ILPPD Kota Surabaya Tahun 2013 I LPPD TAHUN 2013 | 1 INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2013 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Surabaya Tahun 2013 yang digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2013 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan. A. GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA A.1. Kondisi Geografis Daerah Kota Surabaya berada di 7° 9’–7° 21’ Lintang Selatan dan 112° 36’ – 112° 57’ Bujur Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter diatas permukaan laut dan sebagian lagi pada sebelah Selatan merupakan kondisi ber bukit-bukit dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya sekitar 19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Secara administratif wilayah Kota Surabaya dibagi menjadi 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara : Selat Madura 2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo 3. Sebelah Timur : Selat Madura 4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik Jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2013 sebanyak 3.200.454 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari yaitu 248.289 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bulak yaitu 43.130 jiwa. Komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2013 berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.602.875 jiwa penduduk laki-laki (50.08%) dan 1.597.579 jiwa penduduk perempuan (49.92%).
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 1
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2013
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat, maka berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Surabaya Tahun 2013 yang digunakan pemerintah
sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya
tahun 2013 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan
Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.
A. GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA A.1. Kondisi Geografis Daerah
Kota Surabaya berada di 7° 9’–7° 21’ Lintang Selatan dan 112° 36’ – 112° 57’
Bujur Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan
ketinggian 3 - 6 meter diatas permukaan laut dan sebagian lagi pada sebelah Selatan
merupakan kondisi ber bukit-bukit dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan
laut. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha
atau 63,45% dan selebihnya sekitar 19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut
yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Secara administratif wilayah Kota Surabaya dibagi menjadi 31 Kecamatan dan
160 Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
3. Sebelah Timur : Selat Madura
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
Jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2013 sebanyak
3.200.454 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari yaitu
248.289 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan
Bulak yaitu 43.130 jiwa. Komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2013
berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.602.875 jiwa penduduk laki-laki (50.08%) dan
1.597.579 jiwa penduduk perempuan (49.92%).
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 2
A.2. Kondisi Ekonomi Pada tahun 2013 perekonomian Kota Surabaya terus mengalami kemajuan.
Kondisi tersebut tercermin dari tingginya nilai PDRB Kota Surabaya tahun 2013 yang
dihitung berdasarkan harga berlaku, yaitu mencapai Rp 302.756.079,72 juta yang
mengalami peningkatan sebesar 14,53% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang tercatat sebesar Rp 264.335.620.09 juta. Jika dilihat dari komponennya, sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran masih memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB
Kota Surabaya pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 135.688.792,84 juta kemudian
diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar Rp 63.849.201,18 juta dan sektor
Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp30.990.989,46 juta.
Sementara itu, total PDRB Kota Surabaya pada tahun 2013 berdasarkan
perhitungan harga konstan mencapai Rp 109.075.460,72 juta juga mengalami
peningkatan dibandingkan total PDRB pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar
Rp 101.671.091,12 juta. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, Kota
Surabaya memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Pada tahun 2013
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mencapai nilai di atas 7%, lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.
Untuk mengetahui lebih rinci mengenai perkembangan perekonomian Kota
Surabaya pada tahun 2013 juga dapat dilihat dari distribusi prosentase masing-masing
sektor ekonomi terhadap pertumbuhan kota Surabaya. Pertumbuhan ekonomi yang
dinyatakan dalam bentuk prosentase menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing
sektor dalam kemampuan menciptakan nilai tambah pada pendapatan daerah
Surabaya.
Rata-rata subsektor ekonomi memiliki kontribusi yang tinggi terhadap
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, yaitu di atas 5%. Sektor yang tertinggi dalam
menyumbang pertumbuhan ekonomi Surabaya pada tahun 2013 masih didominasi
oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan nilai sebesar 8,49%. Selain itu
terdapat tiga sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan
agregat Kota Surabaya. Sektor tersebut, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran sebesar 8,49%, disusul sektor Kontruksi sebesar 8,33% dan yang terakhir
adalah sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 8,31%. Namun dari sembilan sektor
ekonomi terdapat satu sektor yang memiliki pertumbuhan kurang dari 1%, yaitu sektor
Pertanian.
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 3
Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran merupakan petanda baik karena dapat meningkatkan perekonomian riil Kota
Surabaya. Selain itu, tingginya peran dari sektor Kontruksi dalam menyediakan
infrastruktur juga turut andil dalam mendorong perekonomian Kota Surabaya untuk
berkembang lebih maju sehingga arus perekonomian di Kota Surabaya dapat berjalan
dengan lancar.
B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju
pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-
nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki menuju apa
yang ingin diwujudkan, dengan memandang Kota Surabaya secara historis merupakan
Kota pelabuhan dan sekaligus juga merupakan pusat perdagangan terutama untuk
Indonesia Bagian Timur, maka pemerintah Kota Surabaya menetapkan suatu Visi :
Menuju Surabaya Lebih Baik sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Surabaya lebih baik merupakan kata yang memiliki makna strategis dan
cerminan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan sesuai dengan kebutuhan,
keinginan, dan harapan masyarakat. Perubahan di tengah jumlah penduduk yang
terus bertambah membawa tuntutan untuk meningkatkan daya dukung Kota secara
berkelanjutan, karakteristik penduduk yang terus mengalami dinamika, derajat sumber
daya manusia yang harus terus didukung oleh peningkatan kualitas lingkungan Kota,
pertumbuhan ekonomi yang harus diimbangi dengan penguatan struktur ekonomi lokal
yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional, peningkatan partisipasi
masyarakat, reformasi birokrasi serta peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas
pelayanan publik. Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat 4 misi yang harus
ditempuh sebagai berikut : 1. Membangun kehidupan Kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan
sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 4
Misi ini bertujuan untuk: a. Meningkatkan kualitas hidup warga Kota dengan cara memfasilitasi serta
mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan
berkesinambungan;
b. Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan,
khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap
warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya;
c. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok
ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan Kota yang lebih mandiri dan
berbudaya;
d. Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap
warga Kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan Kota
yang sehat, bersih dan hijau.
2. Menghadirkan suasana Kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya Kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga. Misi ini bertujuan untuk:
a. Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana Kota yang
lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima
sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal;
b. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada
kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan
daya saing Kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global;
c. Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif,
efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan
menempatkan kepentingan warga Kota sebagai tujuan utama;
d. Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah
sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah
Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga Kota untuk
berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan, peningkatan, serta
pengawasan kekayaan daerah.
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 5
3. Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional, Misi ini bertujuan untuk :
a. Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan
kemandirian dan kreatifitas individu warga Kota yang diwadahi dalam
kelembagaan berbasis komunitas;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi Kota guna
mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya
melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya
kelembagaan pemerintah Kota;
c. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan
di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi
pengembangan ekonomi warga Kota;
d. Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan
daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga,
khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan
pengentasan kemiskinan.
4. Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN. Misi ini bertujuan untuk :
a. Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga Kota,
khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan
kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar
metropolis kontemporer;
b. Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan
lingkungan hidup Kota demi terciptanya Kota hunian yang sehat serta
mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga Kota;
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 6
c. Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga Kota
sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik
dan sosial, demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer
dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya lokal;
d. Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial
sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan
dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan
antar warga Kota.
C. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI A.1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
APM PAUD diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa usia di
bawah 6 tahun di jenjang PAUD dengan jumlah penduduk kelompok usia di
bawah 6 tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia di bawah 6 tahun
sebanyak 140.165 jiwa, sedangkan jumlah siswa dengan usia di bawah 6
tahun pada jenjang pendidikan PAUD sebanyak 133.507 orang. Dengan
demikian, APM PAUD pada tahun 2013 mencapai 95,25%, sehingga capaian
kinerjanya mencapai 100,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar
95%.ta: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2014
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
APK PAUD diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah seluruh siswa di
jenjang PAUD dengan jumlah penduduk kelompok usia di bawah 6 tahun.
Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia dibawah 6 tahun sebanyak 140.165
jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan PAUD
sebanyak 134.222 orang. Dengan demikian, APK PAUD pada tahun 2013
mencapai 95,76%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,80% dari
target yang telah ditetapkan sebesar 95%.
A.2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Angka kelulusan SD/MI diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah
siswa SD/MI yang lulus dengan jumlah keseluruhan siswa SD/MI kelas 6.
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 7
Jumlah keseluruhan siswa SD/MI kelas 6 dihitung berdasarkan data siswa
kelas 6 yang mengikuti ujian. Dari data angka kelulusan SD/MI pada tahun
2013, menunjukkan bahwa seluruh siswa jenjang SD/MI sebanyak 46.269
orang lulus ujian tingkat akhir, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%
dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.an Kota Surabaya, 2014
2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Angka kelulusan SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah
siswa SMP/MTs yang lulus dengan jumlah keseluruhan siswa SMP/MTs
kelas 9. Jumlah keseluruhan siswa SMP/MTs kelas 9 dihitung berdasarkan
data siswa kelas 9 SMP/MTs yang mengikuti ujian. Dari data angka
kelulusan SMP/MTs pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang
SMP/MTs yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 38.838 orang atau 99,89%
dari jumlah siswa kelas 9 SMP/MTs yang mengikuti ujian sebanyak 38.882
orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,90% dari target yang
telah ditetapkan sebesar 99.00%.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
APM SD/MI diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa usia 7-
12 tahun di jenjang SD/MI dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12
tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak
298.297 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang
pendidikan SD/MI sebanyak 284.396 orang. Dengan demikian, APM SD/MI
pada tahun 2013 mencapai 95,34%, sehingga capaian kinerjanya mencapai
100,36% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95%.
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
APM SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa usia
13-15 tahun di jenjang SMP/MTs dengan jumlah penduduk kelompok usia
13-15 tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 13-15 tahun
sebanyak 147.426 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 13-15 tahun pada
jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 136.929 orang. Dengan demikian,
APM SMP/MTs pada tahun 2013 mencapai 92,88%, sehingga capaian
kinerjanya mencapai 100,41% dari target yang telah ditetapkan sebesar
92,50%.
Sumber Data: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2014
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 8
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
APK SD/MI diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah seluruh siswa
di jenjang SD/MI dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. Pada
tahun 2013, jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 298.297 jiwa,
sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak
313.897 orang. Dengan demikian, APK SD/MI pada tahun 2013 mencapai
105,23%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,03% dari target yang
telah ditetapkan sebesar 105,20%. Sumber Data: Dinas Pendidikan a, 2
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 147.426
jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs
sebanyak 155.018 orang. Dengan demikian, APK SMP/MTs pada tahun
2013 mencapai 105,15%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,14%
dari target yang telah ditetapkan sebesar 105%.aya, 2014
7. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Dari data APS SD/MI pada tahun 2013, menunjukkan bahwa tidak terdapat
siswa yang putus sekolah pada jenjang SD/MI atau 0,00% dari jumlah siswa
pada jenjang SD/MI sebanyak 313.897 orang. Apabila dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan sebesar 0% maka capaiannya adalah 100%.
Hal ini meningkat dari APS tahun 2012 sebesar 0,003% (8 orang),
sedangkan tahun 2011 APS SD/MI adalah sebesar 0%.
8. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Dari data APS SMP/MTs pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa yang
putus sekolah pada jenjang SMP/MTs sebanyak 4 orang atau 0,003% dari
jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs sebanyak 155.018 orang. Masih
adanya siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTs tersebut dikarenakan
seluruh siswa tersebut harus bekerja membantu orang tua. inas Pendidika
9. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
Pada tahun 2013, jumlah siswa pada jenjang SD/MI yang lulus ujian tingkat
akhir sebanyak 46.269 orang, sedangkan jumlah siswa yang melanjutkan
ke jenjang SMP/MTs sebanyak 46.023 orang atau mencapai 99,47%.
Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 99%, maka
capaian kinerjanya mencapai 100,47%. s Pena, 2014
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 9
A.3. Program Pendidikan Menengah
Pencapaian Program Pendidikan Menengah diukur dengan menggunakan 8
(delapan) indikator kinerja, yaitu:
1. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
Dari data angka kelulusan SMA/MA pada tahun 2013, menunjukkan bahwa
siswa jenjang SMA/MA yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 18.042 orang
atau 99,94% dari jumlah siswa kelas 3 SMA/MA yang mengikuti ujian
sebanyak 18.052 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,95%
dari target yang telah ditetapkan sebesar 99%. Kota Surabaya, 2014
2. Angka Kelulusan (AL) SMK
Dari data angka kelulusan SMK pada tahun 2013, menunjukkan bahwa
siswa jenjang SMK yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 19.209 orang
atau 99,99% dari jumlah siswa kelas 12 SMK yang mengikuti ujian
sebanyak 19.211 orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,99%
dari target yang telah ditetapkan sebesar 99.01%. idikan Kota Surabaya, 2
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 144.973
jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun pada jenjang pendidikan
SMA/MA/SMK sebanyak 130.649 orang. Dengan demikian, APM
SMA/MA/SMK pada tahun 2013 mencapai 90,12%, sehingga capaian
kinerjanya mencapai 100,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar
90%. Sumber Data: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2014
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 144.973
jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan
SMA/MA/SMK sebanyak 152.555 orang. Dengan demikian, APK
SMA/MA/SMK pada tahun 2013 mencapai 105,23%, sehingga capaian
kinerjanya mencapai 100,22% dari target yang telah ditetapkan sebesar
105%. Sumber Data: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2014
5. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
Dari data APS SMA/MA pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa yang
putus sekolah pada jenjang SMA/MA sebanyak 6 orang atau 0,009% dari
jumlah siswa pada jenjang SMA/MA sebanyak 65.599 orang. Masih adanya
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 10
siswa putus sekolah pada jenjang SMA/MA tersebut antara lain dikarenakan
bekerja membantu orang tua dan menikah. Capaian tersebut meningkat
dari APS pada tahun 2012 sebanyak 2 orang namun lebih rendah daripada
tahun 2011 sebanyak 34 orang. 6. Angka Putus Sekolah (APS) SMK
Dari data APS SMK pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa yang
putus sekolah pada jenjang SMK sebanyak 9 orang atau 0,010% dari
jumlah siswa pada jenjang SMK sebanyak 86.956 orang. Masih adanya
siswa putus sekolah pada jenjang SMK tersebut antara lain dikarenakan
bekerja membantu orang tua dan menikah.ya, 20
7. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
Pada tahun 2013, jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs yang lulus ujian
tingkat akhir sebanyak 38.838 orang, sedangkan jumlah siswa yang
melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 38.511 orang atau
mencapai 99,16%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
sebesar 92,50%, maka capaian kinerjanya mencapai 107,20%.14 8. Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha
Pada tahun 2013, jumlah siswa kejuruan yang lulus ujian tingkat akhir
sebanyak 19.209 orang, sedangkan jumlah siswa kejuruan yang diterima
bekerja/wirausaha sebanyak 12.205 orang atau mencapai 63,54%.
Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 60%, maka
capaian kinerjanya mencapai 105,90%.i
A.4. Program Pendidikan Non Formal
Program pendidikan non formal yang dimaksud dalam hal ini adalah program
pendidikan luar sekolah yang dilakukan untuk menekan jumlah penduduk yang
buta aksara atau meningkatkan angka melek huruf. Angka melek huruf dihitung
berdasarkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan
menulis dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun keatas.
Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun
keatas tercatat sebanyak 2.496.805 jiwa dan seluruhnya telah dapat membaca
dan menulis. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%,
maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Sumber Data: Dinas
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 11
A.5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dari pendidik maupun
tenaga kependidikan agar dapat memenuhi standar kualifikasi. Indikator kinerja
untuk mengukur capaian dari program ini adalah persentase tenaga pendidik
yang memenuhi standar kualifikasi, yang diukur berdasarkan perbandingan
antara jumlah tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi dengan
jumlah tenaga pendidik.
Pada tahun 2013, jumlah tenaga pendidik di Kota Surabaya sebanyak 25.781
orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.094 orang atau 93,46% telah
memenuhi standar kualifikasi yang diharapkan. Apabila dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan sebesar 92,08%, maka capaian kinerjanya adalah
101,49%.
B. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Urusan Wajib Kesehatan diimplementasikan melalui Program Upaya Kesehatan
Masyarakat; Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dan Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak. Program- program tersebut diuraikan sebagai berikut:
B.1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pencapaian Program Upaya Kesehatan Masyarakat diukur dengan
menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Pada tahun 2013, persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar/rujukan
masyarakat miskin telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan
sebesar 100%, dimana seluruh warga miskin di Surabaya yang telah
memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Surat Keterangan
Miskin sebanyak 406.654 orang yang berobat di sarana kesehatan milik
Pemerintah Kota Surabaya dan rumah sakit swasta yang bekerjasama
dengan Pemerintah Kota Surabaya telah dipenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatannya. Adapun secara rincian, pemanfaatan jaminan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin pada puskesmas dan rumah sakit
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 12
swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dengan
cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di
sarana pelayanan kesehatan sebesar 606.238 kunjungan. Sementara pada
RSUD dr. M. Soewandhie tercatat sejumlah 73.317 orang dan RSUD Bhakti
Dharma Husada sebanyak 19.830 orang.
2. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah
Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) yang ditangani < 24 jam
terhadap KLB dalam periode/kurun waktu tertentu.
Pada tahun 2013 dari 160 Kelurahan yang ada di Kota Surabaya, terdapat 60
Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) dengan 87 kasus KLB.
Kelurahan yang mengalami KLB antara lain :
1. Kel Tanjungsari; 21. Kel Krembangan Selatan 41. Kel Semolowaru
2. Kel Putat Gede; 22. Kel Morokrembangan 42. Kel Klampis Ngasem
3. Kel Simomulyo; 23. Kel Kenjeran 43.Kel Gebang Putih
4. Kel Manukan Kulon;24. Kel Bulak 44. Kel Keputih
5. Kel Karangpoh; 25. Kel Tanah Kedinding 45. Kel Sutorejo
6. Kel Balongsari; 26. Kel Rangkah 46. Kel Kalisari
7. Kel Asem Rowo; 27. Kel Pacar Keling 47. Kel Kalijudan
8. Kel Sememi; 28. Kel Gading 48. Kel Putat Jaya
9. Kel Pakal; 29. Kel Dukuh Setro 49. Kel Pakis
10. Kel Lakarsantri; 30. Kel Pucangsewu 50. Kel Banyu Urip
11. Kel Lidah Kulon; 31. Kel Kertajaya 51. Kel Jagir
12. Kel Lontar; 32. Kel Mojo 52.Kel Sawunggaling
13. Kel Peneleh; 33. Kel Kalirungkut 53. Kel Wonokromo
14. Kel Ketabang; 34. Kel Kedungbaruk 54. Kel Ngagelrejo
15. Kel Wonorejo; 35. Kel Medokan Ayu 55.Kel Dukuh Kupang
16. Kel Tambakrejo; 36. Kel Penjaringansari 56. Kel Gunungsari
17. Kel Simokerto; 37. Kel Wonorejo 57. Kel Wiyung
18. Kel Simolawang; 38. Kel Kendangsari 58. Kel Gayungan
19. Kel Krembangan Utara; 39. Kel Kutisari 59.Kel Pagesangan
20. Kel Wonokusumo; 40. Kel Rungkut Menanggal 60. Kel Jambangan
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 13
Dari kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) tersebut, 100%
telah ditangani < 24 jam sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dari target
yang telah ditetapkan sebesar 100%.
B.2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pencapaian Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya diukur dengan
menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu:
1. Jumlah Puskesmas Induk yang Meningkat Menjadi Puskesmas Rawat Inap
Pada tahun 2013, jumlah puskesmas induk yang ada di Kota Surabaya
berjumlah 62 puskesmas. Jumlah puskesmas induk yang meningkat
menjadi puskesmas rawat inap di Kota Surabaya tahun 2013 sejumlah 19
puskesmas dengan target 17 puskesmas di tahun 2013. Capaian kinerja
untuk indikator jumlah puskesmas induk meningkat menjadi puskesmas
rawat inap sebesar 111,76%.
2. Jumlah Puskesmas Pembantu Yang Meningkat Menjadi Puskesmas Induk
Selain sarana kesehatan berupa Puskesmas, Pemerintah Kota Surabaya
juga memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berfungsi sebagai
penunjang pelayanan Kesehatan Puskesmas dengan memperluas
jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pada tahun 2013, jumlah Puskesmas pembantu yang ada di Kota Surabaya
berjumlah 60 puskesmas. Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat
menjadi puskesmas induk di kota Surabaya tahun 2013 sebanyak 9
puskesmas. Apabila dibandingkan dengan target 6 puskesmas pada tahun
2013, maka capaian kinerja untuk indikator jumlah puskesmas pembantu
meningkat menjadi puskesmas induk sebesar 150%. Adapun Jumlah
Puskesmas Pembantu Yang Meningkat Menjadi Puskesmas Induk dalam 3
(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 3.23. Surabaya, 2014
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 14
B.3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pencapaian keberhasilan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu:
1. Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhie Capaian indikator yang pertama untuk mendukung capaian program
tersebut diatas adalah pencapaian klasifikasi RSUD dr. M. Soewandhie
menjadi rumah sakit kelas B.
Pada tahun 2013, klasifikasi RSUD dr. M. Soewandhie menjadi rumah sakit
kelas B Untuk mencapai peningkatan klasifikasi tersebut, Pemerintah Kota
Surabaya melakukan upaya-upaya Penambahan tempat tidur menjadi 291
serta Monitoring dan Evaluasi. Pedoman pelaksanaan kegiatan diatur melalui
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-
KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. Lebih lanjut pedoman teknis diatur
melalui Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor
04A/PER-DJKP3K/2013 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat Tahun 2013. Adapun penerima manfaat program adalah 47 kelompok usaha
garam (KUGAR) atau 388 orang petambak garam dan 11 Gabungan KUGAR (Bung
KUGAR) yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Pakal, Benowo, Asemrowo dan
Tandes.
D.2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
Program ini ditugaskan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 45
Perikanan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-
032.06.4.059160/2013 Tanggal 5 Desember 2012. Selain DIPA, alokasi dana juga
tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
PER.28/MEN/2012 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan
Perikanan Tahun 2013 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah
Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan.
Pelaksana Tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Pertanian Kota
Surabaya. Program ini dilaksanakan melalui empat kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi
Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan, Fasilitasi
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Fasilitasi Pengembangan
Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi serta Kegiatan Peningkatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP yang dilaksanakan di
dua lokasi yaitu Sentra Ikan Bulak dan Pasar Ikan Hias Gunungsari.
D.3. PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Program ini ditugaskan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Gizi
dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, berdasarkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-024.03.4.059664/2013 tanggal 5
Desember 2012. Selain DIPA, alokasi untuk Program tersebut juga termuat dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71/MENKES/SK/II/2013
tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan
Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2013 yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2013.
Pelaksana Tugas di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Kesehatan Kota
Surabaya. Program ini dilaksanakan melalui pembagian alokasi Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) untuk kegiatan yang difokuskan untuk pencapaian MDG’s Bidang
Kesehatan melalui berbagai kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif di 62
Puskesmas di Kota Surabaya. Petunjuk teknis pelaksanaan BOK tahun 2013 diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 46
E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN E.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH
Pemerintah Kota Surabaya telah menjalin kerjasama antar daerah dengan
beberapa kota di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri mitra kerjasama Kota
Surabaya yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar
Daerah sampai dengan akhir tahun 2013 adalah:
No. Kab/ Kota Mitra Kerjasama
Dasar Pelaksanaan Tanggal Penandatanganan
Kesepakatan Bersama
1. Provinsi Jawa
Timur
Perjanjian Bersama Nomor : 415.4/4167/436.2.3/2009 120.1/84/012/2009 Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah
1 September 2009
Perjanjian Kerjasama Nomor: 181.4/ 2063/ 013/ 2013 180/ 4617/ 436.1.2/ 2013 tentang Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Pendistribusian Air Minum kepada Kota Surabaya
31 Juli 2013
Perjanjian Kerjasama Nomor: 120.1/ 56/ 012/ 2013 440/ 3483/ 436.6.3/ 2013 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
27 Mei 2013
2. Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur)
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum Purabaya di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
13 Agustus 1998
3. Kota Bandung (Jawa Barat)
Kesepakatan Bersama Nomor : 130/4733/436.2.3/2012 119/1916-Pem.Um/2012
31 Agustus 2012
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 47
No. Kab/ Kota Mitra Kerjasama
Dasar Pelaksanaan Tanggal Penandatanganan
Kesepakatan Bersama
Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
4. Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan)
Kesepakatan Bersama Nomor : 415.4/742/436.2.3/2012 183.1/02/KUM/2012 Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
15 Pebruari 2012
5. Kota Yogyakarta (D.I Yogyakarta)
Kesepakatan Bersama Nomor : 415.4/3012/436.1.4/2008 08/NKB/2008 Tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
6 Juli 2008
6. Kota Padang (Sumatera Barat)
Kesepakatan Bersama Nomor : 415.4/3575/436.2.3/2009 183.8/HK-PDG/2009 Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
29 Juli 2009
7. Kabupaten Gresik (Jawa Timur)
Kesepakatan Bersama Nomor : 415.4/3574/436.2.3/2009 180/43/437.12/2009 Tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan Bertetangga
29 Juli 2009
8. Kota Denpasar (Bali)
Kesepakatan Bersama Nomor : 415.4/6343/436.2.3/2011 415.4/19/KB/PEM/2011 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
15 Desember 2011
Sementara, ada pula beberapa daerah lain yang masih dalam tahap penjajakan
antara lain Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Medan, Kota Palopo dan Kabupaten
Bantul.
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 48
Selain dengan kota - kota dalam negeri, Kota Surabaya juga telah memiliki
beberapa mitra kerjasama antar daerah di luar negeri, diantaranya :
No. Mitra Dasar Pelaksanaan Waktu Penandatanganan
1. Kota Seattle (AS) MoU Kerjasama
Sistercity 1992
2. Kota Busan (Korsel) MoU Kerjasama
Sistercity 10 Nopember 1994
3. Kota Kochi (Jepang) MoU Kerjasama
Sistercity 17 April 1997
4. Kota Guangzhou (RRC)MoU Kerjasama
Sistercity
21 Desember 2005 (diperpanjang tahun
2010)
5. Kota Xiamen (RRC)
MoU Kerjasama
Sistercity 23 Juni 2006
6. Kota Varna (Bulgaria) MoU Kerjasama
Sistercity 1 Desember 2010
7.
Kota Monterrey
(Meksiko)
MoU Kerjasama
Sistercity 2001
8. Kota Kitakyushu
(Jepang)
MoU Kerjasama
Sistercity 12 Nopember 2012
9. Kota Shah Alam
(Malaysia) LoI Kerjasama Sistercity 21 Mei 2009
10. Kota Marseille
(Perancis) LoI Kerjasama Sistercity 15 Februari 2007
11. Kota Jiangmen (RRC) LoI Kerjasama Sistercity 31 Mei 1012
E.2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
1. Mitra Kerjasama dan Bidang Kerjasama Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kota Surabaya
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 49
juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud
dalam hal ini misalnya kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi,
LSM, perguruan tingggi dan lain-lain. Pihak ketiga yang telah melakukan
kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun 2013 antara lain :
No. Mitra Kerjasama Ruang Lingkup/ Bentuk Kerjasama Keterangan
1. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
pendidikan ketrampilan; pengembangan energi terbarukan; teknologi tepat guna; dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 1 Desember 2012
2. Universitas Airlangga Surabaya
kesehatan; ekonomi; sosial politik; hukum; perikanan dan kehewanan; farmasi; seni budaya dan pariwisata; dan bidang - bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak.
Kesepakatan Bersama Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Universitas Airlangga Surabaya 23 Juni 2012
3. Universitas Negeri Surabaya
pendidikan dan pelatihan; seni budaya dan pariwisata; teknologi tepat guna; kepemudaan dan olahraga; kependudukan dan lingkungan hidup; boga dan busana; pengembangan wilayah; bidang - bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak.
Kesepakatan Bersama Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Universitas Negeri Surabaya 23 Juni 2012
4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
sistem transportasi kota; M/GIS based tata ruang; pengelolaan air bersih; manajemen limbah; teknologi informasi dan komunikasi; lingkungan hidup; teknologi tepat guna; bidang – bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak.
Kesepakatan Bersama Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 23 Juni 2012
5. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
kehidupan beragama; pendidikan agama; bidang – bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak
Kesepakatan Bersama Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 50
No. Mitra Kerjasama Ruang Lingkup/ Bentuk Kerjasama Keterangan
Surabaya 23 Juni 2012
6. KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); Pariwisata; Seni dan Budaya, khususnya Seni Tari dan Karawitan; Penanggulangan narkoba; dan bidang - bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh para pihak.
Kesepakatan Bersama Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan KOPERTIS Wilayah VII 23 Juni 2012
7. Universitas Indonesia
a. Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan :
- penyusunan kebijakan pengembangan sistem angkutan masal cepat;
- penyusunan dokumen rencana umum pelaksanaan pengembangan sistem angkutan masal cepat;
b. Pendampingan dan review dalam pelaksanaan pemilihan badan usaha pengembangan sistem angkutan massal cepat; Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Universitas Indonesia Tentang Pengembangan Sistem Angkutan Masal Cepat Di Kota Surabaya Mei 2013 s/d Mei 2014
8. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
a. Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan :
- penyusunan kebijakan pengembangan system angkutan massal cepat;
- perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem angkutan massal cepat;
- pemecahan terhadap masalah yang timbul dalam pengembangan sistem angkutan massal cepat;
b. Pembentukan tim teknis dalam rangka implementasi
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Universitas Gadjah Mada Mei 2013 s/d Mei 2014
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 51
No. Mitra Kerjasama Ruang Lingkup/ Bentuk Kerjasama Keterangan
pengembangan sistem transportasi massal di Kota Surabaya; dan Kegiatan lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak
9. Universitas Brawijaya Malang
a. Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan :
- penyusunan kebijakan pengembangan sistem angkutan masal cepat;
- perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem angkutan masal cepat;
- pemecahan terhadap masalah yang timbul dalam pengembangan sistem angkutan massal cepat;
b. Pembentukan tim teknis dalam rangka implementasi pengembangan sistem transportasi massal di Kota Surabaya; Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Universitas Brawijaya Mei 2013 s/d Mei 2014
E.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal
Selama ini dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah,
Pemerintah Kota Surabaya selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah
pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian
pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi
oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan,
evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal.
E.4. Pembinanaan Batas Wilayah Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 52
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat yang diturunkan secara teknis dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun
2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka dalam rangka
kewenangan daerah untuk pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan yang ada diwilayahnya, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah
dengan menetapkan kejelasan batas wilayah administrasi.
Pada tahun 2013 fokus pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan
Pemerintah Kota Surabaya adalah pada pembinaan batas wilayah administrasi
dalam wilayah Kecamatan dan Kelurahan dan pelaksanaan Penegasan batas
wilayah Kota. Kegiatan yang dilaksanakan untuk itu adalah kegiatan Penataan
Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan sejumlah 260 patok batas yang
dilaksanakan pada 36 kelurahan dan 10 kecamatan dan melakukan Monitoring
Batas Wilayah antar kelurahan di Kota Surabaya.
Hasil pelaksanaan monitoring terhadap 100 titik patok batas yang telah
terpasang diketahui, terdapat 93 patok batas yang hilang terkena pendangkalan
sungai, tertutup alang– alang, tertutup gundukan tanah,perbaikan dam
karet,pelebaran sungai, tertutup jalur double track kereta api, 5 patok batas
masih ada tetapi kondisinya rusak (plaque dan brasstabletnya hilang), dan
hanya ada 2 patok batas yang konsisinya baik.
Indikator sasaran untuk mengukur keberhasilan dan target yang akan
dicapai dalam pelaksanaan program penataan daerah otonom adalah
persentase penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan, yang pada
tahun 2013 ditargetkan sebesar 37%.
E.5. Pencegahan Penanggulangan Bencana
Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/107/436.1.2/2012 tentang
Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya.
Satlak PB yang diketuai oleh Walikota Surabaya, dengan Ketua Pelaksana
Harian Wakil Walikota Surabaya mempunyai tugas untuk melindungi dan
menyelamatkan masyarakat terhadap bencana sehingga korban dan
penderitanya dapat dibatasi dan diminimalkan.
Satlak PB Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
I L P P D K o t a S u r a b a y a T a h u n 2 0 1 3
I LPPD TAHUN 2013 | 53
penanggulangan bencana dan pengungsi di Surabaya dengan berpedoman
pada kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) dan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi
Jawa Timur, yang merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak
sebelum, pada saat kejadian dan setelah terjadinya bencana yang dimulai
dengan mitigasi, kesiap siagaan, tanggap darurat dan pemulihan.
E.6. Pengelolaan Kawasan Khusus Pemerintah Kota Surabaya tidak mengelola kawasan khusus
sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sesuai penjelasan Pasal 9 Ayat (1) yaitu kawasan khusus
adalah kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang
banyak dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan pertahanan dan keamanan.
Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi – fungsi pemerintahan tertentu
sesuai kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita,
kawasan perdagangan bebas, kegiatan industri dan sebagainya.
E.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat kami
sampaikan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a. Operasi Yustisi KTP dan PSK bekerja sama dengan Dinsos dan Bapemas
KB sebanyak 4.356 obyek
b. Penertiban PKL di Kota Surabaya sebanyak 44.139 obyek yaitu :