IDENTIFIKASI, ANALISA, DAN PEMETAAN DALAM RANGKA ......tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan Perangkat ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika

A. DITJEN SDPPI

1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015

tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Pengunaan

Spektrum Frekuensi Radio;

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016

tentang Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio

1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014

tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan

Perangkat Telekomunikasi;

3 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 Tahun 2016

Tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler,

Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet;

4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2013

tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan Perangkat

Telekomunikasi;

6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

44/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window Di Lingkungan

Departemen Komunikasi Dan Informatika

1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan

Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang

Penyelenggaraan Amatir Radio

IDENTIFIKASI, ANALISA, DAN PEMETAAN DALAM RANGKA SIMPLFIKASI REGULASI KOMINFO

NO JUDUL REGULASISIMPLIFIKASI

(PENCABUTAN/PENGGABUNGAN)

1 RPM Ketentuan Operasional dan Tata

Cara Perizinan Pengunaan Spektrum

Frekuensi Radio

2 RPM Sertifikasi Alat dan/atau

Perangkat Telekomunikasi

3 RPM Kegiatan Amatir Radio dan

Komunikasi Radio Antar Penduduk

ANALISA SIMPLIFIKASI

Ke 2 (dua) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

Ke 6 (enam) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

Ke 4 (empat) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi

Radio Antar Penduduk

4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang

Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk

1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2012

tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi

Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial -

Second Generation;

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2014

tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Teknis Alat dan

Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital

Video Broadcasting Terrestrial–Second Generation;

3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2012

tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Studio Transmitter Link

Untuk Keperluan Radio Siaran;

4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2013

tentang Persyaratan Teknis Perangkat Internet Protocol Set Top Box;

5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2014

tentang Persyaratan Teknis Perangkat Integrated Receiver/Decoder;

6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2014

tentang Persyaratan Teknis Perangkat Encoder Internet Protocol

Television

1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/

M.KOMINFO/04/2012 tentang Persyaratan Teknis Perangkat

Telekomunikasi Coarst Wavelength Digital Multiplexer;

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER

/M.KOMINFO/05/2012 tentang Persyaratan Teknis Perangkat

Telekomunikasi Dense Wavelength Digital Multiplexer;

1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 33 Tahun 2012

tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Multi Layer

Switch;

3 RPM Kegiatan Amatir Radio dan

Komunikasi Radio Antar Penduduk

4 RPM Persyaratan Teknis Alat dan

Perangkat Telekomunikasi untuk

Keperluan Penyelenggaraan TV dan

Radio Siaran

5 RPM Persyaratan Teknis Multiplexer

Fiber Optic

6 RPM Persyaratan Teknis Perangkat

Router/Multilayer Switch

Ke 4 (empat) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

Ke 6 (enam) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

Ke 2 (dua) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

Ke 6 (enam) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2014

tentang Persyaratan Teknis Perangkat Router;

3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

06/PER/M.KOMINFO/02/2012 tentang Persyaratan Teknis Perangkat

Internet Protokol Multiplexer4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2013

tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Media Resource

Function5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2013

tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Session Border

Controller.6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2013

tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Call

Session Control Function1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/

M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan ) Frekuensi

Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita

Frekuensi Radio 478 -694 Mhz;

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012

tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High

Frequency pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI,

Zona Layanan VII, dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi

Televisi Siaran Digital Terestrial;

3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2013

tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High

Frequency pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV untuk

Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Teresterial

1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015

tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio untuk Sistem

Komunikasi Radio Titik ke Titik (Point-To-Point ) melalui Gelombang

Mikro;

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan

Pita Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Radio Titik ke Titik

(Point-To-Point ) melalui Gelombang Mikro;

6 RPM Persyaratan Teknis Perangkat

Router/Multilayer Switch

7 RPM Masterplan Frekuensi Radio

Untuk penyelenggaraan TV Siaran

Digital Teresterial

8 RPM Perencanaan Penggunaan Pita

Frekuensi Radio untuk Sistem

Komunikasi Radio Titik ke Titik (Point-

To-Point) melalui Gelombang Mikro

Ke 6 (enam) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

Ke 3 (tiga) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

Ke 3 (tiga) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2015

tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Komunikasi Radio Titik

Ke Titik Melalui Gelombang Mikro Dengan Sistem Digital Hybrid

1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.2 Tahun 2005 tentang

Penggunaan Pita Frekuensi 2400 – 2483.5 MHz;

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

27/PER/M.KOMINFO/6/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio

untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel pada Pita Frekuensi

Radio 5.8 GHz;

3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2015

tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Yang

Beroperasi Pada Pita Frekuensi 2,4 GHz dan/atau 5,8 GHz;

4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2015

tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Jarak

Dekat;

1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio

untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband )

pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan

Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel

(Wireless Broadband ) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;

3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2011

tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan

Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband ) Berbasis Netral

Teknologi;

4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2012

tentang Prosedur Koordinasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wirless Broadband)

Berbasis Netral Teknologi.

1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/

M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat

Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi;

8 RPM Perencanaan Penggunaan Pita

Frekuensi Radio untuk Sistem

Komunikasi Radio Titik ke Titik (Point-

To-Point) melalui Gelombang Mikro

9 RPM Penggunaan Frekuensi Radio

Berdasarkan Izin Kelas

10 RPM Penetapan Pita Frekuensi Radio

untuk Keperluan Layanan Pita Lebar

Nirkabel (Wireless Broadband) pada

Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

11 RPM Tata Cara Penilaian Pencapaian

Tingkat Komponen Dalam Negeri

pada Penyelenggaraan

Telekomunikasi

Ke 3 (tiga) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

Ke 4 (empat) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

Ke 4 (empat) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

Ke 2 (dua) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/

M.KOMINFO/09/2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat

Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (Operational

Expenditure /Opex ) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi.

1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio;

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

26/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio;

3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

25/PER/M.KOMINFO/06/2009 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

19/PER/M.KOMINFO/1/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio;

4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petujuk Pelaksanaan Tarif atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio.

B. DITJEN PPI

1 PM Kominfo No 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan

Tarif Jastel Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler

2 PM Kominfo No 3 Tahun 2007 Tentang Sewa Jaringan

3 PM Kominfo No 15 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan

Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan

Tertutup

11 RPM Tata Cara Penilaian Pencapaian

Tingkat Komponen Dalam Negeri

pada Penyelenggaraan

Telekomunikasi

12 RPM Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari

Biaya Hak Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio

NO JUDUL REGULASISIMPLIFIKASI

(PENCABUTAN/PENGGABUNGAN)

1 RPM Tarif Layanan Telekomunikasi*

Ke 2 (dua) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

Ke 4 (empat) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

Ke 3 (tiga) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

ANALISA SIMPLIFIKASI

1 KM Perhubungan No: KM. 21 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

2 KM Perhubungan No: KM. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan

atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun

2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

3 PM Kominfo No Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun

2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi

4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

07/P/M.Kominfo/04/2008 tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001

tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001

tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun

2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol

Internet (Internet Protocol Television ) 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk

Keperluan Publik 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada

Jaringan Bergerak Seluler 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

14/PER/M.KOMINFO/04/2011 tentang Standar Kualitas

Pelayanan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun

2012 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar

pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh

2 RPM Penyelenggaraan Jasa

Telekomunikasi

Ke 17 (tujuh belas) PM tersebut

dicabut karena substansi yang diatur

masih sejalan dan pengaturannya

dapat digabungkan ke dalam 1 PM

12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun

2012 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar

pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Internasional

13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun

2012 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar

pada Jaringan Tetap dengan Mobilitas Terbatas

14 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun

2013 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar

pada Jaringan Tetap Lokal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun

2013 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar

Pada Jaringan Bergerak Seluler 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun

2014 tentang Standar Kualitas Pelayanan Bagi Penyelenggara

Jaringan Bergerak Satelit dan Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar

Melalui Satelit 17 PM Kominfo Nomor 5 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

Warung Telekomunikasi

1 KM Perhubungan No. KM.4 Tahun 2001 tentang Rencana Dasar

Teknis 2000 (FTP 2000) tentang Pembangunan Telekomunikasi

Nasional2 KM Perhubungan No. KM.28 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Lampiran KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun

2001;3 PM Komimfo Nomor: 06/P/M.KOMINF0/5/2005 tentang

Perubahan Kedua Atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun

2001;4 PM Kominfo Nomor: 13/PER/M.KOMINFO/ 3/2006 tentang

Perubahan Ketiga Atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun

2001;5 PM Komimfo Nomor: 43/P/M.KOMINF0/12/ 2007 tentang

Perubahan Keempat Atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun

2001;6 PM Komimfo Nomor: 3A/PER/M.KOMINF0/ 12/2008 tentang

Perubahan Kelima Atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun

2001;

2 RPM Penyelenggaraan Jasa

Telekomunikasi

3 RPM FTP

Ke 17 (tujuh belas) PM tersebut

dicabut karena substansi yang diatur

masih sejalan dan pengaturannya

dapat digabungkan ke dalam 1 PM

Ke 8 (delapan) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

7 PM Komimfo Nomor: 09/PER/M.KOMINF0/12/2010 tentang

Perubahan Keenam Atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun

2001;8 PM Kominfo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh

Atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001.

1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

39/P/M.KOMINFO/12/2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan

Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan

Penyiaran2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor:

24/PER/M.KOMINFO/5/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari

Penyelenggaraan Penyiaran3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan

Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga

Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

47/P/M.KOMINFO/11/2009 tentang Indeks Peluang Usaha

Penyiaran5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun

2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan Perangkat

Telekomunikasi;6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38 Tahun

2012 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan

Penyiaran1 PM Kominfo Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang

Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

2 PM Kominfo NoPM Kominfo No 31/PER/M.KOMINFO/8/2009

tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang

Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

3 PM Kominfo Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan

Regulasi Telekomunikasi Indonesia

3 RPM FTP

4 RPM Tentang Ketentuan Operasional

Penyelenggaraan Penyiaran Terkait

Sistem Stasiun Jaringan, Biaya Izin,

dan Pelaporan Perubahan Data

Perizinan

5 RPM BRTI Ke 3 (tiga) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

Ke 8 (delapan) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

Ke 6 (enam) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

C. DITJEN APTIKA

1 PM Kominfo Nomor 07/PER/M.Kominfo/06/2010 tentang Pedoman

Pengembangan Kemitraan Media

2 PM Kominfo Nomor 08/PER/M.Kominfo/06/2010 tentang Pedoman

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

D. DITJEN IKP

1 PM Kominfo No 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas

2 PM Kominfo No 04/PER/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang Petunjuk Teknis

Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/ Pangkat Pembebasan sementara,

Pengangkatan kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan

Fungsional Pranata Humas

3 PM Kominfo No 05/PER/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang Tata Cara

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas

4 PM Kominfo No. 20/PER/M.KOMINFO/4/ 2009 tentang Kebijakan

Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas

5 PM Kominfo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan

Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya

6 PM Kominfo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata

Hubungan Masyarakat

7 PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi

Jabatan Fungsional Pranata Humas

NO JUDUL REGULASISIMPLIFIKASI

(PENCABUTAN/PENGGABUNGAN)

1 RPM tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Bidang Kominfo (NSPK)

NO JUDUL REGULASISIMPLIFIKASI

(PENCABUTAN/PENGGABUNGAN)

Ke 2 (dua) PM tersebut dicabut karena

substansi yang diatur masih sejalan dan

pengaturannya dapat digabungkan ke

dalam 1 PM

*RPM Petunjuk Teknis JF Pranata

Humas

Catatan: akan menggantikan RPM

Jabatan Fungsional Bidang Kominfo

yang sudah masuk ke dalam KARINA

(perubahan nomeklatur)

1

ANALISA SIMPLIFIKASI

ANALISA SIMPLIFIKASI

Ke 7 (tujuh) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

1 PM Kominfo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan

Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

2 PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika

E. SETJEN

1 PM Kominfo Nomor 26A/PER/M.KOMINFO/07/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

2 PM Kominfo Nomor 26A/PER/M.KOMINFO/07/2008 tentang Petunjuk

Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan

Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan

dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio

3 PM Kominfo Nomor 26A/PER/M.KOMINFO/07/2008 tentang Tata

Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Pengendali Frekuensi Radio

1 PM Kominfo No 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan

Urusan Proses, Penerbitan Izin, dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi

dan Informatika

2PM Kominfo No 28/PER/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang Pengalihan

Urusan Penagihan Dan/Atau Pemungutan Penerimaan Negara Bukan

Pajak Di Bidang Komunikasi dan Informatika

3 PM Kominfo No 35/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Perpanjangan

Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan

Departemen Komunikasi dan Informatika

4 PM Kominfo No 15/PER/M.KOMINO/10/2010 tentang Pedoman

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan

Informatika

5PM Kominfo No 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

6 PM Kominfo No 13 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

SIMPLIFIKASI

(PENCABUTAN/PENGGABUNGAN)

* RPM tentang Hasil Pemetaan

Urusan Pemerintahan dan Pedoman

Penyusunan Nomenklatur Perangkat

Daerah Bidang Kominfo

2

RPM tentang Petunjuk Teknis JF

Pengendali Frekuensi Radio

1

NO JUDUL REGULASI

RPM Pencabutan PM di lingkungan

Kemkominfo

2

ANALISA SIMPLIFIKASI

Ke 2 (dua) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

Ke 3 (tiga) PM tersebut dicabut

karena substansi yang diatur masih

sejalan dan pengaturannya dapat

digabungkan ke dalam 1 PM

Mencabut 36 PM Kominfo yang

sudah tidak relevan

7 PM Kominfo No 12/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika

8 PM Kominfo No 02/PER.MKOMINFO/ 01/2012 tentang Pedoman

Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi

dan Informatika

9 PM Kominfo No 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika

10PM Kominfo No 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

11 PM Kominfo No 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian

Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Informatika

12 PM Kominfo No. 4/PER/M.KOMINFO/03/2010 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Informasi Dan

Informatika

13 PM Kominfo No: 11/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Teknis

Penyadapan Terhadap Informasi

14 PM kominfo No. 29/PER/M.KOMINFO/11/ 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Certification Authority (CA) Di Indonesia

15 PM Kominfo No: 30/PER/M.KOMINFO/11 /2006 tentang Badan

Pengawas Certification Authority

16 PM Kominfo 41 tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola

Informasi dan Komunikasi Nasional

17 PM No.01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Perekaman Informasi

Untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara;

18 PM Kominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/ 03/2009 tentang Diseminasi

Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

19 PM Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/12/ 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di

Kabupaten/Kota

20 PM Kominfo Nomor: 27/PER/M.KOMINFO/ 12/2011 tentang Petunjuk

Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika

di Kabupaten dan Kota

21 PM Kominfo No 20 Tahun 2010 tentang Simlik PLIK

RPM Pencabutan PM di lingkungan

Kemkominfo

2 Mencabut 36 PM Kominfo yang

sudah tidak relevan

22 PM Kominfo No 21 Tahun 2010 tentang NIX

23 PM Kominfo No 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Program

Penyediaan Akses dan Layanan Telekomunikasi Kewajiban Pelayanan

Universal Telekomunikasi.

24 PM Kominfo No 26 Tahun 2005 tentang Pencabutan PM Kominfo No

12 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi di Lingkungan Lembaga

Penyiaran

25 PM Kominfo No. 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan

Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;

26 PM Kominfo No 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan

Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

27 PM Kominfo No:15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PM KOMINFO

No. 8/P/M.KOMINFO/3/2007

28 PM Kominfo No:22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PM

KOMINFO No. 8/P/M.KOMINFO/ 3/2007

29PM Kominfo Nomor 02/PER/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman

Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

30 PM Kominfo No 20 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kecakapan Operator

Radio

31PM Kominfo No 07/PER/M.KOMINFO/03/2012 tentang Persyaratan

Teknis Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card)

32 PM Kominfo No 2 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Kartu Cerdas

Kontak (Contact Smart Card)

33 PM Kominfo No 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan

Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

34PM Kominfo No 32/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Pencabutan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2003 tentang

Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Badan

Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

35 PM Kominfo No. 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika

36 PM Kominfo No 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan

Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Informatika

RPM Pencabutan PM di lingkungan

Kemkominfo

2 Mencabut 36 PM Kominfo yang

sudah tidak relevan