1 IKHTISAR EKSEKUTIF Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 telah membuka perubahan terhadap fungsi utama pemerintah daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, termasuk didalamnya melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dituntut adanya peningkatan kinerja aparat kecamatan sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan tugas-tugas dimaksud, pemerintah kecamatan perlu menyusun Rencana Stratejik yang dapat dijadikan acuan untuk mencapai tujuan. Visi dari Rencana Stratejik Kecamatan Pengasih adalah “Pelayanan Publik Yang Prima, Profesional dan Responsif Menuju Good Governance pada Kecamatan Pengasih”. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa Misi, yaitu : 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan berwibawa untuk mendukung pelayanan prima. 2. Memfasilitasi upaya-upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Penjabaran terperinci untuk mencapai visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran, kebijakan serta program. Adapun tujuan yang akan diraih adalah : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, berwibawa yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas aparatur. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan yang mampu mengedentifikasikan potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi, dan serta mampu membangun dirinya sendiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Adapun sasaran yang akan diraih adalah : 1. Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah dan desa sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih, transparan, berwibawa untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. 2. Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa dalam mengelola potensi dan tantangan yang dihadapi.
53
Embed
IKHTISAR EKSEKUTIF - Kecamatan Pengasihpengasih.kulonprogokab.go.id/files/LAKIP2 2013.pdf · yang dapat dijadikan acuan untuk mencapai ... mengelola potensi dan tantangan yang dihadapi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 telah
membuka perubahan terhadap fungsi utama pemerintah daerah. Kecamatan
merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan, termasuk didalamnya melaksanakan pelayanan pada masyarakat.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dituntut adanya peningkatan
kinerja aparat kecamatan sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan
tugas-tugas dimaksud, pemerintah kecamatan perlu menyusun Rencana Stratejik
yang dapat dijadikan acuan untuk mencapai tujuan.
Visi dari Rencana Stratejik Kecamatan Pengasih adalah “Pelayanan
Publik Yang Prima, Profesional dan Responsif Menuju Good Governance pada
Kecamatan Pengasih”.
Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa Misi, yaitu :
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan
berwibawa untuk mendukung pelayanan prima.
2. Memfasilitasi upaya-upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan
desa.
Penjabaran terperinci untuk mencapai visi dan misi tersebut dirumuskan
tujuan dan sasaran, kebijakan serta program.
Adapun tujuan yang akan diraih adalah :
1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, berwibawa yang
ditunjukkan dengan peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas aparatur.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan yang
mampu mengedentifikasikan potensi yang dimiliki dan masalah yang
dihadapi, dan serta mampu membangun dirinya sendiri dan
mengembangkan potensi yang dimiliki.
Adapun sasaran yang akan diraih adalah :
1. Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah dan kualitas aparatur
pemerintah dan desa sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik,
bersih, transparan, berwibawa untuk menyelenggarakan pelayanan publik
yang prima.
2. Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa dalam
mengelola potensi dan tantangan yang dihadapi.
2
Berdasarkan hasil penilaian Capaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah
maka pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pengasih pada Tahun 2013
berjalan dengan lancar dan baik. Namun dalam pelaksanaannya menghadapi
berbagai kendala dan permasalahan yang perlu segera diatasi, yaitu dengan cara
memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat antara lain :
1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa
gedung, ruang kerja, perlengkapan gedung, peralatan-peralatan/perabot,
kendaraan dinas/operasional, dsbnya
2. Penambahan pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang
tugasnya
3. Perlu adanya program diklat dan kursus-kursus dalam rangka meningkatkan
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan
tugas
4. Perlu mengajukan permohonan tambahan anggaran sehingga beberapa
kegiatan yang belum terdanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dapat dianggarkan dalam APBD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan
Pengasih Tahun 2013 dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran
secara jelas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi
untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Pengasih di tahun
mendatang.
Pengasih, 30 Januari 2014
CAMAT PENGASIH
SANTOSO, SIP, M.Si.
Pembina , IV/a
NIP 19661116 199403 1 002
3
BAB I
PENDAHULUAN
Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi
setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan
masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.
Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Good governance yang dimaksud adalah
merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan
penyediaan publicgood and services disebut govermance, sedangkan praktek
terbaiknya disebut good governance. Agar good governance dapat menjadi
kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan
semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif
menuntut adanya “alignment” yang baik dan integritas, profesional dan etos kerja
dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara merupakan tantangan
tersendiri.
Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk mengulas akuntabilitas
pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen,
serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep
dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi respon sibilitas managerial pada
setiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan.
Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable
activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollableactivities).
Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat
dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti kegiatan tersebut benar-
benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang
berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi,
akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah
4
ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut.
Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah
diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam
rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang
memadai.
LAKIP juga berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja dan alat
pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka
LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu
memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan
daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Pengasih Tahun 2011-2016, Rencana Kerja Kecamatan
Pengasih dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2012 berdasarkan pada indikator (Input,
Output, Outcomes dan Benefits), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan
tata cara pelaporannya. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(LAKIP) Kecamatan Pengasih menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan
pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan
sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini
merupakan hasil kegiatan Tahun 2013.
Pemerintah Kecamatan Pengasih dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan
Daerah tersebut Kecamatan dipimpin oleh Camat dan mempunyai fungsi
pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian untuk
penyelenggaraan fungsi dimaksud Camat mempunyai tugas :
5
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggarakan kegiatan Pemerintahan di tingkat
Kecamatan
6. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau
Kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
Dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas kecamatan, Camat dibantu
oleh Perangkat Kecamatan yang terdiri dari Sekretariat. Seksi Pemerintahan,
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Perekonomian dan
Pembangunan, Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga serta
Seksi Kesejahteraan Rakyat. Tugas-tugas dari masing-masing Perangkat
Kecamatan lebih rinci diatur dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102
Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan,
dengan uraian tugas sekretariat dan masing-masing seksi sebagai berikut :
A. SEKRETARIAT
1. Melaksanakan Urusan Umum;
2. Melaksanakan kegiatan keuangan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat berkaitan dengan bidang
tugasnya.
Sub Bagian Umum tugasnya meliputi :
1. Menyusun program kerja Sekretariat dan Kecamatan;
2. Menyusun dan mengendalikan program kerja kecamatan ;
3. Melaksanakan koordinasi di bidang ketatausahaan dengan instansi
Vertikal, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Desa dan Perangkat
Daerah;
4. Menyelenggarakan urusan rumah tangga meliputi :
a. Mempersiapkan rapat
b. Menerima tamu
c. Pelayanan telepon
d. Kebersihan
6
e. Keamanan
f. Kegiatan lain yang berkaitan urusan rumah tangga kantor
5. Menyiapkan bahan penyusunan stratejik kecamatan
6. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
7. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan,
penyajian data, dokumentasi, dan informasi
8. Melaksanakan fungsi kehumasan kecamatan
9. Menginventarisasi dan mengatur penggunaan, pemeliharaan dan
pengurusan barang inventaris
10. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul
penghapusan sarana dan prasarana kecamatan
11. Menyusun laporan pengeloaan barang
12. Melaksanakan penerimaan, pengiriman dan pengamanan berita sandi
dan telekomunikasi
13. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang
penguasaan teknologi informasi
14. Melaksanakan pengelolaan bahan bakar dan pelumas
15. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas
16. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan dan sekretaris desa
17. Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai
18. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian yang
meliputi pembuatan daftar nominatife pegawai, file kepegawaian, Daftar
Penilaian Pekerjaan (DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), buku-buku
penjagaan seperti : kenaikan pangkat, kenaikan berkala, pensiun, kartu
hukuman disiplin dan lain-lain
19. Menyiapkan usulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai
Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan,
mutasi, cuti, bebas tugas, pensiun, perubahan gaji dan hukuman disiplin
Bulan 12 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Masukan Mobil Motor Dana
Unit Unit Rp
1 3 29.112.550
Keluaran Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit meliputi service/ganti oli, BBM dan penggangtian suku cadang dinas/operasional
Bulan
12
Hasil Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
%
100
3. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bulan
12
Program peningkat-an pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Masukan SDM Dana
Orang Rp.
26 1.500.000
Keluaran Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bulan
12
Hasil Laporan capaian kinerja kegiatan dan acuan kegiatan tahun berikutnya
%
100
4.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1. Penyusunan rencana kerja SKPD
Bendel
3
1. Program penyusunan dokumen perencana--an SKPD
1. Penyusunan rencana kerja SKPD
Masukan SDM Dana
Orang Rp.
28 1.040.000
Keluaran Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD
Bende
l
3
Hasil Rencana Kerja Tahunan
%
100
5.Pengawasan dan Pengendalian Program
1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan
Bulan 12 1. Program pengawasan dan pengendalian program
1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan
Masukan SDM Dana
Orang Rp.
6 1.500.000
Keluaran Tersusunnya laporan triwulan, laporan tahunan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan serta penerapan SPIP
Bulan 12
Hasil Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah kecamatan
%
100
6. Peningkatan Pelayanan Kecamatan
1.Penyusunan Database Kecamatan
Kegiatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Penyusunan database kecamatan
Masukan SDM Dana
Orang Rp.
90 9.000.000
Keluaran Tersusunnya buku profil desa, profil kecamatan, monografi kecamatan dan statistik daerah, terlaksananya diklat dan sistem informasi desa terpadu
Kegiatan
5
Hasil
42
Meningkatnya kualitas data/informasi statistik daerah dan terwujudnya peltihan sistem informasi desa
% 100
2.Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Kegiatan 6 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Masukan SDM Dana
Orang Rp.
1.450 24.040.650
Keluaran Terselenggaranya pengajian PNS, safari jum’at dan safari tarawih di kecamatan, terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan, terbinanya PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya, terselenggaranya penyuluhan pengarustamaan gender dan KDRT, pembinaan gizi keluarga, terwujudnya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), fasilitasi dan monitoring kecamatan sehat
kegiat
an
6
Hasil Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
%
100
3. Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan
Kegiatan 4 Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan
Masukan SDM Dana
Orang Rp.
28 7.500.250
Keluaran Terlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM, terlaksananya monitoring penyelenggaraan PAUD, termonitornya dan terdampinginya kegiatan PMTAS, terselenggaranya lomba UKS tingkat kecamatan
Kegiatan
4
Hasil Meningkatnya kualitas pendidikan
%
100
4. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban lingkungan
Kegiatan 5 Pembinaan ketentraman dan ketertiban
Masukan SDM Dana
Orang Rp.
133 13.000.000
Keluaran Terwujudnya patroli terpadu, terwujudnya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi, terwujudnya penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan miras, terwujudnya posko kewaspadaan bencana alam, terinventarisasinya permasalahan wilayah perbatasan
Kegiatan
5
Hasil Terciptanya rasa keamanan dan ketertiban masyarakat
%
100
5. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan
Kegiatan 3 Pembinaan pelayanan umum kecamatan
Masukan SDM Dana
Orang Rp.
100 15.500.000
Keluaran Kegiat 3
43
Tersosialisasinya standar operasional prosedur pelayanan,terkoordinasinya pelayanan perijinan terpadu, terselenggaranya JDI hukum
an
Hasil Terwujudnya sosialisasi SOP, perijinan terpadu dan JDI di Kecamatan
%
100
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kegiatan 9 Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa
Masukan SDM Dana
Orang Rp.
120 13.459.100
Keluaran Terbinanya standar adm desa, produk hukum 6 perdes wajib dan penyelenggaraan pemerintahan desa, termonitor dan terevaluasinya penggunaan DAD, tersosialisasikannya pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desa, terpantaunya pemilihan BPD dan terlaksananya diklat tugas pokok dan fungsi BPD
Kegiatan
9
Hasil Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
%
100
7. Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga
Kegiatan 3 Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga
Masukan SDM Dana
Orang Rp.
66 7.500.000
Keluaran Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga
kegiatan
3
Hasil Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga, terwujudnya partisipasi Nyadran Agung
%
100
8. Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan
Kegiatan 2 Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan
Masukan SDM Dana
Orang Rp
106 7.000.000
Keluaran Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat, terselenggaranya peringatan HUT RI dan hari jadi
Kegiatan
2
Hasil Terciptanya kesadaran masyarakat
%
100
9. Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif
Kegiatan 2 Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif
Masukan SDM Dana
Orang Rp
57 3.500.000
Keluaran Terbinanya LKM Binangun,
Kegiatan
2
44
terpromosikannya kelompok usaha mikro kecil dan menengah dalam Manunggal Fair
Hasil Tercapainya pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif
%
100
10. Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan
Kegiatan
5
Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan
Masukan SDM Dana
Orang Rp
137 21.000.000
Keluaran Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan, termonitor dan terevaluasi pelaksanaan renc pembangunan, terevaluasinya pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan, terselenggaranya bulan bhakti gotong royong masyarakat kecamatan, terwujudnya pembinaan lingkungan hidup, terbinanya lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga Posdaya
Kegiatan
5
Hasil Tersusunnya bahan perencanaan pembangunan tahap berikutnya dan pembinaan Posdaya di 7 desa
%
100
C. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Dokumen penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Pengasih Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
100% 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
600.000
Terbayarnya biaya telepon, air, listrik, faximile dan internet
Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikai, Sumber Daya Air dan Listrik
18.000.000
Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional
100% 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional
1.245.000
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi 100% 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12.900.000
Terpeliharanya peralatan kerja
Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.190.000
Tersedianya alat tulis kantor Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.000.000
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Terciptanya kelancaran tugas
100% 7. Kegiatan Pnyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
6.906.000
Tersedianya komponen Peningkatan 100% 8. Kegiatan Penyediaan Komponen 612.250
45
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
kelancaran pelaksanaan tugas
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terciptanya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100% 9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
943.500
Tersedianya bahan bacaan Peningkatan SDM 100% 10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
840.000
Tersedianya makanan minuman kantor
Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
10.540.000
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 12. Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2.040.000
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 13. Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.900.000
Terbayarnya jasa PTT Peningkatan kesejahteraan
100% 14. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap
7.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya gedung kantor
Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja
100% 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
1.000.000
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
95% 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
29.112.750
Terpeliharanya rumah dinas Terciptanya kenyamanan lingkungan rumah dinas
100% 3.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.000.000
Tersedianya mebelaur kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas
100% 4 Pengadaan Mebeleur 2.000.000
Tersedianya peralatan kantor, 2 PC, 1 printer dan 1 laptop
Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 5 Pengadaan peralatan gedung kantor
16.000.000
Tersedianya perlengkapan kantor, filling cabinet
Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100% 6 Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
1.000.000
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Terciptanya kenyamanan kerja aparatur
100% 7 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
181.075.100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya LAKIP Laporan capian kinerja kegiatan dan acuan kegiatan tahunan berikutnya
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.500.000
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Tersusunnya renja SKPD Rencana kerja tahunan
90% 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1.040.000
Program Pengawasan dan Pengendalian Program
Tersusunnya standar operasional prosedur kecamatan
Terwujudnya SPIP kecamatan
30% 1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1.500.000
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Tersusunnya buku profil kecamatan, monografi kecamatan, statistik daerah, diklat dan sistem informasi desa terpadu
Tersedianya data base kecamatan yang akurat
90% 1. Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan, monografi kecamatan, statistik daerah, diklat dan sistem informasi desa terpadu
100% 2. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
24.040.650
46
dan monitoring kecamatan sehat
Terlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM, terlaksananya monitoring penyelenggaraan PAUD, PMTAS, lomba UKS tingkat kecamatan
Meningkatnya kualitas pendidikan
100% 3. Kegiatan Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan
7.500.250
Terwujudnya patroli terpadu, terwujudnya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi, terwujudnya penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan miras, terwujudnya posko kewaspadaan bencana alam, terinventarisirnya permasalahan wilayah perbatasan
Terciptanya rasa keamanan dan ketertiban masyarakat
100% 4. Kegiatan Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan
13.000.000
Tersosialisasinya SOP pelayanan, terkoordinasinya pelayanan perijinan terpadu, terselenggaranya JDI hukum
Terwujudnya sosialisasi SOP, perijinan terpadu dan JDI di Kecamatan
100% 5. Kegiatan Fasilitasi Kemitraan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedesaan
15.500.000
Terbinanya administrasi desa, produk hukum 6 perdes wajib, penyelenggaraan pemerintahan desa, termonitor dan terevaluasinya penggunaan DAD, tersosialisasinya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat desa, terpantaunya pemilihan BPD dan terlaksananya diklat tupoksi BPD
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
100% 6. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
13.459.100
Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga
Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga, dan terwujudnya partisipasi dalam kegiatan Nyadran Agung
100% 7. Kegiatan pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga
7.500.000
Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat, terselenggaranya peringatan HUT RI dan hari jadi Kulon Progo
Terciptanya kesadaran masyarakat
100% 8. Kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan
7.000.000
Terbinanya LKM Binangun, terpromosikannya kelompok UMKM dalam Manunggal Fair
Tercapainya pembinaan lembaga keuangan dan ekonomi produktif
100% 9. Kegiatan pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif
3.500.000
Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan, termonitor dan terevaluasi pelaksanaan renc pembangunan, terevaluasinya pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan, terselenggaranya bulan bakti gotong royong masyarakat kecamatan, terbinanya LKD dan lembaga POSDAYA
Tersusunnya bahan perencanaan pembangunan tahap berikutnya dan pembinaan POSDAYA di 7 desa
100% 10. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan
21.000.000
Jumlah 429.744.600
47
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari
perseorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-
pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Kantor Kecamatan Pengasih merupakan instansi pemerintah selaku pengemban
amanah masyarakat di wilayah Kecamatan Pengasih mempunyai kewajiban
melaksanakan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang ada.
Pengukuran kinerja di Kecamatan Pengasih dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja.
Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka Kecamatan Pengasih
menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja realisasi
pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan
dengan memuat indikator kinerja input, output, dan outcome. Hal ini dilakukan
mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan benefit dan impact. Sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam mengevaluasi kinerja ini
diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari
pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati
kebenaran. Pada tahun anggaran 2013 Pagu anggaran sebesar Rp.
432.244.400,- (termasuk perubahan) dengan 6 program dan 34 kegiatan. Dari
jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 419.626.546,- dengan capaian
kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,08 %.
Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan
penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.108.646,- dari total anggaran
sebesar Rp. 18.000.000,-, saldo Rp. 1.891.354,- dikarenakan hanya
disesuaikan dengan penggunaan, saldo tersebut dikembalikan ke kas daerah,
dengan realisasi keuangan 89,49%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 806.000,-
dari total anggaran Rp. 1.245.000,- disebabkan adanya peraturan baru dari
48
pemerintah tentang penyesuaian biaya pajak kendaraan dinas disamakan
dengan biaya pajak kendaraan pribadi, dan peraturan tersebut terbit setelah
perencanaan sehingga sisa dana Rp. 439.000,-, sisa dana tersebut
dikembalikan kas daerah realisasi keuangan 64,74% dengan realisasi fisik
100%.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional hanya menyerap
anggaran sebesar Rp. 29.095.050,- dari total anggaran Rp. 29.112.550,- sisa
dana 17.500,- disebabkan tidak bisa di SPJ kan karena tidak cukup untuk
dibelanjakan suku cadang, dan dana tersebut dikembalikan ke kas daerah.
Realisasi keuangan 99,94 % sedangkan realisasi fisik 100 %.
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor hanya menyerap anggaran sebesar
Rp. 15.835.000,- dari total anggaran Rp. 16.000.000,- , karena pembelanjaan
hanya berdasarkan harga negoisasi dengan pihak ketiga , sisa dana
Rp.165.000,- dikembalikan ke kas daerah. Realisasi keuangan 98,97 %
sedangkan realisasi fisik 100 %.
5. Kegiatan sosial dan kebudayaan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp
23.800.650,- dari total anggaran sebesar Rp 24.040.650,- disebabkan karena
terdapat 6 orang TKSK transportnya belum bisa dicairkan selama 2 bulan,
karena SK Bupati belum terbit, dan sisa dana sebesar 240.000,- dikembalikan
ke kas daerah, realisasi keuangan 99 % sedangkan realisasi fisik 100 %.
6. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan
dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.400.000,- dari total
anggaran Rp. 21.000.000,- disebabkan dalam APBD murni terdapat
honorarium panitia lebih dari 2 kali kegiatan, sehingga dalam DPA dana
disisakan/tidak dibelanjakan/tidak bisa dicairkan sehingga terdapat sisa dana
Rp. 3.600.000,- dan sisa dana tersebut dikembalikan ke kas daerah,
realisasi keuangan 82,86 % sedangkan realisasi fisik 100 %.
7. Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Kecil dan Ekonomi Produktif
dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.100.000,- dari total anggaran
Rp. 3.500.000,- disebabkan sewa kapling pada Pameran Pembangunan
disediakan Pemda sehingga sisa dana Rp. 400.000,- dan sisa dana tersebut
di kembalikan ke kas daerah, dengan realisasi keuangan 88,57 %, sedangkan
realisasi fisik 100 %
8. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan penyerapan
anggaran sebesar Rp 175.210.100,- dari total anggaran sebesar Rp
49
181.075.100,- disebabkan karena disesuaikan dengan biaya
pembelian/pengadaannnya. Sisa dana sebesar Rp 5.865.000,- dikembalikan
ke kas daerah, dengan realisasi keuangan sebesar 96,76%, sedangkan
realisasi fisik sebesar 100%.
Adapun jumlah uang yang dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 12.617.854,-
Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kulon
Progo, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Pengasih adalah sebagai
pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi :
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, dapat
dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Kecamatan Pengasih sebagai berikut :
a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan
b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam
perencanaan pembangunan
c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,
monitoring, dan evaluasi pembangunan
d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari
setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan
sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas
program/kegiatan
e. Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani
indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam
merencanakan kegiatan
f. Kurangnya kendaraan dinas/operasional roda dua yang saat ini baru
berjumlah 3 (tiga) unit, padahal untuk mendukung mobilitas ke
lapangan/desa diperlukan minimal 6 (enam) unit kendaraan
dinas/operasional roda dua
g. Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Seksi, dan belum sesuai
dengan formasi pegawai yang sudah ditetapkan
50
h. Kurangnya komputer dan perlengkapannya sehingga menghambat
pelayanan terhadap masyarakat
i. Kurangnya almari penyimpan arsip sehingga penataan arsip tidak sesuai
dengan tata kelola kearsipan
j. Terbatasnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum
terdanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) padahal
kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan
Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat
diatasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang
ada.
51
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
Kecamatan Pengasih Tahun 2013 ini merupakan wujud dari rasa tanggung jawab
atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk
disampaikan kepada Bupati.
Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi
pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pengasih sebagai berikut :
1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan
pembangunan
3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring,
dan evaluasi pembangunan
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap
kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program
menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
5. Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi
kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan
kegiatan
6. Kurangnya kendaraan dinas/operasional roda dua yang saat ini baru berjumlah
3 (tiga) unit, padahal untuk mendukung mobilitas ke lapangan/desa diperlukan
minimal 6 (enam) unit kendaraan dinas/operasional roda dua
7. Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Seksi dan belum sesuai dengan
formasi pegawai yang sudah ditetapkan
8. Kurangnya komputer dan perlengkapannya sehingga menghambat pelayanan
terhadap masyarakat
9. Kurangnya almari penyimpan arsip sehingga penataan arsip tidak sesuai
dengan tata kelola kearsipan
52
10. Terbatasnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terdanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) padahal kegiatan
tersebut harus tetap dilaksanakan
Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi
yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun
demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :
1.. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa
gedung, ruang kerja, kendaraan roda dua, komputer dan perlengkapannya
2. Penambahan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan
dibidang tugasnya
2. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam
pelaksanaan tugas
3. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pengasih Tahun 2013 dibuat dengan maksud untuk memberikan
gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi bahan
evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Pengasih di
tahun mendatang.
Pengasih, 30 Januari 2014
CAMAT PENGASIH
SANTOSO, SIP, M.Si.
Pembina , IV/a
NIP 19661116 199403 1 002
53
Alamat : Jl. Purbowinoto No. 6, Pengasih, Kulon Progo Kode Pos 55652 e-mail:[email protected];website