II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. CSR dan CSR Berkelanjutan · tak kentara (invisible hands ... perhitungan keuntungan kontan yang langsung, ... memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan.

19

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. CSR dan CSR Berkelanjutan

Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) CSR

adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan,

bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-

komuniti setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka

meningkatkan mutu kehidupan (Rudito et al., 2004). Peningkatan mutu kehidupan

mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk

dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati, serta memanfaatkan

lingkungan hidup, termasuk perubahan-perubahan yang ada dan sekaligus memelihara.

Atau dengan kata lain, CSR merupakan cara korporat mengatur proses usaha untuk

memproduksi dampak positif pada masyarakat (Rudito et al., 2004). CSR berarti

perusahaan harus bertanggungjawab atas operasinya yang berdampak buruk pada

masyarakat, komunitas dan lingkungannya. Namun sebaliknya juga harus memberikan

dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Suatu perusahaan tidak akan dapat bertahan

lama apabila dia mengisolasikan dan membatasi dirinya dengan masyarakat sekitarnya

(Djajadiningrat dan Famiola, 2004).

Terkait dengan aspek hukum maka terdapat 4 jenis CSR (Fajar, 2010) yaitu :

1. Social responsibility theory, yaitu kewajiban direksi dan manajemen untuk menjaga

keharmonisan kepentingan pemegang saham (shareholders) dan pemangku

kepentingan (stakeholders). Dalam teori ini seakan tanggung jawab sosial hanya

menjadi kewajiban direksi dan manajemen saja atau menjadi terlalu sempit dari

hakekat CSR yang seutuhnya.

2. Hobbesian Leviatan theory, yang menghendaki kontrol yang ketat dari Pemerintah

serta meniadakan upaya-upaya lainnya. Teori ini menempatkan hanya Pemerintah

sebagai pihak yang berwenang dan menentukan terhadap aktivitas CSR perusahaan

dan menegasikan alternatif lainnya dalam pengaturan CSR.

20

3. Corporate governance theory, menghendaki adanya corporate accountability dari

direksi korporasi. Cenderung lebih mengamati hubungan pihak internal korporasi

yaitu antara pemilik dan manajemen korporasi.

4. Reflexive law theory, digunakan untuk mengatasi kebuntuan atas pendekatan formal

terhadap kewajiban perusahaan dalam sistem hukum. Hukum formal adalah bentuk

intervensi negara dalam mengatur persoalan privat melalui bentuk perundang-

undangan seperti Undang-Undang Perseoran Terbatas yang didalamnya juga

mengatur mengenai tanggungjawab sosial perusahaan. Reflexive law theory adalah

teori hukum yang menjelaskan adanya keterbatasan hukum (limit of law) dalam

masyarakat yang kompleks untuk mengarahkan perubahan sosial secara efektif.

Mengacu dari definisi CSR tersebut, ternyata pengaturan mengenai CSR tidak

cukup hanya dengan ke 3 pendekatan atau jenis pertama karena keterbatasan-keterbatasan

dari teori hukum sedangkan ruang lingkup CSR melebihi dari aturan yang berlaku.

Reflexive law theory paling tepat untuk menekan kerumitan dan keberagaman masyarakat

melalui peraturan perundang-undangan yang ekstensif. Reflexive law theory bertujuan

untuk mengarahkan pola tingkah laku dan mendorong pengaturan sendiri (self

regulation). Proses ini adalah regulated autonomy atau membiarkan private actors,

seperti korporasi untuk bebas mengatur dirinya sendiri. Masyarakat yang akan

memberikan penilaian maupun sanksi (market‟s reward punishment) terhadap aktivitas

CSR perusahaan. Disisi lain hukum reflexive mengintervensi proses sosial dengan

membuat prosedur acuan untuk perilaku korporasi (code of conduct). Dalam mengontrol

perilaku korporasi maka reflexive law theory menghendaki adanya social accounting,

auditing dan reporting, yang disebut social reporting (Fajar, 2010).

Pada dasarnya CSR memiliki berbagai aliran pemikiran yang dibagi menjadi

beberapa school of thought yaitu adalah :

1. CSR dibagi menjadi 3 school of thought menurut Achwan (2006) yaitu:

a. The business of business is business yang berpandangan bahwa perusahaan pada

hakekatnya merupakan institusi pencipta kesejahteraan masyarakat. Setiap

perusahaan memiliki tujuan tunggal yaitu memaksimalkan keuntungan untuk

pemiliknya dan dipercaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Tangan-tangan

21

tak kentara (invisible hands), adalah naluri yang dimiliki setiap perusahaan. Dengan

kata lain, perusahaan adalah pencipta kekayaan (wealth), dalam masyarakat dan

patuh kepada rule of law. Semua kegiatan philanthropy-semacam ini pada dasarnya

adalah pencurian uang milik pemegang saham yang dilakukan oleh para direktur

perusahaan.

b. Corporate voluntarism yang lebih menekankan aspek kebajikan, virtue, dalam

mengejar keuntungan perusahaan. Asumsi dari alam pemikiran ini adalah sifat CSR

sukarela (voluntary) dan menolak campur tangan negara dalam mengatur CSR di

perusahaan, CSR mendorong keuntungan ekonomi perusahaan, lalu keberadaan

perusahaan tidak dapat lepas dari masyarakat tempat perusahaan beroperasi.

c. Corporate involuntarism berpendapat bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban

menjalankan tanggung jawab sosial. Kewajiban ini harus dituangkan dalam bentuk

undang-undang. Para penyokong aliran ini berpendapat bahwa dalam kondisi

sekarang ini, ketika multinational corporation (MNC) jauh lebih berpengaruh

dibandingkan negara bangsa, self regulation dan voluntarism tidaklah mencukupi.

Sehingga perlu campur tangan Pemerintah.

2. Pengelompokan lainnya tentang aliran pemikiran dari CSR juga membagi menjadi 3

school of thought menurut pandangan Michael (2010) yaitu :

a. Neo-liberal school atau markets provide CSR adalah kegiatan CSR dimana pasar

menjadi pendorong aktivitas CSR meliputi CSR product market demand atau CSR

pada produk yang didorong oleh permintaan pasar, labour market demand atau

CSR pada tenaga kerja yang didorong oleh permintaan pasar dan capital market

demand atau CSR atas modal yang didorong oleh permintaan pasar modal.

Aktivitas ini bersifat sukarela dengan mekanisme kegiatannya mengacu pada

triple bottom line (dampak environmental, social, financial), dan stakeholders

board.

b. State led school atau CSR as a public policy adalah kegiatan CSR yang diatur

oleh negara. Aktivitas CSR dalam hal ini sifatnya wajib dilaksanakan.

c. Third-sector school atau CSR as site of participation adalah aktivitas CSR yang

dilakukan dengan membentuk forum-forum kerjasama seperti gabungan

22

perusahaan-perusahaan, kerjasama perusahaan dengan lembaga swadaya

masyarakat (LSM).

3. Pemikiran lainnya atas school of thought dari CSR adalah sebagaimana yang

dikemukakan Fajar (2010) yaitu :

a. CSR yang bersifat sukarela (voluntary), adalah bentuk tanggung jawab sosial

perusahaan yang dilaksanakan secara sukarela dengan alasan: tujuan perusahaan

mencari keuntungan, CSR merupakan kewajiban moral sesuai pendapat Milton

Friedman, diacu dalam Fajar (2010), pelaksanaan CSR bertentangan dengan hak

kepemilikan privat, dan tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dalam bisnis. Henry

Hansmann dan Reinier Kraakman mengatakan bahwa tujuan perusahaan dalam

jangka panjang adalah mencari keuntungan shareholders. Shareholders oriented

menjadi model standar untuk hukum perusahaan secara universal. Karena sifatnya

sukarela dan berada di wilayah etika maka CSR diatur dalam code of conduct

(softlaw) seperti Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting

Guidelines, Organisation fot Economic Co-operation and Development (OECD)

Guidelines for Multinational Enterprises, dan lain sebagainya. Namun keberadaan

Corporate Code of Conduct tidak cukup mampu mengikat korporasi (Fajar,

2010).

b. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang bersifar wajib (compulsory).

Alasan utama dari CSR yang diwajibkan ini adalah: korporasi harus

memperhatikan kepentingan sosial yaitu stakeholders sebagaimana dikemukakan

oleh E.Merric Dodd, diacu dalam Fajar (2010) yang melahirkan stakeholders

theory. Selanjutnya pendapat ini didukung oleh Henry Hansmann dan Reinier

Kraakman yang berpendapat bahwa keberadaan perusahaan adalah untuk melayani

kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat 2 alasan mengapa CSR harus

diatur dalam hukum negara karena : 1). Tidak ada kekuatan memaksa dari hukum

kebiasaan dan prinsip sukaerela, tanpa diratifikasi dalam peraturan lokal sebuah

negara, 2). Prinsip sukarela yang tidak mengikat tidak akan memberikan efek

apapun secara jelas dan terukur (Fajar, 2010).

c. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang tergantung situasi dan kondisi.

23

Kebijakan ini dipelopori oleh Jenkins, diacu dalam Fajar (2010) yang melihat dari

fungsi hukum untuk mengatur ketertiban masyarakat. Untuk itu perlu dipahami

ranah apa saja yang masuk wilayah hukum dan mana yang tidak, Jenkins

mengatakan bahwa wilayah hukum dapat dilihat dari dua rezim yaitu necessity

(kebutuhan) dan possibility (kemungkinan). Necessity adalah rezim yang digunakan

untuk mendukung pembangunan manusia (human development). Tanpa kondisi

yang aman dan stabil pembangunan manusia tidak bisa dilakukan. Sementara

possibility berfungsi menciptakan kebebasan, kesempatan dan kemajuan yang

diperlukan, untuk menciptakan kesempurnaan kebaikan (absolute good). Jika rezim

necessity dan possibility menghendaki aturan hukum maka akan melahirkan

tanggung jawab hukum. Kewajiban untuk CSR menjadi perlu ketika korporasi

cenderung menghalangi pembangunan manusia dan berpeluang memunculkan

eksploitasi, korupsi, kesewenang-wenangan dan ketidakpastian dalam masyarakat

(Fajar, 2010).

Dari berbagai school of thought tersebut tampaknya Indonesia menganut konsep

mandatory atau compulsory (wajib) sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang

baik Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 4 tahun 2007 maupun Undang-Undang

Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007. Kewajiban melaksanakan CSR pun diwujudkan

dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 untuk

aspek lingkungan, namun hingga kini belum ada peraturan organik yang merupakan

turunan dari berbagai undang-undang tersebut yang mengikat secara pasti dalam bentuk

peraturan pelaksanaan. Bila dilihat dari pada implementasinya cenderung dilakukan

sesuai dengan konsep self regulatory. Karena belum ada aturan pelaksanaan CSR

termasuk dalam sektor otomotif, sehingga setiap perusahaan menjalankan CSR sesuai

dengan konsepnya sendiri dan sesuai dengan pemahamannya masing-masing terhadap

CSR.

Menurut APCSRI (2009) praktek CSR yang baik mempunyai andil dalam :

(1) meminimalkan dampak negatif atas risiko aktifitas perusahaan terhadap masyarakat

dan lingkungan; (2) meminimalkan biaya operasional perusahaan, (3) meningkatkan

kinerja keuangan dan citra perusahaan, dan (4) pencapaian tujuan pembangunan

24

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, termasuk tujuan pembangunan millenium

(MDGs) di Indonesia. Lingkup dari CSR menurut Keraf (1998) dikatakan bahwa

perusahaan harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang

mempunyai pengaruh pada orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan dimana

perusahaan itu beroperasi. Maka, secara negatif itu berarti suatu perusahaan harus

menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa, sehingga tidak sampai merugikan

fihak-fihak tertentu dalam masyarakat. Secara positif itu berarti suatu perusahaan harus

menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya akan dapat ikut

menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. Bahkan secara positif perusahaan

diharapkan ikut melakukan kegiatan tertentu yang tidak semata-mata didasarkan kepada

perhitungan keuntungan kontan yang langsung, melainkan demi kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa sesungguhnya pada tingkat

operasional bukan hanya staf manajemen yang bertanggungjawab sosial dan moral, tetapi

juga seluruh karyawan (Keraf, 1998).

Alasan mengapa perusahaan melakukan CSR menurut Lampesis (2005) adalah :

1. Memberikan timbal balik kepada komunitas, masyarakat dan lingkungan yang telah

memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan.

2. Perusahaan memperoleh keuntungan kompetitif dan keuntungan reputasi dengan

mendemonstrasikan perhatian terbaik perusahaan kepada masyarakat luas sebagai

bagian integral dalam pembuatan kebijakan.

3. Penelitian Orlizty, Schmidt and Reynes (2003) telah menemukan bahwa terdapat

korelasi antara kinerja sosial/lingkungan dengan kinerja finansial.

Pendorong perusahaan untuk melakukan CSR :

1. CSR akan berjalan sebagai check on regulatory failures, artinya apa yang tidak diatur

oleh Pemerintah, namun tetap diperlukan untuk dilaksanakan, maka disitulah CSR

muncul.

2. CSR memberikan kesempatan kepada perusahaan akan suatu tingkat fleksibilitas dari

aturan yang berlaku. Artinya perusahaan melakukan CSR lepas dari aturan yang

berlaku.

25

Manfaat dari pelaksanaan CSR bagi masyarakat (Brew, 2008) adalah :

1. Aktivitas dan peluang ekonomi

2. Penyerapan tenaga kerja

3. Akses terhadap skill dan teknologi

4. Infrastruktur yang meningkat

5. Perlindungan terhadap lingkungan

6. Kesehatan

7. Investasi sosial

Dalam melaksanakan CSR ada tiga kriteria yang harus dipenuhi (Bronchain, 2003),

yaitu :

1. They are carried out on a voluntary basis, i.e. going beyond common regulatory

and conventional requirements; atau harus bersifat sukarela dan melebihi yang

telah dipersyaratkan. Artinya mendemonstrasikan komitmen tanggungjawab

sosial dan lingkungan lebih dari sekedar mematuhi hukum atau aturan yang

berlaku.

2. There is interaction with the stakeholders, atau terdapat interaksi dengan para

stakeholders. Artinya perlu dicari pola-pola kemitraan (partnership) dengan

seluruh stakeholders agar dapat berperan dalam pembangunan, sekaligus

meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan bahkan berkembang

menjadi perusahaan yang mampu bersaing. Pengertian CSR dikaitkan dengan

pemangku kepentingan adalah :

CSR is the capacity of a company to listen to, to take care of, to understand and

to satisfy the legitimate expectations of the different actors who contribute to

their development (Olivera Neto, diacu dalam Sanchez, 2008)

Dikatakan bahwa CSR adalah kapasitas perusahaan dalam mendengarkan,

menjaga, mengerti dan memuaskan ekspektasi yang legitimate dari para

pemangku kepentingan. Selanjutnya dampak dari program tanggungjawab

sosialnya (CSR) akan sangat tergantung dari respons perusahaan terhadap

ekspektasi dari berbagai pemangku kepentingannya (Dawkins and Lewis,

2003), yaitu :

26

A company‟s balancing of these several priorities must therefore be informed

by its stakeholders of importance. The company must define, consult and engage

these stakeholders in its programme that its activity is seen as relevant both to

the business and to its stakeholders, and some companies are of course well

advanced in this process of dialogue (Dawkins and Lewis, 2003).

Perusahaan harus menyeimbangkan berbagai prioritas dalam CSR sesuai

dengan kepentingan pemangku kepentingan, sehingga perlu mendefinisikan,

konsultasi dan mengaitkan pemangku kepentingan dalam aktivitasnya, agar

terdapat relevansi antara bisnis dan pemangku kepentingan.

2. Social and environmental concerns are integrated into the business operations,

atau mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan kepada operasi perusahaan.

Tujuan akhir pelaksanaan CSR adalah menempatkan entitas bisnis dalam upaya

pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, tanggungjawab sosial itu

seharusnya menginternalisasi pada semua bagian kerja pada suatu pekerjaan. CSR

harus merupakan keputusan strategik perusahaan sejak awal dari mendesain

produk yang ramah lingkungan, hingga pemasaran, dan pengolahan limbah.

Selain itu, secara eksternal CSR juga memastikan jangan sampai perusahaan

justru mengurangi kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya (Nindita,

diacu dalam Tunggal, 2007). Tujuan dari pelaksanaan CSR dalam aspek

lingkungan didefinisikan sebagai :

As a result the environmental aspect of CSR is defined as the duty to cover the

environmental implications of the company‟s operations, products and

facilities; eliminate waste and emissions; maximize the efficiency and

productivity of its resources; and minimize practices that might adversely affect

the enjoyment of the country‟s resources by future generations (Mazurkiewicz,

2008).

Artinya bahwa tujuan CSR dalam aspek lingkungan adalah bagaimana

mengurangi dampak lingkungan akibat operasi perusahaan, produk maupun

fasilitas perusahaan mengurangi limbah dan emisi, memaksimalkan tingkat

efisiensi dan produktivitas dari sumber daya, serta mengurangi praktek-praktek

27

yang dapat mempengaruhi keberadaan sumber daya untuk generasi mendatang.

Bila di rinci kegiatan tersebut adalah :

1.Adanya fasilitas perusahaan, baik plant, gudang penyimpanan dan segala

inventaris perusahaan yang tidak mencemari lingkungan.

2.Adanya produk perusahaan berupa mobil yang ramah lingkungan

3. Adanya efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan sumber daya, termasuk

bahan baku

4.Aktivitas perusahaan yang tidak mengganggu ketersediaan sumber daya untuk

generasi mendatang (berkelanjutan).

Cara pandang perusahaan terhadap CSR amatlah beragam. Ada yang

memandang CSR sekedar memenuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah,

sementara yang lain sudah mulai melihat CSR sebagai cara berpikir baru

dalam mengelola bisnis secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan CSR

berdimensi lingkungan menurut Rewarding Upland Poor for Enviromental

Services (RUPES), diacu dalam Leimona dan Fauzi (2008) dapat

dikategorikan sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategorisasi CSR

Type aktivitas CSR Isu Lingkungan Isu Utama Bisnis

Tipe CSR 1

Compliance to

environmental regulation

Minimal dampak negatif

terhadap lingkungan akibat

proses produksi

Bisnis taat regulasi dan

minimal konflik

Tipe CSR 2

Contribution to

environmental

conservation

Pendukung konservasi

lingkungan

Peningkatan ”brand

image” alat pemasaran

dan periklanan serta

perluasan jaringan

Tipe CSR 3

Conservation for

additional income

Peningkatan mutu

lingkungan melalui proses

industri, dan melebihi baku

mutu yang ditetapkan

regulasi

Efisiensi proses

produksi, pengurangan

biaya produksi dan

penambahan benefit

Tipe CSR 4

Conservation for direct

production sustainability

Peningkatan mutu

lingkungan secara langsung

di kawasan sumber bahan

baku industry

Jaminan bagi

kelangsungan sumber

produksi perusahaan

28

Kategorisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan peringkat baik

dan buruk, tetapi sebagai alat untuk melihat sejauhmana kegiatan CSR suatu jenis

industri dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan dan bisnisnya. CSR

berkaitan dengan konsep “go green”, menurut pandangan Howard Schultz,

pimpinan perusahaan Starbucks, CSR adalah “trying to achieve a fragile balance of

creating the necessity of profitability and the balance of having a social

conscience”(Leiu, 2010) atau mencapai keseimbangan antara kebutuhan akan

keuntungan perusahaan dan kepentingan sosial. Perusahaan semakin sadar terhadap

konsekwensi jejak lingkungan yang mereka tinggalkan dibelakangnya (ecological

footprints). Karena itu bersikap go green adalah langkah penerapan CSR dalam

aspek lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Konsep go green dalam bisnis

menjadi green business berarti konsep ramah lingkungan dalam segala aspek dalam

bisnis, dimana green business mencakup komitmen terhadap lingkungan dan

inisiatif terhadap keadilan sosial, termasuk dalam hal ini adalah mengurangi emisi

gas rumah kaca dan pencemar udara lainnya, penggunaan sumberdaya energi

terbarukan, efisiensi energi, pelestarian sumberdaya alam dan energi, minimalisasi

limbah dan penciptaan lapangan kerja didaerah yang dilayani. (Green For All,

2010). Dengan demikian green business berkaitan juga dengan penciptaan

kesejahteraan masyarakat. Dalam menyikapi kondisi lingkungan maka selain

bersifat reaktif atas apa yang diperbuat atas dampak operasi perusahaan, maka

green business adalah sikap menjaga lingkungan (environmental stewardship).

Dalam berbagai kasus, bisnis yang mengadopsi etika standar dalam menjaga

lingkungan (environmental stewardship) yang melebihi aturan yang berlaku akan

memperoleh keunggulan kompetitif (competitive advantage), mendapatkan

kesetiaan pelanggan (costumer loyalty) dan pangsa pasar (market share), dan juga

mengurangi resiko bisnis (Olson, 2010). Menjaga lingkungan (environmental

stewardship) adalah bagian dari CSR dalam aspek lingkungan (Olson, 2010)

Hubungan korporat dengan pemangku kepentingan sangat dipentingkan bagi

pelaksanaan CSR. Hubungan korporat dengan pemangku kepentingan tidak lagi

29

bersifat pengelolaan saja, tetapi sekaligus melakukan kolaborasi, yang dilakukan

secara terpadu dan berfokus pada pembangunan kemitraan. Kemitraan tidak lagi

bersifat penyangga organisasi, tetapi menciptakan kesempatan-kesempatan dan

keuntungan bersama, untuk tujuan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan

sesuai dengan tujuan, misi, nilai-nilai dan strategi-strategi tanggungjawab

perusahaan secara sosial yang pada dasarnya mendorong korporat untuk hidup

secara langgeng di dalam masyarakat. Kemitraan yang terwujud dalam interaksi

antar pemangku kepentingan ini pada dasarnya merupakan juga suatu bentuk

community development (CD) sebagai muara dari CSR (Rudito et al., 2004). Sarana

yang digunakan dalam rangka implementasi konsep CSR adalah program

community development (Rudito et al., 2004).

Salah satu yang menonjol dari praktik CSR di Indonesia adalah penekanan

pada aspek community development, karena paling sesuai kondisi dan kebutuhan

masyarakat Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan dan pengangguran

(Ambadar, 2008). Bentuk dari community development terdiri dari community

relation atau pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi

kepada para pihak yang terkait, seperti konsultasi publik, penyuluhan dan

sebagainya, community service merupakan pelayanan korporat untuk memenuhi

kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas

umum, antara lain pembangunan/peningkatan sarana transportasi/jalan, sarana

pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, dan community empowerment adalah

program-program berkaitan dengan memberikan akses lebih luas kepada

masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Berkaitan dengan program ini

adalah seperti pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya

masyarakat, komuniti lokal, organisasi profesi serta peningkatan kapasitas usaha

masyarakat yang berbasiskan sumber daya setempat (Budimanta dan Rudito, 2008).

Bentuk-bentuk dari pelaksanaan CSR yang paling sering dilakukan oleh

perusahaan menurut Kotler and Lee (2005) terbagi dalam 6 bentuk meliputi :

30

1. Cause Promotion adalah kegiatan sosial yang dilakukan dengan tujuan untuk

meningkatkan kesadaran, partisipasi, maupun penyertaan dana terhadap suatu

isu tertentu yang dipilih.

2. Cause-Related Marketing, perusahaan berkomitmen untuk melakukan donasi

atau kontribusi atas suatu issue tertentu berdasarkan atas penjualan produk.

Perusahaan akan melakukan bantuan dana berupa persentase tertentu atas

pendapatan penjualan. Biasanya dilakukan dalam periode waktu tertentu atas

suatu produk tertentu dan dalam bentuk sumbangan tertentu. Program ini

memiliki dua sasaran, yaitu memperoleh sejumlah dana tertentu untuk

didonasikan, disamping itu meningkatkan penjualan produk. Jenis aktivitas ini

tujuannya sama dengan cause promotion, namun dikaitkan dengan respons

konsumen terhadap penjualan (misalnya, besarnya donasi penumpang dikaitkan

dengan jumlah mil perjalanan dengan pesawat perusahaan tertentu).

3. Corporate Social Marketing. Kampanye untuk mendukung suatu perubahan

tertentu yang diharapkan terjadi atas suatu isu. Perubahan perilaku adalah yang

diharapkan terjadi dari aktivitas ini. Saat ini Corporate Social Marketing

umumnya dibangun dan diimplementasikan para profesional di pemerintahan

pusat maupun daerah, local public sector agencies, seperti fasilitas umum,

departemen kesehatan, transportasi, ekologi dan dalam organisasi nonprofit

lainnya.

4. Corporate Philanthropy. Kegiatan ini melakukan aktivitas berupa kontribusi

langsung berupa amal atau terhadap suatu permasalahan (isu). Lebih sering

dalam bentuk sumbangan uang dan betuk sumbangan lainnya. Hal ini

merupakan bentuk yang paling tradisional dari berbagai aktivitas CSR yang ada.

Isu utama yang didukung meliputi kesehatan masyarakat, pelayanan publik,

pendidikan, seni dan demikian pula perlindungan lingkungan.

5. Community Volunteering. Kegiatan ini menyediakan pelayanan pekerja sukarela

dari perusahaan kepada masyarakat. Hal ini merupakan inisiatif dari perusahaan

untuk mendukung dan menganjurkan karyawan, retail partner dan atau anggota

franchise untuk mendukung organisasi organisasi masyarakat setempat ataupun

31

permasalahan yang dihadapi. Kegiatan sukarela ini termasuk menyediakan

tenaga ahli, ide dan tenaga kerja. Perusahaan mendukung dengan menyediakan

waktu kerja untuk keperluan membantu masyarakat, maupun membentuk tim

untuk membantu masyarakat.

6. Socially Responsible Business Practice. Kegiatan ini mengadopsi dan

berinisiatif melakukan praktek bisnis maupun investasi yang mendukung

kepada permasalahan sosial yang ada. Sifat dari kegiatan ini adalah melakukan

hal yang melebihi apa yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang ada

dan melebihi apa yang diharapkan (discretionary) terhadap komunitas seperti

karyawan, distributor, pemasok, mitra nonprofit dan demikian juga sebagai

anggota dari masyarakat umum. Sedangkan bidang aktivitasnya meliputi

kesehatan dan keselamatan, demikian pula kebutuhan emosional dan psikologis.

Saat ini praktek penyelenggaraan perusahaan telah bergeser dari menanggulangi

keluhan pelanggan, menanggulangi tekanan dari group-group penekan, kepada

kegiatan yang sifatnya proaktif mencari solusi atas permasalahan sosial yang

ada. Pada umumnya aktivitas ini didominasi oleh kegiatan manufacturing,

teknologi dan industri pertanian, dimana keputusan dibuat berkaitan dengan

supply chain, bahan baku, prosedur operasional dan keamanan karyawan.

CSR adalah tanggungjawab dari pengusaha, para direktur maupun

manager disamping tugas untuk memenuhi keinginan pemilik atau pemegang

saham, yaitu keuntungan perusahaan tetapi juga melakukan hal yang serupa

terhadap pemangku kepentingan dari perusahaan (Sacconi, 2006). Selanjutnya

sebagai pola CSR yang konsisten, perusahaan harus melakukan lebih dari apa

yang dipersyaratkan/diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan

Pemerintah mengenai penanganan aspek lingkungan, keselamatan dan

kesehatan pekerja, berinvestasi dalam komunitas dimana perusahaan beroperasi.

Dengan demikian, perusahaan harus secara konsisten mengurangi dampak

emisinya terhadap mutu udara maupun air dan secara rutin mengurangi resiko

terhadap kesehatan dan keselamatan para karyawannya, serta berinvestasi

kepada masyarakat disekitar lokasi perusahaan lebih dari yang dipersyaratkan

32

untuk memperoleh ijin operasi dari masyarakat sekitar dalam bentuk

pembangunan jalan, pembangunan sarana sekolah, pelayanan kesehatan atau

juga bantuan subsidi terhadap pengembangan seni masyarakat, (Portney, diacu

dalam Hay et al., 2005).

Istilah CSR dan Pembangunan Berkelanjutan adalah saling berkait, bahkan

istilah keduanya dapat dipertukarkan (Hay et al., 2005). Bahkan CSR dikatakan

sebagai suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable

development (Permana, 2008)). Keberlanjutan disini didefinisikan sebagai kapasitas

penampung dari ekosistem untuk mengasimilasikan pemborosan agar tidak sampai

berkelebihan. Dan rataan hasil dari sumber daya yang terbaharui tidak akan

berlebihan pada rataan generasi (World Bank Group, diacu dalam Rudito et al.,

2004). Indikator keberlanjutan didefinisikan sebagai indikator yang memberikan

informasi secara langsung atau tidak langsung mengenai viabilitas di masa

mendatang dari berbagai level tujuan (sosial, ekonomi dan lingkungan)

(Senanayake, 1991). Sedangkan indikator untuk menilai keberlanjutan menurut

Walker and Reuter (1996) dibagi dalam dua tipe, yaitu : (1) indikator kondisi yang

mendefinisikan kondisi sistem relatif terhadap kondisi yang dapat digunakan untuk

menilai lingkungan; dan (2) indikator trend yang menggambarkan seluruh

kecenderungan linear dari suatu keadaan sumberdaya selama periode simulasi.

Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable

development) adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan

kepada masyarakat disekitarnya (Ambadar, 2008). Berkesinambungan

(berkelanjutan) menurut pandangan Rasmussen (1996) juga adalah berarti berpikir

kesamping dan disekitar persimpangan-persimpangan, tidak hanya ke atas dan ke

bawah dalam hierarki, atau ke depan dan ke belakang dalam pengertian kita yang

biasa tentang waktu dan sejarah. Berarti berkelanjutan dalam konteks CSR

perusahaan harus memperhatikan masyarakat di sekitar perusahaan (disamping)

sebagai mitra yang berada di samping lokasi perusahaan, sebagai bagian dari

pemangku kepentingan perusahaan (stakeholders). Sebagaimana dikemukakan

CSR dari dunia usaha atau perusahaan memiliki ciri-ciri spesifik, sesuai dengan

33

jenis usaha (manufaktur, jasa, perkebunan, pertambangan dan energi), besarnya

perusahaan, financial performance, sensitivitas perusahaan, umur perusahaan, serta

luas cakupan wilayah operasinya. Ciri-ciri spesifik tersebut berpengaruh terhadap

klasifikasi tanggungjawab sosial, yang digambarkan dari jenis program, besaran

anggaran, serta luas cakupan wilayah tanggungjawab sosialnya, baik dalam

melayani kepentingan internal organisasi maupun kepentingan eksternal organisasi

yaitu publik atau masyarakat luas (Depsos, 2005).

Prinsip dasar dunia usaha dalam pelaksanaan CSR (Depsos, 2005) adalah :

1. Interdependensi antar pemangku kepentingan

2. Pemberdayaan

3. Partisipatif

4. Keswadayaan/kemandirian

5. Kepakaran

6. Prioritas

7. Menghargai keberagaman dan Hak Azasi Manusia atau HAM (diversity)

8. Good employee rsosialonship

9. Saling menguntungkan

10. Terpadu (peningkatan mutu lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat)

11. Good international rsosialonship

12. Praktek pasar yang terpercaya

13. Taat kepada peraturan yang berlaku terutama pajak (fiscal responsibility)

14. Akuntabilitas usaha (auditing, monitoring dan reporting)

15. Terukur (measurable)

16. Transparan

Dalam menjalankan aktivitas CSR, tidak ada standar atau praktek-praktek

tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi

unik yang berpengaruh terhadap bagaimana memandang tanggungjawab sosial.

Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat

bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko (Susanto, 2007).

Meskipun tidak terdapat standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap

terbaik dalam pelaksanaan aktivitas CSR, namun kerangka kerja (frame work) yang

luas dalam pengimplementasian CSR masih dapat dirumuskan, yang didasarkan

pada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang-bidang seperti manajemen

lingkungan (Susanto, 2007).

34

Pada saat ini, CSR yang dilaksanakan umumnya masih merupakan kegiatan

bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh

dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya, dan sering kali kegiatannya

belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi kunci dari pembangunan

berkelanjutan (triple bottom lines), yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kondisi utama yang harus ada dalam melaksanakan CSR berkelanjutan

adalah :

1. Perusahaan haruslah sehat dan tumbuh (Permana, 2008). Artinya perusahaan

harus dapat memliki profit yang cukup untuk melakukan CSR.

2. Program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat

oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap

unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri (Lesmana, 2006). Dengan

demikian, perlu ada dialog dengan para stakeholders untuk memahami

kebutuhan dan keinginannya (Bronchain, 2003).

3. Outcome/result CSR yang terukur/measurable (The Chartered Quality Institute,

2008).

4. Harus memiliki sistem management yang dapat mampu mencakup (meng-

cover), sehingga CSR dapat mencapai tujuan yang diinginkan (The Chartered

Quality Institute, 2008)

5. Menerapkan prinsip triple bottom line (profit, people dan planet), sehingga

program CSR ada kaitannya dengan operasional dan tujuan perusahaan,

sehingga semuanya berjalan sustainable (Permana, 2008). Perusahaan harus

berorientasi untuk mencari keuntungan yang memungkinkan untuk terus

beroperasi dan berkembang (profit), perusahaan harus memiliki kepedulian

terhadap kesejahteraan manusia (People) dan perusahaan harus peduli terhadap

lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. (Suharto, 2006). Dalam

pandangan Asia, CSR adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan

mencapai keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan

mencapai keseimbangan kepentingan pemangku kepentingan (Fukukawa, 2010)

35

6. Memasukkan CSR dalam bisnis inti dan proses organisasi (Pratomo, 2008).

Dalam hal ini mengetahui indeks keberkelanjutan dalam aktivitas CSR perlu

melakukan penilaian terhadap aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

(Munasinghe, 1993), serta diidentifikasi atribut-atribut dari masing-masing

aspek atau dimensi.

2.2 Komitmen terhadap CSR

Komitmen terhadap CSR adalah instrumen-instrumen yang dibangun oleh

sebuah perusahaan yang mengindikasikan apa yang ingin dilakukan dalam rangka

memberi perhatian terhadap pengaruh sosial dan lingkungannya (Susanto, 2007).

Komitmen ini mengkomunikasikan sifat dan arah dari aktivitas sosial dan lingkungan,

sehingga membantu pihak lain memahami bagaimana perilaku perusahaan dalam

situasi-situasi tertentu. Dengan adanya komitmen CSR, menjadi jelas bagi pihak-

pihak lain mengenai apa yang bisa diharapkan dari perusahaan. Dengan

mengartikulasikan ekspektasi ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya

kesalahpahaman.

Komitmen CSR dapat memperbaiki mutu keterlibatan perusahaan dengan

pihak-pihak dimana mereka melakukan interaksi (Susanto, 2007). Komitmen CSR

harus dituangkan ke dalam pernyataan dengan bahasa yang tegas dan harus berisi

kewajiban-kewajiban dengan kata-kata yang jelas dan ringkas (Susanto, 2007). CSR

harus dapat diimplementasikan. Implementasi mengacu kepada keputusan, proses,

praktek, dan aktivitas keseharian yang menjamin bahwa perusahaan memenuhi

semangat dan menjalankan rencana tertulis yang telah disusun.

2.3 CSR, Etika Bisnis dan Good Corporate Governance (GCG)

Pada dasarnya CSR, Etika bisnis, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good

Corporate Governance saling berkaitan satu sama lain. CSR berkaitan, namun tidak

identik dengan etika bisnis. CSR berkaitan dengan tanggungjawab ekonomi, legal,

ethical, dan discretionary, sedangkan etika bisnis fokus kepada pertimbangan

moralitas dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Sehingga etika

bisnis dipandang sebagai komponen dari studi yang lebih luas dari CSR. Sedangkan

36

Good Corporate Governance (GCG) adalah alat dalam melaksanakan etika bisnis

(Kurniaty, 2008).

2.4 Industri Otomotif

Indonesia saat ini sedang dalam proses pembangunan diberbagai sektor,

termasuk industri otomotif. Industri Otomotif memainkan peranan penting dalam

proses pembangunan berkelanjutan. Berbagai type kendaraan telah dihasilkan

meliputi jenis sedan, 4x2 (Multi Purpose Vehicle/MPV), 4x4 (Sport Utility

Vehicle/SUV), Bus, Pick Up/truck, dan Kabin Ganda (double cabin) 4x2/4x4 sesuai

dengan katagorisasi SNI 09-1825-2002 (Gaikindo, 2008).

Pengertian dari masing-masing jenis kendaraan tersebut adalah :

1. Sedan

Dalam bahasa Inggris versi American English disebut sedan, sedangkan dalam

bahasa Inggris versi British English: saloon, adalah salah satu dari body style yang

paling umum dari mobil modern. Pada dasarnya merupakan mobil penumpang

dengan dua baris tempat duduk dengan ruang penumpang yang cukup memadai

dibagian ruang belakang untuk penumpang dewasa. Umumnya memiliki ruangan

terpisah untuk bagasi. Beberapa produsen mobil membuat mobil yang penempatan

mesinnya dibagian belakang, seperti Volkswagen (VW) misalnya. Berbagai jenis

sedan yang dibuat adalah jenis model 4 pintu dan model 2 pintu. Jenis sedan dibagi

dalam beberapa kategori yaitu (a) Cylinder Capacity (CC) ≤ 1.500 baik berbahan

bakar bensin (Gasoline = G) ataupun Solar (Diesel = D), (b) CC 1.501 – 3.000 (G)

/ 2.500 (D) dan (c). CC > 3.001 (G) / 2.501 (D)

2. 4 x 2 Multi Purpose Vehicle/MPV

MPV dikenal sebagai mobil penumpang. Jenis kendaraan ini memiliki jarak tinggi

antara body dengan tanah. Suatu MPV yang besar dapat menampung lebih dari 8

penumpang. Jenis yang dikenal adalah minibus. Jenis ini dibagi menjadi beberapa

kategori yaitu (a) CC ≤ 1.500 (G/D) dan (b) CC 1.501 – 2500 (G/D)

3. 4 x 4 Sport Utility Vehicle/SUV

SUV merupakan kendaraan berkemampuan off-road dengan empat roda

penggerak kendaraan (four-wheel drive) dan mampu melintasi segala medan

37

dengan body yang tinggi dan boxy. Jenis ini dibagi menjadi (a) CC ≤ 1.500

(G/D), (b) CC 1.501 – 3.000 (G) / 2.500 (D) dan (c). CC > 3.001 (G) / 2.501 (D)

4. Bus

Bus adalah kendaraan besar beroda yang digunakan untuk membawa penumpang

dalam jumlah besar. Jenis ini dibagi menjadi (a). Gross Vehicle Weight (GVW) 5

– 10 Ton (G/D) dan (b). GVW 10 – 24 Ton (G/D)

5. Pick Up/Truck

Pick up adalah kendaraan bermotor jenis ringan (light) dengan memiliki bak

terbuka dibagian belakang yang terpisah dengan kabin penumpang dan mampu

mengangkat barang-barang. Truck adalah kendaraan yang digunakan untuk

mengangkut barang-barang dan material. Jenis ini dibagi menjadi (a). Gross

Vehicle Weight (GVW) < 5 (G/D), (b). GVW 5 – 10 Ton (G/D), (c) GVW 10 –

24 Ton (G/D) dan (d) GVW > 24 Ton (G/D)

6. Kabin Ganda (double cabin) 4 x 2/4 x 4

Kendaraan Double Cabin adalah kendaraan bermotor dengan kabin ganda dalam

bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3

(tiga) orang (termasuk pengemudi), dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.

Jenis ini meliputi GVW < 5 Ton (G/D) for all cc

Untuk mencapai industri otomotif berkelanjutan, maka aspek ekonomi, sosial

dan lingkungan perlu diperhatikan dan diseimbangkan. Tidak dapat industri otomotif

hanya memperhatikan sektor ekonomi dan sosial, karena aspek lingkungan menjadi

penentu pula dalam pembangunan industri otomotif berkelanjutan. Gambar 2

menjelaskan pengaruh otomotif terhadap lingkungan (Graedel et al., diacu dalam

Ayres and Ayres, 2002)

38

Gambar 2. Diagram sistem teknologi otomotif (Graedel et al., diacu dalam Ayres and

Ayres, 2001)

Gambar 2 menunjukkan pengaruh dari keberadaan otomotif yang diproduksi oleh

pabrikan yang berdampak terhadap phase proses produksi, penggunaan, proses daur

ulang sampai kepada phase ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga

kepada perubahan struktur sosial seperti persebaran komunitas, mal-mal, kegiatan

perekonomian dan sebagainya. Pengaruh terbesar dari otomotif terhadap lingkungan

bukannya pada lingkaran terkecil, yaitu mesin kendaraan maupun limbah yang

dikeluarkan oleh pabrik mobil, namun justru pada pengaruhnya terhadap penyebaran

masyarakat dalam skala wilayah maupun kegiatan usaha masyarakat, termasuk

didalamnya penyebaran pusat-pusat perbelanjaan atau mal-mal dan sebagainya.

Industri otomotif secara global amat beragam dan meliputi berbagai segmen

produk seperti engine parts, drive trasmission and steering parts, suspension & braking

parts, electrical parts dan komponen kendaraan lainnya. Industri otomotif meliputi

produsen dan dealer dari berbagai jenis kendaraan mulai dari luxury cars, passenger

Automobile

Subsystem

(e.g. the engine)

The automobile

. manufacture .use . recycle

Infrastructure technologies

. built infrastructure (e.g. highway)

. supply infrastructure (e.g.

petroleum industri)

Social structure

(e.g. dispersed communities and

businesses, malls)

39

cars, specialist vehicles, off-road vehicles, aksesories dan komponen kendaraan, produk

perlindungan kendaraan (car care products), environment and safety equipment, garage

and service equipment, moulds and dyes, oils and libricants, petrol vending machines,

tires, batteries and auto electrical, upholsteries dan banyak lagi.

Mobil itu sendiri juga membuat orang dapat bepergian dan mengangkut barang-

barang lebih jauh dan lebih cepat dan telah membuka pasar yang lebih besar untuk bisnis

dan komersial. Berbagai industri yang mendukung industri otomotif seperti perusahaan

asuransi, security, petroleum, industri disain dan konstruksi jalan raya. Selain itu dampak

yang timbul akibat mobilitas yang disediakan oleh mobil adalah seperti motels, drive-in

theathers dan fast-food restaurant. Sedemikian besar dampak yang ditimbulkan oleh

industri otomotif yang diestimasikan bahwa setiap pekerjaan yang tercipta di industri

perakitan mobil, tiga dari empat jenis pekerjaan tercipta dari industri komponen

kendaraan (Williams, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa industri otomotif membuka

kesempatan besar bagi terciptanya peluang usaha dari industri komponen kendaraan.

Sehingga bentuk tanggungjawab industri otomotif dalam hal keterkaitan antara mobilitas

dengan ekonomi dan pembangunan sosial dapat diwujudkan dalam bentuk seberapa besar

teknologi maupun bahan baku yang dapat di pasok yang merupakan produk lokal, serta

berupaya menguak segala perbedaan antara standar lokal dan global serta kinerjanya, dan

semakin merekatkan diri dengan pemasok lokal. Adapun komitmen umum dari industri

otomotif adalah bertanggungjawab atas seluruh mutu kehidupan sosial di wilayah dimana

perusahaan beroperasi (UNEP, 2002).

Industri otomotif dapat memberikan kesempatan untuk memasok komponen

mobil kedalam industri otomotif kepada masyarakat agar dapat membuka lapangan kerja

yang banyak bagi masyarakat sekitar dan mampu meningkatkan pendapatan. Demikian

pula sektor-sektor pendukung industri otomotif berpeluang dapat menyertakan

masyarakat sekitar untuk mengelolanya dalam bentuk usaha-usaha kecil seperti catering,

pengelolaan limbah pabrik, usaha cleaning service dan sebagainya.

Industri otomotif pada dasarnya menempati posisi strategis dalam pembangunan

nasional. Dengan adanya globalisasi dan pertumbuhan ekonomi telah mendorong

meningkatnya mobilitas dan motorisasi. Mobilitas itu sendiri merupakan kebutuhan dasar

40

manusia dan merupakan fasilitator utama dari pembangunan ekonomi dan mutu

kehidupan. Akses terhadap mobilitas, khususnya di negara berkembang berarti akses

tehadap pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Demikian juga berarti akses kepada

pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, kesenangan dan kesempatan terhadap aktivitas

ekonomi, sosial dan budaya (UNEP, 2002). Sedemikian penting posisi industri otomotif

sebagai penghasil kendaraan bermotor (mobil), sehingga pembangunan industri otomotif

berkelanjutan amat diperlukan. Dalam menjalankan aktivitasnya industri mobil sebagai

pemangku kepentingan dari pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan peran aktif

dalam kegiatan lebih dari sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk

kepentingan shareholders, artinya perusahaan perlu bertanggungjawab terhadap masalah-

masalah sosial yang timbul lebih daripada yang dipersyaratkan.

Aspek paling kritikal yang merupakan side effect atau efek samping dalam upaya

meningkatkan mobilitas adalah berkaitan dengan lingkungan (environment), dimana,

environmental performance is at the core of corporate best practice with regard to

sustainable development (UNEP, 2002), atau aspek lingkungan merupakan faktur

penentu dalam industri otomotif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Meskipun

tidak mengurangi tingkat kepentingan dari kedua aspek lain (ekonomi dan sosial).

Saat ini kota Jakarta mendapat julukan sebagai kota nomor tiga terparah tingkat

polusi CO2-nya di dunia, hal ini diakibatkan sebagian besar oleh emisi gas buang

kendaraan bermotor. Hal ini amat merugikan bagi kesehatan masyarakat, khususnya kota

Jakarta. Menurut artikel di harian Kompas tanggal 30 November 2007 terdapat tulisan

yang merupakan hasil survei dari kerjasama Yayasan Pelangi, Organda DKI, ADB, Dinas

Perhubungan, DKI, BPS DKI ditemui kerugian akibat dari kemacetan di bulan Maret

2007 mencapai Rp. 43 triliun. Keadaan ini merupakan permasalahan yang timbul sebagai

fakta dari penggunaan kendaraan bermotor yang merupakan produk dari industri

otomotif. Tentu hal ini berakibat menjadikan industri otomotif menjadi tidak

berkelanjutan.

Upaya untuk mengurangi dampak emisi gas buang kendaraan bermotor adalah

dengan memberlakukan standar emisi gas buang sebagaimana yang telah diberlakukan

saat ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

41

4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru

berikut.

Tabel 2. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M

dan N Berpenggerak Motor Bakar Cetus Api Berbahan Bakar Bensin

No.

Kategori (1)

Parameter

Nilai Ambang Batas

1. M1, GVW ≤ 2,5 ton, tempat duduk ≤,

tidak termasuk tempat duduk

pengemudi

CO

HC + Nox

2,2 gram/km

0,5 gram/km

2. M1, Tempat duduki 6-8 tidak

termasuk tempat duduk pengemudi,

GVW > 2,5 ton atau N1, GVW ≤ 3,5

ton

a. Kelas 1, RM ≤ 1.250 kg

b. Kelas II, 1250 kg < RM ≤ 1.700 kg

c. Kelas III, RM > 1.700 kg

CO

HC + Nox

CO

HC + Nox

CO

HC + Nox

2,2 gram/km

0,5 gram/km

4,0 gram/km

0,6 gram/km

5,0 gram/km

0,7 gram/km

Keterangan : (1) : Dalam hal jumlah penumpang dan GVW tidak sesuai dengan pengkategorian

tabel di atas, maka nilai ambang batas mengacu kepada pengkatagorian GVW

GVM : Gross Vehicle Weight adalah jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)

RM : Reference Mass adalah berat kosong kendaraan ditambah massa 100 kg

M1 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai

tidak lebih dari delapan tempat duduk (tidak termasuk tempat duduk

pengemudi).

N1 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai

jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 0,75 ton

N2 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai

jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 tetapi tidak lebih dari

12 ton

N3 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai

jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 ton.

42

Pada dasarnya untuk lingkup internasional, penetapan ambang batas yang

dijadikan standar international adalah mengacu pada standar Euro. Berikut adalah

standar uji emisi yang berlaku secara international yang diadopsi oleh Indonesia dan

telah diberlakukan di Eropa, dan masa diberlakukannya (Wikipedia, 2009) berikut.

Tabel 3. Tabel Ambang Batas Emisi menurut standar EURO (gasoline)

Tier Date CO HC NOx HC+NOx PM

Euro 1† July 1992 2,72 (3.16) - - 0,97 (1,13) -

Euro 2 January 1996 2,2 - - 0,5 -

Euro 3 January 2000 2,3 0,2 0,15 - -

Euro 4 January 2005 1,0 0,1 0,08 - -

Euro 5 September 2009 1,0 0,1 0,06 - 0,005**

Euro 6 (future) September 2014 1,0 0,1 0,06 - 0,005**

* Before Euro 5, passenger vehicles > 2.500 kg were type approved as light commercial

vehicle N1 – I

** Applies only to vehicles with direct injection engines

† Values in brackets are conformity of production (COP) limits

Dari Tabel 3 telihat bahwa Eropa telah menerapkan ketentuan mengenai ambang

batas emisi gas buang kendaraan bermotor lebih dulu dan jauh lebih ketat dari yang

diberlakukan di Indonesia. Saat ini Indonesia baru menerapkan aturan tersebut yang

sesuai dengan Euro 2 dalam ketentuan Eropa.

3. CSR Industri Otomotif

Sesuai dengan konsepnya CSR adalah kewajiban perusahaan memaksimalkan

dampak positif dan meminimalisasikan dampak negatif dalam berkontribusi kepada

masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan jangka panjang masyarakat, serta

keinginannya. CSR berarti berperan dalam ekonomi masyarakat dan sumber daya

manusia atau SDM (Journal of Consumer Marketing (2001), diacu dalam Talaei and

43

Nejati, 2008). Kewajiban dari perusahaan adalah kepada pemangku kepentingan.

Kewajiban ini melampaui persyaratan legal dan tugas perusahaan kepada pemegang

saham. Pemenuhan kewajiban ini adalah dengan meminimalisasi dampak negatif,

serta segala bentuk kerugian dan memaksimalkan dampak menguntungkan secara

jangka panjang kepada masyarakat (Bloom and Gundlach (2001), diacu dalam Talaei

and Nejati, 2008).

Dalam CSR terdapat 4 dimensi yang diidentikkan dengan pembangunan

berkelanjutan, karena CSR berkaitan erat dengan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan (Talaei and Nejati, 2008). Bahkan CSR is the ultimate level toward

sustainable development. Unsur-unsur CSR yang dikemukakan Carroll (2000) adalah

dimensi Discretionary Responsibilities (tanggungjawab yang bersifat

kebijakan/sukarela), Ethical Responsibilities (tanggungjawab untuk berlaku etis

dalam berbisnis), Legal Responsibilities (tanggungjawab untuk mentaati segala

peraturan yang berlaku) , Economic Responsibilities (tanggung jawab ekonomi) telah

memenuhi aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) dan identik dengan

prinsip keberlanjutan. Keempat unsur CSR ini harus merupakan sesuatu yang terpadu

tidak dapat terpisah-pisah. CSR harus memenuhi keempat unsur tersebut (Gambar 3).

Gambar 3. Kategorisasi CSR

Sejak tahun 1991 istilah kategori keempat yaitu Discretionary Responsibilities

diganti menjadi corporate citizenship (Solihin, 2009). Corporate citizenship yang

baik adalah dapat dirumuskan sebagai suatu pemahaman dan pengelolaan atas

pengaruh perusahaan secara luas terhadap masyarakat untuk kebaikan perusahaan dan

masyarakat secara keseluruhan (Marsden and Andrioff (1998), diacu dalam Solihin,

2009)

Tanggungjawab Altruistik/discreation

Tanggungjawab Moral

Tanggungjawab Legal

Tanggungjawab ekonomi

44

Atribut-atribut dari tiap-tiap dimensi tersebut dalam industri otomotif (Talaei

and Nejati, 2008) adalah :

1. Dimensi tanggungjawab Ekonomi (Novak (1996), diacu dalam Talaei and Nejati,

2008)

Hal ini adalah berupaya menguntungkan principals dengan cara memberikan

barang yang bermutu baik dengan harga fair kepada pelanggan, dengan tanggung

jawab ekonomi direalisasikan dalam bentuk :

a. Satisfying Customers (tingkat kepuasan pelanggan) adalah kepuasan pelanggan

terhadap produk (unit kendaraan) yang sesuai dengan nilainya.

b. Fair rate return (tingkat pengembalian yang fair)

Untuk memperoleh return yang fair atas dana-dana yang dipercayakan oleh

investor untuk ditanam di perusahaan.

c. Poverty eradication (pengentasan kemiskinan) menciptakan kesejahteraan yang

baru. Yaitu misalnya memperbesar jumlah saham yang ditanam di institusi non-

profit yang dimiliki oleh sosial, dan menolong mengangkat dari kemiskinan

dengan peningkatan upah.

d. Creating new jobs atau lapangan kerja yang tercipta.

e. Diversity citizens economic interests atau keragaman tingkat kepentingan

ekonomi dari masyarakat.

f. Generating upward mobility (tingkat mobilitas semakin meningkat) adalah

mengupayakan kepentingan umum demi mengedepankan mobilitas dan

memberikan perasaan kepada masyarakat bahwa kondisi ekonominya akan

membaik.

g. Promote innovation (pengembangan inovasi), yaitu frekuensi dalam

pengembangan model yang tercipta, perbaikan dalam metode produksi dan

besarnya saran-saran perbaikan metode kerja dari karyawan.

2. Dimensi tanggung jawab Legal

Aktivitas bisnis yang bermoral yaitu mentaati hukum dan perundang-undangan.

Namun hukum memiliki keterbatasan untuk meyakinkan perilaku yang

bertanggungjawab. Bisnis cenderung untuk reaktif terhadap adanya berbagai aturan-

45

aturan dalam hukum, bukannya proaktif untuk melakukan apa yang diinginkan

hukum, maka difokuskan bukan seberapa besar perusahaan mentaati aturan hukum

yang berlaku, namun seberapa tinggi tingkat pelanggaran terhadap hukum yang

dilakukan oleh perusahaan.

3.Dimensi tanggungjawab Ethical (Smith and Quelch (1993), diacu dalam Talaei and

Nejati, 2008). Dimensi ini melampaui hukum dan mencakup aspek moral,

melakukan hal yang benar, adil dan fair, menghormati hak-hak moral masyarakat,

menghindari kejahatan dan gangguan sosial, serta mencegah kejahatan akibat hal-

hal lain. Tanggungjawab etika ini lebih bersumber kepada agama dan kepercayaan,

tradisi moral, prinsip-prinsip kemanusiaan dan komitmen terhadap hak azasi

manusia (Novak (1996), diacu dalam Talaei and Nejati, 2008). Tanggungjawab

etika lebih merupakan tanggung jawab sosial.

4. Dimensi tanggungjawab Altruistik atau mementingkan kepentingan orang lain

adalah memberikan waktu dan dana untuk pelayanan sukarela, kumpulan sukarela

dan pemberian sukarela (discretionary). Dimensi ini lebih menekankan bahwa

tujuan perusahaan bukan hanya bertujuan kepentingan ekonomi dan kinerja

moralnya, tetapi juga kontribusi terhadap masyarakat (sosial). Sebagaimana

dikatakan oleh Henry Ford II yang mengatakan bahwa isi kontrak antara industri

dan masyarakat telah berubah bahwa industri juga memiliki kewajiban

berkontribusi kepada masyarakat tanpa transaksi komersial (Talaei and Nejati,

2008).

Indikator-indikator dari tiap-tiap dimensi tanggungjawab korporat dalam

industri otomotif merupakan indikator CSR untuk mengukur komitmen perusahaan

dalam industri otomotif terhadap tanggungjawab sosial. Indikator ini dapat diadaptasi

dengan modifikasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi pada perusahaan

otomotif di tempat lain atau negara lain (Talaei and Nejati, 2008).

Pada dasarnya terdapat 4 macam pendekatan tentang tanggungjawab perusahaan

terhadap masyarakat atau CSR, yaitu :

1. Corporate Social Performance (CSP), sebuah teori berbasis sosiologi

46

2. Shareholder Value Theory atau Fiduciary Capitalism, yang lebih kepada teori

ekonomi

3. Stakeholders Theory, tinjauan dalam perspektif etika.

4. Corporate Citizenship Theory, sebuah tinjauan dalam studi politik

CSP adalah konfigurasi dalam organisasi bisnis terhadap prinsip-prinsip tanggung

jawab sosial, proses dari respons terhadap persyaratan sosial, dan kebijakan-

kebijakan, program-program dan hasil yang berwujud yang merefleksikan hubungan

atau relasi perusahaan kepada masyarakat (Wood (1991), diacu dalam Crane et al.,

2008). Dalam menentukan tanggungjawab secara spesifik dalam CSP maka perhatian

terhadap ekspektasi sosial berkaitan dengan kinerja perusahaan dan concern terhadap

kebutuhan sosial (Mele (2008), diacu dalam Crane et al., 2008). Bisnis memiliki

power dan power tersebut mempersyaratkan tanggungjawab. Masyarakat memberikan

lisensi kepada perusahaan dalam hal ini industri otomotif untuk beroperasi di

wilayahnya dan sebagai konsekuensinya, perusahaan harus melayani masyarakat

bukan hanya kepada penciptaan kemakmuran, tetapi juga kontribusi kepada

kebutuhan masyarakat dan memuaskan ekspektasi masyarakat terhadap bisnis (Mele

(2008), diacu dalam Crane et al., 2008).

Reputasi perusahaan adalah berkaitan dengan penerimaan dari masyarakat dimana

perusahaan beroperasi (Lewis (2003), diacu dalam Crane et al., 2008). Dalam

pendekatan CSP ini terdapat tiga tingkatan atau level dalam melaksanakan CSR,

meliputi level berikut,

1. Institutional

2. Organizational

3. Individual

Untuk melakukan evaluasi terhadap CSP dilakukan berdasarkan tingkatan Reactive,

Defensive, Accomodative, dan Proactive (RDAP) sebagaimana dikemukakan Wartick

and Cochran (1985), Carroll (1979), diacu dalam Clarkson (1995). Skala RDAP

tersebut adalah seperti dimuat pada tabel 4.

47

Tabel 4. Skala RDAP

No. Rating Posture or Strategy Performance

1 Reactive Deny Responsibility Doing less than required

2 Defensive Admit Responsibility but fight it Doing the least that is required

3 Accomodative Accept Responsibility Doing all that is required

4 Proactive Anticipate responsibility Doing more than is required

Carroll (1979), diacu dalam Clarkson (1995) merinci lagi atas hal berikut :

1. Fight all the way (Reactive)

2. Do only what is required (Defensive)

3. Be progressive (Accommodative)

4. Lead the industry (Proactive)

Pengertian masing-masing Rating adalah : Reactive yang bersifat menunggu dan tidak

melakukan apa-apa, kalau terdesak baru bertindak, merasa tidak betanggungjawab;

Defensive lebih mengarah ke diri sendiri, bertindak (melaksanakan tanggungjawab)

asal menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek, sekedar memenuhi aturan

yang ada; Accomodative bersifat terbuka dan mulai mempertimbangkan masukan dari

luar tanpa tergantung lagi terhadap ada tidaknya keuntungan perusahaan dalam

jangka pendek, lebih bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial yang ada.

Sedangkan Proactive justru menjadi pelopor dan pemimpin dalam melakukan

kegiatan sosial, peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada.

Menurut pendapat Tunggal (2008), strategi reaktif adalah strategi kepekaan

sosial, yaitu perusahaan memilih untuk berbuat kurang dari apa yang diharapkan

masyarakat dan mengabaikan tanggungjawab atas masalah, Strategi defensif adalah

strategi kepekaan sosial, yaitu perusahaan memilih mengakui tanggungjawabnya atas

suatu masalah tetapi melakukan usaha terkecil untuk memenuhi harapan masyarakat,

strategi akomodatif adalah strategi kepekaan sosial, yaitu perusahaan memilih

menerima tanggungjawab atas masalah dan melakukan semua yang diharapkan

masyarakat untuk memecahkan persoalan dan strategi proaktif adalah strategi

kepekaan sosial, yaitu perusahaan akan mengantisipasi tanggungjawab atas masalah

48

sebelum terjadinya dan akan berusaha lebih dari apa yang diharapkan masyarakat

untuk menyelesaikan persoalan.

2.6. Lokasi pabrik dan dampaknya terhadap masyarakat

Praktek dalam melaksanakan CSR seiring dengan proses pengembangan

industri otomotif di Indonesia yang merupakan perusahaan multi nasional harus

diiringi kesadaran adanya kesempatan memeratakan kesejahteraan. Komitmen ini

selayaknya diterjemahkan dengan menempatkan perusahaan sebagai tetangga yang

baik dengan komitmen penuh pada upaya peningkatan kesejahteraan komunitas dan

pelestarian lingkungan (Amri dan Sarosa, 2008). Hal ini dapat dilihat dari lokasi

dimana perusahaan itu berada.

Lokasi pabrik otomotif dapat berlokasi di dalam suatu kawasan industri atau

diluar kawasan industri. Bila industri berada dilokasi diluar kawasan industri, maka

masalah tata ruang dan bangunan lain disekitarnya akan menjadi pertimbangan.

Kehadiran industri otomotif disuatu tempat yang bukan didalam suatu areal kawasan

industri akan mengakibatkan perubahan peruntukan lahan dan mempengaruhi pola

pemanfaatan lahan dan ruang sebelumnya (Kemeneg LH, 2007). Masalah tersebut

tidak akan muncul, bila pabrik terletak di kawasan industri yang disediakan oleh

pemerintah daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Apabila lokasi

pabrik tidak terletak dikawasan industri, tetapi justru dikawasan padat penduduk,

maka pabrik berpotensi menggangu tingkat kenyamanan kawasan. Gangguan tersebut

khususnya diakibatkan oleh aktivitas pabrik dan lalu lalangnya kendaraan pabrik.

Juga adalah lalu lalang produk mobil jadi yang dikirim keluar pabrik ke daerah

pemasarannya.

Berbagai manfaat yang dapat dirasakan terhadap industri yang berada dalam

kawasan industri (BPPT, 2004) antara lain adalah :

1. Terdapat suatu sosial manajemen Badan Usaha Kawasan Industri atau KI yang

bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan di Kawasan Industri tersebut.

2. KI dibangun pada lahan kritis yang telah terencana dengan baik dalam suatu master

plan yang dikaitkan dengan tata ruang wilayah setempat, sehingga tidak

menimbulkan konflik dengan lingkungan sekitar.

49

3. Setiap KI dilengkapi dengan fasilitas pengolahan air limbah (waste water

treatment plant), dimana semua air limbah pabrik dinetralisir terlebih dahulu,

sebelum dialirkan kembali ke sungai, sehingga tidak menimbulkan pencemaran

lingkungan.

4. Membuka kesempatan kerja sekitar

5. Masyarakat di sekitar tidak akan terganggu aktivitas pabrik karena dalam

AMDAL dan site plan telah menetapkan sistem buffer zone.

6. Masyarakat sekitar dapat memanfaatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum

(masjid, lapangan olah raga dan sebagainya) yang dipersiapkan oleh pengelola KI.

Dampak kehadiran suatu industri terhadap masyarakat sekitar menurut Usman

(2006) adalah meliputi keresahan sosial, konflik (benturan), integrasi sosial dan

kelestarian nilai-nilai sosial. Keresahan sosial ditandai dengan protes yang dilakukan

oleh penduduk lokal (tertulis atau lisan), demonstrasi dan gerakan-gerakan politik

lainnya yang dilandasi oleh ketidakpuasan.

Konflik (benturan) dalam kajian dampak lingkungan meliputi hubungan di

antara penduduk lokal, antar penduduk lokal dan pendatang, serta antar pendatang.

Apabila konflik semacam itu sering terjadi, dampak suatu usaha atau kegiatan adalah

negatif. Sebaliknya, apabila jarang terjadi (bahkan hampir tidak pernah), dampaknya

adalah nol. Selanjutnya konflik dapat juga diidentifikasi dari keberadaan organisasi

kemasyarakatan (keagamaan, olah raga, kesenian, dan lain-lain). Apabila organisasi

kemasyarakatan tersebut hanya didominasi oleh pendatang, sedangkan penduduk

lokal berada dipinggiran atau bahkan tidak terlibat sama sekali, berarti dampaknya

adalah negatif. Dapat pula diidentifikasi dari keberadaan media (tradisional dan

modern) yang memungkinkan terjalinnya interaksi antara penduduk asli dan

pendatang. Apabila media semacam itu tidak berkembang, dampaknya adalah negatif.

Sedangkan kelestarian nilai-nilai kultural dapat diidentifikan dari keberadaan upacara

keagamaan, upacara adat dan upacara ”siklus kehidupan” (berkaitan dengan

kelahiran, perkawinan dan kematian). Apabila upacara-upacara semacam itu

terganggu atau semakin terabaikan, dampaknya negatif apabila masih dapat

dilestarikan dampaknya nol (Usman, 2006).

50

Kerekatan sosial (social cohesion) menurut Council of Europe adalah

kemampuan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anggota-anggotanya dalam

jangka panjang, termasuk menjamin akses yang adil terhadap berbagai sumber daya

yang tersedia, dengan penghargaan terhadap kehormatan manusia dan perbedaan-

perbedaan yang ada, penghargaan terhadap otonomi individu dan kelompok, serta

partisipasi yang bertanggung jawab dalam urusan-urusan bersama (Amri dan Sarosa,

2008). Kehadiran industri otomotif dalam hal ini dapat mempengaruhi terhadap

kerekatan sosial (social kohesion) pada masyarakat disekitar lokasi perusahaan

berada. Indikator untuk mengukur kerekatan sosial tersebut menurut Amri dan

Sarosa (2008) adalah meliputi :

1. Apakah terjadi perasaan terkucil (isolation) atau perasaaan menjadi bagian dari

komunitas tersebut (belonging).

2. Apakah ada hak yang sama (inclusion) atau timpang (exclusion) terhadap masing-

masing anggota komunitas khususnya terhadap kesempatan dan akses terhadap

sumber daya, pekerjaan dan layanan sosial/publik.

3. Apakah terjadi partisipasi atau keengganan partisipasi.

4. Ada perasaan dihargai atau tidak dihargai.

5. Kehadirannya dirasakan sah atau tidak sah.

Budaya mempunyai dampak positif terhadap kerekatan sosial, dengan demikian

kelestarian budaya juga menjadi bagian dari pengembangan masyarakat (ISO, 2007).

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keeratan sosial (social cohesion)

menurut International Business Leaders Forum (IBLF), diacu dalam Amri dan Sarosa

(2008) adalah :

1. Membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan mutu hidup.

2. Membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati.

3. Memperkecil konflik, khususnya yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan

4. Membantu mengatasi kriminalitas.

5. Mendukung social entrepreneurs (wirausaha sosial) lokal.

6. Penyediaan layanan sosial dalam situasi-situasi sulit-misalnya bencana dan

konflik.

51

7. Mendorong toleransi antar agama, entik, dan lain-lain.

8. Mendukung kegiatan budaya dan pemeliharaan warisan budaya.

Dampak ekonomi dari kehadiran suatu industri terhadap masyarakat sekitar

menurut Usman (2006) adalah pola usaha ekonomi, waktu kegiatan usaha ekonomi,

dan kesempatan kerja. Pola usaha ekonomi adalah bentuk mata pencaharian

penduduk lokal setelah kehadiran suatu usaha atau kegiatan. Apabila bentuk mata

pencaharian menjadi bervariasi, dampaknya dapat dikatakan positif. Sebaliknya,

apabila bentuk pencahariannya tidak berbeda dengan sebelumnya, dampaknya adalah

nol. Waktu kegiatan ekonomi adalah jumlah jam kerja yang dihabiskan penduduk

lokal untuk bekerja sesuai dengan mata pencahariannya. Apabila waktu yang

dihabiskan lebih sedikit (dalam arti lebih efisien dan efektif) keberadaan usaha

positif, bila lebih lama dampaknya negatif.

Kesempatan kerja adalah jumlah lowongan yang disediakan oleh suatu usaha

untuk penduduk lokal. Bila jumlah lowongan kerja (baik untuk tenaga kerja terlatih

maupun tidak terlatih) yang disediakan banyak, dampaknya positif, sebaliknya bila

sedikit dampaknya negatif. Pola pemanfaatan sumber daya alampun dapat dijadikan

indikator yaitu diidentifikasi melalui seberapa jauh SDA dapat dimanfaatkan oleh

penduduk lokal disekitar usaha atau kegiatan tersebut. Apabila dalam jangka waktu

tertentu penduduk lokal semakin sulit memanfaatkan SDA yang ada, dampaknya

adalah negatif.

Pada dasarnya, industri otomotif adalah industri yang banyak menyerap bahan

baku namun juga banyak menghasilkan eksternalitas berupa limbah yang dihasilkan,

baik itu limbah cair maupun padat, serta polusi udara dan kebisingan. Menurut

Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup

No.02/MENKLH/I/1998 yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran air dan

udara adalah masuk dan dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau

komponen lain kedalam air/udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara

oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air/udara turun sampai ke

tingkat tertentu yang menyebabkan air/udara menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi

sesuai dengan peruntukannya. Pada proses produksi, disamping menghasilkan

52

produksi utama menimbulkan berbagai jenis limbah seperti limbah cair, limbah gas,

limbah padat dan kebisingan.

Proses produksi menghasilkan limbah yang mengandung bahan-bahan yang

dapat menimbulkan efek kerusakan pada lingkungan. Limbah cair dapat berfungsi

sebagai sumber pencemaran. Limbah cair mempunyai sifat fisik yang meliputi warna,

bau, suhu, padatan, minyak dan lemak. Sifat kimia air ditandai dengan adanya zat

anorganik dalam limbah dan ukuran yang paling sering digunakan adalah pengukuran

kandungan Biological Oxygen Demand (BOD), pH, Alkalinitas, Hardness, Logam-

logam berat, Nitrogen dan Phospor (Ginting, 2008). Kandungan organik dan

anorganik dalam limbah memberikan dampak pada badan penerima (sungai) bila

terdapat nilai-nilai diluar ukuran-ukuran yang ditetapkan (baku mutu limbah). Limbah

gas/udara dihasilkan dari pabrik dapat merubah komposisi udara disekitar lingkungan

pabrik. Pengukuran komposisi udara dilingkungan pabrik seperti SO2, CO, CO2,

NOX, H2S, debu sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kandungan gas

telah melampaui baku mutu emisi dan baku mutu ambien (Ginting, 2008). Disamping

pengukuran limbah gas juga diukur kebisingan pabrik yang dapat mengganggu

masyarakat sekitar. Pukulan-pukulan dalam pabrik, suara mesin, suara lalu lintas

kendaraan yang keluar masuk pabrik baik kendaraan jadi hasil produksi maupun yang

mengangkut bahan baku.

Ada 4 (empat) pendekatan dalam pengelolaan dampak lingkungan hidup

kegiatan industri, yaitu pendekatan penyesuaian lahan, pendekatan sosial, pengolahan

limbah dan pengaturan prosedur kerja (Kemeneg LH, 2007), yaitu :

4. Pendekatan Penyesuaian Lahan

Pendekatan ini dilakukan untuk pengelolaan dampak dari sumber dampak lokasi

pabrik ke luar kawasan industri. Pabrik yang berdiri di luar kawasan industri akan

mengakibatkan konflik pemanfaatan lahan dan ruang.

5. Pendekatan Sosial

Pendekatan ini dilakukan untuk upaya pengelolaan sumber dampak berkaitan

dengan aspek penerimaan dan pengupahan tenaga kerja.

6. Pengolahan Limbah

53

Pendekatan ini dilakukan terutama untuk mengelola sumber dampak dari

pemakaian air, pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah padat, pengelolaan

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan aktivitas produksi. Pengelolaan

terhadap limbah B3 dilakukan dengan melakukan pemisahan berdasarkan jenis

dan karakteristik limbah yang kemudian didistribusikan ke pihak yang telah

ditunjuk untuk menangani limbah B3. Perbaikan design dapat berupa upaya untuk

mengurangi sumber pencemar, penggunaan kembali bahan kimia, atau mengganti

peralatan dan bahan yang lebih baik menurut standar yang diperbolehkan.

4. Pengaturan Prosedur Kerja

Upaya untuk mengelola sumber dampak dari pemakaian air, pengelolaan limbah

cair, pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah B3 dan aktivitas produksi,

dapat dilakukan dengan pengaturan prosedur kerja. Pendekatan ini setidaknya

akan dapat memperbesar dampak positif. Dalam hal ini, kesempatan kerja akan

bertambah, karena jam kerja yang sama dapat diisi oleh beberapa orang tenaga

kerja. Dengan demikian kesempatan penerimaan tenaga kerja dan upah tenaga

kerja yang disediakan akan lebih banyak. Dampak negatif berupa konflik

hubungan antar penduduk dapat diperkecil atau bahkan dihilangkan.

Pemukiman tenaga kerja menimbulkan rangsangan pada masyarakat untuk

diprioritaskan menjadi tenaga kerja. Masyarakat sekitar terdiri dari latar belakang

sosial dan budaya yang berbeda-beda dan tidak jarang menimbulkan ketegangan.

Adanya pabrik berdiri mendorong peningkatan jumlah penduduk di satu sisi, tetapi di

sisi lain dapat mengurangi jumlah penduduk karena mereka harus pindah. Perubahan

yang diakibatkan tenaga kerja adalah meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat

dan perubahan sistem ekonomi masyarakat setempat. Pola kegiatan ekonomi sehari-

hari mengalami perubahan. Dengan beroperasinya perusahaan masyarakat sekitar

boleh jadi berhasil memanfaatkan kehadiran industri dengan memperoleh pendapatan

yang lebih baik. Warung-warung tumbuh, toko-toko bahan bangunan berdiri, rumah

pondokan berdiri, jumlah penduduk semakin meningkat (Ginting, 2008).

54

2.7. Produk Mobil

Standar lingkungan dari mobil yang diproduksi (Astra International Tbk,

2002) adalah meliputi :

1. Mengurangi sumber limbah.

2. Mengurangi penggunaan material berbahaya.

3. Mengurangi pengunaan energi termasuk adalah tingkat konsumsi bahan bakar

mobil yang diproduksi sesuai kelasnya.

4. Meningkatkan umur produk.

5. Meningkatkan potensi daur ulang (recycleablity).

6. Potensi untuk di proses ulang (remanufacture).

7. Ketaatan terhadap aturan emisi gas buang sesuai Kep Men LH no.141/2003.

8. Persyaratan dalam baku tingkat kebisingan sesuai Kep Men LH no.48/1996.

Pelaksanaan kegiatan CSR pada dasarnya telah memiliki suatu kerangka acuan

(frame work) yang dijadikan patokan secara global dalam melaksanakan aktivitas

CSR, yaitu Global Reporting Initiative (GRI). GRI adalah sistem pelaporan kinerja

CSR yang dikenal secara global paling komprehensif (Tanimoto and Suzuki, 2008).

Khusus dalam aspek otomotif isu-isu utama yang menjadi fokus dalam melaksanakan

CSR dalam aktivitas Sustainable Mobility (mobilitas berkelanjutan) (GRI, 2004) yaitu

perjalanan pribadi dan transportasi barang-barang dan orang (goods transport) masih

menjadi faktor dalam pencemaran (polusi) dan kemacetan di daerah perkotaan. Isu

keselamatan, termasuk keselamatan pejalan kaki (pedistrian) adalah isu yang semakin

meningkat, khususnya di negara-negara berkembang. Selanjutnya, emisi carbon

dioxide (CO2) yang berkorelasi langsung dengan tingkat konsumsi bahan bakar fosil,

kontribusi kepada efek gas rumah kaca dan dampaknya terhadap pemanasan global.

Produsen kendaraan bermotor akan sangat berkepentingan untuk memenuhi

permintaan konsumen global, serta mengurangi dampak lingkungan dan sosial

melalui upaya yang lebih lagi ( GRI, 2004).

Jenis-jenis isu dalam otomotif (GRI, 2004) adalah :

1. Emisi gas rumah kaca/perubahan iklim (Greenhouse Gas Emissions/Climate

change)

55

Gas-gas yang terperangkap di atmosfir sering disebut greenhouse gases (gas-gas

rumah kaca). Keberadaan gas-gas rumah kaca inilah yang menyebabkan

meningkatnya pemanasan global (US.EPA, 2008). Gas-gas yang masuk dalam

jenis ini adalah :

a. Carbon Dioxide (CO2).

Gas ini masuk ke atmosfir melalui pembakaran bahan bakar fosil (oil, natural

gas dan coal), limbah solid, produk kayu dan pohon, serta hasil reaksi kimia

lainnya seperti industri semen. CO2 dapat berpindah dari atmosfir

(sequestered) ketika diabsorbsi oleh tanaman (pohon) sebagai bagian dari

siklus karbon biologis.

b. Methane (CH4)

Methane diemisikan selama produksi dan transportasi coal, gas alam, dan oil.

c. Nitrous Oxide (N2O)

Diemisikan selama aktivitas pertanian dan industri, termasuk melalui

pembakaran bahan bakar fosil dan limbah solid.

d. Fluorinated Gases

Gas ini terdiri atas hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, dan sulfur

hexafluoride, seperti CFCs, HCFCs, dan halons. Dalam kuantitas yang kecil,

namun sering disebut sebagai gas-gas berpontensi rumah kaca yang tinggi

(high global warming potential gases). Emisi kendaraan bermotor merupakan

penyumbang terbesar gas rumah kaca sebesar 60-70%, 10% oleh industri,

sisanya dari pembakaran sampah, asap dapur dan lainnya ( Harjono, 2008).

2. Mutu udara (Air quality)

Akibat polusi kendaraan bermotor di perkotaan dapat juga menimbulkan udara

yang tidak sehat. Seperti diketahui kendaraan bermotor mengeluarkan gas CO,

Nox, dan Sox, Pb, PM10 yang dapat merusak kesehatan. Menurut hasil penelitian

Indonesian Hazardous Materials and Waste Research atau IHWaR di tahun 2008,

secara umum satu kendaraan bermotor menghasilkan 8,22 kilogram (kg) karbon

dioksida per hari. Sementara sebuah pohon berdiameter tajuk 15 m mampu

menyerap karbon 28,224 kg per hari, yang digunakan untuk proses fotosintesis.

56

Untuk pertambahan kendaraan keluaran baru, dibutuhkan rataan minimal 5 pohon

untuk menyerap karbon secara optimal dengan kondisi fisik memiliki ukuran

tajuk rataan 1 m. Secara logika ukuran tajuk sangat menentukan dalam

penyerapan karbondioksida dalam fotosintesisnya. Artinya korporasi otomotif

dapat memulainya dengan lima pohon untuk setiap kendaraan bermotor yang

diproduksi.

3. Kebisingan (Noise).

Kebisingan adalah jenis polusi dijalan raya yang merupakan kolektifitas sosial

bunyi (suara) dari kendaraan bermotor. Suara tersebut berasal dari mesin, ban,

aerodynamic, dan sosial pengereman. Faktor yang mempengaruhi terhadap

bunyi adalah traffic operations (speed, truck mix, age of vehicle fleet), roadway

surface type, tire types, roadway geometrics, terrain, micrometeorology dan the

geometry of area structures.

4. Aspek keselamatan (Safety aspects)

Hal ini merupakan upaya menghindarkan kecelakaan berkendara atau efek

berbahaya yang dapat timbul dari kejadian kecelakaan dan secara khusus

merupakan upaya melindungi terhadap kehidupan manusia dan kesehatan. Safety

features atau fitur-fitur keselamatan terdiri dari 2 (dua) kelompok besar :

a. Active Safety

Hal ini berkaitan dengan sosial kendaraan yang menggunakan informasi

tentang lingkungan luar kendaraan untuk merubah respons dari kendaraan dan

memperbaiki keamanan berkendara dalam waktu sebelum kecelakaan terjadi

atau selama periode kecelakaan (crash) dengan tujuan menghindari

kecelakaan yang parah. Sistem tersebut merespon terhadap kendaraan lain

ataupun dari kendaraan terhadap infrastruktur jalan raya. Seperti RADAR-

based crash avoidance systems atau sistem radar anti kecelakaan, sosial

pengereman (antilock braking system/ABS).

b. Passive Safety

Hal ini adalah berkaitan dengan ketika sebuah kecelakaan berpotensi atau

benar-benar terjadi, berbagai sistem keselamatan pasif bekerja untuk

57

meminimalisasi dampak terhadap individu-individu yang terlibat. Contoh alat

yang digunakan adalah Safety Belt, Airbags, dan sebagainya.

5. Kemacetan (Congestion).

Kemacetan berkendara (traffic congestion) adalah ketika volume dari kendaraan

menghasilkan permintaan ruang yang lebih besar daripada kapasitas jalan yang

tersedia. Karakteristiknya adalah kecepatan kendaraan rendah, waktu tempuh

lama dan meningkatnya antrian. Ada berbagai penyebab terjadinya kemacetan

yaitu : bottlenecks, kecelakaan lalu lintas, cuaca buruk, zona pekerjaan, rambu

lalu lintas tidak tersedia, adanya event dijalan raya dan kapasitas kendaraan tidak

seimbang dengan jumlah penumpang yang akan diangkut.

6.Infrastruktur (Infrastructure)

Hal ini merupakan struktur teknik yang mendukung sebuah masyarakat, seperti

jalan, sarana air bersih, penjernihan air, sistem manajemen banjir, komunikasi

(internet, saluran telepon, broadcasting) dan sebagainya. Bentuk lain dari

infrastruktur adalah teknologi informasi, software development tools, jaringan

sosial dan politik dan sebagainya.

7. Akses kepada mobilitas (Access to mobility).

Mobilitas diukur dengan jumlah perjalanan per orang per hari. Mobilitas

meningkat sesuai dengan pendapatan, mobilitas bervariasi sesuai dengan

karakteristik sosial dan ekonomi, dan laki-laki cenderung lebih bepergian dari

pada perempuan (Vasconcellos, 2001). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

mobilitas adalah income, gender, usia, kedudukan dan tingkat pendidikan

(Vasconcellos, 2001). Akses kepada mobilitas adalah akses kepada pekerjaan,

pasar dan tujuan lainnya.

8. Emerging markets (pasar yang baru tumbuh)

Hal ini adalah digunakan untuk menggambarkan mengenai keadaan sosial dari

suatu negara, atau aktivitas bisnis dalam proses industrialisasi yang cepat. Disebut

juga ekonomi yang bertumbuh cepat atau rapid growing economy. Memiliki 4

karakteristik adalah: (1) kekuatan ekonomi dengan populasi besar, sumber daya

yang besar dan pasar yang besar, (2) merupakan masyarakat yang transisi dalam

58

reformasi ekonomi dan politik, (3) memiliki pertumbuhan tercepat di dunia, (4)

merupakan masyarakat yang kritis dalam menanggapi isu (Li, 2008). Artinya

Indonesia sebagai salah satu emerging market memiliki tingkat pertumbuhan

dalam industri otomotif yang tinggi dengan sumber daya berlimpah ruah dan low

costs. Emerging Market yang merupakan tempat dimana industri otomotif

mencari pertumbuhan pendapatan yang tinggi (Deloitte and Touche, 2008).

Dalam Emerging Market terdapat jumlah angkatan kerja yang tersedia dalam

jumlah besar dan memerlukan penyaluran. Indonesiapun merupakan pasar bagi

produk otomotif yang amat besar, sehingga penyerapan produk, tetapi tinggi yang

tidak diimbangi dengan penyediaan infratsruktur pendukung akan menciptakan

permasalahan tersendiri.

9. Produk dan jasa (product and services)

Pada saat ini produk mobil yang dihasilkan oleh industri otomotif di Indonesia,

khususnya oleh Indomobil Group masih didominasi oleh pemakaian bahan bakar

fosil atau bensin dan solar. Masih belum ada produk yang dihasilkan yang

menggunakan energi alternatif seperti biofuel, tenaga listrik ataupun tenaga

matahari yang diproduksi secara massal. Berbagai isu dari produk otomotif dari

mulai bahan-bahan yang digunakan dalam membuat mobil, apakah menggunakan

bahan yang berbahaya atau tidak, konsumsi bahan bakar, jenis bahan bakar,

kelengkapan keselamatan kendaraan, dan sebagainya.

10. Kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar (Contribution to local

welfare).

Agar perusahaan dapat beroperasi dengan “tenang” disuatu tempat, maka

kehadiran perusahaan harus dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat

sekitar dan memberikan peningkatan pendapatan. Sebab perusahaan yang justru

menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar atau tidak berdampak apa-

apa terhadap kesejahteraan masyarakat maka kehadirannya ditempat itu tidak

akan bertahan lama, akan terusir. Demikian pula kehadiran dari kelompok

perusahaan di lingkungan Indomobil Group harus dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Demikian pula produk berupa mobil

59

yang dihasilkan juga mendukung kepada kesejahteraan masyarakat. Mobil yang

dihasilkan harus mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat pemakai

terhadap kepentingan mobilitas.

Dalam aspek lingkungan khususnya di industri, apabila industri telah

memenuhi persyaratan ambang batas mutu lingkungan atau baku mutu limbah

sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Republik Indonesia dengan program PROPER atau Program Penilaian Peringkat

Pengelolaan lingkungan pada perusahaan (Kemeneg LH, 2006), yaitu peringkat Biru

maka perusahaan telah dianggap taat (memenuhi persyaratan) dan bila mampu

melebihi yang dipersyaratkan (beyond compliance), perusahaan masuk katagori

socially responsible atau melaksanakan CSR.

2.8. Persepsi Pemangku kepentingan

Pengertian persepsi adalah proses dimana individu memilih,

mengorganisasikan dan mengartikan stimulus yang diterima melalui alat inderanya

menjadi suatu makna (Rangkuti, 2002) Persepsi pemangku kepentingan adalah

pemahaman atau pemberian makna dari pemangku kepentingan atas aktivitas CSR

oleh industri otomotif yaitu kinerja industri otomotif dan aktivitas CSR yang

dilakukannya yang didapat dari proses penginderaan. Konsep ”persepsi” pada

dasarnya merupakan pandangan individu terhadap suatu obyek. Akibat adanya

stimulus, individu memberikan reaksi (respon) berupa penerimaan atau penolakan

terhadap stimulus tersebut (Sarwono, 1995). Merton (1982), diacu dalam Saribanon

(2007) menyatakan bahwa individu tidak hanya merespon situasi obyektif, tetapi juga

sosial makna situasi tersebut menurut kepentingannya. Persepsi pemangku

kepentingan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh industri otomotif sebagai

aktivitas CSR ditanggapi.

Persepsi mengenai lingkungan yang mencakup harapan, aspirasi, ataupun

keinginan terhadap suatu mutu lingkungan tertentu sebaiknya dipahami secara

subyektif, yakni dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis dan sosiokultural

masyarakat (Achda T, 2007). Karena itu mutu lingkungan harus didefinisikan secara

60

umum sebagai lingkungan yang memenuhi preferensi imajinasi ideal seseorang atau

sekelompok orang. Pandangan tersebut menyempurnakan pandangan sebelumnya

yang mengartikan mutu lingkungan hanya dari aspek fisik, biologi dan kimia

(Sarwono (1995) diacu dalam Achda T, 2007). Lingkungan adalah bagian dalam

aktivitas CSR, maka secara lebih luas dapat dikatakan bahwa persepsi mengenai CSR

mencakup didalamnya adalah harapan, aspirasi ataupun keinginan terhadap suatu

mutu aktivitas CSR tertentu yang dipahami secara subyektif yang terkait dengan

aspek-aspek psikologis dan sosiokultural masyarakat atau memenuhi preferensi

imajinasi ideal seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ditentukan oleh faktor

personal dan faktor situasional (Rahmat, 2000).

Persepsi pada dasarnya timbul akibat dari tiga aktivitas yaitu adanya exposure,

attention dan interpretation (Hawkins et al., 2001), dimana exposure muncul bila ada

stimulus berupa aktivitas CSR dari industri otomotif. Exposure dapat tersusun dari

yang sifatnya acak (random) menjadi sesuatu yang sengaja dilakukan (deliberate).

Selanjutnya attention atau perhatian muncul bila aktivitas CSR sebagai stimulus

mengaktifkan syaraf-syaraf sensorik dari penerima dan menghasilkan sensasi menuju

ke otak untuk diproses. Attention bergerak dari low involvement menuju ke high

involvement atau dari keterlibatan yang rendah menuju ke yang tinggi. Sejumlah

karakteristik dari stimulus yang dapat menimbulkan attention dari si penerima

meliputi :

1. Stimulus factor meliputi ukuran dan intensitas, warna, pergerakan atau movement,

isolation, format, kontras, mutu informasi dan information overload atau begitu

banyaknya informasi, sehingga terpaksa harus menimbulkan perhatian.

2. Individual factor yang merupakan karaktersitik dari individu dimana kebutuhan

dan minat (interest) dari seseorang menjadi penentu dalam suatu stimulus akan

menjadi attention bagi seseorang.

3. Situational factor atau stimulus yang tidak dapat menarik perhatian (attention) dari

sipenerima akibat dari situasi yang tidak menyenangkan yang timbul pada saat itu.

Interpretation atau interpretasi muncul setelah berbagai attention muncul dan

diberi arti atau makna oleh si penerima. Sebagai contoh adalah our beliefs about a

61

new product are influenced by our beliefs about capabilities and social responsibility

of the company that produce it ((Hawkins, et al., 2001). Expectation atau ekspektasi

adalah bentuk dari interpretasi seseorang terhadap stimulus dan interpretasi seseorang

terhadap stimulus tersebut adalah konsisten dengan ekspektasinya (Hawkins et al.,

2001).

2.9 Analisis Kebijakan

Kebijakan adalah a means to an end atau alat untuk mencapai sebuah tujuan

(Suharto, 2010). Kebijakan publik merupakan studi yang berkaitan dengan problem

yang krusial di masyarakat. Adanya suatu kebijakan publik, pada gilirannya akan

menghasilkan peraturan perundang-undangan (rule) sebagai barang-barang publik

(public goods) (Nawawi, 2009). Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan

pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan (Dunn, 2003). Menurut

Majchrzak (1984), diacu dalam Danim (2005), penelitian kebijakan sebagai proses

penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap

masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu

pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi

berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Penelitian kebijakan

mempunyai berbagai metode penelitian yang relevan dengan penelitian kebijakan

diantaranya penelitian kasus (studi kasus). Metode ini dimaksudkan untuk

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini serta

interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat given: individu, kelompok,

institusi atau masyarakat. Penelitian kasus dilakukan secara mendalam terhadap unit

sosial tertentu, dimana hasil penelitian tersebut memberikan gambaran yang luas dan

mendalam mengenai unit sosial itu. Subyek atau unit yang diteliti relatif terbatas,

akan tetapi peubah dan kondisi yang diteliti sangat luas dimensinya (Danim, 2005).

Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur yang lazim

dipakai dalam pemecahan masalah manusia (Dunn, 2003) yaitu :

1. Definisi (perumusan masalah), yaitu menghasilkan informasi mengenai kondisi-

kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

62

2. Prediksi (peramalan), menyediakan informasi mengenai konsekwensi dimasa

mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan

sesuatu.

3. Preskripsi (rekomendasi), menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan

rsosialf dari konsekwensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah.

4. Deskripsi (pemantauan), menghasilkan informasi tentang konsekwensi sekarang

dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

5. Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekwensi

pemecahan atau pengatasan masalah.

Adapun bentuk-bentuk analisis kebijakan meliputi :

1. Analisis kebijakan prospektif, yaitu berupa produksi dan transformasi informasi

sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Atau apa yang akan

terjadi dan apa yang harus dilakukan.

2. Analisis retrospektif, yaitu penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi

kebijakan dilakukan.

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi, merupakan bentuk analisis yang

mengkombinasikan gaya operasi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan

transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.

Pada penelitian ini model kebijakan adalah model normatif yaitu memberikan dalil

dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Masalah-

masalah keputusan normatif biasanya dalam bentuk mencari nilai-nilai variabel yang

terkontrol (kebijakan) yang akan menghasilkan manfaat yang terbesar (nilai) (Dunn,

2003). Analisis yang dipilih merupakan gabungan antara analisis kebijakan prospektif

dan retrospektif dimana analisis yang yang dilakukan pada penciptaan dan

transformasi informasi, sesudah aksi kebijakan dilakukan, maupun sebelum

(terintegrasi).

Metodologi penelitian dalam kebijakan saat ini secara umum dicirikan oleh bentuk

multiplisisme kritis (Dunn, 2003). Multiplisisme kritis merupakan sintesis kreatif dari

beragam riset dan praktik analisis meliputi beberapa bidang analisis kebijakan penting

diantaranya adalah (1) operasionisme berganda yaitu penggunaan secara serempak

63

perbandingan berpasangan dan skala pilihan paksa, atau ukuran-ukuran biaya dan

manfaat didasarkan pada belanja konsumen (preferensi yang diungkapkan) dan

penyusunan skala atribut berganda, (2) penelitian multimetode yaitu penggunaan

berbagai metode secara bersama-sama untuk mengamati proses dan hasil kebijakan,

(3) sintesis analisis berganda, (4) analisa multivariat, (5) analisis pelaku berganda, (6)

analisis perspektif berganda, yaitu disertakannya berbagai perspektif seperti etis,

politis, organisasional, ekonomi, sosial, kultural, psikologis, (7) komunikasi

multimedia (Dunn, 2003). Sehingga desain penelitian ini akan mengacu pada konsep

multiplisisme kritis baik penggunaan perbandingan berpasangan dan skala pilihan

paksa.

2.10 Kebijakan CSR berkelanjutan sebagai kebijakan publik

Kebijakan CSR sebagai kebijakan publik sebagaimana telah diatur oleh

undang-undang adalah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government,

dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang

menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun

masyarakat madani (civil society). (Suharto, 2010). Karena CSR telah diatur oleh

undang-undang yaitu Undang-Undang Perseoran Terbatas (UU PT) nomor 40 tahun

2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM) nomor 25 tahun 2007, maka

CSR telah menjadi kebijakan publik. Sebagai kebijakan publik maka CSR wajib

(compulsory) untuk dilaksanakan oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Terdapat beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan publik (Nawawi, 2009) yaitu :

1. Teori Sistem, yaitu reaksi sistem politik untuk kebutuhan yang timbul dari

lingkungan sekitarnya.

2. Teori kelompok, yaitu keseimbangan yang dicapai oleh perjuangan kelompok

dalam suatu kejadian dan hal tersebut memberikan keseimbangan dimana

kelompok yang bertentangan berusaha memberikan bobot pada keinginannya.

3. Teori elite, adalah nilai atau pilihan elite pemerintah semata. Kebijakan publik

ditentukan tanpa melibatkan atau menyerap aspirasi publik tetapi sepenuhnya

diputuskan oleh elite yang mengatur.

64

4. Teori proses fungsional, pembentukan kebijakan publik dengan melihat pada

bermacam-macam aktivitas proses fungsional yang terjadi dalam proses

kebijakan.

5. Teori kelembagaan, analisis kebijakan tentang kelembagaan pemerintah

(institutionalism).

Dalam penelitian ini pendekatan dalam analisis kebijakan publik terhadap CSR

adalah lebih mengarah kepada teori fungsional yang melihat proses pembentukan

kebijakan CSR berkelanjutan sebagai kebijakan publik dengan melihat pada

bermacam-macam aktivitas proses fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan.

Sebagai induk dari kebijakan CSR dalam industri otomotif maka UU PT dan

UU PM belum diikuti oleh aturan pelaksanaan (implementasi), seperti besarnya

anggaran untuk CSR, jenis-jenis kegiatan CSR, dan sebagainya, meskipun pada

beberapa bagian telah juga diatur seperti aspek lingkungan dalam Undang-Undang

Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009, masalah ketenagakerjaan

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa kemungkinan intervensi

pemerintah terkait dengan CSR berikut (Petkoski and Twose, 2003) :

65

Tabel 5. Berbagai kemungkinan intervensi pemerintah dalam kebijakan publik

Public Sector Roles

Mandating Command

and control

legislation

Regulators and

inspectorates

Legal and fiscal penalties

and rewards

Facilitating

Enabling

legislation

Creating incentives Capacity building

Funding

support

Raising awareness Stimulating markets

Partnering Combining

resources

Stakeholders

engagement

Dialogue

Endorsing Political support Publicity and praise

Dari tabel 5 diatas adalah berbagai jenis intervensi pemerintah dalam kebijakan CSR

yang dapat dilakukan pada berbagai katagori. Artinya bahwa sebagai produk dari

kebijakan publik maka pengaturan CSR dalam bentuk undang-undang adalah salah satu

bentuk dari sejumlah bentuk intervensi pemerintah terhadap CSR perusahaan.

Tabel 6. Type dari program kebijakan dan instrumen kebijakan

Tabel 6 menunjukkan berbagai tipe dari program kebijakan dan instrumen kebijakan

yang menunjukkan kekuasaan dan kontrol untuk mengatur perilaku dari kelompok target

meliputi (1) regulative programs menggunakan pendekatan legal dan legitimasi untuk

Item Regulative programs Motivation

programs

Persuasion programs Public activity

programs

Dominant

policy

instrument

General rules Economic

incentives

Communication Organisation

Positive

motivation

Permission/Contract/

Rights

Subsidies/Grant Information/Encouragement

/Appeals

Expansion of

public service

Negative

motivation

Prohibition/Command/

Control

Tax/Dues/Fines Misinformation/Discourage-

ment/Threats

Reduction of

public service

Means of

control

Behavioural control Incentive control Attitudinal control Supply control

Implemen-

tation

problems

Resistance from policy

addresses and

violation of norms

Uncertain

effects and

coordination

problems

Low efficiency and control Success depends

on attractivity/

over –or under

investment

possible/

exclusion of the

„needy‟

66

memberi ijin atau melarang, (2) motivation programs menggunakan kebijakan moneter

sebagai hadiah (reward) maupun menahan (withhold), (3) persuasion programs adalah

untuk mendorong ataupun menghambat, (4) public policy programs berupa perluasan

maupun pengurangan pelayanan publik (Bredgaard, 2003). Dari berbagai instrumen

kebijakan Publik maka dapat dipilih jenis kegiatan yang dapat memenuhi kepentingan

masyarakat sekitar dan dan kepentingan bisnis (business interests).

Gambar 4. Bagan keterkaitan instrumen antara program kebijakan publik dengan

kepentingan perusahaan

Dengan adanya masing-masing kepentingan baik Pemerintah dengan public policy

programs maupun terhadap korporat dengan business interests maka perlu ada jembatan

(bridging) untuk menyatukan keduanya demi kepentingan bersama (Bredgaard, 2003)

sebagaimana pada Gambar 4. Baik itu sikap penerimaan dalam menyikapi kebijakan

pemerintah karena adanya kepentingan ekonomi dari perusahaan (accept), adanya

Policy Program and Business Interests

P

U

B

L

I

C

P

O

L

I

C

Y

P

R

O

G

R

A

M

S

B

U

S

I

N

E

S

S

I

N

T

E

R

E

S

T

S

Motivation

program

Economic

interests

Behavioural

interests

Competencies

and resources

Persussion

program

Regulative

program

Public activity

program

Accept

Pressure

Help

67

penekanan (pressure) baik itu akibat dari aturan dan kehendak pemerintah maupun

tekanan dari internal organisasi, atau sikap membantu (help) yang diterima akibat dari

kebijakan pemerintah dengan memperhitungkan kompetensi dan sumberdaya yang

dimiliki perusahaan. Meskipun telah ada undang-undang perseroan terbatas maupun

undang-undang penanaman modal yang mewajibkan korporat untuk melakukan CSR dan

juga telah ada aturan aturan yang berkaitan dengan CSR seperti undang-undang

lingkungan hidup, undang-undang perlindungan konsumen dan sebagainya. Di Indonesia

ada sebagian kelompok yang menganut pandangan Reflexive Law Theory dengan self

regulation atau mengatur sendiri dimana pelaksanaan CSR adalah diatur sendiri-sendiri

oleh masing-masing perusahaan sedangkan evaluasi dari pelaksanaannya yang akan

menilai adalah masyarakat, dimana perusahaan membuat laporan aktivitas CSR masing-

masing. Di negara Indonesia lebih kepada pelaksanaan CSR dengan konsep hukum yang

berdasarkan necessity dan possibility. Artinya ada ranah yang perlu diatur dengan public

policy dan ada yang tidak seperti masalah pengelolaan lingkungan hidup,

ketenagakerjaan yang telah diatur dengan undang-undang. Namun tidak ada aturan yang

mengatur tentang besarnya sumbangan yang harus diberikan perusahaan kepada

masyarakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan sebagainya

Jenis kebijakan dalam aktivitas CSR adalah mengikuti prinsip yang dianut masing-

masing perusahaan. Dalam memandang berbagai masalah yang timbul disekeliling

lingkungan perusahaan terdapat beberapa kebijakan yang dianut yaitu :

1. Perusahaan menganggap bahwa perusahaan dalam keadaan siap berkembang pesat

dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa peningkatan CSR

berkelanjutan. Kondisi ini mengacu kepada pendapat dari Milton Friedman, diacu

dalam Solihin (2008) bahwa tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) adalah

menjalankan bisnis sesuai dengan kehendak pemilik perusahaan (owners), biasanya

dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan senantiasa

mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana

diatur oleh hukum dan perundang-undangan, atau the social responsibility of

business is to increase its profits. Dengan demikian, tujuan perusahaan korporasi

adalah memaksimalisasi laba atau nilai pemegang saham (shareholder‟s value).

68

Pengembangan usaha tanpa peningkatan kinerja CSR. Dalam hal ini, Perusahaan

bukanlah lembaga sosial yang harus memikirkan tingkat kesejahteraan masyarakat,

khususnya masyarakat sekitar. Aktivitas CSR dilakukan dalam kaitannya untuk

memaksimalkan laba perusahaan. Aktivitas CSR seperti ini dilakukan sebagaimana

yang ada sekarang (business as usual) dan apabila dilakukan lebih dari kondisi ini,

maka seluruhnya dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap

maksimalisasi laba. Perusahaan lebih mempertimbangkan kepada private marginal

costs atau biaya persatuan barang/jasa yang dibuat dalam mempertimbangkan

keputusan dalam produksi dan akan beroperasi di bawah socially optimum market

equlibrium ketika social costs melampaui firms‟ private costs (Redman, 2005).

Socially optimum market equilibrium adalah keadaan dimana terdapat keseimbangan

antara antara permintaan dan penawaran yang mengakomodir biaya-biaya sosial

(externalities). Berarti dalam hal ini, externalities yang muncul akibat aktivitas

perusahaan, baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung akibat

keberadaan perusahaan seperti pencemaran udara, air, kerenggangan sosial dan

perilaku konsumtif tidak masuk dalam private marginal costs. Lebih jauh dikatakan

bahwa donasi waktu maupun uang kepada perbaikan lingkungan ataupun

penanggulangan kemiskinan masyarakat lebih kepada “pencurian” terhadap modal

pemilik. Cara pandang perusahaan lebih kepada cost dan benefit jangka pendek

(Redman, 2005). Perusahaan adalah pribadi artifisial dan memiliki tanggungjawab

artifisial pula, sehingga yang memiliki tanggungjawab yang sebenarnya adalah para

karyawan terhadap pemilik perusahaan, yaitu berupa keuntungan (Friedman, 1970).

Selanjutnya apabila ada penggunaan lain untuk melakukan CSR yang sifatnya bukan

profit oriented atau motif keuntungan finansial, tetapi socially oriented atau

environmentally oriented, maka harus dipisahkan pendanaannya dari aktivitas utama

perusahaan (Friedman, 1970). Dalam hal ini, manajer perusahaan telah memasuki

ranah politik dengan aktivitas pilantropis yang seharusnya menjadi tanggungjawab

Pemerintah dan juga sekaligus juga telah berlaku sebagai prinsipal (mewakili pemilik

perusahaan) dan bukan sebagai agen perusahaan yang menerima gaji dari pemilik

perusahaan (Solihin, 2009). Sebagai konsekuensi dari kebijakan seperti ini, berarti

69

apabila ada pengurangan produksi akibat adanya penurunan penjualan, maka sikap

perusahaan mengarah kepada pengurangan karyawan. Demikian pula dalam hal

adanya efisiensi, baik dalam prosedur kerja maupun penggunaan alat-alat kerja atau

rasionalisasi karyawan maka tindakan pengurangan karyawan adalah hal yang

lumrah dilakukan, termasuk komposisi antara karyawan yang berasal dari penduduk

lokal dan pendatang adalah lebih didasarkan pada profesionalisme, maupun selera

dari perusahaan, sepanjang tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. Bentuk

yayasan atau lembaga tersendiri adalah model yang paling tepat untuk bentuk

kebijakan CSR yang menganut kebijakan seperti ini karena sifatmya terpisah dari

aktivitas utama perusahaan (core business).

2. Strategi CSR yang dilakukan adalah mulai meningkatkan kinerja CSR semata-mata

karena memang saat ini sedang trend dimana-mana. Kata-kata CSR bergema

diberbagai tempat. Berbagai perusahaan atas nama CSR melakukan kegiatan amal

(charity) dan phylantrophis (kebajikan) mulai dari menyumbang untuk bencana

alam, penanaman pohon, pemberian beasiswa kepada pelajar berprestasi dan

sebagainya, tanpa perlu melihat relevansinya terhadap kinerja usaha. CSR seperti ini

dilakukan semata-mata hanya faktor ketulusan hati ataupun mengikuti trend. Dalam

strategi ini juga keterkaitan antara aktivitas CSR yang dilakukan dengan jenis usaha

yang dilakukan juga tidak diperhitungkan.

Pada dasarnya dalam kebijakan ini tidak seluruh aktivitas CSR harus

mempertimbangkan kinerja usaha seperti dalam program Community Development

yang merupakan aktivitas bagian dari CSR tidak dapat dipertahankan sebagai

kepentingan korporasi semata (keamanan perusahaan), tetapi benar-benar

menjalankan dalam konteks yang benar (Rochman, 2006). Dalam kebijakan ini

menganut bahwa idiology of firms that have made commitments to environmental

and social goals without evidence that corporate citizenship lead to tangible

financial gains (Redman, 2005). Artinya perusahaan tidak menyandarkan kepada

keuntungan finansial semata atas kebijakan CSR dari apa yang telah dilakukan

terhadap lingkungan dan sosial. Dengan demikian tidak tergantung kinerja usaha.

Selanjutnya dikatakan oleh Redman (2005) : this idiology functions on the idea that

70

the businesses, like people, have moral obligations and responsibilities that extend

beyond the financial world. Selanjutnya three is an expectation that a company will

do thew right thing, and there is no reason to advertise that we are filfilling this

obligation (Redman, 2005).

Artinya perusahaan memiliki kewajiban moral dan tanggungjawab melebihi

tanggung jawab finansial. Dan diharapkan dalam melaksanakan kewajiban dan

tanggung jawab ini (CSR) tidak signifikan untuk diiklankan sebagai promosi

perusahaan.

Berbagai aktivitas CSR dalam hal ini adalah seperti terciptanya kondisi keamanan

didesa atau kelurahan dimana perusahaan berlokasi, mengutamakan perekrutan

tenaga lokal sebagai tenaga kerja di perusahaan, keeratan hubungan antara

perusahaan dan para karyawan dengan masyarakat setempat, dimana perusahaan

berkedudukan adalah bentuk-bentuk kebijakan CSR yang sesuai dengan type ini.

3. Upaya integrasi aktivtas CSR dalam aktivitas utama perusahaan merupakan hal yang

utama dalam aktivitas peningkatan kinerja CSR dan kinerja usaha secara bersama-

sama. Mengintegrasikan CSR dalam strategi inti perusahaan berpengaruh kepada

peningkatan produktivitas dan sebagai katalis kepada proses keberlanjutan yang

kompetitif (Boulouta and Pitelis, 2011). Mc Williams and Siegel, diacu dalam

Venugopal (2010) mengemukakan konsep “profit maximizing CSR” dimana belanja

untuk CSR diperlakukan sebagai investasi sebagaimana investasi lainnya seperti pada

bagian Research and Development (R&D). Konsep ini melihat bahwa inovasi dan

kemakmuran masyarakat harus konsisten seiring dengan maksimisasi profit. Namun

bukan berarti profit jangka pendek sebagaimana halnya pada kebijakan yang pertama,

namun termasuk juga manfaat yang sifatnya intangible dan jangka panjang. Dalam hal

ini ternyata tidak mudah untuk melakukannya sebagaimana yang dikemukakan oleh

Redman (2005) : policymakers should consider current indexes for business success,

accounting practices, and valuation of intangible assets. Selanjutnya it require

transforming averages citizens‟ understanding about value creation and expanding

definitions of success to include social and enviromental triumph. Kebijakan ini

memerlukan pertimbangan atas “keberadaan/positioning” perusahaan dalam mencapai

71

target yang diharapkan, kemampuan dalam penilaian dan pencatatan aktiva tidak

berwujud seperti goodwill dalam pembukuan perusahaan. Dan pemahaman terhadap

pengertian masyarakat akan penciptaan nilai dan perluasan pengertian sukses

mencakup sosial dan lingkungan.

Strategi yang dilakukan dengan perbaikan kinerja CSR namun dengan tetap

memperhitungkan pertumbuhan usaha. Artinya sama-sama meningkat. Kinerja

perusahaan semakin baik seiring dengan peningkatan kinerja CSR berkelanjutan dan

pertumbuhannya keduanya yang rsosialf stabil. Aktivitas CSR yang dilakukanpun

harus sejalan dengan jenis usaha, yang merupakan perpaduan dari kedua strategi

sebelumnya. Dalam jangka panjang kondisi yang demikian dapat menjamin

keberlanjutan aktivitias CSR dan pengembangan usaha.

2.11. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang dilakukan tentang CSR adalah penelitian yang

dilakukan oleh Fendri dari Program Magister Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian

Bogor (SPS-IPB) berupa thesis tentang strategi program pemberdayaan masyarakat

dan implikasinya terhadap kebijakan Pemerintah studi kasus PT. RAPP, CECOM,

dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilakukan pada periode November 2007 s/d

Januari 2008 yang melakukan metode penelitian dengan mengadakan studi komparasi

antara petani binaan CECOM (yayasan yang dibentuk oleh PT. RAPP untuk

melaksanakan pemberdayaan masyarakat) dengan yang diluar binaan CECOM

dengan analisis Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT)

menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dapat mengubah secara signifikan kondisi

sosial, ekonomi dan teknologi masyarakat meskipun ada peningkatan. Demikian pula

peran Pemerintah Kota Pekanbaru belum kelihatan. Penelitian yang dilakukan oleh

Sumaryo dari SPS-IPB dalam disertasi tentang implementasi CSR dalam

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan studi kasus di

Provinsi Lampung yang melakukan penelitian pada Nopember 2007 s/d April 2008

yang mengkaji pengaruh pelaksanaan CSR terhadap peningkatan pengetahuan,

keterampilan dan sikap masyarakat sasaran dalam berusaha ekonomi produktif serta

meneliti pengaruh CSR terhadap tingkat keberdayaan ekonomi rumah tangga

72

masyarakat sekitar perusahaan menggunakan teknik analisis deskriptif eksplanasi

kausalitas historis, korelasional dan dilanjutkan dengan analisis Structural Equation

Modelling (SEM) menunjukkan bahwa masyarakat berpersepsi bahwa CSR

merupakan kegiatan perusahaan membantu masyarakat dalam bidang fisik, sosial,

budaya dan atau ekonomi agar masyarakat lebih berdaya dan mandiri, sehingga

terbantu dalam meningkatkan kesejahteraannya sementara manajemen perusahaan

memahami bahwa dengan memberikan bantuan fisik untuk pembangunan prasarana

pendidikan, ibadah dan sosial, bantuan pendidikan dan menjalin kemitraan dengan

masyarakat serta memenuhi aturan dalam pengolahan limbah cair perusahaan berarti

telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya (CSR).

Karakter dan perilaku masyarakat tidak berubah akibat adanya program CSR

oleh perusahaan. Disebutkan juga bahwa model integratif dan partisispatif adalah

model yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh perusahaan yang dapat

meminimalkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya, serta dapat

menampung aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat yang diakomodasi dalam

program CSR yang akan dijalankan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh

Nani Julijanti dari SPS-IPB Program Magister Pengembangan masyarakat dalam

thesis tentang persepsi masyarakat terhadap program-program CSR PT. Aqua Golden

Mississippi (AGM), kasus di Kabupaten Sukabumi, bertujuan mengkaji keragaman

program CSR, mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap program-

program CSR dan mengetahui bagaimana rancangan perbaikan terhadap program-

program CSR dari PT. AGM. Penelitian dilakukan periode Desember 2006 s/d

Nopember 2007 dilakukan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan

triangulasi. Selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) atas dasar analisa

keadaaan dengan Rapid Rural Appraisal. Dari serangkaian program CSR yang

dilakukan oleh PT. AGM maka beberapa program yang dinilai bermanfaat adalah

penampungan air bersih terkait kemudahan mendapatkan air, penghijauan,

kesejahteraan sosial dan keagamaan. Namun dinilai kurang manfaatnya dalam

kaitannya dengan kesempatan kerja yang diterima masyarakat. Strategi yang harus

dilakukan adalah pembentukan forum rembug masyarakat, peningkatan program

73

keahlian masyarakat dalam pengolahan limbah dan pertanian, peningkatan ekonomi

masyarakat berupa bimbingan usaha dan peminjaman modal usaha serta

pembangunan fasilitas air bersih. Strategi tidak langsung adalah mendorong

pemerintah desa dan kecamatan untuk bersungguh-sungguh meningkatkan

komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat serta membuat Peraturan Daerah

yang memiliki posisi tawar yang tinggi yang mewajibkan perusahaan untuk

melaksanakan CSR dan membentuk konsorsium perusahaan untuk menyamakan

persepsi tentang CSR.

Penelitian mengenai otomotif di Indonesia dilakukan oleh Centre for Strategic

and International Studies (CSIS), di Jakarta pada July 1999 mengenai Pembangunan

Industri Otomotif Indonesia (The Development of The Indonesian Automotive

Industry) tentang pembangunan industri otomotif Indonesia mulai 1980 – 1990an

meneliti perkembangan industri otomotif dalam tiga kelompok jenis otomotif, yaitu

sedan, kendaraan komersial dan komponen dengan metode diskriptif, disimpulkan

bahwa kelompok sedan memiliki pasar yang amat terbagi-bagi (fragmentation),

sehingga amat sulit meningkatkan local component dibandingkan dengan jenis

lainnya (kendaraan komersial) dan berdampak pada perkembangan indsutri

komponen yang menjadi kurang efisien untuk jenis sedan dibandingkan dengan jenis

lainnya.

Hasil penelitian khusus bidang otomotif yang meneliti masalah CSR dalam

industri otomotif dalam kaitannya dengan masyarakat sekitar belum ditemui, terutama

yang melihat secara konsep aspek-aspek apakah yang harus menjadi prioritas sesuai

kebutuhan dan harapan masyarakat sekitar.