-
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Diakui bahwa bangsa Indonesia saat ini adalah bangsa yang sangat
terpuruk
diantara bangsa bangsa lain di dunia. Satu satunya kemajuan yang
mungkin bisa
sedikit mengurangi nilai keterpurukan total bangsa Indonesia
adalah perubahan di
bidang politik. Di Bidang politik inilah bangsa Indonesia cukup
berhasil melakukan
beberapa perbaikan yang berarti.
Tetapi, meskipun serangkaian bentuk perubahan politik telah
terjadi, tetap
masih perlu dipertanyakan apakah bangsa Indonesia sudah
mendekati bentuk
demokrasi yakni refomasi politik yang matang? Atau dengan kata
lain, sudah
cukupkah alasan untuk mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia
sudah
menjalankan agenda penting reformasi guna menjadikan republik
ini sebagai sebuah
bangsa dan negara yang menegakkan demokrasi secara penuh ? Dari
gambaran ini
tentunya dapat diketahui secara bersama bahwa demokrasi di
Indonesia ibarat
teater politik yang ditentukan oleh para aktor merangkap
sutradara. Mayoritas
rakyat bagaikan penonton yang tak kuasa mengubah jalan cerita.1
Nilai-nilai
demokrasi seakan-akan dihempas oleh angin yang tak tau dibawa
kemana arah dan
tujuanya.
Proses demokratisasi di Indonesia saat ini ibarat masakan nasi
yang masih
setengah matang tetapi telah terlanjur dihidangkan dan langsung
dikeroyok beramai
ramai. Atas nama demokrasi, kini banyak orang yang ingin makan
sekenyang
1 Bima Arya Sugiarto, Anti Partai, (Jakarta :Gramat Publishing,
2010 ), h. 8
-
2
kenyangnya, dan atas nama demokrasi pula banyak orang melakukan
apa saja untuk
mengalahkan orang lain dalam kompetisi politik. Hal ini tentunya
bertentangan
dengan nilai-nilai demokrasi. Perlu diketahui demokrasi bukan
hanya kompetisi
politik bebas dengan menggunakan segala cara untuk merebut
jabatan pemerintahan,
tetapi demokrasi adalah menghormati harkat martabat hidup
manusia dalam
membangun sistim politik, ekonomi dan sosial yang
berkeadilan.
Berdasarkan hal tersebut, secara teoritis bangsa Indonesia
barangkali telah
memasuki era demokrasi, Larri Diamond menyebutkan bahwa
demokrasi bukanlah
tujuan, melainkan sekedar alat dalam rangka mewujudkan agenda
reformasi seperti
tegaknya supremasi sipil, terbentuknya pemerintah yang bersih
dari korupsi, dan
tegaknya keadilan serta supremasi hukum. Ironisnya, hampir semua
agenda
reformasi cenderung berhenti sebagai retorika. para elite
politik dalam
mempertahankan dan atau merebut posisi politik di legeslatif dan
eksekutif, baik di
tingkat pusat maupun di daerah.2
Tampaknya, semua itu merupakan biaya politik yang harus dibayar
bangsa ini
yang cenderung para politisi sipil berselingkuh secara politik
dengan sisa sisa rezim
ototriter orde baru.
Dalam konteks ini dapatlah di katakan bahwa dewasa ini kekuatan
masyarakat
sesungguhnnya memegang momentum atau mempunyai giliran mengelola
Negara
dengan mempercayakan tugas itu kepada partai. Hal ini bahkan
merupakan sesuatu
yang hakiki dalam demokrasi, berakhirnya kekuasan rezim
otoriter, secara otomatis
meminta kehadiran yang sebesar besarnya peran partai partai
politik. potensi yang
2 Arfani Riza Noer, Demokrasi Indonesia Kontemporer, (Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada,
1996), h. 84.
-
3
terkandung dalam diri kekuatan masyarakat yang kemudian
terkristalisasi ke dalam
parpol saharusnya sudah saatnya untuk di aktualisasikan secara
sungguh sungguh.3
Hakikat reformasi di Indonesia adalah tampilnya partisipasi
penuh kekuatan
kekuatan masyarakat yang di salurkan melalui partai partai
politik sebagai pilar
demokrasi. Karena partai politik adalah organisasi yang bersifat
nasional dan di
bentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela
atas dasar
kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan menbeli
kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memilihara
keutuhan Negara
kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar
1945.4 Partai politik juga merupakan sarana partisipasi politik
masyarakat dalam
mengembangkan kehidupan demokrasi dan menjunjung tinggi
kebebasan yang
bertanggung jawab.5 tapi disayangkan Indonesia partai politik
belum berhasil
mengemban tugas tersebut. Hal ini merupakan sebuah ironi
mengingat kegagalan
partai terjadi ketika kekuatan Negara seperti birokrasi sipil,
dan birokrasi militer
telah semakin mengurangi peran politiknya secara signifikan dan
mendasar.
Akibat belum berperanya partai politik (parpol) sebagaimana
mestinya, hal
mencolok yang dapat dilihat dengan segera ialah bahwa kekuatan
masyarakat yang
secara tradisional telah sejak lama mengambil peran sebagai
pelopor dan kampiun
pembaharuan, yaitu kaum intelektual dan mahasiswa, masih kukuh
mengisi peran
para pekerja parpol. Para pekerja parpol pada kenyataanya lebih
menonjol dalam hal
3 MD. Maruto dan WMK. Anwari, Reformasi Politik dan Kekuatan
Masyarakat : Kendala dan
Peluang Menuju Demokrasi, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia,
2002), h. 25. 4Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik, (Bandung :
PT. Citra Umbara, 2008), h.2. 5 Ibid, h. 1.
-
4
perburuan kekuasaan yang acapkali mengabaikan etika politik dan
kepentingan
publik.
Partai politik sebagai institusi inti rezim demokratik kini
tersandra oleh para
elitnya yang memonopoli akses terhadap sumber sumber kekuasan.
Dalam hal ini,
Robert Agger maengatakan bahwa secara politis, sinisme politik
menampilkan diri
dalam perasaan bahwa politik adalah urusan kotor politisi tidak
dapat dipercaya,
kekuasaan diselenggarakan oleh orang orang tanpa muka dan
ujung-ujungnya
hanyalah berada di genggaman segelintir elit politik belaka dari
para aktor politik
untuk menuju panggung kekuasaan.
Deretan beberapa contoh membuktikan ketidakpercayaan mayoritas
masyarakat
terhadap partai dan sistem kepartaian di Indonesia. Tingginya
angka golongan putih
(golput) dalam berbagai pilkada, pemilihan legislatif dan
pilpres bahkan pemilu
menjadi indikasi fundamental bahwa memang masyarakat semakin
tidak percaya
terhadap pelaku pelaku partai yang hanya manis di bibir dan lain
di hati . Dalam
keadaan kritis seperti itu sebenarnya publik tidak lagi berharap
banyak kepada para
elit politik di negeri yang kita kenal dengan Indonesia ini.
Logika sederhananya
adalah para elit politik melanggar etika politik, itulah
persoalannya.
Kondisi ini juga dinilai berbagai kalangan menimpa PKS (Partai
Keadilan
Sejahtera), dimana para elit partainya telah memunculkan isu-isu
kontroversial yang
yang seakan-akan mencoba merubah haluan gerak politik partai.
Hal ini dapat dilihat
pada perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) yang berlangsung di
Hotel The Ritz
Calrton Jakarta pada tahun 2010 lalu. Ada beberapa isu
kontroversial muncul dalam
pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama adalah pemilihan Hotel
The Ritz Calrton
-
5
sendiri dan yang paling penting adalah deklarasi menjadi partai
terbuka. Isu-isu
ini menjadi ijtihad politik bagi PKS, yang kemudian banyak
mendapat sorotan baik
dari kader dan simpatisan PKS maupun umat Islam dan masyarakat
secara umum.
Gagasan menjadi partai terbuka memang mengagetkan umat Islam.
Banyak
pihak yang mempertanyakan mengapa PKS harus meninggalkan
idealismenya
sebagai partai dakwah demi tujuan pragmatis meraih suara di
pemilu 2014 nanti.
Kalangan yang mempertanyakan keputusan ini menganggap bahwa PKS
telah
menyimpang dari khittah partai pada saat pendiriannya sebagai
partai dakwah.
Jika partai dakwah ditinggalkan, maka PKS tidak memiliki lagi
kekhasannya dan
akan sama dengan partai Islam lainnya yang bersifat terbuka.
Mereka juga
mengaitkan hal tersebut dengan proses pembinaan melalui tarbiyah
yang menjadi
basis perekrutan kader sekaligus internalisasi ideologi partai.
Jika ada kalangan
non-muslim bagaimana mungkin hal tersebut dijalankan ? Bukankah
ini adalah
kesalahan dalam memilih strategi ? Mereka juga kahwatir bahwa
kebijakan ini
justru akan menjauhkan kader-kader yang berlatar belakang
tarbiyah dari PKS
sendiri.
Keraguan ini dijawab oleh para elitnya dengan mengatakan bahwa
kondisi
politik terkini memaksa partai untuk membuka diri. Artinya PKS
mutlak harus
bersifat inklusif untuk memperbesar konstituen partai. Kegagalan
di Pemilu 2009 dan
pemilukada di beberapa daerah seperti Banten dan Jakarta menjadi
pelajaran bagi
PKS. Posisi PKS sebagai partai Islam dikeroyok oleh
partai-partai sekuler.
Kekhawatiran PKS akan ditinggalkan kadernya dibantah Tifatul
Sembiring dengan
mengatakan bahwa PKS tetap berasas Islam dan menjunjung
pluralisme. Syariah
-
6
Islam tetap mejadi pedoman pribadi bagai kader partai. Dengan
demikian PKS
mengambil dua kepentingan sekaligus, yakni menjunjung tinggi
idealisme partai
dengan asas Islam bagi pribadi kader-kadernya sekaligus
menyuarakan keterbukaan,
dan inklusifisme untuk memperbesar perolehan suara dalam
pemilu.6
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi
Aminuddin,
inklusifisme adalah bagian dari pelaksanaan ajaran Islam.
Pelaksanaan ajaran Islam
harus menerima pluralitas sebagai bagian dari dinamika
kehidupan. Menurut
Aminuddin, inklusif ini bukan taktik atau strategi, tapi
pelaksanaan ajaran Islam yang
hakiki. Selanjutnya pernyataan yang lebih ambisius disampaikan
oleh Sekjen PKS
Anis Mata yang menyatakan bahwa kami (PKS) harus mengadakan
lompatan besar
untuk masuk menjadi tiga besar pada pemilu 2014, dan Parpol
Islam harus tidak lagi
menampilkan citra yang kaku, eksklusif dan ideologis, melainkan
justru tampil segar,
ringan, pluralis.7
Atas dasar inilah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paska
Musyawarah Nasional
(Munas) di Hotel The Ritz Calrton Jakarta, tampil dengan model
gerakan baru
hingga saat ini, mulai dari pusat hingga ke cabang-cabangnya di
daerah, termasuk di
Kota Ambon. Sama dengan di daerah atau kota lainnya, maka Partai
Keadilan
Sejahtera (PKS) di Kota Ambon, menggunakan beberapa model
gerakan di antaranya
adalah gerakan sosial dan gerakan dawah melalui syiar keagamaan.
Gerakan ini di
pakai dengan tujuan untuk bisa menarik simpati masyarakat
terhadap PKS di Kota
Ambon. Dengan semangat inilah PKS terlibat secara aktif dalam
kegiatan kegiatan
6
http://alinur.wordpress.com/2008/02/24/ijtihad-politik-pks-menjadi-partai-terbuka/.
Diakses
pada tanggal 8 Desember 2011 7
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/segalanya-berakhir-di-the-ritz-carlton.htm.
Diakses
pada tanggal 8 Desember 2011
-
7
yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk kegiatan apapun.
Dari gerakan-
gerakan ini diharapkan minat dan kepercayaan masyarakat muslim
di kota Ambon
terhadap partai ini lebih baik lagi.
Terkait gerakan politik PKS ini, maka tidak terlepas juga dari
visi dan misi
PKS itu sendiri. Dimana visi umum PKS sebagai partai dawah
penegak keadilan dan
kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa,
sedangkan visi khusus
nya adalah menjadi partai berpengaruh baik secara kekuatan
politik, partisipasi
maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.
Dari visi ini
akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :
1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam
proses pembangunan
kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan
berbagai
kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem
Islam yang
rahmatan lil 'alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di
Indonesia.
Selanjutnya untuk mewujudukan visi tersebut maka partai PKS
mempunyai
misi sebagai berikut :
1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya
sebagai anashir
taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami
di berbagai
bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
-
8
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung
bagi penerapan
ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan,
pelayanan dan
pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara
konsisten dan
kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan
ishlah dengan
berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya
ukhuwah Islamiyah
dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya
untuk
memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan
dan menolak
kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang
tertindas.
Berbicara tentang gerakan politik PKS khususnya bila diitnjau
dalam perspektif
hukum Islam, maka perlu diketahui pengertian politik yang benar
(sesuai dengan
Syara). Politik, realitanya pasti berhubungan dengan masalah
mengatur urusan rakyat
baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut
realita dasar ini
adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme,
sosialisme, dan Islam) punya
pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem
politik mereka. Dari
sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan
hidup tertentu dan
tidak lagi netral.8
Adapun definisi politik dari sudut pandang Islam adalah
pengaturan urusan-
urusan (kepentingan) umat baik dalam negeri maupun luar negeri
berdasarkan
8http://tomysmile.wordpress.com/defenisi-politik-dalam-perspektif-islam.2%/ulimidin.
Diakses
pada tanggal 8 Desember 2011
-
9
hukum-hukum Islam. Pelakunya bisa negara (khalifah) maupun
kelompok atau
individu rakyat. Rasulullah saw bersabda : Adalah Bani Israel,
para Nabi selalu
mengatur urusan mereka. Setiap seorang Nabi meninggal, diganti
Nabi berikutnya.
Dan sungguh tidak ada lagi Nabi selainku. Akan ada para Khalifah
yang banyak
(HR Muslim dari Abu Hurairah ra). Hadits ini dengan tegas
menjelaskan bahwa
Khalifahlah yang mengatur dan mengurus rakyatnya (kaum Muslim)
setelah nabi
saw. hal ini juga ditegaskan dalam hadits Rasulullah : Imam
adalah seorang
penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas
gembalaannya.
Jadi, esensi politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan
urusan-urusan rakyat
yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam. Adapun hubungan antara
politik dan
Islam secara tepat digambarkan oleh Imam Al-Ghazali: Agama dan
kekuasaan
adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi (asas) dan
kekuasaan adalah
penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan
runtuh dan segala
sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan
lenyap.9
Hal ini berbeda dengan pandangan Barat politik diartikan sebatas
pengaturan
kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dari
politik. Akibatnya
yang terjadi hanyalah kekacauan dan perebutan kekuasaan, bukan
untuk mengurusi
rakyat. Hal ini bisa kita dapati dari salah satu pendapat ahli
politik di barat, yaitu
Loewenstein yang berpendapat politic is nicht anderes als der
kamps um die
Macht (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan).
Karena itu berpolitik adalah kewajiban bagi setiap muslim baik
itu laki-laki
maupun perempuan. Adapun dalil yang menunjukkan itu antara lain
:
9 Ibid.
-
10
Pertama, dalil-dalil syara telah mewajibkan bagi kaum Muslim
untuk mengurus
urusannya berdasarkan hukum-hukum Islam. Sebagai pelaksana
praktis hukum
syara, Allah SWT telah mewajibkan adanya ditengah-tengah kaum
Muslim
pemerintah Islam yang menjalankan urusan umat berdasarkan hukum
syara. Firman
Allah SWT yang artinya .Maka putuskanlah perkara mereka menurut
apa yang
diturunkan oleh Allah SWT dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu mereka
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS.
Al-Maidah :48)
Kedua, syara telah mewajibkan kaum Muslim untuk hirau terhadap
urusan
umat sehingga keberlangsungan hukum syara bisa terjamin.
karenanya dalam Islam
ada kewajiban untuk mengoreksi penguasa (muhasabah li
al-hukkam). Kewajiban ini
didasarkan kepada Firman Allah SWT yang artinya: ... Dan
hendaklah ada diantara
kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh
kepada yang
maruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang
beruntung
(QS. Ali Imran : 104).
Dengan demikian, hubungan Islam dan politik adalah jelas.
Melalaikan diri dari
aktivitas politik Islam juga jelas bahayanya bagi kaum Muslim.
Inilah saatnya kaum
Muslim bangkit dari tidurnya yang panjang, berjuang secara
politik untuk melawan
penjajah yang selama ini telah menindas mereka. Dan disinilah
letak penting bagi
kaum Muslim mempelajari lebih jauh politik Islam. Dan tentu saja
setelah itu, terjun
langsung dalam masalah politik, tidak hanya diam dan menunggu
datangnya
pertolongan Allah SWT.
Berangkat dari fenomena-fenomena gerakan politik PKS dan
platform partai
PKS serta pengertian politik dalam Islam di atas, maka penulis
tertarik untuk
-
11
mengkaji lebih lanjut tentang gerakan politik PKS di Kota Ambon
dilihat dalam
perspektif Hukum Islam
B. Rumusan dan Batasan Masalah
1. Rumusan Masalah
Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka permasalahan pokok
yang
diajukan adalah bagaimanakah gerakan politik PKS di Kota Ambon
bila dilihat
dalam perspektif hukum Islam ?
Pokok masalah tersebut dapat dijabarkan dalam dua sub masalah,
yaitu :
a. Bagaimana politik PKS dalam menjalankan gerakan sosialnyanya
di Kota
Ambon ?
b. Bagaimana perspektif hukum Islam melihat gerakan PKS dalam
kancah
perpolitikan di kota Ambon.
2. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan dalam pembahasan nanti serta
lebih
mengena pada substansi permasalahan, maka dalam penulisan ini
penulis
membatasi masalah hanya pada gerakan sosial PKS dan menganalisis
gerakan
politik PKS di Kota Ambon berdasarkan perspektif hukum
Islam.
C. Pengertian Judul dan Defenisi Operaisonal
Di bawah ini akan diuraikan pengertian kata yang terdapat dalam
draf skripsi
yang dianggap kurang jelas sehingga akan lebih mempermudah
pemahaman dan
dapat memberikan gambaran tentang apa yang akan diuraikan pada
pembahasan
berikutnya :
-
12
Gerakan adalah suatu perubahan tempat atau perpindahan dari
suatu tempat ke
tempat lain dengan sebuah titik referensinya (titik
orientasi).10
Sedangkan dalam
kamus besar bahasa Indonesia, gerakan adalah perbuatan atau
keadaan bergerak,
usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial (politik dan
sebagainya).11
Politik adalah pengetahuan tentang seluk beluk
ketatanegaraan.12
Politik
merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasan dalam
masyarakat yang
antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khusus dalam
Negara. Politik
sangat erat kaitanya dengan masalah kekuasan, pengambilan
keputusan, kebijakan
publik, dan alokasi atau distribusi.
Menurut Robert Politik adalah seni memerintah dan mengatur
masyarakat
manusia. Sedangkan menurut Ibnu Aqil politik adalah hal-hal
praktis yang lebi
mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari
kerusakan meskipun tidak
di gariskan oleh Rasulullah Saw.13
PKS, (Partai Keadilan Sejahtera) adalah sebuah partai politik
yang berbasis
Islam di Indonesia. Partai ini dulunya bernama Partai Keadilan
(disingkat PK),
didirikan di Jakarta pada tanggal 20 juli 1998 dan kemudian
dirubah menjadi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), didirikan di Jakarta pada tanggal 20
april 2002.14
Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan
tentang
sesuatu hal, dengan perspektif orang akan memandang sesuatu hal
berdasarkan cara-
cara tertentu, dan cara-cara tersebut berhubungan dengan asumsi
dasar yang menjadi
10
http://www.wikipedia Ensiklopedia .com.(di ambil pada 3 November
2001). 11
S.S. Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,( Surabaya :
Penerbit Apollo, 1997), h. 233.
12 Ibid, h. 489.
13 Budiardjo Miriam,Dasar Dasar Ilmu Politik, (Jakarta :PT.
Gramedia Pustaka Utama,
1972), h. 8. 14
http//www.carapedia.com. (di ambil pada 3 Desember 2011).
-
13
dasarnya, unsur-unsur pembentuknya dan ruang lingkup apa yang
dipandangnya.
secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah
kerangka kerja
konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi
perspektif
manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks
situasi tertentu.15
Hukum Islam menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya
Kisyaaf
Ishthilaahaat al-Funun memberikan pengertian hukum Islam
(syariah) mencakup
seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan
muamallah
(kemasyarakatan). Syariah disebut juga syara, millah dan diin.
Menurut Mahmud
Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah
supaya manusia
berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan
dengan
saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia,
beserta
hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan
kehidupan. 16
Sedangkan menurut Zainuddin Ali, mengatakan Hukum Islam
mencerminkan
seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia
dengan Allah,
hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial
hubungan
manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. 17
Jadi, maksud judul skripsi ini adalah Pandangan Hukum Islam
terhadap
Gerakan politik PKS di Kota Ambon dalam menjalankan gerakan
politik baik
gerakan sosial maupun gerakan dawah.
15
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. I,
Jakarta : Balai Pustaka,
2002), h.460. 16
Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata
Islam), (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990),
h.1.
17 H. Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di
Indonesia (Cet.I, Jakarta :
Bumiaksara, 2006), h. 22
-
14
D. Tinjauan Pustaka
Pada dasarnya telah banyak buku-buku yang membahas tentang
masalah
pekerja anak, akan tetapi dalam penulisan draf skripsi ini ada
beberapa buku acuan
yang penulis gunakan antara lain :
Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar Dasar Ilmu
Politik,
mengulas tentang konsep konsep seperti politik termasuk
ideologi, kekuasaan,
pembuatan keputusan (decision making), dia juga menjelaskan
tentang undang
undang dasar, kelompok - kelompok politik dewan perwakilan
rakyat baik di dalam
maupun di luar Indonesia, serta hak hak asasi manusia, dalam
buku dimaksud.
Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik,
menerangkan
tentang pengertian dasar ilmu politik, model model sistem
politik. Penentuan dasar
kenegaraan dan pemerintahan, pembahasan di dalamnya berusaha
menggali dan
memperdalam pengetahuan tentang penyelenggaraan Negara dan
pemerintahan,
kelembagaan dan kekuasaan.18
Rusadi Kantapawira dalam buku berjudul Sistem Politik Indonesia,
Suatu
model pengantar, yang dalam buku tersebut membahas pengertian
dan peristilahan
sistem politik, proses politik di Indonesia, dia juga
menjelaskan tentang fungsi atau
peranan dalam sistem politik Indonesia.19
Maruto MD. dan Anwar WMK dalam bukunya yang berjudul
Reformasi
Politik dan Kekuatan Masyarakat, kendala dan peluang menuju
demokrasai,
Membahas hal hal yang berkaitan dengan demokrasi dan sistem
politik, masyarakat
18
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta : Grasindo,
1992), h. 1-113.
19 Rusadi Kantapawira, Sistim Politik Indonesia (Bandung : Sinar
Baru Algesindo, 1999),
h. 1-15
-
15
dan kultur demokrasi, dia juga menjelaskan bahwa hakikat
reformasi di Indonesia
adalah tampilnya partisipasi penuh kekuatan kekuatan masyarakat
yang disalurkan
melalui partai partai politik sebagai pilar demokrasi.20
Asep Saepul Muhtadi dalam buku Komunikasi Politik Indonesia,
Dinamika
Islam Politik Pasca Orde Baru. Di dalam buku ini mengulas
tentang konsep dasar
komunikasi politik, unsure-unsur komunikasi politik, komunikasi
politik dan opini
publik, komunikasi politik dan sistem politik, tapi juga
menjelaskan pentingnnya
memahami komunikasi politik dan praktek komunikasi politik di
masyarakat.21
Bima Arya Sugiarto dalam bukunya Anti Partai, menggugat praktik
para elit
politik di bangsa ini, yang mempermainkan permasalahan
permasalahan yang
menyangkut dengan sistem demokrasi dan kepartaian di negri ini.
Di dalam buku ini
juga dijelaskan bahwa para elit politik melanggar etika politik,
Itulah persoalannya.22
Riza Noer Arfani dalam bukunya yang berjudul Demokrasi
Indonesia
Kontemporer, Selain mengulas tentang nilai nilai demokrasi,
nilai dan kriteria
proses demokrasi, agama dan demokrasi di Indonesia, dia juga
menjelaskan bahwa
sala satu hal yang sangat menganggu pengembangan demokrasi di
Indonesia adalah
karena campur tangan politik yang begitu besar dari
birokrasi.23
Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka cukup banyak
referensi yang mem-
bahas masalah tentang perpolitikan di Indonesia, namun belum ada
karya yang
secara spesifik mengkaji masalah gerakan politik PKS dalam
kaitannya dengan
20
Maruto MD dan Anwar WMK, Reformasi Politik dan Kekuatan
Masyarakat, Kendala dan
Peluang Menuju Demokrasi (Jakarta : LP3ES Indonesia, 2002), h.
108-127. 21
Asep Saepul Muhtadi, Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika
Islam Politik Pasca Orde
Baru 22
Bima Arya Sugiarto, Op.cit, h. 37 23
Riza Noer Arfani, Terima Kasih Indonesia Kontemporer (Jakarta :
PT. Radja Grafindo
Persada, 1996), h. 26.
-
16
perspektif hukum Islam. Jika di kemudian hari terdapat karya
yang sama pem-
bahasannya, diharapkan dapat menambah bobot dari skripsi
ini.
E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini, maka
tipe
penelitian yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif, yakni
melihat realita yang
tejadi di masyarakat terutama yang berhubungan dengan
permasalahan yang di ambil
serta menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan.24
Pendekatan dilakukan
dengan metode metode syari, sesuai dengan masalah yang
dikemukakan dalam
skripsi ini. Maka penulis menggunakan pendekatan syari, yakni
pendekatan yang
melihat dari segi hukum Islam.
2. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini direncanakan dilakukan setelah proposal
penelitian in telah
selesai diseminarkan, dan tempat penelitian pada Kantor DPRD
Provinsi Maluku,
DPRD Kota Ambon, dan Kantor Sekretariat PKS Kota Ambon/
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Jenis data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah jenis
data kualitatif,
dimana data kualitatif adalah data yang berbentuk kata kata,
kalimat kalimat,
narasi narasi.25
24
Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Cet. Ke-2, Bandung : CV.
Alfabeta, 2000) 25
Rahmat Kriyanto,, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta :
Kencana, 2007 ), h. 41.
-
17
b. Sumber data
Sebagaimana penjelasan dalam jenis data di atas, maka sumber
data yang di
butuhkan dalam penelitian ini terdiri dari; data primer, dan
data sekunder. Data
primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau
tangan pertama
di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh
dari anggota
DPRD PKS Kota Ambon, Ketua, Sekretaris PKS (Provinsi dan
Kota),
fungsionaris PKS dan simpatisan PKS. Sedangkan data sekunder
adalah data
yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.26
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data
dilakukan
melalui tiga instrumen, yakni :
a. Wawancara (Interview )
Metode wawancara merupakan sebuah metode yang sangat efektif
dalam
penelitian kualitatif. Wawancara yang digunakan dalam penelitian
ini adalah
wawancara berstruktur, yaitu dalam mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang
tertulis terlebih dahulu sebagai pedoman akan tetapi unsur
kebebasan masih
dipertahankan, sehingga kewajaran masih dicapai secara maksimal
untuk
memperoleh data secara mendalam. Dengan adanya variasi-variasi
pertanyaan
yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut bertujuan
untuk
memperoleh keterangan rinci dan mendalam mengenai pandangan
informan dan
memperoleh informasi mengenai suatu peristiwa, situasi, dan
keadaan tertentu.
26
Ibid, h.43.
-
18
Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti menemui langsung
informan
dan subyek penelitian sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah
disepakati
untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang
diajukan.
Guna untuk dapat memperoleh informasi yang dapat dipercaya atau
paling tidak
informasinya obyektif, peneliti akan cermat dalam menentukan
orang-orang
(informan) yang akan di wawancara, yaitu para informan yang
dapat dipercaya,
yang dapat memberikan jawaban-jawaban obyektif dan tidak
mengada-ada.
Karena itulah sebabnya peneliti perlu mengetahui sejauhmana
kelayakan
informan.
b. Teknik Observasi
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara
sistematik
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan
dan pencatatan
yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau
berlangsungnya peristiwa,
sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut
observasi
langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan
yang
dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan
diselidiki
misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian
slide atau rangkaian
photo. (Rachman,1999: 77).
c. Teknik dokumentasi
Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara
dimana
peneliti mengumpulkan data-data melalui pencatatan atau
data-data tertulis yang
ada terkait dengan gerakan politik PKS, seperti pada media cetak
(surat kabar dan
majalah), media elektronik (internet/website, televisi), maupun
melalui dokumen
-
19
yang berupa laporan kegiatan PKS, platform PKS dan lain-lain
dari Sekretariat
DPD PKS Kota Ambon.
5. Metode Analisa Data
Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam
penelitian. Analisis
data menurut Moleong (2002: 103) adalah proses mengorganisasikan
dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat
ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang
disarankan oleh data.
Tahap analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat
tahap
sebagaimana versi Miles dan Huberman (1992:15) yaitu:
a. Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang
diperlukan yang
dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada
dilapangan dengan
menggunakan berbagai metode.
b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang
muncul dari
catatan-catatan lapangan. Reduksi data akan dilakukan
terus-menerus selama
penelitian berlangsung. Dalam proses redukasi data yang akan
dilakukan peneliti
berusaha melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak
dikode, mana
yang dibuang dan mana yang merupakan kebutuhan analisis.
Menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasikan data. Dengan cara demikian harapannya
kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
-
20
b. Sajian Data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang
tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam
pengambilan
tindakan.
c. Penarikan kesimpulan/verifikasi data, yaitu langkah terakhir
dari analisa data.
Dalam penarikan simpulan ini didasarkan pada reduksi data dan
sajian data yang
merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam
penelitian.
Keempat tahapan di atas merupakan satu kesatuan pada saat
sebelum, selama,
dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk
membangun
wawasan umum yang disebut analisis. Hal ini digambarkan melalui
bagan sebagai
berikut:
Gambar 1.
Analisis data versi Miles dan Huberman (1992: 20)
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana politik PKS dalam menjalankan
gerakan
sosialnya di Kota Ambon ?
-
21
b. Untuk mengetahui bagaimana gerakan politik PKS dilihat dalam
perspektif
hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
Dalam mengacu pada tujuan penulisan, maka kegunaan yang ingin
dicapai
dalam penelitian ini adalah:
a. Dapat dijadikan acuan atau referensi awal bagi peneliti
selanjutnya.,
b. Kegunaan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah
agar masyarakat
bias mengerti sekaligus memahami gerakan politik PKS di Kota
Ambon.
c. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang kasus di
atas dalam
pandangan hukum Islam, sekaligus sebagai prasyarat penulisan
skripsi.
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Dalam pembahasan skripsi ini terdapat beberapa bab yang diantara
bab satu
dengan yang lainnya saling berhubungan. Diantara keterkaitannya
ini merupakan
uraian gambaran keseluruhan dari isi skripsi ini.
Bab Pertama menguraikan tentang Pendahuluan, yaitu berisikan
tentang Latar
Belakang, Rumusan dan Batasan Masalah, Hipotesis, Pengertian
Judul, Tinjauan
Pustaka, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,
Garis Garis Besar Isi
Skripsi.
Bab Kedua menguraikan tentang Gambaran Umum PKS di Kota Ambon.
yang
kemudian penulis jabarkan dalam beberapa sub bab di antaranya,
sejarah berdirinya
PKS di Kota Ambon, Struktur Organisasi PKS di Kota Ambon, Sistim
Administrasi
dan Pola Kerja PKS di Kota Ambon.
-
22
Bab Ketiga menguraikan tentang Gerakan Politik PKS di Kota
Ambon, yang
kemudian penulis jabarkan dalam beberapa sub bab di antaranya
ideologi dan manhaj
dakwah PKS, Dakwah, Politik dan Demokrasi di PKS, PKS dan
plurarisme berbasis
syariat, dan Gerakan sosial PKS di Kota Ambon
Bab Keempat menguraikan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap
Gerakan
Politik PKS dalam Menjalankan Gerakan Sosial di Kota Ambon yang
kemudian
penulis jabarkan dalam beberapa sub bab di antaranya Politik
dalam Perspektif
Islam, Pemikiran Politik Islam Versus Pemikiran Islam Politik,
dan Analisis Gerakan
Politik PKS ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.
Bab Kelima merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan
Saran
-
23
DAFTAR PUSTAKA
Arfani Riza Noer, Demokrasi Indonesia Kontemporer, (Jakarta : PT
Raja Grafindo
Persada, 1996)
Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata
Islam), (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990)
Asep Saepul Muhtadi, Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika
Islam Politik Pasca
Orde Baru
Bima Arya Sugiarto, Anti Partai, (Jakarta :Gramat Publishing,
2010 )
H. Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di
Indonesia (Cet.I,
Jakarta : Bumiaksara, 2006)
http://alinur.wordpress.com/2008/02/24/ijtihad-politik-pks-menjadi-partai-terbuka/
.
Diakses pada tanggal 8 Desember 2011
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/segalanya-berakhir-di-the-ritz-carlton.htm.
Diakses pada tanggal 8 Desember 2011
http://www.wikipedia Ensiklopedia .com.(di ambil pada 3 November
2001).
http://tomysmile.wordpress.com/defenisi-politik-dalam-perspektif-islam.2%/ulimidin
Diakses pada tanggal 8 Desember 2011
http//www.carapedia.com. (di ambil pada 3 Desember 2011).
Lexy J. Moelong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung :
PT. Remaja
Rosdakarya.
Miles, Mathew B. dan Huberman, A. Michael. Analisis Data
Kualitatif. (Jakarta: UI
Press, 1992)
MD. Maruto dan WMK. Anwari, Reformasi Politik dan Kekuatan
Masyarakat :
Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, (Jakarta : Pustaka
LP3ES
Indonesia, 2002)
Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, (Jakarta :PT.
Gramedia Pustaka
Utama, 1972)
Maruto MD dan Anwar WMK, Reformasi Politik dan Kekuatan
Masyarakat,
Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi (Jakarta : LP3ES Indonesia,
2002),
h. 108-127.
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta : Grasindo,
1992), h. 1-113.
Rusadi Kantapawira, Sistim Politik Indonesia (Bandung : Sinar
Baru Algesindo,
1999), h. 1-15
Riza Noer Arfani, Terima Kasih Indonesia Kontemporer (Jakarta :
PT. Radja
Grafindo Persada, 1996), h. 26.
-
24
Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Cet. Ke-2, Bandung : CV.
Alfabeta, 2000)
S.S. Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,( Surabaya :
Penerbit Apollo, 1997)
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik,
(Bandung : PT. Citra Umbara, 2008)
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. I,
Jakarta : Balai
Pustaka, 2002)
Rahmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta :
Kencana, 2007 ).
Rahman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah Penelitian Pendidikan.
Ambon : IKIP
Semarang Press
-
25
GERAKAN POLITIK PKS DI KOTA AMBON (Ditinjau dalam Perspektif
Hukum Islam)
DRAFT SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Islam
Jurusan Jinayah Siyasah (JS) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ambon
Oleh :
ELI LAWATAKA LATAR
NIM : 050 101 4015
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2011
-
26
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Pembimbing penulisan skripsi Saudara Eli Lawataka Latar, NIM.
0501014015
Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah Institut
Agama Islam Negeri
(IAIN) Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi
skripsi yang
bersangkutan dengan judul : Gerakan Politik PKS di Kota Ambon
(Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam), memandang bahwa skripsi
ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan ke
seminar draf.
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses
selanjutnya.
Ambon, 10 Pebruari 2012
Pembimbing I,
Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag
NIP. 19660129 199303 1 003
Pembimbing II,
Drs. Husen Maswara, M.Th.I
NIP. 19610705 199803 1 001
-
27
KOMPOSISI BAB
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Dan Batasan Masalah C.
Pengertian Judul D. Tinjauan Pustaka E. Metode Penelitian F. Tujuan
Dan Kegunaan Penelitian G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
BAB II . GAMBARAN UMUM PKS DI KOTA AMBON
A. Sejarah berdirinya PKS di Kota Ambon B. Manhaj dan Sistem
Pengkaderan PKS di Kota Ambon C. Sistem Administrasi dan Pola Kerja
PKS di Kota Ambon
BAB III POLITIK DALAM KONSEP ISLAM
A. SeJARAH Perpolitikan Islam B. Konsep Politik Islam
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GERAKAN POLITIK PKS
DALAM MENJALANKAN GERAKAN SOSIAL DI KOTA AMBON
A. Gerakan Politik PKS Kota Ambon B. Gerakan Politik PKS
ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan B. Saran
-
28
ELI LAWATAKA LATAR
TTL : Banda Ely, 25 November 1985
Juru/Prodi : Syariah J.S
Alamat : Kapaha
Telp. 0821 9969 2459