II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintahan Daerah 1. Pengertian Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 74 Dimana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 75 Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya 76 , yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; 74 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 75 Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 76 Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm 1.
31
Embed
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian dan Dasar Hukum …digilib.unila.ac.id/5023/14/BAB II.pdf · otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan ... fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintahan Daerah
1. Pengertian Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.74
Dimana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.75
Pemerintah daerah
yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga
hal utama didalamnya76
, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk
menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah
Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan,
mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut;
74
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 75
Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 76
Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri
Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm 1.
31
dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil
keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun
DPRD. Kewenangan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat Perda-
Perda (zelf wetgeving) dan penyelenggaraan pemerintahan (zelfbestuur) yang
diemban secara demokratis.77
Jadi pelaksanaan Pemerintah Daerah tidak terlepas
dari asas desentralisasi dan otonomi daerah.
Pengertian Pemerintahan Daerah Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1
ayat (2) adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Melihat definisi
pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang
dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang
menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan
DPRD.
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Penyelenggara pemerintahan daerah adalah
pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan
77
M. Laica Marzuki. Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom. Makasar: Kertas kerja
PSKMP – LPPM Unhas. 1999, hlm. 12.
32
pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan,
dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah).
Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan
daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3)
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dengan
demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan
DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus
mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab
dan jauh dari praktik-praktik korupsi.
Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan fungsi-
fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali
dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Pasal 21
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah:
1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pemimpin daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya yang berada di daerah;
33
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu:
1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan sistem jaminan social;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai sosial budaya;
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya;
15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak
dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja
pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan
pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan
daerah.
Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan
dilakukan secara efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan
taat pada peraturan perundang-undangan78
. Dengan demikian pemerintah daerah
harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah agar
penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Urusan-urusan
Pemerintahan Daerah melalui sistem pemerintahan daerah diberi wewenang untuk
mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal
78
Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung. Jakarta : PT Raja Grasindo, 2007, hlm. 27-30.
34
13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang
merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas
kabupaten/kota;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan
oleh kabupaten/kota; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala
kabupaten/kota meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
35
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian pemerintah daerah
diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah
daerah (provinsi atau kabupaten) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah
Kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat dalam bentuk negara kesatuan
sangatlah besar, oleh sebab itu bentuk negara kesatuan terkesan sentralistik.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk negara kesatuan mengadopsi
model negara serikat dengan mendistribusikan sepenuhnya kekuasaan kepada
Pemerintah Daerah. Kekuasaan di level pusat dikurangi melalui Pemerintah
Daerah yang otonom sehingga kekuasaan Pemerintah yang cukup besar dikurangi
melalui pendistribusian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Hubungan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai pelindung dan
pengawas kekuasaan yang ada di daerah-daerah sehingga pusat menjalankan
fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan citra negara kesatuan.
Kekuasaan negara kesatuan berada di tangan pemerintah dan di implementasikan
kekuasaan menggunakan asas sentralisasi atau asas desentralisasi. Bila pilihan
36
penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan otonomi maka semangat
penyelengaraan menggunakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas
pembantuan (medebewind). Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
menjadi sebuah landasan yuridis bagi pelaksaanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
B. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Asas adalah suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai basic truth,
sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk
kedalam hukum, dan menjadi sumber menghidupi nilai-nilai etis, moral dan sosial
masyarakatnya.79
Dalam Pasal 20 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas
Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
a. asas kepastian hukum;
b. asas tertib penyelenggara negara
c. asas kepentingan umum;
d. asas keterbukaan;
e. asas proporsionalitas;
f. asas profesionalitas;
g. asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas
desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
79
Soimin, Op.Cit. 2010, hlm. 13
37
2. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara umum seperti yang tertuang dalam
alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yaitu bertujuan “..melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial”. Amanat dari UUD 1945 kemudian dilaksanakan dengan
membentuk struktur pemerintahan secara bertingkat dengan segala fungsi dan
kewenangan yang diberikan oleh konstitusi baik ditingkat pusat ataupun daerah.
Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam konsiderans
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
C. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarkhi Peraturan Perundang-
Undangan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mencantumkan jenis dan
hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
b) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
c) Peraturan Pemerintah;
d) Peraturan Presiden;
e) Peraturan Daerah.
38
Ayat (2) menentukan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e meliputi:
a) Peraturan Daerah Provinsi dimuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan
Gubernur;
b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di buat oleh DPRD Kabupaten/Kota
bersama dengan bupati, walikota;
c) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa
atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur hierarkhi peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. TAP MPR RI
3. UU/Perpu
4. PP
5. Perpres
6. Peraturan daerah provinsi
7. Peraturan daerah kabupaten/kota
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut Peraturan
Daerah menempati jenjang paling rendah, karena itu Peraturan Daerah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dengan nada yang lebih tegas, menurut Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004, Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu dijelaskan
bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum dalam
ketentuan di atas ialah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar
warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya
ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.
39
Peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menurut Pasal 145 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
Keputusan pembatalan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama
60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah tersebut.
Selain itu Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung menetapkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menyatakan
ketidaksahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ketentuan tersebut merupakan mekanisme kontrol dalam rangka menjaga
keserasian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Sebab peraturan daerah merupakan salah satu sub sistem dalam sistem
peraturan perundang-undangan dalam Negara Republik Indonesia, oleh karena itu
Peraturan Daerah harus ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem
peraturan perundang-undangan. Artinya Peraturan Daerah sebagai instrumen
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan selain harus mampu
menampung kondisi khusus atau ciri khas masing-masing daerah juga harus
ditempatkan dalam konteks penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Dengan kata lain peraturan daerah ditempatkan sebagai bagian dari
keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004. Berkaitan dengan hal ini Paul Scholten mengemukakan:
40
“Dan dari kesatuan hukum itu muncul, bahwa aturan-aturan harus memperhatikan
homogenitas logical, yang menyebabkan menata diri ke dalam suatu sistem”.
Lebih lanjut dikemukakan: “Tiap aturan hukum hanya berlaku dalam konteks
interaksi dengan aturan-aturan hukum yang lain”.80
Kemudian dikatakannya
bahwa hal ini hanya mungkin, jika aturan-aturan itu secara logical berada dalam
dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, mewujudkan satu
kesatuan, jadi jika mereka mewujudkan sebuah sistem.
Legal drafting dalam kerangka pembentukan peraturan, harus sungguh-sungguh
memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik,
meliputi:
1. Kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, setiap jenis peraturan
perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan
perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dalam pembentukan
peraturanperundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat denganjenis peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut
dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
80
Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, 2003, hlm. 30.
41
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
6. Kejelasan rumusan, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi