
b. Tahap kedua 50 %, dengan cara UPK dan PJOK melalui Camat
mengajukan Surat Permohonan Pencairan tahap Kedua dengan dilampiri
selain kelengkapan dokumen tersebut pada point (a) ditambah dengan
Laporan Penggunaan dana (LPD) dan bukti-bukti pengeluaran yang sah,
Slip penarikan dari bank, serta Surat Pernyataan Kesiapan
Menyelesaikan Pekerjaan.
c. Setiap tahapan pengajuan dokumen proposal terlebih dahulu
disampaikan kepada Faskab untuk diverifikasi.
1.10.2 Mekanisme Penyaluran Dana Ke Tingkat Desa
a. Sebelum penyaluran dana ke desa dilakukan, maka dibuat Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dan TPK yang diketahui oleh camat dan tiap-tiap kepala desa. SPPB memuat jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
Lampiran dokumen kegiatan prasarana sarana meliputi : - Gambaran umum desa; - Peta desa yang menunjukkan lokasi kegiatan; - Hasil verifikasi usulan desa; - Gambar rencana teknis yang dinyatakan layak oleh Fasilitator
Kecamatan atau Fasilitator Kabupaten.; - Formulir masalah dampak lingkungan; - Rencana Anggaran Biaya Detail; - Foto 0% dari prasarana yang akan dibangun/direnovasi; - Jadwal pelaksanaan;
11
- Surat pernyataan sanggup memelihara prasarana yang akan dibangun.
Lampiran dokumen kegiatan simpan pinjam, yaitu: - Hasil pemetaan RTM; - Peta sosial desa dan lokasi penerima manfaat; - Daftar penerima manfaat, besarnya nilai manfaat, dan jangka waktu
pengembalian pinjaman (SPP); - Jadwal pengembalian untuk kegiatan simpan pinjam; - Sanksi yang telah disepakati baik dalam musyawarah kelompok,
Musdes maupun MAD; b. Dokumen pengajuan tersebut diperiksa kelengkapan dan keabsahannya
oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan. Kemudian UPK menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif dan Kuitansi-2 (KW-2).
c. Penyaluran dana dari UPK ke TPK harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan desa. Kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan desa selanjutnya dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disiapkan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan TPK tiap-tiap desa untuk selanjutnya diverifikasi oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan di kecamatan.
d. Proses pembayaran kepada pemasok/suplier yang telah disepakati dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama (SPK) antara TPK dengan pemasok/suplier harus dilakukan melalui transfer langsung dari UPK kepada pemasok. Mekanisme penyaluran dana dari UPK ke pemasok/suplier diatur sebagai berikut: - TPK membuat surat yang memberikan kuasa kepada UPK untuk
mentransfer sejumlah dana untuk pembayarak kepada pemasok/suplier, sesuai dengan yang tercantum dalam RPD.
- TPK Mengajukan RPD kepada UPK dengan melampirkan SPK, copy buku rekening pemasok/suplier yang namannya harus sama dengan pihak pembuat perjanjian yang tercantum dalam SPK, surat jalan sebagai bukti penerimaan material dan alat, dan surat kuasa.
- UPK menyiapkan KW-2 yang berisi total dana yang akan disalurkan kepada TPK sesuai dengan RPD.
- Selain menyiapkan KW 2, UPK menyiapkan 2 slip yang terdiri dari slip penarikan dana kolektif untuk penyaluran ke TPK sesuai dengan KW 2 dan slip setoran yang berisi sejumlah dana yang akan ditransfer langsung kepada pemasok (supplier) sesuai yang tercantum di dalam SPK dan RPD
- Berdasarkan KW 2, sisa dana tunai yang tidak ditransfer kepada pemasok (supplier), diserahkan kepada TPK
- TPK menandatangani KW 2 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap bukti transfer untuk memastikan sisa dana tunai yang akan diterima dari UPK. Bukti transfer ke pemasok (supplier) yang asli diserahkan kepada TPK, sedangkan UPK mengarsip salinannya.
- Pencatatan administrasi di UPK dicatat seperti halnya penyaluran dana ke desa.
- Pencatatan adminstrasi di TPK : dicatat sebagai penerimaan dari UPK dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam KW 2 dan dicatat sebagai pengeluaran dalam buku kas TPK sejumlah dana yang ditransfer ke pemasok (supplier) oleh UPK (slip transfer yang asli sebagai bukti transaksi)
12
e. Setiap pengajuan penyaluran dana, TPK harus menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya.
f. Sebelum penyaluran dana terakhir, TPK membuat Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang ditandatangani oleh TPK dan Kepala Desa.
g. Setelah kegiatan selesai 100 persen dan sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST), terlebih dahulu harus dilakukan sertifikasi oleh Fasilitator Kecamatan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
h. Sebelum dilakukan MDST, dokumen-dokumen pencairan dan penggunaan dana harus sudah lengkap, diisi dengan benar sesuai dengan fakta penggunaannya.
1.11. KETENTUAN DASAR PDPM GERBANG UTAMA
Ketentuan dasar PDPM GERBANG UTAMA merupakan ketentuan-ketentuan pokok
yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam
melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pelestarian. Ketentuan dasar PDPM GERBANG UTAMA dimaksudkan untuk
mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi :
1.11.1 Desa Berpartisipasi
Seluruh Desa di Kecamatan penerima PDPM GERBANG UTAMA berhak
untuk ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan kecuali Desa dalam
status kena sanksi. Untuk dapat berpartisipasi dalam PDPM GERBANG
UTAMA, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam
menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan
menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya
kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PDPM
GERBANG UTAMA.
1.11.2 Kriteria dan Jenis Kegiatan
Kriteria dan jenis kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat diperlakukan
sama. Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk
kegiatan yang memenuhi kriteria;
a. Diutamakan lokasi desa tertinggal
b. Lebih bermanfaat bagi RTM,
c. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
d. Dapat dikerjakan oleh masyarakat,
e. Didukung oleh sumber daya yang ada,
f. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.
Jenis-jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui BLM PDPM GERBANG
UTAMA diarahkan kepada prioritas usulan yang mendukung terhadap
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui Indikator Daya Beli
Masyarakat dan Tujuan MDGs untuk goal Kemiskinan dan kelaparan, antara
lain :
a. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan
(SPP)
13
b. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang
dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.
c. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan (non
formal) termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan
masyarakat/kelompok usaha berkaitan dengan produksi berbasis
sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
d. Pembangunan/perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik yang mendukung
terhadap akses perekonomian masyarakat desa, pendidikan dan