IDENTIFIKASI ARAH RENCANA STRATEGIS JANGKA MENENGAH (RPJMN 2020 – 2024) Disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KUKM Pangkal Pinang, 3 Mei 2019 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 1
19
Embed
IDENTIFIKASI ARAH RENCANA STRATEGIS JANGKA … 3 - Identifikasi Arah Rencana... · IDENTIFIKASI ARAH RENCANA STRATEGIS JANGKA MENENGAH (RPJMN 2020 –2024) Disampaikan dalam acara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IDENTIFIKASI ARAH RENCANA STRATEGIS JANGKA MENENGAH (RPJMN 2020 – 2024)
Disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KUKM
Pangkal Pinang, 3 Mei 2019
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
1
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
OUTLINE
EVALUASI PENCAPAIAN RPJMN 2015-2019
BACKGROUND STUDY PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024 BIDANG KUMKM
SINERGITAS & KERANGKA PEMBERDAYAAN KUMKM
1234
2
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
1. EVALUASI PENCAPAIAN RPJMN 2015-2019
RPJM 32015-2019
RPJM 12004-2009
RPJM 22010-2014
RPJM 42020-2024
Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat
Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta pengutan daya saing perekonomian
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025
3
Meningkatkan daya saing UKM dan koperasi untuk mencapai
pertumbuhan usaha dan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri.
Pokok-pokok kebijakan UKM sesuai RPJMN 2015-2019
Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kewiraushaan, pelatihan vokasi dan layanan pengembangan usaha
Meningkatkan akses pembiayaan melalui penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, dan berbagai layanan keuangan alternatif non-perbankan.
Meningkatkan nilai tambah produk dan akses pemasaran melalui penerapan teknologi, standar kualitas dan sertifikasi produk, peningkatan fasilitas, dan promosi
Peningkatan skala usaha melalui promosi koperasi, pengembangan klaster dan jaringan usaha.
Peningkatan iklim usaha melalui penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
EVALUASI PENCAPAIAN RPJMN 2015-2019(lanjutan)
4
PROGRAM KEGIATANTARGET
2015-2019
Program Peningkatan Daya Saing KUKM
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Penguatan Koperasi dan UMKM yang menghasilkan Produk Ramah Lingkungan
258
815
1
2
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
EVALUASI PENCAPAIAN RPJMN 2015-2019(lanjutan)
REALISASI
Perluasan Akses Pemasaran 5.436
Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk 10.000
Koperasi Produksi/Sentra Usaha Mikro yang diperkuat sistem bisnis dan kapasitas produksinya
Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan
Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima
1.075
3.500
104
5.192
12.134
585
300
3.350
GAP
154
192
(2.134)
230
775
150
5
4,14
3,78
3,283,45
4,555,214,2
4,35
3,433,49
4,524,27
3,222,77
1. Productivity, technologyand
innovation
2. Environmental policies andSMEs
4,154,583. Access to financefinance
4. Access to marketand
internationalisation
5. Institutional framework
6. Legislation, regulation andtax
7. Entrepreneurial education and
skills
8. Social enterprises and inclusive
SMEs
Indonesia ASEAN -Median
Indeks UKM Indonesia
ada pada kategori di
atas rata-rata, kecuali
untuk environmental
policies & SMEs, yang
menekankan praktik
ramah lingkungan pada
UKM
(Sumber: OECD & ERIA, SME Policy Index: ASEAN2018)
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
2. BACKGROUND STUDY PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024
Hasil Asesmen Kebijakan UKM Indonesia dalam ASEAN SME Policy Index 2018
6
Beberapa rekomendasi dan masukan kebijakan/program sesuai dengan hasil OECD Review on Indonesia SME and Entrepreneurship Policies.
Menyusun kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UKM, selain e-commerce, terutama dalam penggunaan software program yang mendukung profesionalisme dan kinerja UKM.
Meningkatkan dukungan dalam hal pengembangan produktivitas UKM (contoh: pengembangan inovasi, internasionalisasi, dan pelatihan manajerial serta tenaga kerja). melalui peningkatan belanja pemerintah terkait peningkatan produktivitas UKM.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
BACKGROUND STUDY PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024(lanjutan)
1
2
7
1. Penguatan keterkaitan usaha (forward and backward linkages) dan
keperantaraan pasar UMKM dalam jaringan usaha berbasis rantai nilai danrantai
pasok.
2. Pemberian insentif bagi mitra usaha yang menciptakan pasar bagi UMKM
3. Penegakan hukum dan optimalisasi aturan mengenai penggunaan produk
UMKM dalam pembelian barang dan jasapublik.
4. Pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan nilai tambah dan ekspor
UMKM.
5. Penguatan kapasitas lembaga pendampingan usaha (inkubator, balai pelatihan
& pendampingan).
6. Fasilitasi dan keberpihakan bagi UMKM untuk menghadapi pasar bebas.
7. Pengembangan skema pendanaan.
UMKM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
3. ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024 BIDANG UMKM DAN KOPERASI
8
19
1. Penyusunan kebijakan perkoperasian dan peraturan pendukung lain yang
lebih fleksibel dan responsif untuk menjawab kebutuhan dan tantangan.
2. Penyusunan Kebijakan Nasional Perkoperasian terpadu antar
pemangku kepentingan sebagai panduan bersama.
3. Sinkronisasi kebijakan antar K/L yang terkait dengan pengembangan koperasi
4. Pembangunan ekosistem inovasi perkoperasian (dengan lima pilar: regulasi,
pendanaan, kepemimpinan, pendidikan dan budaya) untuk mendorong
lahirnya pendekatan, pengetahuan, metode, model dan teknologi baru.
5. Meningkatkan pemanfaatan indeks kesehatan koperasi untuk
kepentingan insentif dan disinsentif.
6. Peningkatan peran koperasi dalam pembangunan nasional
(produksi, infrastruktur, danekspor).
KOPERASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024 BIDANG UMKM DAN KOPERASI(lanjutan)
9
20
1. Akselerasi penggunaan teknologi dalam peningkatan kemampuan
berwirausaha.
2. Penciptaan peluang usaha untuk meningkatkan populasi wirausaha yang
berorientasi padapertumbuhan.
3. Penguatan usaha melalui kolaborasi dalam inovasi dan kreativitas untuk
menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi.
4. Penyediaan layanan sistem informasi yang terintegrasi dan real time.
5. Penyederhanaan perizinan usaha.
KEWIRAUSAHAAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024 BIDANG UMKM DAN KOPERASI(lanjutan)
10
11
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN
Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 2019
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
MISI ARAH KEBIJAKAN SASARAN
Mengembangkan sektor usaha produktif dan kreatif yang
memiliki keunggulan kompetitif dan spesifik
RANCANGAN KERANGKA PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM DALAM RPJMN 2020-2024
12
4. SINERGITAS DAN KERANGKA PEMBERDAYAANKEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
KOMODITAS PENGOLAHAN PEMASARAN
Konsep Kemitraan Usaha dari Hulu ke Hilir
KEMITRAAN KEMITRAAN KEMITRAAN1. Peningkatan share to
GDP Koperasi dan UKM
2. Peningkatan Ekspor Langsung oleh Koperasi dan UKM
3. Peningkatan Partisipasi Koperasi dan UKM dalam Global Value Chain (GVC)
Expected OutcomesCompany /
Private SectorAcademia / University
Financial Institutions
NGO / Associations
Alur Hilirisasi Produk Koperasi / UKM
13
PEMASARANPENGOLAHANKOMODITAS
Konsep Kemitraan Inklusif Antara Koperasi/UKM dengan Perusahaan/Partner
SINERGITAS DAN KERANGKA PEMBERDAYAAN (lanjutan)KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Asdep Pertanian & Perkebunan, Perikanan & Peternakan, Industri & Jasa
• Pertanian, Perkebunan
✓ Pertanian (Beras)✓ Perkebunan (Kelapa)
✓ Perikanan✓ Mozarella
• Perikanan, Peternakan • Industri, Jasa
2 31
4 5
II
✓ Komponen✓ OVOP
14
LLP KUKM
• Layanan Promosi Online • Layanan Promosi Offline
(Product Gallery & Pameran)
6
15
Pengembangan Usaha melalui Strategi Korporasi Berbasis Industri oleh Koperasi
PETANI / ANGGOTAKOPERASI
KOPERASI
MANAJEMEN PROFESIONAL
KORPORASI(INDUSTRI)
Petani melalui wadah koperasi sebagai anggota koperasi menjadi pemasok bahan baku.
Korporasi Koperasi Dapat Dilakukan di Beberapa Sektor Pertanian yang pada awalnya hanya berorientasi pada komoditas.
PERKEBUNAN
KEHUTANAN
PERIKANAN
BANK, INVESTORDukungan pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan lainnya.
Dukungan manajemen profesional untuk mengembangkan koperasi menjadi entitas bisnis yang mandiri.
Kepemilikian industri oleh petani melalui kelembagaan koperasi memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi petani.
Penerapan korporasi petani model koperasi
PEMERINTAH, SWASTA, AKADEMISI
Pendampingan kepada koperasi
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
15
SINERGITAS DAN KERANGKA PEMBERDAYAAN (lanjutan)
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMREPUBLIK INDONESIA
KEBUTUHAN SINERGITAS K/L TERKAIT UKM
1. Kementerian Tenaga Kerja2. Kementerian Pemuda dan Olahraga3. Kementerian LHK
1. Kementerian Dalam Negeri2. Kementerian Hukum dan HAM
1. Kementerian Perindustrian2. Kementerian Perdagangan3. Kementerian Desa, PDTT4. Badan Koordinasi Penanaman Modal5. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)6. Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) 7. Badan Standardisasi Nasional (BSN)8. Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM)
1. Bank Indonesia2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)3. Kementerian Keuangan4. LPDB5. Jamkrindo
1. Kementerian Pertanian2. Kementerian Perikanan dan Kelautan
1. BAPPENAS2. Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koperasi dan UKM
4. Badan Pusat Statistik
(BPS)
KEMENTERIAN / LEMBAGA
4
5
3
2
1
RPJMN
2020-2024
KEBIJAKAN UKM
1. Meningkatkan aturan dan regulasi UKM
2. Meningkatkan produktivitas UKM dan Koperasi
3. Meningkatkan akses pasar bagi UKM dan koperasi
4. Meningkatkan akses keuangan
5. Meningkatkan kemandirian koperasi
ASEAN SAP SMED
2015-2025
1. Meningkatkan Produktivitas, Teknologi dan Informasi
2. Meningkatkan Akses Keuangan
3. Meningkatkan Akses Pasar dan Internasionalisasi
4. Meningkatkan Iklim Peraturan dan Kebijakan
5. Meningkatkan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia
16
No Kegiatan Prioritas Tujuan Sinergi K/L Sinergi Internal
1Pengembangan usaha Ecotourism melalui Kemitraan
Peningkatan Nilai Tambah, mendukung Pariwisata
Meningkatkan volume usaha, pendapatan angota dan penciptaan lapangan pekerjaan