Implementasi Kebijakan Penuntasan Buta Aksara Al- (Studi ...repository.umrah.ac.id/3961/1/Siti Khawarin-150563201018-IAN.pdf · Jadi, karakteristik BMPG-TPQ Kecamatan Meral Barat

1

Implementasi Kebijakan

Penuntasan Buta Aksara Al-Qur’an

(Studi di Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun)

Siti Khawarin1, Rumzi Samin2, Imam Yudhi Prastya3

E-Mail : [email protected]

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Kebijakan penuntasan buta Aksara Al-Qur’an merupakan sebuah kebijakan yang

bertujuan merubah sikap atau perilaku masyarakat. Pelaksanaan kebijakan

penuntasan buta aksara Al-Qur’an ini masih banyak terdapat kendala, maka dari itu

perlunya dukungan dari pihak-pihak terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengimplmentasian surat keputusan bupati no 123 A tahun 2006.

Informan dalam penelitian adalah pihak-pihak terkait dalam penerapan kebijakan

penuntasan buta aksara Al-Qur’an, guru-guru serta masyarakat selaku orangtua Santri

di Kecamatan Meral Barat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan

teknik triangulasi. Hasil penelitian ini dilihat dari dimensi isi kebijakan, terbentuknya

kebijakan ini atas dasar memenuhi kebutuhan masyarakat serta kepedulian

pemerintah daerah untuk merubah perilaku masyarakat serta menjadikan masyarakat

pandai membaca, memahami serta mengamalkan isi Al-Qur’an. Sumber daya

manusia dan sarana prasarana kemudian berpengaruh dalam jalannya penerapan

kebijakan ini. Dari analisis dimensi lingkungan kebijakan pihak pelaksana program

berupaya mengatasi setiap kendala, meskipun belum maksimal seperti pengalihan

jam belajar pada Santri sesuai kebutuhan dan membuat program keagamaan lainnya.

Jadi, karakteristik BMPG-TPQ Kecamatan Meral Barat merupakan sebuah lembaga

yang dibawahi oleh BMPG-TPQ Kabupaten Karimun yang menangani pengelolaan

TPQ yang ada di Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah

diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan

penuntasan buta aksara Al-Qur’an ini belum optimal, karena dalam penerapannya

masih terdapat kekurangan. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah daerah

beserta pihak terkait hendaknya melakukan sosialisasi terkait kebijakan penuntasan

buta aksara Al-Qur’an secara merata, meningkatkan kualitas pendidik, membuat

program-program keagamaan guna mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Penuntasan buta aksara Al-Qur’an

1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH 2,3 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

2

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU, No 9, 2015

: Pasal 1 ayat 6). Artinya pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kebebasan

untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalisasikan potensi-potensi

sumber daya daerah serta mengatur arah pembangunan daerah sesuai dengan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi pada prinsipnya kewenangan tersebut

merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dengan demikian, secara struktural pemerintah daerah tetap berada pada koordinasi

pemerintah pusat.

Untuk menunjang Visi Pemerintah Daerah kabupaten karimun yang maju

mandiri, berbudaya dilandaskan Iman dan Taqwa serta Misi Pemerintah Kabupaten

Karimun yang mengembangkan sektor industri, perdagangan, pariwisata dan sektor

pertanian. Pemerintah daerah Kabupaten Karimun mempunyai 4 (empat) azam

penggerak salah satunya yakni azam iman dan Taqwa. Tidak hanya sebagai

implementasi dari salah satu azam kabupaten karimun, yakni azam iman dan taqwa.

Pendirian dan pengelolaan TPQ di kabupaten karimun juga berlandaskan dari Surat

Keputusan Bupati Karimun tentang penuntasan buta aksara Al-Qur’an. Dengan turut

mengedepankan citra budaya melayu yang berlandaskan nilai-nilai keislaman,

Pemerintah Kabupaten Karimun menjadikan penuntasan buta aksara Al-

Qur’an sebagai bagian terpenting dari pembangunan daerah. Surat Keputusan Bupati

3

Kabupaten Karimun serta azam Iman dan Taqwa kemudian menjadi landasan

pendirian dan pengelolaan TPQ di Kabupaten Karimun. Dengan diaturnya pendirian

dan pengelolaan TPQ Pembina serta pendidik diharapkan mampu ikut mencerdaskan

para penerus bangsa.

Pada penelitian kali ini, peneliti hanya berfokus pada satu kecamatan yang ada

di Kabupaten Karimun. Kecamatan tersebut dinilai layak untuk menjadi tempat

penelitian dalam implementasi kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an karena

merupakan kecamatan yang baru dimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Tahun

2012 yang paling banyak jumlah penduduknya. Kecamatan Meral Barat merupakan

kecamatan baru yang berhasil meraih gelar juara umum 2 (dua) kali berturut-turut

dibanding dengan kecamatan lain yang ada di kabupaten karimun pada MTQ tingkat

Kabupaten Karimun tahun 2017 dan 2018.

Tabel 1

Juara Umum MTQ Kabupaten Karimun

No. Kecamatan Tahun/MTQ ke

1. Belat 2015/7

2. Kundur Utara 2016/8

3. Meral Barat 2017/9

4. Meral Barat 2018/10

5. Moro 2019/11

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

4

Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti,

kebijakan ini hadir dan tercetuskan adalah karena adanya kesepakatan antara Kantor

Departemen Agama Kabupaten Karimun dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.

Hal ini disepakati untuk mensukseskan kurikulum pendidikan formal yang

menyatakan bahwa anak-anak bisa baca Al-Qur’an pada tingkat sekolah dasar. Upaya

untuk mengedepankan pendidikan agama yang dianggap paling membantu adalah

bekerjasama dalam hal penentuan dan penerapan kebijakan ini.

Terlepas dari bagaimana penerapan dan pengelolaannya tidak menutup

kemungkinan banyak diantara TPQ-TPQ lain yang dinilai kurang dan belum

menunjukkan hasil yang diharapkan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan acuan bagaimana pengelolaan dan penerapan penuntasan buta aksara

Al-Qur’an yang baik dan benar. Sehingga penerapan surat keputusan bupati ini sesuai

dengan yang diharapkan. Perbandingan yang ada dapat menjadikan pengajaran bagi

sebuah penerapan. Pada akhirnya kegagalan serta keberhasilan dari sebuah

pengimplementasian juga dapat diukur dari letak perbedaan dari cara penerapannya.

Pengelolaan TPQ kemudian menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti.

Bagaimana penerapan SK bupati dan penerapan azam iman dan takwa menjadi

landasan pendirian dan pengelolaan TPQ mampu mengantarkan Kabupaten Karimun

bisa meraih gelar juara yang tidak hanya sekali. Tidak hanya memaksimalkan potensi

daerah sendiri, tetapi dengan adanya landasan tersebut menjadikannya prioritas

tersendiri dalam eksistensi daerah itu sendiri. Sehingga jika mendengar nama

Kabupaten Karimun orang-orang akan mengingat gelar juara umum yang diraihnya.

5

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi

Kebijakan Penuntasan Buta Aksara Al-Qur’an (Studi Kasus Kecamatan Meral

Barat)”

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan

kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata

lisan ataupun tulisan dari informan yang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di

Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Tepatnya di Kantor BMPG-TPQ

Kabupaten Karimun dan Kecamatan Meral Barat, Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karimun dan beberapa TPQ Kecamatan Meral Barat dengan alasan

Kecamatan Meral Barat merupakan kecamatan yang baru dimekarkan berdasarkan

Peraturan Daerah Tahun 2012 yang paling banyak jumlah penduduknya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara pada informan dan lokus yang

telah ditentukan, semua hasil yang diperoleh direduksi dan dianalisis secara deskriptif

dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini yang menjadi alat

pengumpulan data adalah peneliti sendiri. Peneliti terjun sendiri kelapangan dengan

menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Peneliti menggunakan teknik

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

6

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, implementasi kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an

diukur dengan model implementasi kebijakan Merillee S. Grindle (Subarsono:2011)

yang terdiri dari isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan terdiri

enam indikator yakni kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat,

derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan dan pelakasana

program. Sedangkan lingkungan implementasi terdiri dari tiga indikator yakni

kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat,

karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan

adanya respon dari pelaksana.

Isi Kebijakan

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Pada dasarnya pembentukan sebuah kebijakan didorong oleh berbagai

kepentingan-kepentingan dari pihak terkait. Baik itu kepentingan-kepentingan

pribadi maupun kepentingan bersama. Seperti wawancara yang dilakukan

oleh penulis dengan berbagai pihak terkait. Sistem pendidikan nasional adalah

suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan di negaranya agar

dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan terciptanya kesejahteraan umum

dalam masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa: Pendidikan Nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

7

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadiwarga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa

diharapkan berjalan dengan baik. Tertuang juga didalam MOU atau

kesepakatan bersama antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan

Kabupaten Karimun no 115/KPTS Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 menyatakan

bahwa berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami,

menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Agama yang menyerasikan

penguasaanya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

2. Tipe Manfaat

Jika dilihat dari proses terbentuknya kebijakan ini tentunya banyak

mengandung manfaat yang sangat banyak. Mulai dari menanamkan akhlak

yang baik bagi seorang anak, sampai dengan terciptanya masyarakat yang

berbudi pekerti luhur yang pandai baca dan tulis Al-Qur’an. Kebijakan ini

kemudian dinilai bermanfaat apabila proses penerapannya sesuai dengan apa

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan didukung oleh berbagai pihak

terkait untuk dengan sama-sam menyukseskan tujuan kebijakan ini. Aspek

perilaku sudah seharusnya menjadi perhatian para pembuat dan analis

8

kebijakan publik agar tak kaku dalam memproses sebuah kebijakan publik

mulai dari formulasi, implementasi dan evaluasinya sendiri.

Menurut Adhi Susanto 2017 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa,

Agama islam sebagai pedoman hidup kaum muslim tentunya tidak hanya

mengatur hubungan hamba dengan tuhannya saja, tetapi juga menyangkut

keseluruhan aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah pendidikan.

Pendidikan Agama Islam pada dasarnya adalah Al-Qur’an. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an pada

dasarnya mempunyai tujuan untuk membenahi perilaku masyarakat

Kabupaten Karimun. Sehingga jika masyarakat Kabupaten Karimun

mengamalkan apa yang telah dipelajari dengan baik maka secara otomatis

perubahan perilaku justru akan berubah.

3. Derajat Perubahan yang ingin dicapai

Peraturan pemerintah nomor 55 pasal 24 ayat 1 tahun 2017 tentang

pendidikan agama dan keagamaan bahwa Taman Pendidikan Al-Qur’an

adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan non formal yang mempunyai

tujuan untuk memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an. Secara

umum, TPQ bertujuan untuk menyiapkan santriawan dan santriwatinya

menjadi generasi Qur’ani, yakni generasi yang berkomitmen terhadap Al-

Qur’an dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pandangan hidup sehari-hari.

9

Tabel 2

Persentase Penduduk menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Arab

No. Karakteristik 2016 2017 2018

1. Laki-laki 53,39 % 55,12 % 65,97 %

2. Perempuan 54,86 % 52,74 % 64,35 %

3. Jumlah 54,12 % 53,95 % 65,17 %

Sumber data : BPS Kabupaten Karimun, 2019

Pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk mengubah perilaku

seseorang dari perilaku buruk ke perilaku yang baik. Seperti yang telah

penulis sebutkan pada tipe manfaat menurut Adhi Susanto (2017) dalam

penelitiannya menyebutkan bahwa, agama islam sebagai pedoman hidup

kaum muslim tentunya tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan

Tuhannya saja, tetapi juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan

manusia, diantaranya adalah pendidikan.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Tabel 3

Insentif Guru TPQ dan DTA

No. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan (Pemberian dana

insentif bagi guru-guru TPQ dan DTA)

1. Insentif guru TPQ 2018 1569 orang x 12 bulan Rp. 500.000/bulan

2. Insentif guru DTA 2018 415 orang x 12 bulan Rp. 500.000/bulan

Sumber : Data olahan peneliti, 2019

Dalam hal penerapan kebijakan ini masih belum maksimal sehingga

terkendala dalam hal kerjasama yang telah disepakati sebelumnya. Berkenaan

dengan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Karimun insentif guru TPQ

10

diberikan sebesar lima ratus ribu rupiah (Rp.500.000) setiap tiga bulan. Pada

tahun 2019 jumlah guru TPQ dan DTA bertambah satu (1) orang. Sehingga

anggaran tahun 2019 untuk TPQ dan DTA bertambah untuk dua (2) orang.

Begitupula jika ada penambahan atau pengurangan guru, anggaran juga akan

bertambah sesuai jumlah guru. Proses administrasi TPQ sendiri dilakukan dari

pihak TPQ terkait, memberlakukan penarikan pembayaran iuran setiap bulan

ataupun mengajukan proposan ke berbagai pihak.

Persoalan pengambilan keputusan, pada dasarnya adalah bentuk

pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilah yang

prosesnya melalui mekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan

sebuah keputusan yang terbaik (Wahab, 2008: 163). Menurut Salusu (1996:

47) pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara

bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Letak

pengambilan keputusan dalam kebijakan ini dilihat dari kedetakan antara

implementor atau para pembuat kebijakan ini dengan daerah yang dijadikan

tempat implementasi kebijakan tersebut. Semakin besar para pembuat

kebijakan kenal dengan daerah tersebut disimpulkan bahwa semakin besar

peluang keberhasilan kebijakan ini diraih.

5. Pelaksana Program

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Aspek struktur organisasi yang melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan

struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam kebijakan

biasanya sudah dibuat standar operasional prosedur (SOP). Sebagai pedoman bagi

11

implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng

dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur

birokrasi yang terlalu panjang dan terfregmentasi akan cenderung melemahkan

pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang

selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam hal ini sumber daya manusia (guru TPQ) mendapat pelatihan dari

pihak BMPG-TPQ Kabupaten Karimun yakni program sertifikasi guru. Dalam

program tersebut guru-guru diberikan pelatihan kemudian ujian untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran di TPQ. Hal ini, guna membentuk guru yang

mampu memberikan pengajaran yang baik bagi peserta didik. Para pelaksana

program atau guru TPQ yang dinyatakan belum lulus akan terus diseleksi ditahun

berikutnya. Bagi yang dinyatakan lulus diberikan penghargaan dalam bentuk

kenaikan gaji. Hal ini bertujuan agar meningkatkan minat guru-guru yang lain

untuk terus berkompetisi dalam program sertifikasi ini.

6. Sumber-sumber daya yang dibutuhkan

Tabel 4

Sarana dan Prasarana

No. Ketersediaan

sarana dan

prasarana

TPQ

1

TPQ

2

TPQ

3

TPQ

4

TPQ

5

TPQ

6

TPQ

7

TPQ

8

1. Papan tulis √ √ √ √ √ √ √ √

2. Al-Qur’an √ √ √ √ √ √ √ √

3. Iqro’ √ √ √ √ √ √ √ √

4. Buku

pelajaran

√ √ √ √ √ √ √ √

5. Kapur/spidol √ √ √ √ √ √ √ √

6. Penghapus √ √ √ √ √ √ √ √

12

Sumber : Data olahan Peneliti, 2019

Tabel 5

Jumlah Guru dan Santri

No. Sumber

Daya

Manusia

TPQ

1

TPQ

2

TPQ

3

TPQ

4

TPQ

5

TPQ

6

TPQ

7

T

PQ 8

1. Guru 4

orang

1

orang

4

orang

5

orang

7

orang

5

orang

6

orang

4

orang

2. Santri 60

orang

17

orang

70

orang

58

orang

74

orang

30

orang

80

orang

35

orang

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Keterangan :

1. TPQ Baitul Jamil (Puri Granit Indah, Bati)

2. TPQ Mardhatillah (Pasir Panjang)

3. TPQ Darul Kamal Huda (Pasir Panjang)

4. TPQ Nurul Iman (Guntung Punak)

5. TPQ Al-Mujahidin (Lembah Permai)

6. TPQ Al-Umara’ (Lembah Permai)

7. TPQ Nurul Ikhlas (Pangke)

8. TPQ At-Taqwa (Guntung Punak)

Menurut Edward III (1980:11) sumber daya merupakan hal penting dalam

implementasi kebijakan yang baik. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam

implementasi kebijakan. Implementasi mungkin mempunyai staf yang

mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung

7. Alat tulis √ √ √ √ √ √ √ √

8. Gedung √ √ √ √ √ √ √ √

9. Juz amma √ √ √ √ √ √ √ √

10. Doa harian √ √ √ √ √ √ √ √

13

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an ini

nyatanya tidak demikian. Ketersediaan sarana dan prasarana tidak terlalu

berpengaruh, ketersediaan sumber daya manusia yang kemudian sangat

berpengaruh jika tidak tersedia.

Lingkungan Implementasi

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor terlibat

Dukungan pemerintah dalam kebijakan ini dapat dilihat dari keterbukaan

pemerintah dalam membantu TPQ-TPQ yang mengajukan proposal untuk pengadaan

gedung madrasah. Kemudian mempersiapkan anggaran khusus untuk insentif guru-

guru TPQ setiap bulannya. Pengajuan proposal pada dasarnya bisa diajukan kepada

pihak-pihak tertentu. Seperti, perusahaan-perusahaan terdekat sebagai bentuk CSR

bagi perusahaan tersebut. Dukungan kepentingan dalam pembentukan kebijakan ini

didorong atas kebutuhan masyarakat Karimun sendiri. Kebijakan ini lahir guna

mendukung salah satu azam Kabupaten Karimun yakni azam iman dan taqwa.

Kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an memang merupakan salah satu cara

bagaimana azam iman dan taqwa ini bisa terwujud. Oleh karena itu, demi kelancaran

penerapan kebijakan ini seharusnya didukung dengan berbagai pihak terkait.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa

Kabupaten Karimun merupakan Kabupaten yang menerapkan nuansa agama

pada proses pembangunannya. Seperti halnya empat azam Kabupaten Karimun

yang salah satunya yakni meningkatkan azam iman dan taqwa. Pembangunan tugu

MTQ pada salah satu daerah di Kabupaten Karimun. Sampai dengan adanya

14

kebijakan syariah yang dimasukkan pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk

menunjukkan bahwa memang benar Kabupaten Karimun merupakan kabupaten

yang kental akan nuansa islami.

Untuk menunjang visi pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang maju

mandiri, berbudaya yang dilandasi Iman dan Taqwa serta mis Pemerintah

Kabupaten Karimun yang mengembangkan sektor industri, perdagangan, pariwisata

daan sektor pertanian, pemerintah daerah Kabupaten Karimun mempunyai empat

azam penggerak pembangunan Kabupaten Karimun. Karakteristik lingkungan dan

lembaga yang sedang berkuasa kemudian memberikan pengaruh terhadap jalannya

sebuah kebijakan. Seperti lingkungan Kecamatan Meral Barat yang kemudian

dinilai mendukung oleh informan untuk diterapkan kebijakan ini. Kemudian

mengenai lembaga yang terkait, merupakan lembaga satuan yang terdiri dari

lembaga-lembaga lain yang mendukungnya. Sehingga, TPQ-TPQ di Kecamatan

Meral Barat dikoordinir oleh BMPG-TPQ Kecamatan Meral Barat kemudian di

koordinir oleh BMPG –TPQ Kabupaten Karimun kemudian dinaungi oleh

Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.

3. Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Akuntabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber

daya TPQ secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah

lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan usaha-usahanya.Solusi terkait kendala

yang dirasakan oleh berbagai pihak diatas kemudian menjadikan bahan untuk menilai

bagaimana respon dari pelaksana kebijakan mengatasi kendala tersebut. Melihat dari

paparan hasil wawancara diatas bahwa kendala yang besar dirasakan kerjasama antar

15

orangtua dan guru. Jika kedua hal itu telah terjalin kerjasama yang baik dapat

dipastikan bahwa anak-anak akan berhasil menerapkan pelajaran agama dan

keagamaan.

Tingkat kepatuhan pelaksana program dilihat dari komitmen implementor

dalam mematuhi aturan dalam menjalankan kebijakan ini. Seperti misalnya guru-guru

TPQ, mereka akan tetap mengajar setiap sore sesuai jam pelajaran yang telah

ditetapkan oleh TPQ-TPQ terkait. Kecamatan Meral Barat khususnya, menerapkan

sistem yang sangat fleksibel. Adanya respon yang baik untuk tetap menjalankan

kebijakan oleh pihak TPQ walaupun waktu yang ditentukan kadang tidak dapat

dijalankan oleh Santri-Santrinya. Mengadakan proses pembelajaran pada pagi dan

juga siang dengan Santri yang bergantian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penuntasan buta aksara

Al-Qur’an ini belum optimal lebih jelas dapat dirinci dari uraian berikut :

1. Dari analisis isi kebijakan, dilihat dari kepentingan yang mempengaruhi

pembentukan kebijakan ini. Kebijakan ini dibentuk atas dasar kebutuhan

masyarakat serta kepedulian pemerintah daerah agar masyarakat Kabupaten

Karimun pandai membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Qur’an. Dari

segi tipe manfaat dan derajat perubahan yang ingin dicapai belum berhasil

sepenuhnya dalam mencapai target atau tujuan utama kebijakan secara

16

keseluruhan, dikarenakan keterbatasan pengawasan dan tahap penyesuaian

terhadap lingkungan kelompok sasaran.

2. Dilihat dari letak pengambilan keputusan, kebijakan penuntasan buta aksara

Al-Qur’an ini dinilai tepat dilakukan di Kabupaten Karimun dikarenakan

keadaan budaya yang mendukung. Sedangkan dilihat dari sumber daya

manusia dan sarana prasarana dalam kebijakan penuntasan buta aksara Al-

Qur’an memiliki pengaruh yang berbeda. Ketersediaan sumber daya manusia

sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Sedangkan sarana dan

prasarana dianggap tidak terlalu berpengaruh dikarenakan ketersediaan sapras

bisa diatasi dengan adanya sumber daya manusia.

3. Dari analisis isi kebijakan, dilihat dari kepentingan yang mempengaruhi

pembentukan kebijakan ini. Kebijakan ini dibentuk atas dasar kebutuhan

masyarakat serta kepedulian pemerintah daerah agar masyarakat Kabupaten

Karimun pandai membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Qur’an. Dari

segi tipe manfaat dan derajat perubahan yang ingin dicapai belum berhasil

sepenuhnya dalam mencapai target atau tujuan utama kebijakan secara

keseluruhan, dikarenakan keterbatasan pengawasan dan tahap penyesuaian

terhadap lingkungan kelompok sasaran.

SARAN

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah daerah beserta pihak terkait

hendaknya melakukan sosialisasi terkait kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an

secara merata, meningkatkan kualitas pendidik, membuat program-program

17

keagamaan guna mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Untuk lebih jelasnya dapat

diricinci dalam uraian berikut :

1. Perlu adanya peningkatan kualitas tenaga pendidik sehingga penerapan

kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an dalam hal mewujudkan tujuan

dari kebijakan ini yaitu menciptakan generasi yang dapat memahami

menghayati Al-Qur’an.

2. Stakeholder hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan dari kebijakan

penuntasan buta aksara Al-Qur’an ini. Apakah lingkungan tersebut juga

mendukung jalannya kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an ini.

Lingkungan yang mendukung pastinya member pengaruh yang besar dalam

penerapan sebuah kebijakan.

3. Masyarakat selaku orangtua santri hendaknya lebih memperhatikan jalannya

proses pembelajaran yang ada di TPQ. Sehingga, dengan adanya dukungan

dari pihak orangtua santri proses pembelajaran tetap berlangsung selama

santri tersebut berada dirumah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Abdullah R. & Muhammad A. Ramdhani. (2017). Jurnal Publik Administrasi Volume

11, Nomor 01.

Adhi S. (2017). Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2013 Tentang Pandai

Membaca Al-Qur’an di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar,

Jurnal FISIP Volume 04 , Nomor 01.

Agustino, Leo.2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung:Cv Alfabeta

18

Dunn, William N., 2003. Public Policy Analysis: An Introduction, New J ersey:

Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia dengan judul Pengantar Analisis

Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Edward III, George. Implementation Public Policy. New York : Congressional

Quaterly Press, 1980

Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya

Idhan (2018). Impementasi Kebijakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an (Studi kasus

TPQ Kecamatan Tamanlarea Kota Makassar). Universitas Negeri Makassar.

Volume 01, Nomor 02

Kartasasmita, Ginanjar. 1995. Masalah Kebijakan dalam Pembangunan. Jakarta:

STIA-LAN RI

Nugroho, Riant. 2009. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.

Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Sadiah dkk. (2018). Implementasi Model Pembelajaran dalam Pemberantasan Buta

Huruf Al-Qur’an di Majelis Taklim Nurul Hikmah Kampung Situ Uncal Desa

purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. STAI Al-Hidayah Bogor.

Volume 02, Nomor 01.

Silviana S. (2017). Implementasi Program Pengentasan Buta Aksara di Kabupaten

Bondowoso, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 05, Nomor 02.

Subarsono, A. G. (2011). Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2014a. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alpabeta

………….2014b. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif,

dan R&D. Bandung: Alpabeta

Usman. (2015). Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap

Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kabupaten Pasuruan, Jurnal

PendidikanIslamVolume 1, Nomor 1.