Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah

7/26/2019 Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1/24

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak

dapat dilepaskan dari aspek otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di

Indonesia pertama kali diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 21.

Dalam Undang-Undang ini! telah dilakukan pengka"ian atas kebi"akan tentang

berlakunya otonomi daerah bagi propinsi! kabupaten#kota dan desa. $ebagai

konsekuensi dari pemberian otonomi daerah yang luas! pemerintah pusat

kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2% Tahun 1999 tentang

Perimbangan &euangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penegasan pelaksanaan otonomi daerah semakin nyata dengan

diterbitkannya Undang-Undang Nomor '2 Tahun 2( tentang Pemerintah

Daerah! dan Undang-Undang Nomor '' Tahun 2( tentang Perimbangan

&euangan Pemerintah Pusat dan Daerah. &eberadaan kedua undang-undang ini

ditu"ukan untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan

Undang-Undang Nomor 2% Tahun 1999. Undang-Undang Nomor '2 Tahun 2(

tentang Pemerintah Daerah men)oba mengatasi beberapa kelemahan materiilUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dibuat se)ara *darurat+ menanggapi

tuntutan re,ormasi alim dan Damayanti! 2/0 2.

enurut Undang-Undang Nomor '' Tahun 2( tentang Pemerintah

Daerah! otonomi daerah merupakan hak! 3e3enang dan ke3a"iban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusah pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. $istem pemerintahan dengan otonomi daerah menganut asas

desentralisasi! dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan se)ara

bersama-sama. Untuk me3u"udkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka

dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah pro4insi! daerah kabupaten

dan daerah kota yang bersi,at otonom. $esuai dengan ketentuan bab 1 pasal 1

Undang-Undang Nomor '' Tahun 2( dikatakan bah3a daerah otonom!

selan"utnya disebut daerah! adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas-batas 3ilayah yang ber3enang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan 5epublik


2/24

Indonesia. Dengan demikian! pembentukan daerah otonom dimaksudkan agar

daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya

sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat.

Daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus

dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang

dimiliki. al ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan

batas-batas ke3enangan yang ada dan selan"utnya digunakan untuk membiayai

semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah

yang bersangkutan. 6erdasarkan landasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan

bah3a untuk dapat men"alankan ke3a"iban dengan sebaik-baiknya! maka suatu

daerah sangat memerlukan adanya sumber pendapatan yang berasal dari daerahtersebut.

enurut Undang-Undang Nomor '2 Tahun 2( tentang Pemerintah

Daerah dinyatakan bah3a pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan. $ebelum pelaksanaan otonomi daerah diketahui bah3a

terdapat ketergantungan yang )ukup besar dari daerah kepada pemerintah pusat.

&etergantungan tersebut telah menyebabkan kreati4itas pemerintah daerah dalam

mengelola sumber-sumber ekonomi tidak dapat berkembang se)ara optimal.

&onsekuensi yang di)iptakan oleh tingginya ketergantungan daerah terhadap

penerimaan dari pusat antara lain adalah rendahnya peranan pendapatan daerah

dan rendahnya kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran

daerah. &ondisi seperti ini yang kemudian dapat menyulitkan pemerintah daerah

untuk melaksanakan otonomi daerah se)ara nyata.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom! tidak dapat terlepas

dari persoalan pembiayaan dan penganggaran. 7spek keuangan merupakan salah

satu modal dasar bagi pemerintah daerah dalam membiayai belan"a daerah.

Namun demikian pendapatan daerah yang merupakan komponen penting dalampendapatan daerah masih terbilang rendah di sebagian besar daerah di Indonesia.

8leh karena itu! pemerintah daerah harus mampu meman,aatkan sumber dan

potensi keuangan yang dimiliki serta mengadakan usaha menggali sumber-

sumber keuangan guna meningkatkan pendapatan daerahnya. &etelitian

menangkap peluang yang ada dan membudayakan potensi alam setempat men"adi

hal penting untuk meningkatkan pendapatan. Usaha ini dinilai dapat memberikan


3/24

hasil untuk meningkatkan pendapatan daerah yang merupakan pilar pokok

kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen! yaitu 1 Pendapatan 7sli

Daerah! 2 pendapatan trans,er! dan ' pendapatan lain-lain yang sah ahmudi!

2/0 /. Dalam pelaksanaan otonomi daerah! sumber keuangan yang berasal

dari Pendapatan 7sli Daerah P7D lebih penting dibandingkan dengan sumber-

sumber diluar Pendapatan 7sli Daerah. al ini disebabkan karena pendapatan asli

daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiati, daerah sedangkan

bentuk pemberian pemerintah non-P7D si,atnya lebih terikat. Dengan

penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah

"uga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusandaerah.

$e"alan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber

keuangannya! maka menurut pasal 1%/ Undang-Undang Nomor '2 Tahun 2(

di)antumkan bah3a sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas0 1

Pendapatan 7sli Daerah! yaitu0 a hasil pa"ak daerah! b hasil retribusi daerah!

) hasil perusahaan milik daerah! hasil pengelolaan kekayaan daerah dan d lain-

lain pendapatan daerah yang sah! 2 Dana Perimbangan! ' Pin"aman daerah!

dan ( :ain-lain pendapatan daerah yang sah. 6erdasarkan pen"elasan diatas

diketahui bah3a dengan pelaksanaan otonomi daerah! untuk dapat mengatur dan

mengurus pemerintahannya sendiri maka suatu daerah harus mampu

meningkatkan kemandirian dengan meman,aatkan sumber-sumber keuangan yang

berasal dari pendapatan asli daerah. al ini dapat "uga diartikan bah3a

pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang

harus dikembangkan karena dapat memberikan kontribusi yang )ukup besar bagi

kemandirian dan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah.

Untuk menghasilkan peren)anaan yang baik dalam pengelolaan keuangan

daerah yang sesuai dengan tuntutan masyarakat! maka 7nggaran Pendapatan dan6elan"a Daerah 7P6D harus mampu memberikan gambaran yang "elas tentang

besarannya anggaran belan"a di berbagai sektor! dengan mempertimbangkan

kondisi! potensi dan aspirasi masyarakat yang telah disusun berdasarkan 5enstra.

enurut ardiasmo 220 2 re,ormasi anggaran meliputi proses penyusunan!

pengesahan! pelaksanaan dan pertanggung"a3aban anggaran. ardiasmo 220

2 selan"utnya men"elaskan bah3a budgeting reform adalah perubahan dari

traditional budget ke performance budget. Traditional budget didominasi oleh


4/24

penyusunan anggaran yang bersi,at line item dan incrementalism! yaitu proses

penyusunan anggaran yang hanya berdasarkan pada besarnya realisasi anggaran

tahun sebelumnya! konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar anggaran baru.

7nggaran traditional budget seringkali bertentangan dengan kebutuhan

riil dan kepentingan masyarakat. akin kuatnya tuntutan masyarakat akan

peningkatan mutu pelayanan publik! maka penyusunan dan pengelolaan anggaran

daerah diharapkan berorientasi pada pen)apaian hasil atau kiner"a. Dengan

per,orman)e budget maka kiner"a tersebut harus men)erminkan pada e,isiensi dan

e,ekti4itas pelayanan publik. 7kuntabilitas mempunyai peran yang sangat penting

karena menyangkut prinsip pertanggung"a3aban publik! dalam hal ini proses

penganggaran mulai dari peren)anaan! penyusunan! dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung"a3abkan kepada De3an Per3akilan

5akyat Daerah DP5D dan masyarakat.

$istem peren)anaan daerah merupakan dokumen-dokumen yang sangat

penting karena ber,ungsi sebagai arahan dan pedoman dalam peren)anaan

pembangunan daerah! baik yang berupa "angka pan"ang! "angka menengah dan

tahunan. Dokumen-dokuemen peren)anaan daerah tersebut dapat men"amin

adanya konsistensi peren)anaan dan komitmen terhadap pemilihan program dan

kegiatan prioritas daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. :emahnya

peren)anaan "uga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam

meningkatkan penerimaan daerah se)ara berkesinambungan! sementara di pihak

lain pengeluaran terus meningkat se)ara dinamis! tetapi tidak disertai dengan

penentuan skala prioritas dan besarnya pla,on anggaran. &eadaan tersebut pada

akhirnya memun)ulkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing! yang

semuanya mempengaruhi tingkat e,isiensi dan e,ekti,itas unit-unit ker"a

pemerintah daerah ardiasmo! dkk! 20 9.

$e"alan dengan tuntutan akuntabilitas publik tersebut! pemerintah

mengeluarkan peraturan perundangan khusus di bidang pengelolaan keuangandaerah! diantaranya Peraturan Pemerintah PP Nomor %; tahun 2 tentang

Pengelolaan &euangan Daerah! Permendagri Nomor 1' tahun 2 tentang

Pedoman Pengelolaan &euangan Daerah! Peraturan Pemerintah Nomor ; Tahun

2 tentang Pelaporan &euangan dan &iner"a Instansi Pemerintah. Dengan

demikian dalam penerapannya akan membutuhkan suatu artikulasi yang "elas

mengenai misi! tu"uan! sasaran yang akan diukur dan berhubungan dengan hasil

program.


5/24

enurut Undang-undang Nomor 2% Tahun 2( tentang $istem

Peren)anaan Pembangunan Nasional! pemerintah daerah diisyaratkan untuk

membuat dokumen peren)anan daerah yaitu 5en)ana Pembangunan Jangka

Pan"ang 5PJP Daerah! 5en)ana Pembangunan Jangka enengah 5PJ

Daerah! dan 5en)ana &er"a Pemerintah Daerah 5&PD. Dokumen peren)anaan

daerah tersebut diupayakan tidak menyimpang dari 5PJP Nasional! namun

dimungkinkan adanya penekanan prioritas pembangunan yang berbeda antar satu

daerah dengan daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

$edangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor %; Tahun 2% tentang

Pengelolaan &euangan Daerah! pemerintah daerah bersama-sama dengan DP5D

menetapkan arah dan kebi"akan umum 7P6D! prioritas dan pla,on anggaransementara! setelah itu menuangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani

bersama antara kepala daerah dan pimpinan DP5D. Nota kesepakatan tersebut

sebagai dasar penerbitan pedomanan penyusunan 5en)ana &er"a dan 7nggaran

$atuan &er"a Perangkat Daerah 5&7 $&PD.

P7U- 2 menyebutkan dalam suatu siklus atau proses

anggaran dikenal ( tahap kegiatan! yaitu0 1 peren)anaan dan persiapan! 2

rati,ikasi! ' implementasi! dan ( e4aluasi. Peren)anaan anggaran merupakan

arahan kebi"akan di bidang anggaran yang diter"emahkan melalui serangkaian

tu"uan dan sasaran yang akan di)apai pada suatu periode tertentu dengan

menggunakan se"umlah sumber daya yang dinyatakan dalam satuan uang.

Peren)anaan anggaran "uga harus mampu melakukan penilaian kebutuhan!

menentukan skala prioritas! memperkirakan penerimaan dan pengeluaran! serta

indi)ator kiner"a yang akan di)apai. Untuk me3u"udkan hal tersebut maka

dibutuhkan suatu model yang dipakai untuk menghasilkan alokasi dana yang

akurat dan bagi setiap unit ker"a untuk melaksnakan prinsip '= se)ara

berkesinambungan. odel yang dimaksud adalah $tandar 7nalisa 6elan"a yaitu

standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis ke3a"aran beban ker"aatau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan

ker"a dalam satu tahun anggaran.

Penilaian terhadap ke3a"aran beban ker"a usulan program! atau kegiatan

dalam hal ini dikaitkan dengan kebi"akan anggaran! komponen dan tingkat

pelayanan yang akan di)apai! "angka 3aktu pelaksanaan serta kapasitas satuan

ker"a untuk melaksanakannya. &e3a"aran biaya yang dianggarkan berkaitan

dengan dua aspek! yaitu 1 kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan tolak


6/24

ukur kiner"a! dan 2 kaitan antara anggaran biaya dengan harga satuan unit biaya

standar biaya. 7gar setiap $&PD dapat menyusun anggarannya! pemerintah

daerah melalui tim 7nggaran =ksekuti, menerbitkan Pedoman Penyusunan

Usulan Program! &egiatan dan 7nggaran $atuan &er"a berdasarkan prinsip-

prinsip kiner"a dengan Peraturan &epala Daerah yang meliputi &ebi"akan Umum

7P6D &U7! Prioritas dan Pla,on 7nggaran $ementara PP7$! $tandar 7nalisa

6elan"a! $tandar $atuan 6elan"a &ade 5ekening 7P6D dan ,ormat 5&7 $&PD

yang digunakan oleh satuan ker"a untuk menyusun usulan program! kegiatan dan

anggarannya. Untuk menge4aluasi kiner"a suatu program atau kegiatan perlu

dilakukan analisa hubungan antara alokasi biaya input dengan tingkat pen)apian

yang dihasilkan output.Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah telah ter"adi

menyusul terbitnya &epmendagri Nomor 29 Tahun 22 tentang Pedoman

Pengurusan! Pertanggung"a3aban! dan Penga3asan &euangan Daerah! serta Tata

?ara Penyusunan 7P6D! Pelaksanaan Tata Usaha &euangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan 7P6D. $alah satu perubahan tersebut adalah adanya

anggaran berbasis kiner"a dan hilangnya klasi,ikasi anggaran rutin dan

pembangunan. Dalam rangka menindaklan"uti &epmendagri tersebut! Pemerintah

Daerah di Indonesia telah menerbitkan berbagai Perda sebagai Pedoman

Penatausahaan dan Pelaksanaan 7nggaran Pendapatan dan 6elan"a di daerahnya

masing-masing. Perda tersebut antara lain mengatur hal-hal pokok! seperti0 1

Pedoman umum! 2 Tahap Persiapan Pelaksanaan 7P6D! ' Tahap pelaksanaan

7P6D! ( Tahap pengendalian pelaksanaan 7P6D! % Perubahan 7P6D dan

Perhitungan 7P6D.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya harus dilaksanakan

berdasarnya prinsip-prinsip tertentu! yaitu hemat! tidak me3ah! e,isien! e,ekti,

terarah! terkendali! transparan dan akuntanbel. Permasalahan yang dihadapi

adalah implementasi prinsip pelaksanaan 7P6D tersebut seringkali belumber"alan dengan optimal. 6erdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan

pengka"ian lebih lan"ut mengenai implementasi pengelolaan keuangan daerah di

Indonesia! terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan anggaran

belan"a yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang diharapkan.

B. Permasalahan

$eluruh daerah di Indonesia yang sedang berupaya untuk meningkatkan

kemandirian daerah serta kese"ahteraan masyarakatnya melalui peningkatan


7/24

perekonomian daerah dengan peman,aatan sumber-sumber keuangan daerah agar

dapat meningkatkan Pendapatan 7sli Daerah P7D. Upaya tersebut tidak terlepas

dari adanya kebi"akan mengenai pengelolaan keuangan daerah setelah

pelaksanaan otonomi. $alah satu sumber yang diman,aatkan pemerintah daerah

dalam upaya peningkatan tersebut adalah melalui upaya peningkatan pendapatan

asli daerah P7D. 8leh karena itu! daerah harus mampu melakukan pengelolaan

yang e,ekti, dan e,isien terhadap sumber-sumber keuangannya.

Pengelolaan yang baik terhadap sumber-sumber keuangan daerah tentunya

"uga tidak terlepas dari penyusunan anggaran belan"a. Penyusunan anggaran

belan"a sangat berpengaruh terhadap mutu pelayanan publik untuk memenuhi

tuntutan dari masyarakat. engingat pentingnya penyusunan anggaran belan"abagi peningkatan mutu kualitas pelayanan publik di daerah! maka perlu dilakukan

pembahasan yang lebih mendalam mengenai implementasi pengelolaan keuangan

daerah terkait dengan kemandirian daerah dan penyusunan anggaran belan"a.

Permasalahan yang akan dika"i adalah0 *6agaimanakah implementasi pengelolaan

keuangan daerah terkait dengan kemandirian dan penyusunan anggaran belan"a di

daerah@+

C. Kerangka Teori

1. Prinsi Pen!elenggaraaan Pengelolaan Ke"angan Daerah

a. Desentralisasi


8/24

$ebaliknya! proporsi total pengeluaran pemerintah daerah melalui 7P6D

akan meningkat ta"am. Perubahan ini akan tampak apabila dibandingkan

dengan alokasi dana ke daerah pada tahun 2 yang meliputi dana rutin

dan dana pembangunan. Perubahan ini se)ara langsung maupun tidak

langsung akan turut berpengaruh terhadap mana"emen kebi"akan ,iskal.

$emakin besar dana yang ditrans,er ke daerah! semakin terbatas "umlah

dana yang ditrans,er ke daerah! semakin terbatas "umlah dana yang dapat

dialokasikan bagi kegiatan pemerintah pusat. $elan"utnya! pemerintah

daerah akan memperoleh ruang gerak yang lebih luas untuk berperan

dalam menentukan ,ormulasi yang diperoleh dari hak otonomi dan

desentralisasi.b. Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 2% Tahun 1999 tentang Perimbangan

&euangan 7ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur hal-

hal yang berkenaan dengan keuangan negara dan daerah utamanya bagi

hasil penerimaan negara dan trans,er dana dari pemerintah pusat 7P6N

kepada pemerintah daerah 7P6D. Dana perimbangan yang terdiri dari

P66! 6PT6! $D7! D7U! dan D7&. Dana perimbangan terdiri dari0

1) 6agian daerah dari penerimaan Pa"ak 6umi dan 6angunan! 6ea

Perolehan ak atas Tanah dan 6angunan dan penerimaan dari

$umber Daya 7lam.

2) Dana 7lokasi Umum.

3) Dana 7lokasi &husus.

Penerimaan negara dari P66 dibagi dengan imbangan 1A untuk

pemerintah pusat dan 9A untuk daerah. Penerimaan negara dari 6PT6

2A untuk pemerintah pusat dan untuk daerah. 1 A penerimaan P66 dan

2A penerimaan 6PT6 yang men"adi bagian dari pemerintah pusat dan

9A dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Dana 7lokasi Umum!ditetapkan sekurang-kurangnya 2%A dari Penerimaan Dalam Negeri yang

ditetapkan dalam 7P6N. Dana 7lokasi Umum untuk daerah pro4insi dan

untuk daerah kabupaten7ota ditetapkan masing-masing 1A dan 9A dari

Dana 7lokasi Umum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ter"adi

perubahan ke3enangan di antara daerah pro4insi dan untuk daerah

kabupaten#kota! persentase Dana 7lokasi Umum untuk daerah pro4insi


9/24

dan untuk daerah kabupaten dan kota disesuaikan dengan perubahan

tersebut.

Dana 7lokasi Umum untuk daerah pro4insi tertentu ditetapkan

berdasarkan perkalian "umlah Dana 7lokasi Umum untuk seluruh daerah

pro4insi yang ditetapkan dalam 7P6N dengan porsi daerah pro4insi yang

bersangkutan. Porsi daerah pro4insi yang bersangkutan merupa-kan

proporsi bobot daerah pro4insi yang bersangkutan terhadap "umlah bobot

semua daerah pro4insi di seluruh Indonesia. Dana 7lokasi Umum lintuk

suatu daerah kabupaten#kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian

"umlah Dana 7lokasi Umum untuk seluruh daerah kabupaten#kota

merupakan proporsi bobot daerah kabupaten#kota yang bersangkutanterhadap "umlah bobot semua daerah kabupaten#kota di seluruh Indonesia.

6obot daerah ditetapkan berdasarkan0

1) kebutuhan 3ilayah otonomi daerah

2) potensi otonomi daerah

Dana 7lokasi &husus dapat dialokasikan dari 7P6N kepada

daerah tertentu untuk membantu biaya kebutuhan khusus dengan

memperhatikan tersedianya dana dari 7P6N. &ebutuhan khusus itu

adalah0

1) kebutuhan yang tidak bisa diperkirakan dengan menggunakan rumus

alokasi umum dan atau

2) kebutuhan yang merupakan komitmen yang berasal atau prioritas

nasional

Dana 7lokasi &husus termasuk yang berasal dari dana reboisasi.

Dana reboisasi dibagi dengan perimbangan0

1) (A dibagikan kepada daerah penghasil sebagai Dana 7lokasi &husus

2) A untuk pemerintah pusat

&e)uali dalam rangka reboisasi! daerah yang mendapatpembiayaan kebutuhan khusus! menyediakan dana pendamping dari

7P6D sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan.

1) Dana 6agi asil

elalui Undang-Undang Nomor 2% Tahun 1999! "enis

penerimaan yang dibagihasilkan diperluas! sehingga meliputi bagi

hasil atas penerimaan sumber daya alam yang terdiri dari penerimaan


10/24

minyak bumi! gas alam! pertambangan umum! kehutanan! perikanan!

dan penerimaan pa"ak yang terdiri dari P66 dan 6PT6.

elalui bagi hasil penerimaan negara tersebut! diharapkan

potensi penerimaan daerah men"adi semakin meningkat dan daerah

merasakan bah3a haknya atas peman,aatan sumber daya alam yang

dimiliki masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Dengan sistem pembagian yang didasarkan atas daerah asal (by

origin), sebagian penerimaan yang diper-oleh dari daerah penghasil

harus diberikan dan dinikmati oleh daerah penghasil yang

bersangkutan.

Dapat dimaklumi! pembagian hasil penerimaan pa"ak dansumber daya alam tersebut yang berdasarkan daerah asal itu )enderung

menimbulkan ter"adinya ketimpangan antara daerah. al ini

disebabkan hanya beberapa daerah sa"a yang memiliki sumber daya

alam yang signi,ikan! seperti minyak bumi! gas alam! dan kehutanan!

sedangkan daerah lain tidak memilikinya. 6egitu pula dengan potensi

penerimaan daerah dari P66! 6PT6! dan PPh perseorangan. 8leh

sebab itu! peranan D7U men"adi sangat strategis untuk dapat

men)iptakan keseimbangan dan pemerataan antar daerah se)ara

menyeluruh.

2) Dana 7lokasi Umum

Dana 7lokasi Umum merupakan trans,er dari pusat kepada

daerah yang bersi,at block grant yang ke3enangan pengaturan dan

penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. 6esarnya Dana

7lokasi Umum ditetapkan minimal 2%A dari Penerimaan Dalam

Negeri PDN. PDN yang akan dibagihasilkan kepada daerah adalah

PDN netto! yaitu PDN bruto dikurangi dengan penerimaan yang telahdibagihasilkan termasuk dana reboisasi.

D7U merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan

dan peranannya sangat strategis dalam men)iptakan pemerataan dan

keadilan antar daerah. Proporsinya yang )ukup besar dan ke3enangan

peman,aatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi

yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah. Dalam

rangka ter)iptanya ob"ekti4itas dan keadilan dalam pembagian D7U


11/24

kepada daerah pro4insi dan daerah kabupaten#kota! maka penetapan

,ormula distribusi D7U ditetapkan oleh De3an Pertimbangan

8tonomi Daerah DP8D yang anggotanya terdiri dari enteri Dalam

Negeri dan 8tonomi Daerah! enteri &euangan dan Pembinaan

6UN! $ekretaris Negara! menteri lain sesuai kebutuhan! per3akilan

asosiasi pemerintah daerah dan 3akil-3akil daerah yang dipilih oleh

DP5D.

3) Dana 7lokasi &husus

Dana 7lokasi &husus termasuk di dalamnya (A dari dana

reboisasi. 6erbeda dengan dana bagi hasil dan D7U! ke3enangan

dalam pengalokasian D7& relati, terbatas karena.dana tersebut padadasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu (earmaking)

termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkan untuk

membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya

dengan menggunakan rumus D7U! serta pembiayaan proyek yang

merupakan komitmen atau prioritas nasional.

D7& dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usul

kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang dia"ukan oleh daerah

kepada enteri Teknis! sedangkan pengalokasian D7& ditetapkan

oleh enteri &euangan dengan memperhatikan pertimbangan enteri

Teknis#Instansi yang terkait yang membidangi peren)anaan

pembangunan nasional. Untuk memperoleh D7&! daerah di3a"ibkan

untuk menyediakan dana pendamping minimal 1A dari total yang

dia"ukan yang disediakan dari 7P6D.

4) Pin"aman Daerah

Daerah dapat melakukan pin"aman dari sumber dalam negeri

untuk membiayai sebagian anggarannya di samping itu daerah pun

dapat melakukan pin"aman dari sumber luar negeri melalui pemerintahpusat. Daerah dapat melakukan pin"aman "angka pan"ang untuk

membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan

dapat menghasilkan penerimaan untuk membayar kembali pin"aman

itu! serta memberikan man,aat bagi pelayanan masyarakat.

Daerah dapat melakukan pin"aman "angka pendek untuk

pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah. Pin"aman

daerah tersebut dilakukan dengan persetu"uan DP5D dengan


12/24

memperhatikan kemam-puan daerah untuk memenuhi ke3a"ibannya.

$etiap per"an"ian pin"aman yang dilakukan oleh daerah diuniumkan

dalam :embaran Daerah! agar setiap orang dapat mengetahuinya.

Daerah dilarang melakukan pin"aman daerah yang menyebabkan

terlampauinya batas "umlah pin"aman yang ditetapkan. Daerah

dilarang melakukan per"an"ian yang bersi,at pen"aminan sehingga

mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Pelanggaran terhadap

ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

$emua pembayaran yang men"adi ke3a"iban daerah atas

pin"aman daerah merupakan salah satu prioritas dalam pengeluaran7P6D. 7pa-bila daerah tidak memenuhi ke3a"iban Bpembayaran atas

pin"aman daerah dari pemerintah! pemerintah dapat memperhitungkan

ke3a"iban tersebut dengan D7U kepada daerah. Pelaksanaan

pin"aman daerah sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lan"ut

dengan Peraturan Pemerintah PP.

5) Dana Darurat

Dalam hal untuk keperluan yang mendesak kepada daerah

tertentu diberikan dana darurat yang berasal dari 7P6N. Prosedur dan

tata )ara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku bagi 7nggaran Pendapatan dan 6elan"a Daerah 7P6D.

6) &eterlibatan$3asta

$ekalipun diproyeksikan ter"adi peningkatan kemampuan

keuangan dan makin besar diskresi daerah dalam bidang anggaran!

kita dihadapkan semakin banyaknya ,ungsi pemerintahan yang

dimiliki oleh daerah! akan terdapat keterbatasan-keterbatasan tertentudalam penyediaan prasarana dan pemberian layanan kepada

masyarakat. $esuai dengan paradigms good governance dan

reiventing government dalam penyediaan prasarana dan pemberian

layanan dapat melibatkan sektor s3asta dan komunitas setempat

dengan tetap men"un"ung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan! dapat

dipertanggung "a3abkan dan keadilan bagi masing-masing pihak

termasuk DP5D.


13/24

Perlu dipahami! bah3a keterlibatan sektor s3asta dan

komunitas dalam pembangunan dan pelayanan yang bersi,at lokalitas

memiliki perbedaan yang sangat penting. $ektor s3asta berorientasi

pada men)ari keuntungan! sehingga perilakunya dipandang sebagai

selfish. $edangkan komunitas berorientasi pada nirlaba (nonprofit),

sehingga pelakunya dipandang sebagai kolekti4itas. Dengan ikut serta

keterlibatan sektor s3asta dan komunitas tersebut! beban pemerintah

daerah men"adi ber-kurang. Peran pemerintah daerah tidak lagi sebagai

pemberi pelayanan! tetapi sebagai pembenar pelayanan. 8leh sebab

itu! organisasi pemerintah daerah tidak perlu bengkak dan ber"en"ang

atau hierarkis.Dalam kehidupan demokratis dengan keterlibatan dan peran

serta masyarakat! ke)enderungan pergeseran dari demokrasi

per3akilan ke peran serta demokrasi. Dalam konteks inilah!peran

komunitas dalam penyelenggaraan otonomi! baik dalam ,ormulasi

maupun implementasi kebi"akan dapat beragam sesuai dengan saluran-

saluran kran yang dapat dibuka oleh lembaga-lembaga pemerintahan

setempat.

2. Anggaran Daerah

7nggaran merupakan ren)ana yang di3u"udkan dalam besaran uang!

sedangkan penganggaran adalah proses untuk menyusun anggaran. Pada

dasarnya! anggaran adalah sebuah ren)ana yang disusun dalam bentuk

kuantitati, dalam satuan moneter untuk satu periode alim C Damayanti!

2/0 1(. $atu periode anggaran biasanya adalah "angka 3aktu satu tahun.

7nggaran dapat digunakan untuk mengetahui ren)ana! prioritas! target dan

)ara memenuhi target pada suatu satuan ker"a. 8leh karena itu! anggaran dapat

diiterpretasikan sebagai paket pernyataan! perkiraan! penerimaan dan

pengeluaran yang diharapkan akan ter"adi dalam satu atau beberapa periodemendatang. Di dalam tampilannya! anggaran selalu menyertakan data

penerimaan dan pengeluaran yang ter"adi dimasa lalu.

$ebagai alat yang digunakan untuk membantu per3u"udan

peren)anaan! maka anggaran memiliki ,ungsi! pengaruh dan tu"uan tertentu.

7nggaran ber,ungsi sebagai berikut 6astian! 20 1(0

a. 7nggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan ren)ana ker"a


14/24

b. 7nggaran merupakan )etak biri akti4itas yang akan dilaksanakan dimasa

mendatang

c. 7nggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai

unit ker"a dan mekanisme ker"a antara atasan dan ba3ahan

d. 7nggaran sebagai alat pengendalian unit ker"a

e. 7nggaran sebagai alat moti4asi dan persuasi tindakan e,ekti, dan e,isien

dalam men)apai 4isi organisasi

f. 7nggaran merupakan instrument politik

g. 7nggaran merupakan instrumen kebi"akan ,is)al.

7nggaran ber,ungsi sebagai alat peren)anaan! alat pengendalian! dan

alat e4aluasi. 7nggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendakpemerintah untuk meningkatkan kese"ahteraan rakyat public welfare dengan

"alan meman,aatkan sumberdaya dan dana untuk mendukung kegiatan

pembangunan "angka pan"ang dalam bentuk anggaran tahunan annual

budget. 7nggaran digunakan sebagai alat pengendalian yang e,ekti,!

sehingga dilakukan se)ara melekat built in control dalam tubuh organisasi

atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan. &iner"a setiap pelaksana kegiatan

dapat diukur dan die4aluasi se)ara periodik maupun insidentil! yaitu0 1

7pakah sudah sesuai dengan ren)ana kegiatan anggaran! 2 7pakah tidak

menyimpang dari peraturan perundang-undangan! ' 7pakah sudah

dilaksanakan se)ar e,isien! e,ekti, berdasarkan pembanding yang se"enis.

Dalam pelaksanaannya anggaran dipengaruhi berbagai sistem politik!

teori ekonomi! pendekatan mana"emen! akuntansi! dan administrasi publik.

&arakteristik anggaran yang baik adalah berdasarkan pada program! pusat

pertanggung"a3aban! serta dapat digunakan sebagai alat peren)anaan dan

pengendalian. $istem penganggaran telah berkembang sesuai dengan

pen)apaian kualitas yang semakin tinggi. Jenis-"enis anggaran dapat dilihat

sebagaimana berikut 6astian! 20 10a. Line Item Budgeting! yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada

dan darimana dana berasal pos-pos penerimaan dan untuk apa dana

tersebut digunakan pos-pos pengeluaran.

b. Incremental Budgeting! adalah anggaran belan"a dan pendapatan yang

memungkinkan re4isi selama tahun ber"alan! sekaligus sebagai dasar

penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang.


15/24

c. lanning rogramming !ystem! adalah suatu proses peren)anaan!

pembuatan program! dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem

sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisahkan dan didalamnya

terkandung identi,ikasi tu"uan organisasi atas permasalahan yang mungkin

timbul.

d. "ero Based Budgeting! merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada

perkiraan kegiatan! bukan pada apa yang dilakukan di masa lalu.

e. erformance Budgeting! adalah sistem penganggaran yang berorientasi

pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan 4isi! misi dan

ren)ana strategis organisasi.

f. #edium Term Budgeting $ramework! adalah suatu kerang strategikebi"akan pemerintah tentang anggran belan"a untuk departemen dan

lembaga pemerintah non departemen.

7nggaran daerah merupakan ren)ana ker"a pemerintah derah yang

di3u"udkan dalam bentuk uang rupiah selama periode tertentu. 7nggaran

digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan

pengeluaran! membantu pengambilan keputusan dan peren)anaan

pembangunan! otorisasi pengeluaran dimasa yang akan datang! sumber

pengembangan ukuran standar untuk e4aluasi kiner"a! dan sebagai alat untuk

memoti4asi bagi semua akti4itas dari berbagai unit ker"a. 7rti penting

anggaran daerah dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini alim C

Damayanti! 2/0 1;0

a. 7nggaran merupakan alat bagi Pemda untuk mengarahkan dan men"amin

keseimbangan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup

masyarakat.

b. 7nggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat

yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumberdaya yang ada

terbatas.7nggaran daerah 7P6D harus disusun berdasarkan struktur

anggaran yang telah ditetapkan. $truktur anggaran daerah adalah sebagai

berikut0

a. Pendapatan daerah0 semua penerimaan daerah dalam periode tahun

anggran tertentu yang men"adi hak daerah

1) Pendapatan asli daerah

2) Dana perimbangan


16/24

3) :ain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. 6elan"a Daerah0 semua pengeluaran daerah dalam periode anggaran

tertentu yang men"adi beban daerah

1) 6elan"a pega3ai

2) 6elan"a barang dan "asa

3) 6elan"a modal

4) 6unga

5) $ubsidi

6) ibah

7) 6antuan $osial

8) 6alan"a bagi hasil dan bantuan keuangan9) 6elan"a tidak terduga

c. Pembiayaan0 transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk

menutup selisih antara pendapatan daerah dan belan"a daerah.

1) Penerimaan

2) Pengeluaran

7nggaran Pendapatan dan 6elan"a Daerah 7P6D pada hakekatnya

merupakan salah satu instrumen kebi"akan yang dipakai sebagai alat untuk

meningkatkan pelayanan umum dan kese"ahteraan masyarakatdi daerah.

$e)ara lebih spesi,ik! ,ungsi anggaran daerah dalam proses pembangunan di

daerah adalah P7U-$= U>! 20

a. Instrumen politik

7nggaran Daerah adalah salah satu instrumen ,ormal yang

menghubungkan eksekuti, Daerah dengan tuntutan dan kebutuhan publik

yang di3akili oleh legislati, Daerah.

b. Instrumen kebi"akan ,is)al fiscal tool

Dengan mengubah prioritas dan besar alokasi dana! anggaran

daerah dapat digunakan untuk mendorong! memberikan ,asilitas danmengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna

memper)epat pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Instrumen peren)anaan planning tool

Didalam anggaran daerah disebutkan tu"uan yang ingin di)apai!

biaya dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan unit ker"a.

d. Instrumen Pengendalian control tool


17/24

7nggaran daerah berisi ren)ana penerimaan dan pengeluaran

se)ara rin)i setiap unit ker"a. al ini dilakukan agar unit ker"a tidak

melakukan overspending, underspendingatau mengalokasikan anggaran

di bidang lain.

D. Pem#ahasan

1. Dera$at Desentralisasi %an Tingkat Keman%irian Daerah

&emampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dapat dilihat dari

beberapa )iri. ?iri utama suatu daerah raampu melaksanakan otonomi adalah0

a. &emampuan keuangan daerah! yang berarti daerah tersebut memiliki

kemampuan dan ke3enangan untuk menggali sumber-sumber keuangan!

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintahan.

b. &etergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin! oleh

karena itu! P7D harus raen"adi sumber keuangan terbesar yang didukung

oleh kebi"akan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

c. &emampuan keuangan daerah! yang berarti daerah tersebut memiliki

kemampuan dan ke3enangan untuk menggali sumber-sumber keuangan!

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan.

d. &etergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin! oleh

karena itu! P7D harus raen"adi sumber keuangan terbesar yang didukung

oleh kebi"akan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

6eberapa )iri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara

pemerintah pusat dan daerah. $e)ara konseptual! pola hubungan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah

dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. 8leh karena itu! untuk melihat

kemampuan daerah dalam men"alankan otonomi daerah! salah satunya dapat

diukur melalui kiner"a keuangan daerah. Dalam mengukur kiner"a keuangandaerah dapat digunakan dera"at otonomi ,iskal antara pemerintah pusat dan

daerah. enurut 5eksohadiprod"o 20 1%% dera"at otonomi ,iskal daerah

dapat diukur melalui Dera"at 8tonomi


18/24

Dera"at 8tonomi


19/24

7nggaran dengan pendekatan kiner"a mengutamakan upaya

pen)apaian hasil ker"a atau output dari peren)anaan alokasi biaya atau input

yang ditetapkan. 7nggaran kiner"a yang telah disusun memuat antara lain0

a. $asaran yang diharapkan menurut ,ungsi belan"a

b. $tandar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen

kegiatan yang bersangkutan

c. Persentase dari "umlah pendapatan 7P6D yang membiayai belan"a

administrasi umum! belan"a operasi dan pemeliharaan! dan belan"a

modal#pembangunan.

7pabilai ditin"au dari de,inisi anggaran yang merupakan ren)ana

keuangan yang se)ara sistimatis menun"ukkan alokasi sumber daya manusia!material! dan sumber daya lainnya maka berbagai 4ariasi dalam sistem

penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tu"uan

termasuk guna pengendalian keuangan! ren)ana mana"emen! prioritas dari

penggunaan dana dan kepada publik. Penganggaran berbasis kiner"a

diantaranya men"adi "a3aban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan

pertanggung"a3aban kiner"a pemerintah.

Penganggaran berbasis kiner"a merupakan metode penganggaran bagi

mana"emen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam

kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk

e,isisiensi dalam pen)apaian hasil dari keluaran tersebut. &eluaran dan hasil

tersebut dituangkan dalam target kiner"a pada setiap unit ker"a. $edangkan

bagaimana tu"uan itu di)apai! dituangkan dalam program diikuti dengan

pembiayaan pada setiap tingkat pen)apaian tu"uan. Program pada anggaran

berbasis kiner"a dide,inisikan sebagai instrumen kebi"akan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah#lembaga

untuk men)apai sasaran dan tu"uan serta memperoleh alokasi anggaran atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 7kti4itastersebut disusun sebagai )ara untuk men)apai kiner"a tahunan. Dengan kata

lain! integrasi dari ren)ana ker"a tahunan 5en"a $&PD yang merupakan

ren)ana operasional dari 5enstra dan anggaran tahunan merupakan komponen

dari anggaran berbasis kiner"a. =lemen-elemen yang penting untuk

diperhatikan dalam penganggaran berbasis kiner"a adalah0

a. Tu"uan yang disepakati dan ukuran pen)apaiannya.


20/24

b. Pengumpulan in,ormasi yang sistimatis atas realisasi pen)apaian kiner"a

diandalkan dan konsisten! sehingga dapat diperbandingkan antara biaya

dengan prestasinya.

c. Penyediaan in,ormasi se)ara terus menerus sehingga dapat digunakan

dalam mana"emen peren)anaan! pemrograman! penganggaran dan

e4aluasi.

&ondisi yang harus disiapkan sebagai ,aktor pemi)u keberhasilan

implementasi penggunaan anggaran berbasis kiner"a! yaitu0

a. &epemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.

b.


21/24

dan tidak dibenarkan kegiatan#proyek yang belum#tidak tersedia

anggarannya dalam 7P6D#perubahan 7P6D.

c. &eadilan anggaran

Pemerintah daerah 3a"ib mengalokasikan penggunaan

anggarannya se)ara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok

masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena

pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta

masyarakat.

d. =,isiensi dan e,ekti,itas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan aFas

e,isiensi! tepat guna! tepat 3aktu pelaksanaan! dan penggunaannya dapatdipertanggung"a3abkan. Dana yang tersedia harus diman,aatkan dengan

sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kese"ahteraan

yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

e. Disusun dengan pendekatan kiner"a

7P6D disusun dengan pendekatan kiner"a! yaitu mengutamakan

upaya pen)apaian hasil ker"a output%outcome dari peren)anaan alokasi

biaya atau input yang telah ditetapkan. asil ker"anya harus sepadan atau

lebih besar dari biaya atau inputyang telah ditetapkan. $elain itu harus

mampu menumbuhkan pro,esionalisme ker"a di setiap organisasi ker"a

yang terkait.

Dalam pengelolaan keuangan dan anggaran berbasis kiner"a!

dibutuhkan suatu standar pengukuran keberhasilan. $tandar tersebut dapat

berupa $tandar 7nalisis 6elan"a $76. $76 merupakan salah satu komponen

yang harus di kembangkan sebagai dasar pengukuran kiner"a keuangan dalam

penyusunan 7P6D dengan pendekatan kiner"a. $76 adalah stantar yang

digunakan untuk menganalisis ke3a"aran beban ker"a atau biaya setiap

program atau kegiatan yang akan di laksanakan oleh $atuan &er"a Perangkat

Daerah $&PD dalam satu tahun anggaran.

Penerapan $76 pada dasarnya akan memberikan man,aat yang )ukup

signi,ikan! antara lain0 1 dapat menentukan ke3a"aran belan"a untuk

melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya! 2 meminimalisir


22/24

ter"adinya pengeluaran kurang "elasyang menyebabkan ine,esiensi anggaran!

' meningkatkan e,isiensi dan e,ekti,itas dalam pengelolaan keuangan

daerah! ( menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur yang "elas! dan

% unit ker"a mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan

anggarannya sendiri.

Dalam sistem anggaran kiner"a! setiap usulan program! kegiatan! dan

anggaran satuan ker"a dinilai ke3a"arannya dengan menggunakan $tandar

7nalisa 6elan"a $76. Untuk menge4aluasi kiner"a suatu program atau

kegiatan perlu dilakukan analisa hubungan antara alokasi biaya dengan

tingkat pen)apian yang dihasilkan. &e3a"aran biaya yang dianggarkan

berkaitan dengan dua aspek! yaitu kaitan antara biaya yang dianggarkan

dengan tolak ukur dan kaitan antara anggaran biaya dengan harga satuan unit

biaya standar biaya. &edua aspek ini mempengaruhi penetapan $76 setiap

program atau kegiatan yang diusulkan.

E. Kesim"lan %an Rekomen%asi

7nggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki

posisi yang sangat penting. Namun saat ini kualitas peren)anaan anggaran daerah

yang di gunakan masih relati, lemah. Proses peren)anaan anggaran daerah dengan

paradigma lama )endrung lebih dominan. mampuan pemerintah daerah dalam

meningkatkan penerimaan daerah se)ara berkesinambungan! sementara di pihak

lain pengeluaran terus meningkat se)ara dinamis! tetapi tidak disertai dengan

penentuan skala prioritas dan besarnya pla,on anggaran.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar

pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada ke3a"aran ekonomi! e,esiensi dan

e,ekti,! maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kiner"a! dengan

demikian anggaran daerah akan lebih transparan! adil dan dapat di

pertanggung"a3abkan. 7gar setiap perangkat daerah satuan ker"a dapat

menyusun anggarannya! pemerintah daerah melalui Tim 7nggaran =ksekuti,

menerbitkan Pedoman Penyusunan Usulan Program! &egiatan dan 7nggaran

$atun &er"a berdasarkan prinsip-prinsip kiner"a dengan Peraturan &epala Daerah

yang meliputi arah dan &ebi"akan 7P6D! $trategi dan Prioritas 7P6D! $tandar

7nalisa 6iaya dan ,ormulir yang digunakan oleh satuan ker"a untuk menyusun

usulan program! kegiatan dan anggarannya.


23/24

=nge4aluasi kiner"a suatu program atau kegiatan perlu dilakukan dengan

analisa hubungan antara alokasi biaya input dengan tingkat pen)apaian yang

dihasilkan output. 7lokasi belan"a ke dalam akti4itas untuk menghasilkan

output seringkali tanpa alasan dan "usti,ikasi yang kuat. Untuk itu dibutuhkan

$tandar 7nalisis 6elan"a $76. $76 mendorong penetapan biaya dan

pengalokasian anggaran kepada setiap akti4itas unit ker"a men"adi lebih logis dan

mendorong di)apainya e,isiensi se)ara terus-menerus karena adanya

pembandingan benchmarking biaya per unit setiap output dan diperoleh

praktek-praktek terbaik best practices dalam desain akti4itas.

DA&TAR PUSTAKA

6astian! Indra. 2%.&kuntansi !ektor ublik !uatu engantar. Jakarta0 =rlangga.

alim! 7bdul C Damayanti! Theresia. 2/engelolaan 'euangan aerah (!eri

Bunga ampai #ana*emen 'euangan aerah). Eogyakarta0 UPP 7P E&PN.

ahmudi. 2/.&nalisis Laporan 'euangan emerintah aerah. Eogyakarta0 UPP

$TI E&PN.

ardiasmo. 22 +tonomi #ana*emen 'euangan aerah. Eogyakarta0 7ndi8,,set.

Pusat 7ntar ad"ah ada. 2.Bina Teknis

#ana*emen !trategik Teknik enganggaran%'euangan. Eogyakarta0

Uni4ersitas >ad"ah ada.

5eksohadiprod"o! $ukanto. 2.-konomi ublik. Eogyakarta0 6P.

5epublik Indonesia. 1999. ndang/ndang 0o. 11 Tahun 2333 tentangemerintahan aerah. Jakarta.

HHHHH. 1999. ndang/ndang 0o. 14 Tahun 2333 tentang emerintahan aerah.Jakarta.

HHHHH. 2(. ndang/ndang 0o. 51 Tahun 1667 tentang emerintahan aerah.Jakarta.

HHHHH. 2(. ndang/ndang 0o. 55 Tahun 1667 tentang erimbangan

'euangan antara emerintah usat dan emerintah aerah! Jakarta.


24/24

Eu3ono! $ony. dkk. 2;. #emahami &B dan ermasalahannya (anduan

engelolaan 'euangan aerah). alang0 6anyumedia Publishing.

Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Documents