ii - Kemenparekraf

ii

iv

PANDUAN PENDIRIAN USAHA

TENUN TRADISIONAL

PENYUSUN

Mulyanto

MTh Sri Budiastuti

NARASUMBER

Ari Juliano Gema – Badan ekonomi Kreatif

Sabartua Tampubolon – Badan Ekonomi Kreatif

Bambang Priwanto – Badan Ekonomi Kreatif

Eddy Triharyanto – Universitas Sebelas Maret

Susantiningrum – Universitas Sebelas Maret

Joko Sutrisno – Universitas Sebelas MAret

Jadin C Djamaludin – Jadin Craft Textiles

Koestriastuti – Cita Tenun Indonesia

Muslihin – Tenun Gapuro Jepara

Arif Purnawan – Tenun Lurik Pedan

Yusuf Achmadi – SMK Tekstil Klaten

Ida Ayu Ngurah Puniari- Tuhu Batu Bali

Ida Sulawati – Aminah Akil Silk Sengkang

Miftahul Khoiri – Paradila Tenun Lamongan

Lintu Tulistyantoro – Akademisi UK Petra

Diterbitkan oleh:

Badan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan

Universitas Sebelas Maret

vi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Error! Bookmark not defined.

Pendahuluan 1

Permodalan dan Manajemen Keuangan 11

Manajemen Sumber Daya Manusia 19

Manajemen Produksi 25

Manajemen Pemasaran 41

Pengendalian Mutu dan Pengembangan Usaha 45

Hak Kekayaan Intelektual 51

Daftar Pustaka 63

Daftar Sumber Gambar 67

Glosarium 71

LAMPIRAN

Bentuk Badan Usaha

Dokumen Hukum dan Izin Badan Usaha

Contoh Perjanjian Tertulis

i

KATA PENGANTAR

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya,

sehingga penyusunan Buku Panduan Pendirian Usaha Bidang Ekonomi Kreatif

dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Buku Panduan Pendirian 8

(delapan) Bidang Usaha Ekonomi Kreatif ini adalah kerjasama antara Badan Ekonomi

Kreatif (BEKRAF) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan merupakan lanjutan dari

buku Panduan Pendirian 10 (sepuluh) Bidang Usaha Ekonomi Kreatif yang telah terbit

pada 31 Juli 2017 lalu.

Buku Panduan 8 (delapan) bidang usaha ekonomi kreatif, antara lain: 1) Panduan

Pendirian Usaha Tenun Tradisional; 2) Panduan Pendirian Usaha Desain Kemasan; 3)

Panduan Pendirian Usaha Desain dan Pengembang Laman; 4) Panduan Pendirian

Usaha Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual; 5) Panduan Pendirian Usaha Kerajinan

Kayu Non Furniture; 6) Panduan Pendirian Usaha Kedai Kopi; 7) Panduan Pendirian

Usaha Penerbitan Mandiri; 8) Panduan Pendirian Usaha Penerbitan Digital.

Buku Panduan ini dipersiapkan dalam 2 (dua) versi yaitu versi cetak dan elektronik

(e-book). Penyiapan e-book dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengakses

buku panduan ini.

Pada prinsipnya sasaran buku panduan ini adalah para calon atau pelaku usaha

pemula yang tertarik untuk mendirikan dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif.

Oleh karena itu, penulisan buku dibuat sesederhana mungkin dengan harapan mudah

dipahami dan diterapkan oleh para pembaca.

Penulisan buku panduan ini belum bisa dikatakan sempurna apalagi referensi

untuk pelaku usaha ekonomi kreatif yang sudah berkecimpung lama dibidangnya.

Untuk itu, kepada masyarakat sangat diharapkan memberikan saran dan masukan

guna penyempurnaan buku panduan ini di masa mendatang.

Akhir kata atas nama Badan Ekonomi Kreatif, saya mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku

panduan ini. Semoga upaya dan kerja keras yang dilakukan ini dapat mendorong

pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Jakarta, Februari 2018 Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Triawan Munaf

P

ii

1

PENDAHULUAN

Definisi dan Ruang Lingkup Usaha

ebagai salah satu penghasil karya seni turun temurun yang memiliki

nilai ekonomi dan nilai budaya, bidang usaha tenun tradisional

dianggap cukup menjanjikan dalam meningkatkan kesejahteraan

pengrajin dan sekaligus pendapatan daerah. Oleh karena itu kelestarian

industri tenun tradisional perlu dijaga seiring dengan perkembangan dunia

fashion dan peningkatan permintaan konsumen. Dengan demikian, pengertian

mendasar tentang tenun tradisional melalui buku panduan ini sangatlah

diperlukan, baik bagi pemula maupun para pengusaha dalam tahap

pengembangan sebagai sarana menjalankan us aha ini secara terarah.

Definisi Tenun

Tenun atau kegiatan menenun adalah teknik membuat kain dengan cara

menyilangkan atau menganyam dua kelompok benang yang saling tegak lurus

sehingga membentuk anyaman benang dengan konstruksi tertentu. Definisi

lain mengatakan bahwa tenun adalah proses menyilangkan benang lusi dan

benang pakan untuk dirapatkan menjadi kain dengan menggunakan tenaga

manusia. Kelompok benang tersebut terdiri atas kelompok benang yang

membentuk panjang kain (benang lusi), serta kelompok benang yang

membentuk lebar kain (benang pakan).

Tenun adalah membuat kain. Kain adalah lembaran tenunan yang

umumnya merupakan bahan pakaian atau bahan kebutuhan rumah tangga,

yang dalam bahasa sekarang sering disebut tekstil. Tenun tradisional

merupakan kain yang dibuat secara turun temurun sebagai tradisi atau adat

dari sebuah etnis. Kain tersebut hasil kerajinan tangan dengan menggunakan

berbagai alat berbahan dasar kayu, bersifat mekanis dan bertenaga manusia

serta alat tersebut lazim disebut Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).

“Tradisional” diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki dan digunakan oleh

suatu kelompok masyarakat dan bersifat turun temurun namun terus

berkembang dari segi kualitas bahan, keindahan tata warna, corak maupun

S

2

motif. Sampai saat ini kain tenun tradisional terus berkembang , terlebih

berkat maraknya tenun adat untuk upacara adat.

Ruang Lingkup Usaha Tenun

Pengertian usaha tenun tradisional dibatasi berdasarkan alat yang

digunakan, bahan baku utama dalam pembuatan kain, proses produ ksi dan

produk yang dihasilkan. Selanjutnya, batasan ruang lingkup digunakan dalam

menentukan, menjelaskan, dan memberikan pedoman tentang usaha tenun

tradisional sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan usaha tenun yang

bukan tradisional (bertumpu pad a alat mesin).

Usaha tenun tradisional merupakan karya intelektual suatu kelompok

masyarakat yang dijaga dan dipelihara secara turun temurun dari satu

generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, setiap kelompok

masyarakat memiliki pengetahuan tradis ional yang bersifat kolektif dan

komunal, sehingga akan terjaga secara terus menerus.

a. Alat tenun bukan mesin (ATBM)

Di dalam membuat kain tenun tradisional digunakan alat tenun bukan

mesin yang dikenal dengan istilah “Gendong” ( seolah “digendong”) dan setiap

daerah memiliki istilah masing -masing). Ciri khas alat ini ialah dilengkapi

dengan “epor” yaitu semacam sandaran saat menenun dan diletakkan di

belakang pinggang sehingga seolah digendong. Saat penenun menekan

benang pakan dengan alat yang disebut “liro” (alat untuk merapatkan benang

pakan yang digerakkan dengan tangan) terdengar bunyi “dong” atau “dog”

(bahasa Jawa) sehingga alat tenun ini seringkali disebut “gedog”.

Alat tenun “gedog” akhirnya berkembang menjadi alat tenun “tejak”

dengan rangka yang lebih banyak daripada alat tenun “gedog”. Rangka

tersebut dipakai sebagai penopang saat alat ini dioperasikan. Penenun

dengan posisi duduk menggerakkan tangan dan kaki secara sinergis. Alat

tenun “tejak” yang berkembang menjadi ATBM merupakan alat warisan

Belanda yang disebarluaskan oleh Textile Inrichting Bandung (Sekolah Tinggi

Teknologi Tekstil Bandung).

3

Setiap daerah mempunyai nama masing -masing untuk alat tenun

tradisional ini. Sebagai contoh di Jawa dikenal alat tenun “gendong” atau

“gedog”, dan di Sulawesi dikenal nama “walidah”. Pada prinsipnya alat tenun

tradisional bersifat padat karya , yaitu bergantung pada tenaga kerja manusia,

sehingga tingkat keberhasilan proses produksi sangat ditentukan ole h kualitas

ketrampilan dan kecepatan kerja sumber daya manusianya

b. Bahan baku tenun tradisional

Bahan dasar kain tenun adalah benan g yang terbuat dari serat, baik serat

alam maupun serat buatan. Serat alam berasal dari tumbuhan (contoh: rami,

kapas, eceng gondok, nenas) dan binatang (tidak berkembang karena is u

lingkungan). Benang menjadi bahan baku pembuatan kain tenun, dan

kualitas kain yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kualitas benang

tersebut.

Kondisi benang menentukan konstruksi kain yang dihasilkan. Benang

dengan nomor besar menandakan berdiameter kecil dan begitu sebaliknya.

Semakin kecil diameter benang semakin baik rajutan atau anyaman tersebut

yang dihasilkan, dan akhirnya mempengaruhi kontruksi kain tenun.

Konstruksi kain tenun yang diinginkan menjadi dasar penentuan tingkat

kehalusan dan kerapatan benang, alat tenun, proses yang harus dijalankan,

efisiensi biaya produksi dan efektifitas metode kerja nya.

Teknik membuat kain tenun diilhami oleh prinsip sederhana, yaitu

menggabungkan benang secara melintang dan memanjang atau

menyilangkan benang pakan dan lusi secara bergantian. Prinsip tersebut

melahirkan berbagai inovasi motif , corak atau bentuk gambar pada lembaran

kain yang diacu oleh pengrajin saat menenun.

c. Proses produksi

Usaha tenun tradisional dicirikan dengan proses produksi yang

dilaksanakan pada skala rumah tangga sehingga dijumpai beberapa

keterbatasan seperti permodalan, ketersediaan peralatan dan ruang produksi,

tingkat penggajian tenaga kerja dan perkembangan kreasi yang relatif

lambat. Namun demikian, seni menenun ini merupaka n warisan budaya yang

4

ditekuni secara terus menerus dan berkaitan erat dengan sistem pengetahuan,

budaya, kepercayaan, lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial dalam

masyarakat sehingga mencerminkan adat istiadat masyarakat setempat.

Proses produksi pada skala rumah tangga ini kadang kala mengalami

pasang surut karena keadaan ekonomi dan pembinaan yang belum terarah.

Sarana dan prasarana yang serba terbatas merupakan ciri khas industri rumah

tangga. Tentu saja peran pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan

fasilitas permodalan dan pembinaan, terlebih apabila dapat diangkat sebagai

produk unggulan setempat yang bernilai seni dan punya keunikan tersendiri.

d. Hasil kain tenun (produk)

Kain tenun yang dihasilkan dengan menggunakan alat tenun bukan mesi n

memiliki kekhasan sesuai dengan daerah masing -masing. Secara umum kain

tenun tradisional terbagi menjadi tenun ikat dan songket. Perbedaan

keduanya terletak pada bahan utama atau jenis benang yang digunakan dan

teknik pembuatan kain tersebut. Istilah “ikat” memiliki makna membentuk

ragam hias dengan mengikat bagian -bagian benang, sedangkan “songket”

berkembang setelah tenun ikat, dengan spesifikasi penambahan benang

seperti emas, perak atau sutera pada benang lusi dan pakan dengan cara

dicukit atau disongket.

Gagasan dan Peluang Usaha

Sebagai suatu hasil karya warisan budaya, tenun tradisional menjadi

bentuk kerajinan yang sangat dibanggakan oleh masyarakat setempat, dan

merupakan karya intektual anak bangsa yang perlu dipelihara. Sejarah

mencatat bahwa kebudayaan menenun masuk ke Indonesia melalui India,

Cina dan Asia Tenggara yang waktu terjadinya tidak diketahui dengan pasti ,

namun produknya berkembang hingga saat ini. Hal itu mencerminkan

kontinuitas gagasan atau ide untuk mengembangkan pembuatan kain tenun

tradisional, walau belum berhasil secara optimal. Oleh karena itu , sangatlah

tepat apabila bidang usaha ini dipilih oleh Badan Ekonomi Kreatif sebagai

usaha yang harus dikembangkan melalui penggiatan industri kecil ,

menengah, dan bahkan pemula untuk ikut serta meningkatkan usaha

pembuatan tenun tradisional.

5

Gagasan Usaha

Sekelompok masyarakat yang mendirikan usaha di bidang tenun

tradisional dilandasi oleh keinginan melestarikan warisan budaya dan

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan seluruh anggotanya.

Pengetahuan tradisional yang dimiliki menjadi kunci keberhasilan usaha ini

dan sekaligus menunjukkan idealisme masyarakat untuk terus memelihara

dan mengembangkan produksi tenun. Tampak bahwa sifat turun temurun

dari produksi kain ini menunj ukkan idealisme masyarakat untuk terus

memelihara dan mengembangkan warisan budaya ( nguri uri kabudayan).

Seiring dengan perkembangan mode dan permintaan pasar , banyak

diciptakan beragam motif dan hias yang memiliki makna berbeda-beda.

Makna-makna inilah yang menunjukkan latar belakang budaya warga suatu

daerah atau ciri khas suatu daerah. Gagasan usaha juga dipicu oleh keinginan

utama untuk memelihara warisan keluarga agar tidak hilang. Terlebih setelah

paradigma tentang penggunaan produk -produk warisan budaya berkembang

di masyarakat, industri berskala rumah tangga inipun berkembang pula.

Peluang Usaha

Perkembangan dunia fashion membuka peluang yang sangat besar pada

pecinta mode untuk terus mengembangkan kreatifitas terkini. Kondisi ini

memotivasi para pengusaha kain termasuk tenun untuk menciptakan beragam

motif dan desain sehingga persyaratan pendirian usaha dipersiapkan dengan

sungguh-sungguh.

Pendirian usaha berawal dari kemudahan mendapatkan modal,

ketersediaan peralatan yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia

yang sesuai dengan bidang pekerjaan, ketersediaan ruang produksi yang

representatif, ketersediaan ruang pameran dan fasilitas promosi dari

pemerintah, dan ketersediaan akses pemasaran. Komponen penentu peluang

usaha tersebut menjadi das ar seseorang menjalankan usaha, dan jelas bahwa

usaha yang bersifat turun temurun akan lebih mudah mendapatkan peluang

tersebut dibandingkan dengan pengusaha pemula.

Sampai dengan saat ini usaha tenun tradisional mendapatkan peluang

usaha yang cukup baik, dengan peran serta pemerintah dalam bentuk

6

pembinaan manajemen, fasilitas pendanaan melalui pinjaman uang dengan

bunga ringan, bantuan peralatan dan akomodasi pemasaran.

FASHION 1. Ready to wear

(baju, jilbab, dll) 2. Kain

INTERIOR DAN

ROOM DECOR

Sarung bantal,

keset, taplak meja,

gorden

AKSESORIS

Tas, sepatu,

kalung, kipas,

gelang,

p

UPACARA ADAT

Sarung

Songkok

Selendang

Produk turunan usaha tenun tradisional

1 2 3

4 5 6

7 8 9

11 10

7

Perizinan dan Legalitas Usaha

Perizinan merupakan syarat ut ama untuk mendirikan usaha. Perusahaan

yang memiliki izin usaha yang lengkap akan mendapat jaminan untuk

menjalankan usaha. Perizinan pendirian usaha tenun tradisional meliputi izin

dari lingkungan dan izin dari pemerintah.

Legalitas usaha adalah pengakuan hukum atas usaha yang didirikan.

Setiap usaha yang menyinggung hajat hidup orang banyak dan mengandung

risiko hukum perlu memiliki dukungan hukum dan pembelaan hukum. Pelaku

usaha tenun perlu mengamankan usahanya dari aspek hukum dan pembelaan

hukum bilamana diperlukan. Bukti legalitas usaha yang perlu dimiliki dalam

menjalankan usaha tenun tradisional terdiri atas dokumen identitas

perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang

berwenang.

Setiap usaha yang memiliki potensi bersinggungan dengan

masyarakat harus mendapat ijin dari pihak terkait. Usaha

yang dijalankan juga harus memiliki kekuatan hukum

sebagai antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan

munculnya masalah yang terkait dengan hukum seperti

perselisihan atas status perusahaan.

8

• Perijinan yang pertama kali diurus calon pengusaha

• Digunakan sebagai lampiran dalam pengurusan izin usaha yang lain

• Dikeluarkan oleh kantor kelurahan/kecamatan di mana usaha didirikan.

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

• Mempermudah administrasi perpajakan

• Merupakan tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak

• Diurus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) di kabupaten/ kota domisili wajib pajak

• Diisi secara daring.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

• Diurus di kantor kecamatan masing-masing lokasi usaha

• Persyaratan untuk pengurusan IUMK: fotokopi KTP, pasfoto 2x4 sebanyak dua lembar, fotokopi Kartu Keluarga, dan surat keterangan RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.

• Tidak dipungut biaya

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

• Wajib untuk usaha perorangan maupun yang berbadan hukum seperti Koperasi, CV, Firma dan PT

• Bermanfaat untuk mendapatkan kepastian usaha sehingga mempermudah perluasan usaha

• Persyaratan pengurusan izin TDP : (1) NPWP perusahaan; (2) KTP dan NPWP direktur (pemilik usaha); dan (3) surat kuasa (bila dikuasakan).

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Dokumen Izin dan identitas perusahaan

9

Legalitas usaha berkaitan erat dengan bentuk badan usaha yang dijalankan.

Badan usaha yang paling banyak digunakan untuk menjalankan usaha adalah

Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennontschap (CV).

• Dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

• Khusus untuk usaha yang mempunyai potensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketenteraman dan ketertiban umum.

• Persyaratan pengajuan Izin HO: (1) fotokopi Surat Tanah atau bukti lainnya; (2) fotokopi KTP; (3) fotokopi NPWP; (4) fotokopi Akta Pendirian; (5) fotokopi Tanda Pelunasan PBB; (6) pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan; (7) daftar bahan baku penunjang; (8) fotokopi IMB/siteplan

Hinderordonnantie (HO)/Izin Gangguan

• Diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan domisili perusahaan

• Berlaku di seluruh Indonesia

• SIUP dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: (1) SIUP Kecil, modal 200 juta di luar tanah dan bangunan; (2) SIUP Menengah, modal 200 juta sampai dengan Rp 500 juta di luar tanah dan bangunan; (3) SIUP Besar, modal di atas 500 juta di luar tanah dan bangunan.

• Manfaat utama SIUP adalah mempermudah dalam mengajukan pinjaman dana dari bank, lembaga keuangan nonbank, maupun program CSR/PKBL.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

10

11

PERMODALAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN

Sumber Modal

ermodalan untuk usaha tenun tradisional yang lazim digunakan adalah

modal pribadi, pinjaman bank, dan bantuan pemerintah.

Kebutuhan modal dan perhitungan harga pokok

Untuk mendirikan sebuah usaha kerajinan ten un (contoh kasus tenun

lurik) dibutuhkan modal minimal sebagai berikut.

1. Modal bangunan minimal seluas 62m 2, yaitu terdiri atas 2m 2 untuk

pengelosan dan pemaletan benang, 20 m 2 untuk penyekiran benang, 20 m 2

untuk penenunan, dan 20 m 2 untuk penyimpanan bahan dan produk.

P

Pinjaman Bank

Pinjaman jenis ini telah lama dan paling konvensial dilakukan oleh para pelaku usaha. Pinjaman bank biasanya diincar karena bunganya yang kecil adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Modal Pribadi

Modal pribadi adalah modal berasal dari pemilik usaha tanpa meminjam pihak lain. Pengusaha pemula harus menyiapkan modal untuk pribadi

Pinjaman Lunak PKBL dan BUMN

PKBL (Pinjaman Kemitraan Bina Lingkungan) merupakan salah satu bentuk implementasi CSR oleh BUMN. Setiap BUMN memiliki prosedur yang berbeda

Fasilitas Pemerintah

Bantuan pemerintah dapat berupa peralatan yang diberikan kepada kelompok usaha yang telah berjalan

12

2. Modal dana sebesar Rp31.650.000, meliputi Rp 22.850.000 untuk investasi

pengadaan peralatan, dan Rp 8.800.000 untuk pembelian bahan baku

benang dan zat pewarna untuk produksi selama 1 bulan (5 boom). Kalau

tidak ada alat sekir atau boom (hani), pengrajin dapat memanfaatkan jasa

penyekiran benang dari pengusaha lain.

3. Sumber daya manusia yang dibutuhkan terdiri atas 1 orang pewarna

benang, 1 orang pemalet dan pengelos benang, 1 orang penyekir, dan 5

orang penenun.

Analisis kebutuhan modal untu k pendirian usaha tenun lurik

No. Kegiatan produksi Ruang

(m) Alat/ bahan baku Harga (Rp)

1. Pewarnaan benang (1 orang)

(3x3=9) 5 ember 250.000

1 pawon/kompor 250.000

1 tong rebus 150.000

2. Pengelosan/ pemaletan (1 orang)

2x1=2 1 alat kelos/ palet 300.000

3. Penyekiran (1 orang)

4x5=20 Sekir/ hani *) 10.000.000

4. Penenunan (5 orang)

2x2x5=20

Alat tenun ATBM [email protected]

10.000.000

5. Instalasi air Air 500.000

6. Pengeringan benang

(4x5=20) Tiang, tali, dan penjepit jemuran

400.000

7. Penyimpanan 4x5=20 Bahan dan produk 1.000.000

8 Subtotal 1 s.d. 7 22.850.000

9. Produksi 5 boom/bulan

Benang 15 pres 4.500.000

Zat warna 20x90000 1.800.000

10 Upah karyawan Pewarna 15x30000 Pengelos 5x60000 Pemalet 5x60000 Penyekir 5x50000 Penenun 400x3000

450.000 300.000 300.000 250.000

1200.000

11 Subtotal 9 dan 10 8.800.000

12 Total 62m2 8 dan 11 31.650.000

Keterangan:

Perkiraan harga pada tahun 2017 *) al at sekir/ h ani tidak h aru s dimiliki, p e ngha nian/penye kiran dapat dilak ukan ol eh pih ak l ain

mailto:[email protected]

13

Perhitungan Laba-Rugi

Contoh perhitungan laba - rugi usaha tenun lurik berikut, untuk rencana

memproduksi 1 boom benang dengan hasil kain lebar 105cm dan panjang kain

sekitar 80m. Untuk memproduksi kain ter sebut dibutuhkan benang sebanyak

3 pres dan zat warna 4 ons. Ongkos produksi yang dibutuhkan untuk

membiayai tenaga mewarnai benang , mengelos benang, memalet benang,

menyekir benang dan menenu n benang. Ongkos produksi yang d ibutuhkan

sebesar Rp 1.760.000. Dari bahan benang sebanyak 3 pres akan dihasilkan kain

sepanjang 80m. Jika harga kain tenun sebesar Rp 26.000 per meter, maka

diperoleh hasil penjualan sebesar Rp 2.080.000. Dengan demikian pengusaha

akan memperoleh laba sebesar Rp 320.000 (18% dari ongkos produksi).

Biaya produksi tenun untuk benang 1 boom dan keuntungannya dirinci

sebagai berikut:

Jenis bahan Pengeluaran

(Rp) Pemasukan

(Rp)

1. Harga 3 pres benang @ Rp 300.000 900.000

2. Harga 4 ons zat pewarna @ Rp 90.000 360.000

3. Ongkos pewarnaan benang 3 pres@ Rp30.000 90.000

4. Ongkos 15 kg kelos @ Rp 4.000 60.000

5. Ongkos 15 kg palet @ Rp 4.000 60.000

6. Ongkos menyekir 15kg 50.000

7. Ongkos menenun 80m @ Rp 3.000 240.000

8. Total biaya produksi (no.1 s.d. 7) 1.760.000

9. Hasil penjualan: 80m x Rp 26.000 2.080.000

10. Keuntungan pengusaha (no.9 - 8) (18%) 320.000

Keuntungan untuk 1 boom sebesar Rp. 320.000. Jika dalam 1 bulan

pengusaha tenun memproduksi 5 boom, maka keuntungan 1 bulan sebesar Rp .

1.600.000. Jika semua aset peralatan dan biaya produksi untuk 1 bulan sebesar

Rp. 31.650.000, maka titik impas (break even point) usaha tenun lurik adalah 20

bulan.

Jika pengusaha tidak membeli/mempersiapkan alat hani/sekir (Rp .

10.000.000), maka modal yang dibutuhkan untuk pemb elian alat hanya Rp

mailto:[email protected]

14

12.850.000,-, sehingga modal keseluruhan Rp 21.650.000, -. Dengan demikian

BEP menjadi 13,5 bulan (Rp 21.650.000 : Rp 1.600.000).

Penggajian, Upah dan Bonus

Penggajian

a. Sistem penggajian atau pengupahan karyawan usaha tenun dapat

dilakukan dengan sistem setiap hari (upah harian), setiap pekan, setiap

bulan, dan sistem borongan. Karyawan borongan bisa mengerjakan

pekerjaan menenun di rumah sendiri menggunakan alat milik sendiri

atau alat milik pengusaha.

b. Besaran upah karyawan tenun tergan tung pada tingkat kesulitan

pekerjaan. Semakin sulit pekerjaan semakin besar upah yang akan

diterima. Dengan demikian, pengalaman seseorang dalam

melaksanakan proses menenun, menentukan jumlah hasil tenun dan

jumlah upah.

c. Bonus adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada seorang

pekerja yang dapat menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan

berdasarkan kinerjanya, yaitu ketepatan waktu penyelesaian, kecepatan

penyelesaian (kurang dari waktu yang ditentukan ), jumlah kain tenun

yang dihasilkan (melebihi target), kualitas hasil tenun serta hal hal lain

yang pantas untuk diberikan bonus. Umumnya bonus berupa uang,

jaminan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan.

Perpajakan Kegiatan Usaha

Setiap kegiatan usaha yang sudah mendaftar untuk mendapat NPWP

sebenarnya mendapat fasilitas dari kantor pajak berupa penanggung

jawab/pengawas. Penanggung jawab/pengawas tersebut dapat dimanfaatkan

sebagai konsultan pajak yang disediakan oleh negara. Pengusaha baru

disarankan untuk sering berkonsultasi dengan penanggung jawa b NPWP yang

difasilitasi kantor pajak, sehingga dapat memperoleh informasi teknis tentang

perpajakan yang berkaitan dengan usahanya.

15

Era teknologi telah membawa gaya hidup tersendiri bagi para pelaku

bisnis, walaupun masih dalam skala UMKM. Dari sisi paja k, UMKM sangat

besar potensinya untuk meningkatkan pemasukan pajak. Berikut ini potensi

pajak dari usaha tenun tradisional antara lain PPh, Pajak Daerah, dan PPn

PPh (Pajak Penghasilan)

Disamping dikenai PPN dalam transaksi, para pengusaha juga wajib

membayar Pajak Penghasilan (PPh) . Saat ini belum ada aturan khusus

mengenai pemberlakuan PPh atas pengusaha bidang tenun tradisional,

sehingga masih dikenai ketentuan pajak penghasilan secara umum.

Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, pemberlakuan pajak pengusaha dengan

penghasilan/omset bruto tidak melebihi Rp 4,8 mil yar dikenakan pajak yang

sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset.

Pajak Daerah

Mengacu pada otonomi daerah, setiap kegiatan usaha yang menghasilkan

keuntungan biasanya dikenai kewajiban untuk membayar retribusi daerah

yang besarnya sesuai dengan peraturan daerah masing -masing.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah tela h menetapkan aturan mengenai batasan

Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omsetnya mencapai Rp

4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, semua pelaku usaha yang omsetnya

sudah mencapai atau melebihi jumlah tersebut harus mengajukan PKP karena

wajib memungut PPN sebesar 10% atas setiap transaksinya.

Pencatatan Keuangan

Setiap usaha wajib melakukan pencatatan keuangan usahanya agar dapat

memberikan informasi tentang penjualan, data stock persediaan bahan,

laporan penjualan harian dan bulanan. Pencata tan keuangan dapat dilakukan

secara manual maupun menggunakan komputer dengan perangkat lunak

Excel. Bagi usaha tenun tradisional yang belum terlalu besar, paling tidak

pengusaha dapat menyiapkan buku kas sehingga dapat mengetahui aliran kas

usaha setiap hari. Selain itu, melalui buku kas (dengan catatan bahwa semua

penjualan dilakukan secara tunai) dapat diketahui berapa omset penjualan

https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya

16

setiap bulan. Dengan mengetahui omset penjualan, maka apabila pengusaha

akan melaporkan usahanya ke kantor pajak atau pih ak lain, maka dapat

didukung oleh data keuangan dari buku kas tersebut.

17

18

19

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Jenis Sumber Daya Manusia

enis sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh usaha tenun tradisional

meliputi penghani/ tukang sekir, tukang warna benang, perencana

produksi, tukang palet dan tukang kelos. Sedangkan jenis sumber daya

manusia dan tugasnya dirinci sebagai berikut.

Sumber daya manusia dan jenis pekerjaan

No. SDM Tugas SDM dalam pertenunan

1. Penghani/

tukang sekir

Menghitung jumlah benang lusi yang dibutuhkan

dan menata/ mendesain benang kelos sesuai

dengan rencana desain motif untuk digulung pada

boom lusi

2. Tukang warna Mewarna benang sesuai dengan jenis zat, resep

dan warna yang diinginkan

3. Pendesain

motif

Menggambar, menentukan motif tenun yang akan

dibuat

4. Perencana

produksi

Menghitung jumlah benang dan warna benang

yang dibutuhkan sesuai dengan lebar kain,

panjang kain, dan nomor sisir yang digunakan

5. Pengelos Menggulung benang dalam bentuk kelos yang

akan disiapkan untuk penghanian/ pembentangan

sebagai benang lusi

6. Pemalet Menggulung benang dalam bentuk palet yang

akan disiapkan ke teropong untuk benang pakan

7. Penenun Menenun, menganyam benang pakan dengan alat

tenun

J

20

Perekrutan, Pelatihan, dan Pembin aan

Karyawan atau dalam hal ini p engrajin adalah elemen penting yang ikut

menentukan keberlangsungan usaha tenun tradisional.

1. Perekrutan tenaga kerja usaha tenun tradisional biasanya dilakukan dari

masyarakat sekitarnya yang memiliki latar belakan g dan minat di bidang

pertenunan. Proses perekrutan dilakukan melalui tenaga kerja yang telah

ada atau melalui tetangga, kenalan, pelatihan, dan bekerjasama dengan

pihak penyedia tenaga kerja.

2. Pelatihan bagi pengrajin tenun, biasanya diperuntukkan bagi penghani/

tukang sekir, tukang warna, dan perencana produksi. Pelatihan bertujuan

untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan,

pengetahuan dan sikap

3. Pembinaan oleh pengusaha terhadap pengrajin tenun sebaiknya

disesuaikan dengan tingkat kompetensi dan usianya. Strategi

pembinaannya dapat dilakukan sebagai berikut: (1) pengrajin diberi

pekerjaan yang tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuannya; (2)

pengrajin diberi kebebasan untuk memilih sistem pengupahan seperti

sistem harian atau sistem borong; (3) pengrajin diberi insentif sesuai

dengan kinerjanya, baik berupa pujian, barang atau uang; (4) hubungan

kerja dibangun dengan pendekatan persaudaraan/ kekeluargaan; (5)

suasana kerja dibangun dengan iklim kerja yang mampu mengembangkan

kreativitas kerja mereka, dengan memberikan keamanan psikologis dan

Perekrutan

Harus memiliki kompetensi

khusus yaitu penghani /

penyekir, tukang warna, dan

perencana produksi

Pelatihan

Pendampingan secara

langsung atau

pemagangan / nyantrik

kepada pengrajin terkait

yang sudah mahir

Pembinaan

Bertujuan untuk

meningkatkan rasa

tanggung jawab dan

kesungguhan dalam

menjalankan tugasnya

21

kebebasan psikologis. Apabila pengrajin melakukan kesalahan kerja,

mereka tidak dimarahi tetapi diberi pengertian tentang kesalahan yang

dilakukan dan diberi motivasi untuk memperbaiki diri ; dan (6) proses kerja

disesuaikan dengan sistem sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat,

misalnya waktu musim panen pengrajin diberi kebebasan bekerja di

sawah.

Kontrak Kerja Pengusaha dan Karyawan

Untuk menjaga hubungan kerja antara pengusaha dan karya wan agar

perusahaan berjalan dengan lancar dan kedua pihak tidak dirugikan, maka

diperlukan kontrak kerja. Kontrak kerja dilakukan untuk semua karyawan,

baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Kontrak kerja terutama

dilakukan antara pengusaha dengan pendesain motif tenun dan tukang sekir.

Kontak kerja bertujuan agar kedua pihak selama menjalani kerja sama tidak

ada yang dirugikan. Misalnya, karyawan baru yang kompete nsinya masih

rendah, perlu diberi pembinaan/ pelatihan agar kompetensinya sesuai dengan

kebutuhan. Namun apabila setelah kompetensi meningkat tiba -tiba karyawan

keluar dari perusahaan, akan merugikan perusahaan. Oleh sebab itu,

hubungan kerja tersebut harus diikat dengan kontrak kerja. Misalnya, pada

kontrak kerja pertama, karyawan yang baru harus bekerja sedikit-dikitnya

selama 6 (enam) bulan. Apabila sebelum masa waktu yang ditentukan yang

bersangkutan keluar dari perusahaan, maka dia harus mengganti biaya selama

pelatihan. Pada kontrak kerja kedua dan selanjutnya, karyawan harus bekerj a

sedikit-dikitnya selama 2 (dua) tahun. Apabila sebelum masa waktu 2 tahun

karyawan yang bersangkutan keluar dari perusahaan, maka dia harus

membayar ganti rugi dengan jumlah tertentu . Kontrak kerja antara pengusaha

dan pendesain motif bertujuan agar mot if-motif yang dibuat oleh pendesain

atas perintah pengusaha akan menjadi milik perusahaan, sehingga motif

tersebut tidak boleh dijual atau diberikan kepada pihak lain atau digunakan

oleh UKM lainnya.

22

Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara

tertulis sekurang kurangnya harus memuat hal -hal berikut:

Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha

Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh

Jabatan atau jenis pekerjaan

Tempat pekerjaan

Besar upah dan cara pembayarannya

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh

Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja tertulis diperlukan untuk memberi kepastian dan

memberi kenyamanan antara pemberi kerja d an penerima kerja. Perjanjian

kerja terulis sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;

d. tempat pekerjaan;

e. besarnya upah dan cara pembayarannya.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga

penyelesaian hubungan industrial dengan memperhatikan peraturan yang

berlaku (UU Ketenagakerjaan). Pengusaha yang melakukan PHK wajib

membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang

penggantian hak yang seharusnya diterima dengan perhitungan yang diatur

dalam dalam pasar 156 UU Ketenagakerjaan.

https://gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/upah-kerja/pertanyaan-mengenai-gaji-atau-upah-kerja-1/pertanyaan-mengenai-gaji-atau-upah-kerja

23

24

25

Palet/erek/kincir Untuk menggulung benang pakan

pada bobin palet yang akan disiapkan sebagai benang pakan pada proses

pertenunan ATBM

MANAJEMEN PRODUKSI

Peralatan Tenun

eralatan utama untuk menenun meliputi palet/erek, kelos, hani/sekir,

boom tenun, cucuk, cucuk sisir, gun, piker, teropong, dan alat tenun

(gendong, tinjak, ATBM, kartu). Kegunaan masing-masing alat

tersebut dirinci sebagai berikut:

P

Kelos/erek

Untuk menggulung

benang lusi pada kelos

yang akan disiapkan

sebagai benang lusi

pada proses

penyekiran /

penggulungan benang

di boom ATBM

12

13

26

Hani / sekir

Untuk menggulung benang pada boom tenun yang akan disiapkan

sebagai benang lusi pada proses penenunan ATBM

14a

14b

27

Boom tenun

Gulungan benang lusi yang

dihasilkan oleh hani/ sekir

Cucuk

Alat untuk memasukkan

benang lusi pada mata gun

dan sisir alat tenun ATBM

Sisir

Alat untuk merapatkan

benang pakan, untuk

mengatur lebar kain

dan menentukan

15

16

17

28

Gun

Alat tenun yang bergerak

ke atas ke bawah, untuk

membentuk anyaman kain

tenun

PALET

Hasil gulungan

benang pakan

yang

dimasukkan ke

teropong

Teropong

Alat untuk meluncurkan

benang pakan ke kiri ke kanan

untuk membentuk anyaman

18

19

20

29

Tenun Gendong / cagcag /

gedog / walidah

Alat tenun yang mengatur

tegangan benang lusi

menggunakan tenaga

punggung dan kaki,

sedangkan peluncuran

benang pakan, penggulungan

dan penguluran

menggunakan tenaga tangan

Tenun Tinjak

Alat tenun yang mengatur anyaman dengan membuka

benang lusi menggunakan tenaga injak kaki, sedangkan

peluncuran benang pakan, penggulungan dan penguluran

menggunakan tenaga tangan.

22

21

30

Bahan Baku Tenun

Bahan baku untuk membuat tenun adalah benang dan zat pewarna.

Benang terdiri atas benang sintetis (poliester) dan benang alam (katun,

sutera, serat). Benang tenun dapat diperoleh di Surabaya, Solo, Jepara,

Pekalongan, Makassar.

Tenun ATBM

Alat tenun yang mengatur pembukaan

mulut lusi, peluncuran, perapat

pakan, penguluran lusi, dan

penggulungan kain menggunakan tenaga

kaki dan tangan.

Tenun ATBM-kartu /jakar

Alat tenun yang mengatur

pembukaan mulut lusi

menggunakan gun yang diatur

oleh kartu.

23

24

31

Jenis benang dapat dibeda kan menjadi:

Jenis Benang Ukuran Benang

Sintetis Poliester Ne1 12s, Ne1 20s, Ne1 40s,

Alam Katun, sutra, serat Ne1 42/2, Ne1 52/2, Ne1 62/2

Zat pewarna benang tenun terdiri atas zat pewarna sintetis dan zat pewarna

alam. Zat warna sintetis meliput i: indantren, sulfur, indigozol, prosion,

kaporit, dan napthol. Zat pewarna tenun dapat diperoleh di Solo, Pekalongan,

Yogyakarta, dan Cirebon.

Jenis zat pewarna dirinci sebagai berikut:

Jenis Zat Pewarna Fungsi dan Cara Penggunaan

Sintetis Indantren Untuk pembejanakan, pewarnaan, oksidasi, pencucian

Sulfur/ belerang

Untuk pelarutan zat warna, pewarnaan/ pencelupan, oksidasi, fiksasi, pencucian

Indigosol Untuk pelarutan zat warna, pembangkitan warna, oksidasi, pencucian

Prosion Untuk pewarnaan, fiksasi, pencucian

Kaporit Untuk pemutihan dengan kaporit, pengasaman, antiklor, pemutih optik

Napthol Untuk pelarutan zat warna, pembangkitan warna dengan garam, pencucian

Zat warna

alam

Indigofera Jambal Tingi Teger Mahoni Akar pace

Untuk pencelupan dan pentirisan benang dilakukan berulang-ulang, dan diakhiri dengan fiksasi (tunjung, kapur, tawas)

Perencanaan Desain Motif

Langkah-langkah perencanaan desain motif tenun digunakan bagi motif

polos, motif garis atau kotak, motif geometris de ngan teknik ikat, dan motif

geometris dengan teknik songket.

32

Variasi motif dalam tenun

Tenun polos,

yaitu kain berwarna polos

(biasanya putih atau warna

yang lain). Kedua benang (lusi

dan pakan) hanya memiliki

satu warna.

Motif garis/ lurik,

yaitu salah satu benang

bermotif garis-garis sejajar.

Cara membuat motif garis,

yaitu benang lusi dibuat /

didesain / disusun garis-garis

memanjang dengan berbagai

warna (minimal dua warna

selang seling), sedangkan

benang pakan dibuat satu

warna.

Motif kotak-kotak,

yaitu motif kotak yang

berulang. Cara membuat motif

kotak, yaitu benang lusi dan

benang pakan dibuat / didesain

garis-garis berjajar minimal

dua warna yang disusun selang

25

26b

26a

27 a

33

seling, sehingga saat benang

pakan ditenun kedua benang

menyilang menjadi motif

kotak-kotak.

Tenun ikat/ proses ikat,

yaitu benang ditata pada

spanram kemudian benang

didesain sesuai motif yang

didinginkan. Benang diikat -

ikat menggunakan tali rafia

sesuai motif yang didinginkan

kemudian diwarna dengan cara

dicelup ataupun dikuas.

Kemudian ikatan tali rafia

dibuka, sehingga benang yang

diikat masih tetap berwarna

putih. Kemudian benang

ditenun menjadi kain

Songket,

yaitu menyungkit-nyungkit

benang pada tenunan, pada

umumnya dengan benang

emas atau benang perak

menjadi tenun

27 b

28 b

28 a

29 a

34

Pengelolaan Benang

Dalam pembuatan kain tenun ( sebagai contoh tenun ikat) perlu

dipersiapkan dua kelompok benang, yaitu kelompok benang lusi dan

kelompok benang pakan. Tahapan pemprosesan benang lusi: adalah (1)

benang diwarna dengan teknik pencelupan; (2) proses pengelosan benang

dengan menggulung benang dalam kelos ; (3) pengebooman/penghanian/

penyekiran, yaitu benang ditata menggunakan hani kemudian digulung pada

boom; (4) penyucukan, memasukkan benang lusi pada mata boom dan sisir; dan

(5) penyetelan.

Tahapan pemprosesan benang pakan: adalah (1) pengelosan, yaitu benang

digulung pada kelos; (2) pemidangan, yaitu benang ditata dalam streng atau

spanram; (3) pengikatan, yaitu benang pada spanram diikat menggunakan

rafia sesuai dengan motif yang diinginkan; (4) pencelupan, yaitu benang

dicelupkan ke dalam pewarna; (5) pencoletan, yaitu benang diwarna dengan

cara dikuas, setelah proses pewarnaan selesai, kemudian tali rafia dilepas; (6)

penginciran, yaitu menggulung benang dari stre ng ke kincir; dan (7)

pemaletan, yaitu menggulung benang dari kincir ke palet.

Kemudian benang pakan ditenun menyilang benang lusi.

29 b

35

Proses produksi tenun ikat

Pengelosan

Penenunan

Proses benang lusi Proses benang pakan

Pemaletan

Pencelupan

Pencucukan

Pengebooman/ Penghanian Penyekiran

Penyetelan

Pencelupan

Pemidangan

Pengikatan

Pengelosan

Pengginciran

Pencoletan

36

Proses Penenunan dan Penyelesaian

Proses penenunan dan penyelesaian terdiri atas 6 langkah sebagai berikut.

37

Keselamatan Kerja

Proses produksi tenun menggunakan bahan benang dan zat warna

sehingga dapat mengganggu pernafasan dan menimbulkan rasa gatal pada

pengrajin. Untuk mencegah hal tersebut, pewarna benang disarankan

mennggunakan sarung tangan, masker, dan sepatu bot. Penenun disarankan

menggunakan masker dan penutup rambut/kepala.

Pengelolaan Limbah

Jenis limbah yang dihasilkan oleh usaha tenun tradisional yaitu limbah

cair sisa zat warna, dan limbah benang. Cara mengelola limbah sisa z at warna,

adalah limbah ditampung di dalam bak -1 dari semen, kemudian dialirkan ke

bak-2 untuk pencampuran. Kemudian limbah dari bak pencampuran dialirkan

ke bak-3 untuk penyaringan. Ukuran bak-bak penyaringan lebih kurang lebar

70 cm, panjang 125 cm dan t inggi/dalam 130 cm. Sebanyak 4 bak harus dibuat

di bawah permukaan tanah. Bak yang pertama (bak-3a) diisi dengan

potongan-potongan bata merah, bak kedua (bak-3b) diisi dengan pasir aktif,

bak ketiga (bak-3c) diisi dengan karang jahe (batu karang) dan bak k eempat

(bak-3d) diisi dengan ijuk/arang kayu. Di dalam bak pencampuran (bak -2),

limbah diberi tawas dan kaporit kemudian diaduk dan diendapkan. Setelah

mengendap limbah disaring pada bak-3 (bak-3a, bak-3b, bak-3c, bak-3d). Dari

bak-3d, limbah berupa air yang bening tidak berbahaya dapat dibuang atau

dialirkan ke pembuangan umum, sedangkan limbah endapan (berbentuk

padat) merupakan Bahan yang Berbahaya dan Beracun (B3). (lihat Gmbar hal

36)

BAHAN

Benang

Zat

Warna

DAMPAK

Pernafasan

Rasa Gatal

KESELAMATAN KERJA

Masker Sarung Tangan

Sepatu boot Penutup kepala

38

Penampungan

limbah

pewarnaan

Bak-1

Pencampuran

(Koagulasi)

Pengadukan

Pengendapan

Bak-2

Limbah tidak

berbahaya

Limbah bahan

berbahaya &

beracun (B3)

Penyaringan

A

B

C

D

Pengelolaan limbah zat warna tenun

Kendala Produksi

Kendala utama yang dihadapi oleh usaha tenun tradisional antara lain

sebagai berikut,

1. Sumber daya manusia, yaitu sulit memperoleh penenun muda, karena

generasi muda merasa enggan menjadi pengrajin tenun.

2. Kendala lingkungan sosial budaya , yaitu pada musim tanam dan musim

panen biasanya para pengrajin tenun bekerja di sawah, dan pada saat

upacara adat sedang berlangsung (misalnya di Bali), para pengrajin akan

meninggalkan usaha tenun.

3. Kendala bahan baku, yaitu ketersediaan bahan benang di pasaran tidak

terjamin.

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, solusi yang bisa tempuh

pengusaha adalah menjalin kerjasama dengan penyedia bahan baku dan

meneliti alur musim paceklik tenaga kerja.

39

Lokasi Usaha

Lokasi yang cocok untuk mendirikan usaha tenun adalah sebagai berikut:

40

41

MANAJEMEN PEMASARAN

alam melakukan suatu kegiatan usaha, pemasaran adalah proses

yang sangat vital. Agar bisnis bisa berhasil, segmentasi, target pasar,

strategi pemasaran atau promosi, juga penentuan harga produk

tenun menjadi komponen ya ng harus dipahami dengan baik oleh pengusaha

tenun

Segmentation, Targetting, Positioning (STP)

D

STP adalah suatu analisis untuk menentukan strategi pemasaran.

Analis ini memberi arahan tentang konsumen yang sebaiknya

dituju. Segmentation pasar yang relevan akan membantu

memetakan kondisi pasar. Pemilihan segmen pasar yang tepat

(targetting) akan membuat produk diterima konsumen yang

memang membutuhkan. Memposisikan produk secara unik,

menarik, dan mudah diingat ( positioning) akan membuat produk

menjadi menonjol dan dipilih oleh target pasar.

42

Analisis STP perlu dilakukan dalam menentukan strategi pemasaran

produk tenun tradisional. Berikut ini contoh sederhana analisis STP

SEGMENTATION TARGETTING POSITIONING

Produk tenun tradisional

bermacam-macam

dengan segmen pasar

yang berbeda-beda

seperti segmen pasar luar

negeri dan dalam negeri,

segmen pasar kalangan

bawah, menengah dan

atas dan lain-lain.

Penentuan segmen pasar

didasarkan pada produk

yang dihasilkan. Misal

tenun ikat dengan bahan

sutera dan pewarna alam,

segmen pasarnya adalah

kalangan atas, tenun

songket dengan bahan

sintesis dan pewarna

sintetis, segmen pasarnya

adalah kalangan bawah.

Setelah mengetahui

segmen pasar, agar

pemasaran lebih fokus

maka perlu ditetapkan

target pasar, misal

segmen kalangan atas

dengan target pasar

wanita karir di perkotaan.

Seringkali segmen dan

target pasar dijadikan

satu, yaitu segmen pasar

langsung dianggap

sebagai target pasar.

Usaha tenun ikat banyak

pesaingnya. Untuk

memenangkan

persaingan perlu dibuat

keunikan khusus. Misal,

produk tenun ikat

berbahan sutera dengan

pewarna alami memang

banyak pesaingnya.

Untuk itu perlu membuat

suatu keunikan atau

keunggulan pada produk

yang dihasilkan, misal

keunikan dari desain,

warna dan sebagainya

sehingga punya nilai yang

berbeda.

43

Strategi Pemasaran/Promosi

Inti dari strategi pemasaran produk tenun yaitu pengusaha harus bisa

membaca permintaan/ selera konsumen/ pasar. Selera pasar produk tenun

terletak pada motif dan warna.

Strategi pemasaran produk tenun

Penentuan Harga Pokok Tenun

Harga pokok produk tenun bisaanya ditentukan berdasarkan: (1) biaya

produksi; (2) biaya sosial seperti pungutan dan Corporate Social Responsibility

(CSR) dan (3) keuntungan yang besarnya sekitar 20% -25%. Biaya pokok

produksi tenun meliputi bahan baku benang dan zat pewarna, upah tenaga

kerja, dan biaya manajemen (listrik, konsumsi, transportasi, promosi, dll.).

44

45

PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN USAHA

Strategi Pengendalian Mutu

trategi untuk menjaga mutu produk tenun, ditetapkan dengan cara

sebagai berikut.

1. Menggunakan bahan baku benang dan zat warna yang sudah jelas

mutunya sesuai pengalaman yang telah dilakukan. Ciri benang yang

berkualitas adalah antara lain benang tidak mudah putus dan tekstur

benang sama. Ciri zat warna yang berkualitas yaitu warna tidak luntur,

(tidak mudah pudar), dan intensitas warna tidak berubah.

2. Mengontrol hasil kerapatan benang tenun. Kerapatan benang yang baik

adalah kerapatan benang di semua hasil tenunan sama, bukan sebagian

hasil tenunan rapat sedangkan sebagian hasil tenunan berikutnya

renggang.

3. Mengontrol kinerja penenun, terutama terhadap penenun yang kinerjanya

tidak stabil, yaitu kadang bekerja cepat dan kadang bekerja lambat.

4. Menimbang produk hasil tenunan (khusus untuk tenun lurik), misalnya

produk lebar 110cm dengan panjang 150cm beratnya minimal sekitar 1 ons.

Jika berat hasil tenunan kurang dari berat rata -rata yang dijadikan

standar, maka hasil tenunan tersebut dianggap kura ng bagus.

S

46

Strategi pengendalian mutu produk tenun

Kriteria Kualitas Produk Tenun

Tingkat kualitas produk tenun tradisional ditentukan oleh tingkat

kesulitan proses produksinya, antara lain terletak pada hal -hal berikut,

1. Bahan baku benang yang digunakan. U rutan benang yang bagus menurut

kualitasnya adalah: benang sutera, benang katun, dan benang sintetis.

2. Jenis zat warna yang digunakan, misalnya zat warna alam lebih bagus dari

pada zat warna sintetis.

3. Warna dan atau komposisi warna, yaitu semakin banyak jen is warna yang

digunakan akan semakin tinggi tingkat kesulitan dalam proses produksi.

4. Motif, yaitu motif tenun yang berkualitas adalah motif yang bersifat a -

simetris dan motif tersebut tidak diulang -ulang dalam jarak tenunan

pendek.

5. Tingkat presisi tenunan motif, artinya tenun yang berkualitas adalah

tingkat tenunan benang pakan maupun benang lusi yang tepat sesuai

motif yang diharapkan, dan motif yang dihasilkan tidak kabur.

Strategi pengendalian

mutu

Pemilihan bahan baku (benang & zat wa rna) yang

berkualitas

Mengontrol kerapatan benang hasil tenunan

Mengontrol kinerja penenun

Menimbang produk hasil tenun (tenun lurik)

Produk tenun berkualitas

47

6. Mutu gedogan atau kerapatan benang lusi maupun benang pakan harus

sama. Artinya ketebalan kain tenun di semua bagian harus sama, harus

dicegah sebagian kain tidak tebal (tingkat kerapatan benang tinggi) dan

sebagian kain tipis (tingkat kerapatan benang rendah).

Kriteria mutu produk tenun

Jejaring/ Mitra

Untuk meningkatkan usaha tenun agar lebih berkembang dan

berkelanjutan, pengusaha perlu menjalin jejaring/ mitra, sedangkan mitra

yang perlu dijalin, yaitu meliputi:

1. Penyedia bahan baku, seperti penyedia benang dan penyedia zat warna.

Penyedia bahan baku perlu dijalin agar ketersediaan bahan baku tersebut

terjamin.

2. Produsen tenun yang sejenis. Agar jika pengusaha mendapat pesanan

produk tenun melebihi kapasitas produksinya, pesanan tersebut dapat

segera diorderkan/dialihkan ke usaha sejenis lainnya.

Kriteria mutu produk tenun

Benang berkualitas

Zat warna berkualitas

Warna dan komposisi warna harmonis

Motif bersifat a-simetris

Kerapatan benang lusi dan pakan sama

48

3. Karyawan tenun, agar karyawan dapat berkerja secara stabil dan tidak

terpengaruh oleh kondisi lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat

setempat.

4. Konsumen dan distributor, agar mereka lebih percaya dengan kualitas

produk tenun yang diproduksi, dan lebih dapat meningkatkan pemasaran.

Jejaring/mitra usaha tenun

Jejaring/mitra usaha tenun

Penyedia bahan baku

Produsen tenun sejenis

Karyawan tenun

Konsumen dan distributor

49

50

51

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengertian Kekayaan Intelektual

ekayaan intelektual (KI)

adalah kekayaan yang

timbul atau lahir karena

kemampuan intelektual

manusia melalui daya cipta,

rasa, dan karsanya yang dapat

berupa karya di bidang

teknologi, ilmu pengetahuan,

seni, dan sastra. Untuk dapat

menciptakan karya-karya

intelektual tersebut diperlukan

pengorbanan tenaga, waktu

dan bahkan biaya. Hasil karya

tersebut memiliki nilai

investasi ekonomi yang perlu

dilindungi. Perlindungan

terhadap KI akan berdampak

pada peningkatan kesejahteraan hidup pemilik KI. Selain itu, perlindungan

terhadap KI akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan/atau

memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di

suatu negara. Pengelolaan KI yang efektif dan efisien akan menciptakan

kesadaran akan pentingnya KI sebagai pemercepat laju pembangunan

kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

K Perlindungan dan

pemanfaatan KI yang baik akan

menciptakan dan memperluas

lapangan kerja, meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas

hidup masyarakat,

memantapkan posisi

perdagangan dan investasi,

mengembangkan teknologi,

dan meningkatkan daya saing

bangsa di tingkat internasional.

52

Macam-macam Kekayaan Intelektual Kriya Tenun

Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha tenun adalah sebagai

berikut.

KI yang terkait dengan usaha tenun

Desain-Produk (lama) milik Komunal

HKI: Hak cipta (Pemerintah)

HKI: Hak Cipta

Desain-Produk (baru) milik sendiri

HKI: Desain industri

HKI: Merek dagang

HKI: Merek kolektif

HKI: Indikasi geografis

HKI: Merek kolektif

30

53

Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan

atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Macam Merek

a. Merek dagang adalah merek barang yang diperdagangkan oleh seseorang

atau beberapa orang secara bersama -sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan barang-barang sejenis yang lain.

b. Merek jasa adalah merek jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan jasa-jasa sejenis yang lain.

c. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa

dengan karakteristik yang sama dalam hal sifat, ciri umum, dan mutu

barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdaga ngkan oleh

beberapa orang atau badan hukum secara bersama -sama untuk

membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang

terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri

merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya (UU RI No. 20 tahun 2016). Contoh merek pada tenun

yaitu:

54

Contoh merek produk tenun

Cara mendaftarkan merek

• tanggal-bulan-tahun permohonan

• identitas pemohon

• identitas kuasa (jika dikuasakan)

• klaim prioritas

• tipe merek

• merek yang dimohonkan (label merek)

• nama atau deskripsi merek

Ajukan permohonan pendaftaran rangkap 4

dalam blangko yang disediakan

Surat permohonan Isi formulir

Lamp

iran

• tiga lembar label merek • surat kuasa • surat pernyataan

kepemilikan merek • bukti prioritas dan

terjemahannya • salinan ketentuan

penggunaan merek kolektif

• bukti pembayaran biaya

31 32

33

55

Desain Industri

Desain Industri (DI) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis

dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi se rta dapat

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau

kerajinan tangan. Berikut beberapa contoh desain motif tenun milik

masyarakat:

Tenun motif lurik (Jawa)

34

56

Tenun motif Gringsing (Bali)

Tenun motif Bali Are (Makassar)

Desain motif tenun yang merupakan hasil inovasi U MKM dapat diajukan untuk

memperoleh hak desain industri. Berikut contoh desain yang berjudul “motif

lurik 15-biru 5-ungu 5-kuning 5-biru 2-kuning 2-ungu”.

Contoh motif tenun yang diajukan untuk memperoleh desain industri

35 36

37

57

Cara mendaftarkan desain industri

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau

beberapa orang yang secara sendiri -sendiri atau bersama-sama menghasilkan

suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap h asil karya

cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas

inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau

keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah:

(a) Pencipta sebagai pemil ik hak cipta; (b) Pihak yang menerima hak cipta

secara sah dari pencipta, atau (c) pihak lain yang menerima lebih lanjut hak

dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Permohonan pencatatan hak cipta diajukan kepada kemenkumham

dengan cara mengisi formulir yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan

diketik rangkap 3 (tiga). Permohonan penciptaan hak cipta juga dapat

• tanggal, bulan, tahun permohonan

• identitas pemohon

• identitas pendesain


• nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama kali (diajukan dengan hak prioritas)

Ajukan permohonan pendaftaran rangkap 3

dalam blangko yang disediakan

Surat permohonan

• contoh fisik atau foto dan uraian desain industri

• surat kuasa (jika dikuasakan)

• surat pernyataan kepemilikan desain industri

• bukti pembayaran biaya

Isi formulir

Lamp

iran

58

dilakukan secara daring melalui laman https://e -hakcipta.dgip.go.id.

Jika permohonan diajukan oleh beberapa orangyang secara bersama -

sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan

dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. Jika

permohonan diajukan oleh badan hukum, permohonan dilampiri salinan

resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan ole h pejabat

berwenang. Jika permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon

harus ditulis semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang dipilih.

Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui

konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa. Contoh hak

cipta produk kriya tenun seperti berikut:

• identitas pencipta

• identitas pemegang hak cipta


• jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan

• tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali

• uraian ciptaan

Ajukan permohonan pendaftaran rangkap 3 dalam

blangko yang disediakan

Surat permohonan Isi formulir

contoh fisik atau foto dan uraian desain industri

surat kuasa (jika dikuasakan)

surat pernyataan kepemilikan desain industri

bukti pembayaran biaya

Lamp

iran

59

Contoh produk tenun yang diajukan “hak cipta”

Deskripsi produk kriya tenun di atas adalah:

(1) Motif tenun: lurik .... (nama motif)

(2) Dalam satu rapot terdiri atas benang berwarna: hijau tua 2, putih 1, hijau

muda 3, putih 1, hijau tua 2, orange 4.

(3) Bahan tenun terdiri atas lusi dari benang katun Ne1 42/2, dan pakan dari

benang katun Ne1 20s.

(4) Warna, terdiri atas hijau tua dari jenis zat warna sulfur, putih dari jenis

pemutih kaporit, orange dari jenis zat warna prosion, dan hijau muda dari

jenis zat warna prosion.

(5) Tetal benang pakan 48 helai/inchi, sedangkan tetal benang lusi 50

helai/inchi, dan lebar kain 110cm.

Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal

suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis

termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor

tersebut memberikan re putasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada

barang dan/atau produk yang dihasilkan. Misalnya, motif bersifat umum,

tetapi cara pengerjaan warna atau benang yang berbeda. Hak atas indikasi

38

60

geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepa da pemegang

hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan

karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas indikasi

geografis tersebut masih ada.

Untuk memperoleh pelindungan indikasi geografis, pemohon harus

merupakan: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis

tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa: sumber

daya alam; barang kerajinan tangan (tenun); atau hasil industri. (b)

pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota.

Jangka waktu perlindungan indikasi geografis adalah selama

terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar

diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang. Indikasi

geografis dapat dihapus jika tidak dipenuhinya dan/ atau dilanggarnya

ketentuan tersebut di atas.

Cara mendaftarkan indikasi geografis

•nama dan alamat pemohon

•perwakilan diplomatik/konsultan HKI

•nama indikasi geografis

•jenis barang/produk

•label inidkasi geografis

Ajukan permohonan pendaftaran rangkap 4 dalam blangko yang

disediakan

Surat permohonan

Buku Persyaratan

Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian peta wilayah

Nama masyarakat/ lembaga yang diwakili

Surat kuasa khusus

Bukti pembayaran

Isi formulir

Lamp

iran

61

Apabila pengusaha kriya tenun telah memiliki kekayaan intelektual

baik berupa merek, desain industri , hak cipta dan indikasi geografis,

kemudian selama perjalanan usahanya menghadapi kasus/ masalah dengan KI

tersebut, sebaiknya pengusaha (1) melapor ke polisi, kemudian melampirkan

bukti laporannya, dan (2) mengirim laporan ke Bekraf, sebab Bekraf memiliki

satuan tugas anti pembajakan.

Informasi mengenai permohonan hak cipta dapat dilihat pada laman berikut

http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual

http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual

62

63

DAFTAR PUSTAKA

A.N.J.Th.a.van der Hoop. (1949). Indonische Siermotiven, Ragam -Ragam Perhiasan Indonesia. Bandung: Koninklijk Bataviasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschapen

Achjadi, J. (1981). Pakaian daerah Wanita Indonesia . Jakarta: Djambatan

Achmadi, A. (2011). Pertenunan ATBM. Modul

Anas, B. (1995). Indonesia Indah Tenunan Indonesia . Jakarta: Yayasan Kita BP3 Taman Mini Indonesia Indah

Djoemena., & Nian, S (2000). Lurik. Jakarta: Djambatan

Gittingger., & Mattiebelle. (2005). Textiles for this world and Beyond . London: Scala Publisher

Gustami. (1990). Fungsi Seni. Yogyakarta: FSRD, Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Herusatoto, B. (2000). Simbolisme dalam Budaya Jawa . Yogyakarta: Hanindita Graha Widia

Hictchook, M. (1991). Indonesian Textiles . Hongkong: Periplus

Josef, A.I. (1993). Pengetahuan Mesin Tekstil. Surakarta: UNS press

Kartiwa, S. (1991). Tenun Ikat Indonesia .Jakarta: Djambatan

Kartiwa, S. (1989). Kain Songket Indonesia . Jakarta: Djambatan

Murti., & Retno, M.N. (2009). Kain. Jakarta: Dian Rakyat

Rizali, N. (2006). Tinjauan Desain Tekstil .Surakarta: UNS Press

Rohidi, TR. (2000). Ekspresi Seni Orang Miskin. Bandung: Yayasan Adikara IKAPI dan The Ford Fondation.

Sasono., & Norman, A. (1995). Puspawarna Wastra. Jakarta: Museum Purna Bhakti Pertiwi

Sedyawati, E. (2007). Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Susanto, S.K.S. (1980). Kerajinan Batik Indonesia . Yogyakarta: Balai Penelitian Batik & Kerajinan

Suyitno. (2011). Pemberdayaan Industri Tenun lurik ATBM Di Daerah Klaten Pasca Gempa.Jakarta: ISJD Jurnal/350716, isjd.pdii.lipi.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri

64

Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2016 tentang Paten

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Widiastuti, T. (2012). Kecantikan Lurik Jawa Dalam Kemasan Produk Kerajinan Masa Kini”. Surakarta: Institut Javanologi LPPM UNS

Wuryani (1999). Lurik: Tinjauan Terhadap Sarana Upacara ”Bethak” di Keraton Kasunanan Surakarta . Surakarta: Institut Teknologi Bandung

Yunapritta, Hendrika. (1999). Penenun nan Unik dan Antik dari Pedan . Jakarta: Kontan

65

66

67

DAFTAR SUMBER GAMBAR

1. https://erizobabyslings.com/products/hand-woven-baby-wrap-3-9m-la-vie-est-belle-gris-fonce-weft-pebble-weave Hand Woven Baby

2. https://www.pinterest.com/pin/148970700147505846/ Indonesian Sumba Ikat 3. www.google.com Tenun Songket Aceh 4. https://qlapa.com/item/sarung-bantal-tenun/cathleyahomeliving/50267 Sarung

Bantal Tenun 5. https://www.nuloom.com/products/tajt09a Hand Woven Eleonora 6. http://decor.hidora.com/wall-hanging-photos Woven Wall Hanging 7. http://www.angsadua.com/2017/02/ Angsadua Sasandu Bima HL. Tenun Bima NTB 8. www.dpukbyasppuk.wordpress.com Sepatu Tenun Pewarnaan Alami 9. http://www.imgrum.org/user/kain.tenun.lurik.batik/842144358/1412721545248137962

_842144358 Kipas Cantik Lurik 10. https://www.pinterest.com/estheer/woven-cloth/ Ismail Ilmi’s – Indonesian Girl 11. www.google.com Perang Pandan 12. Palet/erek/kincir milik Tenun Ikat Putri Ayu, Dokumentasi Pribadi Mulyanto, Gianyar

Bali 2017 13. www.google.com kelos erek 14. (a,b) Alat Hani/Sekir milik Tenun Gapuro, dokumentasi kunjungan lapang Jepara

oleh Wisesa Wijaya, 2017 15. Boom Tenun milik Tenun Gapuro, dokumentasi kunjungan lapang Jepara oleh Wisesa

Wijaya, 2017 16. Alat cucuk milik Aminah Akil Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang oleh

Wisesa Wijaya, 2017 17. Alat sisir milik Tenun Gapuro, dokumentasi kunjungan lapang Jepara oleh Wisesa

Wijaya, 2017 18. Alat gun milik Tenun Gapuro, dokumentasi kunjungan lapang Jepara oleh Wisesa

Wijaya, 2017 19. www.google.com Palet Tenun 20. www.google.com Teropong Tenun 21. Modul P4TK Tenun Gendog / cagcag / gedog / walidah, Modul P4TK Yogyakarta

disusun oleh Yusuf Achmadi 22. Tenun Tinjak, Modul P4TK Yogyakarta disusun oleh Yusuf Achmadi 23. ATBM milik Losari Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang oleh Wisesa

Wijaya, 2017 24. Tenun ATBM-kartu/jakar milik Losari Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang

oleh Wisesa Wijaya, 2017 25. Tenun Polos Tuban, dokumentasi DKT Surabaya oleh Wisesa Wijaya, 2017 26. (a,b) Tenun Lurik, dokumentasi pribadi Mulyanto, Klaten 2012 27. (a,b) Tenun Motif Kotak Kotak dan Bali Are milik Aminah Akil Silk, dokumentasi

kunjungan lapang Sengkang oleh Wisesa Wijaya, 2017 28. (a,b)Tenun Ikat milik Aminah Akil Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang

oleh Wisesa Wijaya, 2017

https://erizobabyslings.com/products/hand-woven-baby-wrap-3-9m-la-vie-est-belle-gris-fonce-weft-pebble-weave

https://erizobabyslings.com/products/hand-woven-baby-wrap-3-9m-la-vie-est-belle-gris-fonce-weft-pebble-weave

https://www.pinterest.com/pin/148970700147505846/

http://www.google.com/

https://qlapa.com/item/sarung-bantal-tenun/cathleyahomeliving/50267

https://www.nuloom.com/products/tajt09a

http://decor.hidora.com/wall-hanging-photos

http://www.angsadua.com/2017/02/

http://www.dpukbyasppuk.wordpress.com/

http://www.imgrum.org/user/kain.tenun.lurik.batik/842144358/1412721545248137962_842144358

http://www.imgrum.org/user/kain.tenun.lurik.batik/842144358/1412721545248137962_842144358

https://www.pinterest.com/estheer/woven-cloth/





68

29. (a,b) Tenun Songket milik Aminah Akil Silk, dokumentasi kunjungan lapang

Sengkang oleh Wisesa Wijaya, 2017 30. Tenun Lurik, dokumentasi pribadi Mulyanto, Klaten 2012 31. www.google.com Logo Sarung Tenun BHS 32. www.google.com Logo Sarung Tenun Wadimor 33. www.google.com Logo Sarung Tenun Gajah Duduk 34. www.google.com Tenun Lurik 35. www.google.com Tenun Gringsing 36. Tenun motif Bali Are milik Aminah Akil Silk, dokumentasi kunjungan lapang

Sengkang oleh Wisesa Wijaya, 2017 37. Tenun Lurik, dokumentasi pribadi Mulyanto, Klaten 2012 38. Tenun Lurik, dokumentasi pribadi Mulyanto, Klaten 2012






69

70

71

GLOSARIUM

Boom gulungan benang lusi yang digunakan sebagai bahan baku untuk kain yang melintang (panjang kain)

Epor alat yang diletakkan di belakang pinggang penenun, seakan-akan digendong sewaktu menenun.

Gedog nama alat tenun berasal dari bunyi secara berulangkali yang terdengar ketika proses menenun kain yaitu “dog ... dog ... dog”, tenun gedog merupakan salah satu produk kerajinan tradisional dari daerah Tuban-Jawa Timur.

Gendong nama alat tenun, cara menggunakannya, alat digendong, dipangku penenun

Kain lurik merupakan kain bermotif garis-garis kecil dengan motif minimal 2 warna yang dipadu selang-seling.

Lusi benang tenun yang disusun sejajar memanjang yang tidak bergerak

Lurik kain tradisional yang berkembang di tanah Jawa, bermotif garis-garis kecil malang, mujur dan cacahan (kotak -kotak)

Palet hasil gulungan benang pakan yang dimasukkan ke teropong

Pengetekan merapatkan benang lusi dengan bilah k ayu, sehingga benang lusi merapat membentuk sehelai kain.

Penyekiran memindah menyusun benang lusi dari bentuk kelosan sesuai dengan desainnya menggunakan alat sekir, dari alat sekir i ni kemudian benang dipindah dalam boom.

Sekir alat untuk menyusun benang lusi sesuai dengan desainnya.

Surjan model pakaian khas jawa, yang pola rancangannya diambil dari pola sikap tangan orang yang siaga menghadapi serangan lawan, yaitu tangan bersilang di depan dada.

Tustel alat tenun ATBM.

Twist pelintir, gulungan benang

72

LAMPIRAN

Bentuk Badan Usaha

Terdapat beberapa bentuk badan usaha (badan yang bertujuan untuk memperoleh

keuntungan) dengan perbedaan sebagai berikut:

Bentuk Badan

Usaha Pendirian

Para Pihak, Kewajiban

dan Kewenangan Pertanggungjawaban

Perusahaan

Perorangan

Tidak ada

formalitas

pendirian.

Pemilik mempunyai

kewenangan penuh

untuk menjalankan

perusahaan.

Pemilik memikul

sendiri segala

tanggung jawab.

Utang usaha = utang

pribadi.

Persekutuan

Perdata

Tidak ada

formalitas

pendirian.

Masing-masing pemilik

dapat melakukan

perikatan dengan pihak

ketiga.

Tanggung jawab atas

perikatan dengan

pihak ketiga

ditanggung oleh

pemilik yang

melakukan perikatan

tersebut.

Firma

Terdapat

formalitas

atau prosedur

khusus untuk

mendirikan

Firma,

memerlukan

akta otentik.

1. Setiap anggota

memberikan modal

dalam bentuk uang,

barang, dan/atau

bukan uang dan

bukan barang.

2. Setiap anggota dapat

melakukan perikatan

dengan pihak ketiga

(kecuali Anggaran

Dasar mengatur

adanya hal tertentu

yang hanya dapat

dilakukan anggota

tertentu).

Seluruh tanggung

jawab ditanggung

bersama secara

tanggung renteng,

kecuali tanggung

jawab timbul sebagai

akibat adanya anggota

yang melakukan hal

yang bukan

merupakan

kewenangannya.

Commanditaire Terdapat 1. Sekutu Pasif: Tanggung jawab hanya

Bentuk Badan

Usaha Pendirian

Para Pihak, Kewajiban

dan Kewenangan Pertanggungjawaban

Vennontschap

(CV)

formalitas

atau prosedur

khusus untuk

mendirikan

CV,

memerlukan

akta otentik.

memberi

modal;

tidak berhak

bertindak atas

nama CV.

2. Sekutu Aktif:

menjadi pengurus

CV dan dengan

demikian berhak

bertindak atas

nama CV.

ditanggung Sekutu

Aktif, kecuali tanggung

jawab timbul akibat

Sekutu Pasif

melakukan hal di luar

kewenangannya.

Peseroan

Terbatas (PT)

Terdapat

formalitas

atau prosedur

khusus untuk

mendirikan

PT,

memerlukan

akta otentik.

1. Direksi

2. Dewan Komisaris

3. Rapat Umum

Pemegang Saham

(RUPS)

Masing-masing pihak

atau organ memiliki hak

dan tanggung jawaban

nya masing-masing

sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang

No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan

Terbatas dan pengaturan

lebih lanjut dalam

Anggaran Dasar PT.

1. Hak dan kewajiban

PT terpisah dengan

hak dan kewajiban

pribadi pendiri,

direksi, dewan

komisaris, maupun

pemegang saham.

2. Suatu organ,

misalnya seorang

direktur, baru

bertanggung

jawab secara

penuh sampai

dengan harta

pribadinya apabila

tanggung jawab

timbul karena Ia

bertindak di luar

kewenangannya.

Berikut penjelasan mengenai pendirian badan hukum PT, khususnya PT UMKM (Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah).

PT adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan

hukum) atau lebih yang mengikatkan diri dalam perjanjian, bersama-sama memberikan

modal ditempatkan (yang terbagi dalam bentuk saham) untuk menjalankan kegiatan

usaha, serta memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelum mencermati proses pendirian PT, perlu dipahami bahwa PT memiliki 3 (tiga)

organ, yaitu:

1. Direksi, yaitu yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT

untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

2. Dewan Komisaris, yaitu yang bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada

Direksi.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu yang mempunyai wewenang yang

tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar.

Selain 3 (tiga) organ di atas, istilah yang penting untuk dipahami adalah Anggaran Dasar,

yaitu aturan main PT yang setidaknya berisi:

a. nama dan tempat kedudukan PT;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;

c. jangka waktu berdirinya PT;

d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap

klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap

saham;

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan

Komisaris;

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Tidak perlu khawatir akan banyaknya hal yang perlu diatur dalam Anggaran Dasar

ataupun Akta Pendirian. Hal-hal tersebut sudah dikuasai oleh Notaris, sehingga pelaku

usaha juga dapat meminta penjelasan dan panduan dari Notaris.

Salah satu keunggulan PT dari bentuk usaha lainnya (Perusahaan Perorangan, Firma,

atau CV) adalah adanya konsep pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi dengan

kekayaan PT. Tanggung jawab pemegang saham (orang yang memberikan modal kepada

PT) terbatas pada jumlah modal yang diberikannya kepada PT. Pemegang saham PT

tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan (perjanjian) yang dibuat atas

nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.

Hal tersebut berarti, apabila PT mengalami kerugian, maka harta pribadi pemegang

saham tidak dapat diganggu gugat. Tentunya, konsep tersebut berlaku dengan catatan

pemegang saham telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan

Anggaran Dasar.

Persyaratan Pendirian PT UMKM

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang (orang perseorangan atau badan hukum) atau lebih.

2. Didirikan berdasarkan perjanjian tertulis antara Para Pendiri (akan dituangkan

dalam Akta Pendirian).

3. Para Pendiri memberikan modal yang terbagi dalam bentuk saham.

4. Kegiatan usaha yang dilakukan PT tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

5. Kegiatan usaha dilakukan di lokasi yang tidak dilarang untuk penyelenggaraan

kegiatan usaha tersebut. Perlu dicermati bahwa di beberapa daerah, rumah tinggal

tidak dapat dijadikan tempat usaha.

Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pendirian PT adalah:

1. Identitas Para Pendiri

a. KTP dan NPWP (untuk orang perseorangan);

b. Akta Pendirian, Surat Keputusan Pengesahan, NPWP Perusahaan, Anggaran

Dasar beserta seluruh perubahannya (untuk badan hukum).

2. Bukti setor modal (modal disetor). Dalam UU PT dikenal istilah modal dasar, modal

disetor, dan modal ditempatkan. Modal disetor adalah jumlah modal yang sudah

disetorkan ke dalam rekening PT.

Bukti kepemilikan tempat usaha atau perjanjian sewa tempat usaha atau Surat

keterangan dari RT/RW/Kelurahan/Kecamatan yang menyatakan bahwa tempat usaha

memang boleh digunakan untuk kegiatan usaha tersebut.

Tahapan Pendirian PT UMKM

1. Pengajuan Nama PT

Nama PT yang diajukan harus memenuhi persyaratan:

a. ditulis dengan huruf latin;

b. belum dipakai secara sah oleh PT lain atau tidak sama pada pokoknya dengan

nama PT lain;

c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga

pemerintah, atau lembanga internasional, kecuali mendapat izin dari yang

bersangkutan;

e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang

tidak membentuk kata;

f. tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan

perdata;

g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai

Nama PT; dan

h. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha PT, dalam hal maksud

dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama PT.

Selain itu, pada praktiknya, nama PT UMKM harus menggunakan bahasa Indonesia.

Tahapan dalam pengajuan nama PT adalah:

a. Pengajuan nama PT disampaikan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia (“Menteri”) sebelum PT didirikan, yaitu melalui jasa

teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik atau

melalui surat tercatat apabila di daerah tersebut belum ada jaringan elektronik

tersebut.

b. Menteri akan memberikan persetujuan atau penolakan (beserta alasan

penolakan) atas pengajuan Nama PT. Persetujuan atau penolakan tersebut

disampaikan secara elektronik kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari

kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima secara lengkap.

c. Nama PT wajib dinyatakan dalam Akta Pendirian dalam jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas

pengajuan Nama PT, atau persetujuan Menteri akan batal demi hukum.

2. Perolehan pengesahan badan hukum PT

PT memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Setelah

pengajuan nama PT, tahapan untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang

Pengesahan tersebut adalah:

1. Membuat Akta Pendirian (yang berisi Anggaran Dasar dan keterangan-

keterangan lain).

2. Paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian

ditandatangani, Para Pendiri bersama-sama atau diwakili oleh Notaris yang

menerima kuasa dari Para Pendiri (“Pemohon”) mengajukan permohonan

melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara

elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian dan melengkapi

dokumen pendukung. Apabila permohonan diajukan setelah lewat 60 (enam

puluh) hari setelah penandatanganan Akta Pendirian, Akta Pendirian menjadi

batal dan PT bubar.

3. Menteri secara elektronik akan:

a. menyatakan tidak keberatan atas permohonan secara elektronik tersebut,

yaitu apabila format isian dan dokumen pendukung sesuai telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; atau

b. memberitahukan penolakan beserta alasannya.

4. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan Menteri

tidak berkeberatan, Pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat

permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

5. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan telah dipenuhi secara

lengkap, Menteri akan:

a. menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan

yang ditandatangani secara elektronik, yaitu apabila semua persyaratan

telah dipenuhi oleh Pemohon; atau

b. memberitahukan bahwa persyaratan jangka waktu dan kelengkapan

dokumen pendukung tidak dipenuhi, dan dengan demikian, pernyataan

tidak berkeberatan gugur.

Biaya jasa hukum Notaris untuk pendirian PT UMKM disebutkan dalam Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum

Notaris Untuk Pendirian PT UMKM, yaitu berdasarkan modal dasar PT UMKM:

1. Untuk PT UMKM dengan modal dasar di bawah Rp25.000.000,00

Persetujuan Pemakaian Nama PT dan Pengesahan PT Rp300.000,00

Biaya Akta Notaris Rp500.000,00

Biaya Pengumuman dalam Berita Negara RI dan

Tambahan Berita Negara RI Rp200.000,00

Total Biaya Jasa Hukum Notaris Rp1.000.000,00

2. Untuk PT UMKM dengan modal dasar Rp25.000.000,00 – Rp1.000.000.000,00

Persetujuan Pemakaian Nama PT dan Pengesahan PT Rp600.000,00

Biaya Akta Notaris Rp4.000.000,00

Biaya Pengumuman dalam Berita Negara RI dan

Tambahan Berita Negara RI Rp400.000,00

Total Biaya Jasa Hukum Notaris Rp5.000.000,00

Dokumen Hukum dan Izin Badan Usaha

Panduan yang diuraikan dalam buku ini difokuskan bagi usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM), yaitu:

Usaha Kekayaan Bersih (Tidak Termasuk

Tanah dan Bangunan)

Hasil Penjualan Tahunan

Usaha Mikro paling banyak Rp50.000.000,00 paling banyak Rp300.000.000

Usaha Kecil

lebih dari Rp50.000.000,00 sampai

dengan paling banyak

Rp500.000.000,00

lebih dari Rp300.000.000,00

sampai dengan

Rp2.500.000.000,00

Usaha

Menengah

lebih dari Rp500.000.000,00

sampai dengan paling banyak

Rp10.000.000.000,00

lebih dari Rp 2.500.000.000

sampai dengan

Rp50.000.000.000,00

Secara umum, terdapat 5 (lima) dokumen hukum dan izin yang harus dimiliki oleh suatu

usaha yang termasuk UMKM, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), Surat

Keterangan Domisili Usaha (“SKDU”) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan

(“SKDP”), Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”), Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), dan

Izin Gangguan (Hinderodonantie / “HO”). Selain itu, bagi usaha mikro dan kecil juga

terdapat Izin Usaha Mikro dan Kecil (“IUMK”). Usaha yang berbentuk perusahaan

perorangan, Firma, CV, PT, maupun Koperasi wajib memiliki izin-izin tersebut. Dewasa

ini sebenarnya Pemerintah Pusat tengah berusaha untuk memangkas sejumlah izin bagi

usaha kecil dan menengah, seperti HO, izin tempat usaha dan izin prinsip. Namun

demikian, hal tersebut belum dapat terlaksana dan pada praktiknya di beberapa daerah,

pelaku usaha masih diwajibkan untuk memiliki sejumlah izin tersebut. Persyaratan dan

proses pengurusan izin di tiap daerah dapat berbeda-beda.

Dalam uraian berikut akan disebutkan persyaratan yang berlaku di DKI Jakarta yang

dapat menjadi gambaran besar bagi proses perizinan di daerah lain. Sebagai catatan,

pendaftaran NPWP badan usaha dapat saja mempersyaratkan fotokopi dokumen izin

padahal untuk pendaftaran izin tersebut juga membutuhkan NPWP badan usaha. Dalam

kondisi tersebut, pengurusan dokumen dan izin seyogyanya dapat dilakukan secara

bersamaan dengan meminta surat keterangan dari masing-masing instansi berwenang

yang menyatakan bahwa proses pengurusan dokumen dan/atau izin tengah berjalan.

Permohonan pendaftaran dokumen hukum dan izin badan usaha dilakukan oleh

Pengurus, yaitu seseorang yang namanya tercantum dalam dokumen pendirian badan

usaha. Apabila permohonan dilakukan oleh orang lain yang bukan pengurus (Pemohon

bukanlah Pengurus), maka harus ada surat kuasa dari Pengurus kepada orang tersebut.

1. NPWP

Proses pembuatan NPWP dilakukan tanpa dipungut biaya, yaitu dengan datang

langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan

dan Konsultasi Perpajakan (“KP2KP”), atau terlebih dahulu melalui

www.pajak.go.id dan memilih menu e-reg (electronic registration). Yang perlu

dilakukan adalah mengisi formulir pendaftaran NPWP serta menyerahkan:

a. Fotokopi dokumen pendirian badan usaha beserta perubahannya;

b. Fotokopi KTP salah satu Pengurus badan usaha;

c. Fotokopi NPWP salah satu Pengurus badan usaha;

d. Surat Kuasa bermeterai Rp6.000,00 apabila pendaftaran NPWP dilakukan oleh

orang lain yang bukan merupakan Pengurus badan usaha; dan

e. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang atau fotokopi Surat keterangan tempat kegiatan

usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala

Desa.

2. IUMK

IUMK adalah tanda legalitas bagi seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu,

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi usaha mikro dan kecil

untuk mengembangkan usahanya. Pemberian IUMK dibebaskan atau diberi

keringanan dengan tidak dikenakan biaya retribusi dan/atau pungutan lainnya.

IUMK diberikan oleh Camat yang mendapat delegasi dari Bupati/Walikota atau

Lurah atau Kepala Desa (di wilayah tertentu). Menurut peraturan perundang-

undangan, IUMK diberikan oleh Camat paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak

permohonan dan dokumen pelengkap diterima dengan lengkap dan benar.

Apabila dokumen persyaratan belum lengkap, Camat membuat surat penolakan

dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dan dokumen pelengkap

diterima.

Untuk memperoleh IUMK, Pemohon harus mengisi formulir dan membawa

dokumen:

a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;

b. KTP;

c. Kartu Keluarga; dan

d. 2 lembar pas foto terbaru Pengurus berwarna ukuran 4x6 cm.

3. SKDU atau SKDP

http://www.pajak.go.id/

Tahapan Permohonan:

a. Mengisi Formulir Permohonan SKDU yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(“PTSP”). Untuk PT, Formulir Permohonan dilengkapi dengan Surat Kuasa

Pengurusan dan Surat Kuasa Penandatanganan apabila Direktur Utama meberi

kuasa penandatanganan kepada Direktur;

b. Membuat Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/Domisili Usaha/Badan Usaha

sesuai dengan format yang ditentukan oleh PTSP BERMETERAI Rp6.000,00;

c. Membawa dokumen pelengkap:

1) Fotokopi KTP dan Paspor Pemohon (Pemohon adalah Pengurus atau orang

lain yang menerima kuasa);

2) Fotokopi penerima kuasa (apabila proses permohonan dilakukan oleh orang

yang menerima kuasa);

3) Fotokopi NPWP Badan Usaha;

4) Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Badan Usaha beserta seluruh

perubahannya, serta Surat Keputusan Pengesahan terkait;

5) Bukti kepemilikan tanah/bangunan atau perjanjian sewa tanah/bangunan

yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan serta KTP

pemilik tanah/bangunan (apabila tempat kegiatan usaha adalah tempat

yang disewa);

6) Bukti pembayaran PBB tahun terakhir; dan

7) Foto lokasi badan usaha.

4. SIUP dan TDP

SIUP adalah izin yang diterbitkan oleh Pejabat PTSP dan harus dimiliki badan usaha

untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. SIUP juga akan berguna untuk

mempermudah pengajuan pinjaman dana dari Bank maupun lembaga keuangan

lainnya, ataupun untuk ikut serta dalam program Corporate Social Responsibility (“CSR”)

atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”).

Menurut peraturan perundang-undangan, SIUP dan TDP akan diterbitkan dalam

waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dan dokumen pelengkap diterima

dengan lengkap dan benar. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap, Pejabat

Penerbit membuat surat penolakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah

permohonan dan dokumen pelengkap diterima. SIUP tidak perlu diperpanjang.

Permohonan diajukan oleh Pengurus, Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan

atau Pihak Ketiga kepada Pejabat Penerbit dengan mengisi formulir permohonan

SIUP dan TDP, dan ditanda tangani oleh Pengurus atau Penanggung Jawab

Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup. Untuk Perusahaan Perdagangan

berbentuk PT, formulir diajukan dengan melampirkan dokumen:

a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;

b. Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada);

c. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari Kemenkumham;

d. Fotokopi KTP Penanggungjawab/Direktur Utama PT;

e. Surat pernyataan dan pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;

f. Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 cm (2

lembar); dan

g. Fotokopi NPWP.

Dokumen yang harus dilengkapi untuk Perusahaan Perdagangan berbentuk

koperasi, CV dan Firma, dan perorangan secara garis besar sama dengan dokumen-

dokumen yang disebutkan di atas.

Jenis SIUP menurut modal dan kekayaan bersih seluruhnya di luar tanah dan gedung

adalah:

a. SIUP Mikro, yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan Mikro

b. SIUP Kecil, modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan

Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan;

c. SIUP Menengah, modal dan kekayaan bersih seluruhnya senilai

Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan

bangunan; dan

d. SIUP Besar, modal dan kekayaan bersih seluruhnya senilai lebih dari

Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.

5. HO

Jenis usaha yang harus memperoleh HO dan persyaratan untuk memperoleh HO

ditentukan dalam peraturan daerah masing-masing daerah.

Dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengurusan HO antara lain adalah:

a. Fotokopi Surat Tanah atau bukti lainnya;

b. Fotokopi KTP dan NPWP;

c. Fotokopi Akta Pendirian;

d. Fotokopi Tanda Pelunasan PBB;

e. Persyaratan tidak berkeberatan dari tetangga atau masyarakat yang

berdekatan; dan

f. Daftar bahan baku penunjang;

g. Fotokopi IMB/siteplan.

Contoh Perjanjian Tertulis

Kontrak atau perjanjian tertulis sangat diperlukan untuk menjamin hak dan kewajiban

para pihak. Perjanjian tertulis yang perlu dibuat adalah:

1. Perjanjian antara Badan Usaha dengan Klien; dan

2. Perjanjian Kerja antara Badan Usaha dengan Pekerja.

Perjanjian antara Badan Usaha dengan Klien setidak-tidaknya harus memuat:

Hal Contoh

1. Pembukaan

Menyebutkan nama perjanjian dan

tanggal diadakannya perjanjian.

Perjanjian ........... ini (“Perjanjian”)

tertanggal [Tanggal] disepakati oleh dan

antara:

2. Identitas Para Pihak

Menguraikan identitas pemberi

jasa/kerja dan penerima jasa/pekerjaan

Pertama-tama harus dilihat apakah

klien merupakan orang perorangan

atau mewakili suatu badan usaha.

Apabila klien mewakili badan usaha,

berarti pembayaran akan dilakukan

oleh badan usaha dan dengan demikian

harus jelas apakah klien yang datang

memiliki kapasitas atau jabatan dalam

badan usaha tersebut yang memang

berwenang mewakili badan usahanya

untuk membuat perjanjian dengan

pihak lain.

Identitas pemberi jasa/kerja dan/atau

penerima jasa/kerja badan usaha:

[Nama Badan Usaha], suatu [Jenis Badan

Usaha misalnya Perseroan Terbatas, CV,

Firma atau Koperasi] yang didirikan

berdasarkan hukum Negara [Nama

Negara], berkedudukan di [Alamat

Badan Usaha], dalam hal ini diwakili

oleh [Nama Individu], pemegang [Kartu

[Identitas Pemberi Jasa/pekerjaan] untuk

selanjutnya disebut (“Pemberi Jasa/Kerja”)

dan

[Identitas Penerima Jasa/Pekerjaan] untuk

selanjutnya disebut (“Penerima

Jasa/Kerja”)

Untuk selanjutnya Pemberi Jasa/Kerja dan

Penerima Jasa /Kerja secara bersama-sama

disebut sebagai “Para Pihak”.

Tanda Penduduk apabila WNI atau Paspor

apabila WNA] [Nomor KTP atau Paspor],

dalam kapasitasnya sebagai [Jabatan]

[Nama Badan Usaha] dan dengan

demikian berwenang mewakili [Nama

Badan Usaha] dalam perjanjian ini.

Identitas pemberi jasa/kerja dan/atau

penerima jasa/kerja orang perorangan:

[Nama Individu], pemegang [Kartu

Tanda Penduduk apabila WNI atau Paspor

apabila WNA] [Nomor KTP atau Paspor],

beralamat di [Alamat sesuai KTP atau

Paspor].

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban masing-masing

pihak harus disebutkan secara jelas

berikut jangka waktunya.

Jangka waktu penyelesaian

pekerjaan dapat dihitung satu

persatu (per tahap) ataupun secara

keleseluruhan.

Jumlah dan waktu revisi yang dapat

dimintakan oleh Penerima

Jasa/Kerja juga harus diatur dengan

jelas.

Dapat juga diperjanjikan bahwa

pekerjaan akan dimulai setelah

Penerima Jasa/Kerja membayar

uang muka sejumlah Rp….

Para Pihak dapat mengatur

mengenai pengenaan bunga

ataupun denda dengan jumlah dan

jangka waktu yang jelas.

Tata cara komunikasi Para Pihak

seperti untuk pelaporan hasil tahap

pekerjaan oleh Pemberi Jasa/Kerja,

permintaan revisi oleh Penerima

Pasal [Nomor Pasal]

Pemberi Jasa/Kerja berkewajiban untuk:

1) …

2) …

3) …

untuk selanjutnya kewajiban-kewajiban

tersebut secara keseluruhan disebut

sebagai “Jasa/Kerja”.

Pasal [Nomor Pasal]

1) Pemberi Jasa/Kerja wajib melaporkan

hasil jasa sebagaimana dirinci di

bawah ini:

a) …dalam waktu [jumlah hari] [hari

kerja atau hari] terhitung sejak

tanggal penandatanganan

Perjanjian.

b) …dalam waktu [jumlah hari] [hari


pekerjaan [nama pekerjaan b]

dimulai.

c) …dalam waktu [jumlah hari] [hari


pekerjaan [nama pekerjaan c]

Jasa/Kerja, serta penyampaian hasil

revisi oleh Pemberi Jasa/Kerja harus

duatur dengan jelas.

dimulai.

2) Penerima Jasa/Kerja berhak meminta

revisi sebanyak [jumlah revisi yang

dapat dimintakan Penerima Jasa] kali

masing-masing untuk hasil jasa/kerja:

a) …

b) …

c) …

dengan ketentuan bahwa revisi untuk

suatu tahap jasa/kerja (misalnya butir

a) tidak dapat dimintakan kembali

apabila Pemberi Jasa/Kerja tengah

mengerjakan tahap jasa selanjutnya

(misalnya butir b).

3) Penerima Jasa/Kerja harus

menyampaikan permintaan revisi

selambat-lambatnya [jumlah hari] [hari


Pemberi Jasa/Kerja melaporkan hasil

jasa kepada Penerima Jasa/Kerja.

Apabila tidak ada permintaan revisi

dalam jangka waktu tersebut, maka

Penerima Jasa/Kerja dianggap tidak

memerlukan revisi.

4) Pemberi Jasa/Kerja wajib

menyampaikan hasil revisi dalam

[jumlah hari] [hari kerja atau hari]

terhitung sejak Penerima Jasa /Kerja


kepada Pemberi Jasa/Kerja.

5) Pemberi Jasa/Kerja wajib meneruskan

jasa tahap selanjutnya (misalnya butir

b) setelah Pemberi Jasa/Kerja

menyampaikan hasil revisi terakhir

suatu tahap jasa (misalnya butir a)

kepada Penerima Jasa/Kerja atau

apabila Penerima Jasa/Kerja tidak


sampai jangka waktu yang ditentukan,

kecuali diperjanjikan bahwa

dimulainya pemberian jasa

bergantung pada suatu pembayaran

dan pembayaran tersebut belum

dilakukan oleh Penerima Jasa/Kerja.

6) Pelaporan hasil tahap jasa oleh

Pemberi Jasa/Kerja, permintaan revisi

oleh Penerima Jasa,/Kerja serta

penyampaian hasil revisi oleh Pemberi

Jasa/kerja harus dilakukan melalui

[email atau telefon atau surat tercatat

atau pertemuan langsung] yaitu [alamat

email atau nomor telefon atau alamat

untuk pengiriman surat sesuai dengan

cara komunikasi yang disepakati].

Pasal [Nomor Pasal]

1) Penerima Jasa/Kerja berkewajiban

untuk membayar jasa/kerja yang

diperjanjikan sejumlah dan pada

waktu-waktu yang disepakati Para

Pihak.

2) Apabila Penerima Jasa/Kerja terlambat

melakukan pembayaran, Penerima

Jasa dikenai denda senilai Rp… untuk

setiap 5 (lima) hari kerja

keterlambatan.

4. Penjelasan tentang pemeliharaan atau

jaminan harus secara detail karena

pada bagian ini sering terjadi

permasalahan, jadi perlu dijelaskan

secara rinci berapa kali pemberi

jasa/kerja melakukan pemeliharaan

atau memberikan jaminan.

5. Tata cara pembayaran. Pertama-tama

harus dijelaskan mengenai harga

transaksi, yaitu harga untuk jasa/kerja

Pasal [Nomor Pasal]

Para Pihak menyepakati bahwa harga

Pekerjaan adalah senilai Rp.. (“Harga

yang akan diberikan oleh Pemberi

Jasa/Kerja. Harga dapat dihitung secara

keseluruhan atau dirinci per tahap

pemberian jasa/kerja.

Apabila disepakati pembayaran secara

bertahap, harus disebutkan dengan jelas

tahapan-tahapan pembayaran.

.

Jasa/Kerja”) dengan rincian jasa:

1) … seharga Rp…



Pasal [Nomor Pasal]

Pembayaran dilakukan secara [tunai atau

transfer] ke .....

6. Kerahasisaan informasi antara dua

pihak

7. Larangan-larangan dan penjelasan

pembatalan Perjanjian.

8. Lampiran-lampiran yang diperlukan,

ii - Kemenparekraf

Documents