Translatiion No. WB2013JUL01 Page 1 Kemitraan Global untuk Akuntabilitas Sosial (Global Partnership for Social Accountability/GPSA) Formulir Aplikasi Hibah | Versi Word GPSA mensyaratkan bahwa setiap aplikasi hibah harus diajukan dengan menggunakan formulir aplikasi online. Pemohon dapat menggunakan versi Word ini untuk mengisi proposal hibah secara offline dan kemudian memindahkan isinya dengan cara copy/paste ke dalam e-aplikasi. Silahkan merujuk ke situs web GPSA di www.worldbank.org/gpsa untuk menemukan tautan ke e-aplikasi yang disebutkan di atas dan mengunduh dokumen ini serta Pedoman Aplikasi terkait. Apabila ingin mengajukan pertanyaan mengenai proses aplikasi hibah, Anda dapat menghubungi Helpdesk GPSA di [email protected]. APLIKASI GPSA BAGIAN 1 PASAL 1: LEMBAR DATA DASAR PROYEK 1.1 Judul Proyek. Suara dan Aksi Warga yang mendorong Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) Pemerintah dalam Peningkatan Pelayanan Publik 1.2 Negara tempat Proyek akan dilaksanakan. Tandai semua yang berlaku. [Daftar negara-negara peserta akan diperlihatkan dalam e-aplikasi] Indonesia 1.3 Gambaran Umum Proyek [Klik pada kolom teks dalam e-
112
Embed
Global Partnership for Social Accountability/GPSA) · PDF fileproposal hibah secara offline dan kemudian memindahkan ... (Bupati/Walikota). ... dana desa yang dialokasikan setiap tahununtuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 1
Kemitraan Global untuk Akuntabilitas Sosial
(Global Partnership for Social Accountability/GPSA)
Formulir Aplikasi Hibah | Versi Word
GPSA mensyaratkan bahwa setiap aplikasi hibah harus
diajukan dengan menggunakan formulir aplikasi online.
Pemohon dapat menggunakan versi Word ini untuk mengisi
proposal hibah secara offline dan kemudian memindahkan
isinya dengan cara copy/paste ke dalam e-aplikasi. Silahkan
merujuk ke situs web GPSA di www.worldbank.org/gpsa untuk
menemukan tautan ke e-aplikasi yang disebutkan di atas dan
mengunduh dokumen ini serta Pedoman Aplikasi terkait.
Apabila ingin mengajukan pertanyaan mengenai proses
aplikasi hibah, Anda dapat menghubungi Helpdesk GPSA di
pemerintahan dan/atau pembangunan yang akan mendapatkan
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 23
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 23
perhatian proyek ("Apa?") Buat rangkuman strategi proyek
untuk mencapai perubahan dan reformasi yang diusulkan.
("Bagaimana?") Jika fokus Proyek hanyalah penguatan
kelembagaan OMS, harap buat rangkuman strategi pembangunan
kelembagaan Proyek. Dalam hal apa saja fokus tersebut akan
berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan akuntabilitas
sosial oleh OMS penerima manfaat?
[MAKS. 200 KATA]
Proyek ini menargetkan peningkatan perencanaan KIA
(Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak) di tingkat lokal dan
kabupaten, dengan memanfaatkan advokasi kebijakan nasional
di mana terdapat titik temu antara pelaksanaan otonomi
daerah dan arahan kebijakan nasional.
Isu-isu kunci dalam tata kelola di bidang KIA yang perlu
diberi perhatian adalah:
1) Alur informasi,
2) Konsultasi masyarakat untuk perencanaan pelayanan yang
cocok,
3) Pengetahuan para penyedia layanan dan tata pemerintahan
daerah tentang peran fungsional dan tanggung jawab mereka
di bawah sistem ini untuk memfasilitasi pelayanan dengan
sepatutnya,
4) Identifikasi hambatan pengetahuan, ketrampilan dan
kapasitas pada sumber daya manusia yang ada,
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 24
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 24
5) Sikap tanggap politik terhadap kebutuhan masyarakat,
6) Peran kepala desa dalam proses konsultasi dengan
Kabupaten,
7) Informasi tentang koordinasi dan pengelolaan prasarana
dan sumber daya keuangan, dan
8) Informasi yang berkaitan dengan pengawasan, pemantauan,
dan evaluasi.
Isu-isu ini akan diberi perhatian khusus dalam kebijakan-
kebijakan kunci KIA, misalnya mengenai bidan desa yang
dimandatkan, peran kepala desa dalam memastikan akomodasi
yang aman bagi bidan desa, peran masyarakat dalam
memastikan adanya keselamatan dan penerimaan bagi bidan
dalam lingkungan masyarakat, pelatihan, insentif dan fungsi
para kader kesehatan, keterjangkauan persediaan pemberian
makanan tambahan bagi anak-anak kurang gizi yang
dimandatkan oleh pemerintah di Posyandu:
1) A) Arus informasi dari Kabupaten, kecamatan dan desa
ke masyarakat perlu diberi perhatian dalam kebijakan-
kebijakan pemerintah tentang KIA dan pelaksanaannya
melalui alat akuntabilitas sosial termasuk pemantauan
standar (mis. bidan desa yang dimandatkan) dan melalui
dukungan Kabupaten untuk pendidikan warga (termasuk
pendidikan warga bagi dan oleh para tokoh dalam tata
pemerintahan daerah seperti kepala desa, kader, bidan,
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 25
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 25
serta kepala Puskesmas Kecamatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten) B) Arus informasi dari masyarakat ke kepala
desa dan staf Puskesmas Kecamatan dan Dinas Kesehatan
Kabupaten juga perlu diberi perhatian melalui kartu
penilaian masyarakat tentang pelayanan untuk
memastikan peningkatan perencanaan Kabupaten terutama
bagi masyarakat marjinal dengan indikator dan kemampuan
kesehatan yang lebih buruk.
2) Sebuah kelemahan utama dalam perencanaan kesehatan
Kabupaten adalah tidak dilakukannya konsultasi teratur
bersama masyarakat mengenai perencanaan pelayanan.
Penelitian mengenai Program Bidan Berbasis Desa (VBMP)
yang belum lama ini dilakukan oleh Wahana Visi dan
Pusat Regional untuk Pangan dan Gizi SEAMEO (SEAMEO
Regional Centre for Food and Nutrition) Universitas
Indonesia di Pulau Nias1 telah memperlihatkan
kurangnya pengetahuan Dinas Kesehatan Kabupaten
tentang hambatan-hambatan utama terhadap pelayanan
KIA. Sebenarnya, penggunaan metodologi akuntabilitas
sosial telah membantu meyakinkan staf Dinkes Kabupaten
mengenai akar penyebab kegagalan pelayanan dan,
1 Landasan untuk Penguatan Sistem Kesehatan Pedesaan: Bagaimana Cara Menghidupkan Kembali Peran Bidan Desa? Kabupaten Nias – Provinsi Sumatera Utara, Wahana Visi dan SEAMEO Regional Centre for Food and Nutrition, Universitas Indonesia,
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 26
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 26
sebagai hasilnya, Dinkes Kabupaten telah setuju untuk
bekerja sama erat dengan WV dalam rangka mengatasi
masalah-masalah seperti perencanaan program, orientasi
para pihak terkait, pemantauan, dan evaluasi.
3) Lemahnya pengetahuan tentang peran, tanggung jawab dan
program ditambah dengan tidak memadainya otonomi
desentralisasi pemrograman. Penelitian yang dilakukan
di Nias telah mengidentifikasi lemahnya pengetahuan
kepala Dinkes Kabupaten dan Kepala Desa (misalnya
peran kepala desa dalam penyediaan akomodasi bidan
berdasarkan kebijakan tentang bidan tidak diketahui
oleh para kepala desa, para pihak terkait dalam Dinkes
Kabupaten memiliki pemahaman yang berbeda-beda
mengenai Bidan Desa sehubungan dengan perencanaan,
pengelolaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta
evaluasinya).
4) Identifikasi hambatan pengetahuan, ketrampilan dan
kapasitas pada sumber daya manusia yang ada. Sebagai
contoh, bidan desa tidak mampu menangani persalinan
normal karena lemahnya pengetahuan dan ketrampilan
mereka, sulitnya akses ke rencana atau pedoman program
Bidan Desa dari Dinas Kesehatan sekalipun telah
dilakukan kerja sama dengan Dinkes Kabupaten terkait.
Sebagai akibatnya, muncul berbagai masalah seperti
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 27
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 27
pengawasan dan pemantauan yang buruk, tingkat
pergantian staf yang tinggi yang berakibat pada
lemahnya pengetahuan mengenai pengadaan mis. peralatan
kebidanan, hanya ada sedikit bidan yang menyadari
peran mereka dalam mobilisasi masyarakat untuk
peningkatan dan pemantauan kesehatan, dan dari
beberapa bidan yang diwawancarai hanya sebagian yang
merasa memiliki orientasi penuh mengenai Bidan Desa.
5) Sikap tanggap politik terhadap kebutuhan masyarakat.
Sampai batas tertentu, akuntabilitas sosial bergantung
pada kapasitas dan sikap tanggap pemerintah. Misalnya,
dalam konteks yang rapuh, rendahnya kapasitas
pemerintah membuat intervensi demikian menjadi terlalu
menantang. Tetapi, menurut pengalaman WV, apabila
masyarakat dimobilisasi, diberikan pengetahuan dan
dipersatukan, dan kepala desa juga memiliki
pengetahuan dan keyakinan mengenai tata pemerintahan,
maka tindakan kolektif demikian ditambah dengan upaya
melobi ke Kabupaten oleh kepala desa dapat memainkan
peran penting dalam memastikan alokasi anggaran yang
dimandatkan untuk bidan desa dan pemberian makanan
tambahan yang merupakan masalah utama KIA.
6) Peran kepala desa dalam tata pemerintahan daerah.
Dengan proses desentralisasi dan demokratisasi sejak
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 28
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 28
Reformasi, kepala desa telah memainkan peran yang
lebih kuat dalam proses tata pemerintahan, termasuk
alokasi sumber daya. Tetapi, kapasitas masyarakat
telah menurun selama periode yang sama tersebut. (Bank
Dunia, Studi Kelembagaan Tingkat Daerah, 2013)2
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PNPM telah
dilaksanakan, tampaknya ada kebutuhan akan fasilitasi
yang lebih bermutu untuk mendukung peningkatan
keterlibatan masyarakat dengan kepala desa.
7) Koordinasi dan pengelolaan prasarana serta sumber daya
keuangan, misalnya (dari contoh-contoh aktual di Nias)
konstruksi bangunan klinik kesehatan dilakukan tanpa
alokasi pasokan air atau Dinkes Kabupaten tidak
berkoordinasi dengan PLN setempat.
8) Pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Terjadi
kebingungan di tingkat Dinkes Kabupaten mengenai
perannya dalam seleksi dan perekrutan bidan desa yang
upahnya dibayar secara terpusat. Dinkes Kabupaten
merasa tidak memiliki kontrol atas proses seleksi dan
perekrutan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan
melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Hal ini berimplikasi
terhadap perlunya pemantauan dan akuntabilitas.
2Dharmawan, L Jellema, J dan Wettenburg, A 2013. Presentasi kepada Bank Dunia mengenai hasil-hasil Studi Kelembagaan Tingkat Daerah 3 yang tidak dipublikasikan, Jakarta, 21 Mei.
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 29
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 29
Persepsi Dinkes Kabupaten bahwa mereka tidak memiliki
peran dalam proses seleksi dan perekrutan bidan desa
bertentangan dengan peraturan baru yang dikeluarkan
oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan di Kementerian Kesehatan
(Kemenkes, 2012).
Melalui metodologi akuntabilitas sosial yang telah
representasi politik daerah akan diperkuat - didukung
oleh masyarakat yang memiliki lebih banyak pengetahuan
dan telah diberdayakan - untuk langsung melobi Kabupaten
untuk mendapatkan pelayanan yang dimandatkan. Meskipun
studi Oxford ini telah membantu menunjukkan dampak
langsung kartu penilaian terhadap peningkatan hasil
akhir pendidikan, studi ini masih terbatas dalam
menyediakan analisis yang lebih mendalam tentang konteks
'bagaimana' dalam proses kartu penilaian. Artinya,
mekanisme atau pemicu mana dalam proses kartu penilaian
yang dapat membawa perubahan. Untuk membantu
meningkatkan pengetahuan ini, intervensi ini akan
memanfaatkan penelitian terkini dalam bidang ini dari
Lembaga Studi Pembangunan dan Bank Dunia3 untuk membangun
3O’Meally, 2013. Konteks Pemetaan untuk Akuntabilitas Sosial. Sebuah Makalah mengenai Sumber Daya, Bank Dunia dan Joshi, A. 2013 Bahan konteks: Pendekatan Rantai Sebab-Akibat untuk Menguraikan Intervensi Akuntabilitas Sosial. Lembaga Studi Pembangunan, 2013
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 30
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 30
pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme yang
mendukung intervensi dan rantai sebab-akibat yang
didasarkan atas teori yang kuat tentang perubahan, yang
akan diuji melalui pemantauan dan evaluasi. Penelitian
ini memberikan bimbingan terperinci bagi staf untuk
membantu mereka ‘mengungkap kotak hitam’ akuntabilitas
sosial, terutama melalui analisis asumsi komponen utama
seperti mutu dan keterjangkauan informasi yang
disediakan bagi masyarakat, motivasi dan kemampuan
mereka untuk memberikan umpan balik dan insentif yang
perlu ditanggapi pemerintah. Untuk memastikan bahwa
penelitian ini benar-benar dimanfaatkan dan akan
dilakukan analisis yang teliti mengenai teori versus
pelaksanaan, seorang evaluator profesional yang sedang
meneliti materi terkait akan membantu membimbing staf
pada awal pelaksanaan proyek melalui pemantauan data
terhadap TOC dan evaluasi akhir.
Pendekatan ini melengkapi dan memperkuat proses
partisipasi pemerintah yang ada melalui program
Musrenbang dan PNPM. Misalnya, melalui Musrenbang dan
PNPM, masyarakat dilibatkan dalam pengajuan proposal
untuk proyek-proyek infrastruktur yang lebih disukai.
Mutu dan keberhasilan proposal ini telah ditingkatkan
melalui pendidikan warga dan proses pelibatan para pihak
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 31
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 31
terkait dalam metodologi akuntabilitas sosial. Untuk
mengatasi hambatan-hambatan akuntabilitas sosial yang
mendasar di dalam tata pemerintahan, data agregat desa
akan dianalisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat
pelayanan dan dinamika tata pemerintahan nasional-daerah
yang khususnya berkaitan dengan pelayanan KIA. Sebagai
contoh, data masyarakat berikut ini telah dikumpulkan
dengan menggunakan metodologi tersebut dan diharapkan
akan muncul dalam intervensi yang diusulkan:
Pengetahuan, pengalaman, dan persepsi kaum ibu berkaitan
denganBidan Desa, kader kesehatan, staf kesehatan lain
dan hambatan pelayanan, pengetahuan, persepsi, dan
pengalaman para bidan berkaitan dengan peran dan fungsi
mereka. Selain itu, data pada sisi teknis atau
persediaan kebutuhan juga dikumpulkan, baik di awal
maupun sebagai tanggapan terhadap umpan balik masyarakat
seperti harapan para bidan, peran dan fungsi yang mereka
rasakan, faktor yang meningkatkan motivasi maupun
mengurangi motivasi dalam pekerjaan mereka sebagai bidan
(dukungan manajerial, hidup dalam lingkungan
masyarakat). Staf yang dipekerjakan dengan metodologi
ini sering tidak pernah mendapatkan informasi mengenai
indikator kinerja atau tata pemerintahan ataupun diminta
persepsinya sendiri mengenai pelayanan yang harus mereka
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 32
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 32
sediakan dan berbagai kendala yang mereka hadapi. Data
ini dibagikan melalui pertemuan para pihak terkait,
perencanaan tindakan dan advokasi berkelanjutan sesuai
dengan metodologi ini bersama dengan Kepala Puskesmas
Kecamatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan
dengan staf mereka, kader kesehatan, bidan, pejabat
badan pemberdayaanmasyarakat, dan kepala desa.
Sebagai contoh dari data masyarakat saat ini, kemitraan
dengan ANSA akan mendukung staf Wahana Visi dalam
menganalisis dan membidik masalah-masalah utama yang
diidentifikasi secara lokal seperti dukungan, pelatihan dan
insentif bagi kader kesehatan setempat untuk melihat apakah
arahan nasional bertentangan dengan inisiatif regional yang
ada. Jaringan target untuk pembangunan kemitraan memiliki
kehadiran yang penting dan nyata serta keterlibatan di
semua tingkat - desa, kecamatan, sub-nasional dan nasional.
Ini akan memastikan peningkatan prioritas dan kesepakatan
perencanaan di tingkat yang lebih rendah dalam proses
perencanaan yang lebih tinggi yang merupakan salah satu
kelemahan yang diamati dalam proses Musrenbang. Pada saat
yang sama, PATTIRO/FITRA juga akan meningkatkan kapasitas
Wahana Visi Indonesia sehubungan dengan akuntabilitas dan
transparansi anggaran.
Banyak kegiatan akuntabilitas sosial yang berhasil
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 33
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 33
dilakukan dengan meniru contoh di Filipina, basis kerja
ANSA-EAP. Misalnya, pengumuman terbaru oleh Gubernur DKI
Jakarta untuk membuat kontak ponselnya dapat diakses
sehingga masyarakat bisa mengirimkan SMS kepadanya,
mekanisme pengaduan demikian sebenarnya telah dilakukan di
tingkat lokal lebih dari 6-8 tahun yang lalu di Filipina
(Naga City), Meskipun terdapat beberapa mitra yang baik di
Indonesia, keadaan masyarakat sipil Indonesia dan tingkat
akuntabilitas sosialnya sangat lemah jika dibandingkan
dengan Filipina dan India. ANSA akan membagikan informasi
mengenai praktek-praktek terbaik kepada staf Wahana Visi
melalui kunjungan lapangan, ceramah serta pembinaan dan
pemberian nasihat secara berkelanjutan. Ini akan memberikan
manfaat yang lebih luas kepada lembaga-lembaga lain di
Indonesia.
PATTIRO telah memiliki pengalaman sejak tahun 1999 dalam
melaksanakan berbagai program di 9 propinsi (Banten, DKI,
Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan,
Sumatera Selatan, dan NTB) dan 19 kabupaten (Serang,
Tangerang, Lebak, Bandung, Garut, Semarang, Pekalongan,
Magelang, Solo, Kendal, Blora, Bojonegoro, Jogja, Surabaya,
Malang, Gresik, Jeneponto, Pare-Pare, Bone, dan Palembang)
di Indonesia. Berbagai program ini memiliki beragam tema,
antara lain: peningkatan akses ke pelayanan publik
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 34
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 34
(pendidikan dan kesehatan) bagi rakyat miskin, penganggaran
berbasis gender (gender budgeting), penguatan partisipasi
masyarakat, penguatan tranparansi informasi, pendidikan
bagi pemilih (voter education), perencanaan pembangunan
jangka menengah dan mekanisme transparansi untuk pendapatan
dari minyak (oil revenue).
Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini dalam
pelayanan pengembangan model mereka, PATTIRO mengembangkan
model pengelolaan pengaduan masyarakat berdasarkan hasil
penelitian tentang pelayanan publik. Model ini diakomodasi
oleh pemerintah daerah menjadi sebuah mekanisme pengaduan
yang dapat diterapkan. PATTIRO juga sedang mengembangkan
model transparansi pendapatan migas – sebuah sistem yang
membuat pendapatan dari minyak dan gas menjadi transparan –
sambil bekerja sama dengan pemerintah daerah. Organisasi
ini juga melakukan publikasi dan kampanye sebagai bagian
dari penyebaran pengetahuan, sebuah bentuk program
akuntabilitas PATTIRO yang telah dilaksanakan, dan
pendidikan bagi warga mengenai tema-tema tertentu. Selain
itu, mereka mengembangkan berbagai inovasi dan alat yang
mengevaluasi kinerja kelembagaan dan memantau pelaksanaan
proyek. Beberapa contohnya adalah Survei Penelusuran
Pengeluaran Publik (Public Expenditure Tracking
Survey/PETS), Kartu Laporan Warga (Citizen Report Card),
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 35
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 35
Survei Berbasis Pengguna (User Based Survey) dan Alat
Analisis Anggaran (Budget Analysis Tools). Selama sebelas
tahun bekerja di Indonesia, jaringan ini telah bekerja sama
dengan berbagai lembaga dan organisasi lokal maupun
internasional. Beberapa di antaranya adalah Ford
Foundation, Proyek Transparansi dan Akuntabilitas
(Transparency and Accountability Project), UNFPA, Komisi
Eropa, Brookings Institute, dan Kemitraan untuk Tata
Pemerintahan Daerah. Jaringan ini juga telah menyebar ke
berbagai tempat di Indonesia. Jaringan ini disebut sebagai
PATTIRO RAYA.
Sejak tahun 2000, FITRA telah melakukan berbagai kegiatan
yang menyangkut analisis anggaran negara dan partisipasi
warga di Jakarta dan Banten, Depok, Solo, Maluku, Papua,
Kupang, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dengan
bimbingan dari Dewan dan Sekretaris Nasional, jaringan
FITRA dibentuk untuk mengkoordinasi dan mengawasi masalah-
masalah regional ini. Karena APBN seharusnya digunakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, FITRA melibatkan warga
untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam
penggunaan anggaran negara. Dengan dukungan dari Kemitraan,
mereka menyerukan alokasi anggaran yang lebih besar untuk
kesehatan dan pendidikan sementara DRSP-USAID memberi
dukungan untuk program dan advokasi transparansi dan
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 36
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 36
akuntabilitas anggaran.
Pembayaran keuangan untuk ANSA akan diatur dalam
pengaturan biaya pelayanan. Kontrak yang terperinci akan
disusun untuk menentukan pelayanan dan biaya. Sebagai
bagian dari perencanaan operasional untuk sifat kontrak
ini, World Vision International sebagai mitra Wahana Visi
telah setuju untuk membiayai pertukaran studi langsung staf
proyek awal ke Manila (Juli) untuk meninjau praktek
terbaik, termasuk metode fasilitasi kartu nilai lain, dan
penjelasan dari para mitra jaringan ANSA tentang praktek-
praktek pemantauan anggaran mereka. Jumlah total yang
dialokasikan untuk ANSA akan ditinjau melalui pengalaman
yang dikumpulkan pada pengaturan biaya pelayanan ini.
Beberapa alokasi mungkin dapat dialokasikan kembali untuk
mitra lain seperti PATTIRO/FITRA setelah perencanaan
operasional dan pertemuan pertukaran studi awal.
3.2.2 Strategi untuk membangun dukungan multi-pihak. Apa
strategi untuk membangun dukungan multi-pihak dalam proyek
terkait? Jalur strategis mana yang akan digunakan?
(misalnya pembangunan koalisi, penggunaan jaringan,
pelayanan menjangkau masyarakat yang ditargetkan untuk
mengganti para agen di seluruh kelompok pihak terkait yang
beragam, seperti sektor swasta, media, lain-lain;
koordinasi strategis intervensi pemantauan masyarakat sipil
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 37
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 37
secara lokal dan nasional, penggunaan jaringan
transnasional dan koalisi, penggunaan standar dan mekanisme
pemantauan independen internasional) Jika Proyek hanya
berfokus pada penguatan kelembagaan OMS, harap jelaskan
bagaimana kegiatan yang diusulkan akan meningkatkan
kapasitas OMS penerima dalam membangun dukungan multi-pihak
untuk pekerjaan akuntabilitas sosialnya."
[MAX 200 KATA]
Proyek yang diusulkan ini akan bekerja dan berkoordinasi
erat dengan UKP4 dan kelompok manajemen pihak terkait
lainnya untuk memastikan bahwa Inisiatif “Open Government”
diintegrasikan dalam pelaksanaan proyek, terutama dalam
menyederhanakan dan menyebarluaskan informasi dan data yang
berkaitan dengan pelayanan/tata pemerintahan.
Intervensi ini akan memanfaatkan kesuksesan koalisi multi-
pihak yang telah berlangsung selama 2-tahun yaitu GKIA
(Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak), yang telah menunjukkan
pembangunan koalisi yang efektif, pembentukan jaringan
dengan media dan sektor swasta melalui fokus strategi yang
kuat pada kerangka KIA Pemerintah Indonesia yang ada, serta
kesenjangan kebijakan dan implementasi. Keberhasilan
koalisi tersebut telah dipublikasikan sebagai sebuah studi
kasus dalam laporan WHO tahun 2012 mengenai Kemitraan untuk
mana yang diharapkan untuk menggunakan jenis informasi apa
yang berhubungan dengan atau yang dihasilkan oleh proyek,
dan bagaimana para pelaku ini akan menggunakan informasi
tersebut? Jika Proyek hanya berfokus pada penguatan
kelembagaan OMS, harap jelaskan bagaimana kegiatan yang
diusulkan akan meningkatkan kapasitas OMS penerima untuk
mewujudkan keterlibatan konstruktif dengan negara.
[MAX 200 KATA]
Metodologi CVA didasarkan atas keterlibatan yang lebih kuat
di pihak negara untuk memastikan dialog yang non-
konfrontatif dan menjalankan prinsip-prinsip yang tidak
membahayakan. Ini sangat penting untuk mendukung fasilitasi
masyarakat yang terlibat secara langsung dengan pemerintah.
Pendekatan ini telah diterapkan dan diadaptasi di lebih
dari 30 negara dengan pembelajaran utama bahwa waktu yang
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 40
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 40
cukup dan keterampilan yang spesifik diperlukan untuk
memastikan keterlibatan yang efektif dan tidak mengancam
pemerintah daerah dan nasional. Keterlibatan yang sukses
ini juga didukung melalui kehadiran akar rumput yang
terpercaya dan berjangka panjang serta reputasi sebagai
organisasi yang bertindak demi kepentingan masyarakat.
Melalui pelibatan dan dukungan pimpinan politik daerah
dengan integritas yang telah terbukti memahami sistem
pemerintah dan hambatan pelayanan, pendekatan ini telah
membantu mendukung sebuah mata rantai yang sering hilang
dalam tata pemerintahan daerah - kapasitas, pengetahuan dan
rasa percaya diri politisi daerah untuk mewakili kebutuhan
pelayanan konstituen mereka secara efektif. Agar
keterlibatan ini dapat berfungsi dengan baik, dukungan
masyarakat sangat penting. Akan tetapi, masih ada sejumlah
kendala dalam hal partisipasi, dan karena itu para pemimpin
daerah dengan pengetahuan tentang kebijakan dan sistem yang
masih terbatas tentu membutuhkan dukungan. Setelah
mengadakan lobi yang intensif namun sukses untuk seorang
bidan desa, salah satu kepala desa yang terpilih menyatakan
bahwa pendekatan ini memberinya "rasa percaya diri dan
pengetahuan yang lebih besar untuk berbicara di Kabupaten
(dengan) dukungan dari anggota masyarakat dan pusat
kesehatan masyarakat." (Kepala Desa Du yang Terpilih,
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 41
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 41
Yoseph Marianus, Sikka, Flores, Juli 2012)
Penting diperhatikan bahwa alat yang digunakan dalam
pendekatan ini menawarkan kesempatan untuk mengatasi
masalah tata pemerintahan di kedua sisi, baik penawaran
maupun permintaan. Alat pemantauan standar (sebuah tabel
sederhana yang memuat indikator-indikator kuantitatif
pemerintah seperti jumlah bidan per desa) menyediakan
sebuah forum bagi penyedia layanan untuk memikirkan baik-
baik indikator-indikator kinerja yang ditetapkan oleh
pemerintah, mengidentifikasi kendala apa saja yang mereka
hadapi dalam mencapai indikator-indikator ini dan apa lagi
yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka.
Informasi ini kemudian dibagikan dalam pertemuan para pihak
terkait dengan para pengambil keputusan utama dalam
pemerintahan seperti badan pertimbangan kesehatan, Kepala
Puskesmas kecamatan dan Kabupaten. Di Armenia, hasil dari
pertemuan semacam ini telah menghasilkan sebuah struktur
insentif yang baru bagi para dokter, yang menghubungkan
pemberian upah mereka dengan keharusan untuk melakukan
kunjungan dua kali sebulan ke kawasan pedesaan. Tindakan
ini diambil oleh pemerintah sebagai tanggapan langsung
terhadap kebutuhan masyarakat yang difasilitasi melalui
pendekatan akuntabilitas sosial. Tanggapan dan struktur
tata pemerintahan/pemantauan pelayanan kesehatan yang
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 42
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 42
sangat penting bagi masyarakat pedesaan telah diubah
sebagai tanggapan terhadap kemampuan masyarakat untuk
melobi - dengan dukungan staf pusat kesehatan masyarakat -
untuk meningkatkan pelayanan. Pemantauan Standar dan kartu
penilaian masyarakat menggabungkan aspek teknis dan aspek
manajerial dalam tata pemerintahan sisi penawaran dan juga
merangkum dinamika kebutuhan dan permintaan masyarakat. Hal
yang penting adalah, pendekatan ini menyediakan sebuah
forum untuk interaksi antara sisi permintaan dan sisi
penawaran dengan memfasilitasi keterlibatan langsung antara
masyarakat dan para pengambil keputusan utama dalam
pemerintahan.
Pelaksanaan kartu penilaian masyarakat dan Pemantauan
standar telah menunjukkan bahwa insentif pemerintah untuk
bertindak atas informasi yang diberikan oleh warga
masyarakat akan meningkat setelah rencana aksi bersama
dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat. Dengan
mengintegrasikan indikator-indikator kinerja ke dalam
rencana aksi, kartu penilaian menggabungkan standar
pemerintah dengan pendapat masyarakat sesuai dengan
kebutuhan mereka. Ada tiga faktor utama yang dapat
diidentifikasi sebagai insentif yang perlu dijalankan oleh
pemerintah:
a. Keakuratan data untuk lembaga pemerintah. Ibu
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 43
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 43
dan anak sebagai pengguna akhir pelayanan pemerintah
dapat menyediakan dan memvalidasi data yang perlu
diukur oleh pemerintah sehubungan dengan standar
kinerja di tingkat kabupaten.
b. Output dari Kartu Penilaian Masyarakat
sebagai masukan untuk proses perencanaan. Mengingat
terbatasnya sumber daya pemerintah, perencanaan
untuk pembelian obat-obatan atau pelayanan kesehatan
pada jumlah, mutu, kuantitas, dan waktu pemberian
yang tepat dapat memperkuat proses pengadaan
pemerintah. Ini memungkinkan pemerintah untuk
membuat perencanaan yang sesuai dan didasarkan atas
kebutuhan masyarakat.
c. Mempertahankan dan memperkuat pendekatan
keterlibatan konstruktif antara pemerintah dan
warganya. Ini akan membuat program-program
pemerintah menjadi lebih membumi dan sesuai dengan
kebutuhan, dan karena itu dukungan publik akan
menjadi lebih kuat sejalan dengan meningkatnya
kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah.
Patut diperhatikan juga bahwa ada sebuah insentif politik
bagi kepala desa terpilih - untuk terpilih kembali. Fakta
bahwa anggota masyarakat, sebagai pemilih, dengan lantang
menyuarakan keprihatinan mereka kepada kepala desa dan
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 44
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 44
menuntut agar kepala desa bertindak demi kepentingan mereka
- seperti halnya yang terjadi melalui pendekatan ini -
merupakan sebuah insentif bagi kepala desa untuk
mempertahankan keterpilihan mereka. Kekuatan pendekatan ini
terletak pada fasilitasi pengalihan ketrampilan lunak
(soft-skills) seperti pengetahuan, rasa percaya diri dan
advokasi untuk membantu masyarakat menuntut hak suara dalam
pengalokasian anggaran pelayanan yang ada saat ini maupun
di masa depan dan akuntabilitas yang lebih besar dalam
pengalokasian tersebut. Kami mengetahui bahwa saat ini hal
tersebut tidak terjadi di bawah PNPM karena kebanyakan
fasilitator merupakan penyelenggara dan pakar logistik,
meskipun “Support Facility” PNPM berencana untuk bergerak
ke arah ini.4 Fasilitator PNPM tidak memiliki cukup waktu
untuk melakukan fasilitasi berkualitas untuk mendukung
keterlibatan masyarakat dengan pemerintah.
Dengan menggunakan pendekatan ini, Wahana Visi tidak akan
berbicara demi kepentingan masyarakat, seperti yang sering
terjadi, tetapi akan menyediakan data suara masyarakat
mengenai pelayanan kepada pemerintah dan akan mendukung
masyarakat untuk melakukan advokasi langsung kepada
pemerintah. Dari hasil alokasi anggaran yang telah
4Antlov, Hans, 2013. Diskusi tentang perencanaan PSF PNPM untuk meningkatkan ketrampilan para fasilitator PNPM agar mereka bisa menjadi fasilitator ‘pemberdayaan’. Mei 21.
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 45
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 45
ditingkatkan, kami mengetahui bahwa kebutuhan masyarakat
itu sendiri sebenarnya telah bertindak sebagai insentif,
terutama bagi kepala desa, untuk memastikan bahwa
masyarakat memiliki hak suara dalam pengalokasian anggaran
desa.
Melalui intervensi GPSA, pendekatan ini akan diperluas di
Indonesia untuk menjamin akses masyarakat ke pengetahuan
tentang anggaran, termasuk pendidikan warga mengenai
Kemitraan “Open Government”. Ini akan mencakup undangan
kepada pemerintah daerah untuk berbagi informasi tentang
apa artinya hal ini bagi masyarakat, hak-hak dan akses
nyata apa yang mereka miliki berdasarkan komitmen Indonesia
pada inisiatif multi-lateral ini dan untuk meminta
presentasi mengenai anggaran desa, Kecamatan dan Kabupaten.
Pendidikan warga berdasarkan pendekatan ini juga akan
diperluas untuk mencakup informasi dan dukungan untuk
mengakses informasi sesuai dengan UU Indonesia mengenai
Kebebasan Informasi Publik. Di India, World Vision (sebagai
mitra internasional Wahana Visi) telah memberdayakan
masyarakat untuk mengajukan aplikasi melalui Undang-Undang
Hak atas Informasi dengan menggunakan pendekatan
akuntabilitas sosial ini. Akan diambil pelajaran dari
pengalaman di India untuk memperluas kegiatan yang
berkaitan dengan Kebebasan Informasi di Indonesia.
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 46
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 46
Pertukaran pelajaran dan pembinaan kapasitas oleh ANSA EAP
tentang praktek terbaik dalam pemantauan anggaran akan
dilakukan dan kerja sama dengan OMS PATTIRO Indonesia akan
dijelajahi.
3.2.4 Strategi komunikasi dan pelayanan menjangkau
masyarakat. Strategi komunikasi dan pelayanan menjangkau
masyarakat apa yang dapat menarik perhatian kelompok
sasaran yang berbeda, termasuk media? Jika Proyek hanya
berfokus pada penguatan kelembagaan OMS, harap jelaskan
bagaimana kegiatan yang diusulkan akan meningkatkan
kapasitas OMS penerima manfaat dalam hal komunikasi dan
pelayanan menjangkau masyarakat.
[MAX 200 KATA]
WV dan ANSA EAP memiliki strategi komunikasi dan pelayanan
menjangkau masyarakat yang terbukti berhasil melibatkan
beragam kelompok sasaran yang berbeda dengan hasil-hasil
yang konkrit melalui para pelaku media dan pembangunan.
Upaya penjangkauan, penggunaan koran nasional, , radio dan
media sosial telah meningkatkan pencapaian berbagai hasil
dari 'Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak', di mana mitra
pemohon adalah anggota utamayang terlibat dalam:
o Pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI
Eksklusif + Rencana Percepatan Pemberian ASI Eksklusif
2012-2014
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 47
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 47
o Koalisi ini telah memainkan peran penting dalam
memfokuskan perhatian Pemerintah Indonesia pada tindak
lanjut atas sepuluh rekomendasi dari Komisi Informasi
dan Akuntabilitas, serta menyiapkan dan membahas
Kerangka Akuntabilitas Negara dan Peta Jalan untuk
mencapai hal ini
o Perayaan Hari Kesehatan Nasional 2012 bersama
LSM/Pemerintah dilakukan untuk pertama kalinya
o Konsultasi pemerintah dan keterlibatan OMS/LSM untuk
gerakan Peningkatan Gizi
Di tingkat daerah, informasi yang dikumpulkan melalui
pendekatan CVA telah dan akan dibagikan melalui talk show
di radio komunitas untuk meningkatkan penyuluhan mengenai
standar dan proses perencanaan pemerintah sekaligus
melibatkan kelompok sasaran dan partisipasi yang lebih
luas. Melalui database berbasis web, cerita video akan
dikumpulkan di tingkat desa dan dibagikan dengan media
lokal dan nasional.
3.2.5 Pilihan mekanisme dan alat akuntabilitas sosial.
Mekanisme atau alat akuntabilitas sosial khusus apa yang
diterapkan atau digunakan dalam proyek? Bagaimana ini akan
memberikan kontribusi kepada hasil akhir yang diusulkan?
Jika Proyek hanya berfokus pada penguatan kelembagaan OMS,
harap jelaskan bagaimana kegiatan yang diusulkan akan
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 48
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 48
meningkatkan kapasitas OMS penerima dalam merancang dan
mengimplementasikan mekanisme dan alat akuntabilitas
sosial.
[MAX 400 KATA]
Alat dan bukti
Suara dan Aksi Warga (CVA) menggabungkan beberapa elemen
akuntabilitas sosial, yaitu: pendidikanwarga, kartu
penilaian masyarakat, pemantauan standar dengan menggunakan
standar pelayanan nasional, pertemuan tatap muka yang
mempertemukan semua pihak terkait, dan advokasi yang
digerakkan masyarakat. Kartu penilaian telah menunjukkan
dampak langsung terhadap hasil akhir pendidikan dalam uji
kontrol acak yang dipimpin oleh Universitas Oxford. (Lihat
Zeitlin, 2011, Lampiran 1).
Uraian
Pendidikan warga berisi tentang struktur pemerintahan, hak
dan kewajiban warga, standar pelayanan pemerintah, yang
terutama, standar nasional kuantitatif seperti rasio siswa-
guru/bidan per penduduk berdasarkan kebijakan dan dokumen
yang disetujui oleh pemerintah.
Sifat dan mutu informasi yang disediakan kepada masyarakat
sangat penting. Informasi spesifik utama dari dokumen
kebijakan seperti rasio siswa-guru disaring dan diambil
dalam bahan yang diterjemahkan dalam berbagai materi yang
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 49
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 49
sesuai dengan kelompok sasaran yang dituju, termasuk
anggota masyarakat yang buta huruf. Ini juga disajikan
secara lisan dalam pertemuan serta brosur dan dibagikan
melalui media dalam bentuk talk show radio. Proyek
percontohan yang dilakukan telah membuktikan pentingnya
informasi yang bermutu, akurat, dan mudah diakses. Belajar
dari kesalahan yang dilakukan staf, sekarang pelatihan
menekankan bahwa masyarakat dan penyedia layanan harus
memahami informasi sebaiknya berasal dari pemerintah
langsung. Ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan
penerimaan. Pelajaran ini juga tercermin dalam penelitian
terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Studi Pembangunan dalam
membongkar mata rantai sebab-akibat termasuk mutu dan
penyebaran informasi kepada masyarakat yang menghasilkan
perubahan terhadap intervensi akuntabilitas sosial.
Bersama para pihak terkait pelayanan termasuk pejabat
pemerintah, masyarakat membandingkan realitas lokal
terhadap komitmen pemerintah nasional ini melaluipemantauan
standar. Pengalaman WV mengenai pertemuan tatap muka antara
para pihak terkait ini memainkan peran penting dalam
mempertemukan para pengambil keputusan politik dan
birokrasi utama. Pendekatan ini didukung dengan penelitian
yang menunjukkan bahwa proses kekuasaan dan politik sangat
penting dalam membentuk hasil akhir akuntabilitas sosial.
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 50
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 50
(O'Meally, 2013)
Masyarakat membuat kartu penilaian mereka sendiri yang
dipisahkan berdasarkan usia dan jenis kelamin yang secara
kualitatif menilai pelayanan Puskemas atau sekolah setempat
dan menyediakan ukuran kinerja yang diusulkan masyarakat
untuk memantau suatu pelayanan. Hal ini mendorong
partisipasi kelompok yang paling terpinggirkan
(marginalized) termasuk kelompok etnis dan warga masyarakat
penyandang cacat. Ini mendukung pemahaman bahwa pemerintah
harus bekerja sesuai dengan standar dan bahwa masyarakat
memiliki peran dalam menuntut akuntabilitas standar ini di
luar siklus pemilu. Pemahaman masyarakat tentang
pengumpulan data yang relevan untuk keperluan pemerintah,
advokasi dan keterampilan melobi juga didukung.
Bagaimana pendekatan ini membina tindakan kolektif dan tata
pemerintahan daerah
Dengan memastikan partisipasi semua pihak terkait, termasuk
politisi dan birokrat setempat, CVA telah bertindak,
mengutip kata-kata seorang kepala Puskesmas, sebagai
"sistem audit" untuk pelayanan. Ini telah membantu
masyarakat, penyedia layanan, politisi dan birokrat dalam
menanggapi isu-isu penting seperti kekurangan pegawai,
absensi, kurangnya peralatan dan sikap yang buruk, yang
merupakan faktor utama di balik keengganan perempuan untuk
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 51
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 51
mencari pelayanan kesehatan. Yang penting adalah,
masyarakat yang jauh lebih termotivasi dan vokal telah
dibuktikan keberadaannya di Indonesia untuk membantu
mendesak kepala desa yang, pada gilirannya, akan mendesak
Kabupaten untuk memperbaiki pelayanan. Para kepala desa
telah menyatakan bahwa sebagai hasil dari pendekatan ini,
mereka kini memiliki "rasa percaya diri dan pengetahuan
yang lebih besar" untuk melobi Kabupaten. Tetapi mereka
juga mengakui pentingnya dukungan para konstituen dalam
menjalankan representasi mereka. Di negara-negara lain,
para pejabat Kabupaten telah menyebutkan pengaruh dari
Anggota DPR setempat (mirip dengan kepala desa di
Indonesia) sebelum munculnya pendekatan ini. Tetapi mereka
kemudian menyatakan bahwa jauh lebih besar kemungkinan bagi
Kabupaten untuk menanggapi Anggota DPR apabila mereka
memiliki bukti yang jelas dari dukungan masyarakat untuk
representasi tertentu. Hubungan antara kedua kelompok
pemerintah, politik dan birokrasi, sangat penting untuk
mencapai hasil akhir pelayanan. Pendekatan tersebut
menyediakan bantuan dalam membangun dan mendukung hubungan
ini.
Penggunaan data agregat untuk mempengaruhi kebijakan
nasional
Data yang dikumpulkan melalui kegiatan masyarakat CVA di
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 52
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 52
tingkat desa dan kecamatan akan dipilah, diinterpretasikan
dan diidentifikasi polanya untuk mengadvokasi perubahan
terhadap kebijakan dan praktek pemerintah sub-nasional dan
nasional, yaitu:
Reformasi hukum tentang dana kebijakan Anggota DPR
Kenya
Reformasi kebijakan Uganda tentang pendidikan gratis
yang mencegah dana sekolah yang digerakkan masyarakat
agar tidak digunakan untuk makan siang
Reformasi struktur upah dokter di Armenia yang
menghubungkan kunjungan wajib ke klinik pedesaan
dengan gaji yang diterima
Janji Pemerintah Zambia untuk mengeluarkan larangan
terhadap minuman beralkohol murah setempat yang
mempengaruhi hasil akhir pendidikan guru maupun murid.
3.3 Alat Akuntabilitas Sosial. Silahkan pilih alat dan
mekanisme akuntabilitas sosial yang diharapkan dapat
digunakan selama masa hidup proyek. Tandai semua yang
berlaku. Informasi ini akan digunakan untuk pengetahuan
dan pembelajaran di seluruh kegiatan GPSA. [Klik pada
kolom teks dalam e-aplikasi untuk menandai jawaban(-
jawaban) Anda]
Alat dan Mekanisme Akuntabilitas Sosial
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 53
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 53
Transparansi dan Akses ke Informasi
Kembangkan proposal kebijakan untuk meningkatkan yang
baru, memodifikasi atau mereformasi transparansi yang ada
serta akses ke perundang-undangan atau peraturan
informasi (nasional, provinsi, kota, sektor)
X
Kembangkan bahan informasi dan komunikasi untuk membuat
informasi publik dapat diakses oleh khalayak sasaran
X
Pengajuan permintaan untuk akses ke informasi publik X
Kembangkan database online untuk menampilkan informasi
publik dalam format yang dapat diakses dan dapat
dimengerti
X
Analisis anggaran secara independen (nasional, provinsi,
kota, sektor)
X
Penggunaan laporan Badan Pemeriksa Keuangan/laporan &
data Lembaga Pengawasan lainnya
Lainnya, Silahkan disebutkan:
Suara dan Perwakilan
Kembangkan aplikasi warga untuk menampilkan informasi
publik dan melibatkan warga atau khalayak sasaran melalui
penggunaan alat-alat TIK (misalnya pencarian informasi
dari khalayak ramai, SMS)
X
Pengembangan kapasitas OMS, jaringan OMS dan/atau
kelompok masyarakat sasaran
X
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 54
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 54
Membentuk atau memantapkan dewan atau komite negara-
masyarakat sipil
X
Penggunaan proses formal permohonan masyarakat atau
organisasi proses informal permohonan kolektif (misalnya
menggunakan alat permohonan berbasis web)
Penggunaan mekanisme formal partisipasi warga (misalnya,
dengar pendapat publik, proses pembuatan peraturan
partisipatif, dll)
X
Lainnya, Silahkan disebutkan:
Akuntabilitas
Kembangkan aplikasi warga secara online untuk memantau
penegakan kebijakan transparansi/ATI oleh pemerintah
Kembangkan aplikasi warga berbasis web untuk memantau
program dan lembaga publik (nasional, kota, sektor)
X
Pemantauan anggaran secara independen (termasuk pelacakan
belanja anggaran, pemantauan proses anggaran)
Rancang dan terapkan kartu nilai masyarakat untuk menilai
pemberian pelayanan (ketersediaan input, kualitas
pelayanan)
X
Rancang dan terapkan audit sosial terhadap kebijakan
publik/pelaksanaan program publik, pemantauan berbasis
masyarakat terhadap pelaksanaan pekerjaan publik
X
Pemantauan independen terhadap proses pengadaan dan
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 55
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 55
kontrak
Rancangan dan penerapan penanganan pengaduan atau
mekanisme penanganan keluhan
Kolaborasi dengan lembaga akuntabilitas (misalnya Kantor
Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan)
Penggunaan standar internasional dan mekanisme pemantauan
untuk memantau kepatuhan negara, penegakan dan
pelaksanaan kebijakan dan program (nasional/provinsi,
kota, sektor)
Lainnya, Silahkan disebutkan:
3.4 Rangkuman Komponen Rangkuman. [Klik pada kolom teks
dalam e-aplikasi untuk melengkapi ke-tiga sub-pertanyaan]
3.4.1 Rangkuman Rangkuman. Harap memberikan uraian umum
tentang komponen-komponen utama proposal, termasuk tujuan
utamanya, kegiatan, penerima manfaat serta para pihak
terkait yang akan dilibatkan. Anda akan dapat memberikan
informasi terperinci mengenai setiap komponen pada Bagian
2: Komponen Proyek.
[MAX 500 KATA]
Komponen 0: Menyederhanakan informasi/pengetahuan yang
berkaitan dengan Pelayanan/tata kelola dengan menggunakan
Inisiatif “Open Government” IO0.1 – Akses informasi
mengenai kebijakan, anggaran, standar pelayanan kesehatan
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 56
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 56
tersedia untuk masyarakat lokal sebagai hasil dari
inisiatif “Open Government”
IO0.2 – Penyebaran data/informasi dengan menggunakan
teknologi dan media sosial
Komponen ini akan berfokus pada pengumpulan informasi
dari kebijakan yang ada, termasuk pengalokasian anggaran
pada program KIA dan hak atas pelayanan. Setelah itu,
data akan dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan
dan peluang untuk meningkatkan pelayanan publik. Data dan
informasi tersebut akan disebarluaskan lebih lanjut
kepada masyarakat maupun mitra yang relevan dengan
menggunakan teknologi untuk tujuan advokasi. Proyek ini
akan mencari dukungan dari AKIL (Asia Knowledge
Innovation Lab) yang berfokus pada penggunaan TIK untuk
meningkatkan Akuntabilitas Sosial serta mekanisme umpan
balik warga sejalan dengan komponen proyek ini.
Komponen 1: Pendidikan warga dan memungkinkan
keterlibatan warga
IO1.1 - Warga menyadari hak-hak mereka berdasarkan
standar pemerintah dan alokasi sumber daya
Komunitas pengguna pelayanan seperti Posyandu dan
Puskesmas diundang untuk berpartisipasi dalam sesi
informasi tentang struktur dan standar pelayanan
pemerintah, yang telah dikumpulkan dari dokumen kebijakan
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 57
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 57
dan dokumen lain yang disepakati oleh Pemerintah pada
saat sosialisasi. Informasi sederhana, yang dapat diakses
tentang unsur-unsur pada pelayanan, yakni jumlah staf,
ketersediaan obat dan peralatan akan diberikan; di
Indonesia, kebijakan nasional mengatur alokasi bidan di
semua desa.
Dari peserta yang diundang atau kelompok masyarakat
termotivasi yang ada, kelompok kerja OMS dibentuk untuk
menyebarkan informasi kepada masyarakat luas melalui
sebanyak mungkin media termasuk radio masyarakat.
Komponen 2: Keterlibatan Warga dengan pemerintah
IO2.1 – Pemantauan dan evaluasi melalui alat M&E
partisipatif, database terpusat dan analisis tingkat
nasional
Dengan menggunakan kartu penilaian, fasilitator yang
trampil membantu peserta dengan usia dan jenis kelamin
yang terpilah untuk membayangkan apa yang penting bagi
mereka dalam pelayanan, yang menjadi kriteria kinerja
pelayanan. Mereka memberi suara dengan kriteria yang
didasarkan atas realitas pelayanan saat ini sedangkan
total suara akan menentukan skor generik ‘smiley’ (baik,
buruk, ok, sangat baik, sangat buruk).
Untuk memperoleh aksi partisipatif, diskusi yang lebih
luas diutamakan pada kriteria yang diusulkan dan
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 58
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 58
bagaimana masyarakat bisa membantu diri mereka dalam
mengupayakan pelayanan yang lebih baik. Akhirnya,
proposal untuk mengupayakan perubahan yang melibatkan
aksi kolektif dibuat dari masing-masing kelompok, dan
dibagikan kepada masyarakat luas, termasuk para pejabat
pemerintah dan politisi lokal, sebagai bagian dari rapat
penyusunan rencana aksi.
Rencana aksi ini merupakan komitmen tersirat ataupun
berupa kesepakatan oleh semua pihak terkait. Penelitian
terakhir tentang pemantauan masyarakat menunjukkan bahwa
apabila ada perjanjian atau kontrak, maka akuntabilitas
lebih mudah diperoleh. (Olken 2013, Lampiran 4)
Komponen 3: Advokasi warga untuk akuntabilitas pemerintah
dan peningkatan pelayanan
IO3.1 – Politisi lokal mendukung dan mampu mewakili
kepentingan konstituen mereka secara efektif
IO3.3 – Advokasi tentang hambatan sistemik, reformasi
atau penegakan kebijakan berdasarkan analisis data
agregat masyarakat
Para politisi lokal merupakan bagian aktif dari
informasi, mobilisasi, dan pengadaan data di bawah Tujuan
Strategis 1 dan 2. Berdasarkan hasil di Indonesia,
kegiatan pada ke-2 tujuan ini membantu para politisi
untuk memainkan peran mereka dalam perencanaan dan tata
Translatiion No. WB2013JUL01 Page 59
Formulir Aplikasi Hibah GPSA 59
kelola daerah yang efektif. Setelah hal di atas
berlangsung efektif - jika upaya melobi terus-menerus
dilakukan – para pejabat Kabupaten bertindak untuk
meningkatkan pelayanan. Apabila mereka belum bertindak
atau apabila tindakan untuk menyelesaikan masalah
memerlukan keterlibatan pemerintah tingkat yang lebih
tinggi, data fasilitas ditafsirkan dan dianalisis demi
mencapai advokasi nasional untuk reformasi kebijakan
nasional yang relevan, masalah penegakan peraturan atau
TRANSLATOR’S STATEMENT I hereby certify that the above text is an accurate and consistent rendering, translated from Indonesian into English. Sentul City, July 11, 2013 Pahala Tamba - Sworn Translator practicing in Jakarta Capital City Area (Jakarta Governor’s Decree No. 727 dated May 5, 1986). E-mail: [email protected]
Jl. Seattle I/5, Sentul Residence, Sentul City, Bogor 16811