-
i~l,,- ~
if", -., .., .i' , .... ;,
~ . ,:~,~;'..:. ../- _. ,:
8J~:?J'~rg;~~
-
2
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
NegaraKesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentangKepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000
tentangPedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Dengan Pihak
Ketiga;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
OrganisasiPerangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 3931 Tahun 1984 tentangPembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan PengelolaTaman Hiburan
Rakyat Lokasari Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang
PembentukanBadan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi
DaerahKhusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaandan
Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di LingkunganPemerintah
Propinsi Daerah Khusus Ipukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang
PedomanPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
sertaLaporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di
LingkunganPemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang
PedomanPenilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di
LingkunganPemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang
PedomanPenerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan
UsahaMilik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Propinsi
DaerahKhusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata
CaraPenyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
PengelolaanKekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang
PedomanPenetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan
DewanKomisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah
KhususIbukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang
KepengurusanBadan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah
denganPeraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012;
18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang
PenyusunanRencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
r
-
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
3
19. Keputusan Gubernur Nomor 710 Tahun 2013 tentang
PengesahanRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2013
BadanPengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORANTAHUNAN BADAN
PENGELOLA TAMAN HIBURAN RAKYATLOKASARI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTATAHUN BUKU 2013.
Mengesahkan Laporan Tahunan Badan Pengelola Taman HiburanRakyat
Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku2013,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ora. Suhartati
&Rekan (Akuntan Publik Terdaftar) dengan opini "wajar
tanpapengecualian" dan telah mendapat persetujuan Badan·
PengawasBadan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari yang
tertuangdalam surat tanggal 26 Mei 2014 Nomor
05/BPIWAS/v/14sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dariKeputusan Gubernur ini.
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya(aquite et de charge) kepada para anggota Direksi dan
Badan Pengawasatas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
BadanPengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari yang telah
dijalankanselama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan tersebut
tercermindalam perhitungan tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir
padatanggal 31 Desember 2013. Apabila di kemudian hari
ditemukanadanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan
yangmenyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga
dilakukankarena kesengajaan, ketidakhati-hatian,
ketidakprofesionalan ataupengambilan keputusan yang tidak
proporsional, maka pengurus(Badan Pengawas dan Kepala) dapat
dimintakan tanggung jawabpribadi.
Alokasi laba bersih Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat
LokasariProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013
sebesarRp 918.237.875,00 (sembilan ratus delapan belas juta dua
ratus tigapuluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah),
yaitu :
a. Bagian Laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakartasebesar 55% dari laba bersih atau 55% x Rp 918.237.875,00
=Rp 505.030.831,00.
b. Cadangan Umum sebesar 15% dari laba bersih atau 15% xRp
918.237.875,00 =Rp 137.735.681,00.
c. Dana Pensiun dan Sosial sebesar 5% dari laba bersih atau 5%
xRp 918.237.875,00 =Rp 45.911.894,00.
d. Jasa Produksi sebesar 25% dari laba bersih atau 25% xRp
918.237.875,00 = Rp 229.559.468,00.
r
-
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
Tembusan:
4
Menetapkan penghasilan tetap Kepala dan Badan Pengawas
BadanPengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari terhitung tanggal1
Januari sampai dengan tanggal 31 Oesember 2014 berdasarkanhasil
audit Tahun Buku 2013 sesuai dengan Peraturan GubernurNomor 97
Tahun 2011.
Manajemen Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari
agardapat segera melakukan langkah-Iangkah :
a. melakukan pembayaran setoran bagian laba Pemerintah
ProvinsiOKI Jakarta Tahun Buku 2013 sebesar Rp 505.030.831,00
(limaratus lima juta tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu
rupiah)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor
KantorAkuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasH
audittahunan Tahun Buku 2013; dan
c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak
lanjuttemuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf
bkepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Promosiserta
Inspektorat Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.
Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Badan PengelolaTaman
Hiburan Rakyat Lokasari untuk menetapkan Kantor AkuntanPublik (KAP)
atas usulan Kepala yang akan mengaudit laporantahunan Tahun Buku
2014 serta menetapkan biaya pengadaan jasaKAP, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Oktober 2104
1. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta2. Asisten Perekonomian
dan Administrasi
Sekda Provinsi OKI Jakarta3. Inspektur Provinsi OKI Jakarta4.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah
Provinsi OKI Jakarta5. Kepala Badan Penanaman Modal dan
Promosi
Provinsi OKI Jakarta6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah
Provinsi OKI Jakarta7. Kepala Oinas Pelayanan Pajak ProvinsiDKI
Jakarta8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta9. Kepala
Biro Perekonomian Setda Provinsi OKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat
Lokasari11. Kepala Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat
Lokasari