HUTAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN, · PDF file1 HUTAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN, DALAM UPAYA P4B Oleh Dr. Ir. Son Diamar, MSc 0811163279 [email protected] DAFTAR ISI

1

HUTAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN

LINGKUNGAN, DALAM UPAYA P4B

Oleh

Dr. Ir. Son Diamar, MSc

0811163279

[email protected]

DAFTAR ISI

1. Prinsip Pembangunan Wilayah

2. Pembangunan Infrastruktur

3. Prinsip Pembangunan Ekonomi

a. Berbasis SDA

b. Contoh Sukses

c. Analisis SWOT dan Strategi Usaha

5. Kebijakan Pengembagan Usaha

a. Skala Besar, Menengah, Kecil. dan Mikro

b. Modal, Pengelola, Tanah/SDA, dan SDM

6. Integrasi Infrastruktur dan Ekonomi

7. Sistem Pengelolaan SDA

2

PENGEMBANGAN

SEGALA NILAI

PADA WILAYAH

PRINSIP PENGEMBANGAN

WILAYAH

Pengembangan Wilayah

• INFRASTRUKTUR

• EKONOMI

• PENDIDIKAN

• KESEHATAN

• Lain-lain

• LOKASI:

distrik,

kampung

• HIRARKI:

• LINGKUNGAN

Berlokasi

Berdampak

Memerlukan

SEKTORAL SPASIAL

3

INPUTS OUTPUTS OUTCOMES

Masukan: Keluaran: Hasil:

1. Dana

2. Aset

3. Teknologi

4. Manajemen

5. SDM

6. Informasi

1. Hasil Litbang

2. Hasil Diklat

3. Pelayanan Publik

4. Fisik Bangunan

5. Manajemen

6. Per UU

1. Kahidupan SBPKA

Sosbudpol Agama

2. Kegiatan Ekonomi

Riil

3. Nilai dan Perilaku

4. Daya Saing

5. IPM

6. Ekonomi Makro

IMPACTS BENEFITS

Dampak Manfaat

EVALUASI KEBIJAKAN

1 2 3

4 4

PROSES: PROSES:

5 6

TEORI

EVALUASI KEBIJAKAN

Norma Dasar

Kebijakan

Pelaksanaan

“Single-Loop Learning”

LIN

GS

TR

A

Hanya Menilai Hasil Pelaksanaan

Dibandingkan dengan Kebijakan

Rekomendasi Target penyempurnaan

pelaksanaan s/d ubah kebijakan

Norma Dasar

Kebijakan

Pelaksanaan

“Double-Loop Learning”

LIN

GS

TR

A

Menilai Kebijakan dan Norma Dasar,

Kesesuaian dengan LINGSTRA

Rekomendasi : s/d ubah Norma Dasar

TEORI

4

INDONESIA NEGERI MAHA KAYA

Dengan lokasi strategis di “perempatan terbesar” jalan perdagangan dunia

TETAPI

Penduduk miskin tidak berkurang

Th. 1987 30 juta jiwa (17.4%)

Th. 2010 31 juta jiwa (16.6%)

Sebagian besar penduduk masih “susah hidup”

MISKIN :

EKONOMI

TERJAJAH ? : Sebagian besar ekonomi penting seperti

kebun (60%), hasil laut (70%),

pertambangan (85%), tanah di lokasi

strategis, bank swasta (85%), pelayaran

(exim 95%), penerbangan (65%), dan

telekomunikasi (70%), “dikuasai asing”

PERLU CARA BARU MEMBANGUN NEGERI

5 SISTEM KEBIJAKAN PENGHAMBAT KEMAJUAN

MISKIN

DIKUASAI ASING

TAK MAJU

BIROKRASI

No Grand Design

Fragmentd

Sentralistis

ASET

Obral Utk Pemodal

BI

Negara Tersulit Modal

KEUANGAN NEGARA

Tdk Utk Riil Fragmentd

POLITIK

Recruitmt Money Poltics

&Tanpa Kompetensi

5

PER UU NKRI MENJADI KENDALA ?

1. KEHUTANAN

2. PERTANAHAN

3. MIGAS

4. MINERBA

5. SUMBER DAYA AIR

6. PESISIR DAN LAUT

7. PERIKANAN

8. PENDIDIKAN

9. PERHUBUNGAN

10.PENANAMAN MODAL

11.KEUANGAN NEGARA

12. PERBENDAHARAAN

PERLU KEBIJAKAN KHUSUS?

PERJALANAN PANJANG MENUJU PENGAKUAN HAK MHA

UU 5/67

(Pasal 17)

PP 21/1970

(Pasal 6)

UU 41/1999

(Pasal 1 ayat 6)

(Pasal 5)

Pelaksanaan hak MHA tidak boleh mengganggu pembangunan kehutanan

Pelaksanaan hak MHA ditertibkan dan dibekukan

Hutan adat adalah hutan negara di wilayah MHA

Hutan negara dapat berupa hutan aset

6

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012

Kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tentang kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

MEMISAHKAN NEGARA DAN ADAT DALAM PENGUASAAN HUTAN

TINDAKAN YANG PERLU PASCA PUTUSAN MK

Inventarisasi masyarakat dan kawasan hutan

Audit izin-izin pemanfaatan/penggunaan hutan terutama di kawasan adat

Pendataan konflik kehutanan di kawasan berizin, konservasi, dan kawasan “open access”

Pemberdayaan MHA

7

PEMBANGUNAN JALAN TNI

1. Sarmi-Kasonaweja

2. Logpond – Suator

3. Lagari – Wapoga – Botawa -Kalibaru

4. Wapoga - Ingerus - Otodemo

5. Bagusa - Kelapa Dua

6. Sp Tiga Gesa – Barapasi – Waropen (Kalibaru)

7. Oksibil – Kawor (Iwur) -Waropko

8. Kenyam – Gearek - Pasir Putih – Suru suru Dekai

9. Habema – Tiom

10. Batas Batu - Dermaga Mumugu

11. Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya)

13. Lingkar Yapen ( Woi,Poom,Rosbori,Woda,Waindu,Dawai)

14. Mameh – Windesi – Kwatisore

15. Aimas – Klamono – Klabra - Klabot

16. Lingkar Mansinam

KEMEN PU

JALUR SUNGAI

MYC - Dekai-Oksibil

MYC - Habema-Kenyam

PERCEPATAN IZIN

DAN SATGAS LINK

ANALISIS SWOT STRATEGI 10 TAHUN

PENGEMBANGAN USAHA

PROVINSI PAPUA

DAN

PROVINSI PAPUA BARAT

PELUANG (O):

1. OTSUS: kewenangan, dana, dan kebijakan

khusus

2. Administrasi Pem: tersedia 2 Prov dan 42

kab/kota

3. SDA potensial kaya

4. Demand dunia produk hasil SDA besar

5. Pengelola usaha profesional dan Naker

terampil tersedia di luar Papua

Ancaman (T):

6. Pesaing Usaha dari Luar Papua

7. Keamanan dan Budaya Politik

8. Budaya “memalang”

9. Ketidakpastian “penguaasan”

tanah/SDA untuk usaha

10. KKN

Kekuatan (S):

a. Usaha menengah tumbuh di 10 dari

42 kab/kota

b. Budidaya komoditi tertentu sudah ada

sporadis

c. Percepatan infrastruktur

d. Lembaga Percepatan Pembangunan

e. Sebagian kebutuhan tenaga terampil

tersedia

S-O :

PROGRAM:

• 2 x 10 usaha besar agro, ikan, dan

pariwisata: 400.000 naker

• 42 x 10 usaha menengah agro dan

ikan: 840.000 naker

• 42 x 500 usaha kecil/mikro: 63.000

naker

S-T :

• Tanah adat sebagai “saham” (shares)

• Lembagakan masyarakat pemilik hak

tanah adat sebagai “shareholders”

• PT BERSAMA Pengelola, Masyarakat

tanah adat, Pemda, dan Pekerja

• Penegakan Hukum dan Keamanan

• Aliansi dgpesaing dari luar Papua

• Lembaga Monev independen

Kelemahan (W):

f. Sulit dapat modal

g. Langka pengelola usaha profesional

h. Kurang pengaturan tanah adat

i. Ekonomi rakyat subsisten

j. Etos kerja dan ketrampilan OAP

kurang.

W-O :

• Modal usaha besar dg penjaminan

Pemerintah, atau penyertaan dan bank

• Modal usaha menengah dg penyertaan

pemda dan bank

• Modal usaha Kecil dan Mikro dg bank

UMKM, dan LPK

• Rekrutmen pengelola usaha profesional

untuk usaha besar dan menengah

• Lembaga pendamping untuk UKM

W-T :

• SISGAKKUMKAM

• Sisdur “sertifikasi”/”title” tanah adat

untuk usaha

• Integrasi vertikal/horizontal bisnis

besar, menengah, dan kecil

• Pendampingan usaha UKM

8

BAGAIMANA MEMBANGUN

EKONOMI RIIL

AGAR : Tumbuh (Pro Growth);

Sediakan lapangan kerja (Pro Job);

Hapus kemiskinan (Pro Poor);

Berdayakan Daerah (Pro Pemda).

PRIMER

• Pertanian • Perkebunan • Peternakan • Perikanan tangkap • Kehutanan • ESDM

SEKUNDER

• Industri Agro • Industri Hasil Laut • Industri Hasil Hutan • Industri Hasil ESDM • Industri Konstruksi • Industri Hasil Angkutan

TERSIER

• Perdagangan • Transportasi • Keuangan • Pariwisata • Jasa2 Profesional • Jasa2 Personal

Butuh Faktor Produksi: 1. SDA & Intangibl Asset 2. SDM Wirausahawan 3. SDM Ahli & Pekerja 4. Modal Usaha 5. Infrastruktur

Membangun Negeri “Tanpa“ Uang Negara Berbasis Aset Potensial

BANK PEM

EKA

Profesional

P M F A S

SAWIT

BANK DKI

CI

Profesional

P M F A S

ANCOL

MODAL IZIN-IZIN

II I

III

II I

III

USAHA INDUSTRI SAWIT

UNTUK “EKA”

USAHA PARIWISATA + REAL ESTATE

USAHA MILIK DKI

JAMINAN

IZIN-IZIN MODAL

Saham Eka

100%

Saham DKI

mayoritas REKRUT REKRUT

9

PERUSAHAAN (PT) BERSAMA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT

Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam (Public Private People Partnership - PPPP)

KENAPA PT BERSAMA?

1. UUD 45 Ps 33: SDA dikuasai Negara, ekonomi bersama, utk sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

2. Stakeholders memiliki “peran” dan “hak”:

I. Pemerintah/pemda menguasai SDA, fiskal, perizinan, dan sediakan

sarpras.

II. Swasta memiliki keahlian,.

III. Pekerja berkontribusi dlm produksi memiliki hak aset negara.

IV. Masy/ulayat memiliki hak aset negara .

3. PT bersama menerapkan kebijakan “inklusif” dan “adil”, sesuai arahan

Presiden RI, yg diterjemahkan sbg prinsip “stakeholders” menjadi

“shareholders”.

4. Dg “bagi hasil adil” sbg saham tertulis dlm akte PT, masing2 utk swasta,

pekerja, masy/ulayat, pemda prov, dan kab/kota, maka “4 PRO” bisa

tercapai.

PT BERSAMA

PARIWISATA RAJA AMPAT

Kawasan dg 20 Resorts, Pelabuhan kapal Cruises dan

500 Yachts

ORGANISASI:

BUPATI

SEKDA

SKPD BUMD

PT BERSAMA

WK PROV

KOP KAR

MASY ULAYAT

15%

15%

10%

15%

PROF MGT

25%

CSR

KAB LAIN

5%

5%

O & M

5%

CONTOH

INVEST

5%

10

Bagaimana membangun Ekonomi Perikanan, agar:

Terkemuka di Indonesia

Nelayan dan rakyat pesisir sejahtera

Menjadi Potensi HanKam

“Tanpa Uang Negara”

BANK PROV

PENGELOLA

Jaminan

PEKERJA

1.000 kapal “ocean going”, 5.000 perahu

10.000 Ha budidaya

5 kawasan “cluster industry”

Sistem pemasaran DN+LN

Sistem pendukung: SMK, PT, Penyuluh,

Sarana, Prasarana, Lembaga Keuangan

Kredit Fasilitas

KAB KAB

KAB KAB

KAB

8 Kabupaten di

Teluk Cendrawasih

& Pesisir Selatan

Rp 150 M Rp 50 M Rp 800 M

Rp 1 T

Per tahun

MASY/ULAYAT LABA

300.000 Tenaga Kerja

Perikanan dan Terkait

MEMBANGUN EKONOMI RIIL

Dg Kapitalisasi Aset Potensial SDA, Inklusif, Adil Manfaat

Untuk Usaha Besar

INGAT UUD 1945 PS 33:

PEMERINTAH BANK

INVENTARISASI

RENCANA

USAHA

PILIH

PENGELOLA

OPERASI

PEKERJA

PENGELOLA

KAB/KOTA

PROV

UNTUNG

REVENUE1

3

2

6

4

5

JAMINAN

KREDIT

FASILITAS MODAL

20 % 20 %

20 %RAKYAT

SETEMPAT/

ULAYAT

BAYAR

MODAL +

BUNGA

HUTAN KEBUN

Ren,

Keu, DN,

Hankam, ESDM

LH, Tanah

KOMISI

20 %

20 %

HUTAN KEBUN

KOMNAS

11

MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT DENGAN “EQUITY FINANCING” & PENJAMINAN DARI APBN/APBD

UNTUK USAHA KECIL & MENENGAH

APBN

APBD

PROV

APBD

KAB/KOTA

BI PEM

BANK PEMDA

GM KOM

Pajak/

Retri

Pajak/Retri

Pajak/Retri

35% untung

MODAL

Rp. 50 M

M M M M M

TAN BUN IKAN LAIN REI

MASY

HIBAH UNTUK MODAL

KAB/KOTA

DAU DAK

Lain

Rp 5 M Rp30M

1.000 Ha

2.000 TK 1.000 Ha

2.000 TK

10 kpl

50 perahu

10 Ha budi

500 TK

Rp 5 M

20%

Rp 10 M

Pekerja Pekerja Pekerja

YIELD: Rp. 6 M Rp. 12 M Rp. 150 M

10 Ha

Rumah

Komersial

1000 TK

Rp 100 M

PT

HIBAH UNTUK MODAL

KAB/KOTA

PEMBANGUNAN KAWASAN/DISTRIK PERKEBUNAN

PUSAT PENGOLAHAN

PASAR

YANDIK YANKES

KAMPUNG KEBUN

KAMPUNG KEBUN

KAMPUNG KEBUN

PLTMH

KAMPUNG KEBUN

KAMPUNG KEBUN

BENDUNG

IRIGASI

JALAN JALAN

SINERGI:

PU, TAN, ESDM.

DIK, KES, KUKM,

INDAG, DLL

SINERGI:

PEMERINTAH

PEM PROV

PEM KAB/KOTA

12

Bagaimana Membangun

KAWASAN PERKOTAAN AGAR: • Tertata Baik • Tanpa Uang Negara • Pemilik Tanah Untung • PAD Meningkat

LAKUKAN: • PT Bersama • Izin Lokasi • Usaha Real Estat

PORT

SPATIAL PLANNING

BERPOTENSI KUMUH DAN TDK PRODUKTIF

JALAN, TRANSPORTASI, DAN KAWASAN

KEBUN + TERNAK

TAN + TAMBANG

KEBUN + PERUMAHAN

TAMBANG

TAMBANG

KEBUN

KOTA BARU

DENGAN INTEGRASI DAN KONSOLIDASI

PEMBANGUNAN JALAN & TRANSPORTASI

TERBAYAR OLEH NILAI TAMBAH DAN PRODUKSI KAWASAN

13

SISTEM PEMBANGUNAN USAHA BERBASIS SDA

INVENTARISASI

PERENCANAAN

PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN

PENGENDALIAN

Lokasi, luasan, besaran, trayek, frekuensi

Kondisi alamiah, sosial, sarana, prasarana

Valuasi, Sertifikasi Aset, jadikan lnventory

Renstra usaha tiap lokasi, dan integrasi

Expected “multi” values: poleksosbud, han, eko

Expected outcomes

Terpilih pengusaha profesional, melalui tender

Terbentuk Badan Usaha (PPP Enterprise)

Kepastian Bagi Hasil (saham): Pengelola, Pekerja,

Rakyat, Pemprov, Pemkab

Fasilitasi Modal: Jaminan kredit, equity, kredit

Fasilitasi Izin, sertifikasi, sarana, dan prasarana

Operasi usaha

Monev produksi, Pemasaran, Keuangan, Lembaga,

oleh lembaga independen

Pelibatan masyarakat dalam monev

I

II

III

IV

V

KEGIATAN: OUTPUT:

INOVASI: