I. PENDAHULUAN - bappenas.go.id · perkebunan kelapa sawit sudah sangat komersial, adanya perubahan pada tingkat suku bunga berdampak kepada terjadinya perubahan kinerja produksi

I. PENDAHULUAN

Hasil kajian Model Pertumbuhan Pertanian (2004) khususnya sub sektor perkebunan menunjukkan bahwa beberapa faktor eksternal dan internal memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan sub sektor perkebunan yang dalam kajian tersebut diwakili oleh kelapa sawit (CPO) dan tebu. Beberapa variabel eksternal sub sektor perkebunan adalah pajak ekspor/impor, tingkat suku bunga dan hubungan pengolahan (pabrik) dengan lahan kebun (rendemen). Sementara, faktor internal adalah kualitas tebu, pupuk/pemupukan. Pemilihan komoditas tebu dan kelapa sawit berdasarkan pertimbangan bahwa kedua komoditas ini memiliki posisi yang strategis dalam menopang pertumbuhan sub sektor perkebunan nasional, berperan sangat dominan dalam menyumbang ekspor perkebunan (khususnya kelapa sawit), penyerapan tenaga kerja di pertanian dan memiliki keterkaitan antara kegiatan hulu (sektor budidaya-nya) dan kegiatan hilir (sektor industri pengolahan pertanian). Hubungan keterkaitan hulu-hilir yang baik pada komoditas kelapa sawit dan tebu ini memberikan nilai tambah (value added) yang tinggi yang dinikmati oleh pelaku-pelaku di dalam negeri.

Beberapa hasil yang ditunjukkan pada kajian Bappenas (2004) tersebut, terlihat bahwa peningkatan pertumbuhan produksi minyak sawit dapat distimulir oleh kebijakan insentif ekspor yang mendukung, misalnya adanya kebijakan penurunan pajak ekspor terhadap komoditas minyak sawit. Disamping itu dikarenakan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit sudah sangat komersial, adanya perubahan pada tingkat suku bunga berdampak kepada terjadinya perubahan kinerja produksi kelapa sawit. Oleh karena itu tingkat suku bunga komersial yang rendah akan merangsang terjadinya peningkatan produksi kelapa sawit. Temuan untuk komoditas tebu menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan gula sangat tergantung kepada efisiensi yang terjadi di pabrik gula. Dan efisiensi pabrik gula ditentukan juga oleh sistem budidayanya, terutama adalah pemupukan yang baik.

Hasil kajian Model Pertumbuhan Pertanian (Bappenas, 2004) tersebut memberikan informasi awal mengenai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan di sektor pertanian namun belum memberikan informasi mengenai strategi yang harus ditempuh pemerintah berkenaan dengan apa upaya ang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan di sektor pertanian. Posisi strategis sub sektor perkebunan terutama sebagai komoditas ekspor di sektor pertanian ini, perlu mendapatkan perhatian yang serius sehingga mampu menstimulir peningkatan pertumbuhan di sektor pertanian.

Oleh karena itu, sebagai kelanjutan dari kajian sebelumnya tersebut, kajian kali ini menfokuskan diri pada penyusunan strategi untuk peningkatan pertumbuhan di sektor pertanian secara umum dan sub sektor perkebunan secara khusus. Untuk penyusunan strategi peningkatan pertumbuhan dilakukan dengan melihat dan menganalisa keterkaitan faktor-faktor tersebut untuk dapat melihat interaksinya dalam menentukan strategi untuk peningkatan pertumbuhan. Dalam kajian ini komoditas yang dianalisa tidak hanya tebu dan kelapa sawit, tetapi juga komoditas kakao, karet, kopi dan kelapa. Faktor eksternal dan internal yang ditelaah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metoda SWOT. Hasil telaahan dan analisis disajikan dalam working paper ini, yang dimulai dengan Bab I: Pendahuluan; Bab II: Keragaan Perkebunan; Bab III: Analisis dan Bab IV: Strategi serta Bab V: Penutup. Metodologi kajian disampaikan secara ringkas dalam lampiran.

1

II. KERAGAAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN Untuk menggambarkan keragaan sub sektor perkebunan diuraikan gambaran mengenai: (i) areal penanaman, produksi dan permasalahan yang dihadapi; dan (ii) perdagangan komoditas perkebunan. 2.1. Luas Areal dan Produksi

Dalam Tabel 2.1. tampak bahwa luas areal tanam komoditas utama perkebunan terus meningkat. Dalam periode 1998-2003 rata-rata peningkatan luas areal perkebunan sebesar 3,6% per tahun secara nasional. Data pada Tabel 2.1 menunjukkan bahwa luas areal perkebunan meningkat dari 14,5 juta hektar pada tahun 1998 menjadi 17,3 juta hektar pada tahun 2003. Pertumbuhan luas areal per komoditas yang tinggi adalah kelapa sawit (12 %), kakao (9,9%), lada (9,3%), tembakau (9,4%) dan kopi (3,8%). Sementara untuk karet, tebu dan kapas mengalami pertumbuhan yang negatif.

Tabel 2.1. Perkembangan Areal Perkebunan Periode 1995 – 2003 (ribu Ha)

Komoditas

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 1)

%Pert/Th

I.Tananaman Tahunan Karet Kelapa K.Sawit Kopi T e h Lada Cengkeh Kakao J.mete Lain-lain

3 607 3 706 2.789 1.153 157 131 429 573 531 810

3.595 3.679 3.172 1.127

151 137 416 668 558 800

3.372 3.691 3.770 1.261

153 150 418 750 561 845

3.345 3.898 4.421 1.320

151 186 429 821 569 867

3.318 3.885 4.781 1.377

151 204

430 914 579 865

3.290 3.883 4.926 1.387

152 204 431 918 582 867

3.262 3.866 4.973 1.396

153 205 430 927 587

1.329

(1,8) 0,9 12 3,8 (0) 9,3 0,1 9,9 1,9 1,3

Jumlah I 13.886 14.303 14.971 16.007 16.504 16.640 3,7 II.Tananaman Semusim Tebu Tembakau Kapas Lainnya

377 165 19 45

342 167 18 52

340 240 12 61

344 261 11 64

351 256

9 61

336 258 10 63

370 210

?

(2,3) 9,4

(12) 6,5

Jumlah II 606 579 653 680 677 667 1,9Jumlah I+II 14.492 14.882 15.624 16.624 17.181 17.307 3,6Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2004) Keterangan : 1) angka sementara

Sementara tidak semua luas areal komoditas meningkat, pertumbuhan produksi

masing-masing komoditas tersebut menunjukan angka positif, artinya, dalam komoditas tersebut tidak saja terjadi pertambahan luas areal tetapi juga peningkatan produktivitas (Tabel 2.2). Komoditas-komoditas seperti minyak kelapa sawit, kopi dan jambu mete produksinya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan areal yang artinya komoditas ini mengalami peningkatan produktivitas. Pada komoditas lada dan kakao, pertumbuhan produksi lebih rendah dari pertumbuhan areal yang mungkin disebabkan karena produktivitas yang rendah dan/atau masih banyak

2

tanaman/kebun yang belum menghasilkan (setelah dilakukan peremajaan/penanaman). Untuk karet dan kapas meskipun terjadi penurunan luas areal namun pertumbuhan produksi masih positif. Hal ini menunjukan adanya peningkatan produktivitas yang cukup signifikan. Namun tidak demikian pada komoditas teh dan kakao yang menunjukan adanya penurunan produktivitas.

Tabel 2.2. Perkembangan Produksi Perkebunan Periode 1998 – 2003 (ribu ton)

Komoditas

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

%Pert/Th

I. TanamanTahunan Karet M.Kelapa M.Sawit Kopi Teh Lada Cengkeh Kakao J.mete Lain-lain

1.662 2.778 5.640 514 167 65 67 449 88

461

1.604 2.994 6.005 531 161 61 53 367 90

292

1.501 3.045 7.581 555 163 69 60 421 70

344

1.607 3.163 9.097

575 167 82 73

537 92

366

1.630 3.098

10.020 687 165 90 79

571 110 369

1.792 3.229

10.683 691 168 90 80

573 113 380

2.066 3.262 11.807

635 165 94 -

644 - -

1,5 3,1

13,6 6,1 0,1 6,7 3,6 5,0 5,1

(3,8)

Jumlah I 11.891 12.158 13.809 15.759 16.819 17.799 8,4 II.Tanaman Semusim Tebu Tembakau Kapas Lainnya

1.488 106 5 78

1.494 135 4 156

1.690 204 4 137

1.725 199

7 113

1.755 192

6 118

1.635 208

7 120

- - - -

1,9 14,4 7,0 9,0

Jumlah II 1.677 1.789 2.035 2.044 2.071 1.970 3,3 Jumlah I+II 13.568 13.947 15.844 17.803 18.890 19.769 7,8 Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2004) Keterangan : 1) angka sementara

Berkaitan dengan produktivitas, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi

peningkatan, namun tingkat produktivitas tersebut masih berada dibawah produksi di negara-negara lain. Sebagai contoh, produktivitas karet rakyat adalah 0,6 ton per ha per tahun masih lebih rendah dibandingkan produktivitas karet perkebunan besar yang mencapai 1,1 ton/ha/tahun, masih lebih rendah dibandingkan produktivitas karet Thailand yang mencapai 1,5-2,0 ton per ha per tahun. Produktivitas kelapa sawit rakyat adalah 2,5 ton CPO per ha per tahun lebih rendah dibandingkan produktivitas kelapa sawit perkebunan besar yang mencapai 3.2-4.6 ton CPO per ha per tahun, masih rendah dibandingkan produktivitas kelapa sawit Malaysia yang mencapai 6-7 ton CPO per ha per tahun. Tingkat produktivitas komoditas perkebunan di Indonesia tersebut masih bisa ditingkatkan karena masih berada di bawah potensinya. Sebagai contoh, potensi produktivitas teh, kopi, kakao, karet dan minyak sawit masing-masing adalah 2,1 ton/ha/tahun, 1,2 ton per ha per tahun, 1,5 ton per ha per tahun, 1,6 ton per ha per tahun, dan 7-8 ton per ha per tahun.

Relatif rendahnya produktivitas perkebunan rakyat dibandingkan perkebunan

besar mempersulit upaya peningkatan produksi sub sektor perkebunan. Perkebunan rakyat masih dikelola dengan penggunaan teknologi sederhana, berskala kecil dan

3

manajemen sederhana. Sedangkan perkebunan besar milik negara dan swasta telah menerapkan teknologi modern, skala besar dan manajemen komersial. Sementara itu, upaya-upaya untuk mengaitkan keduanya untuk meningkatkan pertumbuhan tidak selalu mengalami keberhasilan. Pengalaman dalam pengembangan berbagai pola pembangunan perkebunan sampai saat ini belum menunjukkan hasil dengan masih terdapatnya ”gap” antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar.

Selain itu, perkebunan rakyat masih didominasi dengan tanaman non-klonal,

tanaman telah menua dan rusak sehingga produktivitasnya relatif rendah. Upaya untuk merehabilitasi dan meremajakan kebun petani terkendala oleh ketiadaan kredit dan keterbatasan bibit berkualitas. Pengalaman yang dijumpai menunjukkan bahwa pada beberapa tahun terakhir akselerasi produktivitas melalui rehabilitasi dan peremajaan berjalan lambat karena hanya mengandalkan dukungan APBN dan pinjaman luar negeri yang semakin terbatas. Perluasan tanaman untuk meningkatkan produksi juga relatif stagnan, kecuali untuk beberapa komoditas unggulan, seperti kelapa sawit.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan benih antara lain usaha

perbenihan masih belum berkembang, terutama untuk bibit klonal. Tingkat adopsi penggunaan teknologi benih unggul terutama di perkebunan rakyat masih rendah dengan tidak adanya kredit dan dukungan untuk peremajaan. Pengembangan komoditas sering tidak sinkron dengan potensi penyediaan benih, dan tidak sesuainya lokasi kebun induk dengan lokasi penyebaran areal pengembangan.

Sub sektor perkebunan juga menghadapi permasalahan dengan pengolahan hasil,

dimana produk perkebunan masih didominasi oleh komoditas olahan primer, padahal nilai tambah yang tinggi berada pada produk olahan dalam bentuk produk setengah jadi dan produk jadi, baik barang untuk keperluan industri maupun rumah tangga. Saat ini, nilai tambah tersebut banyak dinikmati oleh industri pengolahan hasil (industri hilir) yang berada di luar negeri. Terbatasnya pengembangan pengolahan hasil perkebunan disebabkan oleh rendahnya konsistensi kualitas komoditas perkebunan dan terbatasnya pengembangan agroindustri di Indonesia. Namun demikian, pengembangan kualitas komoditas berkaitan erat dengan insentif ekonomi untuk meningkatkan kualitas komoditas. Kegagalan-kegagalan program peningkatan mutu, seperti pada kakao, kopi, karet dan teh, lebih disebabkan karena tidak cukupnya insentif ekonomi sebagai penghargaan dari upaya peningkatan mutu.

Masalah pengembangan industri hilir perkebunan dan produk turunannya

diperkirakan berasal dari kurangnya insentif dalam investasi di bidang industri yang terjadi karena penerapan pajak dan pungutan, seperti pajak pertambahan nilai, retribusi daerah dan tarif impor produk olahan sejenis yang relatif rendah.

2.2. Perdagangan Komoditas Perkebunan

Volume ekspor dari beberapa komoditas perkebunan, yaitu karet dan kopi cenderung turun selama periode tahun 1998-2003 disajikan dalam Tabel 2.3. Dari volume ekspor tersebut nampak bahwa sebagian besar komoditas perkebunan yang diproduksi di ekspor ke luar negeri yaitu antara 9-83%

4

Dari Tabel 2.3 terlihat bahwa volume ekspor beberapa komoditas seperti kopi,

karet dan tembakau selama periode tahun 1998 – 2003 mengalami penurunan, masing-masing sebesar 2,39%, 2,30% dan 2,20% per tahun. Namun sebaliknya, volume ekspor minyak kelapa sawit, teh dan kakao, mengalami peningkatan, masing-masing 41,43%, 10,53%, dan 8,60% per tahun. Khusus untuk minyak kelapa sawit, volume ekspor pada tahun 2003 tersebut meningkat sekitar 3,5 kali lipat dibandingkan tahun 1998.

Tabel 2.3. Perkembangan Volume Ekspor Komoditas Primer Perkebunan

(ribu Ton) No. Komoditas 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1) 2004 2) %

Pert/tahun1 Karet 1.642 1.494. 1.380 1.453 1.496 1.487 - (2,30)2 Minyak

kelapa 373 350 735 395 395 310 - 1,44

Buah Kelapa

290 143 408 259 302 239 - 1,02

3 Minyak Sawit

1.583 3.299 4.110 4.903 6.334 5.743 10.967 41,43

Bungkil Sawit

686 825 822 810 816 717 4,43

4 Kopi 358 353 339 251 325 291 344 (2,39)5 T e h 67 98 106 107 100 75 - 10,536 Lada 39 36 65 54 63 46 32 12,747 Tembakau 47 37 36 43 43 41 - (2,2)8 Kakao 335 420 424 392 466 306 368 8,69 Jambu

Mete 30 34 28 41 52 43 60 14,74

10 Lain-lain 699 1.222 1.036 943 1.240 1.019 - 15,41Sumber : Badan Pusat Statistik (2005) Keterangan: 1). Angka sementara, 2) Angka perkiraan

Sementara volume ekspor meningkat, peningkatan nilai ekspor hanya dialami oleh minyak sawit dan kakao. Peningkatan nilai ekspor ini telah mengakibatkan masih positifnya pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan yang rata-rata mencapai sebesar 5,24% per tahun untuk periode 1998-2003 (Tabel 2.4).

5

Tabel 2.4. Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Primer Perkebunan

(US $ 1.000)

No.

Komoditas

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 %

Pert./ thn

1 Karet 1.106 849 889 787 1.038 1.309 (1,57)2 Minyak

Kelapa 206 209 320 112 112 128 (14,13)

Buah Kelapa 20 10 22 15 22 20 23 Minyak Sawit 800 1.114 1.087 1.081 2.092 21.185 27,16 Bungkil Sawit 29 34 30 24 38 40 6,754 Kopi 584 467 319 188 224 234 (21,31)5 T e h 113 96 112 113 103 87 (2,33)6 Lada 189 192 221 101 81 85 (19,08)7 Tembakau 148 92 71 91 77 59 (15,01)8 Kakao 503 423 315 389 701 656 8,669 Jambu Mete 35 42 32 29 35 32 010 Lain-lain 399 613 538 406 546 433 8,16

Jumlah 4.132 4.143 3.956 3.336 5.069 5.268 5.24Sumber : Badan Pusat Statistik (2004) Keterangan : 1) Angka sementara, 2) Angka perkiraan

Dalam hal impor komoditas primer perkebunan, hal yang perlu diperhatikan adalah relatif tingginya impor serat kapas, gula tebu dan tembakau (Tabel 2.5). Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 1999 volume dan nilai impor gula pasir selama periode 1999 sampai dengan tahun 2003 mengalami penurunan masing-masing sebesar 22,81% dan 30,29%. Hal yang sama terjadi pada tembakau, namun dengan volume dan nilai yang jauh lebih kecil. Untuk serat kapas, volume dan nilai impornya cenderung naik, walaupun kenaikan nilai impor lebih rendah dari kenaikan volumenya.

Tabel 2.5. Perkembangan Volume dan Nilai Impor Beberapa Komoditas Primer Perkebunan Tahun 1999 - 2003

Tahun No

Komoditas 1999 2000 2001 2002 2003 1)

% Pert/Thn

A. Volume (ton) 1 Gula Pasir/Hablur 1.398.950 1.538.519 1.025.980 618.643 461.06` (22,81) 2 Gula kasar/ mentah 185.007 139.092 258.489 351.919 283.443 23.9 3 Minyak Sawit 1.648 4.350 141 9.499 3.941 79.3 4 Serat Kapas 456.183 562.575 759.576 630.391 500.241 11.38 5 Tembakau 40.914 34.248 44.346 33.289 27.677 (6,64) B. Nilai (ribu US $) 1 Gula Pasir 346.452 278.605 176.267 117.347 89.022 (30,29) 2 Gula kasar/mentah 12.368 11.494 61.196 78.547 55.303 85.19 3 Minyak Sawit 543 4.020 60 3.267 2.160 81,88 4 Serat Kapas 672.262 728.651 1.065.615 707.433 590.594 1,71 5 Tembakau 128.021 114.834 139.608 105.953 87.870 (6.11) Jumlah 1.159.646 1.137.604 1.442.746 1.012.547 824.949 (8.16) Sumber : Badan Pusat Statistik (2004) Keterangan: 1) Angka sementara, data sampai bulan Nopember 2003, sehingga laju pertumbuhan dihitung dari tahun

1998 sampai dengan tahun 2002

6

Dari data dan uraian di depan nampak bahwa komoditas perkebunan sebagian adalah komoditas ekspor yang menyumbang terhadap penerimaan devisa. Dengan demikian, keragaannya sangat dipengaruhi oleh daya saing komoditas dan perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam negeri maupun pasar dunia. Pada umumnya, posisi produksi dan ekspor komoditas perkebunan Indonesia terhadap produksi dan pasar dunia cukup penting. Sebagai contoh, karet dan minyak sawit menduduki posisi produksi dan ekspor pada urutan ke 2, setelah Thailand dan Malaysia. Untuk komoditas kakao, posisi Indonesia juga berada pada peringkat 2 dunia di bidang produksi serta peringkat 3 untuk ekspor, serta untuk komoditas teh berada pada posisi ke 4 dunia baik produksi maupun ekspor (Tabel 2.6).

Tabel 2.6. Peta Produksi dan Ekspor Beberapa Komoditas Perkebunan

Tahun 2003 Negara Produksi dan Ekspor (ribu ton) Posisi

Indonesia

Dunia

Kom

odita

s

Tujuan Ekspor

Pesaing Ekspor

Produksi Ekspor

Produksi

Ekspor

Pangsa (%) Produksi Ekspor

Kar

et

AS Singapura Malaysia Cina Jerman Jepang S.Baru

Thailand, Malaysia, Vietnam

1.630

1.496 6.810 4.787 17,5 16,9 2 2

M S

awit

India Belanda Cina Singapura Jerman Banglades Malaysia

Malaysia PNG

10.020

6.334 25.285 19.545 39,6 32,4 2 2

Kop

i

AS Jerman Jepang Italia Singapura India Polandia

Brasil Vietnam Columbia

340 241 7.166,6 5.344,5 4,7 4.5 4 4

Teh

Inggris Pakistan India Rusia Malaysia AS Belanda Irak

Sri Lanka India Kenya Cina

165

100 3.075 1.363,6 5,4 7,3 4 4

Kak

ao

AS Singapura Malaysia Brasil Cina Belanda Australia

Cote Ghana Nigeria Kamerun Equador

571

466 3.102 ? 4.7 ? 2 3

Sumber : Deptan, 2005 (diolah)

7

Berdasarkan kondisi di atas, Indonesia memegang peranan yang penting dalam menyumbang produksi beberapa komoditas perkebunan terutama kelapa sawit dan karet. Untuk komoditas teh dan kakao meskipun menempati posisi yang besar di peta produksi dunia, namun angka produksinya relatif rendah karena hanya menyumbang sekitar 4 – 5 % poduksi dunia.

Sementara itu, terlihat pula bahwa Malaysia, Vietnam dan Thailand telah menjadi pesaing utama negara kita terhadap beberapa komoditas perkebunan terutama kelapa sawit. Jika menengok kembali ke belakang, Vietnam dan Thailand ketiga negara tersebut beberapa tahun yang lalu belum diperhitungkan dalam kancah perdagangan komoditas perkebunan di pasaran dunia. Percepatan yang mereka raih sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang kondusif terhadap perkembangan komoditas perkebunan di negara-negara tersebut.

2.3. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Perkebunan

Dalam implementasinya, kebijakan pemerintah di bidang perkebunan dapat berupa kebijakan sektoral, komoditas dan lintas komoditas, dan pengembangan wilayah. Pada mulanya, yaitu antara tahun 1969 hingga 1979, kebijakan peningkatan produksi perkebunan berorientasi pada perkebunan rakyat. Pola pengembangan ini dijalankan dengan memberikan bibit, input produksi, pembangunan demonstrasi plot, dan penyuluhan kepada petani di wilayah perkebunan rakyat. Pada periode selanjutnya, pada waktu terjadi upaya-upaya peningkatan ekspor non migas, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi perkebunan dikelompokkan menjadi empat pola pengembangan, yaitu: (i) Perusahaan Inti Rakyat (PIR); (ii) Unit Pelayanan Pengembangan (UPP); (iii) Pola Swadaya; dan (iv) Perkebunan Besar Nasional (PBN).

Pola PIR adalah pola pengembangan yang memadukan perusahaan perkebunan

sebagai inti dan usahatani petani (perkebunan rakyat) sebagai plasma. Pola ini dikembangkan di wilayah baru dengan menghadirkan seluruh komponen agribisnis, yaitu penyediaan input hingga pemasaran hasil, di lokasi PIR. Sumber dana pembangunan pola ini berasal dari pinjaman luar negeri dan APBN. Petani peserta PIR adalah petani transmigran dan/atau petani lokal. Pengembangan pola PIR ini berlangsung dari tahun 1977 hingga tahun 1991 untuk karet; tahun 1980 hingga tahun 1988 untuk kelapa sawit dan tahun 1981 hingga tahun 1987 untuk teh. Pola PIR ini kemudian dikembangkan di daerah transmigrasi (PIR-Trans) dari tahun 1986 hingga 1993 dengan tanaman/komoditas yang dikembangkan adalah tanaman/komoditas kelapa sawit.

Pola UPP menggunakan pendekatan keterpaduan antara petani, lembaga petani

dan mitra usaha. Areal kebun yang dikembangkan merupakan areal yang tidak menyebar dengan memperhitungkan skala ekonomi yang efisien. Petani peserta pola ini mendapatkan bantuan input lengkap, termasuk sarana pengolahan, untuk usahataninya dalam bentuk kredit usahatani. Sumber dana pola ini berasal dari pemerintah (UPP Swadana) atau pinjaman luar negeri (UPP Berbantuan).

Proyek UPP Swadana diterapkan melalui proyek Peremajaan dan Rehabilitasi

Tanaman Ekspor (PRPTE) dengan tanaman yang dikembangkan diantaranya adalah teh, kopi, kakao, dan karet. Sedangkan proyek UPP Berbantuan diantaranya adalah Tree Crops Smallholder Development Project (TCSDP) dan Tree Crops Smallholders

8

Project (TCSSP) dengan tanaman yang dikembangkan diantaranya adalah karet dan teh. UPP Swadana dimulai pada tahun 1977 dan berakhir tahun 1992, sedangkan UPP Berbantuan dimulai tahun 1974 dan berakhir tahun 1992.

Pola Swadaya merupakan pola pengembangan perkebunan rakyat dengan

sasaran petani yang tidak terjangkau oleh pola pengembangan PIR dan UPP. Bantuan yang diberikan kepada petani berupa penyuluhan dan bantuan input terbatas sebagai perangsang pembangunan perkebunan di suatu wilayah tertentu. Dana untuk bantuan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendekatan yang digunakan adalah hamparan, domisili dan keterkaitan antara sub sektor perkebunan dengan sub sektor pertanian lainnya. Sasaran wilayah pengembangan adalah wilayah timur Indonesia, daerah aliran sungai, wilayah terpencil dan wilayah kritis.

Pola Swadaya dikembangkan melalui beberapa proyek diantaranya adalah

proyek Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus (P2WK) dan proyek Pengembangan Perkebunan Daerah Transmigrasi (P3DT). Komoditas utama perkebunan yang dikembangkan adalah kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Proyek ini dikembangkan dari tahun 1987 hingga tahun 1993.

Pola PBN yang berkembang adalah pola Pengembangan Perkebunan Swasta

Nasional (PBSN). Dukungan dan fasilitasi yang diberikan yaitu pemberian ijin prinsip, persetujuan tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU), dan rekomendasi kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Pengembangan perkebunan swasta nasional ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan rekomendasi KLBI yang berjalan dari tahun 1988 hingga tahun 1993. Tanaman utama perkebunan yang dikembangkan adalah kakao dan kelapa sawit. Pada periode tersebut, pola PBN tidak dikembangkan untuk perkebunan negara sehingga kesempatan investasi dan peningkatan produksi PBN terhambat.

Pada tahun 1985, pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan melalui

pemberlakuan pajak pertambahan nilai. Instrumen kebijakan ini berlaku untuk semua komoditas utama perkebunan. Pada era perdagangan bebas, pemerintah juga menandatangani kesepakatan perjanjian perdagangan bebas dalam Putaran Uruguay. Secara garis besar, kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas mencakup aspek sanitasi dan phyitosanitary (sanitary and phytosanitary), bantuan domestik (domestic support), akses pasar (market access) dan subsidi ekspor (export subsidy). Komoditas utama perkebunan masuk dalam kelompok produk tropis.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan spesifik komoditas utama

perkebunan. Kebijakan spesifik komoditas ini dilandasi dua kepentingan, yaitu berkaitan dengan perjanjian komoditas internasional dan kepentingan dalam negeri. Sebagai contoh, kebijakan perdagangan kopi diterapkan melalui instrumen kebijakan kuota dan retensi ekspor kopi. Kuota ekspor kopi pernah diberlakukan dari tahun 1980 hingga tahun 1985 (Siswoputranto, 1993) dan retensi ekspor kopi diberlakukan pada tahun 1995. Kuota kopi ini diperkirakan menekan harga kopi karena terdapat surplus produksi yang cukup besar jumlahnya. Kebijakan standarddisasi dan pengawasan mutu kopi diterapkan dengan memberlakukan Sistem Nilai Kotor (traipse system) pada periode tahun 1978-1983 dan kemudian diganti dengan Sistem Nilai Cacat (defect system) sejak tahun 1984 (Sihotang, 1996).

9

Indonesia juga telah memiliki undang-undang khusus tentang perkebunan, yaitu UU No. 18 Tahun 2004 disamping aturan perundang-undangan lainnya. Hal-hal pokok yang perlu diketahui dari UU Nomor 18 Tahun 2004 adalah (1) tujuan diselenggarakannya pembangunan perkebunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, penerimaan negara, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, (2) pembangunan perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya, (3) usaha perkebunan dilaksanakan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan Kawasan Pengembangan Perkebunan, (4) pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha, (5) komponen Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk mengembangkan agribisnis perkebunan.

Implikasi dari Undang-Undang perkebunan ini adalah semakin terbukanya

peluang bagi pengusahaan perkebunan untuk membuka/mengembangkan perkebunan baru terkait dengan akses terhadap lahan. Menindaklanjuti diterbitkannya Undang Undang No 18 tahun 2004 tersebut, Departemen Pertanian mengeluarkan Kepmentan No. 633/Kpts/OT.140/10/2004, tentang Pedoman Kriteria dan Standard Klasifikasi Kimbun

10

III. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL-INTERNAL

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, sub sektor perkebunan sebagai satu kesatuan dengan unit industrinya memiliki beberapa faktor dalam lingkungan eksternal yang meliputi aspek: (i) globalisasi dan liberalisasi perdagangan; (ii) globalisasi dan liberalisasi investasi; (iii) dinamika negara produsen/pengekspor produk perkebunan pasar; (iv) dinamika negara pengimpor produk perkebunan; (v) pertumbuhan pasar komoditas perkebunan internasional, dan; (vi) penelitian dan pengembangan perkebunan oleh negara-negara lain. Sedangkan faktor dari lingkungan internal yang meliputi aspek: (i) SDM; (ii) sumber daya alam dan pertanahan; (iii) pembiayaan investasi; (iv) infrastruktur; (v) pertumbuhan pasar domestik; (vi) kebijakan pembangunan perkebunan, (vii) kelembagaan/ organisasi pelaku usaha perkebunan; dan (viii) penelitian dan pengembangan perkebunan.

3.1. Analisa Lingkungan/Faktor Eksternal

Pemahaman tentang lingkungan eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang ada saat ini dan untuk mengantisipsi perubahan-perubahan lingkungan di masa mendatang. Dengan pemahaman ini, diharapkan ditemukan faktor-faktor luar yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang dan faktor-faktor yang perlu diantisipasi karena merupakan ancaman terhadap sub sektor perkebunan. Kondisi faktor-faktor dari lingkungan ekternal tersebut digambarkan dalam bagian berikut.

(1). Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan Salah satu dampak terpenting dari globalisasi adalah arus informasi yang

berkaitan dengan komoditas perkebunan akan berlangsung cepat dan instan sehingga pengetahuan spesifik harus terus diperbaharui sebagai kekuatan untuk selalu mempertahankan keunggulan komoditas perkebunan di pasar menjadi berkurang maknanya.

Globalisasi juga diikuti dengan liberalisasi perdagangan melalui Persetujuan

Putaran Uruguay menghasilkan komitmen-komitmen yang berkaitan dengan industri dan perdagangan produk pertanian dan mencakup komitmen pada sanitasi dan fitosanitasi (sanitary and phytosanitary measures), bantuan domestik (domestic support), akses pasar (market access), dan subsidi ekspor (export subsidy).

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia menjadwalkan penurunan tarif impor

perkebunan dari sekitar 70-100 persen pada tahun 1995 menjadi sekitar 60-40 persen pada tahun 2004 (Anonim, 1994). Sebagai contoh, tarif impor kakao biji yang pada tahun 1995 masih 70 persen akan diturunkan menjadi 40 persen pada tahun 2004. Mulai tahun 2005-2009, tarif bea masuk produk kakao menjadi 15%, yang kemudian akan turun menjadi 10% sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 132/PMK.010/2005 tentang Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010 Tahap Kedua. Penerapan komitmen akses pasar di atas memberi peluang bagi Indonesia untuk memperbesar peluang pasar produk perkebunan Indonesia.

11

Dalam hal restriksi akan ekspor sebagaimana salah satu kesepakatan Indonesia

dengan IMF dalam LoI, Indonesia sepakat untuk menghilangkan hampir semua restriksi ekspor. Hal tersebut juga berlaku untuk pajak ekspor yang diberlakukan untuk kulit, ban dan minyak sawit. Kesepakatan LoI ini menyebabkan pajak ekspor sebesar 40% mengalami penurunan hingga mencapai 10% (Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit dan Produk Turunannya)

Dalam hal subsidi ekspor, komitmen pengurangan subsidi ekspor dilakukan

melalui dua pendekatan yaitu berdasarkan volume ekspor yang disubsidi dan nilai subsidi. Volume ekspor yang disubsidi ditetapkan sebesar 18 persen dari volume produk pertanian, termasuk komoditas gula yang diperdagangkan di pasar dunia. Nilai tersebut relatif besar bila dibandingkan dengan nilai ekses minimum. Kelompok negara maju mempunyai komitmen penurunan yang relatif lebih besar dibandingkan negara berkembang baik dari segi volume maupun nilai.

Komitmen yang berkaitan dengan Putaran Uruguay berakhir tahun 2004 dan

komitmen baru diwujudkan dalam Putaran Doha. Putaran Doha (Doha Round) di bawah payung WTO terus bergulir dan ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2005. Putaran Doha yang diberi label sebagai putaran pembangunan (Development Round) dimulai sejak November 2001. Selama lebih dari 22 bulan sejak dimulai, perjalanan putaran ini boleh dibilang cukup banyak masalah yang diwarnai oleh berbagai deadlocked pada bidang yang dianggap penting, khususnya pada bidang pertanian (akses pasar, bantuan domestik, dan subsidi ekspor). Lebih jauh, perbedaan posisi dalam hal special and differential treatment (SDT), trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPs) dan public health masih menjadi perbedaan pendapat, khususnya antara negara berkembang dengan negara maju.

Implikasi dari semua komitmen internasional diatas terhadap sub-sektor

perkebunan, yaitu terhadap tingkat distorsi, komitmen, serta konsistensi pelaksanaan komitmen yang bervariasi antar komoditas. Komoditas karet relatif mempunyai tingkat distorsi perdagangan dan industri yang paling rendah. Beragam kebijakan masing-masing yang terkait dengan bantuan domestik misalnya subsidi terhadap pengelolaan perkebunan karet, saat ini tidak ada. Begitu juga dengan kebijakan yang terkait dengan akses pasar, misalnya subsidi ekspor, hanya beberapa negara saja yang menerapkan eksport subsidi. Kebijakan lainnya, seperti misalnya kebijakan buffer stock dan pembentukan Tripartite Rubber Council (TRC), tidak berjalan secara efektif. Ketiadaan kebijakan yang diduga dapat mendistorsi pasar tersebut digolongkan dengan tingkat distorsi yang kecil.

Tingkat distorsi perdagangan komoditas kelompok teh dan kopi umumnya

termasuk kategori yang sedang dengan komitmen dan implementasi umumnya termasuk kategori sedang. Hal ini terjadi karena sedikitnya instrumen kebijakan intervensi yang digunakan oleh negara pengekspor dan mengimpor. Sebaliknya, kakao memiliki tingkat distorsi lebih tinggi yang hampir menggunakan berbagai instrumen intervensi. Intervensi yang tinggi tersebut diterapkan di negara-negara Afrika, khususnya pantai Gading dan Ghana dimana untuk meningkatkan daya saing kedua negara ini menerapkan kebijakan intervensi berupa penurunan pungutan ekspor dan pajak lainnya.

12

Distorsi yang relatif tinggi juga dialami komoditas minyak sawit. Berbeda dengan komoditas sebelumnya, distorsi yang tinggi yang dihadapi minyak sawit berasal dari distorsi minyak pesaingnya. Distorsi dilakukan di negara maju, seperti Amerika dan Eropa, tetapi juga di negara berkembang seperti India dan Cina. Hampir semua instrumen kebijakan diaplikasikan untuk minyak pesaingnya yaitu dari kebijakan kontrol produksi, kredit, dan masalah kesehatan. Bahkan, isu lingkungan kini juga digunakan untuk menekan industri kelapa sawit.

Komoditas gula dapat dikategorikan sebagai pasar dan industri dengan tingkat

distorsi paling tinggi. Kebijakan distortif dilakukan oleh hampir semua negara, baik negara produsen maupun konsumen. Instrumen kebijakan yang digunakan termasuk instrumen yang sangat komprehensif yang mendistorsi sebagian besar industri gula dunia. Kebijakan tersebut menyangkut kontrol produksi, kredit, dukungan harga, subsidi ekspor, trade preferences, bahkan juga kebijakan distribusi. Di sisi lain, berbagai komitmen dalam Putaran Uruguay tidak secara signifikan mengurangi distorsi tersebut. Hal ini menempatkan gula sebagai perdagangan dan industri yang paling distortif kedua setelah beras.

Di samping menciptakan peluang, liberalisasi perdagangan juga menciptakan

ancaman bagi industri perkebunan Indonesia. Agar tetap kompetitif, industri perkebunan Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing produknya. Dengan demikian, industri perkebunan Indonesia harus melakukan berbagai upaya yang antara lain mencakup peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, perbaikan kualitas, dan standarddisasi produk melalui penerapan teknologi produksi, pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil.

Selain menciptakan peluang berupa keleluasaan arus produk dan jasa

perkebunan, kemudahan akses informasi pasar dan iptek, penurunan tarif impor, penurunan ekspor subsidi dan bantuan domestik, globalisasi dan liberalisasi perdagangan juga menciptakan ancaman bagi perkebunan Indonesia pemberlakukan SPS dan SDT dalam ekspor produk perkebunan.

(2). Globalisasi dan Liberalisasi Investasi

Persetujuan dalam Putaran Uruguay juga telah menghasilkan kesepakatan

globalisasi dalam investasi. Persetujuan dimaksud pada dasarnya memberikan keleluasaan arus modal dari satu negara ke negara lain melalui investasi langsung (foreign direct investment/FDI) maupun bentuk kerjasama investasi lainnya. Globalisasi investasi juga ditandai dengan berperannya lembaga keuangan internasional sebagai sumber dana pinjaman bagi pengembangan perkebunan dan berkembangnya pasar modal.

Proses globalisasi investasi asing di Indonesia ditandai dengan meluasnya

aktivitas-aktivitas perusahaan-perusahaan asing dalam bidang produksi, keuangan dan perdagangan. Beberapa perusahaan swasta asing yang telah berkiprah lama dalam bidang produksi di Indonesia diantaranya adalah Good Year, Melania SIPEF, London Sumatera Plantation. Beberapa waktu yang lalu, Guthrie membeli kebun Salim Group di Riau dan baru-baru ini Bridgestone membeli kebun milik Good Year di Sumatera Utara.

13

Meskipun demikian, hingga tahun 1999 luasan kebun PMA masih dibawah

100.000 ha dan hanya terpusat di 3 propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Jumlah ini belum memadai, mengingat hingga tahun 1997 telah disepakati 43 joint venture dengan Malaysia untuk membuka lahan menjadi kebun sawit seluas 1,5 juta ha. Sampai dengan Januari 2006, investasi asing di berbagai bidang di Indonesia sudah mencapai nilai USD 1,311 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak USD 225,1 juta merupakan proyek tanaman pangan dan perkebunan.

Pada bidang perkebunan, ada tiga perusahaan asing yang terlibat secara aktif,

yaitu Bakrie Sumatra Plantation, PP London Sumatera dan Astra Agro Lestari, terdaftar (listed). Sejak krisis moneter 1997, beberapa perusahaan asing dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan India juga melakukan investasi pada perdagangan komoditas perkebunan, seperti kopi, kakao dan lada.

Perusahaan-perusahaan yang menanamkan langsung modalnya pada umumnya

adalah perusahaan trans-nasional yang besar, yaitu perusahaan yang secara khusus memproduksi dan menjual berbagai produk dan jasa. Melalui proses globalisasi, perusahaan-perusahaan trans-nasional mengalami peningkatan konsentrasi dan mengarah ke monopoli berbagai sumberdaya melalui kekuatan ekonominya. Dalam kiprahnya di negara berkembang, perusahaan-perusahaan transnasional tersebut melakukan aktivitas meliputi (i) bidang produksi dan perdagangan komoditas perkebunan dalam rangka penyediaan bahan baku bagi industri di negaranya, (ii) bidang perdagangan saja dalam rangka mendukung aktivitas perdagangan internasional dan/atau dalam rangka penyediaan bahan baku bagi industri di negaranya, dan (iii) bidang produksi saja dalam rangka penyediaan bahan baku bagi industri di Indonesia.

Globalisasi dan liberalisasi investasi ini menciptakan peluang menumbuhkan sub

sektor perkebunan, dengan catatan masih terbatas pada tingkat komoditas primer. Namun apabila dilihat dalam konteks konsentrasi dan kekuatan ekonomi serta pengembangan industri hilir perkebunan, maka globalisasi dan liberalisasi investasi dapat menjadi ancaman bagi pertumbuhan perkebunan dengan pemerataan. (3). Dinamika Negara Pengekspor Komoditas Perkebunan

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor komoditas perkebunan

disamping beberapa negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, India, Brazil, Columbia, Pantai Gading dan Ghana. Dalam rangka mengembangkan perkebunan, beberapa negara pesaing tersebut tidak tertutup kemungkinan mempunyai kepentingan untuk melindungi petaninya dari persaingan dengan negara pengekspor lain. Perlindungan itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan produksi, perdagangan, investasi, dan pengolahan terutama terkait dengan mutu, dari komoditas primer hingga produk hilir perkebunan.

Sebagai komoditas yang diperdagangkan secara luas di pasar internasional,

kinerja industri perkebunan Indonesia tidak bisa terlepas dari kinerja dari negara-negara pesaing. Negara pesaing terus melakukan berbagai upaya, baik itu perbaikan teknologi, kelembagaan, maupun kebijakan pemerintah. Di beberapa negara pesaing utama, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai cukup signifikan sehingga pada akhirnya akan memperlemah daya saing industri perkebunan Indonesia di pasar internasional.

14

Malaysia dengan kebijakan satu payungnya untuk pengembangan industri kelapa sawit telah menempatkan negara tersebut secara konsisten sebagai negara yang kompetitf, baik pada industri hulu maupun hilir. Di bawah Malaysian Palm Oil Board (MPOB), berbagai kegiatan dan kebijakan yang berkaitan dengan kelapa sawit dirumuskan. MPOB menaungi tiga kegiatan utama yaitu kebijakan pertanahan, pemasaran dan promosi/advokasi, serta penelitian. Sinergi dari ketiga kegiatan tersebut ke dalam satu atap membuat industri CPO di Malaysia berkembang pesat.

Brazil mengalami kemajuan yang pesat pada industri gulanya. Di samping

dukungan domestik berupa kebijakan harga domestik, Brasil juga menerapkan kebijakan yang mendukung penggunaan tebu sebagai ethanol. Dengan kebijakan ini, Brazil menjadi sangat fleksibel dalam merespons dinamika pasar sehingga secara bertahap meperkokoh industri gulanya. Ketika harga minyak naik seperti yang terjadi pada bulan September-Oktober 2004 dimana harga minyak bumi mencapai sekitar US$ 50/barel, porsi tebu yang diproses menjadi ethanol sebagai bahan baku bahan bakar akan meningkat. Sebaliknya, jika harga gula naik, maka porsi tebu yang diproses menjadi gula akan meningkat. Strategi diversifikasi ini sangat membantu pengembangan industri gula di Brazil.

Pesaing utama Indonesia dalam komoditas karet yaitu Thailand memiliki

kebijakan yang efektif dalam mendorong perkembangan komoditas karet. Program replanting yang diterapkan semenjak tahun 1980-an serta kebijakan buffer stock, membuat komoditas karet di Thailand diperkirakan berkembang pesat. Situasi ini menempatkan Thailand sebagai produsen terbesar dengan volume produksi sekitar 2,5 juta ton. Kebijakan tersebut diperkirakan akan masih dipertahankan sehingga daya saing karet Thailand diperkirakan masih cukup baik.

Untuk kopi, kebijakan negara pesaing, khsusnya Brazil dan Vietnam cukup

mempersulit posisi kopi Indonesia. Brazil dengan kebijakan memindahkan lokasi kebunnya yang rawan frost ke tempat yang tidak rawan akan membuat produksi kopi di negara tersebut akan kosisten. Vietnam dengan kebijakan intensifikasi dan rehabilitasi akan membuat produksi Vietnam terus meningkat dengan biaya produksi yang relatif rendah.

Untuk kakao, masalah politik dan keamanan yang masih menggangu di

produsen utama kakao dunia yaitu Pantai Gading akan memberi peluang baik bagi Indonesia untuk melakukan perluasan. Negara pesaing lain, seperti Ghana masih kesulitan dalam menghadapi masalah agriklimat, sedangkan Brazil mendapat tekanan dari kenaikan upah buruh yang terus meningkat.

India dan Sri Lanka sebagai produsen utama teh dunia diperkirakan terus

melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan pangsa pasarnya. India dengan dukungan penelitian yang cukup maju, organisasi komoditas yang memadai (India Tea Board) dan kebijakannya diperkirakan akan tetap mampu berkompetisi di pasar global.

Dalam hal penelitian, negara-negara pesaing utama umumnya memiliki sejenis

dana cess untuk pengembangan komoditasnya. Dana CESS pada dasarnya adalah sejenis pungutan eskpor yang kemudian dikembalikan lagi untuk pengembangan komoditas

15

yang bersangkutan. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan peremajaan, penelitian dan promosi. Malaysia, Thailand, India adalah contoh-contoh negara pesaing yang menggunakan dana CESS untuk pengembangan komoditas perkebunan.

Dalam hal kelembagaan, negara-negara pesaing juga cenderung

mempertahankan adanya semacam dewan komoditas yang diberi wewenang yang cukup luas untuk mengembangkan komoditas terkait. Dengan demikian, pengembangan komoditas ada dibawah satu atap sehingga berbagai kebijakan yang diambil bersifat sinergis guna mengoptimalkan pengembangan komoditas yang bersangkutan.

Dengan mencermati dinamika/perkembangan negara-negara pesaing, sub sektor

perkebunan Indonesia sebenarnya menghadapi ancaman dari tiga sisi yaitu kebijakan negara pesaing yang sangat promotif, organisasi/kelembagaan yang kuat dan kepastian pendanaan dengan landasan hukum yang memadai. (4). Dinamika Negara Pengimpor Komoditas Perkebunan

Bagi negara pengimpor komoditas primer perkebunan, komoditas tersebut

selanjutnya digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan di negara yang bersangkutan atau diekspor lagi. Sebagai bahan baku, komoditas primer perkebunan tersebut diolah untuk menghasilkan produk perkebunan yang kemudian diekspor atau berfungsi menggantikan bahan baku lokal untuk industri yang bersangkutan. Motivasi dari kebijakan negara pengimpor adalah untuk melindungi petani (produsen) komoditas lokal yang dapat diganti oleh komoditas perkebunan dari negara pengekspor. Dalam hal komoditas perkebunan yang diimpor untuk kemudian diekspor lagi, pada umumnya negara pengimpor relatif tidak termotivasi untuk mengeluarkan kebijakan spesifik, kecuali dalam kaitannya dengan barter atau pembalasan atas kebijakan negara lain yang dinilai merugikan negara yang bersangkutan.

Seperti halnya pada dinamika negara-negara pesaing, kinerja industri

perkebunan Indonesia tidak bisa terlepas dari kinerja dari negara-negara pengimpor. Negara pengimpor terus melakukan berbagai upaya dalam rangka menghambat perdagangan yang menekan komoditas perkebunan yang diekspor oleh Indonesia. Di beberapa negara pengimpor utama, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai cukup signifikan sehingga memperlemah daya saing industri perkebunan Indonesia di pasar internasional.

Negara-negara pengimpor menerapkan standard melalui penetapan standard

mutu komoditas perkebunan, terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan lingkungan dan tarif eskalasi untuk produk perkebunan yang berasal dari Indonesia. Sebagai contoh, minyak kelapa sawit Indonesia terkena isu kesehatan yang dilihat dari kandungan kolesterol dan beta carotene (pro vitamin A), selain pembangunannya dianggap merugikan lingkungan. Kopi dari Indonesia juga terkena isu kesehatan dari pencemaran jamur/bakteri jenis ochratoxin (OTA). Kakao biji terkena automatic detention di Amerika Serikat, sedangkan kakao biji dari negara pengekspor lain terbebas.

16

Beberapa negara pengimpor menerapkan tarif eskalasi untuk produk-produk perkebunan yang diekspor oleh Indonesia dan memberlakukan secara berbeda dengan yang diekspor oleh negara pengekspor lain. Sebagai contoh, tarif impor di Cina untuk produk cokelat dan stearic acid dari Indonesia dikenakan 10%, sedangkan dari Malaysia 0%. Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat bahkan mengenakan tarif impor lebih tinggi untuk produk olahan, tetapi hanya 0% untuk komoditas primer perkebunan.

Dengan mencermati dinamika negara-negara pengimpor, sub sektor perkebunan

Indonesia sebenarnya menghadapi ancaman dari dua sisi yaitu kebijakan negara pengimpor yang sangat protektif bagi industri olahan komoditas perkebunan dan perlakuan diskriminatif terhadap komoditas dan produk perkebunan Indonesia.

(5). Perkembangan Pasar Internasional Seiring dengan tumbuhnya perekonomian suatu negara, permintaan impor atas

suatu barang, termasuk komoditas perkebunan mengalami peningkatan. Selain pasar baru, kenaikan harga bahan baku untuk menghasilkan komoditas pesaing komoditas perkebunan, seperti minyak bumi juga dapat meningkatkan permintaan pasar atas komoditas perkebunan. Kenaikan harga minyak dapat menjadi pemicu tumbuhnya pasar untuk karet alam, disamping produk lain (deterjen dan biodiesel) yang bahan bakunya dapat disubstitusi oleh produk turunan komoditas perkebunan.

Peningkatan permintaan komoditas perkebunan pada umumnya berasal dari

Cina, negara-negara Timur Tengah, India, dan Pakistan. Sebagai contoh, Cina dalam beberapa tahun terakhir dan ke depan cenderung mengalami peningkatan permintaan untuk komoditas perkebunan tertentu, seperti karet dan minyak sawit. India dan Pakistan menunjukkan trend kenaikan permintaan untuk minyak sawit. Sedangkan negara-negara Timur Tengah dan Uni Arab Emirat menunjukkan peningkatan permintaan untuk teh dengan kemasan yang relatif ringan, yaitu 25 – 50 kg. Beberapa negara lain, seperti Korea Selatan, Italia, Spanyol, dan Jerman juga cenderung mengalami peningkatan permintaan untuk minyak sawit.

Perkembangan pasar internasional juga tidak terlepas dari pertumbuhan ekspor

produk perkebunan. Pada beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekspor komoditas primer perkebunan Indonesia dan produk turunannya cenderung lebih rendah dari pertumbuhan ekspor dunia karena adanya kelemahan pada daya saing, diversifikasi produk dan distribusi pasar. Malaysia mempunyai keunggulan daya saing, diversifikasi produk dan distribusi pasar untuk minyak sawit dan produk turunannya. Sedangkan Thailand, Ghana, Sri Lanka, Brazil secara berurutan masing-masing mempunyai keunggulan ketiga faktor tersebut untuk karet, kakao, teh dan kopi.

Perkembangan pasar internasional menciptakan peluang sekaligus ancaman

untuk menumbuhkan perkebunan. Dengan dukungan daya saing pada komoditas primer, perkembangan pasar ini berpotensi memacu pertumbuhan perkebunan. Hanya saja apabila dilihat dalam konteks pengembangan industri hilir perkebunan, maka perkembangan pasar ini menjadi ancaman bagi pertumbuhan perkebunan secara keseluruhan dalam jangka panjang.

17

(6). Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Internasional Penelitian dan pengembangan perkebunan di dunia internasional pada umumnya

diarahkan untuk menghasilkan teknologi industri dan pengembangan produk perkebunan. Penelitian tersebut dapat berperan sebagai trend setter bagi pengembangan perkebunan dan industri pengolahan perkebunan di negara-negara tertentu. Peran penelitian dan pengembangan yang penting tersebut tidak terlepas dari dukungan kelembagaan dan pendanaan dari pemerintah dan swasta masing-masing negara.

Berbagai hasil penelitian tentang perkebunan yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga internasional, baik di negara pengimpor maupun pengekspor, menunjukkan adanya prospek industri dan produk perkebunan. Sebagai contoh, minyak sawit dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan produk-produk turunan, seperti oleokimia sebagai bahan baku deterjen dan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif, yang dikenal ramah lingkungan. Melalui penelitian yang intensif dan dipromotori oleh Malaysia, minyak sawit juga terbukti berpengaruh negatif terhadap pembuluh darah dan jantung karena kandungan kolesterolnya.

Untuk keperluan kesehatan, teh hijau dengan kandungan katekinnya berkhasiat

untuk mencegah berbagai penyakit dalam, termasuk kanker. Kakao yang diolah menjadi cokelat mengandung anti oksidan yang dikenal berkhasiat untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dan gangguan jantung. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produk-produk specialty, seperti coffee organic, juga dapat dihasilkan dari perkebunan yang dipelihara dengan menggunakan prinsip organic farming.

Hasil-hasil penelitian di atas menjadi trend setter bagi pengembangan

perkebunan. Hasil penelitian ini kemudian membuka peluang bagi negara lain, termasuk Indonesia untuk mengembangkannya. Namun, beberapa hasil penelitian juga menimbulkan hambatan teknis bagi negara-negara pengekspor, termasuk Indonesia. Standardd mutu dimaksud berkembang menjadi hambatan teknis perdagangan (technical barrier to trade) sehingga menjadi ancaman terhadap ekspor komoditas perkebunan Indonesia. Beberapa perusahaan perkebunan Indonesia yang menghasilkan minyak sawit mengandalkan pasar domestik karena tidak dapat memenuhi standard kandungan asam lemak bebas dan beta karoten yang ditetapkan negara-negara pengimpor tertentu. 3.2. Analisis Lingkungan/Faktor Internal

Pemahaman tentang lingkungan internal diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang ada saat ini dan menemukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dengan pemahaman ini, perkebunan Indonesia di harapkan berada dalam posisi unggul untuk menanggapi perubahan-perubahan lingkungan internal. Faktor-faktor di lingkungan internal dapat digambarkan sebagai berikut: (1). Sumber Daya Manusia

Selain ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah,

pengembangan perkebunan terkait dengan kualitas SDM perkebunan, baik dari kalangan petani, pengusaha maupun aparat pemerintah. Beberapa hal yang

18

mencerminkan kualitas SDM dilihat dari hal-hal sebagai berikut: (a) Mentalitas yang hidup dan berkembang di masyarakat perkebunan; (b) Daya asimilasi dan absorbsi terhadap teknologi; (c) Kemampuan teknis, wirausaha dan manajemen; dan (d) Kemampuan lobi atau negosiasi.

Mentalitas yang ada pada masyarakat perkebunan tidak terlepas dari alur sejarah

yang mengawali berkembangnya perkebunan di Indonesia. Dibukanya perkebunan besar yang hingga saat ini masih eksis merupakan warisan dari masa kolonial. Peralihan dari pengelolaan perkebunan dari tangan penjajah kepada pemerintah RI, dan menjadi bentuk BUMN hingga saat ini menyebabkan sistem budaya pada perkebunan besar pemerintah kurang memiliki corporate culture yang baik. Hal ini sangat mempengaruhi produktivitas yang dihasilkannya.

Ketersediaan SDM di Indonesia dapat dikatakan melimpah, terbukti dengan

banyaknya tenaga kerja Indonesia yang banyak bekerja di perkebunan-perkebunan Malaysia. Ketersediaan SDM ini merupakan kekuatan utama dalam aspek internal yang menyangkut SDM. Namun aspek SDM tidak hanya menyangkut ketersediaan, tetapi juga menyangkut kualitas. Pembangunan perkebunan juga mencakup pembangunan SDM yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi petani, pelaku usaha perkebunan dan birokrat.

Namun demikian, kualitas SDM perkebunan masih menunjukkan berbagai

kelemahan. Seperti diketahui, pembangunan perkebunan dalam implementasinya diantaranya berupa pembangunan fisik kebun dengan bantuan pemerintah. Kelemahan SDM dapat dilihat dari kenyataan bahwa setelah bantuan pemerintah untuk membangun kebun tersebut berakhir, produktivitas dan mutu tanamannya sebagian besar menjadi menurun. Bahkan di beberapa wilayah, khususnya wilayah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) terjadi konflik antara petani plasma, perusahaan inti dan bahkan dengan penduduk sekitarnya. Permasalahan yang terjadi tersebut disebabkan karena pembangunan perkebunan belum mampu membangun mentalitas, daya absorbsi terhadap teknologi dan kemampuan teknis, wira usaha dan manajemen serta kemampuan lobi atau negosiasi dari petani, pengusaha dan masyarakat sekitar perkebunan.

Demikian pula dalam pemberdayaan petugas, selama ini pemanfaatannya belum

konsisten. Bahkan, petugas yang telah dilatih keterampilan tertentu untuk wilayah tertentu dapat saja penempatan tugasnya bukan pada unit kerja yang memerlukan keterampilan tersebut, tetapi pada unit lain yang kurang memerlukan keterampilan tersebut.

Sementara itu, kegiatan penyuluhan juga mengalami stagnasi yang cukup serius

sebagai konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah, dimana petugas penyuluh yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, kenyataannya tidak difungsikan sebagai penyuluh. Akibatnya, kegiatan penyuluhan perkebunan menjadi kurang berjalan dengan baik dan berkontribusi pada tidak tercapainya peningkatan kualitas SDM seperti diuraikan di atas.

Namun, SDM yang berada di lingkungan perkebunan besar milik negara dan

swasta dapat dikatakan cukup berkualitas. Hal ini dapat diperhatikan dari adanya kecenderungan kenaikan produktivitas hasil di perkebunan besar milik negara dan swasta dalam beberapa tahun belakangan. Kelemahan yang masih nampak pada SDM

19

perkebunan besar terletak pada kurangnya penyesuaian mentalitas dengan yang hidup dan berkembang di masyarakat perkebunan dan kemampuan lobi atau negosiasi, baik yang terkait dengan hubungan usaha maupun kelembagaan dengan lingkungan eksternal perkebunan. Pada perkebunan besar milik pemerintah dan swasta, masih dirasakan adanya pengembangan SDM sehingga kualitas SDM pada jenis perkebunan ini relatif masih baik. Namun untuk perkebunan rakyat, dimana mereka umumnya memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan, kualitas SDM yang dimiliknya relatif rendah. Jenis perkebunan rakyat dengan skala pengusahaan kecil-kecil sering terkendala juga oleh keterbatasan modal. Dengan mencermati aspek SDM di atas, maka pada dasarnya Indonesia memiliki SDM perkebunan yang kuat dalam jumlah, tetapi masih beragam dalam hal kualitas. Namun seiring dengan perkembangan jaman, Indonesia tidak dapat mengandalkan pembangunan perkebunan hanya dari kuantitas. Dalam kaitan ini, kualitas SDM perkebunan Indonesia dapat dikatakan masih memiliki kelemahan. (2). Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) mencakup lahan, air dan iklim yang dapat digunakan

untuk pengembangan tanaman perkebunan. Lahan untuk perkebunan sebagian besar berada di wilayah lahan kering beriklim relatif basah. Sumber daya alam untuk perkebunan dilihat dari luas areal yang sudah digunakan, potensi dan ketersediaan lahan.

Berdasarkan kondisi biofisik lahan (bentuk wilayah, lereng dan iklim), daratan

yang sesuai untuk pertanian adalah 100,8 juta ha, 76,3 juta ha diantaranya berupa lahan kering yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Saat ini luas pertanian lahan kering sekitar 54 juta ha, dimana 16,3 juta ha diantaranya lahan perkebunan, sehingga masih tersisa sekitar 22,3 juta ha yang terdistribusi di Papua (9,9 juta ha), Kalimantan Timur (5,1 juta ha), Kalimantan Tengah (2,2 juta ha), Kalimantan Barat (1,8 juta ha), dan Riau (1,6 juta ha).

Dari 16,3 juta ha lahan perkebunan tersebut, kondisi pertanaman perkebunan

rakyat sebagian diantaranya merupakan tanaman tua atau rusak yang sudah tidak produktif. Dalam beberapa tahun terakhir, laju peremajaan ataupun rehabilitasi perkebunan terutama perkebunan rakyat sangat rendah sehingga komposisi tanaman cenderung mengarah menjadi pertanaman tua dari tahun ke tahun. Seperti dijelaskan sebelumnya, petani pada umumnya menghadapi masalah dalam pembiayaan investasi, baik menyangkut sumber dan akses ke lembaga keuangan. Sementara itu, kredit program dari pemerintah telah diberhentikan untuk peremajaan atau rehabilitasi perkebunan.

Dalam hal ketersediaan lahan kering, pada saat ini lahan kering tersebut pada

umumnya “dikuasai” oleh negara dan masyarakat adat. Oleh karena itu, pola pemanfaatan lahan tersebut tidak bisa lepas dari kepentingan negara dan masyarakat adat. Dalam hal penguasaan lahan oleh negara, maka pemanfaatannya untuk perkebunan dapat menggunakan hak guna usaha (HGU) dengan tanpa keharusan memperhatikan hak masyarakat adat dengan mengacu pada UU Agraria, UU Perkebunan dan Perpres tentang tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Namun, untuk lahan kering yang dikuasai oleh masyarakat adat maka pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat adat.

20

Pada sisi lain, seiring dengan tekanan kependudukan di daerah perkebunan, luas

areal pemilikan/penguasaan kebun cenderung mengecil dari tahun ke tahun. Saat ini luas pemilikan per petani diperkirakan kurang dari 2 ha. Seperti diketahui, luas pemilikan/penguasaan kebun per petani untuk dapat hidup layak diperkirakan minimal 2 ha. Luas pemilikan yang mengecil ini sedikit banyak melemahkan efisiensi usaha tani.

Dengan mencermati penggunaan, potensi dan ketersediaan lahan kering untuk

perkebunan ini, maka pada dasarnya Indonesia mempunyai kekuatan untuk menumbuhkan perkebunan melalui peremajaan dan perluasan perkebunan. Tersedianya berbagai pola pengembangan perkebunan pada dasarnya juga merupakan kekuatan untuk mengembangkan perkebunan. Pada sisi lain, struktur pemilikan/penguasaan kebun per petani yang relatif sempit dan adanya masalah pembiayaan investasi merupakan sisi kelemahan yang dimiliki perkebunan rakyat yang merupakan bagian terbesar dari perkebunan di Indonesia. (3). Pembiayaan Investasi

Secara umum, pembiayaan investasi tergantung kepada adanya kredit dan iklim

usaha yang berlaku. Keperluan kredit pun tidak hanya terbatas kepada kredit/pembiayaan investasi di on farm tetapi juga kepada investasi pada pengolahan, perdagangan dan asuransi. Kebutuhan akan dana investasi dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu sektor dalam perekonomian. Dana investasi yang dibutuhkan berjumlah besar jika ingin menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan catatan tidak ada masalah efisiensi dari suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal. Kebijakan percepatan pembangunan perkebunan tidak terlepas dari keberadaan sumber dana investasi, ketersediaan dana investasi dan tingkat bunga pinjaman untuk dana investasi.

Kebijakan percepatan pembangunan perkebunan di masa Orde Baru dapat

berjalan lancar berkat dukungan dana dengan bunga rendah dari World Bank dan ADB. Kedua lembaga keuangan dunia tersebut telah memberikan dukungan dana pada berbagai kegiatan pembangunan perkebunan khususnya pembangunan perkebunan melalui pola PRPTE, UPP, PIR dan Perkebunan Besar. Disamping itu, pemerintah juga memiliki dana dari APBN dan APBD untuk mendukung percepatan pembangunan perkebunan saat itu.

Pada masa krisis ekonomi, ketersediaan dana menjadi kendala utama untuk

melanjutkan percepatan pembangunan perkebunan. Pada awal krisis, tidak sedikit perusahaan perkebunan menghadapi masalah keuangan sehingga terpaksa menghentikan kegiatannya. Pembangunan perkebunan sempat mengalami stagnasi bahkan pada beberapa kasus perkebunan besar mengalami kerusakan karena dijarah dan dirusak masyarakat. Pengembangan perkebunan yang bisa tetap jalan adalah yang dilakukan oleh petani secara swadaya seperti perkebunan kakao.

Akhir-akhir ini, upaya pengembangan perkebunan kembali mulai bangkit

terutama dilakukan oleh petani secara swadaya dan investor kuat yang melihat agribisnis perkebunan masih mempunyai prospek khususnya komoditas kakao dan kelapa sawit. Di bebarapa daerah seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit kembali bergairah. Sementara

21

pengembangan perkebunan kakao tetap berlanjut oleh petani secara swadaya khususnya di Sulawesi dan Kalimantan Timur.

Modal, baik yang berasal dari masyarakat maupun lembaga keuangan,

merupakan salah satu faktor yang penting dalam pembangunan perkebunan. Namun sejak berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan LoI antara Pemerintah Indonesia dan IMF, kredit lunak menjadi sangat terbatas. Sejak saat itu, ketersediaan modal mengandalkan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dari dalam dan luar negeri dengan pola pengadaan dan penyaluran sistem komersial.

Selain itu, pembiayaan perkebunan juga dihadapkan beberapa hal sebagai

berikut: (i) pada sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan karakteristik sistem dan usaha perkebunan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya pelaku usaha perkebunan; (ii) adanya kesulitan petani untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan di atas; (iii) adanya anggapan bahwa usaha perkebunan berisiko tinggi sehingga lembaga keuangan tidak tertarik untuk mengucurkan dananya bagi pembangunan perkebunan; (iv) skim pembiayaan bila ada masih terkonsentrasi untuk keperluan pembangunan kebun dan bagi perusahaan perkebunan besar, dan; (v) belum berkembangnya lembaga keuangan yang mengkhususkan diri untuk pertanian (perkebunan).

Dalam hal pembiayaan investasi ini, beberapa negara produsen komoditas

perkebunan diketahui memberikan fasilitas-fasilitas baik berupa kredit program, (Thailand dan Vietnam), insentif fiskal berupa tax holiday dan berbagai bentuk keringanan pajak (Malaysia dan Thailand), dan penyediaan dukungan yang diperlukan investor baik berupa infrastruktur energi, transportasi dan komunikasi (Malaysia) maupun hak atas tanah seperti HGU hingga 100 tahun (Vietnam).

Mencermati kondisi pembiayaan perkebunan di atas, pembiayaan perkebunan

untuk keperluan investasi dan modal kerja pembangunan perkebunan dapat dikatakan masih lemah. Kelangkaan modal, sistem penyaluran biaya secara komersial, dan kurangnya perhatian dari lembaga keuangan terhadap perkebunan merupakan kelemahan pembangunan perkebunan di Indonesia. Pembiayaan perkebunan juga masih dihadapkan pada permasalahan klasik pembiayaan melalui kredit, yaitu masalah sumber dan akses kredit terutama untuk petani. Selain itu, daya saing investasi juga lebih lemah dibandingkan negara-negara produsen komoditas perkebunan lainnya.

(4). Sistem dan Usaha Agribisnis Perkebunan Sistem dan usaha agribisnis merupakan suatu kesatuan subsistem yang saling

terkait dari subsistem hulu (bibit dan saprodi), usahatani, pengolahan primer hingga hilir, dan pemasaran/ perdagangan, serta didukung oleh subsistem penunjang yang memberikan jasa kepada sistem dan usaha agribisnis perkebunan. Subsistem penunjang tersebut diantaranya adalah subsistem infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi, subsistem kelembagaan produksi, pengolahan dan pemasaran perkebunan, subsistem keuangan, subsistem pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penyuluhan perkebunan. Sistem yang baik dalam agribisnis perkebunan harus dilihat : (1) Bagaimana kelengkapan sistem tersebut. Idealnya adalah semua sub sistem dalam agribisnis tersebut ada, ketiaadan salah satu atau beberapa sub sistem dalam sistem akan

22

berdampak kepada kinerja agribisnis perkebunan secara keseluruhan, (2) keterkaitan antar sub sistem, keterkaitan yang erat antar masing-masing sub sistem merupakan indikator yang sangat baik bagi sistem perkebunan tersebut, dan (3) kualitas masing-masing sub sistem.

Sistem dan usaha agribisnis perkebunan di Indonesia pada umumnya sudah

cukup terintegrasi. Contoh tentang adanya integrasi diantara subsistem agribisnis adalah pada pola PIR dan pola perkebunan besar. Pada pola PIR, subsistem agro input menyediakan input yang diperlukan subsistem usahatani berupa bibit, pupuk dan obat-obatan. Subsistem usahatani menyediakan bahan baku bagi subsistem pengolahan (perusahaan inti sebagai pengolah). Bahan baku ini kemudian diolah untuk disediakan bagi subsistem pemasaran (perusahaan inti sebagai pemasar). Hasil olahan ini selanjutnya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional dan pasar domestik.

Pada pola swadaya, mekanisme kerja sistem agribisnis seperti pada pola PIR.

Hanya saja, pelaku pada subistem pengolahan pada umumnya adalah perusahaan swasta dan sebelum sampai ke pengolah terdapat pedagang. Perusahaan swasta/pedagang besar dapat berperan sebagai pengolah sekaligus pemasar, baik untuk pasar internasional maupun domestik. Pada pola perkebunan besar, subsistem usahatani, pengolahan dan pemasaran terintegrasi dalam satu sistem. Perusahaan besar menyediakan bahan baku, mengolah, dan memasarkan hasil olahan, baik untuk pasar internasional maupun domestik.

Sementara itu, pada ketiga sistem agribisnis perkebunan di atas, subsistem

penunjang menyediakan jasa berupa teknologi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan, kredit, aturan/kebijakan, dan lain-lain yang diperlukan setiap subsistem agribisnis perkebunan. Namun, pada ketiga sistem agribisnis perkebunan di atas, usaha yang dilakukan perkebunan besar dan pedagang cenderung lebih kuat dibandingkan dengan yang dilakukan petani.

Apabila dibandingkan dengan sistem dan usaha agribisnis perkebunan negara

lain, seperti Malaysia dan Thailand, sistem dan usaha agribisnis perkebunan Indonesia pada dasarnya sudah cukup kuat. Malaysia hanya lebih kuat untuk sistem dan usaha agribinis kelapa sawit, sedangkan Thailand mempunyai keunggulan pada sistem dan usaha agribisnis perkebunan karet dan tebu. Secara keseluruhan sistem dan usaha agribisnis perkebunan Indonesia (tidak hanya kelapa sawit, karet dan tebu) dapat dikatakan cukup kuat. (5). Pasar Domestik

Komoditas primer perkebunan selain diekspor juga untuk memenuhi kebutuhan

domestik dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hilir perkebunan. Kebutuhan bahan baku ini sangat tergantung dari perkembangan industri hilir perkebunan. Disamping untuk keperluan industri pengolahan, pasar domestik komoditas perkebunan adalah untuk konsumsi langsung. Untuk keperluan industri pengolahan, komoditas perkebunan nasional memiliki saingan dengan produk serupa yang berasal dari impor. Selain jumlah, pasar domestik juga sangat tergantung dari kontinyuitas pasokan dan harga, disamping mutu.

23

Komoditas utama perkebunan (karet, minyak sawit, kopi, kakao, dan teh) pada

umumnya untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Namun demikian, kebutuhan pasar domestik pun cenderung besar dan terus meningkat, bahkan untuk gula diperlukan impor karena produksi tidak mencukupi kebutuhan. Untuk komoditas utama perkebunan lainnya, impor dilakukan karena adanya kebutuhan yang spesifik, terutama tentang mutu.

Secara umum saat ini kebutuhan pasar domestik untuk karet, minyak sawit, kopi,

kakao, dan teh masing-masing sekitar 10 %, 60 %, 10%, 20%, dan 30% dari produksi. Pasar domestik ini akan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya industri hilir perkebunan di Indonesia. Sedangkan impor gula pada tahun 2005 diperlukan sekitar 1.5 juta ton dan ke depan diperkirakan akan terus menurun hingga ke level terendah pada tahun 2007, yaitu pada saat swasembada gula diperkirakan tercapai. Selain itu, dengan mulai menipisnya bahan bakar minyak maka pasar domestik biosiesel lambat laun akan terbuka. Saat ini tingkat konsumsi solar 30 ton per tahun dan sekitar 7 juta ton per tahun diantaranya dipenuhi dari impor. Pada tahun 2009, konsumsi biodiesel ditargetkan mencapai 5% terutama untuk mensubstitusi solar impor. Hal ini berimplikasi pada berkembangnya pasar domestik untuk minyak kelapa sawit (CPO).

Mencermati pertumbuhan pasar domestik komoditas perkebunan di atas, maka

dapat dikatakan pasar domestik menyimpan kekuatan bagi pengembangan komoditas perkebunan, walaupun masih belum dapat diandalkan dibandingkan pasar internasional.

(6). Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kebijakan pemerintah merupakan instrumen untuk mengembangkan sistem dan

usaha agribisnis perkebunan. Kebijakan pemerintah tersebut untuk membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif, bersifat proteksi atau promosi dan diharapkan konsisten, serta terkoordinasi. Ruang lingkup kebijakan dapat mencakup kebijakan makro, industri, perdagangan/pemasaran, pengembangan infrastruktur, pengembangan kelembagaan, pengembangan inovasi teknologi, pengembangan organisasi ekonomi petani, pengembangan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis di daerah, dan kebijakan khusus.

Secara umum, kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan

perkebunan dapat dikatakan masih belum kondusif, kurang terkoordinasi, inkonsisten, dan belum efisien dalam perspektif waktu maupun sifat proteksi atau promosi komoditas. Beberapa contoh berikut ini menunjukkan kelemahan dari kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan perkebunan.

• Upaya peremajaan atau perluasan areal oleh petani atau calon investor terkendala

oleh masalah sumber pembiayaan investasi, akses, dan sistem pembiayaan komersial yang tidak sesuai dengan karakteristik perkebunan. Keberadaan lembaga keuangan perbankan di daerah masih belum menjangkau daerah perkebunan rakyat secara efektif. Apabila menjangkau, pengadaan dan penyaluran kredit menggunakan sistem komersial dan peruntukannya terbatas untuk modal kerja maksimal 5 tahun. Thailand dan Vietnam sangat gencar mengembangkan perkebunannya dengan kredit program;

24

• Dalam rangka untuk menggali sumber dana pembangunan, perkebunan yang masih perlu didukung pengembangannya masih terkena beban pajak (pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, serta pajak lainnya) dan retribusi yang memberatkan. Kebijakan untuk menghapus PPN, pajak ekspor dan retribusi dihadapkan pada perbedaan pendapat diantara lembaga pemerintah yang terkait.

• Pemerintah tidak menciptakan atau memberikan insentif fiskal untuk mendorong pengembangan industri hilir perkebunan. Insentif yang ada berlaku bagi industri yang dibangun di daerah/kawasan berikat bukan di daerah sentra produksi perkebunan. Pengembangan industri hilir di Malaysia sedang digalakkan dan investor mendapatkan berbagai insentif pada masa awal operasi;

• Tarif atau pajak impor komoditas perkebunan dan produk olahannya cenderung tidak melindungi produsen dan industri pengolahan nasional. Kebijakan harmonisasi tarif yang diharapkan oleh produsen (didalamnya termasuk petani) dan industri pengolahan tidak kunjung muncul. Malaysia dan Thailand sudah melaksanakan harmonisasi tarif impor komoditas perkebunan dan produk olahannya ;

• Dukungan kebijakan infrastruktur di daerah (energi, transportasi dan telekomunikasi) masih lemah. Kondisi perlistrikan sebagai penggerak mesin pengolahan masih sering terganggu. Kondisi sarana transportasi (jalan dan pelabuhan) masih sederhana dan saat ini sebagian besar rusak. Jaringan telekomunikasi juga masih terbatas jangkauannya. Malaysia lebih maju dalam hal dukungan kebijakan infrastruktur ini;

• Dalam pendayagunaan SDA dan lingkungan, penegakan hukum belum dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain karena dasar hukum yang belum lengkap (PP dari UU Perkebunan belum terbit) sehingga daya penegakannya lemah, penegakan hukum terhadap pelanggar belum berjalan. Sebagai contoh, kasus pembakaran kebun cenderung berulang dari tahun ke tahun sehingga perkebunan Indonesia mendapatkan ancaman sebagai tidak memperhatikan dampak lingkungan;

• Dalam hal kebijakan investasi, birokrasi investasi Indonesia termasuk untuk investasi perkebunan dinilai buruk. Hasil survey The Political and Economic Risk Consultancy dalam Kompas 2 Juli 2005 menunjukkan bahwa birokrasi investasi memerlukan prosedur yang panjang sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Indonesia menduduki peringkat kedua terburuk dalam hal birokrasi investasi, hanya lebih baik dari India. Dalam pendirian usaha, jumlah prosedur yang harus dilalui 12, waktu 151 hari, dan rasio biaya terhadap pendapatan per kapita (%) 130,7. Sedangkan rata-rata di Asia untuk parameter tersebut adalah 8, 51 hari dan 48,3%.

Dengan mencermati uraian di atas, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan

pembangunan perkebunan masih mempunyai kelemahan, baik dalam hal penciptaan iklim investasi yang kondusif, konsistensi, koordinasi, dan efisiensi. Dukungan kebijakan pemerintah dalam pembangunan perkebunan nampak masih lemah. (7). Kelembagaan Perkebunan

Kelembagaan dalam pengertian organisasi dapat dikatakan telah tumbuh dan

berkembang. Organisasi tersebut berbentuk Kelompok Tani, Koperasi, Asosiasi Komoditas dan Dewan Komoditas. Pada saat ini Kelompok Tani telah banyak jumlahnya dan tersebar di daerah-daerah perkebunan, terutama di daerah pengembangan

25

perkebunan. Koperasi yang telah terbentuk berjumlah sekitar 1.300 unit dan merupakan Koperasi Perkebunan yang tersebar di berbagai daerah untuk berbagai komoditas. Saat ini juga telah ada berbagai asosiasi komoditas perkebunan seperti Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI), Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Asosiasi Teh Indonesia (ATI), Asosasi Kakao Indonesia (ASKINDO), dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI). Selain itu, saat ini telah terbentuk 1 Dewan Komoditas yaitu Dewan Gula Indonesia (DGI), sedangkan untuk kelapa sawit baru terbentuk Komisi Minyak Kelapa Sawit. Dengan diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, maka fasilitasi diperlukan dalam rangka pembentukan Dewan Komoditas untuk komoditas perkebunan strategis lainnya.

Meskipun dari sisi jumlah dan keberagaman, kelembagaan perkebunan yang ada

sudah sangat banyak, namun dilihat dari sisi peran dan fungsinya masih terlihat lemah. Kelembagaan pemasaran/promosi misalnya, belum mampu meningkatkan daya saing komoditas perkebunan di pasaran global.

Dalam konteks pola hubungan, kemitraan merupakan salah satu pola hubungan

yang berkembang di lingkungan perkebunan. Kemitraan tersebut dilaksanakan antara organisasi petani dengan perusahaan anggota asosiasi komoditas dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Dalam pelaksanaannya, kemitraan yang berkembang belum menempatkan organisasi petani pada posisi yang seimbang dengan pihak mitra. Organisasi petani dan anggotanya belum mendapatkan pembagian hasil yang dirasakan adil. Namun demikian, pola hubungan kemitraan ini pada dasarnya telah menempatkan petani pada posisi yang lebih baik dibandingkan pola hubungan tanpa ikatan.

Dalam konteks kebijakan, kebijakan kelembagaan yang mengatur pola

hubungan petani dengan pihak lain diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, hubungan antara petani dengan industri agroinput (pupuk) diatur dengan penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Pola hubungan antara petani dengan perusahaan inti diatur melalui SK Menteri Pertanian. Beberapa pasal pada UU Perkebunan juga mengatur pola hubungan antara perusahaan perkebunan dengan petani. Sebagai contoh, petani dimungkinkan memiliki saham pada perusahaan perkebunan.

Walaupun telah ada kebijakan, posisi petani dalam pengaturan pola hubungan

dengan pihak lain pada umumnya masih dirasakan belum efektif untuk menyeimbangkan posisi petani dengan pihak lain. Pola hubungan antar pelaku agribisnis perkebunan belum terbingkai dalam konteks sistem kelembagaan. Pada beberapa kasus, pelaku besar merasa tidak tergantung dari pelaku kecil (organisasi petani atau individu petani). Oleh karena itu, beberapa konflik di daerah perkebunan sering tidak dapat dihindarkan. Sementara itu, pada beberapa daerah pengembangan, pola hubungan petani dan perusahaan cenderung membaik dari waktu ke waktu.

Mencermati uraian di atas, maka perkembangan kelembagaan perkebunan dapat dikatakan masih lemah. Namun, embrio untuk pemberdayaan kelembagaan perkebunan telah terbentuk dan pada beberapa kasus juga dijumpai adanya perkembangan kelembagaan perkebunan yang menguat dari waktu ke waktu.

26

(8). Penelitian dan Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Penelitian dan pengembangan agribisnis perkebunan merupakan kegiatan yang

menghasilkan inovasi teknologi dan kelembagaan yang bersifat trend setter atau prime mover. Untuk itu, penelitian dan pengembangan agribisnis perkebunan perlu mendapatkan dukungan SDM yang berkualitas, fasilitas operasional yang memadai dan ketersesiaan dana penelitian yang mencukupi.

Riset dan pengembangan perkebunan memiliki peran yang sangat penting dalam

upaya : mempertahankan peningkatan produksi, pengembangan produk, peningkatan standard produk dan pengembangan pasar komoditas perkebunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung R & D, mekanisme pembiayaan yang selama ini masih merupakan kendala dalam R & D, sisten insentif untuk kerjasama penelitian dan adanya pengakuan HAKI.

Lembaga penelitian perkebunan sebagai produsen teknologi dan kelembagaan

perkebunan dalam batas tertentu telah mampu meningkatkan relevansi keterkaitan program/hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan pengguna untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing dan perluasan pasar produk perkebunan. Produktivitas penelitian tersebut dimungkinkan karena dukungan SDM penelitian yang cukup handal. Namun, produktivitas penelitian pada dasarnya masih dapat ditingkatkan apabila memperoleh dukungan fasilitas dan dana penelitian yang memadai. Saat ini fasilitas penelitian, seperti laboratorium beserta peralatan pendukungnya dan kebun beserta kelengkapannya, masih terbatas. Sedangkan dana penelitian lebih banyak mengandalkan dana pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya juga terbatas.

Namun, apabila dibandingkan dengan fasilitas dan dana penelitian di negara-

negara lain, posisi penelitian dan pengembangan perkebunan Indonesia masih tertinggal. Penelitian dan pengembangan di negara-negara lain memperoleh dukungan fasilitas yang pengadaannya berasal dari dana cess (pungutan ekspor) dan untuk fasilitas kebun mendapatkan land grant.

Mencermati kondisi penelitian dan pengembangan perkebunan di atas, maka dapat dikatakan penelitian dan pengembangan perkebunan Indonesia cukup mempunyai kekuatan bagi pengembangan komoditas perkebunan, walaupun masih lemah dalam dukungan fasilitas fisik dan pendanaan. 3.3. Perkembangan Struktur Produksi

Dengan menggunakan Tabel Input-Output Indonesia dapat dilihat struktur penggunaan input produksi di sub sektor perkebunan. Berdasarkan analisis ini terlihat bahwa di sub sektor perkebunan ternyata labor inputnya cukup signifikan dalam struktur produksi, meskipun penggunaan input kapital masih mendominasi baik secara umum maupun dalam setiap tahapan perkembangan. Namun yang menarik bahwa selama periode 70-an hingga 95-an, terdapat kecenderungan penggunaan kapital dan tenaga kerja yang meningkat sementara resources input yaitu primary input dari sektor lain yang menurun sangat tajam. Padahal pada tahun 70-an penggunaan resource input di

27

sub sektor tanaman perkebunan ini sangat signifikan (lebih dari 25 % dan tertinggi kedua penggunaannya setelah kapital). Perkembangan perubahan di perkebunan terletak pada bagian ini, dimana pangsa resource input semakin mengecil hingga tahun 95-an. Maknanya adalah keterkaitan sektor perkebunan terhadap penggunaan input primer dari sektor lain semakin melemah selama dekade 70-an hingga 95-an. Hal ini dikarenakan peran teknologi yang semakin besar. Kondisi ini didasari oleh kenyataan bahwa technological factor share di sektor perkebunan mengalami kecenderungan meningkat dari sebesar 4,07 % di tahun 70-an menjadi 11,7 % pada tahun 95-an. Lagi-lagi kondisi yang berbeda di tahun 1998 lebih diakibatkan karena external shock yang sangat kuat mempengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan, sehingga diperoleh kewajaran apabila peran teknologi dalam factor share menjadi menurun kembali. Sedangkan di tahun 2003 dimana dampak dari terjadinya krisis sudah semakin menyurut seiring dengan pertumbuhan ekonomi secara makro yang semakin menggeliat, struktur input di sub sektor perkebunan menunjukkan komposisi yang sedikit berubah.

Tabel 3.1. Struktur Input di Sub Sektor Perkebunan 1971-2003 (%)

Struktur Input 1971 1980 1990 1995 1998 2003 Resources input 25,41 13,01 4,70 3,56 16,22 9,66

Teknological input 4,07 4,59 7,94 11,70 2,88 8,19

Services input 9,60 11,96 6,53 7,11 7,24 6,66

TK 17,26 18,40 24,39 24,82 20,89 25,35

Kapital 33,42 45,07 51,30 49,60 47,32 44,12

Input lain 10,23 6,98 5,14 3,21 5,45 6,02

Total input 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Tabel I-O Indonesia tahun 1971 – 2003 (diolah)

Di tahun 2003 tersebut, struktur penggunaan input di perkebunan menunjukkan adanya fenomena membaik, yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya muatan teknologi dalam struktur produksi dan semakin menurunnya komponen input yang berasal dari sektor pertanian lain. Namun demikian penggunaan tenaga kerja justru mengalami peningkatan.

Dengan melihat perkembangan struktur input di perkebunan sebagaimana disajikan pada tabel diatas, dapat ditarik beberapa ciri menonjol yaitu : (1) struktur input di perkebunan cenderung kapital intensif, meskipun asupan teknologi masih cenderung kecil terhadap struktur input; (2) meskipun perkebunan sudah cenderung padat kapital, namun sub sektor ini masih menyerap banyak tenaga kerja didalam struktur produksinya, dan (3) perkembangan terhadap perkembangan struktur input di sub sektor perkebunan menunjukkan bahwa di sub sektor ini perubahan struktur input terjadi pada penggunaan resource input yang menurun dan penggunaan tenaga kerja yang meningkat.

28

3.4. Analisis Keterkaitan dan Efek Pemicu Pertumbuhan

Sub sektor perkebunan yang merupakan bagian penting dari sektor pertanian, memberikan dampak terhadap peningkatan output perekonomian nasional sebesar 2.2527 satuan moneter (I-O, 2005) untuk setiap perubahan output di sector perkebunan sebesar 1 satuan moneter. Berdasarkan angka ini kemampuan perkebunan didalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi cukup besar. Jika dilihat masing-masing komoditas, kelapa sawit memberikan dampak pengganda yang paling tinggi diantara komoditas perkebunan lainnya. Komoditas kelapa sawit mampu memicu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan output perekonomian hingga 3.0114 satuan moneter sebagai respons terhadap peningkatan output kelapa sawit sebesar 1 satuan moneter. Berdasarkan angka tersebut, efek pemicu pertumbuhan yang mampu dihasilkan oleh peningkatan output kelapa sawit mencapai tiga kali lipat dari perubahan/peningkatan outputnya sendiri. Berdasarkan angka ini terlihat bahwa komoditas kelapa sawit memiliki peran yang sangat signifikan didalam memacu pertumbuhan tidak hanya di sub sektor perkebunan, tetapi juga di sector ekonomi secara nasional. Selain kelapa sawit, komoditas perkebunan lainnya yang memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional diantaranya adalah komoditas tembakau, karet, tebu dan kopi.

Jika melihat komoditas-komoditas yang memberi dampak nyata dan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, dapat kita lihat bahwa komoditas-komoditas tersebut adalah merupakan komoditas perkebunan yang dikelola dalam bentuk estate dan melibatkan banyak petani didalamnya, sebagai contoh adalah kelapa sawit, komoditas perkebunan ini merupakan yang terluas areal tanamnya dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya.

Namun demikian, jika dilihat berdasarkan kemampuannya didalam menumbuhkan pendapatan, maka komoditas perkebunan yang diidentifikasi paling besar pengaruhnya adalah komoditas karet. Peningkatan pendapatan sebesar satu satuan moneter yang terjadi di komoditas karet yang disebabkan karena peningkatan output, mampu menstimulasi peningkatan pendapatan secara nasional sebesar 0.7081 satuan moneter. Itu artinya bahwa peningkatan pendapatan nasional yang bisa dipicu oleh perubahan yang terjadi terhadap komoditas karet, sudah cukup bisa menjelaskan bahwa jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan maka stimulus terbesar yang bisa dilakukan oleh pemerintah di sub sektor perkebunan adalah dengan meningkatkan output di komoditas karet. Selain komoditas karet, komoditas perkebunan lainnya yang juga memberi dampak yang besar terhadap peningkatan pendapatan adalah juga komoditas kelapa sawit.

29

Tabel 3.2. Koefisien Keterkaitan dan Dampak Pengganda Sub Sektor Perkebunan

Keterkaitan Pengganda No Komoditas Keterkaitan kebelakang

Keterkaitan kedepan

Pengganda Output

Pengganda Pendapatan

1 Karet 0.6781 1.8135 2.5452 0.7081 2 Tebu 0.5780 1.7979 2.1458 0.4544 3 Kelapa 0.4181 0.7097 1.7171 0.2691 4 Kelapa Sawit 1.3276 3.0099 3.0114 0.6868 5 Tembakau 1.1161 1.7292 2.6628 0.5030 6 Kopi 0.7619 0.3190 2.1131 0.3283 7 Teh 0.3265 0.6307 1.9863 0.4565 8 Cengkeh 0.3371 1.1156 1.7687 0.3146 9 Tanaman Serat 0.2074 1.7909 1.4351 0.1832 10 Tanaman

Perkebunan Lain

0.4517 1.7951 1.6919 0.2168

Sumber : Tabel I-O Indonesia 2003 (2005) Selain efek stimulasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional yang bisa ditimbulkan oleh beberapa komoditas perkebunan seperti diuraikan diatas, masing-masing komoditas tersebut juga memiliki mekanisme keterkaitan baik kedepan dan kebelakang dengan aktivitas ekonomi lainnya. Mekanisme keterkaitan kedepan komoditas perkebunan diharapkan tinggi dengan industri hilirnya, sedangkan mekanisme keterkaitan kebelakang umumnya akan kuat dengan kegiatan ekonomi atau sektor lain yang merupakan input atau memiliki hubungan input dengan komoditas yang bersangkutan. Berdasarkan analisa, komoditas yang memiliki keterkaitan kedepan tertinggi adalah komoditas komoditas kelapa sawit. Selain kelapa sawit komoditas perkebunan lain yang memiliki keterkaitan kedepan tinggi adalah karet, tebu, tembakau, cengkeh, tanaman serat, dan tanaman perkebunan lainnya. Sedangkan komoditas yang memiliki keterkaitan kebelakang tinggi adalah komoditas kelapa sawit dan komoditas tembakau. Dengan membandingkan analisis keterkaitan kedepan dan kebelakang diantara komoditas perkebunan diatas, dapat disimpulkan bahwa komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang memiliki peran besar didalam menggerakkan dan menstimulasi aktivitas ekonomi lainnya. Bahkan jika analisis pengganda juga dilihat, komoditas kelapa sawit juga merupakan komoditas di perkebunan yang memiliki peran besar didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

30

IV. HASIL ANALISIS SWOT Berdasarkan hasil wawancara dengan responden untuk setiap komoditas dapat

disampaikan bahwa secara umum lingkungan strategis eksternal sub sektor perkebunan cukup favourable bagi pertumbuhan sub sektor perkebunan. Artinya, jumlah dan intensitas peluang yang muncul dinilai lebih besar dari jumlah dan intensitas ancaman yang ada. Penilaian terhadap kondisi internal sub sektor perkebunan menunjukkan hasil yang juga menggembirakan, yaitu kekuatannya lebih besar dari pada kelemahannya. Hal ini berarti sub sektor perkebunan dinilai memiliki berbagai kekuatan yang dapat menutupi kelemahan internalnya untuk dapat menangkap peluang dan menghadapi tantangan yang akan muncul dari lingkungan eksternalnya. Pendalaman terhadap hasil wawancara dengan responden diuraikan sebagai berikut.

4.1. Kelapa Sawit

Secara umum dapat dikenali dari Tabel 4.1. bahwa lingkungan strategis eks-ternal untuk kasus kelapa sawit menunjukkan adanya kondisi yang menguntungkan bagi sub sektor perkebunan untuk memacu pertumbuhan output kelapa sawit. Hal ini dicerminkan dari jumlah dan intensitas faktor dalam menciptakan peluang yang muncul lebih besar dari jumlah dan intensitas faktor yang menciptakan ancaman. Globalisasi yang diikuti dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, memberikan peluang untuk mengembangkan kelapa sawit. Sedangkan ancaman pengembangan kelapa sawit berasal dari dinamika negara pengimpor dan pengekspor kelapa sawit. Perkembangan pasar internasional dan penelitian dan pengembangan kelapa sawit internasional juga menciptakan peluang bagi pengembangan kelapa sawit.

Penilaian terhadap lingkungan strategis internal kelapa sawit menunjukkan hasil

yang cukup menggembirakan, yaitu jumlah dan intensitas keunggulannya lebih besar dari kelemahannya. Berbagai keunggulan yang perlu terus dipertahankan dan dikembangkan berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, pasar domestik, sistem dan usaha agribisnis kelapa sawit, dan kelembagaan. Kelapa sawit Indonesia juga dinilai memiliki kelemahan internal untuk dapat menangkap peluang yang muncul dari lingkungan eksternalnya. Kelemahan dimaksud berkaitan dengan pembiayaan investasi, kebijakan pemerintah dan penelitian dan pengembangan.

31

Tabel 4.1. Hasil Penilaian Faktor Eksternal dan Internal Komoditas Kelapa Sawit

Parameter Rata-rataGlobalisasi dan Liberalisasi Perdagangan 145Globalisasi dan Liberalisasi Investasi 83,75Dinamika Negara Produsen/Pengekspor -47,5Dinamika Negara Pengimpor -215Perkembangan Pasar Internasional 54,625Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Oleh Negara Lain 18,75Total Peluang 302,125Total Ancaman -262,5

Faktor Eksternal

Total 39,625

Parameter Rata-rataSumber Daya Manusia 202,75Sumber Daya Alam 210,75Pembiayaan Investasi -107Sistem dan Usaha Agribinis 49Pasar Domestik 78,75Kebijakan Pembangunan -203Kelembagaan/Organisasi 3,25Penelitian dan Pengembangan -75Total Kekuatan 492,25Total Kelemahan -332,75

Faktor Internal

Total 159,5

Seperti diuraikan sebelumnya, peluang untuk menciptakan pertumbuhan kelapa sawit berasal faktor-faktor globalisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi, serta perkembangan pasar internasional. Sedangkan ancamannya bersumber dari dinamika negara pengimpor dan pengekspor. Pada sisi lain, kekuatan untuk menciptakan pertumbuhan berasal dari faktor-faktor sumber daya alam, manusia, pasar domestik, sistem dan usaha kelapa sawit, dan kelembagaan. Sedangkan kelemahannya bersumber dari pembiayaan investasi, kebijakan pemerintah, dan penelitian dan pengembangan. Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka bauran strategi pertumbuhan kelapa sawit dapat dirumuskan sebagai berikut (Lampiran 1):

Strategi S-O 1. Promosi investasi untuk memanfaatkan keunggulan sumber daya alam dan manusia 2. Promosi perdagangan dan pasar untuk menciptakan insentif bagi pengembangan

sistem dan usaha agribisnis kelapa sawit 3. Integrasi pasar internasional dan domestik 4. Pemanfaatan hasil penelitian internasional untuk mengembangkan agribisnis kelapa

sawit 5. Pengembangan kelembagaan/organisasi kelapa sawit berorientasi global

32

Strategi W-O 1. Reformasi kebijakan pembangunan perkebunan yang memperhitungkan globalisasi

dan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pro pasar 2. Outsourcing dana investasi untuk pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan

sumber daya manusia, penelitian 3. Kerjasama penelitian kelapa sawit dan membangun jaringan kerja internasional

Strategi (S-T) 1. Memperbaiki kualitas sumber daya alam untuk menangkal dampak negatif dari

dinamika negara pengimpor dan pengekspor minyak sawit 2. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia untuk menangkal dampak negatif dari

dinamika negara pengimpor dan pengekspor minyak sawit 3. Pengembangan pasar domestik untuk mengurangi risiko dinamika negara pengimpor

dan pengekspor minyak sawit 4. Memperbaiki kualitas agribisnis kelapa sawit untuk menangkal dampak negatif dari

dinamika negara pengimpor dan pengekspor minyak sawit 5. Memperbaiki kualitas kelembagaan/organisasi kelapa sawit untuk menangkal

dampak negatif dari dinamika negara pengimpor dan pengekspor minyak sawit

Strategi (W-T)

1. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kelapa sawit dalam hal kebijakan, investasi dan penelitian

Hasil penilaian di atas mengindikasikan bahwa posisi kelapa sawit berada pada kuadran I yang mengandung implikasi strategi pertumbuhannya dapat bersifat progresif, yaitu meraih peluang dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki.

4.2. Karet

Berbeda dengan kelapa sawit, Tabel 4.2 menunjukkan bahwa lingkungan strategis eksternal kurang menguntungkan bagi sub sektor perkebunan untuk memacu pertumbuhan output karet. Intensitas faktor dalam menciptakan peluang lebih kecil dari intensitas faktor dalam menciptakan ancaman. Ancaman bagi pengembangan karet berasal dari dinamika negara pengimpor dan pengekspor. Sedangkan peluang pengembangan karet tercipta dari adanya globalisasi yang diikuti dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, perkembangan pasar internasional dan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh negara lain.

33

Tabel 4.2. Hasil Penilaian Faktor Eksternal dan Internal Komoditas Karet

Parameter Rata-rataGlobalisasi dan Liberalisasi Perdagangan 55Globalisasi dan Liberalisasi Investasi 20Dinamika Negara Produsen/Pengekspor -99,5Dinamika Negara Pengimpor -165Perkembangan Pasar Internasional 88,75Penelitian dan Pengembangan Oleh Negara Lain 6,5Total Peluang 170,25Total Ancaman -264,5Faktor

Eksternal Total -94,25Sumber Daya Manusia 107,75Sumber Daya Alam 130Pembiayaan Investasi -193,25Sistem dan Usaha Agribinis 56,25Pasar Domestik 11,25Kebijakan Pembangunan -120Kelembagaan/Organisasi 12,5Penelitian dan Pengembangan -38,75Total Kekuatan 317,75Total Kelemahan -352

Faktor Internal

Total -34,25

Penilaian terhadap lingkungan strategis internal karet juga menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, yaitu keunggulannya lebih kecil dari kelemahannya. Hal yang masih dapat dianggap untung adalah jumlah faktor yang memberikan kekuatan masih lebih besar dari yang melemahkan, walaupun intensitas kelemahan lebih menonjol. Berbagai keunggulan bersumber dari sumber daya alam, sumber daya manusia, pasar domestik, sistem dan usaha agribisnis karet, dan kelembagaan. Karet Indonesia juga dinilai memiliki kelemahan internal yang bersumber dari pembiayaan investasi, kebijakan pemerintah dan penelitian dan pengembangan.

Seperti diuraikan sebelumnya, peluang untuk menciptakan pertumbuhan karet

berasal faktor-faktor globalisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi, perkembangan pasar internasional, dan penelitian dan pengembangan negara lain. Sedangkan ancamannya bersumber dari dinamika negara pengimpor dan pengekspor. Pada sisi lain, kekuatan untuk menciptakan pertumbuhan berasal dari faktor-faktor sumber daya alam, manusia, pasar domestik, sistem dan usaha agribisnis karet, dan kelembagaan. Sedangkan kelemahannya bersumber dari pembiayaan investasi, kebijakan pemerintah, dan penelitian dan pengembangan. Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka bauran strategi pertumbuhan karet dapat dirumuskan sebagai berikut (Lampiran 2):

34

Strategi W-T

1. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk karet dalam hal investasi, kebijakan dan penelitian.

Strategi S-O 1. Promosi perdagangan dan pasar untuk menciptakan insentif bagi pengembangan

sistem dan usaha agribisnis karet, kelembagaan/organisasi, dan pasar domestik 2. Promosi investasi untuk memanfaatkan keunggulan sumber daya alam dan manusia Strategi S-T

1. Pengembangan pasar domestik untuk mengurangi risiko yang timbul dari globalisasi, liberalisasi investasi, dan pasar internasional

2. Memperbaiki kualitas sumber daya alam dan manusia, agribisnis karet, dan kelembagaan/organisasi, serta mengembangkan pasar domestik untuk menangkal dampak negatif dari globalisasi, liberalisasi investasi dan perkembangan pasar internasional

Strategi W-O 1. Outsourcing dana investasi untuk pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan

sumber daya manusia, dan penelitian 2. Reformasi kebijakan pembangunan perkebunan yang memperhitungkan globalisasi

dan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pro pasar 3. Kerjasama penelitian karet dan membangun jaringan kerja internasional

Hasil penilaian di atas mengindikasikan bahwa posisi karet berada pada kuadran

III yang mengandung implikasi strategi pertumbuhan yang tepat adalah menghindar dari ancaman dengan konsentrasi pada mengatasi kelemahan.

4.3. Kakao

Sedikit berbeda dengan karet, secara umum dari Tabel 4.3 dapat dinyatakan bahwa lingkungan strategis eksternal untuk kakao menunjukkan adanya kondisi yang sedikit menguntungkan bagi sub sektor perkebunan untuk memacu pertumbuhan output kakao. Hal ini dicerminkan dari intensitas faktor dalam menciptakan peluang lebih besar dari intensitas faktor dalam menciptakan ancaman, walaupun jumlah faktor eksternal yang berpengaruh lebih kecil. Peluang tersebut tercipta seiring dengan adanya globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta perkembangan pasar internasional. Sedangkan ancamannya berasal dari liberalisasi investasi, dinamika negara pengimpor dan pengekspor serta kegiatan penelitian dan pengembangan negara-negara lain.

Seperti halnya pada karet, penilaian terhadap lingkungan strategis internal kakao

juga menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, yaitu keunggulannya lebih kecil dari kelemahannya. Hanya saja pada kakao, jumlah dan intensitas kelemahan melebihi jumlah dan intensitas kekuatan. Kakao Indonesia dinilai memiliki kelemahan internal yang bersumber dari sumber daya manusia, pembiayaan investasi, kebijakan pemerintah dan penelitian dan pengembangan. Sedangkan, keunggulan bersumber dari sumber daya alam, pasar domestik, dan kelembagaan.

35

Hasil penilaian di atas mengindikasikan bahwa posisi karet berada pada kuadran II yang mengandung implikasi strategi pertumbuhan konservatif merupakan strategi yang tepat. Strategi konservatif ini merupakan strategi yang berkonsentrasi untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang.

Tabel 4.3. Hasil Penilaian Faktor Eksternal dan Internal Komoditas Kakao

Parameter Rata-rataGlobalisasi dan Liberalisasi Perdagangan 123 Globalisasi dan Liberalisasi Investasi -15 Dinamika Negara Produsen/Pengekspor -27 Dinamika Negara Pengimpor -100 Perkembangan Pasar Internasional 82 Penelitian dan Pengembangan Oleh Negara Lain -13 Total Peluang 205 Total Ancaman -155 Faktor

Eksternal Total 50 Sumber Daya Manusia -32 Sumber Daya Alam 125 Pembiayaan Investasi -188 Sistem dan Usaha Agribinis -82 Pasar Domestik 19 Kebijakan Pembangunan -363 Kelembagaan/Organisasi 33 Penelitian dan Pengembangan -143 Total Kekuatan 177 Total Kelemahan -807

Faktor Internal

Total -631

Seperti diuraikan sebelumnya, peluang untuk menciptakan pertumbuhan kakao berasal faktor-faktor globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan perkembangan pasar internasional. Sedangkan ancamannya bersumber dari dinamika negara pengimpor dan pengekspor, liberalisasi investasi dan penelitian dan pengembangan kakao oleh negara lain. Pada sisi lain, kekuatan untuk menciptakan pertumbuhan berasal dari faktor-faktor sumber daya alam, pasar domestik, dan kelembagaan. Sedangkan kelemahannya bersumber dari pembiayaan investasi, kebijakan pemerintah, sistem dan usaha agribisnis kakao, sumber daya manusia, dan penelitian dan pengembangan. Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka bauran strategi pertumbuhan kakao dapat dirumuskan sebagai berikut (Lampiran 3):

Strategi W-O 1. Peningkatan peran penelitian untuk menangkap peluang yang tercipta dari

globalisasi, liberalisasi perdagangan dan perkembangan pasar internasional 2. Outsourcing dana investasi untuk meraih peluang yang tercipta dari globalisasi,

liberalisasi perdagangan dan perkembangan pasar 3. Renovasi dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan perkembangan

globalisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi

36

Strategi S-O 1. Menggunakan kebijakan pembangunan kakao untuk memanfaatkan peluang yang

tercipta dari pasar internasional dan globalisasi perdagangan dan investasi serta hasil penelitian kakao internasional

2. Promosi perdagangan dan pasar untuk menciptakan insentif bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis kakao

3. Integrasi pasar kakao domestik dan internasional 4. Pengembangan kelembagaan/organisasi untuk memanfaatkan peluang yang tercipta

dari pasar internasional dan globalisasi perdagangan dan investasi 5. Pengembangan sumber daya manusia berorientasi global

Strategi S-T 1. Pengembangan pasar domestik untuk mengurangi risiko perdagangan internasional 2. Memperbaiki kualitas sumber daya alam dan manusia, agribisnis karet, dan

kelembagaan/organisasi, serta mengembangkan pasar domestik untuk menangkal dampak negatif dari globalisasi, liberalisasi investasi, dan perkembangan pasar internasional

Strategi W-T 1. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kakao

dalam hal penelitian dan pengembangan kakao, pembiayaan investasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Seperti diuraikan sebelumnya, posisi kakao diindikasikan berada pada kuadran

II. Untuk itu, maka strategi W-O merupakan strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan kakao pada periode 2006-2010.

4.4. Kopi

Seperti halnya pada karet, secara umum dari Tabel 4.4 dapat dinyatakan bahwa lingkungan strategis eksternal untuk kopi menunjukkan adanya kondisi yang kurang menguntungkan bagi sub sektor perkebunan untuk memacu pertumbuhan output kopi. Hal ini dicerminkan dari jumlah dan intensitas faktor dalam menciptakan ancaman lebih besar dari jumlah dan intensitas faktor dalam menciptakan peluang. Ancaman tersebut tercipta dari dinamika negara pengimpor dan pengekspor serta kegiatan penelitian dan pengembangan negara-negara lain. Sedangkan, globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan perkembangan pasar internasional memberikan peluang untuk mengembangkan kopi.

Seperti halnya pada karet, penilaian terhadap lingkungan strategis internal kopi

juga menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, yaitu keunggulannya lebih kecil dari kelemahannya. Kekuatan internal kopi hanya mengandalkan pada pasar domestik dengan intensitas yang jauh dari kelemahan yang berasal dari berbagai faktor lain.

37

Tabel 4.4. Hasil Penilaian Faktor Eksternal dan Internal Komoditas Kopi

Parameter Rata-rata

Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan 38 Globalisasi dan Liberalisasi Investasi 25 Dinamika Negara Produsen/Pengekspor -85 Dinamika Negara Pengimpor -120 Perkembangan Pasar Internasional 125 Penelitian dan Pengembangan Oleh Negara Lain -8 Total Peluang 188 Total Ancaman -213 Faktor

Eksternal Total -50 Sumber Daya Manusia -8 Sumber Daya Alam -28 Pembiayaan Investasi -120 Sistem dan Usaha Agribinis -90 Pasar Domestik 45 Kebijakan Pembangunan -325 Kelembagaan/Organisasi -13 Penelitian dan Pengembangan -113 Total Kekuatan 45 Total Kelemahan -695

Faktor Internal

Total -650

Seperti diuraikan sebelumnya, peluang untuk menciptakan pertumbuhan kopi berasal faktor-faktor globalisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi, dan perkembangan pasar internasional. Sedangkan ancamannya bersumber dari dinamika negara pengimpor dan pengekspor, serta penelitian dan pengembangan kopi oleh negara lain. Pada sisi lain, kekuatan untuk menciptakan pertumbuhan hanya berasal dari pasar domestik. Sedangkan kelemahannya bersumber dari pembiayaan investasi, kebijakan pemerintah, sistem dan usaha agribisnis kopi, sumber daya alam dan manusia, penelitian dan pengembangan, dan kelembagaan. Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka bauran strategi pertumbuhan kopi dapat dirumuskan sebagai berikut (Lampiran 4): Strategi W-T 1. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kopi

dalam hal kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sistem dan usaha agribisnis, dan pengembangan kelembagaan

2. Kerjasama penelitian kopi dan membangun jaringan kerja internasional

Strategi S-O 1. Mengembangkan pasar domestik untuk menangkap peluang pasar yang tercipta dari

perkembangan pasar internasional, globalisasi dan liberalisasi perdagangan 2. Mempromosikan sumber daya alam untuk mengundang investasi

38

Strategi S-T 1. Pengembangan pasar domestik untuk mengurangi risiko perdagangan internasional Strategi W-O 1. Reformasi kebijakan pembangunan perkebunan yang memperhitungkan globalisasi

dan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pro pasar 2. Outsourcing dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian,

pengembangan sistem dan usaha agribisnis kopi, dan pengembangan kelembagaan

Seperti halnya pada karet, hasil penilaian di atas mengindikasikan bahwa posisi kopi berada pada kuadran III yang mengandung implikasi strategi pertumbuhan yang tepat adalah menghindar dari ancaman dengan konsentrasi pada mengatasi kelemahan.

4.5. Kelapa

Seperti halnya pada kopi, secara umum dari Tabel 2.7 dapat dinyatakan bahwa lingkungan strategis eksternal untuk kelapa menunjukkan adanya kondisi yang kurang menguntungkan bagi sub sektor perkebunan untuk memacu pertumbuhan output kelapa. Hal ini dicerminkan dari intensitas faktor dalam menciptakan ancaman lebih besar dari intensitas faktor dalam menciptakan peluang. Ancaman tersebut tercipta dari dinamika negara pengimpor dan pengekspor serta kegiatan penelitian dan pengembangan negara-negara lain. Sedangkan, globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan perkembangan pasar internasional memberikan peluang untuk mengembangkan kelapa.

Tabel 4.5. Hasil Penilaian Faktor Eksternal dan Internal Komoditas Kelapa

Parameter Nilai-3 Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan 95 Globalisasi dan Liberalisasi Investasi 18 Dinamika Negara Produsen/Pengekspor -40 Dinamika Negara Pengimpor -130 Perkembangan Pasar Internasional 25 Penelitian dan Pengembangan Oleh Negara Lain -8 Total Peluang 138 Total Ancaman -178 Faktor

Eksternal Total -40 Sumber Daya Manusia -30 Sumber Daya Alam 60 Pembiayaan Investasi -128 Sistem dan Usaha Agribinis -143 Pasar Domestik 38 Kebijakan Pembangunan -235 Kelembagaan/Organisasi -30 Penelitian dan Pengembangan -133 Total Kekuatan 98 Total Kelemahan -698

Faktor Internal

Total -600

39

Seperti diuraikan sebelumnya, peluang untuk menciptakan pertumbuhan kelapa

berasal faktor-faktor globalisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi, dan perkembangan pasar internasional. Sedangkan ancamannya bersumber dari dinamika negara pengimpor dan pengekspor, serta penelitian dan pengembangan kelapa oleh negara lain. Pada sisi lain, kekuatan untuk menciptakan pertumbuhan berasal dari sumber daya alam dan pasar domestik. Sedangkan kelemahannya bersumber dari pembiayaan investasi, kebijakan pemerintah, sistem dan usaha agribisnis kopi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan kelembagaan. Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka bauran strategi pertumbuhan kelapa dapat dirumuskan sebagai berikut (Lampiran 5): Strategi W-T 1. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kelapa

dalam hal kebijakan, pengembangan sistem dan usaha agribisnis dan pengembangan kelembagaan

2. Kerjasama penelitian kelapa dan membangun jaringan kerja internasional

Strategi S-O 1. Promosi investasi untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi pengembangan

kelapa 2. Promosi investasi untuk memanfaatkan sumber daya manusia bagi pengembangan

kelapa 3. Mengembangkan pasar domestik untuk menangkap peluang pasar yang tercipta dari

perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi serta perkembangan pasar internasional

Strategi S-T 1. Pengembangan pasar domestik untuk mengurangi risiko perdagangan internasional Strategi W-O 1. Reformasi kebijakan pembangunan perkebunan yang memperhitungkan globalisasi

dan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pro pasar 2. Mengembangkan sistem dan usaha agribisnis kelapa untuk menangkap peluang

pasar yang tercipta dari perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi serta perkembangan pasar internasional

3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan kelapa yang berorientasi pada globalisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi serta perkembangan pasar internasional

4. Outsourcing dana investasi untuk pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan sistem dan usaha agribisnis kelapa, dan pengembangan kelembagaan

5. Pengembangan kelembagaan yang berorientasi global

Seperti halnya pada karet, penilaian terhadap lingkungan strategis internal kelapa juga menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, yaitu keunggulannya lebih kecil dari kelemahannya. Kekuatan internal kelapa hanya mengandalkan pada sumber daya alam dan pasar domestik dengan intensitas yang jauh dari kelemahan yang berasal dari berbagai faktor lain.

40

Seperti halnya pada karet dan kopi, hasil penilaian di atas mengindikasikan bahwa posisi kelapa berada pada kuadran III yang mengandung implikasi strategi pertumbuhan yang tepat adalah menghindar dari ancaman dengan konsentrasi pada mengatasi kelemahan.

41

V. STRATEGI PENINGKATAN PERTUMBUHAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN

Dengan mencermati prakiraan kontribusi berbagai faktor-faktor strategis yang menentukan keberhasilan, baik dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal sebagaimana telah dievaluasi di atas, maka dapat disusun berbagai kombinasi (bauran) strategi yang sesuai dengan masing-masing faktor yang ada. Dari berbagai alternatif bauran strategi kemudian dipadukan dan digabung untuk menentukan strategi dasar yang merupakan strategi pertumbuhan sub sektor perkebunan.

Strategi peningkatan pertumbuhan beberapa komoditas perkebunan utama disajikan pada bagian berikut.

5.1. Strategi Pertumbuhan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil analisa, posisi kelapa sawit diindikasikan berada pada kuadran I yang mengandung implikasi bahwa strategi pertumbuhan dapat bersifat progresif yaitu meraih peluang dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki. Untuk itu, maka strategi S-O merupakan strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan kelapa sawit pada periode 2006-2010. Berikut diuraikan secara garis besar bagaimana strategi S-O dapat dijalankan.

5.1.1. Promosi investasi untuk memanfaatkan keunggulan sumber daya alam dan manusia

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan devisa/penerimaan ekspor negara. Selain itu, strategi ini juga ditujukan untuk memperbaiki efisiensi produksi dan pengolahan kelapa sawit. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan sektoral, seperti penanaman baru (perluasan), peremajaan, dan pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Partisipasi investor (asing, nasional maupun petani) dapat dirangsang dengan cara penciptaan iklim investasi yang kondusif dan fasilitasi investasi melalui jaminan keamanan investasi dan pencabutan hambatan-hambatan partisipasi investasi swasta dalam produksi, pengolahan dan perdagangan hasil kelapa sawit (bila ada), koordinasi antar lembaga (Pusat-Daerah dan Daerah-daerah), dan konsistensi kebijakan perijinan. Untuk investasi di perkebunan kelapa sawit, keunggulan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan Pemerintah antara lain:

(i) Kesesuaian lahan yang menggambarkan klas lahan dan potensi produktivitas

(ii) Ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan besar murni, usaha perkebunan besar bersama rakyat, dan perkebunan rakyat murni

(iii) Pola penguasaan lahan yang berlaku di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hak ulayat dan hak perorangan

(iv) Komposisi umur tanaman yang menjelaskan luasnya potensi peremajaan di perkebunan besar dan rakyat

Sedangkan keunggulan sumber daya manusia (petani, karyawan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit dan pengekspor), Pemerintah dapat memanfaatkan beberapa hal antara lain:

42

(i) Jumlah dan ketersediaan sumber daya manusia untuk membangun perkebunan kelapa sawit, bahkan hingga ke industri pengolahannya

(ii) Kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai dilihat dari (a) mentalitas dalam bersikap, berpikir dan bertindak, (b) kemampuan memahami (asimilasi) dan menerapkan (absorbsi) teknologi, (c) profesionalitas, dan (d) kemampuan melakukan lobi/negosiasi terutama dalam resolusi konflik.

5.1.2. Promosi perdagangan dan pasar minyak sawit dan produk turunannya untuk menciptakan insentif bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis kelapa sawit.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit dan produk turunannya, memperluas distribusi pasar dan meningkatkan pertumbuhan produk di pasar. Strategi ini juga memerlukan dukungan kebijakan berupa peningkatan mutu produk baik untuk kebutuhan ekspor maupun dalam negeri melalui penerapan standard-standard produk, baik nasional maupun internasional. Untuk dapat menciptakan insentif bagi sistem dan usaha agribisnis kelapa sawit, promosi perdagangan dan pasar perlu dilakukan dengan cara antara lain:

(i) Pemerintah bersama pelaku pasar minyak sawit dan produk turunannya mempromosikan minyak sawit dan produk turunannya memenuhi standard mutu pangan internasional, termasuk ketentuan sanitary and phyto-sanitary (SPS) seperti halnya minyak nabati lainnya melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, di negara-negara Eropa dan AS.

(ii) Pemerintah bersama pelaku pasar minyak sawit dan produk turunannya melakukan diplomasi dan meyakinkan bahwa minyak sawit dan produk turunannya dari Indonesia memenuhi standard mutu internasional sama halnya dengan minyak sawit dan produk turunannya dari Malaysia. Diplomasi ini dilakukan di berbagai negara dan kesempatan terutama di negara-negara dengan pertumbuhan impor minyak sawit tinggi, seperti India, Cina, dan Pakistan.

5.1.3. Integrasi pasar internasional dan domestik

Strategi ini bertujuan agar antara pasar internasional dan domestik terjadi transmisi harga bagi minyak sawit dan produk turunannya. Transmisi harga yang mendekati sempurna akan menghindarkan pasar domestik dari kegagalan pasar karena terjadinya distorsi pasar melalui kebijakan pemerintah. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan yang berorientasi pasar, seperti informasi pasar, dinamika pasar dan kebijakan di negara-negara pengekspor/pengimpor minyak nabati terutama dalam kaitannya dengan technical barriers to trade/akses pasar dan peluang/ancaman pasar minyak sawit dan produk turunannya. Untuk dapat mencapai integrasi pasar, pelaku pasar domestik dapat melakukan beberapa hal antara lain:

(i) Aktif mengikuti informasi tentang dinamika pasar internasional untuk minyak nabati dan produk turunannya.

(ii) Aktif melakukan transaksi di pasar internasional dan kemudian mengaitkannya dengan transaksi di pasar domestik.

43

5.1.4. Pemanfaatan hasil penelitian internasional untuk mengembangkan agribisnis kelapa sawit

Strategi ini bertujuan agar minyak sawit dan produk turunannya dari Indonesia terbebas dari isu-isu negatif dan bahkan dapat memanfaatkan isu-isu positif sebagai hasil dari penelitian internasional. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan pemerintah berupa akses kerjasama seluas-luasnya dengan lembaga-lembaga penelitian yang menangani masalah kelapa sawit terutama dalam aspek kesehatan dan lingkungan. Untuk dapat memanfaatkan hasil penelitian internasional, Pemerintah melalui lembaga penelitian yang menangani kelapa sawit dapat melakukan beberapa hal antara lain: (i) Berperan aktif dalam kerjasama penelitian internasional tentang kelapa sawit. (ii) Mengembangkan sumber daya manusia terutama peneliti melalui kegiatan

penelitian dan pelatihan internasional (iii) Mengembangkan fasilitas pendukung penelitian nasional. (iv) Menyediakan dana khusus penelitian kelapa sawit (v) Menciptakan forum-forum pertemuan antara Pemerintah dan pelaku usaha

kelapa sawit dari hulu hingga hilir. (vi) Menerapkan hasil-hasil penelitian internasional melalui berbagai modus

pengembangan

5.1.5. Pengembangan kelembagaan/organisasi kelapa sawit berorientasi global

Strategi ini bertujuan agar kelembagaan/organisasi kelapa sawit (petani dan pengusaha) mensinkronkan kegiataannya dengan globalisasi sehingga tidak tertinggal oleh perkembangan global. Orientasi global ini terutama dalam kaitannya dengan sikap terhadap isu-isu kesehatan dan lingkungan. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan Pemerintah berupa penguatan kelembagaan dan fasilitasi/penyediaan akses informasi seluas-luasnya tentang perkembangan global kelapa sawit. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh organisasi kelapa sawit untuk menyesuaikan dengan perkembangan global antara lain:

(i) Aktif mengikuti forum-forum pertemuan nasional dan internasional tentang kelapa sawit.

(ii) Mengakses secara langsung informasi nasional dan internasional tentang kelapa sawit, khususnya tentang isu kesehatan dan lingkungan.

(iii) Menerapkan Good Agricultural Practices dan ketentuan/standard internasional dan nasional tentang mutu minyak sawit dan produk turunannya.

(iv) Melakukan sinergi dengan lembaga-lembaga penunjang sistem agribisnis kelapa sawit, seperti lembaga penelitian, pelatihan dan penyuluhan, serta lembaga swadaya masyarakat.

44

5.2. Strategi Pertumbuhan Karet

Seperti diuraikan sebelumnya, posisi karet diindikasikan berada pada kuadran III, yang mengandung implikasi bahwa strategi pertumbuhan yang tepat adalah menghindari ancaman dengan konsentrasi pada mengatasi kelemahan. Untuk itu, maka strategi W-T merupakan strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan karet pada periode 2006-2010. Berikut diuraikan secara garis besar bagaimana strategi W-T dapat dijalankan.

5.2.1. Menjadi follower negara-negara pengekspor dalam investasi

Strategi ini bertujuan agar Indonesia tidak tertinggal jauh dari sesama negara pengekspor karet (Malaysia dan Thailand) dalam investasi. Thailand dan Malaysia masing-masing dapat menjadi acuan untuk investasi di perkebunan karet dan industri barang jadi karet. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan Pemerintah dalam pendanaan investasi, yaitu memungut dana ekspor berupa cess dan insentif fiskal (perpajakan) untuk keperluan investasi, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan penyusunan grand design pengembangan karet ke depan, terutama menyangkut pola pengembangan perkebunan dan jenis-jenis barang jadi yang dikembangkan. Agar strategi ini dapat dijalankan, berbagai pihak (Pemerintah, pengusaha dan petani) dapat melakukan beberapa hal secara bersamaan atau individual dalam beberapa hal antara lain:

(i) Melakukan studi banding investasi mulai dari perijinan hingga operasional untuk perkebunan dan industri karet di Thailand dan Malaysia.

(ii) Menindaklanjuti studi banding dengan fokus perhatian pada penelitian/ pemahaman perilaku investasi petani dan pengusaha dan fasilitas investasi dari Pemerintah bagi perkebunan dan industri karet di Thailand dan Malaysia.

(iii) Memfasilitasi outsourcing pendanaan investasi dari lembaga keuangan nasional dan internasional.

5.2.2. Menjadi follower negara-negara pengekspor dan pengimpor dalam kebijakan perkaretan

Seperti halnya pada strategi investasi, strategi ini bertujuan agar kebijakan perkaretan Indonesia tidak tertinggal jauh dari sesama negara pengekspor karet (Malaysia dan Thailand) dan pengimpor karet (AS, Eropa dan Jepang). Beberapa kebijakan negara-negara pengekspor yang dapat diikuti antara lain:

a. Kejelasan visi jangka panjang pengembangan karet yang dituangkan dalam Grand Design Pengembangan Karet, seperti yang dilakukan oleh Malaysia.

b. Penguatan lembaga penelitian karet, seperti di Malaysia dan Thailand.

c. Pembentukan dan pengembangan lembaga promosi karet melalui pembentukan Dewan Karet Nasional, seperti Malaysian Rubber Board di Malaysia.

d. Pengaturan adanya pungutan ekspor, semacam cess, untuk pengembangan perkebunan dan industri karet.

Negara-negara pengimpor mengamankan harga karet dengan menggunakan stok

yang dikuasai sebagai instrumen kebijakan. Bagi Indonesia, kebijakan tersebut dapat ditiru dengan menggunakan sisi penawaran (produksi, stok dan ekspor) sebagai

45

instrumen kebijakan untuk mengamankan harga. Kasus beroperasinya Supply Scheme Management (SMS) dapat menjadi contoh implementasi strategi follower ini.

5.2.3. Menjadi follower negara-negara pengekspor dan pengimpor dalam penelitian perkaretan

Strategi ini bertujuan agar hasil-hasil penelitian internasional tentang karet dapat diambil manfaatnya bagi pengembangan karet di Indonesia. Dukungan kebijakan yang diharapkan dari Pemerintah adalah dibukanya akses informasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian karet internasional. Bahkan kebijakan outsourcing ahli karet internasional diperlukan untuk membantu peningkatan kapasitas lembaga penelitian karet nasional. Beberapa hasil penelitian yang perlu dimanfaatkan bagi pengembangan karet nasional adalah yang berkaitan dengan industri hilir karet dan lingkungan.

5.3. Strategi Pertumbuhan Kakao

Seperti diuraikan sebelumnya, posisi kakao diindikasikan berada pada kuadran II, yang mengandung implikasi strategi konservatif merupakan strategi yang tepat. Untuk itu, maka strategi W-O merupakan strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan kakao pada periode 2006-2010. Berikut diuraikan secara garis besar bagaimana strategi W-O dapat dijalankan.

5.3.1. Peningkatan peran penelitian untuk menangkap peluang yang tercipta dari globalisasi, liberalisasi perdagangan dan perkembangan pasar internasional

Strategi ini bertujuan agar teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian yang menangani kakao dapat menjadi penggerak utama (prime mover ataupun trend setter) bagi pengembangan hasil kakao dan produk olahan kakao Indonesia, perdagangan dan pasar internasional. Dukungan kebijakan Pemerintah yang diperlukan berupa peningkatan perhatian terhadap penelitian melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan lembaga penelitian, pengembangan fasilitas penelitian, penyediaan dana penelitian termasuk melalui pungutan ekspor, pengembangan akses informasi global dan penyediaan insentif fiskal (keringanan pajak perusahaan) bagi pelaku usaha yang memberikan kontribusi dana penelitian. Strategi ini dapat dijalankan oleh lembaga penelitian perkebunan dengan cara antara lain:

(i) Mengembangkan jaringan kerja (net working) dengan lembaga-lembaga penelitian nasional dan internasional.

(ii) Melakukan sinkronisasi kegiatan penelitian dengan lembaga penelitian lain di dalam negeri yang melakukan penelitian kakao sehingga terjadi sinergi.

(iii) Mengajak pelaku usaha perkebunan dan industri kakao untuk berkontribusi dalam pendanaan penelitian.

(iv) Mengutamakan penelitian tekno-ekonomi dan pemasaran/perdagangan internasional untuk kakao biji dan produk-produk hasil olahannya.

46

5.3.2. Outsourcing dana investasi untuk meraih peluang yang tercipta dari globalisasi, liberalisasi perdagangan dan perkembangan pasar

Strategi ini bertujuan agar masalah dana investasi untuk pengembangan perkebunan kakao dalam situasi global dan pasar bebas dapat diperoleh dari lembaga keuangan nasional dan internasional. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan Pemerintah berupa tetap diberinya keleluasaan bagi pihak asing untuk melakukan investsi langsung (foreign direct investment), dibukanya kesempatan kepada perusahaan atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan petani melakukan pinjaman luar negeri (off-shore loan) dan membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan perusahaan asing.

Bagi pelaku usaha di perkebunan dan industri kakao yang berupa perusahaan, strategi ini dapat dijalankan antara lain dengan mengajak investor asing untuk bergabung dan meminjam dana untuk investasi dari lembaga keuangan internasional. Khusus untuk perusahaan yang telah go public, cara lain yang dapat dilakukan adalah melakukan listing di bursa saham. Bagi pelaku usaha lain, seperti petani yang terorganisir dalam organisasi petani, strategi ini dapat dijalankan antara lain dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan internasional dan nasional dengan Pemerintah Pusat dan Daerah berperan sebagai penjamin pinjaman.

5.3.3. Renovasi dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan perkembangan globalisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi

Strategi ini bertujuan agar hasil perkebunan kakao, baik berupa biji kakao maupun kakao olahan, yang berasal dari renovasi dan konservasi sumber daya alam memperoleh nilai tambah berupa harga premium (premium price) dalam perkembangan global dan liberalisasi perdagangan. Selain itu, strategi ini juga bertujuan agar pemberian harga premium dari renovasi dan konservasi sumber daya alam menjadi insentif investasi. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan antara lain berupa pengaturan tata ruang dan wilayah bagi pengembangan perkebunan kakao, pemberian insentif fiskal dan penyediaan fasilitas infrastruktur bagi pengembangan kakao di daerah marjinal serta pemberian status hukum pengusaan tanah yang kuat bagi pelaku usaha (perusahaan dan petani) yang mengembangkan perkebunan kakao dengan melakukan renovasi dan konservasi sumber daya alam.

Bagi pelaku usaha (perusahaan dan petani) strategi ini dapat dijalankan antara lain dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Agricultural Practices berwawasan lingkungan dalam arti tetap menjaga kelestarian lingkungan, mengembangkan perkebunan kakao dengan tidak merusak hutan dan ekosistem lainnya, dan mengembangkan perkebunan kakao di lahan-lahan marjinal.

47

5.4. Strategi Pertumbuhan Kopi

Seperti diuraikan sebelumnya, posisi kopi diindikasikan berada pada kuadran IV, yang mengandung implikasi strategi pertumbuhan yang tepat adalah menghindari dari ancaman. Untuk itu, maka strategi W-T merupakan strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan kopi pada periode 2006-2010. Berikut diuraikan secara garis besar bagaimana strategi W-T dapat dijalankan.

5.4.1. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kopi dalam hal kebijakan perkopian.

Strategi ini bertujuan agar kebijakan perkopian Indonesia tidak tertinggal jauh dari sesama negara pengekspor kopi (Brazil dan Vietnam) dan pengimpor kopi (AS, Eropa dan Jepang). Beberapa kebijakan negara-negara pengekspor yang dapat diikuti antara lain:

(i) Kejelasan visi jangka panjang pengembangan kopi di Brazil dan Vietnam yang dituangkan dalam Grand Design Pengembangan Kopi.

(ii) Pengembangan kopi rakyat dengan bantuan dana internasional melalui skema kredit yang terjangkau.

(iii) Kebijakan promosi generik kopi untuk meningkatkan konsumsi kopi domestik.

Sedangkan kebijakan negara-negara pengimpor yang dapat diikuti antara lain:

(i) Menerapkan tarif impor tinggi untuk produk-produk kopi olahan. (ii) Menggunakan kopi sebagai bahan pembantu/pencampur untuk produk-produk

makanan dan minuman. (iii) Mengkampanyekan kopi tidak berdampak negatif terhadap kesehatan. (iv) Mengkampanyekan coffee specialty, seperti kopi organik dan asal

geografis/wilayah tertentu.

5.4.2. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kopi dalam hal pengembangan sumber daya manusia

Strategi ini bertujuan agar kualitas sumber daya manusia yang bergerak di perkebunan dan industri kopi tidak tertinggal dibandingkan sumber daya manusia di negara-negara pengekspor dan pengimpor kopi. Dukungan kebijakan Pemerintah yang diperlukan untuk strategi ini adalah menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM (mentalitas, kemampuan memahami dan menerapkan iptek dan profesionalitas). SDM dimaksud adalah dari kalangan birokrasi dan pelaku usaha (petani, karyawan dan pengusaha). Bagi pelaku usaha, strategi memerlukan perubahan pada beberapa hal sebagai berikut: (i) Merekonstruksi perilaku dimulai dengan perubahan kepercayaan (beliefs) diikuti

dengan perubahan sikap mental (attitude) dan kebiasaan (behaviours).

48

(ii) Melihat perubahan-perubahan sebagai dampak globalisasi dan liberalisasi sebagai kesempatan bukan ancaman.

(iii) Memandang Indonesia sebagai pasar dengan konsumen dalam negeri yang besar

dan kompetitif, bukan memandang Indonesia hanya sebagai produsen dan pengekspor biji kopi.

(iv) Membangun konsep baru yang kuat (individual dan organisasi), kompetensi

yang didasari kekeuatan pengetahuan, sikap mental dan keahlian, dan jaringan kerja nasional dan internasional.

5.4.3. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kopi dalam hal pengembangan sistem dan usaha agribisnis

Strategi ini bertujuan agar sistem dan usaha agribisnis kopi di Indonesia tidak tertinggal dengan sistem dan usaha yang sama di negara-negara pengekspor dan pengimpor. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan Pemerintah berupa fasilitasi integrasi (keterpaduan/keserasian hubungan) antar subsistem input, usahatani (produksi), pengolahan, pemasaran dan penunjang. Selain itu, strategi ini memerlukan dukungan lembaga penunjang sebagai penyedia jasa (pendidikan, pelatihan, penelitian, pinjaman dan penjaminan) bagi sistem dan usaha agribisnis kopi dan dukungan industri sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan).

Bagi pelaku usaha di setiap subsistem, strategi ini dapat dijalankan dengan cara berpikir dan bertindak secara sistem, satu sama lain saling terkait dan tergantung. Para pelaku usaha harus menerapkan sistem sharing benefit dan risiko dalam pergerakan/arus produk (biji kopi dan produk olahan kopi) dan jasa.

5.4.4. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kopi dalam hal pengembangan kelembagaan

Strategi ini bertujuan agar kelembagaan perkopian Indonesia dapat mengikuti perkembangan kelembagaan yang sama di negara-negara pengekspor dan pengimpor kopi. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk menjadikan kelembagaan perkopian berorientsi pasar sehingga dapat memanfaatkan peluang usaha kopi di pasar domestik dan internasional. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan Pemerintah berupa fasilitasi penguatan dan pengembangan organisasi petani dalam membangun hubungan kemitraan dengan mitra (pengekspor atau perusahaan industri hilir kopi), pembentukan Dewan Kopi, dan jaringan kerja antar organisasi pelaku usaha kopi. Bagi petani, strategi ini dapat dijalankan dengan mengutamakan pembentukan, penguatan dan pengembangan organisasi petani (Kelompok Tani, Asosiasi Petani, Koperasi dan lainnya) dalam rangka meningkatkan posisi tawar. Bagi eksportir biji kopi yang tergabung dalam Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) strategi ini dapat dijalankan dengan mengikuti dinamika organisasi sejenis di negara-negara pengekspor dan pengimpor. AEKI diharapkan aktif dalam forum-forum pertemuan sebagai bagian dari delegasi Pemerintah ataupun tidak dan bila perlu tergabung menjadi anggota organisasi internasional.

49

5.4.5. Kerjasama penelitian kopi dan membangun jaringan kerja internasional

Strategi ini bertujuan agar teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian kopi dapat menjadi penggerak utama (prime mover ataupun trend setter) perdagangan dan pasar kopi internasional. Dukungan kebijakan Pemerintah yang diperlukan berupa peningkatan perhatian terhadap kerjasama penelitian internasional, pengembangan fasilitas penelitian dan dukungan pendanaan.

Strategi ini dapat dijalankan oleh lembaga penelitian kopi dengan cara antara lain:

(i) Mengembangkan jaringan kerja (net working) dengan lembaga-lembaga penelitian nasional dan internasional.

(ii) Mengajak pelaku usaha perkebunan dan industri kopi untuk berkontribusi dalam pendanaan penelitian.

(iv) Mengutamakan penelitian tekno-ekonomi dan pemasaran/perdagangan internasional untuk kopi biji dan produk-produk hasil olahannya.

5.5. Strategi Pertumbuhan Kelapa

Seperti diuraikan sebelumnya, posisi kelapa diindikasikan berada pada kuadran IV, yang mengandung implikasi strategi pertumbuhan yang tepat adalah menghindari dari ancaman. Untuk itu, maka strategi W-T merupakan strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan kelapa pada periode 2006-2010. Berikut diuraikan secara garis besar bagaimana strategi W-T dapat dijalankan.

5.5.1. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kelapa dalam hal kebijakan

Strategi ini bertujuan agar kebijakan kelapa Indonesia tidak tertinggal jauh dari sesama negara pengekspor kelapa (Filipina dan Sri Lanka) dan pengimpor kopi (AS, Eropa dan Jepang). Beberapa kebijakan negara-negara pengekspor yang dapat diikuti antara lain:

(i) Kejelasan visi jangka panjang pengembangan kopi di Filipina dan Sri Lanka yang dituangkan dalam Grand Design Pengembangan Kelapa.

(ii) Pengembangan kelapa rakyat dengan bantuan dana internasional melalui skema kredit yang terjangkau.

Sedangkan kebijakan negara-negara pengimpor yang dapat diikuti antara lain: (i)

Menerapkan tarif impor tinggi untuk produk-produk kelapa olahan; dan (ii) Mengkampanyekan minyak kelapa tidak berdampak negatif terhadap kesehatan.

50

5.5.2. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kelapa dalam hal pengembangan sistem dan usaha agribisnis

Strategi ini bertujuan agar sistem dan usaha agribisnis kelapa di Indonesia tidak tertinggal dengan sistem dan usaha yang sama di negara-negara pengekspor dan pengimpor. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan Pemerintah berupa fasilitasi integrasi (keterpaduan/keserasian hubungan) antar subsistem input, usahatani (produksi), pengolahan, pemasaran dan penunjang. Selain itu, strategi ini memerlukan dukungan lembaga penunjang sebagai penyedia jasa (pendidikan, pelatihan, penelitian, pinjaman dan penjaminan) bagi sistem dan usaha agribisnis kelapa dan dukungan industri sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan).

Bagi pelaku usaha di setiap subsistem, strategi ini dapat dijalankan dengan cara berpikir dan bertindak secara sistem, satu sama lain saling terkait dan tergantung. Para pelaku usaha harus menerapkan sistem sharing benefit dan risiko dalam pergerakan/arus produk (kelapa dan produk olahan kelapa) dan jasa. Dalam agribisnis kelapa ini, para pelaku usaha juga dapat mengembangkan hasil kelapa lainnya berupa kayu, sabut dan batok kelapa untuk diolah lanjut.

5.5.3. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kelapa dalam hal pengembangan kelembagaan

Strategi ini bertujuan agar kelembagaan perkelapaan Indonesia dapat mengikuti perkembangan kelembagaan yang sama di negara-negara pengekspor dan pengimpor minyak kelapa. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk menjadikan kelembagaan perkelapaan berorientasi pasar sehingga dapat memanfaatkan peluang usaha minyak kelapa di pasar domestik dan internasional. Strategi ini memerlukan dukungan kebijakan Pemerintah berupa fasilitasi penguatan dan pengembangan organisasi petani dalam membangun hubungan kemitraan dengan mitra (pengekspor atau perusahaan industri hilir kelapa), pembentukan Dewan Minyak Kelapa, dan jaringan kerja antar organisasi pelaku usaha kelapa. Bagi petani, strategi ini dapat dijalankan dengan mengutamakan pembentukan, penguatan dan pengembangan organisasi petani (Kelompok Tani, Asosiasi Petani, Koperasi dan lainnya) dalam rangka meningkatkan posisi tawar. Bagi eksportir minyak kelapa, strategi ini dapat dijalankan dengan mengikuti dinamika pelaku sejenis di negara-negara pengekspor dan pengimpor.

5.5.4. Kerjasama penelitian kelapa dan membangun jaringan kerja internasional

Strategi ini bertujuan agar teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian kelapa dapat menjadi penggerak utama (prime mover ataupun trend setter) perdagangan dan pasar minyak kelapa internasional. Dukungan kebijakan Pemerintah yang diperlukan berupa peningkatan perhatian terhadap kerjasama penelitian internasional, pengembangan fasilitas penelitian dan dukungan pendanaan.

51

Strategi ini dapat dijalankan oleh lembaga penelitian kelapa dengan cara antara lain:

(i) Mengembangkan jaringan kerja (net working) dengan lembaga-lembaga penelitian nasional dan internasional.

(ii) Mengajak pelaku usaha perkebunan dan industri kelapa untuk berkontribusi dalam pendanaan penelitian.

(iv) Mengutamakan penelitian tekno-ekonomi dan pemasaran/perdagangan internasional untuk minyak kelapa dan produk-produk hasil olahannya, serta produk sampingnya.

5.6. Strategi Dasar Peningkatan Pertumbuhan Sub sektor Perkebunan

Berbagai bauran strategi seperti diuraikan di atas dipadukan dan digabung sehingga diperoleh lima strategi dasar yang merupakan bauran strategi pertumbuhan sub sektor perkebunan untuk rentang waktu 5 tahun mendatang, yakni tahun 2006-2010. Adapun bauran strategi dasar pertumbuhan sub sektor perkebunan dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Strategi peningkatan produksi dan produktivitas.

Ketiga jenis sumberdaya utama yang menentukan produksi perkebunan, yaitu lahan, tenaga kerja dan modal. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas di perkebunan tidak terlepas dari peningkatan ketiga faktor produksi tersebut. Identifikasi terhadap ketiga jenis faktor produksi, menunjukkan bahwa upaya peningkatan masing-masing faktor produksi tersebut memiliki kendala. Faktor produksi penting yang memungkinkan petani untuk melakukan adopsi teknologi adalah modal. Peningkatan kualitas pada faktor produksi tenaga kerja dan lahan sangat terkait dengan seberapa jauh petani dapat mengakses permodalan, dengan demikian kebijakan-kebijakan yang memungkinkan petani memperoleh modal yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat harus segera difasilitasi oleh pemerintah. Namun demikian peningkatan lahan diidentifikasi akan memberikan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan produksi di sub sektor ini.

Seiring dengan upaya peningkatan pertumbuhan di sektor perkebunan ini, perbaikan aksesibilitas petani perlu terus diupayakan. Petani perlu memperoleh akses yang baik terhadap pasar output maupun pasar input. Perbaikan infrastruktur ke arah pedesaan serta dikuranginya berbagai hambatan dan pungutan terhadap pergerakan barang dari dan ke pedesaan perlu memperoleh prioritas.

Salah satu faktor penting dalam adopsi teknologi adalah peranan informasi. Penyaluran informasi kepada petani perlu terus diperbaiki. Artinya, peranan penyuluh dan lembaga kajian serta penerapan teknologi pertanian perlu ditingkatkan. Selama ini peranan lembaga penyuluhan dan pengkajian teknologi pertanian semakin mengecil, sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan yang memungkinkan lembaga ini dapat mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal dan perkembangan masa kini.

52

2. Promosi investasi, perdagangan dan pasar komoditas perkebunan dan produk turunannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia.

3. Outsourcing pendanaan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia,

kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kelembagaan. 4. Mengembangkan jaringan kerja (networking) antara berbagai pelaku usaha dan

lembaga perkebunan di Indonesia dengan berbagai pelaku usaha dan lembaga sejenis yang relevan di tingkat internasional.

5. Reformasi kebijakan pengembangan perkebunan yang kondusif dan berorientasi

pasar internasional dan domestik. 6. Memperhatikan dan mengikuti dinamika negara-negara pengekspor dan pengimpor

komoditas perkebunan dan produk turunannya. 7. Penguatan sistem agribisnis perkebunan nasional termasuk lembaga penelitian

perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan pendapatan. 8. Strategi keterkaitan hulu-hilir. Beberapa komoditas perkebunan seperti kelapa sawit,

karet dan tembakau memiliki kaitan yang kuat baik dengan aktivitas ekonomi di hulu dan di hilirnya. Keterkaitan yang kuat ini akan meningkatkan integrasi sistem agribisnis komoditas perkebunan yang bersangkutan. Integrasi yang kuat mengindikasikan adanya hubungan yang baik antara aktivitas ekonomi di budidaya dan sektor industri.

Dalam rangka meningkatkan keterkaitan hubungan hulu dan hilir di sub sektor

perkebunan ini beberapa strategi yang disarankan antara lain :

a. Peningkatan mutu hasil perkebunan sesuai dengan kebutuhan industri hilirnya.

b. Rekondisi pabrik-pabrik pengolahan komoditas perkebunan.

c. Pengembangan industri hilir perkebunan

d. Promosi dan peningkatan kompetensi produk perkebunan di pasaran dunia.

53

VI. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan metode SWOT, ternyata peningkatan pertumbuhan perkebunan dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan yang potensial dalam meningkatkan kinerja sub sektor ini.

2. Berdasarkan koefisien keterkaitan kedepan dan kebelakang dan koefisien pada

komoditas perkebunan, dapat disimpulkan bahwa komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang memiliki peran besar didalam menggerakkan dan menstimulasi aktivitas ekonomi lainnya. Bahkan jika analisis pengganda juga dilihat, komoditas kelapa sawit juga merupakan komoditas di perkebunan yang memiliki peran besar didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan maka stimulus terbesar bisa juga dilakukan dengan meningkatkan output komoditas karet.

3. Berdasarkan butir 2 peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan dapat

dilakukan dengan 2 strategi dasar yaitu: (1) Proteksi dan Promosi dalam perdagangan komoditas unggulan yaitu kelapa sawit, kakao, karet, kopi dan kelapa; dan (2) Peningkatan keterkaitan hubungan hulu dan hilir, mulai ketersediaan input produksi yang cukup, sampai pada pengembangan sistem pengolahan.

4. Bauran strategi dasar pertumbuhan sub sektor perkebunan adalah sebagai berikut :

(i) Peningkatan produksi dan produktivitas ; (ii) Promosi investasi, perdagangan dan pasar komoditas perkebunan dan produk turunannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia; (iii) Outsourcing pendanaan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia, kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kelembagaan; (iv) Mengembangkan jaringan kerja (networking) antara berbagai pelaku usaha dan lembaga perkebunan di Indonesia dengan berbagai pelaku usaha dan lembaga sejenis yang relevan di tingkat internasional; (v) Reformasi kebijakan pengembangan perkebunan yang kondusif dan berorientasi pasar internasional dan domestik; (vi) Memperhatikan dan mengikuti dinamika negara-negara pengekspor dan pengimpor komoditas perkebunan dan produk turunannya; (vii) Penguatan sistem agribisnis perkebunan nasional termasuk lembaga penelitian perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan pendapatan; (viii) Peningkatan keterkaitan hulu-hilir.

5. Sebagaimana disebutkan di atas, beberapa komoditas perkebunan seperti kelapa

sawit dan karet memiliki kaitan yang kuat baik dengan aktivitas ekonomi di hulu dan di hilirnya. Keterkaitan yang kuat ini akan meningkatkan integrasi sistem agribisnis komoditas perkebunan yang bersangkutan. Integrasi yang kuat mengindikasikan adanya hubungan yang baik antara aktivitas ekonomi di budidaya dan sektor industri. Dalam rangka meningkatkan keterkaitan hubungan hulu dan hilir di sub sektor perkebunan ini beberapa strategi yang disarankan antara lain : (i) Peningkatan mutu hasil perkebunan sesuai dengan kebutuhan industri hilirnya; (ii) Rekondisi pabrik-pabrik pengolahan komoditas perkebunan; (iii) Pengembangan industri hilir perkebunan; (iv) Promosi dan peningkatan kompetensi produk perkebunan di pasaran dunia.

54

DAFTAR PUSTAKA

Aschauer, D. 1989. Ist Public Expenditure Productive. Journal of Monetary Economics 23 (March). The World Bank.

Bappenas. 2004. Model Pertumbuhan Sektor Pertanian untuk Penyusunan Strategi Pembangunan Pertanian. Direktorat Pertanian dan Pangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

BPS. 2004. Sensus Pertanian 2003: Angka Provinsi Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara). Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Chenery, Hollis. 1986. Growth and Transformation in Hollis Chenery, Sherman Robinson and Moshe Syrquin. Industrialization and Growt a Comparative Study. The World Bank, Washington DC.

Clark, Collin. 1984. Development Economics : The Early Year. In Gerald M. Meier and Dudley Seers Pioneers Development. The World Bank. Washington DC.

Corden, W. M. 1990. Macroeconomic Policy and Growth : Some Lessons of Experience. Proceeding of The World Bank Annual Conference On Development Economic. World Bank.

Easterly, W. and Klaus S. H. 1993. Fiscal Deficits and Macroeconomic Performance in Developing Countries. The World Bank Research Observer, Vol. 8, No. 2 (July). The World Bank.

Elisabeth, J. dan S.P. Ginting. 2003. Pemanfaatan Hasil Samping Industri Kelapa Sawit sebagai Bahan Pakan ternak Sapi Potong. Prosiding Lokakarya Nasional “Sistem Integrasi Kelapa sawit-Sapi”. Departemen Pertanian, Pemerintah Provinsi Pengkulu dan PT. Agricinal, Bengkulu.

Fogiel, M. Problem Solver The Economics: A Complete Solution Guide to Any Textbook. Research and Education Association, New Jersey.

Landau, D. 1986. Government and Economic Growth in the Less Developed Countries. An Empirical Study for 1960-1980. Economic Development and Cultural Change Vol. 35, No. 4 (October).

Lewis, W.A. 1954. Economic Development with Unlimited Supplies of Labor.

Lindauer, D. L. and Ann D.V. 1992. Government Spending in Developing Countries. The World Bank Research Observer Vol. VII, No. 1 (January). The World Bank.

Menteri Pertanian Republik Indionesia. 2001. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 459/Kpts/OT.210/8/2001, Jakarta.

Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 70/Kpts/OT.210/1/2002.

55

Perkins, D. H; S.Radeler; D. R. Snodgrass; M. Gillis, dan M. Roemer. 2001. Economics of Development. Fifth Edition. New York: W.W. Norton and Company.

Priyarsono, D.S., A. Daryanto dan L. Herliana. 2005. Dapatkah Pertanian Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia? Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi.Agro-Ekonomika, 35 (1): 37-47.

Ram, R. 1986. Government Size and Economic Growth : A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data. American Economic Review Vol. 76, No. 1 (March).

Romer, D. 1996. Advanced Macroeconomics. The McGraw-Hill Companies, Inc., New York.

Saunders, P. 1985. Public Expenditure and Economic Performance in OECD Countries. Jurnal of Public Policy 5, No. 1 (February).

Scarth, W. M. 1996. Macroeconomics: An Introduction to Advanced Methods. Second Edition.Dryden, Toronto.

Smith, D. 1985. Public Consumption and Economic Performance. National Westminster Bank Quartely Review (November).

56

57

Lampiran 2. Matriks Bauran Strategi Pertumbuhan: Karet Lampiran 3. Matriks Bauran Strategi Pertumbuhan: Kakao

Ranking PELUANG Nilai Ranking ANCAMAN Nilai

1 Perkembangan Pasar Kakao Internasional 21 1 Dinamika Negara Pengimpor Kakao -9

2 Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan Kakao 14 2 Dinamika Negara Produsen/Pengekspor Kakao -6

3 Globalisasi dan Liberalisasi Investasi 6 3

4 Penelitian dan Pengembangan Kakao Oleh Negara Lain 1 4

Total 42 Total -15

Ranking KEKUATAN Nilai STRATEGI S-O STRATEGI S-T

1 Kebijakan Pembangunan Kakao 6 1. Menggunakan kebijakan pembangunan kakao untuk memanfaatkan peluang yang tercipta dari pasar internasional dan globalisasi perdagangan dan investasi serta hasil penelitian kakao internasional

1. Pengembangan pasar domestik untuk mengurangi risiko perdagangan internasional

2 Agribinis Kakao 3 2. Promosi perdagangan dan pasar untuk menciptakan insentif bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis kakao

2. Memperbaiki kualitas sumber daya alam dan manusia, agribisnis karet, dan kelembagaan/organisasi, serta mengembangkan pasar domestik untuk menangkal dampak negatif dari globalisasi, liberalisasi investasi, dan perkembangan pasar internasional

3 Pasar Kakao Domestik 2 3. Integrasi pasar kakao domestik dan internasional

4 Kelembagaan/Organisasi Kakao 2 4. Pengembangan kelembagaan/organisasi untuk memanfaatkan peluang yang tercipta dari pasar internasional dan globalisasi perdagangan

5 Sumber Daya Manusia 2 5. Pengembangan sumber daya manusia berorientasi global

Total 16

Ranking KELEMAHAN STRATEGI W-O STRATEGI W-T

1 Penelitian dan Pengembangan Kakao -14 1. Peningkatan peran penelitian untuk menangkap peluang yang tercipta dari globalisasi, liberalisasi perdagangan dan perkembangan pasar internasional

1. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kakao dalam hal penelitian dan pengembangan kakao, pembiayaan investasi, dan pemanfaatan sumber daya alam

2 Pembiayaan Investasi -11 2. Outsourcing dana investasi untuk meraih peluang yang tercipta dari globalisasi, liberalisasi perdagangan dan perkembangan pasar

58

3 Sumber Daya Alam -5 3. Renovasi dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan perkembangan globalisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi

Total -29

59

Lampiran 4. Matriks Bauran Strategi Pertumbuhan: Kopi Ranking PELUANG Nilai Ranking ANCAMAN Nilai

1 Perkembangan Pasar Kopi Internasional 31 1 Dinamika Negara Pengimpor Kopi -27

2 Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan 14 2 Dinamika Negara Produsen/Pengekspor Kopi -39

3 Globalisasi dan Liberalisasi Investasi 10 3 Penelitian dan Pengembangan Kopi Oleh Negara Lain -1

4

Total 55 Total -67 Ranking KEKUATAN Nilai STRATEGI S-O STRATEGI S-T

1 Pasar Domestik 12 1. Mengembangkan pasar domestik untuk menangkap peluang pasar yang tercipta dari perkembangan pasar internasional, globalisasi dan liberalisasi perdagangan

1. Pengembangan pasar domestik untuk mengurangi risiko perdagangan internasional

5 Sumber Daya Alam 1 2. Mempromosikan sumber daya alam untuk mengundang investasi

Total 13

Ranking KELEMAHAN STRATEGI W-O STRATEGI W-T

1 Kebijakan Pengembangan Kopi -19 1. Reformasi kebijakan pembangunan perkebunan yang memperhitungkan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pro pasar

1. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kopi dalam hal kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sistem dan usaha agribisnis dan pengembangan kelembagaan

2 Pembiayaan Investasi -17 2. Outsourcing dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan sistem dan usaha agribisnis kopi, dan pengembangan kelembagaan

2. Kerjasama penelitian kopi dan membangun jaringan kerja internasional

3 Penelitian dan Pengembangan Kopi -15

4 Agribinis Kopi -8

6 Kelembagaan/Organisasi -1

7 Sumber Daya Manusia -3

Total -61

60

Lampiran 5. Matriks Bauran Strategi Pertumbuhan: Kelapa Ranking PELUANG Nilai Rankin

g ANCAMAN Nilai

1 Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan Minyak Kelapa 9 1 Dinamika Negara Pengimpor Minyak dan Produk Kelapa -15

2 Perkembangan Pasar Internasional Minyak Kkelapa 17 2 Dinamika Negara Produsen/Pengekspor Minyak Kelapa -27

3 Globalisasi dan Liberalisasi Investasi Agribisnis Kelapa 4 3 Penelitian dan Pengembangan Kelapa Oleh Negara Lain -1

4

Total 29 Total -43 Ranking KEKUATAN Nilai STRATEGI S-O STRATEGI S-T

1 Sumber Daya Alam 10 1. Promosi investasi untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi pengembangan kelapa

1. Pengembangan pasar domestik untuk mengurangi risiko perdagangan internasional

2 Sumber Daya Manusia 8 2. Promosi investasi untuk memanfaatkan sumber daya manusia bagi pengembangan kelapa

2 Pasar Domestik Minyak dan Produk Kelapa 4

3. Mengembangkan pasar domestik untuk menangkap peluang pasar yang tercipta dari perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi serta perkembangan pasar internasional,

Total 22 Ranking KELEMAHAN STRATEGI W-O STRATEGI W-T

1 Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa -23

1. Reformasi kebijakan pembangunan perkebunan yang memperhitungkan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pro pasar

1. Menjadi follower negara-negara pengimpor dan pengekspor produk-produk kelapa dalam hal kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sistem dan usaha agribisnis dan pengembangan kelembagaan

2 Agribinis Kelapa -10

2. Mengembangkan sistem dan usaha agribisnis kelapa untuk menangkap peluang pasar yang tercipta dari perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi serta perkembangan pasar internasional

2. Kerjasama penelitian kelapa dan membangun jaringan kerja internasional

3 Penelitian dan Pengembangan Kelapa -8

3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan kelapa yang berorientasi pada globalisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi serta perkembangan pasar internasional

4 Pembiayaan Investasi Perkebunan dan Industri Kelapa -11

4. Outsourcing dana investasi untuk pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan sistem dan usaha agribisnis kelapa, dan pengembangan kelembagaan

5 Kelembagaan/Organisasi Perkelapaan -15 5. Pengembangan kelembagaan yang berorientasi global

Total -66

61

62