12 II. TINJAUAN PUSTAKA A. Desentralisasi Fiskal Litvack (1999), membedakan pengertian desentralisasi dalam tiga jenis berikut : 1. Desentralisasi politik, pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. 2. Desentralisasi administrasi, merupakan pelimpahan kewenangan, tanggungjawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan. 3. Desentralisasi fiskal, merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Saragih (2003) mendefinisikan desentralisasi fiskal yakni suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Saragih, salah satu prinsip yang harus dilakukan pada pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut (money should
29
Embed
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Desentralisasi Fiskaldigilib.unila.ac.id/5342/15/BAB II.pdf · Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
12
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Desentralisasi Fiskal
Litvack (1999), membedakan pengertian desentralisasi dalam tiga jenis berikut :
1. Desentralisasi politik, pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah
yang menyangkut aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar
dan berbagai peraturan.
2. Desentralisasi administrasi, merupakan pelimpahan kewenangan,
tanggungjawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal, merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk
menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari
pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi.
Saragih (2003) mendefinisikan desentralisasi fiskal yakni suatu proses distribusi
anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang
lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan
publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang
dilimpahkan. Menurut Saragih, salah satu prinsip yang harus dilakukan pada
pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah membawa konsekuensi anggaran yang
diperlukan dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut (money should
13
follow). Jadi, semakin tinggi pelimpahan wewenang, semakin besar pula anggaran
yang diperlukan. Selain prinsip money should follow, prinsip efisiensi juga
digunakan dalam mengelola anggaran agar output yang dihasilkan dapat
maksimal.
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara legal formal dituangkan dalam
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah. Kedua undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan
kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan
kewenangan tersebut. Selain itu, terdapat juga UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan
Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah
guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Landasan
teoritis pelaksanaan desentralisasi fiskal digambarkan sebagai berikut :
Sumber : Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Gambar 3. Kerangka Teori Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal.
Alasan melakukan
transfer ( Ma (1997) dan
Shah (1994))
Dasar pelaksanaan
desentralisasi fiskal
(Oates, 1999)
Kerangka
Konsepsi/Landasan
Teoritis Desetralisasi
Fiskal
Dasar penentuan
transfer (Minsky, 1994) Kriteria transfer (Ma
(1997) dan Shah (1994))
14
Gambar 3 di atas merupakan teoritis pelaksaan desentralisasi fiskal yang terdiri
dari empat bagian, yaitu :
1. Dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal (Oates, 1999):
a. Negara yang luas wilayahnya tidak dapat melakukan sentralisasi.
b. Sentralisasi menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan.
c. Kebutuhan daerah lebih dikenal dan diketahui oleh orang yang tinggal di
dalamnya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dari manfaat
dan pembiayaan.
2. Alasan melakukan transfer (Ma (1997) dan Shah (1994)):
a. Vertical fiscal imbalances (ketidakseimbangan fiskal vertikal) yaitu terjadi
ketika pendapatan dari tingkat pemerintahan yang berbeda tidak sesuai
dengan tanggungjawab pengeluaran mereka. Hal ini akan mengharuskan
pembayaran transfer dari pihak pemerintah yang lebih tinggi kepada
pemerintahan di bawahnya agar terjadi pemerataan fiskal vertikal.
b. Horizontal fiscal imbalances (ketidakseimbangan fiskal horizontal) yaitu
terjadi bila berbagai daerah di suatu negara memiliki kemampuan yang
berbeda untuk menyediakan layanan karena kemampuan yang berbeda
dalam mengumpulkan dana. Hal ini dapat terjadi jika suatu daerah memiliki
kemampuan lebih banyak dalam pengumpulan dana melalui dasar
pengenaan pajak mereka dari daerah lain dan/atau biaya penyediaan jasa
yang lebih tinggi di beberapa daerah daripada daerah lain. Hal ini biasanya
diperbaiki melalui pembayaran transfer ke daerah yang lebih membutuhkan
agar terjadi pemerataan fiskal horizontal.
15
c. Spill-over effects (pelimpahan efek) yaitu eksternalitas atas sebuah
keputusan fiskal dari suatu daerah kepada masyarakat daerah lain.
d. Stabilization objectives (tujuan stabilisasi) yaitu untuk mencapai tujuan
stabilisasi dari pemerintah pusat.
3. Kriteria transfer (Ma (1997) dan Shah (1994)) :
a. Daerah dapat melaksanakan tugas yang direncanakan dari revenue adequacy
(kecukupan pendapatan).
b. Formula tidak mendorong terjadinya defisit anggaran.
c. Formula berbanding lurus dengan kebutuhan fiskal dan berbanding terbalik
dengan kapasistas fiskal daerah.
d. Transparansi dan stabilitas.
4. Dasar penentuan transfer (Minsky, 1994) :
a. Alokasi pusat ke daerah ditentukan fiscal capacity, dan/atau fiscal reed
(kapasitas fiskal).
b. Kapasitas fiskal mencerminkan potensi kemampuan daerah mendanai jasa-
jasa yang harus disediakan pemerintah.
c. Kebutuhan fiskal menunjukkan total pengeluaran yang dibutuhkan daerah.
Formula transfer umumnya menggunakan fiscal gap (kesenjangan fiskal)
sebagai indikasi menentukan besaran transfer.
Pelaksanaan desentralisasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah, peningkatan pelayanan,
penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004,
penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan
16
Negara yang terdiri atas (1) Asas Kepastian Hukum, (2) Asas Tertib
Penyelenggara Negara, (3) Asas Kepentingan Umum, (4) Asas Keterbukaan, (5)
Asas Proporsionalitas, (6) Asas Profesionalitas, (7) Asas Akuntabilitas, (8) Asas
Efisiensi, dan (9) Asas Efektivitas.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan
asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan
desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer
kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian,
serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Pemberian tanggung jawab yang semakin besar kepada daerah harus diikuti
dengan kemampuan daerah untuk memenuhi tingginya tuntutan masyarakat akan
pelayanan yang semakin baik. Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam
mendanai kebutuhan pengeluarannya, dan sekaligus untuk meningkatkan
akuntabilitas daerah, perlu upaya penguatan kemampuan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah atau taxing power daerah (Savitry, 2013).
B. Otonomi Daerah
Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud
daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
17
Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Otonomi atau autonomy berasal dari Bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri
dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi pada
dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian. Koesoemahatmadja dalam
Savitry (2013), berpendapat bahwa otonomi itu mengandung arti perundangan
(bestuur). Menurut Saragih (2003), hakikat otonomi daerah adalah adanya hak
penuh untuk mengurus dan menjalankan sendiri apa yang menjadi bagian atau
wewenangnya. Otonomi daerah di Indonesia bukan merupakan pendelegasian
wewenang melainkan penyerahan atau pelimpahan wewenang, jadi si penerima
wewenang mempunyai otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankannya sesuai
dengan caranya masing-masing. Banyak faktor suatu negara atau pemerintahan
memberlakukan kebijakan otonomi daerah, seperti luas wilayah yang luas,
besarnya jumlah dan heterogenitas penduduk merupakan beberapa faktor alasan
terjadinya otonomi.
Wewenang daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom diatur jelas dalam UU
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
berskala kabupaten/kota meliputi (1) perencanaan dan pengendalian
18
pembangunan, (2) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (3)
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (4) penyediaan
sarana dan prasarana umum, (5) penanganan bidang kesehatan, (6)
penyelenggaraan pendidikan, (7) penanggulangan masalah sosial, (8) pelayanan
bidang ketenagakerjaan, (9) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah, (10) pengendalian lingkungan hidup, (11) pelayanan pertanahan, (12)
pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, (13) pelayanan administrasi umum