Implementasi Jaminan Pensiun untuk Seluruh Pekerjaapindo.or.id/userfiles/publikasi/pdf/BP_RILEXYA_BPJS_KET_-_PRESENT... · Dasar Hukum Program Jaminan Sosial Aspek Produk Aspek Regulasi

Implementasi Jaminan Pensiununtuk Seluruh Pekerja

2

Mandat Undang Undang

+Undang-Undang

24/2011 tentangBadan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS)

3

Program dan Kepesertaan

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Jaminan

Hari TuaJaminan

Kecelakaan

Kerja

Jaminan

PensiunJaminan

Kematian

Jaminan

Kesehatan

BPJS KESEHATAN BPJS KETENAGAKERJAAN

PENERIMA BANTUAN

IURAN

Penduduk Miskin dan Tidak Mampu

PNS/TNI/POLRIPEMBERI KERJA

DAN PEKERJATENAGA KERJA

Dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan

paling lambat 2029

Dasar HukumProgram Jaminan Sosial

Aspek Produk Aspek Regulasi

Aspek Teknis

Desain Program/Manfaat, IuranAktuaria dan Sustainabilitas

Penyusunan Peraturan Pelaksanaan

Dan Hamonisasi Sistem

Perluasan Kepesertaan, Pelayanan dan Kapasitas

Administrasi

Kebijakan Pemerintahmengenai hukum mana yang

akan dipertahankan

Dinamika Penyusunan Produk Hukum BPJS Ketenagakerjaan

4

JaminanKecelakaan

Kerja

JaminanHari Tua

JaminanKematian

JaminanPensiun

JaminanKesehatan

Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Manfaat Jaminan Pensiun

Aspek Produk Aspek Regulasi

Aspek Teknis

Desain Program/Manfaat, IuranAktuaria dan Sustainabilitas

Penyusunan Peraturan Pelaksanaan

Dan Hamonisasi Sistem

Perluasan Kepesertaan, Pelayanan dan Kapasitas

Administrasi

Aspek Politik Hukum

Kebijakan Pemerintah mengenai hukum mana

yang akan dipertahankan

Dinamika Penyusunan Produk Hukum BPJS Ketenagakerjaan

5

Manfaat : uang tunai

Pensiun Hari Tua

Pensiun Cacat

Pensiun Janda/ Duda

Pensiun Anak

Pensiun Orang Tua

Pasal 41 UU Nomor 40 Tahun 2011 tentang SistemJaminan Sosial Nasional

5

Harmonisasi dan Sinkronisasi

Aspek Produk Aspek Regulasi

Aspek Teknis

Desain Program/Manfaat, IuranAktuaria dan Sustainabilitas

Penyusunan Peraturan Pelaksanaan

Dan Hamonisasi Sistem

Perluasan Kepesertaan, Pelayanan dan Kapasitas

Administrasi

Aspek Politik Hukum

Kebijakan Pemerintah mengenai hukum mana

yang akan dipertahankan

Dinamika Penyusunan Produk Hukum BPJS Ketenagakerjaan

6

6 PP, 3 Perpres dan 1 Kepres

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2013 Tentang Modal Awal

untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang.

Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata

Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain PenyelenggaraNegara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan. Penerima BantuanIuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan AnggotaDireksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

7

Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja

6 PP, 3 Perpres dan 1 Kepres

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 tentang

Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji

atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi AnggotaDewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara JaminanSosial

10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 161/M Tahun 2013 Tentang

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero)Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan

8

Bagian IDemografi dan Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia di Hari Tua

Mulai bekerja Menikah Memiliki anak Anak sekolah Kesehatan

Wiraswasta

atau berbisnisMemiliki

pegawai

Pensiun di usia

55 tahun

Menjalani

masa tuaMeninggal

Jaminan Sosial memberikan perlindungan atas seluruh risiko sosial yang ada

Kesejahteraan untuk

Seluruh Pekerja

10

Struktur Demografi Indonesia : Demografi Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia di Hari Tua

11

% population aged 65

and older : 5,01%

Ages 0 – 64 :

94,99%% population aged 65

and older : 9,23%

Ages 0 – 64 :

90,77%

% population aged 65

and older : 15,78%

Ages 0 – 64 :

84,22%

Indonesia harus mampu memanfaatkan keuntungan bonus demografi

Perbedaan JHT dengan Jaminan Pensiun

Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun

Tujuan Tabungan dari bagian pendapatan

selama aktif bekerja yang disisihkan

untuk bekal memasuki hari tua

Mengganti pendapatan bulanan pada

untuk memastikan kehidupan dasar

yang layak saat memasuki hari tua

Pembayaran Manfaat Sekaligus / lump sum Bulanan

Besar Manfaat Akumulasi iuran ditambah hasil

pengembangan

Dihitung dengan formula tertentu

berdasarkan masa iur, upah selama

masa iur, dan faktor manfaat (faktor

akrual)

Mekanisme penyelenggaraan Tabungan wajib Asuransi sosial

Bentuk program Tabungan atau provident fund Manfaat Pasti

Risiko harapan hidup yang semakin

panjang

Ditanggung sendiri secara individual

oleh peserta

Ditanggung bersama secara kolektif

(pooling of risks) oleh peserta

12

13

Program [Jaminan] Pensiun Nasional sebaiknya dilakukan segera

agar memperoleh manfaat optimal dari momentum “bonus demografi”

yang sedang terjadi...

Uraian 2013 2014

Kepesertaan Aktif:

Perusahaan 185.507 216.593

Tenaga Kerja:

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 12.348.464 13.012.856

Jaminan Kematian (JK) 12.348.464 13.012.856

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 3.402.201 -

Jaminan Hari Tua (JHT) 12.041.955 12.675.917

Uraian 2013 2014

Penerimaan Iuran (Dalam Miliar Rp) 26.924,1 28.498,8

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2.365,0 2.766,2

Jaminan Kematian (JK) 1.095,5 1.268,1

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 3.188,2 -

Jasa Konstruksi 193,0 238,9

Tenaga Kerja Mandiri 76,9 58,1

Jaminan Hari Tua (JHT) 20.005,4 24.167,4

Uraian 2013 2014

Pembayaran Jaminan (Dalam Miliar Rp) 12.999,90 14.000,65

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 563,44 612,56

Jaminan Kematian (JK) 406,84 438,26

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 1.957,53 -

Jasa Konstruksi 40,36 35,65

Tenaga Kerja Mandiri 63,46 24,50

Jaminan Hari Tua (JHT) 9.968,27 12.889,68

Data Kepesertaan belum termasuk peserta Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi

Peta Perlindungan Jaminan Sosial

Untuk Tenaga Kerja

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan 14

Pemetaan Industri Jaminan Pensiun saat Ini

15

Kekuatan Risk pooling

Pertumbuhan cakupan perlindunganasuransi komersial yang cukup pesat

Perlindungan sosial melaluikepesertaan wajib program jaminansosiall

Financing

Pertumbuhan ekonomi nasional masihprospektif

Daya beli masyarakat thd produkasuransi komersial sangat tinggi

Potensi kepesertaan di jaminan sosialmasih sangat besar

Akses Asuransi bertumbuh pesat

Tantangan Kerangka hukum (Legal framework)

masih tumpang tindih

Lemahnya konsensus sosial dandukungan politik untuk membangunindustri asuransi yang solid, khususnyajaminan sosial

Pengumpulan dana (Revenue collection), biaya (costing) and risiko masih rendah

Proporsi dana asuransi sosial masihsangat kecil dibanding total dana asuransinasional (12,4% pada tahun 2010)

Demand side – cakupan, akses, & kesadaran asuransi relatif masih rendah

Supply side – Desain program JaminanPensiun yang affordable, adequate dan sustainable

Bagian IIDesain Jaminan PensiunSistem Jaminan Sosial Nasional

17

“Everyone, as a member of society, has the right to social security ...”

Universal Declaration of Human Right Article 22 – 10 Desember 1948

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial...”

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3)

“Sistem jaminan sosial nasional bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak...”

Undang-undang nomor 40/2004 Pasal 3

PRINSIP KESEIMBANGAN DAN KESINAMBUNGAN

AFFORDABILITY ADEQUACY SUSTAINABILITYManfaat harus didesain agar mampudibiayai oleh perusahaan dan tenagakerja

Manfaat harus dapat menyediakanminimum pengganti penghasilan yanglayak bagi seluruh pensiunan

Besarnya output (manfaat)seharusnya sesuai dengan besarnyainput (besarnya iuran dan masa iur)

Tidak menyebabkan insentif negatif(dis-insetif) menabung untuk hari tua

Memiliki ketahanan dana jangkapanjang untuk membiayai program(actuarial fund life/AFL)

18

KRITERIA DESAIN JAMINAN PENSIUN

Berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib

Mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atauberkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalamicacat total tetap

Diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti (batasan minimum danmaksimum manfaat dengan menggunakan formula manfaat)

Berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan

Persyaratan menerima manfaat bulanan memiliki masa iur minimal 15 tahun

Yang tidak memenuhi persyaratan mendapatkan seluruh akumulasi iuranditambah hasil pengembangannya

19

JAMINAN PENSIUN

Skema

Sustainability

Adequacy

Manfaat Pasti

Masa Iur sedikitnya15 tahun

Pemberi Kerja5%

Tenaga Kerja3%

Benefit

Iuran (usulan)

JAMINAN PENSIUN

PensiunHari Tua

Pensiun Cacat

PensiunJanda/Duda

Pensiun Anak

PensiunOrang Tua

20

21

Manfaat Jaminan Pensiun

UU 40/2004

Perlindungan berupa uang tunaiterhadap risiko cacat total tetap, meninggal dunia, atau memasukiusia pensiun

Manfaat Pensiun Anuitas berkala bulanan

Akumulasi iuran + hasil pengembangannya

Pensiun Hari Tua diterimasetelah peserta memasuki usiapensiun sampai meninggal

Pensiun Cacat diterimapeserta yang cacat total tetap, sampai meninggal

Pensiun Janda/Duda diterimaahli waris janda/duda dari pesertayang meninggal, sampai meninggalatau menikah lagi

Pensiun Anak diterima ahliwaris anak dari peserta yang meninggal, sampai berusia 23 tahun, bekerja, atau menikah

Pensiun Orangtua diterima ahliwaris orangtua dari peserta yang meninggal, sampai batas waktutertentu

DESAIN MANFAAT JAMINAN PENSIUN

Pensiun Normal (56 tahun)

Pensiun Janda/Duda

Pensiun Anak

Pensiun Orang Tua

Pensiun Cacat Total Tetap

100% Manfaat Bulanan

70% Manfaat BulananJanda/Duda peserta yang meninggalATAU

70% Manfaat BulananPensiunan yang meninggal

50% Manfaat BulananPeserta yang meninggal/cacat total tetaptanpa janda/dudaATAU

70% Manfaat BulananPensiunan janda/duda yang meninggal

20% Manfaat BulananPeserta atau pensiunan lajang yang meninggal

100% Manfaat Bulanan

22

Formula Manfaat Pensiun (Draft)

23

24

Peserta

BPJS Ketenagakerjaan

memberi Nilai Lebih di 2015

Dapat di andalkan

Manfaat Lebih

Mudah Diakses

Ramah

Murah

Informatif

Memberikan kemudahan dalam mengakses

BPJS Ketenagakerjaan melalui jumlah dan ragam

channel kepada peserta

PTSP

PPOB

KaCab

KCP

Memberikan layanan berkualitas minim error secara

konsisten dari waktu ke waktu kepada peserta

Continuous improvement

Risk Management

Aplikasi

Data Center/DRC

Network

Memberikan jaminan yang lebih melalui produk utama maupun

produk tambahan kepada peserta

JHT JKK JKM JP

Total Benefit

Produk Utama

Memberikan konten informasi yang relevan dengan kebutuhan

peserta melalui berbagai channel

Data analytics-CRM

Melakukan transaksi dengan biaya minimal dengan

berbagai pilihan channel, kapanpun dan dimanapun

for Money

Memberikan keramahan dalam

layanan service kepada peserta

e-Service

SIPP

Internet base

Physical Evidence

Process

People

Image designed by freepik.com

Bagian IIITantangan Implementasi Jaminan Pensiundi Indonesia

Program Perlindungan Hari Tua yang Layak dan

Berkelanjutan kepada Seluruh Tenaga Kerja

Harmonisasi Peraturan Perundangan

(khususnya terkait dengan peraturan perundangan dan desain manfaat)

Desain Program Jaminan Sosial yang jelas

(agar dapat layak dengan tetap memberikan kesempatan kepada asuransi

komersial untuk bertumbuh)

Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat

(Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial)

Tantangan Implementasi

Jaminan Pensiun

26

Penahapan KepesertaanPerpres Nomor 109/2013

27

Perlindungan Hari Tua

yang Layak untuk Pekerja

JaminanPensiun

JaminanHari Tua

Program Pensiun Pemberi Kerja

(occupational pension)

Tabungan, Pensiun Individu,

Investasi

SJSN danUU 13/2003

Employer SponsorshipUU 11/1992

Individual Retirement Savings

Basic BenefitPerlindungan dasar yang layak(Securing a minimum standard of living)Edukasi PerlindunganEdukasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya perlindungan pendapatan melalui asuransi

TOP UP BenefitMempertahankan standarkehidupan sebelum pensiun

TOP UP BenefitIndividual supplement

Pesangon

28

Perluasan Kepesertaan& Penarikan Iuran

KEPESERTAAN

Pelayanan 4 Program kepadaPeserta

PROGRAM (Benefit)

Hasil Pengembangan Dana

PENGELOLAAN DANA

BPJS KETENAGAKERJAANUU 24/2011

DJSNUU 40/2004

Merumuskan kebijakan umum

KEBIJAKAN

Harmonisasi dan sinkronisasiprogram

REGULASI

Monitoring dan evaluasiprogram SJSN

MONEV

FINANCIAL INCLUSIVEAksesibilitas Tenaga Kerja pada jasaindustri keuangan: Kredit Usaha Kanal Keuangan

CONSUMER PROTECTIONMelindungi Kepentingan Konsumen danMasyarakat

FINANCIAL INDUSTRYMewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

OJKUU 21/2011

Tata Kelola Pengelolaan Jaminan Sosial

sesuai UU dan Peraturan yang ada

29

Terima Kasih

Gedung BPJS Ketenagakerjaan

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79

Jakarta Selatan – 12930

T (021) 520 7797

F (021) 520 2310

www.bpjsketenagakerjaan.go.id