PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAM Bahrul Hayat Sekretacis Jenderal Kementerian Agama Email: [email protected] " Abstract This pe^er discusses the participation ofwomen education in the perspective of human rights. The research is field study with a sample distribution from elementaiy School to college with the scope of research on aspects of illiteracy, formal education, and non-formal education. The research showed that the cause of gender disparity in education is closely related to reli^ous, social, economic, cultural, and geogr<p}hycalfactors. Although from legal aspect and educational policy, men and women are ffven equal access, hut the various constraints restrict women's struggle to obtain equality ofeducational opportunities. bdA J (J 51^1 5j^ 9JLiI,l ftds IJLa J .^JuaUtll JII4 Sj-iL ^IjJl J 3 CSMiJbJI Jjiy iJlLJIj tJliaJl (jo SjLmXI jJ J .tibJ jLftaliYlj •SjLmJ,! liUj J SLiJUaJl . K^words. Perempuan, Pendidikan, Hak Asasi Manusia, Kesetaraan, Partisipasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
This pe^er discusses the participation ofwomen education in the perspective ofhuman rights. Theresearch isfield study with a sample distributionfrom elementaiy School to college with the scope ofresearch on aspects ofilliteracy, formal education, and non-formal education. The research showed thatthe cause ofgender disparity in education is closely related to reli^ous, social, economic, cultural, andgeogr<p}hycalfactors. Althoughfrom legal aspect and educationalpolicy, men and women are ffvenequal access, hut the various constraints restrict women's struggle to obtain equality ofeducationalopportunities.
bdA J (J 51^1 5j^ 9JLiI,l ftds
IJLa J .^JuaUtll JII4 Sj-iL ^IjJl
J 3 CSMiJbJI Jjiy
iJlLJIj tJliaJl (jo SjLmXI jJ J .tibJ jLftaliYlj
•SjLmJ,! liUj J SLiJUaJl .
K^words. Perempuan, Pendidikan, Hak Asasi Manusia, Kesetaraan, Partisipasi
194 Millah Vol Xn, No.1,Agustus 2012
A. Pendahuluan
Sebagaimana diamanatian dalam undang-undang, titik berat pembangunannasional adalah pembangunan bidang ekonomi sejalan dengan peningkatankualitas sumberdaj^ manusia. Pengembangansumber daya manusiaberkait eratdenganpendidikan, pelatihan, pemanfaatan potensi sumberdaya manusia untukkemajuan ekonomi dan sosial. Menurut UNDP ada lima 'pembangkit energi'pengembangan sumber daya manusia yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan,employment, dan kebebasan ekonomi dan politik. Kelima pembangkit energitersebut berkait dan saling bergantung sate sami lain, akan tetapi pendidikanmerupakan dasaruntuk pembangkit energi yanglainnya.-Pendidikan merupakanfaktor esensial dalampeningkatan kesehatan, mempertahankan lingkungan yangberkualitas, memperluas dan meningkatkan tenaga kerja, dan melanggengkan(sustaining tan^jung jawab politikdan ekonomi. Pendidikan dan pengembangansumber daya manusia merupakan kekuatan pendorong (driving force) pembangunan..
Di sisi lain pendidikan merupakan instimsi sosial utama yang memung-kinkan tercapainya demokrasi dan ekualitas. Melalui pendidikan, budaya
ditransformasi, fungsi dan status sosial direproduksi dan diciptakan. Dalamkonteks sosial apapun, fungsi transformasi pendidikan tak dapat dielakkankarena menyentuh secara sosial dan ekonomi masyarakat lapisan bawah yangkurang beruntung. Transformasi pendidikan mengakibatkan egalitarian danterbentuknya sistem sosial meritokrasi. Suatu sistem meritokrasi, sebagai lawandart aristokrasi, adalah suatu sistem sosial di mana semua angota masyarakat
diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya danmendaki hirarki sosial. Secara ringkas, pada tingkat makro pendidikanmempunyai fungsi politis, sosial, dan ekonomi.
Sementara itu, dilihat darl sudut individu, tujuan pendidikan (Goodlad,1984) meliputi aspek a) sosial (penyiapan untuk kehidupan sosial pada masyarakat yang semakin kompleks), b) intelektual ^engetahuan dan keterampilanakademik), c) personal (pengembangan tanggung jawab dan talenta individu),dan d)vokasional ^ersiapan untukmemasuki dunia kerja).
Perempuan Dan Pen^dikan DalamPerspekMfHAM... 195
Partisipasi individu, termasuk perempuan, dalam dunia pendidikan padaakhimya bertujuan untukmemperoleh kesempatan pekerjaan yang memungkin-kan seseorang melakukan mobilitas sosial. Masyarakat, terlepas Hari ringl<r^^t{lnsosialnya, mempimyai aspirasi dan keyakinan yang tin^ bahwa pendidikanmerupakan sarana untuk mobilitas sosial. Sebagai konsekuensi logis, pendidikanyang bemuansa segregasi gender merupakan sarana untuk mempertahankanmasyarakat yang berstrata dengan membiarkan perempuan terpisah dari rutekarir yang tersedia bagi sebagian besar masyarakat
Berbicara mengenai pendidikan sebagai alat mobilitas sosial bagi setiapindividu, sejumlah aturan intemasional maupun nasional telah dirumuskan.Aturan-aturan ini dibuat untuk menjamin setiap individu, baik perempuanmaupun laki-laki, untuk mendapatkan pendidikanyang bermutu, membebaskan,dan nondiskriminatif. Uraian berikut akan memberikan deskripsi singkatbagaimana pendidikan sebagai hak dasar setiap individu diproteksi dalamsejumlah aturan intemasional yang juga telah diratifikasi sejumlah negara duniayang kemudian dijabarkan dalam aturan-aturan pada levelnasional.
B. Pendidikan Sebagai Hak Dasar Manusia
Berbicara mengenai hak minimum individu yang juga sering disebutdengan istilah minimum core content of rights^ isu" yang sering muncul adalahmengenai hak hidup, hak untuk mendapatkan rasa ^man^ hak untukmendapatkan jaminan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan yanglayak. Hak-hak dasar yang baru disebutkan sebenarnya mempakan hak asasimanusia yang telah dibawa sejak lahir. Namun pada kenyataannya, setiapindividu tidak secara otomatis bisa diperoleh hak-hak dasar tersebut Tidakjarang hak dasar individu dirampas oleh sebuah kekuatan ^owerf baik" secarapersonal maupun institusional, secara sporadis maupun sistematis.^ Dalamkonteks inilah keberadaan pemerintah (negara) yang berdaulat menjadi sangatpenting. Melalui pemerintahan yang berdaulat, hak-hak individu (baca: rakyat)diharapkan bisa terjamin dan tidak dilanggax.
Sebagaimana telah disin^ung di atas, di antara hak dasar setiap individuadalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan menjadi
\9(iMillah VolXII,No.1,Agustus2012
sangat pentdng bagi individu, karena hanya dengan pendidikan seseorang bisaberpengetahuan, beraiartabat, dan pada akhimya mendapatkan kehidupan yanglayak di tengah komunitasnya. Di antara aturan internasional yang membenkanjaminan pendidikan adalah Deklarasai Universal Hak-hak Asasi M^usia
(DUHAM) tahun 1948, tepatnya pada Pasal 26 sebagai berikut
(1) Setiap orangberhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, seridak-tidaknya xmtuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar.Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secaraumum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapatdimasuH dengan carayang sama olehsemua orang, berdasarkan kepantasan.
(2) Pendidikan harus ditujukan ke arahperkembangan pribadi yang seluas-luasnyaserta untxik mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dankebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian,toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupunagama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalammemelihara perdamaian.
Dari redaksi DUHAM di atas dapat diketahui dengan tegas bahwa setiapindividu berhak memperoleh pendidikan, setidaknya pendidikan dasar. Ke.tikasebagian masyarakat sulit untuk mendapatkan hak pendidikan yang merupakanhak dasamya, pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut tidak lainadalah negara. Sadar akan kewajiban itu, makafounding fathers negara ini sejakawal telah mencantumkan jaminan atas hak pendidikan bagi rakyat Indonesiadalam Undang-Undang Dasar Negara, tepatnya pada Pasal 28. Dewasa ini,jaminan tersebut terus mengalami penyempumaan melalui amandemen
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28c ayat (1)
yang berbunyi:
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhandasamya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
- hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Bahkan pemerintah semakin memperkuat hak warga negara .untukmendapatkan pendidikanyanglayak melalui Undang-UndangNomor 20 Tahun2003 tentangSistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada BabIV Pasal5 ayat (1)yang berbunyi sebagaiberikut .
I
Perempuan Dan Pendidikan. DalamPerspektifHAM... 197
"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikanyang bermutu."
Dalam Undang-undang tersebut juga dicantumkan secara eksplisit bahwapihak yang wajib menyelenggarakan pedidikan bagi warga negara adalahPemerintah dan Pemerintah Daerah. Aturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layahan dankemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagisetiap warga negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana gunaterselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuhsampai dengan Hm^ belas tahun.
Dalam konteks irdlah pemerintah hams melakukan refleksi dan terns
bekerja maksimal untuk melaksanakan amanat undang-undang yang temyatamasih jauh dari hak yang sehamsnya diterima rakyat. Apalagi PemerintahIndonesia telah terikat dengan Deklarasi Millenium PBB png ditandatanganipada September 2005 bersama 190 negara lain.
Dalam kaitan hal tersebut, sangatlah tepat upaya pemerintah dalam rangkapeningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diwujudkan dalam empatstrategi kebijakan pendidikan: pemerataan, relevansi, mutu, dan efisiensi.Peduasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh rakyat Indonesiatanpa membedakan lokasi tempat tinggai, status sosial ekonomi dan jeniskelamin diwujudkan dalam program Wajib Belajar 9 Tahun yang sebenamyatelah dicanangkan pada tahun 1994. Program Wajib Belajar 9 Tahun, dibarengidengan pertumbuhan lapangan kerja dan keberhasilan program keliiargaberencana diharapkan dapat membed peiuang dan kebebasan yang lebih luasbagi perempuan untuk ikut serta masuk pasar tenaga kerja dan beiper^ sertadalam pembangunan di segala bidang. Namun demikian, berbagai upaya yangtelah dilakukan tentu mengalami berbagai hambatan, sehingga perlu ternsdievaluasi untuk dapat merealisasikan kesetaaraan pendidikan yangnondiskdminatif.
198 Millah Vol XH, JSio.1,Agustus2012
C. Ekualitas Kesempatan Pendidikan
Seperti dijelaskan di bagian terdahulu, peningkatan partisipasi perempuan
dalam pembangunan sangat bergantung pada adanya ekualitas kesempatan
(equality of opportunity) bagi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.Ekualitas kesempatanbagiperempuan dalam berbagaibidang san^t ditentukanoleh adanya ekualitas kesempatan pendidikan (equality of educational opportunity).Ekualitas kesempatan pendidikan di sekolah merupakan masalah yang pentingAnhm kaitannya dengan hak perempuan. Terbukanya ekualitas kesempatan
pendidikan menjanjikan akses yangsamabagiperempuan terhadap dunia kerja.Tidak adnya ekualitas kesempatan pendidikan" mengakibatkan terjadinyainekualitas disttibusi penghasilan.
Secara sederhana, ekualitas kesempatan pendidikan berarti memberikankesempatan dan peluang yang sama kepada setiap individu lanpa memandanglatar belakang sosial, geografi, suku, agama, dan jenis kelamim untukmemperoleh pendidikan. Setiap orang mempunyai hak untuk memperolehpendidikan, danpemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan.
Dalam pengkajian lebih lanjut tentang ekualitas kesempatan pendidikanselain ekualitas akses, juga perlu adanya ekualitas kurikulum dan ekualitasperlakuan.
1. Ekualitas Akses Pendidikan
Institusi pendidikan merupakan titdk sentra dalam perjuangan perempuanuntuk memperoleh akses yang sama terhadap pekerjaan. Memperoleh aksesyan^ sama terhadap berbagai program pendidikan mempakan hal yang sangatpentmg perjuangan perempuan unmk memperoleh ekualitas kesempatanpekerjaandan kesempatanlainnya.
akses pendidikan adalah pemerataan kesempatan yang sama bagisemua warga pria maupun perempuan untuk mamasuki pendidikan baik untukpendidikan dasar, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan kejuru^, melaluijalur formal (sekolah) dan jalur non-formal (luar sekolah). Terjaminnya ekualitasakses pendidikan bag^ pria dan perempuan diharapkan keadilan dalampelayanan pendidikan akan tercapai.
Perempuan Dan Pendidikan Dalam Perpekti/HAM... 199
2. Ekualitas dalam Sistem Persekolahan dan Kurikulum
Ekualitas akses pendidikan barulah merupakan pintu gerbang pertama• lantuk tercapainya eku^tas kesempatan pendidikan. Sistem persekolahan dan
kurikulum pendidikan mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dalamekualitas kesempatan pendidikan. Disadari atau tidak, pengelompokkan institusipendidikan (persekolahan) ke dalam bermacam jenis kejuruan dan programsecara tidak disengaja ^mplisit) telah mengarah pada terciptanya segregasigender di dunia pendidikan.
Dengan pertumbuhan pekerjaan kantor (white-collar occupations) yangsemakin pesat, perempuan merupakan sumber tenaga kerja potensial untukposisi administrasi kantor seperti sekretaris, pengetik^ dan tenaga administrasi.Secara tidak sengaja sekolah telah betperan penting dalam melanggpngVansegregasi gender dalam pekerjaan. Berbagai program pendidikan kejuruan danspesialisasi bisnis dan kesekretariatan cenderung sebagian besar diikuti olehperempuan. Hal ini berarti kunkulum yang khas perempuan (segregasi gender)telah mendorong terciptanya sektor pasar kerja yang mempunyai segregasigender.
Institusi pendidikan hams mengambil tindakan yang positif untukmenjamin bahwa perempuan mempunyai akses yang sama kepada semuakurikum. Adanya sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang khususmenampung siswa dengan jems kelamin tertentu, baik pria maupun perempuan,telah turut pula membentuk segregasi sekolah berdasarkan gender. Sekolahgabungan pria-perempuan (co-education)stsin^ dianggap sebagai upaya untukmenghapuskan segregasi sekolah berdasarkan gender. Meskipun barangkaUsegregasi sekolah berdasarkan gender mempunyai beberapa keuntungan, namunsegregasi sekolah berdasarkan gender juga seriiigkali membawa stigmainferioritas gender.
Perlakuan yang sama diperlukan bagi perempuan sebagai siswa dalam suatuinstitusi pendidikan untuk semua program pendidikan dan kurikulum. Iniberarti bahwa diskriminasi gender hams dikurangi dalam kurikulum pendidikandi mana pria merupakan mayoritas. Perempuan juga hams didorong untukmemasuki program-program .pendidikan yang merupakan dominasi pria seperti
200Millah Vol. XU,No. 1,A^stus 2012
daiam bidang IPA, teknologi dan perekayasaan. Kebijakan pengelompokkansi^a SMA, misalnya, ke dalam beberapa program studi secara implisitmembentnk segregasi internal di dalam sekolah. Dalam hal ini kebijakanpenjurusan merupakan penolakan terhadap ekualitas kesempatan pendidikan.
Di samping sebagai siswa di.institusi pendidikan, perempuan sebagaipegawai institusi pendidikan juga hams mempunyai kesempatan yang samauntuk menduduki berbagai jabatan kependidikan. Kebijakan yang memberipeluang yang sama pada" pria dan perempuan untuk memegang posisiadministratif, misalnya, perlu dikembangkan.
3. Ekualitas Perlakuan ^
EkuaUtas kesempatan pendidikan juga mengacu pada bagaimana anakdipetlakukan setelah mereka memasuki sistem dan program pendidikan. Stigmadan harapan gum dan pendidik lainnya (self-fulfilling prophegfj^^ mengan^apsiswa perempuan 'inferior' dalam bidang-bidang studi tertentu hamsdihilaiigkan. Program kegiatan olah raga siswa pria di sekolah yang seringkalimemperoleh dukungan moral dan finansial lebih besar program kegiatanolah raga siswa perempuan kurang kondusif untuk tercapainya ekualitasperlakuan. Bias peran gender juga terjadi dalam cara gum memperlakukan Hanmemberi mgas siswa. Seringkali gum memberikan didikan mandiri lebih banyakkepada siswa pria daripada siswa perempuan.Stereotipe yang bemuansa peran gender di insrimsi pendidikan juga sangatpenting dalam menjamin ekualitas kesempatan bagi pria dan perempuan. Isikurikulum dan buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah hams terhindardari stereotipe yangbermuatan peran genderini.
D. Partisipasi Perempuan Indonesia Dalam PendidikanWalaupun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan
Pemerintah tidak membedakan murid yang masuk ke sekolah baik formalmaupun non-formal menumt jenis kelamin (gender neutral^o%j,namun dalampelaksanaanya kebijakan tersebut tidaklah otomaris berdampak netral.Kenyataan ini tenm bukanlah sesuam yang intensional (disengaja), tetapi lebihdisebabkan karena berbagai kendala sosial, ekononii, budaya, dan agama yang
Perempuan DanPendidikan Dalam PerspektifHAM... 201
ada dakm masyarakat. Namun dari waktu ke waktu, didorong olehpertumbuhan ekonomi dan perubahan teknologi keridaknetralan dalgmimplementasi kebijakan pendidikan tersebut telah menurun secara tajamsehingga mengurangi pembedaan peran (role differentiation) dan inekualitasgend&t(gender inequality).'
1. Buta Huruf
Buta hunif di kalangan perempuan merupakan masalah yang. sangatpenting karena perempuan merupakan mayoritas tenaga produktif di daerahpedesaan, dan sebagai ibu memegang peranan sentral dal^m perawatan danpendidikan anak. Enam puluh prosen dari buta hump perempuan di duniaadalah perempuan. Program pemberantasan buta hump mempakan saranauntuk pemberdayaan perempuanf^o^^« empomrment)d^2X£\. memperbaikistatusnya dan dalam meningkatkan kesejahteraanya.
Dilihat dari upaya Pemerintah untuk memberantas buta hump, persentasependuduk perempuan yang buta hump (16,1%) masih sekitar dua kali lipatpersentase penduduk pria (7,7%). Kerimpangan ini dengan jelas tergambarkanpada data seperti disajikan pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa disparitaspenduduk buta hump sangat besar antara penduduk pedesaan dan perkotaan.Penduduk buta hump sangat terkonsentrasi di pedesaan (84,4%) dan* hanya15,6% berada di perkotaan. Lokasi tempat tin^al mempakan penyebab utamaterkonsentrasinya penduduk butahump.
Data empids juga manunjukkan bahwa persentase angkatan kerjaperempuan yang buta hump hampir dua kali lipat lebih besar (33,6%)dibandingkan dengan persentase buta hump pria (18,9%). Pencanangan WajibBelajar 9Tahun mempakan kebijakan yang tepat dalam mengurangi persentasependuduk butahump,khususnya di daerah pedesaan.
2. Pendidikan Formal
Pendidikan formal adalah sistem' pendidikan dengan stmktur hirarkis danpengumtan (succession) kronologis jenjang pendidikan dari mulai sekolah dasarsampai pendidikan tinggi yang mencakup baik pendidikan umum dan kejuman.
Data empiris untuk pendidikan formal menunjukkan bahwa kesempatanuntuk memperoleh pendidikan untuk perempuan relatif lebih kecil
202 Millah Vol. XH, No.1,Agustus 2012
dibandingkan dengan kesempatan pendidikan yang diperoleh oleh pria. Hal inidapat terlihatpada Tabel 2 sampaiTabel 4.
• Tabel 2 menggambarkan jumlah murid bam (kelas 1) di setiap tingkatanpendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguman Tinggi. Data tersebutmenunjukkan bahwa makin tin^ tingkat pendidikan makin kecil jumlahsiswa/mahasiswa perempuan dibandingkan dengan ptia. Murid bamkelas/tingkat 1 perempuan di tingkat SD adalah 47,28% dan di FT ^usus
hanya40,31%. Perbedaan ini cukup konsisten terjadi di setiap' daerah danprovinsi.
Hal yang sama juga terjadi untuk data jumlah murid seperti terlihat padaTabel 3. Semakin tinggi jenjang pendidikan makin kecil murid perempuandibandingkan dengan murid pria. Di tingkat SD jumlah murid perempuan48,37% sedangkan di tingkat perguman tinggi adalah 36,3%. Sementara untukpria di tingkat SD 51,63% dan di tingkat perguman tin^ sebesar 63,68%. Dataempiris ini menunjukkan perbedaan yang relatif konsisten di setiap daerah danpropinsi.
Sebagai akibat langsung dari data di atas perbedaan jumlah dan persentase
antara perempuan-pria juga terjadi pada data jumlah lulusan menumt tingkatan
pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4. Makin tinggi tingkat pendidikan
makin kecil jumlah lulusan perempuan. Di tingkat SD terdapat 49,54 %perempuan dan di tingkat Pendidikan Tinggi menjadi 36,99 %.. Sementara
lulusan pria tingkat SD sebesar 50,46% dan menjadi 63,01% untuk tingkat
perguman tinggi..
Kenyataan di atas menunjukkan bahwa disparitas gender bersifat progresif
(prog^ssive gender disparity)sQ]2t\.2n dengan meningkatnya jenjang pendidikan.
Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar perbedaan jumlah danpersentase murid pria dan perempuan.
Dilihat dari jenis dan program pendidikan, data pada Tabel 2, 3, dan 4 jugamenggambarkan adanya disparitas jumlah dan persentase, murid pria danperempuan. Sekolah kejuman dengan spesialisasi teknik didominasi murid pria,sementara sekolah kejuman dengan spesialisasi ekonomi dan kesejahteraankeluarga didominasi murid perempuan. Pada jenjang pendidikan tinggi.
I
Verempuan DanPendidikan Dalam PerspektifHAM... 203
disparitas gender juga sem'akin besar dan program non-gelar (SO) ke programgelar (SI).
Berbanding terbalik deng^ data padaTabel2, 3, dan 4, dilihat dan jumlahmurid yang mengulang, murid perempuan lebih kedl persentasenya dibandingmujdd priauntuksetiap tingkatan dan jenis sekolah seperti terlihat padaTabel5.Lebih jauh data pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tin^jenjang pendidikan semakin kecil jumlah murid perempuan yang mengulang.Sebaliknya, semakin tin^ pendidikan semakin banyak murid pria yangmengulang. Persentase mengulang murid perempuan' di SD adalah 48,37% dandi SLTA 25,65%, sebaliknya jumlah mengulang murid priadiSD adalah 51,63%dan di SLTA meningkat menjadi 74,53%.
Pada Tabel 6 disajikan jumlah murid putus sekolah (drop-out) berdasarkantingkatan dan jenis sekolah. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah muridpria yang putus sekolah selalu lebih besar dari murid perempuan untuk semuajenjang pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Di tingkat SDsebanyak 43,25 % yang putus sekolah adalah perempuan dan 56,75 % pria.Sedangkan di perguruan tinggi adalah hanya 8,66 % yang putus kuliah adalahperempuan dan sisanya (91,34%) adalah pria. Hal ini berarti mahasiswaperempuan yang masuk di Perguruan Tinggi Negeri telah tersaring dengan baikdan memiliki motivasi tinggi unmk sukses sehingga tidak terjadi jumlah putuskuliah yang tinggi dibandingkan dengan di tingkat yang lebih rendah.
Perbandingan antara jumlah dan persentase pria dan perempuan yangberkmtan dengan arus murid seperti mengulang kelas dan putus sekolah cukupmenarik untuk diperhatikan. Perempuan temyata memiliki daya tahan yanglebih baik untuk tetap tin^al di sekolah (retention) dibandingkan dengan pria.Hal ini juga dikaitkan dengan motivasi perempuan untuk sukses dalampendidikan yang semakin konsisten sejalan dengan meningkatnya jenjangpendidikan.
Tabel 7menyajikan data persentase melanjutkan untuk setiap tingkatan danjenis sekolah. Secara umum, untuk setiap jenjang pendidikan persentasemelanjutkan murid pria lebih besar dari murid perempuan. Sebanyak 57,69%lulusan SD perempuan melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
2QAMillah VoL XII, No.1,Agustus2012
(SLTP), dan 64,92% lulusan SD pria yang melanjutkan ke SLTP. Namun padatingkat PTN, persentase melanjutkan ke PTN untuk perempuan (7,66%) tidakbegitu besar perbedaannya dengan pria (9,14%). Perbandingan angkamelanjutkan di setiap jenjang pendidikan untuk sedap provinsi menunjukkanpersentase yang relatif sama.
Tabel 8 menyajikan angkapartislpasi mumi (APM) di tingkatSD (termasukMadras^ Ibtidaiyah) tidak begitu banyakperbedaaannya antara perempuan Hanpria yaitu berturut-turut 91,48% dan 91,52%. Di tingkat SLTP (termasukl^diasah Tsanawiyah), angka partisipasi kasar (APK) cukup berbeda yaitu49,62 untuk perempuan dan 56,25 untuk pria. Di tingkat Sekolah LanjutanAtas, termasuk Madrasah Aliyah, angka partisipasi kasar (APK) 31,14% untukperempuan dan 38,67% untuk pria. Pada jenjang perguruan tinggj terjadiperbedaan yang cukupbes^ yaitu 4,64% untuk perempuan dan 8,18 untuk pria.
Data di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan semakinkecil sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Sebaliknya, angkapartisipasi pria semakin besar sejalandengan meningkatnya jenjang pendidikan.
Tabel 9 menyajikan jumlahguru menurut jenis kelamin di setiap tingkatandan jenis sekolah. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru
perempuan di jenjang Sekolah Dasar sedikit lebih banyak dari guru pria,berturut-turut 51,24% dan 48,76%. Akan tetapi, semakin tin^ jenjang
pendidikan jumlah guru pria semakin banyak dibanding guru perempuan. Guru
perempuan di jenjang SD sebanyak 51,24%, dan menurun tajam di jenjang
perguruan tin^ ^E^TN) menjadi 24,03%. Persentase dosen perempuan di PTN
hanya seperempat dari seluruh dosen yang ada di PTN. Hal yang relatifkonsisten juga ditemukan setelah data dipilah ke dalam provinsi.
3. Pendidikan Non-Formal
Yang dimaksud dengan pendidikannon-formal adalahsemua kegiatan yangdiorganisasi di luar sistem formal persekolahan baik yang berfungsi trepisahmaupun sebagai bagianpenting dari tujuan pendidikan.
Berbeda dengan jumlahmurid di persekolahan, partisipasi perempuan padapendidikan luar sekolah menunjukkan hal-hal yang cukup menarik. Tabel 10sampai 12 menyajikan data pendidikan masyarakat yang terdiri dari jumlah
'Perempuan Dan Pendidikan DalamPerspektifHAM... 205
warga belajardan tamatan menunjukkan bahwa program pendidikan masyarakatmerupakan program pendidikan yang mengarah pada pemberantasan butahuruf seperti Kejar Paket A dan Kejar Usaha cenderung didominasi olehpeserta perempuan. Tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah warga belajar KejarPaket A dan Kejar Usaha lebih banyak perempuan yaitu 54,92% dan-67,78%.Sedangkan Kejar Paket B lebih banyakpria (60,32%).
Sesuai dengan jumlah waraga belajar, jumlah tamatan Kejar PaketA dan Bmenunjukkan angka yang lebih besar pada tamatan perempuan dibandingkandengan pria yaitu 53,93% dan 57,27%. Berdasarkan data pada tabel 12diperoleh gambaran bahwa warga belajar KejarPaketA yang terbanyak adalahyangbemsia 7-12 tahun, sedangkan Kejar Paket B terbanyak adalah berusia 13-29 tahun.Hal ini sangatmendukungprogramWajib Belajar 9 Tahun.
Tabel 13 menyajikan data pembinaaan generasi muda dilihat dari jeniskelamin dari kegiatan. Data tersebut menunjukkan bahwa secara tirnumprogram-program kegiatan kepemudaan cenderung lebih didominasi olehpeserta pria yaitu sekitar 53,82%. Hal ini menunjukkkan bahwa dalampembinaan generasi mudayang lebihaktifadalah kaum pria.
Tabel 14 menyajikan data kegiatan olah raga dilihat dari jenis kelamin dankegiatan. Seperti halnya program pembinaan generasi muda, program-programpembinaan keolahragaan baik dalam pemasalan olahraga maupun pembibitanolahraga juga lebih banyak didominasi oleh kaum pria. Bahkan olahragadirgantara 100% dilaksanakari oleh pria. Olahraga yang paling banyak diminatikaum perempuan adalah pemasalan olahraga yang bersifat perorangan yaitusebanyak 47,48% dibandingan dengan jenis olahraga lainnya.
E. Penutup
Walaupun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakanPemerintah tidak membedakan murid yang masuk ke sekolah baik formalmaupun non-formal menurut jenis kelamin (gender neutralpolig),n2mun. dalampelaksanaanya kebijakan tersebut tidaklah otomatis berdampak netral. Dataempiris menunjukkan bahwa dalam pendidikan formal masih terjadi Disparitas
2{iC,Millab Vol. Xn,No.1,Agustus2012
Gender Progresif. Partisipasi perempuan dalam. pendidikan formal semakinkecil sejalan denganmeningkatnya jenjangpendidikan.
Kenyataan ini lebih memprihatinkan apabila dikitttkan dengan partisipasiperempuan pekerja yangmasih terkonsentrasi pada pekerja yangberpendidikanrendah, baik dilihat dari segi lapangan usaha, kategoti jabatan, maupun statuspekerjaan.
Dalampendidikan non-formal partisipasi perempuanlebih tinggi dibandingpria., Namun hasil dari upaya ini belum sepenuhnya menghilangkan disparitasgender dilihat dari jumlah penduduk buta huruf. Jumlah penduduk buta hurufperempuan lebih besar dari pria. Hal ini juga berakibat terhadap besamyapersentase angkatan kerja perempuan yang buta huruf yang hampir dua kalilipat lebih besar dibandingkan dengan persentase buta huruf pria.
Pangkaldari terjadinya disparitas gender di dunia pendidikanini sangat eratberkaitan dengan faktor agama, sosial, ekonomi, budaya, dan geografi.
/
Meskipun dari segi hukum dan kebijakan pendidikan, pria dan perempuandiberikan ekualitas akses yang sama, berbagai kendala di atas membatasiperjuangan perempuan untuk memperoleh ekualitas kesempatan pendidikan.
All men are created equal, but it is obvious that men and women are bom into unequal
circumstances.
Dalam kaitan ini tepat sekali konsep paradigma pasar yang dikemukakan
oleh Fuchs (1983). Diberikan ekualitas akses yang sama, manusia ^aca: orang
tua) senantiasa dihadapkan pada keharusan memiUh. Dalam membuat pilihanorang tua selalu berusaha berbuat yang terbaik dengan berbagai kendala yang
dihadapinya (biaya, waktu, informasi, dsb.). Pilihan mereka dipengaruhi olehsuatu *harga' relatif dilihat dari biaya, waktu, moral, dsb.. Pilihan mereka jugadipengaruhi oleh sejumlah faktor lain yang meliputi agama, budaya, sosial,ekonomi dan faktor ekstemal lainnya.
Di samping adanya berbagai kendala di atas, di dunia pendidikan masihditemui berbagai kebijakan yang secara tidak disengaja kurang mendukungtercapainya ekualitas program dan kurikulum pendidikan, dan ekualitasperlakukan di sekolah. Disparitas gender secara tidak disengaja telah terjadipada institusi pendidikan baik pada status perempuan sebagai siswa maupun
Perempuan DanPendidikan Dalam Per^ektifHAM... 207
sebagai pegawai institusi pendidikan. Di institusi pendidikan seolah terjadi apayang disebut men rule women and women rule children.
Sangatlah tepat upaya Pemerintah mencanangkan Wajib Belajar 9 Tahundalam upaya peraberdayaan perempuan. Program Wajar 9 Tahun ini tentu akanlebih mencapai sasaran apabila berbagai sistem penyampaian (detiveryjyx/i^^Jpendidikan dilakukan.
208Millah Vol XII, No. 1,Agustus 2012
LAMPIRAN
TABELl
JUMLAH DAN PERSENTASE BUTA HURUF
MENURUTJENIS KELAMIN SENSUS PENDUDUK1990
JENIS DESA % KOTA % TUMLAHLAKI-LAKI 6.057.213 87,43 870.816 12,57 6.928.029
PEREMPUAN 12.085.541 82,97 2.480.547 17,03 14.566.088
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 98,974 45,88 116,728 54,12 215,702Umum/Sekolah Menengah Atas(SMA) 43,708 43,02 57,886 56,98 101,594
Kejuruan & Teknologi 55,266 48,43 58,842 51,57 114,108Sekolah Menengah Ekonbmi Atas(SMEA) 51,174 68,84 23,162 31,16 74,336
Sekolah Menengah Kesejahteraan Klg.(SMKK)
3,591 99,86 5 0,14 ~3,596
SekolahTeknik Menengah ^TM) 501 1,38 35,675 98,62 36,176
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 20,216 8,66 213.305 91,34 233,521Program SO 2,174 5,65 36.281 94,35 38,455Program SI 18,042 9,25 177,024 90,75 195,066
212Millah Vol. XH,No.1,A^ustus 2012
TABEL7
ANGKAMELANJUTKAN MENURUTJENIS KELAAONHAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH
TAHUN 1992/93
Hngkatan dan JenxsSekolahJenis Kelamin
JumlahPerempuan Pria
Sekolah Lanjutan Unekat Pertama (SLTP) 57,69 . 64,92 61,34Umum/Sekolah Menengah Pertama (SMP) 57,35 63,75 60,58Kejuruan & Teknologi 0,34 1,17 0,76Sekolah Kesejahtecaan KIg. Pertama (SKKP) 0,31 0,01 0,16
SekolahTeknik ^1) 0,03 1,16 0,60
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 59,42 70,00 65,07
Umum/Sekolah Menengah Ates (SMA) 39,09 42,43 40,87Kejuruan & Teknologi 20,33 27,57 24.20Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) 18,01 7,87 12,59Sekolah Menengah Kesejahteraan Klg. (SMKK) 1,83 0,07 0,89
Sekolah Teknik Menengah 0.49 19,63 10,71
Pere?iruan Tinggl Negeri (PTN) 7,66 9,14 8,48Program SO 2^0 2,41 2,36
Program SI 5,36 6,73 6,12
TABEL8
ANGKA PARTISIPASI MENURUTJENIS KELAMINHAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH
- TAHUN 1992/93
Tingkatan dan Jenis SekolahJenis Kelamin
Ram-rata
Perempuan Pria
SekolahDasar (SD) ' 91,48 91,52 91,50
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 56,25 49,62 53,01
Sekolah Lanjutan Tin^cat Atas (SLTA) 38,67 31,14 34,93
PerguruanTin^ Negeri (PIN) 8,18 4,64 6,31
Catatan: Khusus SD angka partisipasi mumi (APA^ Selain SD angka
Olahraga Tradisional 21,270 • 44,43 26,604 55,57 47,874
216 Millah Vol. XII, No.1, Agustus 2012
DAFTAR PUSTAEA.
Achmad, Syamsiah. 1993. "PengembanganDukungan Ilmiah Bagi PeningkatanPeranan Perempuan.'' dalam M^kalah yang disampaikan pada Fonim
Komunikasi Hasil Penelitian, Direktorat Pembinaan Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat,Dil^enDikti, Depdikbud, Cisarua-Bogor.
Djojonegoro, Wardiman (Februari 1994). "Pendidikan dan Peningkatan
Peranan Perempuan dalam Pembangunan Nasional." dalam Makalah
(^sampaikan pada Rapat Kordinasi Menteri Urusan Perempuan, Jakarta.
Fuchs, Victor R. 1983. HoivWe Uve. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hallak, J. (1990) Investing in the Future. Oxford, UK: UNESCO-IIEP-
Pergamon Press.
Maturbongs, R. T. D. 1993. "Kendala dalam Meningkatkan PendidikanPerempuan di Irian Jaya." dalam Makalah yang disampaikan pada ForumKomunikasi Hasil Penelitian, Direktorat Pembinaan Penelitian dan
Napitupulu, W.P. 1989. On Utera^ in Indonesia. Jakarta: Ministry of Education
and Culture.
Gey-gardiner, M, 1993. 'Terbedaan Gender dalam Hubungan Pendidikan danKerja." dalam Makalah yang disampaikan pada Forum Komunikasi HasilPeneKtian, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada
Soemirat,Juli. 1993. '*Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi, Perempuan dalam Pendidikan IPTEK" dalam Makalah yang disampaikan
pada Forum Komunikasi HasilPenelitian, DirektoratPembinaan PenelitianHan Pengabdian pada Masyarakat, DitjenDikti,Depdikbud, Qsarua-Bogor.
Spting, J. 1989. American Fducation: An Introduction to Social and 'Political Aspects(4th ed). New York: Longman Inc.
Sudrajat^ I. dan Sri Rahayu. 1993. "IPTEK Berwawasan Gender." dalamMakalah yang disampaikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian,
'PerempuanDanPendidikanDalamPer^ekiifHAM... 217
Direktorat Pembinaan Penelirian dan Pengabdian pada M^syarakat, DitjenDikti,Depdikbud,Cisania-Bogor.
Suleeman, E. 1993. 'Tendidikan Perempxian Indonesia." dalam Makalah yangdisampaikan pada Fomm Komunikasi Hasil Penelitian, DirektoratPembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti,Depdikbud, Cisarua-Bogor.